Kabinet Pembangunan VI

Kabinet Pembangunan VI adalah kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Try Soetrisno dengan masa bakti (1993-1998).

Susunan

Susunan Kabinet Pembangunan VI adalah sebagai berikut:^[1]

Menteri departemen

No.	Jabatan	Nama
1	Menteri Dalam Negeri	Yogie Suardi Memet
2	Menteri Luar Negeri	Ali Alatas
3	Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI	Edi Sudrajat (menjabat Panglima ABRI sampai dengan 21 Mei 1993), Feisal Tanjung (menjabat Panglima ABRI 21 Mei 1993 – 12 Februari 1998), Wiranto (menjabat Panglima ABRI sejak 16 Februari 1998)
4	Menteri Kehakiman	Oetojo Oesman
5	Menteri Penerangan	Harmoko (sampai dengan 6 Juni 1997)^[2], R. Hartono (sejak 6 Juni 1997)
6	Menteri Keuangan	Mar'ie Muhammad
7	Menteri Perdagangan (digabungkan dengan Menteri Perindustrian sejak 6 Desember 1995)^[3]^[4]^[5]	Satrio Budihardjo Joedono (sampai dengan 6 Desember 1995)^[4]
8	Menteri Perindustrian (bernama Menteri Perindustrian dan Perdagangan sejak 6 Desember 1995)^[4]^[5]	Tungki Ariwibowo
9	Menteri Pertanian	Sjarifuddin Baharsjah
10	Menteri Pertambangan dan Energi	Ida Bagus Sudjana
11	Menteri Kehutanan	Djamaloedin Soeryohadikoesoemo
12	Menteri Pekerjaan Umum	Radinal Mochtar
13	Menteri Perhubungan	Haryanto Dhanutirto
14	Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	Joop Ave
15	Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil	Subiakto Tjakrawerdaya
16	Menteri Tenaga Kerja	Abdul Latief
17	Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	Siswono Yudo Husodo
18	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Wardiman Djojonegoro
19	Menteri Kesehatan	Sujudi
20	Menteri Agama	Tarmizi Taher
21	Menteri Sosial	Endang Kusuma Inten Soeweno

Menteri negara

No.	Jabatan	Nama
22	Menteri Negara Sekretaris Negara	Moerdiono
23	Menteri Negara Sekretaris Kabinet	Saadillah Mursjid
24	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas	Ginandjar Kartasasmita
25	Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT/Kepala BPIS	Baharuddin Jusuf Habibie
26	Menteri Negara Urusan Pangan/Kepala Bulog	Ibrahim Hasan (menjabat Kepala Bulog sampai dengan 16 Februari 1995)^[5], Beddu Amang (menjabat Kepala Bulog sejak 16 Februari 1995)
27	Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN	Haryono Suyono
28	Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Kepala BKPM	Sanyoto Sastrowardoyo
29	Menteri Negara Agraria/Kepala BPN	Soni Harsono
30	Menteri Negara Perumahan Rakyat	Akbar Tanjung
31	Menteri Negara Lingkungan Hidup	Sarwono Kusumaatmadja
32	Menteri Negara Urusan Peranan Wanita	Mien Sugandhi
33	Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga	Hayono Isman
34	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	T.B. Silalahi
35	Menteri Negara Urusan Khusus	Harmoko (sejak 6 Juni 19957)^[2]

Menteri negara koordinator

No.	Jabatan	Nama
36	Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan	Saleh Afiff
37	Menteri Negara Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan (bernama Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi sejak 6 Desember 1995)^[6]^[4]^[5]	Hartarto Sastrosoenarto
38	Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Soesilo Soedarman
39	Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	Azwar Anas

Pejabat setingkat menteri

No.	Jabatan	Nama
40	Jaksa Agung	Singgih
41	Gubernur Bank Indonesia	Sudrajad Djiwandono (sampai dengan 11 Februari 1998), Syahril Sabirin (sejak 11 Februari 1998)^[7]

Catatan kaki dan referensi

^ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993
^ ^a ^b Si Mbak Ngambek Si Bung Tergusur
^ Pada masa ini, terjadi perubahan kebiasaan penyusunan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Soeharto, yang umumnya tidak memeberhentikan menterinya sampai masanya berakhir kecuali karena meninggal dunia. Namun pada kali ini,(1996) Presiden Soeharto melakukan perombakan menteri dan susunan departemennya. Perubahan ini terjadi pada Departemen Perdagangan (Depdag) dan Departemen Perindustrian yang dijadikan satu menjadi Departeman Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) dengan T. Ariwibowo sebagai Menteri sehingga Satrio Budihardjo Judono resmi berhenti dari jabatannya. Alasan resmi penggabungan ini dikemukakan oleh Menteri Sekertaris Negara Moerdiono, penggabungan dua departemen dilakukan karena sejak terbentuknya Kabinet Pembangunan VI, Maret 1993, telah banyak perubahan cukup penting, baik di dalam maupun di luar negeri. Perkembangan itu, antara lain, bergulirnya APEC dan AFTA, yang menuntut tiap negara makin siap menyongsong pasar bebas. Maka, dinilai perlu lebih meningkatkan koordinasi dan penyederhanaan kegiatan di kabinet. Penggabungan Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian ini tampaknya meniru pola yang sudah dilakukan Singapura, Malaysia, Jepang (Keidanren), dan Jerman.
^ ^a ^b ^c ^d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995
^ ^a ^b ^c ^d Ketika Kabinet Perlu Ramping
^ Karena terjadi penyatuan Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian menjadi Departemen Peridustrian dan Perdagangan maka jabatan Menteri Koordinator Industri dan Perdagangan, yang dipegang Hartarto, diubah menjadi Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi. Bidang yang ditanganinya hampir tidak berbeda, antara lain meliputi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Tenaga Kerja, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
^ Sjahril Sabirin Gubernur BI

Lihat pula

Daftar kabinet Indonesia

Kabinet pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Pembangunan V	Kabinet Pembangunan VI 1993–1998	Diteruskan oleh: Kabinet Pembangunan VII

[1] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993

[Harmoko-2] Si Mbak Ngambek Si Bung Tergusur

[3] Pada masa ini, terjadi perubahan kebiasaan penyusunan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Soeharto, yang umumnya tidak memeberhentikan menterinya sampai masanya berakhir kecuali karena meninggal dunia. Namun pada kali ini,(1996) Presiden Soeharto melakukan perombakan menteri dan susunan departemennya. Perubahan ini terjadi pada Departemen Perdagangan (Depdag) dan Departemen Perindustrian yang dijadikan satu menjadi Departeman Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) dengan T. Ariwibowo sebagai Menteri sehingga Satrio Budihardjo Judono resmi berhenti dari jabatannya. Alasan resmi penggabungan ini dikemukakan oleh Menteri Sekertaris Negara Moerdiono, penggabungan dua departemen dilakukan karena sejak terbentuknya Kabinet Pembangunan VI, Maret 1993, telah banyak perubahan cukup penting, baik di dalam maupun di luar negeri. Perkembangan itu, antara lain, bergulirnya APEC dan AFTA, yang menuntut tiap negara makin siap menyongsong pasar bebas. Maka, dinilai perlu lebih meningkatkan koordinasi dan penyederhanaan kegiatan di kabinet. Penggabungan Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian ini tampaknya meniru pola yang sudah dilakukan Singapura, Malaysia, Jepang (Keidanren), dan Jerman.

[Depperindag-4] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995

[Reshuffle-5] Ketika Kabinet Perlu Ramping

[6] Karena terjadi penyatuan Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian menjadi Departemen Peridustrian dan Perdagangan maka jabatan Menteri Koordinator Industri dan Perdagangan, yang dipegang Hartarto, diubah menjadi Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi. Bidang yang ditanganinya hampir tidak berbeda, antara lain meliputi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Tenaga Kerja, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

[7] Sjahril Sabirin Gubernur BI

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]