Wikipedia

Satryo Brodjonegoro

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Indonesia ke-6
(Dialihkan dari Satryo Soemantri Brodjonegoro)
Ini adalah versi stabil, terperiksa pada tanggal 26 Januari 2025.

Satryo Soemantri Brodjonegoro (lahir 5 Januari 1956) adalah adalah seorang akademikus Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam Kabinet Merah Putih yang dibentuk pada 20 Oktober 2024.[2] Sebelum menjabat sebagai menteri, ia dikenal sebagai salah satu dosen di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung sejak tahun 1985 yang purnabakti pada 2009[3]dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi periode 1999 hingga 2007.

Satryo Soemantri Brodjonegoro
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Indonesia ke-6
Mulai menjabat
21 Oktober 2024
PresidenPrabowo Subianto
WakilFauzan
Stella Christie
Sebelum
Pengganti
Petahana
Sebelum
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi[1]
Masa jabatan
20 April 1999 – 30 November 2007
MenteriJuwono Sudarsono (1999)
Yahya Muhaimin (1999)
Abdul Malik Fadjar (2001)
Bambang Sudibyo (2004)
Sebelum
Pengganti
Fasli Jalal
Sebelum
Informasi pribadi
Lahir5 Januari 1956 (umur 69)
Delft, Belanda
Suami/istriSilvia Ratnawati
Anak2, termasuk Diantha Soemantri
Orang tua
KerabatBambang Brodjonegoro (adik)
AlmamaterInstitut Teknologi Bandung
Universitas California, Berkeley
Penghargaan sipil
  • Medali Ganesha Bakti Cendekia Utama (Maret 2010)
  • The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon (3 November 2016)
Latar belakang akademis
TesisThe Mechanism of Two and Three Body Abrasive Wear in Ductile Metals (1985)
Pembimbing doktoralIain Finnie
Karya akademis
Disiplin ilmuTeknik
Cabang disiplin ilmuTeknik mesin
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Riwayat hidup

Kehidupan awal dan pendidikan

Satryo lahir pada 5 Januari 1956[4] di Rumah Sakit Bethel di Delft, Belanda. Ia adalah putra sulung dari Soemantri Brodjonegoro, seorang akademisi yang menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia (UI) dan menteri dalam kabinet Presiden Soeharto dan Nani Soeminarsari, seorang dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin.[5] Kakek Satryo, Soetedjo Brodjonegoro adalah seorang pendidik dan politikus dari Parindra.[6]

Pada saat kelahiran Satryo, Soemantri Brodjonegoro sedang menempuh pendidikan doktoralnya di Institut Teknologi Delft. Menurut penulis biografinya, Soemantri pingsan saat mengantarkan Nani yang sedang bersalin ke rumah sakit. Soemantri pingsan karena kelelahan atau melihat darah, mengingat banyaknya korban luka dan banyaknya darah di sekitar rumah sakit saat itu. Sehari setelah Satryo lahir, Soemantri kembali ke Eindhoven untuk menyelesaikan disertasinya, dan teman-teman Nani bergantian menjaganya dan Nani di rumah sakit.[7]

Saat masih kecil, Satryo sering diajari oleh Soemantri dan diberi kesempatan oleh sekolahnya untuk mengikuti ujian akhir di sekolah dasar setahun lebih awal. Namun, ayahnya menolak tawaran itu dan menyuruh Satryo untuk "mengikuti prosesnya".[8] Meskipun ayahnya memiliki jabatan tinggi, Satryo tidak pernah menerima hadiah apa pun dari orang tuanya setelah menamatkan sekolah—bertentangan dengan kebiasaan pada saat itu—dan pada hari ulang tahunnya. Menurut Satryo, satu-satunya hadiah ulang tahun dari Soemantri yang ia terima adalah buku agenda yang sudah ketinggalan zaman dan tidak terpakai.[9] Soemantri meninggal saat Satryo masih di sekolah menengah atas.[10]

Setelah menamatkan SMA, Satryo menempuh pendidikan teknik mesin di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan lulus dengan gelar sarjana pada tahun 1980. Ia melanjutkan pendidikannya di Universitas California, Berkeley, di mana ia memperoleh gelar master of science pada tahun 1981 dan gelar doktor pada tanggal 17 Mei 1985.[11] Pembimbing doktoralnya adalah Iain Finnie, dengan tesis berjudul The Mechanism of Two and Three Body Abrasive Wear in Ductile Metals.[12] Pada tahun 1995, ia mengikuti kursus rutin yang diadakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional selama beberapa bulan.[13]

Karier Akademis

Satryo mengikuti jejak akademis ayahnya dan memulai kariernya sebagai dosen di jurusan teknik mesin ITB pada tahun 1980.[11] Pada tahun 1988, Satryo menerima penghargaan "dosen teladan" dari rektor ITB.[14] Pada tahun 1992, Satryo diangkat sebagai ketua jurusan teknik mesin ITB. Selama periode ini, ia menerapkan sistem self evaluation, yang kemudian diadopsi secara nasional selama masa jabatannya sebagai direktur jenderal.[15] Pada tahun 1995, ia telah menjadi wakil dekan bidang akademik di fakultas teknologi industri ITB.[11]

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

 
Satryo sebagai direktur jenderal.

Setelah dua tahun menjabat di ITB, pada tahun 1997 Satryo diangkat menjadi Direktur Pembinaan Sarana Akademik di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.[16] Dalam kapasitasnya, Satryo terlibat dalam penyelenggaraan skema pendidikan jarak jauh di Indonesia yang didanai oleh Bank Dunia.[17] Dua tahun kemudian, pada tahun 1999, jabatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi lowong menyusul kepergian Bambang Soehendro, direktur jenderal sebelumnya, sebagai Duta Besar Indonesia untuk UNESCO. Meski Jimly Asshiddiqie, staf ahli Menteri Pendidikan Wardiman Djojonegoro, disebut-sebut sebagai calon kuat, menteri yang saat itu menjabat, Juwono Sudarsono, memutuskan untuk mencalonkan Satryo untuk jabatan tersebut. Pencalonannya disetujui oleh Presiden B.J. Habibie dan ia dilantik sebagai direktur jenderal pada tanggal 20 April 1999. Pada saat pengangkatannya, ia merupakan direktur jenderal termuda di departemen pendidikan dan kebudayaan.[18]

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat tentang otonomi daerah, direktorat jenderal Satryo mendukung keberadaan lebih banyak lembaga pendidikan tinggi di berbagai daerah di Indonesia, tetapi mendesak pemerintah pusat untuk terus menerapkan standar keterampilan dasar di universitas untuk menjaga daya saing.[19]

Kemahasiswaan

Pada tanggal 17 Juni 1999, Satryo mengeluarkan larangan bagi semua universitas untuk menghentikan semua program perpeloncoan dan inisiasi bagi mahasiswa baru, menyusul kematian Suryowati Hagus, seorang mahasiswa baru di Institut Sains dan Teknologi Nasional di Jakarta.[20][21] Satryo juga mengawasi transformasi status resimen mahasiswa menjadi organisasi mahasiswa biasa di bawah pengawasan universitas. Sebelumnya, resimen mahasiswa berada di bawah pengawasan komando daerah militer setempat, yang dapat mengerahkan resimen tanpa persetujuan dari rektor universitas.[22]

Universitas otonom dan pemotongan anggaran

Pada awal masa jabatannya, Satryo mengumumkan bahwa pemerintah akan mengubah status universitas negeri di Indonesia menjadi lembaga pendidikan tinggi yang mandiri dan didanai sendiri. Transformasi tersebut merupakan implementasi langsung dari peraturan pemerintah No. 61 tahun 1999, tertanggal 24 Juni 1999. Transformasi tersebut dimaksudkan untuk menjadikan universitas sebagai lembaga independen dengan otoritas moral. Peraturan tersebut memungkinkan universitas untuk menetapkan prioritas mereka, melakukan penelitian, dan beroperasi tanpa campur tangan politik. Universitas akan memiliki fleksibilitas untuk terlibat dalam kegiatan yang mendukung fungsi mereka. Universitas-universitas ini akan terus menerima subsidi pemerintah, yang dapat digunakan untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu secara finansial. Empat universitas terbesar dan paling bergengsi di Indonesia—UI, ITB, Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Pertanian Bogor (IPB)—disebut sebagai proyek percontohan untuk program ini.[23] Menurut Satryo, program pendidikan tinggi yang mandiri dapat memungkinkan universitas untuk merampingkan birokrasinya yang besar dan tidak efisien dengan memberinya lebih banyak otonomi, sehingga menghemat uangnya.[24] Untuk membantu perguruan tinggi tersebut dalam transisi menjadi badan otonom, direktorat jenderal Satryo menjanjikan total dana hingga 10 juta dolar untuk perguruan tinggi tersebut, yang akan diperoleh dari pinjaman Bank Dunia. Namun, rencana ini segera dibatalkan karena keinginan untuk mengurangi pinjaman luar negeri oleh pemerintahan Megawati.[25]

Program universitas negeri yang didanai sendiri tersebut diikuti oleh pemotongan subsidi dari pemerintah untuk perguruan tinggi negeri, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengelola perguruan tinggi negeri di Indonesia. Satryo mengklaim bahwa pemotongan subsidi tersebut disebabkan oleh pengurangan anggaran pemerintah.[26][27][28] Pemotongan subsidi tersebut, bersama dengan program universitas otonom, disambut dengan protes dari para mahasiswa, terutama mahasiswa dari empat perguruan tinggi percontohan yang paling terdampak. Ribuan mahasiswa dari UI, ITB, dan IPB memprotes kebijakan tersebut dan menuntut menteri pendidikan, Yahya A. Muhaimin, untuk meningkatkan anggaran untuk pendidikan tinggi.[29][30] Program perguruan tinggi otonom juga mendapat penolakan dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara selama proses pelaksanaannya di perguruan tinggi tersebut.[31]

Selain subsidi, tunjangan bagi pejabat perguruan tinggi juga terkena dampak pemotongan anggaran. Sebelum Satryo memangku jabatan sebagai direktur jenderal, pada tahun 1998 Presiden B.J. Habibie mengeluarkan keputusan yang mengangkat pejabat perguruan tinggi sebagai pejabat fungsional, bukan pejabat struktural. Perubahan ini mengurangi tunjangan yang diterima secara signifikan, sehingga memicu protes dari pejabat perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal Anggaran, lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem tunjangan baru, menyatakan bahwa pemotongan tersebut dilakukan karena kurangnya dana. Satryo, dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Indra Djati Sidi, mendesak Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan untuk menunda pelaksanaan sistem tunjangan baru.[32][33][34] Satryo dan Indra mengusulkan sistem baru di mana tunjangan akan diberikan secara proporsional dengan prestasi tenaga kependidikan.[35]

Kelas jarak jauh

Pada bulan Agustus 2001, Satryo mengusulkan perluasan pendidikan jarak jauh bagi perguruan tinggi di Indonesia.[36] Pelaksanaan Satryo dilaksanakan sebulan kemudian, dengan mengizinkan perguruan tinggi lain selain Universitas Terbuka untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh.[37] Namun, dalam surat yang ditujukan kepada pejabat pendidikan tinggi, Satryo secara khusus melarang perguruan tinggi menyelenggarakan kelas jarak jauh.[38][39]

Larangan kelas jarak jauh tersebut menimbulkan kegaduhan di kalangan perguruan tinggi, termasuk instansi pemerintah yang mengirimkan personelnya untuk mengikuti kelas jarak jauh yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Di Kebumen, Bupati Rustriningsih mengeluarkan surat perintah somasi kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI setelah sekolah tersebut menyelenggarakan kelas jarak jauh tanpa izin bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah Kebumen, yang mengakibatkan kerugian keuangan bagi pemerintah daerah dan kerugian pribadi bagi pegawai negeri sipil peserta.[40] Pada kesempatan yang sama, direktorat jenderal Satryo mulai menindak tegas kelas jarak jauh yang diselenggarakan oleh ITB, UGM, dan Universitas Padjadjaran (Unpad) di Jakarta, serta Institut Pertanian Bogor di Riau dan Kepulauan Riau. IPB mengklaim bahwa kegiatan mereka di Riau dan Kepulauan Riau bukanlah kelas jarak jauh, tetapi program khusus untuk "mempercepat pengembangan sumber daya manusia di daerah."[38]

ITB, UGM, dan Unpad menolak untuk menutup kelas jarak jauh mereka di Jakarta, dengan mengklaim bahwa kelas jarak jauh mereka memiliki kualitas yang sama dengan program di kampus dan bahwa program mereka mematuhi standar akademik yang ketat.[41][42] Akibatnya, Satryo mengancam akan memberikan sanksi administratif kepada universitas-universitas ini, termasuk mengurangi subsidi, menunda kenaikan pangkat fakultas, dan menghentikan layanan lainnya.[43] ITB dan Unpad segera menutup kelas jarak jauh mereka setelah ancaman itu dikeluarkan. Namun, UGM bersikeras membuka kelas jarak jauhnya[44] dan menolak kesepakatan itu sebagai tidak masuk akal dan dibuat-buat.[45] Sikap Satryo yang bersikeras melarang kuliah jarak jauh dipertanyakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat.[46]

Menanggapi penolakan UGM, Satryo membuat kesepakatan dengan Bank Dunia untuk menangguhkan bantuan Quality Undergraduate Education (QUE) bagi universitas tersebut. Namun, UGM tidak pernah menerima surat resmi dari Bank Dunia mengenai penangguhan bantuan tersebut,[47] dan universitas tersebut tetap membuka kuliah jarak jauh, termasuk di wilayah timur Papua.[48]

Pabrik gelar

Pada awal tahun 2000, Departemen Pendidikan Nasional mengumumkan tindakan keras terhadap pabrik gelar di Indonesia. Karena kewenangan untuk menutup pabrik gelar ini ada di tangan polisi, direktorat jenderal Satryo hanya dapat mengeluarkan peringatan.[49]

Karier selanjutnya

Satryo kembali ke karier akademisnya sebagai dosen di ITB setelah menjabat sebagai direktur jenderal selama lebih dari delapan tahun. Ia juga menjadi dosen tamu di Universitas Teknologi Toyohashi.[50] Satryo juga aktif di berbagai organisasi akademik, seperti Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Asosiasi Profesor Indonesia.[51][52][53]

Kehidupan pribadi

Satryo menikahi Silvia Ratnawati.[54] Pasangan ini memiliki seorang dua orang anak, salah satunya bernama Diantha Soemantri yang diangkat sebagai guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada umur 42 tahun.[55]

Kontroversi

Pada 20 Januari 2025, sebanyak 235 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia melakukan aksi protes terhadap Satryo atas sikap pemarah, penganiayaan terhadap salah satu pegawainya, dan pemecatan sepihak terhadap seorang PNS yang bertugas di bidang kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat kementerian.[56]

Tanda Kehormatan

Referensi

  1. ^ "Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro - Narasumber - Knowledge to Policy Conference". Diakses tanggal 20 Oktober 2024. 
  2. ^ Safitri, Eva (20 Oktober 2024). "Daftar Lengkap Nama Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran". detiknews. Diakses tanggal 20 Oktober 2024. 
  3. ^ "Penganugerahan Medali Ganesa Bakti Cendekia Utama Bagi Guru Besar Institut Teknologi Bandung yangtelah Purna Bakti Periode 2009 - 2010" (PDF). Institut Teknologi Bandung. Diakses tanggal 20 Oktober 2024. 
  4. ^ "Direktori alumni Institut Teknologi Bandung". Pengurus Ikatan Alumni ITB Pusat. 21 Jan 1992. Diakses tanggal 21 Jan 2025 – via Google Books. 
  5. ^ Yunus, Nizam (2007). Soemantri Brodjonegoro, teguh di jalan lurus. Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi UI. hlm. 45. ISBN 978-979-24-5235-8. 
  6. ^ Asnan, Gusti; Iskandar, Mohammad; Mulyana, Agus; Margana, Sri; Pradjoko, Didik (2018). Paeni, Mukhlis; Saputra, Karsono H., ed. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 1945-2018. Jakarta: Direktorat Sejarah. hlm. 323. ISBN 978-602-1289-93-8. 
  7. ^ Yunus, Nizam (2007). Soemantri Brodjonegoro, teguh di jalan lurus. Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi UI. hlm. 45. ISBN 978-979-24-5235-8. 
  8. ^ Yunus, Nizam (2007). Soemantri Brodjonegoro, teguh di jalan lurus. Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi UI. hlm. 270. ISBN 978-979-24-5235-8. 
  9. ^ Arandito, Stephanus; Arman, Reny Sri Ayu (2023-06-25). "Mereka Mengasuh dengan Keteladanan". Kompas. Diakses tanggal 2025-01-21. 
  10. ^ "Ment. P&K Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro Meninggal Dunia". Harian Abadi. 19 December 1973. hlm. 1. Diakses tanggal 22 January 2025. 
  11. ^ a b c Buku kenangan KRA XXVIII Lemhannas: Kursus Reguler Angkatan XXVIII. Departemen Pertahanan dan Keamanan RI, Lembaga Ketahanan Nasional. 1995. hlm. 160. 
  12. ^ Soemantri, Satryo (1985). The Mechanism of Two and Three Body Abrasive Wear in Ductile Metals (dalam bahasa Inggris). University of California, Berkeley. 
  13. ^ Bambang Sadono, pekerja keras dari Blora. Legislatif. 2006. hlm. 104. ISBN 978-979-25-3910-3. 
  14. ^ "Dosen & Mahasiswa Teladan ITB Terima Piagam". Harian Neraca. 13 September 1988. hlm. 4. 
  15. ^ Profil Anggota AIPI (PDF). Indonesian Academy of Sciences. hlm. 9–10. 
  16. ^ Wirakusumah, Sambas (2003). Pendidikan Tinggi Indonesia: dalam lintasan waktu dan peristiwa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. hlm. 290–293. 
  17. ^ "Dr. Satryo Soemantri Brodjonegoro: Yang Ini Bukan TPI". Panji Masyarakat. 1997. hlm. 93. 
  18. ^ "Partai Politik Diimbau tidak Ikutkan Pelajar dalam Kampanye* Dr Satryo Soemantri Brodjonegoro Dirjen Dikti". Kompas. 21 April 1999. Diarsipkan dari versi asli tanggal 31 October 2004. Diakses tanggal 8 January 2025. 
  19. ^ "Kewenangan Pusat dalam Pendidikan Nasional Harus Jelas". Kompas. 2 February 2000. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 November 2003. Diakses tanggal 22 January 2025. 
  20. ^ Messwati, Elok Dyah (26 August 1999). "Bendera Setengah Tiang untuk Mahasiswa Baru". Kompas. hlm. 1. 
  21. ^ "Government considers ban on hazing" . The Jakarta Post. 7 September 1999. hlm. 1. 
  22. ^ "Kalangan Perguruan Tinggi Sepakat Ubah Peran Menwa". Kompas. 16 May 2000. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 June 2000. Diakses tanggal 22 January 2025. 
  23. ^ "PTN Swadana Dimulai Tahun 2000". Kompas. 7 July 1999. hlm. 9. 
  24. ^ "Struktur Organisasi PTN Perlu Perampingan". Kompas. 31 January 2002. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 August 2003. Diakses tanggal 22 January 2025. 
  25. ^ "PTN BHMN Memang Perlu Dukungan Dana". Kompas. 8 October 2002. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 October 2002. Diakses tanggal 22 January 2025. 
  26. ^ "Penghapusan Subsidi DOP Beratkan PTN". Kompas. 23 February 2000. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 February 2005. Diakses tanggal 22 January 2025. 
  27. ^ "Penghapusan Subsidi PTN Ingkari Komitmen Reformasi". Kompas. 24 February 2000. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 November 2004. Diakses tanggal 22 January 2025. 
  28. ^ "Bakal Dihapus, Subsidi Pendidikan bagi PTN". Kompas. 22 February 2000. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 January 2001. Diakses tanggal 22 January 2025. 
  29. ^ "KM-UGM Tuntut Pendidikan Murah". Kompas. 29 February 2000. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 July 2003. Diakses tanggal 22 January 2025. 
  30. ^ "Mahasiswa UGM, IPB, UI Mendemo Depdiknas". Kompas. 1 March 2000. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 November 2003. Diakses tanggal 22 January 2025. 
  31. ^ "Tolak BHMN, Mahasiswa USU Demo Lagi". Waspada. 30 November 2002. Diakses tanggal 22 January 2025. 
  32. ^ "Rektor PTN tak Dapat Tunjangan Jabatan". Kompas. 24 March 2000. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 October 2003. Diakses tanggal 22 January 2025. 
  33. ^ "Tunjangan Rektor Lebih Kecil dari Kepala Biro". Kompas. 25 March 2000. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 April 2005. Diakses tanggal 22 January 2025. 
  34. ^ "Yahya A Muhaimin: Saya Kecewa, tetapi Memahami Perasaan Guru". Kompas. 11 April 2000. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 August 2003. Diakses tanggal 22 January 2025. 
  35. ^ "Ketua Umum PGRI: Guru tak akan Telantarkan Anak Didik". Kompas. 12 April 2000. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 August 2003. Diakses tanggal 22 January 2025. 
  36. ^ "Perlu Dikembangkan Pendidikan Jarak Jauh". Kompas. 22 August 2001. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 February 2005. Diakses tanggal 22 January 2025. 
  37. ^ "Pendidikan Jarak Jauh Bukan Lagi Monopoli Universitas Terbuka". Kompas. 20 September 2001. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 November 2004. Diakses tanggal 22 January 2025. 
  38. ^ a b "Meski Dilarang, Banyak PT Buka Program Pascasarjana "Kelas Jauh"". Kompas. 9 February 2002. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 August 2003. Diakses tanggal 22 January 2025. 
  39. ^ "Program Pascasarjana Harus Berorientasi Mutu". Kompas. 13 February 2002. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 August 2003. Diakses tanggal 22 January 2025. 
  40. ^ Rustriningsih (30 November 2001). "BUPATI KEBUMEN". Directorate General of Higher Education. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 November 2002. Diakses tanggal 22 January 2025. 
  41. ^ "UGM dan ITB Jamin Kualitas Program "Kelas Jauh"- nya". Kompas. 13 February 2002. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 August 2003. Diakses tanggal 22 January 2025. 
  42. ^ "Program "Kelas Jauh" ITB Hanya Masalah Teknis". 13 February 2002. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 January 2004. Diakses tanggal 22 January 2025. 
  43. ^ Brodjonegoro, Satryo Soemantri (13 February 2002). "Kelas Jauh oleh UGM, Unpad dan ITB". Directorate General of Higher Education. Diarsipkan dari versi asli tanggal 31 October 2002. Diakses tanggal 22 January 2025. 
  44. ^ "Soal Program "Kelas Jauh": Dirjen Dikti Bersedia Bertemu Pengelolanya". Kompas. 26 February 2002. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 December 2003. Diakses tanggal 22 January 2025. 
  45. ^ "Soal Program Pascasarjana "Kelas Jauh": ITB, UGM, dan Unpad Terancam Kena Sanksi". Kompas. 16 February 2002. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 May 2003. Diakses tanggal 22 January 2025. 
  46. ^ "Perlu Ada Penjelasan tentang Kelas Jauh". Kompas. 28 February 2002. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 December 2003. Diakses tanggal 22 January 2025. 
  47. ^ "Soal Sanksi atas Pembukaan Kelas Jauh: UGM Belum Terima Surat Penghentian Bantuan". 1 March 2002. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 August 2003. Diakses tanggal 22 January 2025. 
  48. ^ "Program "Kelas Jauh" PTN-PTS di Banyak Tempat: Demi Peningkatan Mutu atau Saku?". Kompas. 18 March 2002. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 September 2003. Diakses tanggal 22 January 2025. 
  49. ^ "Dibentuk Tim untuk Usut Praktik Jual Beli Gelar". 19 February 2000. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 October 2003. Diakses tanggal 23 January 2025. 
  50. ^ "Satryo Soemantri Brodjonegoro Mendapat Penghargaan dari Jepang". 23 February 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 June 2023. Diakses tanggal 23 January 2025. 
  51. ^ "PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO MELANTIK KETUA AIPI 2018-2023 SEBAGAI MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI". Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. 22 October 2024. Diakses tanggal 23 January 2025. 
  52. ^ antaranews.com (2013-03-01). "API tegaskan otonomi tidak hambat mahasiswa miskin kuliah". Antara News. Diakses tanggal 2025-01-23. 
  53. ^ antaranews.com (2013-03-02). "API khawatir PT tak punya payung hukum". Antara News. Diakses tanggal 2025-01-23. 
  54. ^ "Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro | ANTARA Foto". antarafoto.com. Diakses tanggal 29 Des 2024. 
  55. ^ Laras, Arlina (8 Okt 2023). "Profil Diantha Soemantri, Keponakan Bambang Brodjonegoro jadi Guru Besar FKUI". Bisnis.com. Diakses tanggal 29 Des 2024. 
  56. ^ Safitri, Rahma Dwi (20 Januari 2025). "Pemicu Ratusan Pegawai Kemendikti Saintek Demo Menteri Satryo". Tirto.id. Diakses tanggal 22 Januari 2025. 
  57. ^ Kompas (2017-02-23). "Satryo Soemantri Brodjonegoro Mendapat Penghargaan dari Jepang". kompas.id. Diakses tanggal 2024-12-26. 

Pranala Luar

Jabatan politik
Didahului oleh:
Mashuri Saleh
sebagai Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (1966) 		Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Indonesia
2024–sekarang 		Petahana
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Satryo_Brodjonegoro&oldid=26841381"