Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (bahasa Jepang: 独立準備委員会, Dokuritsu Junbi Iinkai) atau PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Panitia ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk menggantikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), serta diketuai oleh Ir. Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon.[1] Badan ini dibentuk sebelum MPR ada.Badan ini beranggota 27 orang,yaitu:1. Ir. Soekarno (Ketua) 2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua) 3. Prof. Mr. Dr. Soepomo (anggota) 4. KRT Radjiman Wedyodiningrat (anggota) 5. R. P. Soeroso (anggota) 6. Soetardjo Kartohadikoesoemo (anggota) 7. Abdoel Wachid Hasjim (anggota) 8. Ki Bagus Hadikusumo (anggota) 9. Otto Iskandardinata (anggota) 10. Abdoel Kadir (anggota) 11. Pangeran Soerjohamidjojo (anggota) 12. Pangeran Poeroebojo (anggota) 13. Dr. Mohammad Amir (anggota) 14. Mr. Abdul Abbas (anggota) 15. Teuku Mohammad Hasan (anggota) 16. GSSJ Ratulangi (anggota) 17. Andi Pangerang (anggota) 18. A.A. Hamidhan (anggota) 19. I Goesti Ketoet Poedja (anggota) 20. Mr. Johannes Latuharhary (anggota) 21. Yap Tjwan Bing (anggota) Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 yaitu: 1. Achmad Soebardjo (Penasihat) 2. Sajoeti Melik (anggota) 3. Ki Hadjar Dewantara (anggota) 4. R.A.A. Wiranatakoesoema (anggota) 5. Kasman Singodimedjo (anggota) 6. Iwa Koesoemasoemantri (anggota)[2]
| Indonesian Independence Preparatory Committee 独立準備委員会 Dokuritsu Junbi Iinkai | |
| Informasi lembaga | |
|---|---|
| Dibentuk | 7 Agustus 1945 |
| Dibubarkan | 29 Agustus 1945 |
| Pejabat eksekutif | |
Tanggal pembentukan
Menurut Mohammad Yamin, PPKI didirikan pada 7 Agustus 1945. Namun, hal ini dibantah oleh A. B. Kusuma yang berhasil memperoleh dokumen otentik Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan dan PPKI. Menurut Kusuma, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang baru memberikan izin untuk mendirikan PPKI. PPKI sendiri baru dibentuk secara resmi pada tanggal 12 Agustus 1945 setelah Marsekal Hisaichi Terauchi menyatakan bahwa pemerintah Jepang menyetujui pendirian PPKI dan mengangkat Soekarno sebagai ketuanya.[3]
Keanggotaan
Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa). Susunan awal anggota PPKI adalah sebagai berikut:[4]
- Ir. Soekarno (Ketua)
- Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
- Prof. Mr. Dr. Soepomo (anggota)
- KRT Radjiman Wedyodiningrat (anggota)
- R. P. Soeroso (anggota)
- Soetardjo Kartohadikoesoemo (anggota)
- Abdoel Wachid Hasjim (anggota)
- Ki Bagus Hadikusumo (anggota)
- Otto Iskandardinata (anggota)
- Abdoel Kadir (anggota)
- Pangeran Soerjohamidjojo (anggota)
- Pangeran Poeroebojo (anggota)
- Dr. Mohammad Amir (anggota)
- Mr. Abdul Abbas (anggota)
- Teuku Mohammad Hasan (anggota)
- GSSJ Ratulangi (anggota)
- Andi Pangerang (anggota)
- A.A. Hamidhan (anggota)
- I Goesti Ketoet Poedja (anggota)
- Mr. Johannes Latuharhary (anggota)
- Yap Tjwan Bing (anggota)
Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 yaitu:
- Achmad Soebardjo (Penasihat)
- Sajoeti Melik (anggota)
- Ki Hadjar Dewantara (anggota)
- R.A.A. Wiranatakoesoema (anggota)
- Kasman Singodimedjo (anggota)
- Iwa Koesoemasoemantri (anggota)
Tanggal 8 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi.
Sidang-Sidang PPKI
Sidang 18 Agustus 1945
- Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar negara Pancasila.
- Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
- Tugas Presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuknya MPR dan DPR.
Sidang 19 Agustus 1945
PPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945.
- Membentuk 12 Kementerian dan 4 Menteri Negara
- Membentuk Pemerintahan Daerah. Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur.
Sidang 22 Agustus 1945
1. Membentuk Komite Nasional Indonesia
2. Membentuk Partai Nasional Indonesia
3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat
Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) bertujuan agar tidak memancing permusuhan dengan tentara asing di Indonesia. Anggota BKR adalah himpunan bekas anggota PETA, Heiho, Seinendan, Keibodan, dan semacamnya.
Lihat pula
Referensi
- ^ Kahin 1952, hlm. 127.
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-11-23. Diakses tanggal 2011-11-29.
- ^ A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-undang Dasar 1945, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2009, hlm. 13.
- ^ "Pembentukan PPKI". Tana Ngada.
Bacaan terkait
- Achmad Soebardjo.(1970). Lahirnja Republik Indonesia. Jakarta Times. Jakarta.
- Genzo Oku. Tranlated.(1973). Achmad Soebardjo. Indonesia No Dokuritsu To Kakumei. Ryukeishosha. Tokyo.
- Kahin, George McTurnan (1952). Nationalism and Revolution in Indonesia. Cornell University Press. ISBN 0-8014-9108-8.