Indonesia dalam tahun 1966
Indonesia dalam tahun 1966 menyajikan serangkaian peristiwa yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 1966.
| |||
|---|---|---|---|
| Dekade : | 1960-an | ||
| Abad : | ke-20 | ||
| Milenium : | ke-2 | ||
| Lihat pula | |||
Bagian dari seri mengenai |
|---|
| Sejarah Indonesia |
 |
| Garis waktu |
 Portal Indonesia |
Pemerintahan
Presiden
| Presiden | |
|---|---|
| Soekarno | 
|
Menteri
- Kabinet Dwikora I — hingga 21 Februari.
- Kabinet Dwikora II — 24 Februari hingga 27 Maret.
- Kabinet Dwikora III — 27 Maret hingga 25 Juli.
- Kabinet Ampera I — mulai 28 Juli.
Peristiwa
Januari
- Senin - Kamis, 10-13 Januari — Berlangsung demonstrasi besar yang dilakukan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat di Jakarta. Unjuk rasa ini mengajukan Tri Tuntutan Rakyat, yaitu : Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya; Bebaskan Kabinet Dwikora dari unsur G30S/PKI; dan Turunkan harga barang atau perbaikan ekonomi.
- Kamis, 20 Januari — Seluruh menteri Kabinet Dwikora berkumpul di Istana Merdeka untuk menyampaikan Pernyataan Setia kepada Presiden Soekarno dan kesediaannya untuk menjadi Anggota Barisan Soekarno. Di luar pagar Istana juga berlangsung apel kesetiaan yang diikuti oleh berbagai macam organisasi pendukung presiden.
Maret
- Jumat, 11 Maret — Presiden Soekarno menandatangani Surat Perintah Sebelas Maret yang berisikan perintah kepada Letnan Jenderal TNI Soeharto selaku Menteri/Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna menjaga keamanan pemerintahan dan keselamatan pribadi Presiden.
- Sabtu, 12 Maret — Partai Komunis Indonesia resmi dibubarkan.
Mei
- Kamis, 5 Mei — Para Panglima Angkatan Bersenjata mengeluarkan Pernyataan ABRI, yang berintikan menempatkan hakekat kedudukan Presiden yang sebenarnya, menurut kemurnian azas dan sendi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, dan dalam hubungan itu mendukung ditetapkannya Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, Dewan Pertimbangan Agung, susunan Dewan Perwakilan Rakyat, serta susunan sementara Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Dewan Pertimbangan Agung untuk mengisi kehampaan akibat petualangan kontra revolusi G30S/PKI, serta menetapkan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lain-lain lembaga menurut fungsinya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
Juni
- Senin, 20 Juni — Sidang Umum IV MPRS berlangsung di Istora Senayan pada 20 Juni sampai 5 Juli 1966. Penyelenggaraan Sidang Umum IV MPRS dilatarbelakangi kondisi politik dan ekonomi Indonesia periode 1960-an yang mengalami masa pertentangan ideologi hingga terjadinya krisis moneter.
Pada sidang ini menghasilkan 24 ketentuan, salah satunya Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme Leninisme.
Agustus
- Kamis, 11 Agustus — Penandatanganan Persetujuan Normalisasi Hubungan Malaysia-Indonesia.
Persetujuan berisi :
- Indonesia dan Malaysia menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.
- Rakyat Sabah dan Sarawak diberi kesempatan mengenai kedudukan mereka dalam Malaysia.
- Segala permusuhan antara kedua negara dihentikan.
Penandatanganan ini adalah langkah lanjut dari usaha Soeharto mengirim Ali Moertopo dan Adam Malik untuk membuat kontrak perjanjian dengan Malaysia terkait dengan upaya penormalan hubungan antara kedua negara di Bangkok. Kontrak perdamaian yang dikenal dengan Perjanjian Bangkok ini berlangsung mulai 29 Mei hingga 1 Juni 1966 dan dilanjutkan dengan rapat-rapat diplomasi sehingga tercapai kesepakatan pada bulan Agustus. Dengan penandatanganan ini, kampanye Ganyang Malaysia Soekarno yang telah terjadi selama empat tahun pun berakhir.
- Rabu, 17 Agustus — Peringatan 21 tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
- Jumat, 19 Agustus — Terjadi peristiwa politik di Kota Bandung yang disebut Peristiwa 19 Agustus 1966.
September
- Rabu, 28 September — Pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali bergabung dalam PBB.
Oktober
- Sabtu, 22 Oktober — Pabrik Dahana diresmikan oleh Menteri/Panglima Angkatan Udara, Laksamana Madya Udara TNI Rusmin Nurjadin. Dahana sebagai pionir di industri bahan peledak ini berawal dari proyek Angkatan Udara Republik Indonesia yang dikenal dengan Proyek Menang, berlokasi di Tasikmalaya, Jawa Barat.
Hari libur nasional di Indonesia
Hari-hari libur nasional Indonesia untuk tahun 1966:
| No | Tanggal | Hari | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Hari Libur Nasional | |||
| 1 | 1 Januari | Sabtu | Tahun Baru Masehi |
| 2 | 23-24 Januari | Minggu-Senin | Idul Fitri (1-2 Syawal 1385H) |
| 3 | 2 April | Jumat | Idul Adha (10 Dzulhijjah 1385H) |
| 4 | 1 Mei | Minggu | Hari Buruh |
| 5 | 17 Agustus | Rabu | Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-21 |
| 6 | 25 Desember | Minggu | Hari Raya Natal |