Kaisar Jepang (Kanji: 天皇; Romaji: Tennō) adalah pemimpin keluarga kekaisaran dan kepala seremonial negara dari sistem monarki konstitusional Jepang. Berdasarkan konstitusi tahun 1947, kaisar adalah "lambang Negara dan kesatuan bangsa." Menurut sejarah, kaisar juga merupakan pemegang kewenangan tertinggi agama Shinto karena dia dan keluarganya dipandang sebagai keturunan dari dewi matahari Amaterasu,[1] dan kepentingannya juga menangani urusan keagamaan, termasuk ritual Shinto dan ritual seluruh bangsa.

Kaisar Jepang
天皇
Sedang berkuasa
Akihito
sejak 7 Januari 1989
Perincian
PewarisPutra Mahkota Naruhito
Penguasa pertamaKaisar Jimmu
Pembentukan660 SM
KediamanIstana Kekaisaran Tokyo
sebagai kediaman resmi
Situs webBadan Rumah Tangga Kekaisaran

Saat ini, pemimpin Jepang adalah satu-satunya penguasa monarki di dunia yang gelarnya diterjemahkan setingkat dengan "Kaisar". Istana Kekaisaran Jepang adalah kediaman tertua yang terus berlanjut sebagai monarki turun-temurun di dunia.[2] Di Kojiki atau Nihon Shoki, sebuah buku tentang sejarah Jepang selesai pada abad kedelapan, dikatakan bahwa Jepang didirikan pada tahun 660 SM oleh Kaisar Jimmu. Kaisar saat ini adalah Akihito, yang telah berada di Takhta Krisantemum sejak dirinya dinobatkan sebagai kaisar setelah ayahnya, Kaisar Shōwa (Hirohito), meninggal pada tahun 1989.

Dilihat dari sejarahnya, peran Kaisar Jepang berganti-ganti antara peran simbolis seremonial dan peran seorang penguasa kekaisaran sebenarnya. Sejak berdirinya keshogunan pada tahun 1192, Kaisar Jepang sudah jarang sekali mengambil peran sebagai panglima tertinggi dalam medan pertempuran, tidak seperti kekaisaran di Barat. Kaisar Jepang telah hampir selalu dikendalikan oleh kekuatan politik eksternal, hingga berbagai tingkatan. Faktanya, dari tahun 1192 sampai 1867, shogun, atau bupati shikken di Kamakura (1203–1333), merupakan penguasa de facto Jepang, meskipun status jabatan mereka ditunjuk oleh Kaisar. Setelah Restorasi Meiji pada tahun 1867, Kaisar adalah perwujudan dari semua kekuasaan yang berdaulat di dunia, sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Meiji tahun 1889. Status Kaisar Jepang saat ini hanya sebatas simbol negara sejak Konstitusi tahun 1947, tanpa memiliki kewenangan politik.

Sejak abad pertengahan kesembilan belas, Istana Kekaisaran disebut Kyūjō (宮城), yang kemudian dinamai sebagai Kōkyo (皇居), dan berlokasi di situs bekas Istana Edo di pusat Tokyo. Sebelumnya, Kaisar tinggal di Kyoto selama hampir sebelas abad.

Hari Ulang Tahun Kaisar (saat ini dirayakan pada 23 Desember) sebagai hari libur nasional.

Gelar dan sapaan

Gelar

Gelar resmi Kaisar Jepang dalam bahasa aslinya adalah tennō (天皇), yang secara harfiah bermakna "penguasa langit." Gelar ini hanya dikhususkan untuk menyebut Kaisar Jepang. Walaupun menurut catatan resmi terdapat 125 orang yang menyandang gelar ini sejak tahun 660 SM hingga masa Kaisar Akihito (memerintah sejak tahun 1989), para sejarawan percaya bahwa gelar ini baru pertama kali digunakan pada masa Kaisar Tenmu (berkuasa pada 672–686 M) dan Maharani Jitō (berkuasa pada 686–697 M). Gelar tennō tidak memandang jenis kelamin dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "kaisar" untuk laki-laki dan "maharani" untuk perempuan. Sepanjang sejarah, terdapat delapan wanita yang menyandang gelar ini, dua di antaranya berkuasa dua kali. Lihat Maharani Jepang.

Istilah lain yang juga digunakan untuk merujuk Kaisar Jepang adalah kōtei (皇帝) untuk kaisar pria dan jotei atau nyotei (女帝) untuk kaisar wanita (maharani) dan keduanya dapat digunakan oleh orang-orang Jepang untuk merujuk pada kaisar non-Jepang. Istilah sumeramikoto juga digunakan dalam bahasa Jepang kuno. Istilah tennō digunakan sampai pada masa Abad Pertengahan, sampai pada masa tidak digunakannya gelar ini, dan kemudian digunakan kembali pada abad ke-19. Dalam bahasa Inggris, istilah mikado (御門 atau 帝 atau みかど), secara harfiah bermakna "gerbang kehormatan," juga digunakan untuk merujuk Kaisar Jepang, walau penggunaannya sekarang sudah dipandang ketinggalan zaman.[3]

Penerjemahan gelar

Walaupun sering diterjemahkan sebagai "kaisar", nyatanya sepanjang sejarah, kekuasaan tennō hanya melingkupi sekitaran Pulau Kyushu, Honshu, Hokkaido, dan Okinawa. Hal ini berbeda dengan kaisar pada umumnya yang wilayah kekuasaannya melingkupi suatu wilayah luas, menjadikannya kedudukannya dipandang di atas raja.

Pada masa Restorasi Meiji (1868), Persekutuan Satsuma-Chōshū menjadikan gelar Inggris emperor (Kaisar atau Maharaja dalam bahasa Indonesia, Kaiser dalam bahasa Jerman, dan l'Empereur dalam bahasa Prancis) sebagai padanan kata tennō, alih-alih king (raja dalam bahasa Indonesia). Hal ini untuk menyatakan tingginya kedudukan pemimpin Jepang atas raja-raja pada umumnya dan menyatakan kesetaraannya dengan para penguasa besar dunia saat itu, seperti Kaisar Rusia, Kaisar Prancis (1857-1871), Kaisar Austria, Kaisar Jerman (dari 1871), dan Ratu-Maharani India (from 1877) – dan juga Kaisar Tiongkok, Meksiko, dan Brazil.

Sapaan

Sesuai adat, adalah sebuah bentuk ketidakhormatan di Jepang bila menyapa orang asing dengan nama pribadinya saja, terlebih lagi bila diterapkan pada kalangan bangsawan. Walaupun kebiasaan ini sudah mulai melonggar pada masa belakangan, utamanya di lingkup pertemanan yang memandang saling menyapa dengan nama pribadi sebagai bentuk keakraban, tetapi penyebutan dengan menggunakan nama keluarga masih lazim digunakan. Bila merujuk pada keluarga kekaisaran, menyapa dengan nama pribadi lebih tidak pantas untuk dilakukan.

Sejak masa Kaisar Meiji, setiap kaisar memberikan satu nama pada masa pemerintahannya. Kaisar yang telah mangkat akan disebut secara anumerta sesuai nama era yang telah ditetapkan semasa pemerintahannya. Akan tetapi, pihak luar Jepang lebih sering menyebut Kaisar Jepang hanya dengan nama pribadinya saja, baik semasa kaisar masih hidup atau setelah mangkatnya. Sebagai contoh, masa pemerintahan Kaisar Hirohito disebut sebagai periode Shōwa. Nama era ini kemudian digunakan sebagai nama anumerta Kaisar Hirohito setelah mangkatnya, sehingga orang-orang Jepang menyebutnya dengan sebutan "Kaisar Showa" (昭和天皇, Shōwa-tennō). Walaupun begitu, pihak luar Jepang lebih sering menyebut dengan nama pribadinya, yakni "Kaisar Hirohito," baik semasa hidup maupun setelah mangkatnya.

Sapaan resmi dalam bahasa Jepang yang digunakan untuk penguasa monarki adalah heika (陛下) dan ini juga digunakan untuk Kaisar Jepang. Heika sendiri dapat disejajarkan dengan "Baginda" pada budaya Melayu. Kaisar Jepang yang sedang berkuasa biasanya disapa dengan sebutan Tennō Heika (天皇陛下) yang dapat dimaknai sebagai "Baginda Kaisar" dalam bahasa Indonesia, Kinjō Heika (今上陛下), atau cukup Tennō atau kaisar.

Sejarah

Walaupun kaisar merupakan perlambang kesinambungan antara masa lalu, kewenangan kaisar berbeda-beda dalam sepanjang sejarahnya. Pada abad ketujuh masehi, kaisar mulai dipanggil dengan sebutan "Putra Langit" (天子 tenshi atau 天子様 tenshi-sama).[4]

Asal muasal

Kaisar paling awal yang tercatat pada Kojiki dan Nihon Shoki adalah Kaisar Jimmu, yang dikatakan merupakan keturunan dari Ninigi, cucu dari Dewi Amaterasu. Berdasae Nihon Shiki, kaisar memiliki silsilah dari jalur laki-laki yang tak terpatahkan hingga 2.600 tahun. Gelar tennō diambil dari Tiongkok, diturunkan dari huruf Tiongkok.[5]

Kendali faksi

Terdapat enam keluarga besar yang mengendalikan para kaisar, yakni: Soga (sekitar 530-645), Fujiwara (sekitar 850-1070), Taira (1159-sekitar 1180), Minamoto (dan Kamakura bakufu) (1192–1333), Ashikaga (1336–1565), dan Tokugawa (1603–1867). Walaupun begitu, tiap shogun dari keluarga Minamoto, Ashikafa, dan Tokugawa diakui secara resmi oleh kaisar yang masih merupakan sumber kewenangan.

Perselisihan

Tumbuhnya kelas samurai pada abad kesepuluh masehi secara bertahap mengurangi kekuatan keluarga kekaisaran, menimbulkan masa kekacauan. Para kaisar juga diketahui berselisih dengan beberapa shogun penguasa dari masa ke masa.

Shogun

Dari tahun 1192 sampai 1867, shogun bertindak sebagai de facto penguasa Jepang, walaupun mereka dinobatkan oleh kaisar dalam upacara formalitas.[6] Shogun sendiri adalah jenderal kemiliteran yang kedudukannya diwariskan turun temurun. Wilayah kewenangan shogun disebut keshogunan yang dalam bahasa Jepangnya disebut bakufu (幕府) yang awalnya digunakan untuk merujuk rumah jenderal.[7]

Restorasi Meiji

Pada awalnya Jepang merupakan negara yang menerapkan politik Sakoku[8] atau politik isolasi. Politik tersebut dijalankan oleh pemerintahan Shogun Tokugawa sejak tahun 1639, disebabkan karena adanya kekhawatiran kemunculan orang-orang asing, teurtama bangsa Portugis dan Spanyol, yang menyebarkan agama Katholik yang akan mengintervensi pemerintahan Jepang. Pada tahun 1868, kekuasaan kembali ke tangan kaisar dan keshogunan dibubarkan. Salah satu penyebab restorasi ini adalah kenyataan bahwa Jepang sudah tertinggal jauh dengan negara-negara Barat, terlihat saat kedatangan Komodor Amerika Serikat, Matthew C. Perry pada tanggal 31 Maret 1854. Komodor Matthew C. Perry Memaksa Jepang untuk menandatangani Perjanjian Kanagawa (1854), yang isinya yaitu: 1) Jepang membuka diri terhadap Bangsa Barat dengan membuka pelabuhan-pelabuhannya untuk kapal asung yang ingin berdagang, 2)Jepang menjamin keselamatan kapal Amerika yang karam, da 3)Jepang mendirikan kedutaan Amerika secara permanen.

Dibukanya pelabuhan-pelabuhan Jepang, yang diikuti masuknya pengaruh asing telah menyadarkan Jepang bahwa selama ini mereka terlah tertinggal dari bangsa Barat. Hal inilah yang membuat Kaisar Jepang yaitu Kaisara Meiji mengadakan perubahan melalui kebijakan Restorasi Meiji. Beberapa kebijakan Restorasi Meiji Anrra lain: 1) Melaksanakan wajib militer untuk laki-laki berusia 21 tahun selama 4 tahun, 2) melaksanakan wajib belajara 6-14 tahun, 3) membangun pabrik industri, 4) menghapus empat kelas dalam sistem kemasyarakatan Jepang, 5) mengubah sistem hukum dan konstitusinya mengikuti model hukum dan konstitusi Barat.

Setelah Restorasi berjalan dengan yang memaksa Jepang membuka perdagangan dengan dunia Barat. Pada masa ini pula, wanita dilarang secara resmi naik tahta sebagai Maharani

Perang Dunia II

Peran kaisar sebagai negara Shinto digunakan pada masa Perang Dunia II, menciptakan pengkultusan kaisar, yang mendorong tindakan kamikaze pada pasukan Jepang. Pasca kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, pasukan sekutu menekan pemisahan agama dan negara di Jepang. Selanjutnya, dibentuk undang-undang baru yang menjabarkan peran baru kaisar dan pemerintahan.

Masa kini

Undang-undang baru menyatakan pemerintahan yang baru dengan sistem parlementer. Kaisar Jepang dimaknai sebagai "lambang Negara dan pemersatu masyarakat" tanpa kewenangan politik yang nyata.

Keluarga

  • Kōgō (皇后) adalah gelar bagi permaisuri atau istri utama kaisar pria. Sebelum Restorasi Meiji, kaisar pria diperkenankan melakukan praktik poligami. Anak-anak kaisar dengan permaisuri biasanya selalu didahulukan sebagai pewaris tahta. Keberadaan putra-putri dari istri selir juga diakui dan mereka dapat pula menjadi calon pewaris tahta bila permaisuri tidak memiliki keturunan. Sampai pada masa pertengahan Heian, kaisar pria hanya memiliki satu permaisuri. Pada masa setelahnya, kaisar kerap memiliki dua permaisuri, dengan permaisuri yang satu bergelar kōgō, sedangkan yang lain bergelar chūgū (中宮). Pada masa Restorasi Meiji, mulai diperkenalkan larangan poligami di Jepang, menjadikan Kaisar Meiji sebagai kaisar terakhir yang memiliki istri selir.
  • Kōtaigō (皇太后) adalah gelar bagi ibu suri. Pemegang gelar ini tidak harus merupakan permaisuri dari kaisar sebelumnya.
  • Tai-kōtaigō (太皇太后) adalah gelar bagi ibu suri tua atau ibu suri senior.
  • Kōtaishi (皇太子) adalah gelar bagi putra mahkota.
  • Shinnō (親王) adalah gelar bagi pangeran, bentuk wanitanya adalah naishinnō (内親王) yang dapat disepadankan dengan putri dalam bahasa Indonesia. Gelar ini diberikan pada anak, cucu, dan cicit kaisar yang silsilahnya tersambung dengan kaisar dari garis ayah. Shinnō juga merupakan gelar bagi pemimpin dari empat keluarga (keluarga Fushimi, Arisugawa, Katsura, dan Kan'in) yang merupakan cabang dari keluarga kekaisaran. Istri dari shinnō bergelar shinnōhi (親王妃), sedangkan seorang naishinnō akan kehilangan gelar istananya saat menikah menurut Undang-undang Rumah Tangga Istana tahun 1947, kecuali bila dia menikah dengan keluarga istana.
  • Ō (王) adalah gelar untuk pangeran dalam penggunaan resminya di Jepang. Bentuk wanitanya adalah Joō/Nyoō (女王) yang dapat diterjemahkan menjadi putri. Perbedaannya dengan gelar shinnō dan naishinnō adalah gelar ini disandang oleh kerabat jauh kaisar, tetapi silsilah mereka masih tersambung dengan kaisar dari jalur ayah. Di luar penggunaan resminya di Jepang, kedua gelar ini dapat digunakan untuk merujuk raja dan ratu. Gelar bagi istri dari ō adalah ōhi (王妃). Bila ō dimaknai sebagai raja, ōhi bermakna permaisuri raja. Sama seperti naishinnō, joō akan kehilangan gelar istananya bila menikah dengan orang di luar anggota dinasti.

Catatan kaki

  1. ^ 役員、総代としての基礎知識 全国神社総代会編集発行「改訂神社役員、総代必携」(Jepang)
  2. ^ "Japan desperate for male heir to oldest monarchy". London: independent.co.uk. March 1, 1996. Diakses tanggal June 5, 2010. 
  3. ^ Kanʼichi Asakawa. The early institutional life of Japan: a study in the reform of 645 A.D.. Tokyo: Shueisha (1903), p. 25. "We purposely avoid, in spite of its wide usage in foreign literature, the misleading term Mikado. If it be not for the natural curiosity of the races, which always seeks something novel and loves to call foreign things by foreign names, it is hard to understand why this obsolete and ambiguous word should so sedulously be retained. It originally meant not only the Sovereign, but also his house, the court, and even the State, and its use in historical writings causes many difficulties which it is unnecessary to discuss here in detail. The native Japanese employ the term neither in speech nor in writing. It might as well be dismissed with great advantage from sober literature as it has been for the official documents."
  4. ^ Boscaro, Adriana; Gatti, Franco; Raveri, Massimo, ed. (2003). Rethinking Japan: Social Sciences, Ideology and Thought. II. Japan Library Limited. hlm. 300. ISBN 0-904404-79-X. 
  5. ^ Charles Holcombe (January 2001). The Genesis of East Asia: 221 B.C. - A.D. 907. University of Hawaii Press. hlm. 198–. ISBN 978-0-8248-2465-5. 
  6. ^ "Shogun". Encyclopaedia Britannica. Diakses tanggal November 19, 2014. 
  7. ^ Totman, Conrad (1966). "Political Succession in The Tokugawa Bakufu: Abe Masahiro's Rise to Power, 1843–1845". Harvard Journal of Asiatic Studies. 26: 102–124. doi:10.2307/2718461. JSTOR 2718461. 
  8. ^ "Sakoku". Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. 2017-11-30. 

Daftar pustaka

Pranala luar

Lihat pula