Zona ekonomi khusus

Kategori umum
Ekonomi

Ekonomi menurut kawasan Afrika · Amerika Amerika Selatan · Asia Eropa · Oseania
Ekonomi mikro · Ekonomi makro Sejarah pemikiran ekonomi Metodologi · Pendekatan heterodoks
Bidang dan subbidang
Perilaku · Budaya · Evolusi Pertumbuhan · Pengembangan · Sejarah Internasional · Sistem ekonomi Keuangan dan Ekonomi keuangan Masyarakat dan Ekonomi kesejahteraan Kesehatan · Buruh · Manajerial Bisnis Informasi · Informasi · Teori permainan Organisasi Industri · Hukum Pertanian · Sumber daya alam Lingkungan · Ekologis Geografi Ekonomi · Kota · Pedesaan · Kawasan Peta ekonomi
Teknik
Matematika · Ekonometrika Eksperimental · Neraca nasional
Daftar
Jurnal · Publikasi Kategori · Topik · Ekonom
Ideologi ekonomi Anarkisme · Kapitalisme Komunisme · Korporatisme Fasisme · Georgisme Islam · Globalisasi Ekonomi Pasar sosialisme · Merkantilisme Proteksionis · Sosialisme Sindikalisme · Jalan Ketiga
Perekonomian: Konsep dan Sejarah
Portal Bisnis dan ekonomi
Kotak ini: lihat bicara sunting

Zona ekonomi khusus atau kawasan ekonomi khusus (KEK) adalah suatu kawasan dengan batas tertentu yang tercangkup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.^[1]

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Pada dasarnya KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi akitivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi. Untuk ide ini diinspirasi dari keberhasilan beberapa negara yang lebih dulu mengadopsinya, seperti Tiongkok dan India. Bahkan data-data empiris melukiskan bahwa KEK di negara tersebut mampu menarik para investor, terutama investor asing untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja. Hal itu tak lain karena kemudahan yang didapat para investor, kemudahan itu berbentuk kemudahan di bidang fiskal, perpajakan dan kepabeanan. Bahkan ada juga di bidang non-fiskal, seperti kemudahan birokrasi, pengaturan khusus di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian, serta pelayanan yang efisien dan ketertiban di dalam kawasan.

Sejarah

Zona bebas dan entrepôt telah digunakan selama berabad-abad untuk menjamin penyimpanan gratis dan pertukaran sepanjang rute perdagangan.

KEK Modern muncul dari tahun 1950-an di negara-negara industri. Yang pertama adalah di Bandar Udara Shannon di Clare, Irlandia.^[2]

Dari tahun 1970 dan seterusnya, zona-zona yang menyediakan manufaktur padat karya telah dibentuk, dimulai di Amerika Latin dan Asia Timur. KEK pertama di Tiongkok setelah dibukanya Tiongkok pada tahun 1979 oleh Deng Xiaoping adalah Kawasan Ekonomi Khusus Shenzhen, yang mendorong investasi asing dan mempercepat industrialisasi di kawasan ini. Zona ini menarik investasi dari perusahaan-perusahaan multinasional.^[3]

Sebuah tren baru-baru telah untuk negara-negara Afrika untuk mendirikan KEK dalam kemitraan dengan Tiongkok.^[4]

Jenis

Istilah Zona Ekonomi Khusus dapat mencakup

Zona Perdagangan Bebas (FTZ),
Zona Pemrosesan Ekspor (EPZ),
Zona Bebas / Zona Ekonomi Bebas (FZ / FEZ),
Taman industri / Kawasan Industri (IE),
Pelabuhan Bebas,
Kawasan Logistik Berikat (BLP),
Zona Perusahaan Urban.

Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia

Per Juni 2024.

KEK di Sorong, Papua Barat Daya

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia dikelola oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010. Dewan Nasional terdiri atas menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Dewan Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.^[5]

Kawasan	Kawasan Ekonomi Khusus	Lokasi	Dasar hukum	Beroperasi sejak	Kegiatan utama	Status	Jenis
Sumatra	KEK Arun Lhokseumawe	Aceh (Aceh Utara dan Lhokseumawe)	PP No. 5/2017 (Februari 2017)	Desember 2018	Energi Industri petrokimia dan kimia lainnya Industri pengolahan kelapa sawit Industri pengolahan kayu Logistik	Beroperasi	Industri
Sumatra	KEK Sei Mangkei	Sumatera Utara (Simalungun)	PP No. 29/2012 (Februari 2012)	Januari 2015	Industri pengolahan kelapa sawit Industri pengolahan karet Pariwisata Logistik	Beroperasi	Industri
Sumatra	KEK Batam Aero Technic (BAT)	Kepulauan Riau (Batam)	PP No. 67/2021 (Juni 2021)	Akan datang	Industri pemeliharaan, perbaikan, dan pemeriksaan pesawat terbang Logistik	Tahap pembangunan	Industri
Sumatra	KEK Nongsa	Kepulauan Riau (Batam)	PP No. 68/2021 (Juni 2021)	Akan datang	Industri teknologi digital Pariwisata Pendidikan	Tahap pembangunan	Pariwisata
Sumatra	KEK Tanjung Sauh	Kepulauan Riau (Batam)	PP No. 24/2024 (Mei 2024)	Akan datang	Industri	Tahap pembangunan	Industri
Sumatra	KEK Galang Batang	Kepulauan Riau (Bintan)	PP No. 42/2017 (Oktober 2017)	Desember 2018	Industri pengolahan bauksit Logistik	Beroperasi	Industri
Sumatra	KEK Tanjung Kelayang	Kepulauan Bangka Belitung (Belitung)	PP No. 6/2016 (Maret 2016)	Maret 2019	Pariwisata	Beroperasi	Pariwisata
Jawa	KEK Tanjung Lesung	Banten (Pandeglang)	PP No. 26/2012 (Februari 2012)	Februari 2015	Pariwisata	Beroperasi	Pariwisata
Jawa	KEK Lido	Jawa Barat (Bogor)	PP No. 69/2021 (Juni 2021)	Akan datang	Pariwisata	Tahap pembangunan	Pariwisata
Jawa	KEK Kendal	Jawa Tengah (Kendal)	PP No. 85/2019 (Desember 2019)	Mei 2021^[6]	Industri tekstil dan busana Industri furnitur dan alat permainan Industri makanan dan minuman Industri otomotif Industri elektronik Logistik	Beroperasi	Industri
Jawa	KEK Gresik	Jawa Timur (Gresik)	PP No. 71/2021 (Juni 2021)	Akan datang	Industri pengolahan logam dasar Industri elektronik Industri petrokimia dan kimia lainnya Energi Logistik	Tahap pembangunan	Industri
Jawa	KEK Singhasari	Jawa Timur (Malang)	PP No. 68/2019 (September 2019)	Akan datang	Pariwisata Industri teknologi digital	Tahap pembangunan	Pariwisata
Nusa Tenggara	KEK Kura Kura Bali	Bali (Denpasar)	PP No. 23/2023 (April 2023)	Akan datang	Pariwisata	Tahap pembangunan	Pariwisata
Nusa Tenggara	KEK Sanur	Bali (Denpasar)	PP No. 41/2022 (November 2022)	Akan datang	Pariwisata Kesehatan	Tahap pembangunan	Pariwisata
Nusa Tenggara	KEK Mandalika	Nusa Tenggara Barat (Lombok Tengah)	PP No. 52/2014 (Juni 2014)	Oktober 2017	Pariwisata	Beroperasi	Pariwisata
Kalimantan	KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)	Kalimantan Timur (Kutai Timur)	PP No. 85/2014 (Oktober 2014)	April 2019	Industri pengolahan kelapa sawit Energi Logistik	Beroperasi	Industri
Kalimantan	KEK Setangga	Kalimantan Selatan (Tanah Bumbu)	PP No. 26/2024 (Juni 2024)	Akan datang	Industri pengolahan kelapa sawit	Tahap pembangunan	Industri
Sulawesi	KEK Palu	Sulawesi Tengah (Palu)	PP No. 31/2014 (Mei 2014)	September 2017	Industri pengolahan logam dasar Logistik	Beroperasi	Industri
Sulawesi	KEK Likupang	Sulawesi Utara (Minahasa Utara)	PP No. 84/2019 (Desember 2019)	Akan datang	Pariwisata Industri perikanan	Tahap pembangunan	Pariwisata
Sulawesi	KEK Bitung	Sulawesi Utara (Bitung)	PP No. 32/2014 (Mei 2014)	April 2019	Industri pengolahan kelapa Industri perikanan Industri petrokimia dan kimia lainnya Logistik	Beroperasi	Industri
Maluku	KEK Morotai	Maluku Utara (Pulau Morotai)	PP No. 50/2014 (Juni 2014)	April 2019	Pariwisata Industri perikanan Logistik	Beroperasi	Pariwisata
Papua	KEK Sorong	Papua Barat Daya (Sorong)	PP No. 31/2016 (Agustus 2016)	Oktober 2019	Industri pengolahan nikel Industri pengolahan kelapa sawit Industri hasil hutan dan perkebunan (sagu) Logistik	Beroperasi	Industri

Daftar Pustaka

^ "Sejarah Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus | Indonesia Baik". indonesiabaik.id. Diakses tanggal 2020-10-30.
^ "Political priority, economic gamble". The Economist. April 4, 2015
^ "Special Economic Zones Progress, Emerging Challenges, and Future Directions" (PDF). Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. 2011. Diakses tanggal 25 May 2014.
^ Woolfrey, Sean (2013). "Special economic zones and regional integration in Africa" (PDF). Trade Law Center. Diakses tanggal 25 May 2014.
^ "Kawasan Ekonomi Khusus". kek.go.id. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia.
^ https://kek.go.id/kawasan/KEK-Kendal

UU No. 39 Tahun 2009 http://kek.ekon.go.id/?wpdmdl=433 Diarsipkan 2015-11-19 di Wayback Machine.
Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia

Lihat Pula

[1] "Sejarah Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus | Indonesia Baik". indonesiabaik.id. Diakses tanggal 2020-10-30.

[economist.com-2] "Political priority, economic gamble". The Economist. April 4, 2015

[WorldBank2011-3] "Special Economic Zones Progress, Emerging Challenges, and Future Directions" (PDF). Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. 2011. Diakses tanggal 25 May 2014.

[Tralac2013-4] Woolfrey, Sean (2013). "Special economic zones and regional integration in Africa" (PDF). Trade Law Center. Diakses tanggal 25 May 2014.

[5] "Kawasan Ekonomi Khusus". kek.go.id. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia.

[6] ttps://kek.go.id/kawasan/KEK-Kendal

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]