Wikipedia

Legislatif

majelis yang bertanggung-jawab membuat, mengubah, dan mencabut undang-undang
(Dialihkan dari Dewan legislatif)
Bagian dari seri tentang
Politik
Kotak suara
Topik utama
Sistem politik
Disiplin akademik
Administrasi publik
Kebijakan
Masyarakat madani
Organ pemerintahan
Topik terkait
Subseri
Portal politik

Legislatif atau Lembaga Legislatif adalah salah satu dari tiga cabang utama pemerintahan yang bertanggung jawab untuk membuat, mengubah, dan mencabut undang-undang. Selain legislatif, cabang-cabang pemerintahan lainnya adalah eksekutif dan yudikatif. Peran legislatif sangat penting dalam sistem pemerintahan modern karena mereka memastikan adanya aturan hukum yang berlaku untuk mengatur kehidupan bernegara. Legislatif biasanya berbentuk parlemen atau badan perwakilan rakyat yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih melalui pemilihan umum atau ditunjuk berdasarkan ketentuan tertentu.

Istana Westminster, London pada Februari 2007

Sejarah Legislatif

sunting

Asal usul lembaga legislatif dapat ditelusuri kembali ke era Yunani Kuno dan Roma Kuno, di mana badan-badan deliberatif pertama kali terbentuk. Di Yunani Kuno, terutama di Athena, bentuk awal demokrasi langsung memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi langsung dalam proses pembuatan undang-undang. Sementara itu, di Roma Kuno, Senat adalah salah satu lembaga legislatif yang berpengaruh, meskipun pada awalnya hanya berfungsi sebagai penasihat para raja dan kemudian kaisar.

Pada Abad Pertengahan di Eropa, lembaga legislatif mulai berkembang dalam bentuk parlemen, yang pada awalnya lebih berperan sebagai konsultan raja. Salah satu contoh paling terkenal adalah parlemen Inggris, yang memiliki akar sejarah panjang sejak era Magna Carta pada tahun 1215. Dokumen tersebut meletakkan dasar bagi parlemen untuk membatasi kekuasaan raja dan memberikan peran yang lebih besar kepada bangsawan dalam pemerintahan.

Dengan berkembangnya demokrasi di seluruh dunia, sistem legislatif juga mengalami perubahan signifikan. Di berbagai negara modern, legislatif kini memainkan peran sentral dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan negara.

Fungsi Legislatif

sunting

Fungsi legislatif mencakup sejumlah tugas utama dalam pemerintahan, yaitu:

  1. Pembuatan Undang-Undang: Fungsi utama legislatif adalah merumuskan dan menyusun undang-undang. Anggota legislatif dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU), yang kemudian dibahas dan disahkan untuk menjadi hukum yang mengikat seluruh masyarakat.
  2. Pengawasan Eksekutif: Selain membuat undang-undang, legislatif memiliki peran untuk mengawasi cabang eksekutif agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui mekanisme seperti sesi dengar pendapat, pertanyaan kepada menteri, dan hak interpelasi.
  3. Anggaran dan Keuangan: Legislatif biasanya memiliki wewenang untuk menyetujui anggaran negara yang diajukan oleh eksekutif. Ini memberikan kontrol langsung atas pengelolaan keuangan negara dan prioritas pengeluaran.
  4. Perwakilan Rakyat: Anggota legislatif bertindak sebagai perwakilan rakyat yang dipilih untuk menyuarakan kepentingan konstituen mereka dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan.
  5. Ratifikasi Perjanjian Internasional: Dalam beberapa sistem pemerintahan, legislatif memiliki kekuasaan untuk meratifikasi perjanjian internasional yang dinegosiasikan oleh eksekutif.

Struktur Legislatif

sunting

Struktur legislatif berbeda-beda di berbagai negara, bergantung pada sistem politik yang diadopsi. Secara umum, ada dua bentuk utama struktur legislatif:

Unikameral

sunting

Dalam sistem unikameral, legislatif hanya terdiri dari satu kamar atau majelis. Sistem ini umum di negara-negara kecil atau negara dengan struktur pemerintahan yang relatif sederhana. Kelebihan dari sistem unikameral adalah proses pengambilan keputusan yang lebih cepat karena hanya ada satu badan yang terlibat dalam pembahasan dan pengesahan undang-undang.

Contoh negara dengan sistem unikameral:

Bikameral

sunting

Dalam sistem bikameral, legislatif terdiri dari dua kamar atau majelis. Biasanya, majelis pertama adalah majelis rendah, yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat, sementara majelis kedua adalah majelis tinggi, yang anggotanya mungkin dipilih oleh badan legislatif yang lebih rendah atau ditunjuk. Sistem bikameral memungkinkan adanya pengecekan dan penyeimbangan internal dalam proses pembuatan undang-undang.

Contoh negara dengan sistem bikameral:

Jenis-jenis Legislatif

sunting

Setiap negara memiliki sistem legislatif yang berbeda, tergantung pada sejarah, tradisi politik, dan kebutuhan konstitusional mereka. Berikut beberapa jenis legislatif yang ada di dunia:

Parlemen

sunting

Sistem parlemen adalah bentuk legislatif yang paling umum di negara-negara demokrasi. Dalam sistem ini, legislatif dan eksekutif terkait erat, dengan perdana menteri dan kabinet biasanya berasal dari anggota parlemen. Parlemen biasanya memiliki wewenang untuk memilih atau memberhentikan perdana menteri.

Contoh negara dengan sistem parlemen:

Majelis Nasional

sunting

Majelis Nasional adalah badan legislatif di banyak negara republik, biasanya berbentuk bikameral dengan dua majelis yang saling melengkapi. Majelis ini biasanya memiliki kekuasaan yang luas dalam pengambilan keputusan politik dan legislasi.

Contoh negara dengan majelis nasional:

Kongres

sunting

Kongres adalah nama legislatif yang digunakan di beberapa negara, terutama di negara-negara dengan sistem presidensial seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Amerika Latin. Kongres biasanya bikameral dan memiliki kekuasaan yang terpisah dari eksekutif.

Contoh negara dengan kongres:

Proses Legislasi

sunting

Proses pembuatan undang-undang bervariasi di berbagai negara, tetapi secara umum melibatkan tahapan-tahapan berikut:

  1. Pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU): RUU dapat diajukan oleh anggota legislatif, eksekutif, atau bahkan oleh masyarakat melalui mekanisme inisiatif rakyat (tergantung pada konstitusi negara tersebut).
  2. Pembahasan: RUU yang diajukan akan dibahas dalam rapat-rapat di dalam legislatif. Proses ini dapat melibatkan debat di antara anggota legislatif, konsultasi dengan ahli, serta sidang dengar pendapat dengan masyarakat atau pemangku kepentingan.
  3. Pemungutan Suara: Setelah pembahasan selesai, RUU akan diajukan untuk pemungutan suara di majelis. Dalam sistem bikameral, RUU harus disetujui oleh kedua majelis.
  4. Persetujuan Eksekutif: Jika RUU disetujui oleh legislatif, biasanya diperlukan persetujuan dari kepala negara atau kepala pemerintahan. Di beberapa negara, kepala negara dapat menolak (veto) RUU, meskipun veto ini dapat dibatalkan oleh pemungutan suara ulang di legislatif.
  5. Pengesahan: Setelah mendapat persetujuan, RUU diundangkan menjadi hukum dan mulai berlaku.

Peran Legislatif di Negara Demokrasi

sunting

Dalam negara demokrasi, peran legislatif sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan negara dilaksanakan berdasarkan mandat rakyat. Anggota legislatif dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, sehingga mereka bertanggung jawab kepada konstituen mereka. Legislatif di negara demokrasi juga biasanya memiliki mekanisme untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja eksekutif serta badan-badan pemerintah lainnya.

Kekuasaan dan Batasan Legislatif

sunting

Meskipun legislatif memiliki kekuasaan yang luas, kekuasaan ini biasanya dibatasi oleh konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Beberapa batasan terhadap kekuasaan legislatif meliputi:

  1. Konstitusi: Konstitusi negara menetapkan kerangka kerja untuk kekuasaan legislatif, serta menetapkan batas-batas wewenangnya.
  2. Pengawasan Yudikatif: Peradilan dapat membatalkan undang-undang yang disahkan oleh legislatif jika dianggap melanggar konstitusi.
  3. Pemisahan Kekuasaan: Pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif bertujuan untuk mencegah dominasi satu cabang pemerintahan dan menjaga keseimbangan kekuasaan.

Daftar lembaga legislatif berdasarkan negara

sunting

Legislatif Supranasional

sunting
Organisasi Nama Legislatif
Majelis Rendah Majelis Tinggi
  Uni Eropa

Legislatif dengan negara diakui

sunting
Nama Negara Nama Legislatif
Majelis Rendah Majelis Tinggi
  Afganistan
Majelis Nasional (National Assembly)[1]
Dewan Rakyat (ولسي جرګه Wolesi Jirga)
Dewan Sesepuh (مشرانوجرګه Meshrano Jirga)
  Albania
Majelis (Kuvendi i Shqipërisë)
  Aljazair
Parlemen (Parliament)[1]
Majelis Rakyat Nasional (al-Majlis al-Sha'abi al-Watani)
Dewan Nasional (al-Majlis al-Umma)
  Andorra
Dewan Jenderal (Consell General de les Valls)
  Angola
Majelis Nasional (Assembleia Nacional)
  Antigua dan Barbuda
Parlemen (Parliament)[2]
DPR (House of Representatives)
Senat (Senate)
  Argentina
Kongres Nasional (Congreso de la Nación Argentina)
Dewan Perwakilan Nasional (Cámara de Diputados de la Nación)
Senat (Senado de la Nación)
  Armenia
Majelis Nasional (Ազգային Ժողով Azgayin Zhoghov)
  Australia
Parlemen (Parliament)[2]
DPR (House of Representatives)
Senat (Senate)
  Austria
Majelis Federal (Bundesversammlung)
Dewan Nasional (Nationalrat)
Dewan Federal (Bundesrat)
  Azerbaijan
Majelis Nasional (Milli Məclis)
  Bahama
Parlemen (Parliament)
Majelis Perwakilan (House of Assembly)
Senat (Senate)
  Bahrain
Majelis Nasional (National Assembly)[1]
Majelis Perwakilan Rakyat (Majlis an-nuwab)
  Bangladesh
Dewan Nasional (জাতীয় সংসদ Jatiyo Sangshad)
  Barbados
Parlemen (Parliament)
Majelis Dewan (House of Assembly)
Senat (Senate)
  Belarus
Majelis Nasional (Нацыянальны Сход Natsiyanalny Shod)
DPR (Палата Прадстаўнікоў Palata Pradstawnikow)
Dewan (Савет Рэспублікі Savet Respubliki)
  Belgia
Parlemen Federal (Federale Parlement / Parlement Fédérale / Föderales Parliament)
DPR (Kamer van Volksvertegenwoordigers / Chambre des Représentants / Abgeordnetenkammer)
Senat (Senaat / Sénat / Senat)
  Belize
Majelis Nasional (National Assembly)
DPR (House of Representatives)
Senat (Senate)
  Benin
Majelis Nasional (Assemblée Nationale)
  Bhutan
Majelis Nasional (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ། Gyelyong Tshogdu)
Dewan Nasional (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ། Gyelyong Tshogde)
  Bolivia
Kongres Nasional (Congreso Nacional)
Deputi Dewan (Cámara de Diputados)
Senat Dewan (Cámara de Senadores)
  Bosnia dan Herzegovina
Majelis Parlemen (Parlamentarna Skupština)
DPR ('Представнички Дом / Predstavnički Dom)
Dewan Rakyat (Dom Naroda)
  Botswana
Parlemen (Parliament)
Majelis Nasional (National Assembly)
Dewan (House of Chiefs)
  Brasil
Kongres Nasional (Congresso Nacional)
Deputi Dewan (Câmara dos Deputados)
Senat Federal (Senado Federal)
  Brunei
  Bulgaria
Majelis Nasional (Народно събрание Narodno sabranie)
  Burkina Faso
Majelis Nasional (Assemblée Nationale)
  Burundi
Majelis Nasional (Assemblée nationale)
Senat (Sénat)
  Kamboja
Parlemen (Parliament)[1]
Majelis Nasional (Radhsphea ney Preah Recheanachakr Kampuchea)
Senat (Sénat)[1]
  Kamerun
Majelis Nasional (Assemblée Nationale)
  Kanada
Parlemen/ Parlement
Dewan Umum / Chambre des communes
Senat / Sénat
  Tanjung Verde
Majelis Nasional (Asembleia Nacional)
  Afrika Tengah
Majelis Nasional (Assemblée Nationale)
  Chad
Majelis Nasional (Assemblée Nationale)
  Chili
Kongres Nasional (Congreso Nacional)
Deputi Dewan (Cámara de Diputados)
Senat (Senado de la República)
  Tiongkok
Kongres Rakyat Nasional (全国人民代表大会 Quánguó Rénmín Dàibiǎo Dàhuì) [4]
  Kolombia
Kongres (Congreso)
DPR (Cámara de Representantes)
Senat (Senado)
  Komoro
Uni Majelis (Assemblée de la Union)
  Republik Demokratik Kongo
Majelis Nasional (Assemblée nationale)
Senat (Sénat)
  Republik Kongo
Parlemen (Parlement)
Majelis Nasional (Assemblée nationale)
Senat (Sénat)
  Kosta Rika
Majelis Legislatif (Asamblea Legislativa)
  Pantai Gading
Majelis Nasional (Assemblée nationale)
  Kroasia
Majelis[3] (Hrvatski sabor)
  Kuba
Majelis Nasional (Asamblea Nacional del Poder Popular)
  Siprus
DPR (Βουλή των Αντιπροσώπων Vouli Antiprosópon / Temsilciler Meclisi)[5]
  Ceko
Parlemen (Parlament České republiky)
Deputi Dewan (Poslanecká sněmovna)
Senat (Senát)
  Denmark
Folketing[3] (Folketing)
  Jibuti
Majelis Nasional (Assemblée nationale)
  Dominika
Majelis Nasional (National Assembly)
  Republik Dominika
Kongres Nasional (Congreso Nacional)
Deputi Dewan (Cámara de Diputados)
Senat (Senado)
  Timor Leste
Parlemen Nasional (Parlamenta Nacional)
  Ekuador
Kongres Nasional (Congreso Nacional)
  Mesir
Majelis Rakyat (مجلس الشعب Majilis Al-Sha’ab)
Majelis Permusyawaratan (مجلس الشورى Majilis Al-Shura)
  El Salvador
Majelis Legislatif (Asamblea Legislativa)
  Guinea Khatulistiwa
DPR (Cámara de Representantes del Pueblo)
  Eritrea
  Estonia
Riigikogu[3] (Riigikogu)
  Etiopia
Parlemen[1] (Parliament)
DPR (የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት Yehizbtewekayoch Mekir Bet)
Dewan Federasi (የፌዴሬሽን ምክር ቤት Yefedereshn Mekir Bet)
  Fiji
Parlemen (Parliament)
DPR (House of Representatives)
Senat (Senate)
  Finlandia
Parlemen (Eduskunta)[6]
  Prancis
Parlemen (Parlement)
Majelis Nasional (Assemblée nationale)
Senat (Sénat)
  Gabon
Parlemen (Parliament)
Majelis Nasional (Assemblée nationale)
Senat (Sénat)
  Gambia
  Georgia
Parlemen Georgia (საქართველოს პარლამენტი Sak'art'velos Parlamenti)
  Jerman
Bundestag[3] (Bundestag)
Bundesrat[3] (Bundesrat)
  Ghana
Parlemen (Parliament)
  Yunani
Parlemen[3] (Βουλή των Ελλήνων Vouli ton Ellinon)
  Grenada
Parlemen (Parliament)
DPR (House of Representatives)
Senat (Senate)
  Guatemala
Kongres (Congreso de la República)
  Guinea
Majelis Nasional (Assemblée nationale)
  Guinea-Bissau
Majelis Rakyat Nasional (Assembleia Nacional Popular)
  Guyana
  Haiti
Majelis Nasional (Assemblée nationale)
Dewan Deputi (Chambre des Députés)
Senat (Sénat)
  Honduras
Kongres (Congreso Nacional)
  Hungaria
Majelis Nasional (Országgyűlés)
  Islandia
Althing[3] (Alþingi)
  India
Parlemen (Sansad)
Dewan Rakyat[3] (Lok Sabha)
Majelis Negara[3] (Rajya Sabha)
  Indonesia
  Iran
Majelis[3] (مجلس Majlis)
  Irak
Majelis Perwakilan Rakyat[3] (مجلس النواب العراقي Majlis Al-Niwab Al-Iraqi)
  Irlandia
Parlemen[3] (Oireachtas)
Deputi Dewan(Dáil Éireann)
Senat[3] (Seanad Éireann)
  Israel
Knesset[3] (כנסת Knesset)
  Italia
Parlemen (Parlamento Italiano)
Deputi Dewan (Camera dei Deputati)
Senat (Senato della Repubblica)
  Jamaika
Parlemen (Parliament)
DPR (House of Representatives)
Senat (Senate)
  Jepang
Diet (国会 Kokkai)
DPR (衆議院 Shūgiin)
Majelis Perwakilan Rakyat (参議院 Sangiin)
  Yordania
Majelis Nasional (مجلس الأمة Majlis al-Umma)
Deputi Dewan (مجلس النواب Majlis al-Nuwaab)
Senat (مجلس الأعيان Majlis al-Aayan)
  Kazakhstan
Parlemen (Parlamenti)
Majelis[3] (Mazhilis)
  Kenya
  Kiribati
Majelis Nasional (Maneaba ni Maungatabu)
  Korea Utara
Majelis Rakyat Supremasi (최고인민회의 Ch'oe-go In-min Hoe-ŭi)
  Korea Selatan
Majelis Nasional (국회 Gukhoe)
  Kuwait
Majelis Nasional (مجلس الأمة Majlis al-Umma)
  Kirgizstan
Majelis Supremasi (Joghorku Keneš)
Majelis Perwakilan Rakyat (El Okuldor Jyiyny)
Majelis Legisatif (Myizam Chygaruu Jyiyny)
  Laos
Majelis Nasional (Sapha Heng Xat)
  Latvia
Saeima[3] (Saeima)
  Lebanon
Parlemen (مجلس النواب Majlis an-Nuwwab)[7]
  Lesotho
Parliament (Parliament)
Majelis Nasional (National Assembly)
Senat (Senate)
  Liberia
Legislatif (Legislature)
DPR (House of Representatives)
Senat (Senate)
  Libya
Kongres Jenderal Rakyat (مؤتمر الشعب العام الليبي Mu'tammar al-sha'ab al 'âmm)
  Liechtenstein
Landtag[3] (Landtag)
  Lituania
Seimas[3] (Seimas)
  Luksemburg
Deputi Dewan (Châmber vun Députéirten)[8]
  Makedonia
Majelis (Собрание Sobranie)
  Madagaskar
Parlemen[1] (Parliament)
Majelis Nasional (Antenimieram-Pirenena)[9]
Senat (Sénat)
  Malawi
  Malaysia
Parlemen (Parlimen)
DPR[10] (Dewan Rakyat)
Senat[11] (Dewan Negara)
  Maladewa
Majelis[3] (Majlis)
  Mali
Majelis Nasional (Assemblée nationale)
  Malta
DPR (Il-Kamra tar-Rappreżentanti)
  Kepulauan Marshall
Legislatif (Nitijela)
  Mauritania
Parlemen (Barlamene)
Majelis Nasional (Al Jamiya al-Wataniyah)
Senat (Majlis al-Shuyukh)
  Mauritius
  Meksiko
Kongres (Congreso de la Unión)
Deputi Dewan (Cámara de Diputados)
Senat (Cámara de Senadores)
  Federasi Mikronesia
  Moldova
Parlemen (Parlamentul)
  Monako
Dewan Nasional (Conseil National)
  Mongolia
Majelis Negara[12] (Улсын Их Хурал Ulsyn Ich-Chural)
  Montenegro
Parlemen (Skupština / Скупштина)
  Maroko
Majelis Perwakilan Rakyat (Majlis al-Nuwab)
Majelis Dewan (Majlis al-Mustasharin)
  Mozambik
Majelis (Assembleia da República)
  Myanmar
Tidak Ada[13]
  Namibia
Parlemen (Parliament)
Majelis Nasional (National Assembly)
Dewan Nasional (National Council)
  Nauru
Parlemen (Parliament)
    Nepal
Majelis Konstitusi (Constituent Assembly)
  Belanda
Jenderal Negara (Staten-General)
DPR (Tweede Kamer, Second Chamber)
Senat (Eerste Kamer, First Chamber)
  Selandia Baru
DPR (House of Representatives)
  Nikaragua
Majelis Nasional (Asamblea Nacional)
  Niger
Majelis Nasional (Assemblée nationale)
  Nigeria
Majelis Nasional (National Assembly)
DPR (House of Representatives)
Senat (Senate)
  Norwegia
Storting[3] (Storting)
  Oman
Majelis Permusyawaratan[14] (Majlis al-Shura)
Majelis Negara[15] (Majlis al-Dawla)
  Pakistan
Parlemen (Majlis-e-Shoora)
Majelis Nasional[1] (National Assembly)
Senat[1] (Senate)
  Palau
Kongres Nasional (Olbiil era Kelulau)
Dewan Delegasi[1] (House of Delegates)
Senat[1] (Senate)
  Panama
Majelis Nasional (Asamblea Nacional)
  Papua Nugini
  Paraguay
Kongres (Congreso)
Deputi Dewan (Cámara de Diputados)
Senat Dewan( Cámara de Senadores)
  Peru
Kongres (Congreso de la República)
  Filipina
Kongres (Kongreso ng Pilipinas)
DPR (Kapulungan ng mga Kinatawan)
Senat (Senado)
  Polandia
Majelis Nasional (Zgromadzenie Narodowe)[16]
Sejm [3] (Sejm)
Senat (Senat)
  Portugal
Majelis (Assembleia da República)
  Qatar
Majelis Permusyawaratan[17] (Majlis ash-Shura)
  Rumania
Parlemen (Parlamentul)
Deputi Dewan (Camera Deputaţilor)
Senat (Senat)
  Rusia
Majelis Federal (Федеральное Собрание Federalnoye Sobraniye)
Duma Negara[3] (Государственная Дума Gosudarstvennaya Duma)
Dewan Federasi (Совет Федерации Soviet Federatsii)
  Rwanda
Parlemen (Inteko Ishinga Amategeko)
Deputi Dewan (Umutwe w'Abadepite)
Senat (Umutwe wa Sena)
  Saint Kitts dan Nevis
Majelis Nasional (National Assembly)
  Saint Lucia
Parlemen (Parliament)
Majelis Dewan (House of Assembly)
Senat (Senate)
  Saint Vincent dan Grenadine
Majelis Dewan (House of Assembly)
  Samoa
Fono[3] (Fono)
  San Marino
Dewan Jenderal dan Agung (Consiglio Grande e Generale)
  Sao Tome dan Principe
Majelis Nasional (Assembleia Nacional)
  Arab Saudi
Majelis Permusyawaratan[18] (Majlis ash-Shura)
  Senegal
Majelis Nasional (Assemblée nationale)
  Serbia
Majelis Nasional (Народна скупштина / Narodna Skupština)
  Seychelles
Majelis Nasional (National Assembly)
  Sierra Leone
Parlemen (Parliament)
  Singapura
Parlemen (Parliament)
  Slowakia
Majelis Nasional (Národná rada)
  Slovenia
Parlemen (Parlament)
Majelis Nasional (Državni zbor)
Dewan Nasional (Državni svet)
  Kepulauan Solomon
Parlemen Nasional (National Parliament)
  Somalia
Parlemen Federal Transisional[1] (Transitional Federal Parliament)
  Afrika Selatan
Parlemen (Parliament)
Majelis Nasional (National Assembly)
Majelis Nasional (National Council of Provinces)
  Spanyol
Pengadilan Jenderal[3] (Cortes Generales)
Deputi Kongres (Congreso de los Diputados)
Senat (Senado)
  Sri Lanka
Parlemen (ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව (Sinhala)/

இலங்கை பாராளுமன்றம் (Tamil))[1]

  Sudan
Majelis Nasional (Majlis Watani)
Majelis Negara (Majlis Welayat)
  Suriname
Majelis Nasional (Nationale Assemblée)
  Eswatini
Parlemen (Liblanda)
Majelis Dewan[1] (House of Assembly)
Senat[1] (Senate)
  Swedia
Riksdag[3] (Riksdag)
  Suriah
Majelis Rakyat (Majlis al-Sha'ab)
   Swiss
Majelis Federal (Bundesversammlung, Assemblée fédérale, Assemblea federale)
Majelis Nasional (Nationalrat, Conseil National, Consiglio Nazionale)
Majelis Negara (Ständerat, Conseil des Etats, Consiglio degli Stati)
  Republik Tiongkok
Legislatif Taiwan (立法院 Lìfǎ Yùan)
  Tajikistan
Majelis Supremasi (Majlisi Oli)
Majelis Perwakilan Rakyat (Majlisi Mamoyandogan)
Majelis Nasional (Majlisi Milliy)
  Tanzania
  Thailand
Majelis Nasional (รัฐสภา ;Rathasapha)
DPR (สภาผู้แทนราษฎร ; Saphaputhan Ratsadon)
Senat (วุฒิสภา ;Wuthisapha)
  Togo
Majelis Nasional (Assemblée nationale)
  Tonga
  Trinidad dan Tobago
Parlemen (Parliament)
DPR (House of Representatives)
  Tunisia
Deputi Majelis (Majlis al-Nuwaab)
  Turki
Majelis Nasioanl Agung (Türkiye Büyük Millet Meclisi)
  Turkmenistan
Majelis (Mejlis)
  Tuvalu
Parlemen (Palamene)
  Uganda
Majelis Nasional (National Assembly)
  Ukraina
Majelis Supremasi (Верховна Рада Verkhovna Rada)
  Uni Emirat Arab
Majelis Nasional Federal (المجلس الوطني الإتحادي Majlis Watani Ittihad)
  Britania Raya
Parlemen (Parliament)
Dewan Umum (House of Commons)
Dewan (House of Lords)
  Amerika Serikat
Kongres (Congress)
DPR (House of Representatives)
Senat (Senate)
  Uruguay
Majelis Jenderal (Asamblea General)
DPR (Cámara de Diputados)
Senat Dewan (Cámara de Senadores)
  Uzbekistan
Majelis Supremasi (Oliy Majlis)
Dewan Legislatif (Legislative Chamber)[1]
Senat (Senate)[1]
  Vanuatu
Parlemen (Parlement)
   Vatikan
Komisi Pontifikal (Pontifical Commission)
  Venezuela
Majelis Nasional (Asamblea Nacional)
  Vietnam
Majelis Nasional (Quoc Hoi)
  Sahara Barat (SADR)
Majelis Nasional (National Council)[1]
  Yaman
Majelis Perwakilan Rakyat (Majlis al-Nuwaab)
  Zambia
Majelis Nasional (National Assembly)
  Zimbabwe
Parlemen (Parliament)
Majelis Dewan (House of Assembly)
Senat (Senat)

Legislatif dengan bukan negara,dependensi dan teritori lainnya

sunting
Teritori Nama Legislatif
Majelis Rendah Majelis Tinggi
  Åland
Parlemen[3] (Lagtinget)
  Samoa Amerika
Fono[3] (Fono)
DPR (House of Representatives)
Senat (Senate)
  Anguilla
Majelis Dewan (House of Assembly)
  Aruba
Bagian (Staten)
  Bermuda
Parlemen (Parliament)
Majelis Dewan (House of Assembly)
Senat (Senate)
  Kepulauan Virgin Britania Raya
Dewan Legislatif (Legislative Council)
  Kepulauan Cayman
Majelis Legislatif (Legislative Assembly)
  Kepulauan Cook
Parlemen (Parliament)
  Kepulauan Falkland
Dewan Legislatif (Legislative Council)
  Kepulauan Faroe
Løgting[3] (Løgtingið)
  Polinesia Prancis
Majelis (Assemblée de la Polynésie française)
  Gibraltar
Parlemen (Parliament)
  Greenland
Parlemen (Inatsisartut)[19]
  Guam
Legislatif (Liheslaturan Guåhan)
  Guernsey
Negara (États)
  Hong Kong
Dewan Legislatif (立法會)
  Pulau Man
Tinwald (Tinvaal)
Dewan (Kiare as Feed)
Dewan Legislatif (Yn Choonceil Slattyssagh)
  Jersey
Negara (États)
  Kosovo
Majelis (bahasa Albania: Kuvendi i Kosovës, Bahasa Serbia: Скупштина Косова)
  Makau
Majelis Legislatif (立法會, Assembleia Legislativa)
  Mayotte
Dewan Jenderal (conseil général)
  Montserrat
  Antillen Belanda
Negara (Staten)
  Kaledonia Baru
Kongres Teritori (Congrès Territorial)
  Niue
  Pulau Norfolk
  Irlandia Utara
Majelis (Tionól Thuaisceart Éireann, Norlin Airlann Semmlie)
  Kepulauan Mariana Utara
Legislatif Persemakmuran (Commonwealth Legislature)
DPR (House of Representatives)
Senat (Senate)
  Kepulauan Pitcairn
Dewan Kepulauan (Island Council)
  Puerto Riko
Majelis Legislatif (Asamblea Legislativa)
DPR (Cámara de Representantes)
Senat (Senado)
  Republika Srpska
Majelis Nasional (Народна скупштина / Narodna skupština)
  Saint-Barthélemy
Dewan Teritori (conseil territorial)
  Saint Helena
Dewan Legislatif (Legislative Council)
  Saint-Martin
Dewan Teritori (conseil territorial)
  Skotlandia
Parlemen (Pàrlamaid na h-Alba)
  Sudan Selatan
Majelis Legislatif (Legislative Assembly)
  Tokelau
Parlemen (Parliament)
  Kepulauan Turks dan Caicos
Dewan Legislatif (Legislative Council)
  Kepulauan Virgin AS
  Wales
Majelis Nasional (Cynulliad Cenedlaethol Cymru)
  Wallis dan Futuna
Majelis Teritori (Assemblée Territoriale)
  Zanzibar
DPR (House of Representatives)

Legislatif dangan negara tidak diakui(pengakuan terbatas)

sunting
Negara Nama Legislatif
Majelis Rendah Majelis Tinggi
  Abkhazia
Majelis Rakyat (Жәлар Реизара, Zhelar Reizara)
  Republik Artsakh
Majelis Nasional (Azgayin Zhoghov)
  Siprus Utara
Majelis (Cumhuriyet Meclisi)
  Palestina
Majelis Legislatif (Legislative Council)
  Somaliland
Parlemen (Baarlamaanka)
DPR (Golaha Wakiilada)
Dewan Penuaan (Golaha Guurtida)
  Ossetia Selatan
Parlemen (Parliament)
  Transnistria
Supremasi Soviet (Верховный Совет, Verhkovny Sovet)
  Sahara Barat (Sahrawi Arab Democratic Republic)
Majelis Nasional (المجلس الوطني الصحراوي Al-Majlis al-watani al-sahrawi)

Referensi/Rujukan

sunting
  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w Native name not available
  2. ^ a b The head of state is a constituent part of the parliament too.
  3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac The native name is also used in English.
  4. ^ The PRC has also a Chinese People's Political Consultative Conference (中国人民政治协商会议 Zhōngguó Rénmín Zhèngzhì Xiéshāng Huìyì), which is a political advisory body but not a legislature.
  5. ^ Also: Temsilciler Meclisi
  6. ^ Also: Riksdag
  7. ^ Also: National Assembly (Assemblée Nationale)
  8. ^ Also: Chambre des Députés
  9. ^ Also: Assemblée nationale
  10. ^ Transliterally, People's Hall
  11. ^ Transliterally, Nation's Hall
  12. ^ In English State Great Khural is used too.
  13. ^ The elected People's Assembly (Pyithu Hluttaw) never convened, so didn't became the legislature.
  14. ^ The Consultative Assembly has only consultative tasks
  15. ^ The Assembly of State has only consultative tasks
  16. ^ Name used only on those rare occasions when both houses sit together
  17. ^ The Consultative Assembly has only consultative task
  18. ^ The appointed Consultative Assembly has only legislative tasks
  19. ^ Also: Landsting

Lihat pula

sunting
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Legislatif&oldid=26442433"