Wikipedia

Konflik Papua

artikel daftar Wikimedia
Revisi sejak 12 Januari 2023 13.09 oleh Eustatius Strijder (bicara | kontrib) (→Politisi)

Konflik Papua adalah konflik di wilayah Papua, Indonesia. diawali pada tahun 1961, muncul keinginan Belanda untuk membentuk negara Papua Barat terlepas dari Indonesia,[10] Langkah Belanda ini dilawan Presiden Soekarno dengan mendekatkan diri pada negara komunis terutama Uni Soviet.[11] Sikap Soekarno ini membuat takut Belanda dan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Sebab jika itu dibiarkan maka Indonesia sangat mungkin menjadi negara komunis terbesar di Asia Tenggara.[12][13] Ketakutan itu lalu membuat Belanda mengambil sikap untuk menyerahkan masalah Papua ke PBB. Dari dan melalui PBB, Belanda mengambil sikap untuk keluar dari Papua dan tidak jadi mengambil, merebut dan menjajah Papua lalu Papua diserahkan "kembali" ke Indonesia dengan syarat memberi kesempatan pada rakyat Papua untuk menentukan sikap sendiri atau referendum (Penentuan Pendapat Rakyat/PEPERA). Lewat PEPERA tahun 1969, rakyat Papua memilih "tetap" dalam lingkungan Republik Indonesia.[butuh rujukan]

Konflik Papua

Administrasi di Pulau Papua
  Provinsi Papua
  Provinsi Papua Barat
  Papua Nugini
Tanggal1 Oktober 1962 – sekarang
LokasiProvinsi Papua, Indonesia; Papua Nugini (sepanjang perbatasan)
Status Masih berlangsung
Pihak terlibat

 Indonesia
Didukung:

 Amerika Serikat (1969–1992)
 Uni Soviet (1962–1964)

Organisasi Papua Merdeka
Didukung:

 Britania Raya[1]
 Ghana
 Saint Vincent dan Grenadine[2]
 Vanuatu[3][4]
 Palau
 Senegal[5]
 Samoa
 Libya (kira-kira 1987–1990-an)[6]
 Kaledonia Baru
 Tonga[7]
Tokoh dan pemimpin

Sekarang
Joko Widodo
Ma'ruf Amin
Prabowo Subianto
Yudo Margono
Listyo Sigit Prabowo
Budi Gunawan

Sebelumnya:

Sekarang
Jacob Prai
Benny Wenda
Mathias Wenda
Jacob Rumbiak
Egianus Kogoya

Sebelumnya:
Korban
100,000[8] - 500.000[9]
Bagian dari seri mengenai
Sejarah Indonesia
Prasejarah
Manusia Jawa 1.000.000 BP
Manusia Flores 94.000–12.000 BP
Bencana alam Toba 75.000 BP
Kebudayaan Buni 400 SM
Kerajaan Hindu-Buddha
Kerajaan Kutai 400–1635
Kerajaan Kalingga 424–782
Kerajaan Tarumanagara 450–900
Kerajaan Melayu 671–1347
Kerajaan Sriwijaya 671–1028
Kerajaan Sunda 662–1579
Kerajaan Galuh 669–1482
Kerajaan Mataram 716–1016
Kerajaan Bali 914–1908
Kerajaan Kahuripan 1019–1045
Kerajaan Janggala 1045–1136
Kerajaan Kadiri 1045–1221
Kerajaan Singasari 1222–1292
Kerajaan Majapahit 1293–1478
Kerajaan Islam
Penyebaran Islam 800–1600
Kesultanan Peureulak 840–1292
Kerajaan Haru 1225–1613
Kesultanan Ternate 1257–1914
Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521
Kesultanan Bone 1300–1905
Kerajaan Kaimana 1309–1963
Kesultanan Gowa 1320–1905
Kesultanan Limboto 1330–1863
Kerajaan Pagaruyung 1347–1833
Kesultanan Brunei 1368–1888
Kesultanan Gorontalo 1385–1878
Kesultanan Melaka 1405–1511
Kesultanan Sulu 1405–1851
Kesultanan Cirebon 1445–1677
Kesultanan Demak 1475–1554
Kesultanan Bolango 1482–1862
Kesultanan Aceh 1496–1903
Kesultanan Banten 1526–1813
Kesultanan Banjar 1526–1860
Kerajaan Kalinyamat 1527–1599
Kesultanan Johor 1528–1877
Kesultanan Pajang 1568–1586
Kesultanan Mataram 1586–1755
Kerajaan Fatagar 1600–1963
Kesultanan Jambi 1615–1904
Kesultanan Bima 1620–1958
Kesultanan Palembang 1659–1823
Kesultanan Sumbawa 1674–1958
Kesultanan Kasepuhan 1679–1815
Kesultanan Kanoman 1679–1815
Kesultanan Siak 1723–1945
Kesunanan Surakarta 1745–1946
Kesultanan Yogyakarta 1755–1945
Kesultanan Kacirebonan 1808–1815
Kesultanan Deli 1814–1946
Kesultanan Lingga 1824–1911
Kerajaan Kristen
Kerajaan Soya 1200–sekarang
Kerajaan Bolaang Mongondow 1320–1950
Kerajaan Manado 1500–1670
Kerajaan Siau 1510–1956
Kerajaan Larantuka 1515–1904
Kerajaan Sikka
Kerajaan Tagulandang 1570–1942
Kerajaan Manganitu 1600–1944
Kolonialisme Eropa
Portugis 1512–1850
VOC 1602–1800
Jeda kekuasaan Prancis dan Britania 1806–1815
Hindia Belanda 1800–1949
Kemunculan Indonesia
Kebangkitan Nasional 1908–1942
Pendudukan Jepang 1942–1945
Revolusi Nasional 1945–1949
Kemerdekaan
Hari Patriotik 23 Januari 1942 1942
Revolusi Nasional Indonesia 1945–1949
Masa Kemerdekaan 1945–1949
Republik Indonesia Serikat 1949–1950
Demokrasi Liberal 1950–1959
Demokrasi Terpimpin 1959–1965
Transisi 1965–1966
Orde Baru 1966–1998
Reformasi 1998–sekarang
Menurut topik
Garis waktu
 Portal Indonesia

Ikhtisar

 
Tentara Nasional Indonesia telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Papua

Pada bulan Desember 1949, di akhir Revolusi Nasional Indonesia, Belanda sepakat untuk mengakui kedaulatan Indonesia atas wilayah bekas Hindia Belanda, dengan pengecualian dari Papua bagian barat, dimana Belanda terus mengakui sebagai Nugini Belanda. Pemerintah Indonesia nasionalis berpendapat bahwa itu adalah negara penerus dari Hindia Belanda dan menginginkan untuk mengakhiri kehadiran kolonial Belanda di Nusantara. Belanda berpendapat bahwa orang Papua dengan etnis yang berbeda[14] dan bahwa Belanda akan terus mengelola wilayah itu sampai mereka mampu menentukan nasib sendiri.[15] Dari tahun 1950 di Belanda dan negara-negara Barat sepakat bahwa Papua harus diberikan sebuah kemerdekaan sebagai negara, namun karena pertimbangan global, terutama kekhawatiran pemerintahan Kennedy untuk menjaga Indonesia berada pihak mereka dalam situasi Perang Dingin, Amerika Serikat menekan Belanda untuk mengorbankan kemerdekaan Papua dan menyerahkan untuk digabung bersama Indonesia.[16]

Pada tahun 1962, Belanda setuju untuk melepaskan wilayah administrasi PBB sementara, menandatangani Perjanjian New York, yang termasuk ketentuan referendum yang akan diadakan sebelum 1969. Militer Indonesia yang mengorganisir pemilihan ini, yang disebut Penentuan Pendapat Rakyat pada 1969 untuk menentukan pandangan penduduk lokal untuk masa depan Papua dan Papua Barat; hasilnya adalah mendukung integrasi ke Indonesia. Melanggar Perjanjian antara Indonesia dan Belanda, suara lewat angkat tangan tersebut ditunjukkan di hadapan militer Indonesia, dan hanya melibatkan 1025 orang yang mengangkat tangan orang dengan dipaksa lewat todongan senjata untuk memilih integrasi dengan Indonesia, jauh lebih sedikit dari 1% orang-orang yang seharusnya berhak untuk memilih. Keabsahan suara yang kemudian dibantah oleh aktivis kemerdekaan, yang meluncurkan kampanye protes terhadap pendudukan militer Papua Barat oleh Indonesia.

Pemerintah Indonesia dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, seperti serangan terhadap warga sipil dan memenjarakan orang-orang yang menaikkan bendera Bintang Kejora sebagai bendera nasional Papua Barat karena merupakan pengkhianatan terhadap Indonesia dan simpatisan Organisasi Papua Merdeka.[17]

Melalui program transmigrasi, yang sejak 1969 termasuk migrasi ke Papua, sekitar setengah dari 2,4 juta penduduk Papua Indonesia lahir di Jawa,[9] meskipun perkawinan meningkat dan keturunan transmigran berdatangan yang tetap melihat diri mereka sebagai "Papua" kelompok etnis orang tua mereka.[18]

Pada 2010, 13.500 pengungsi Papua hidup dalam pengasingan di negara tetangga yang merdeka, Papua Nugini,[9] dan kadang-kadang bagian dari tumpahan pertempuran di perbatasan negara. Akibatnya, Angkatan Pertahanan Nugini Papua telah menyiapkan patroli di sepanjang perbatasan barat PNG untuk mencegah infiltrasi oleh OPM. Selain itu, pemerintah PNG telah mengusir penduduk "pelintas batas" dan membuat janji tidak ada aktivitas anti-Indonesia sebagai syarat untuk migran tinggal di Papua Nugini. Sejak akhir 1970-an, OPM telah membuat pembalasan "ancaman terhadap proyek bisnis PNG dan politisi untuk operasi PNGDF melawan OPM".[19] Pada 1976, berlangsung Operasi Jayapura 1976. PNGDF telah melakukan patroli perbatasan bersama dengan Indonesia sejak tahun 1980-an, meskipun operasi PNGDF melawan OPM adalah "sejajar".[20]

Pada tahun 2004, Kampanye Papua Barat Merdeka berdasarkan UK didirikan oleh diasingkan pemimpin Papua Barat Benny Wenda untuk mendorong PBB untuk mengadakan Referendum Kemerdekaan di Papua Barat. Kampanye telah berkembang menjadi dukungan internasional dan dukungan dari tokoh-tokoh seperti peraih Nobel Perdamaian Uskup Agung Desmond Tutu.[21] Pada 2012, Kampanye mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk kunjungan kenegaraan ke Inggris pada bulan Oktober-November tahun itu. Yudhoyono memprotes ketika ia pergi di London secara teratur melihat banyaknya Bendera Nasional Papua Barat berkibar yang bila di Indonesia adalah tindakan ilegal.

Peminpin ULMWP(United Liberation Movement of West Papua) Benny Wenda, mendeklarasikan kemerdekaan "Papua Barat" (Papua) pada tanggal 3 Desember 2020 dan sekarang sedang menunggu respon pemerintah Indoneisa, terutama dengan Joko Widodo, untuk membahas solusi konflik Papua.[22] Banyak politisi Indoneisa membantah aksi ini, terutama Mahmud MD[23]dan selainya.

Ringkasan

Era administrasi sementara PBB (1962–1969)

Artikel utama: Otoritas Eksekutif Sementara PBB

Era Orde Baru

1969–1980

  • Juli–Agustus 1969: Penentuan Pendapat Rakyat menentukan bahwa wilayah Irian Barat adalah wilayah kedaulatan Republik Indonesia.
  • Juni 1971: Henk de Mari melaporkan 55 pria dari dua desa di Biak Utara tewas. Berita diterbitkan harian Belanda De Telegraaf, Oktober 1974.
  • Tanpa sumber: 500 mayat ditemukan di hutan Kecamatan Lereh, barat daya Bandara Sentani, Jayapura.
  • 1974: Di Biak Utara, 45 orang tewas.
  • 1975: Di Biak, setidaknya 41 orang dari desa Arwam dan Rumbin tewas.
  • 1977: pengeboman udara Akimuga (tambang Freeport McMoRan Inc.).
  • 1977–1978: pengeboman udara Lembah Baliem.
  • April 1978: Enam mayat yang tidak dapat diidentifikasikan ditemukan di kecamatan Dosai, Jayapura.
  • Mei 1978: Lima pemimpin OPM tewas dan 125 penduduk desa ditembak karena dicurigai simpatisan OPM.
  • Juni 1978: 14 mayat korban tembak ditemukan di Barat Bandara Sentani, Jayapura.
  • Tanpa sumber: Biak Utara, 12 orang tertembak.

1980–1998

Era Reformasi

1998–2010

 
Warga berdemonstrasi di Den Haag, 2009.
  • 6 Oktober 2000: polisi merazia upacara pengibaran bendera di Wamena, massa mengumpul dan dua warga non-Papua tewas dalam sebab tidak jelas. Massa memulai kerusuhan ke lingkungan migran dari daerah lain di Indonesia, membakar dan menjarah toko-toko. 7 warga Papua tertembak dan 24 warga non-Papua tewas.[29]
  • 11 November 2001: ketua Presidium Dewan Papua, Theys Eluay, ditemukan tewas di mobilnya di luar Jayapura setelah hilang diculik.[30]
  • 31 Agustus 2002: pemberontak menyerang sekelompok profesor Amerika. 3 tewas dan 12 lainnya luka-luka. Polisi menduga OPM yang bertanggung jawab.[31]
  • 1 Desember 2003: Sekelompok 500 orang mengibarkan bendera separatis, 42 orang ditangkap.
  • 15 Oktober 2004: pemberontak menewaskan enam warga sipil dalam serangan di Puncak Jaya.[32]
  • 16 Maret 2006: Tiga polisi dan seorang pilot tewas dan 24 orang lainnya cedera dalam bentrokan dengan warga papua dan mahasiswa yang telah menuntut penutupan tambang Grasberg Freeport di Provinsi Papua.[33]
  • Pada tanggal 9 Agustus 2008: Di Wamena, satu orang, Opinus Tabuni (kerabat Buchtar Tabuni), tewas tertembak peluru kepolisian Indonesia yang dipicu pengibaran bendera Bintang Kejora oleh aktivis di sebuah demostrasi besar yang diorganisir oleh DAP (Dewan Adat Papua) dalam Hari Internasional Masyarakat Adat Dunia.[34]
  • 4 Desember 2008: 4 warga Papua terluka oleh tembakan dari polisi dalam demonstrasi menuntut kemerdekaan Papua.[35]
  • 29 Januari 2009: Sedikitnya 5 orang Papua terluka karena tembakan oleh polisi saat demonstrasi.[35]
  • 14 Maret 2009: Satu personel TNI tewas dalam serangan terhadap pos tentara di Tingginambut. OPM diduga bertanggungjawab.[36]
  • Pada tanggal 8 April 2009: Beberapa bom meledak di sebuah jembatan dan sebuah kilang di pulau Biak. Satu orang tewas.[35]
  • 9 April 2009: Sebuah serangan bom di Jayapura menewaskan 5 orang dan menciderai beberapa orang.[37] Sementara itu 500 militan menyerang pos polisi dengan busur dan panah dan bom bensin. Satu orang tewas tertembak polisi.[38]
  • 11-12 April 2009: Pertempuran antara tentara dan militan Papua menewaskan 11 orang termasuk 6 anggota tentara. Pada saat yang sama, sebuah bom dijinakkan di kantor polisi di Biak.[35]
  • Pada tanggal 15 April 2009: Sebuah serangan terhadap sebuah konvoi polisi di Tingginambut menewaskan satu orang dan melukai enam. OPM diduga bertanggungjawab.[35]
  • 11 Juli 2009: Seorang karyawan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc warga Indonesia tewas ditembak dalam serangan di luar perusahaan tambang itu di Papua.[39]
  • Juli 2009: insiden pengibaran bendera Papua Barat oleh OPM di desa Jugum, kemudian lebih dari 30 rumah dibakar dalam sebuah operasi TNI.[40]
  • 12 Agustus 2009: Sebuah konvoi 16 bis karyawan Freeport-McMoRan Copper disergap. Dua orang tewas dan 5 luka-luka.[41]
  • Pada tanggal 16 Desember 2009: pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kelly Kwalik tewas ditembak oleh kepolisian Indonesia saat operasi penyerbuan di Timika.[42]

2010-an

  • 24 Januari 2010: Pemberontak menyergap sebuah konvoi karyawan perusahaan tambang PT Freeport McMoran. 9 orang terluka, OPM menyangkal bertanggung Jawab.[43]
  • 1 Maret 2010: Asosiasi Papua Barat Australia di Sydney mengatakan bahwa situasi di Papua Barat memburuk. Sejak Juli tahun lalu telah terjadi 14 insiden penembakan di sekitar tambang Grasberg, tambang emas dan tembaga milik Freeport, dan serangan ini telah menewaskan sedikitnya 3 dan melukai 13 orang.[44]
  • 23 Maret 2010: Pemberontak menyerang sebuah konvoi tentara Indonesia. melukai beberapa tentara.[45]
  • Mei 2010: OPM diduga menewaskan 3 pekerja di sebuah lokasi konstruksi, memicu sebuah operasi militer oleh TNI yang menyerbu sebuah desa, 2 tewas dan seorang wanita diperkosa sementara rumah di 3 desa dibakar oleh militer.[46]
  • 17 Mei 2010: TNI menyerang markas militan OPM, menewaskan satu tersangka militan.[46]
  • 21 Mei 2010: Militan menyerang anggota TNI di dekat Yambi, 75 km dari Mulia. Tidak ada korban.[46]
  • 15 Juni 2010: Seorang perwira polisi Indonesia tewas tertembak saat patroli, 8 senjata api dicuri oleh pemberontak.[47]
  • Juli 2010: 12 rumah dan dua gereja rusak dan seorang wanita diperkosa saat operasi TNI untuk menangkap Goliath Tabuni.[48]
  • 23 Juni 2011: Seorang perwira polisi dari Jayapura ditembak oleh anggota yang diduga dari OPM.[49]
  • 6 Juli 2011:. Tiga tentara ditembak saat bentrokan dengan penyerang tak dikenal di Desa Kalome, Tingginambut.[50]
  • 20 Juli 2011: Seorang perwira TNI tewas dalam penyergapan terhadap pasukan keamanan di distrik Puncak Jaya di Papua oleh pemberontak.[50]
  • 31 Juli 2011:. Pemberontak menyerang sebuah mobil di Papua dengan senjata, kapak dan pisau menewaskan seorang tentara dan tiga warga sipil dan melukai tujuh orang, OPM menyangkal bertanggung jawab.[51][52]
  • 1 Agustus 2011: Polri menyatakan bahwa anggota OPM menewaskan empat warga sipil di dekat Tanjakan Gunung Merah, Paniai.[53]
  • 2 Agustus 2011: Seorang personel TNI yang menjaga sebuah pos militer di Tingginambut tewas tertembak. Di kota Mulia dua penembakan terhadap target polisi dan militer melukai seorang tentara.[54]
  • 3 Agustus 2011: Pemberontak menembak sebuah helikopter militer saat mengevakuasi tubuh seorang prajurit yang diduga juga dibunuh oleh mereka.[54]
  • 22 Oktober 2011: Al Jazeera menerbitkan rekaman dari sebuah pertemuan kemerdekaan yang diserang oleh pasukan keamanan Indonesia. Setidaknya lima orang tewas.[55][56]
  • 2 Desember 2011: Seorang perwira kepolisian Jayapura ditemukan tewas di samping sungai pada hari Kamis setelah ia diduga dibunuh oleh kelompok orang yang bersenjata panah dan belati. OPM diduga bertanggung jawab.[57]
  • 5 Desember 2011:. Dua perwira kepolisian tewas di Puncak Jaya selama tembak-menembak dengan tersangka anggota OPM.[58]
  • 12 Desember 2011: kepolisian menyergap markas grup lokal OPM. Polisi menyita senjata api, amunisi, pisau, perlengkapan perang, dokumen, bendera Bintang Kejora dan menewaskan 14 militan.[59]
  • Juni 2012, Koordinator Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni meninggal di rumah sakit setelah mengalami luka tembak dalam operasi penangkapan oleh kepolisian Jayapura.[60]
  • 22 Februari 2013, sebuah helikopter TNI rusak akibat tembakan dari darat ketika mencoba untuk mengevakuasi mayat personel yang tewas melawan OPM sebelumnya. Setidaknya 3 anggota kru terluka. 8 personel TNI tewas dalam tembak-menembak sebelumnya.[61]

Negara yang mendukung penentuan nasib sendiri

Negara-negara berikut telah mengecam Penentuan Pendapat Rakyat dan/atau mendukung penentuan nasib sendiri Papua:

  •   Saint Vincent dan Grenadine – Saint Vincent dan Grenadines menyatakan dukungan mereka untuk penentuan nasib sendiri Papua pada tahun 2017 di UNGA, yang disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri, H.E. Mr. Louis Straker.[62]
  •   Vanuatu – Vanuatu mensahkan Wantok Blong Yumi Bill pada tahun 2010[63] dan menyatakan dukungan mereka untuk penentuan nasib sendiri Papua pada tahun 2017 di UNGA.[64]
  •   Kepulauan Solomon – Kepulauan Solomon menyatakan dukungan mereka untuk penentuan nasib sendiri Papua pada tahun 2017 di UNGA.[64]
  •   Tonga – Perdana Menteri Tonga ʻAkilisi Pōhiva mendesak dunia untuk mengambil tindakan atas situasi hak asasi manusia di wilayah Papua Barat Indonesia dan menyatakan dukungan untuk penentuan nasib sendiri untuk Papua Barat pada tahun 2017.[65][66]
  •   Tuvalu –Mantan Perdana Menteri Enele Sopoaga mendukung penentuan nasib sendiri Papua di Majelis Umum PBB pada 2017 dan menandatangani pernyataan bersama dengan negara kepulauan Pasifik lainnya pada Mei 2017.[67][68]
  •   Nauru – Pada 2017, Nauru menandatangani deklarasi bersama yang mendukung penentuan nasib sendiri orang Papua.[68]
  •   Palau – Pada 2017, Palau menandatangani deklarasi bersama yang mendukung penentuan nasib sendiri Papua.[68]
  •   Kepulauan Marshall – Pada 2017, Kepulauan Marshall menandatangani deklarasi bersama yang mendukung penentuan nasib sendiri Papua.[68]

Pemimpin dan kelompok yang mendukung penentuan nasib sendiri

Politisi

Name Negara Partai Politik Reference(s)
Abdoulaye Wade[a]   Senegal Partai Demokrat Senegal [69]
Adam Bandt   Australia Partai Hijau Australia [70]
ʻAkilisi Pōhiva[b]   Tonga Democratic Party of the Friendly Islands [71][72]
Jeremy Corbyn   United Kingdom Labour Party [73]
John Kufour[c]   Ghana New Patriotic Party [74]
Jerry Rawlings[d]   Ghana National Democratic Congress [75]
Manasseh Sogavare[e]   Solomon Islands Independent [76]
Powes Parkop   Papua New Guinea Social Democratic Party [77]
Richard Di Natale   Australia Australian Greens [70][78]
Robert F. Kennedy   United States Democratic Party [79]
Scott Ludlam   Australia Australian Greens [80]

Referensi

  1. ^ "Dukungan Internasional untuk Papua Merdeka". tirto.id. 
  2. ^ "St Vincent & The Grenadines supports West Papuan self-determination at the United Nations General Assembly". freewestpapua.org. 
  3. ^ "Pacific.scoop.co.nz » Vanuatu to seek observer status for West Papua at MSG and PIF leaders summits" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-08-08. 
  4. ^ "Fiery debate over West Papua at UN General Assembly". RNZ (dalam bahasa Inggris). 2017-09-27. Diakses tanggal 2020-08-08. 
  5. ^ westpapuamedia (2010-12-19). "President of Senegal – "West Papua is now an issue for all black Africans"". West Papua Media Alerts (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-08-08. 
  6. ^ "Libyan terrorism: the case against Gaddafi. - Free Online Library". www.thefreelibrary.com. Diakses tanggal 2020-08-08. 
  7. ^ "Tonga's PM highlights Papua issue at UN". RNZ (dalam bahasa Inggris). 2015-10-01. Diakses tanggal 2020-08-08. 
  8. ^ "Microsoft Word - papua0207.doc" (PDF). Diakses tanggal 2020-05-18. 
  9. ^ a b c Philippe Pataud Celerier, Autonomy isn’t independence; Indonesian democracy stops in Papua, Le Monde Diplomatique, June 2010
  10. ^ "Papua als Teil Indonesiens". Indonesia-portal.de. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-07-19. Diakses tanggal 2011-04-15. 
  11. ^ a b "Free Papua Movement (OPM)". Fas.org. Diakses tanggal 2011-04-15. 
  12. ^ "Protest and Punishment" (PDF). Diakses tanggal 2011-04-15. 
  13. ^ "Protest and Punishment | Human Rights Watch". Hrw.org. 2007-02-20. Diakses tanggal 2011-04-15. 
  14. ^ Singh, Bilveer (2008). Papua: Geopolitics and the Quest for Nationhood. Transaction Publishers. hlm. 61–64. 
  15. ^ Penders, Christian Lambert Maria (2002). The West New Guinea Debacle: Dutch Decolonization and Indonesia, 1945-1962. University of Hawaii Press. hlm. 154. 
  16. ^ Bilveer Singh, page 2
  17. ^ Lintner, Bertil (21 January 2009). "Papuans Try to Keep Cause Alive". Jakarta Globe. Diakses tanggal 9 February 2009. 
  18. ^ Heidbüchel, Esther (2007). The West Papua Conflict in Indonesia: Actors, Issues, and Approaches. Johannes Herrmann Verlag. hlm. 87–89. 
  19. ^ May, Ronald James (2001). State and Society in Papua New Guinea: The First Twenty-Five Years. ANU E Press. hlm. 238, 269, 294. 
  20. ^ King, Peter (2004). West Papua & Indonesia since Suharto: Independence, Autonomy, or Chaos?. UNSW Press. hlm. 179. 
  21. ^ Unrepresented Nations and Peoples Organization. "West Papua: Nobel Prize Desmond Tutu calls on UN to act". Unrepresented Nations and Peoples Organization. Diakses tanggal 15 May 2013. 
  22. ^ "Press Release: Benny Wenda ready for talks; British Ambassador summoned in Jakarta; Indonesian police and military threaten action against President Wenda". United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) (dalam bahasa Inggris). 2020-12-03. Diakses tanggal 2021-07-28. 
  23. ^ Lesmana, Agung Sandy (2020-12-03). "Mahfud MD: Benny Wenda Membuat Ilusi, Negara Papua Barat Itu Apa?". Suara.com. Diakses tanggal 2021-07-28. 
  24. ^ "Soldier kills 14 in Indonesian airport". The Independent (dalam bahasa Inggris). 1996-04-16. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-10-23. Diakses tanggal 2020-08-08. 
  25. ^ "15 killed, 12 injured in gun attack". The Irish Times (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-08-08. 
  26. ^ "ICRC role during the Irian Jaya hostage crisis (January-May 1996)- ICRC". www.icrc.org (dalam bahasa Inggris). 1999-08-27. Diakses tanggal 2020-08-08. 
  27. ^ Stout, Chris E. (2002). The Psychology of Terrorism: Clinical aspects and responses (dalam bahasa Inggris). Greenwood Publishing Group. ISBN 978-0-275-97866-2. 
  28. ^ "Hostage watched as two friends were killed". The Independent (dalam bahasa Inggris). 1996-05-17. Diakses tanggal 2020-08-08. 
  29. ^ "Violence and Political Impasse in Papua" (PDF). Human Rights Watch. July 2001. Diakses tanggal 2011-04-21. 
  30. ^ "Indonesia". State.gov. 2002-03-04. Diakses tanggal 2013-12-04. 
  31. ^ "Free Papua Movement". Historycommons.org. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-03-20. Diakses tanggal 2011-04-15. 
  32. ^ "'Papua separatists' kill six civilians, JAKARTA POST". Worldsources Online. October 15, 2004. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-07-17. Diakses tanggal 2011-04-19. 
  33. ^ "LEAD: 4 security personnel killed in clash over U.S. mine. | Goliath Business News". Goliath.ecnext.com. 2006-03-20. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-06-15. Diakses tanggal 2011-04-15. 
  34. ^ "INDONESIA: The killing of a Papuan at a demonstration remains unpunished — Asian Human Rights Commission". Ahrchk.net. Diakses tanggal 2011-04-15. 
  35. ^ a b c d e [1][pranala nonaktif]
  36. ^ "Separatists attack Indonesia's Papua, killing one soldier_English_Xinhua". News.xinhuanet.com. 2009-03-14. Diakses tanggal 2011-04-15. 
  37. ^ "Police blame group for election attacks « Free West Papua – For a Free and Independent West Papua". Westpapuareview.wordpress.com. 2009-04-25. Diakses tanggal 2011-04-15. 
  38. ^ "Violence in West Papua « Free West Papua – For a Free and Independent West Papua". Westpapuareview.wordpress.com. 2009-04-11. Diakses tanggal 2011-04-15. 
  39. ^ Moestafa, Berni (2009-07-11). "Freeport Indonesia Employee Shot Dead in Attack Near Papua Mine". Bloomberg. Diakses tanggal 2011-04-15. 
  40. ^ "INDONESIA: Police and soldiers burn houses and destroy resources in Papua's Bolakme district — Asian Human Rights Commission". Ahrchk.net. Diakses tanggal 2011-04-15. 
  41. ^ SD. "Pour convaincre, la vérité ne peut suffire: Une insurrection oubliée en Papouasie indonésienne". Pourconvaincre.blogspot.com. Diakses tanggal 2011-04-15. 
  42. ^ "Fears for more tension in Mimika after killing of Papua's Kwalik". Solomonstarnews.com. 2010-01-22. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-06-14. Diakses tanggal 2011-04-15. 
  43. ^ "OPM Denies Responsibility for Ambush And Calls Police Accusation 'Baseless'". The Jakarta Globe. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-04-26. Diakses tanggal 2011-04-15. 
  44. ^ "AWPA Calls Rudd To Raise West Papua With Indonesia". Pacific.scoop.co.nz. Diakses tanggal 2011-04-15. 
  45. ^ "West Papua Report April 2010: OPM ceasefire call, Troop increase, Merauke food estate, State Dept.HR". Freewestpapua.org. Diakses tanggal 2011-04-15. 
  46. ^ a b c "West Papua Report June 2010". Etan.org. Diakses tanggal 2011-04-15. 
  47. ^ "Brimob Officer on Trail Of OPM Gunned Down". The Jakarta Globe. Diakses tanggal 2011-04-15. 
  48. ^ "West Papua Report July 2010". Etan.org. 1961-12-01. Diakses tanggal 2011-04-15. 
  49. ^ "Assailant Shoots Police Officer in Jayapura". The Jakarta Globe. 2011-06-24. Diakses tanggal 2013-12-04. 
  50. ^ a b "Soldier Killed in Another Ambush in Papua". The Jakarta Globe. 2011-07-21. Diakses tanggal 2013-12-04. 
  51. ^ "Un soldat et trois civils tués dans une attaque en Indonésie - Actualité Asie". Chine-informations.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-01-19. Diakses tanggal 2013-12-04. 
  52. ^ "(Australian Broadcasting Corporation)". Australia Network News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-03-14. Diakses tanggal 2013-12-04. 
  53. ^ "OPM launched double attacks against civilians: Police". The Jakarta Post. 2011-08-01. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-11-03. Diakses tanggal 2013-12-04. 
  54. ^ a b "Separatists Kill Soldier, Attack Chopper in Papua: Police". The Jakarta Globe. 2011-08-03. Diakses tanggal 2013-12-04. 
  55. ^ "Forces raid Papuan independence gathering". Al Jazeera. 2011-10-22. Diakses tanggal 2011-10-22. 
  56. ^ "West Papua Report November 2011". Etan.org. Diakses tanggal 2013-12-04. 
  57. ^ "Police officer killed in Papua". News.asiaone.com. 2011-12-02. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-11-11. Diakses tanggal 2013-12-04. 
  58. ^ "Two policemen die in Papua shootout". UPI.com. Diakses tanggal 2013-12-04. 
  59. ^ "Soldiers Kill Suspected OPM Member in Gunfight". The Jakarta Globe. 2012-01-06. Diakses tanggal 2013-12-04. 
  60. ^ Revianur, Aditya (2012-06-15). Wahono, Tri, ed. "Penembakan Mako Tabuni Hingga Tewas Dipertanyakan". Kompas.com. kompas.com. Diakses tanggal 2014-03-19. 
  61. ^ "BBC News - Indonesian army helicopter 'shot at in Papua'". Bbc.co.uk. 2013-02-22. Diakses tanggal 2013-12-04. 
  62. ^ "St Vincent & The Grenadines supports West Papuan self-determination at the United Nations General Assembly". 26 September 2017 – via www.freewestpapua.org. 
  63. ^ Manning, Selwyn (22 June 2010). "Vanuatu to seek observer status for West Papua at MSG and PIF leaders summits". Pacific Scoop. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 October 2017. Diakses tanggal 20 October 2017. 
  64. ^ a b "Fiery debate over West Papua at UN General Assembly". Radio New Zealand 2017. 27 September 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 October 2017. Diakses tanggal 7 October 2017. 
  65. ^ "Tonga's PM highlights Papua issue at UN". Radio New Zealand. 1 October 2015. 
  66. ^ Komai, Makereta (14 August 2019). "Tongan PM speaks out for West Papua and questions solidarity and regionalism". Papua New Guinea Today. Diakses tanggal 9 April 2021. 
  67. ^ "Tuvalu supports West Papuan self-determination at the United Nations General Assembly". 21 September 2017 – via www.freewestpapua.org. 
  68. ^ a b c d "Pacific nations back West Papuan self-determination". RNZ. 6 May 2017. 
  69. ^ "President of Senegal – "West Papua is now an issue for all black Africans"". 19 December 2010. 
  70. ^ a b Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Aus
  71. ^ https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/285742/tonga%27s-pm-highlights-papua-issue-at-un
  72. ^ https://news.pngfacts.com/2019/08/tongan-pm-speaks-out-for-west-papua-and.html
  73. ^ Davidson, Helen (6 May 2016). "Jeremy Corbyn on West Papua: UK Labour leader calls for independence vote". The Guardian. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 January 2018. 
  74. ^ "Help us fight for independence – West Papua calls on Ghana". ghanaweb.com. 9 March 2016. 
  75. ^ "Help us fight for independence – West Papua calls on Ghana". ghanaweb.com. 9 March 2016. 
  76. ^ "Solomons pm softens west Papua self-determination support". Australian Broadcasting Corporation. 29 April 2019. 
  77. ^ "Menlu Respons soal Gubernur Papua Nugini Dukung Papua Merdeka". CNN Indonesia. 
  78. ^ "Greens Leader Richard Di Natale Calls For BP Rethink On West Papuan Gas Field". New Matilda. 6 November 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 November 2018. Diakses tanggal 30 November 2018. 
  79. ^ "Background". ipwp.org. Diakses tanggal 28 December 2022. 
  80. ^ Ludlam, Scott (3 May 2016). "Greens join international calls for West Papuan self-determination". greensmps.org.au. Australian Greens. Diakses tanggal 24 May 2021. 

Daftar pustaka

  • Richard Chauvel, Ikrar Nusa Bhakti, The Papua conflict: Jakarta's perceptions and policies, 2004, ISBN 1-932728-08-2, 9781932728088
  • Esther Heidbüchel, The West Papua conflict in Indonesia: actors, issues and approaches, 2007, ISBN 3-937983-10-4, 9783937983103
  • J. Budi Hernawan, Papua land of peace: addressing conflict building peace in West Papua, 2005
  • Blair A. King, Peace in Papua: widening a window of opportunity, 2006, ISBN 0-87609-357-8, 9780876093573

Pranala luar


Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref> untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tag <references group="lower-alpha"/> yang berkaitan

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Konflik_Papua&oldid=22630461"