Wikipedia

Sulawesi Tenggara

provinsi di Pulau Sulawesi, Indonesia
Revisi sejak 7 Agustus 2023 00.56 oleh Hansenvan (bicara | kontrib)

Sulawesi Tenggara (Sultra) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak bagian tenggara pulau Sulawesi dengan ibu kota Kendari. Sulawesi Tenggara awalnya merupakan nama salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara Sulselra dengan Bau-Bau sebagai ibukota kabupaten. Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai Daerah Otonom berdasarkan Perpu No. 2 tahun 1964 Juncto UU No.13 Tahun 1964.Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi, secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa di antara 02°45' – 06°15' Lintang Selatan dan 120°45' – 124°30' Bujur Timur serta mempunyai wilayah daratan seluas 38.140 km² (3.814.000 ha) dan perairan (laut) seluas 110.000 km² (11.000.000 ha).

Sulawesi Tenggara
Provinsi
Atas ke bawah; kiri ke kanan: Pantai Wakatobi, Rumah Bajau di Wakatobi, Lawanta Lano Buton, Panari Larianggi di Wakatobi, Festival Budaya Tuo Buton, Rumah Sakit Bahtera Mas Kota Kendari, Masjid Al Alam Kendari.
Bendera Sulawesi Tenggara
Bendera
Lambang resmi Sulawesi Tenggara
Lambang
Julukan: 
  • Bumi Anoa
  • Southeastern Celebes Peninsula
Motto: 
Inae Konasara Iye Pinesara Inae Liasara Iye Pinekasara
(Tolaki) Barang Siapa Yang Menghargai Adat Maka Dia Akan di Muliakan Tapi Barang Siapa Yang Tidak Menghargai Adat Maka Dia Tidak Akan Dihargai
Peta
Peta
Negara Indonesia
Dasar hukum pendirianUU No. 7 Tahun 2022[1]
Hari jadi27 April 1964
Ibu kotaKota Kendari
Kota besar lainnyaBaubau
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kabupaten: 15
  • Kota: 2
  • Kecamatan: 219
  • Kelurahan: 377
  • Desa: 1.915
Pemerintahan
 • GubernurAli Mazi
 • Wakil GubernurLukman Abunawas
 • Sekretaris DaerahNur Endang Abbas
 • Ketua DPRDAbdulrahman Saleh
Luas
 • Total38.140 km2 (14,730 sq mi)
Populasi
 (2022)[2]
 • Total2.701.661
 • Kepadatan71/km2 (180/sq mi)
Demografi
 • AgamaIslam 95,78%
Kristen 2,27%
- Protestan 1,66%
- Katolik 0,61%
Hindu 1,90%
Buddha 0,05%
Konghucu 0,03%[3]
 • Bahasa
Daftar
 • IPMKenaikan 72,23 (2022)
tinggi[4]
Zona waktuUTC+08:00 (WITA)
Kode pos
93xxx
Kode area telepon
Daftar
  • 0401 — Kendari
  • 0402 — Baubau
  • 0403 — Muna
  • 0404 — Wakatobi
  • 0405 — Kolaka
  • 0408 — Konawe
Kode ISO 3166ID-SG
Pelat kendaraanDT
Kode Kemendagri74 Edit nilai pada Wikidata
Kode BPS74 Edit nilai pada Wikidata
DAURp 1.639.676.883.000,- (2020)[5]
Lagu daerahWulele Sanggula (Tolaki)
Wonua Bombana (Moronene)
Otampo (Muna)
Kaki Dhisaku (Buton)
Rumah adat
Senjata tradisionalParang Taawu / Mosehe
Flora resmiAnggrek serat
Fauna resmiAnoa
Situs websultraprov.go.id

Sejarah

Sulawesi Tenggara awalnya merupakan nama salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra) dengan Kecamatan Baubau sebagai ibu kota kabupaten. Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai Daerah Otonom berdasarkan Perpu No. 2 tahun 1964 Juncto UU No.13 Tahun 1964.

Masa Kesultanan – Kerajaan Nusantara

Sulawesi Tenggara pada masa pemerintahan Negara Kesultanan – Kerajaan Nusantara hingga terbentuknya Kabupaten Sulawesi Tenggara pada tahun 1952, sebelumnya merupakan Afdeling. Onderafdeling ini kemudian dikenal dengan sebutan Onderafdeling Boeton Laiwoi dengan pusat Pemerintahannya di Bau-Bau. Onderafdeling Boeton Laiwui tersebut terdiri dari: Afdeling Boeton, Afdeling Muna, dan Afdeling Laiwui.

Onderafdeling secara konsepsional merupakan suatu wilayah administratif setingkat kawedanan yang diperintah oleh seorang (wedana bangsa Belanda) yang disebut Kontroleur (istilah ini kemudian disebut Patih) pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sebuah onderafdeling terdiri atas beberapa landschap yang dikepalai oleh seorang hoofd dan beberapa distrik (kedemangan) yang dikepalai oleh seorang districthoofd atau kepala distrik setingkat asisten wedana.

Status Onderafdeling diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada daerah-daerah yang memiliki kekuasaan asli dan kedaulatan yang dihormati bahkan oleh pemerintah Hindia Belanda sendiri. Pengakuan kekuasaan ini diberikan karena daerah-daerah tersebut bukanlah daerah jajahan Belanda namun sebagai daerah yang memiliki jalinan hubungan dengan Belanda.

Dalam beberapa anggapan bahwa Onderafdeling merupakan jajahan kiranya tidaklah benar, karena dalam kasus Onderafdeling Boeton Laiwoi terdapat hubungan dominasi yang agak besar oleh Belanda sebagai pihak yang super power pada masa itu dengan Kesultanan dan Kerajaan di Sulawesi Tenggara khususnya Kesultanan Buton, sehingga diberikanlah status Onderafdeling Boeton Laiwoi.

Afdeling Kolaka pada waktu itu berada di bawah Onderafdeling Luwu (Sulawesi Selatan), kemudian dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1952 Sulawesi Tenggara menjadi satu Kabupaten, yaitu Kabupaten Sulawesi Tenggara dengan ibu Kotanya Baubau. Kabupaten Sulawesi Tenggara tersebut meliputi wilayah-wilayah bekas Onderafdeling Boeton Laiwui serta bekas Onderafdeling Kolaka dan menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dengan Pusat Pemerintahannya di Makassar.

Masa Orde Lama (1945-1965)

Melalui Undang-Undang No. 29 Tahun 1959, Kabupaten Sulawesi Tenggara dimekarkan menjadi empat kabupaten, yaitu: Kabupaten Buton, Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Muna. Keempat daerah tingkat II tersebut masih merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara. Sulitnya komunikasi perhubungan saat itu, antar Daerah Tingkat II se Sulawesi Selatan Tenggara dengan pusat Pemerintahan Provinsi di Makassar, menghambat pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan maupun pelaksanaan tugas pembangunan disamping gangguan pemberontakan DI/TII.

Daerah Sulawesi Tenggara terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan yang cukup luas.[butuh rujukan] Wilayahnya memiliki sumber daya mineral hasil tambang terutama nikel.[6] Hasil tambang lainnya berupa aspal dan sejumlah bahan galian lainya. Demikian pula potensi lahan pertanian cukup potensial untuk dikembangkan. Selain itu terdapat pula berbagai hasil hutan berupa rotan, damar serta berbagai hasil hutan lainnya. Atas pertimbangan ini tokoh–tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara, membentuk Panitia Penuntut Daerah Otonom Tingkat I Sulawesi Tenggara. Tugas Panitia tersebut adalah memperjuangkan pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tenggara pada Pemerintah Pusat di Jakarta. Cita-cita tersebut tercapai dengan keluarnya Perpu No. 2 Tahun 1964 Sulawesi Tenggara yang menetapkan menjadi Daerah Otonom Tingkat I dengan ibu kotanya Kecamatan Kendari.

Realisasi pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dilakukan pada tanggal 27 April 1964, yaitu saat dilakukannya serah terima wilayah kekuasaan dari Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara, Kolonel Inf. A. A. Rifai kepada Pejabat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, J. Wajong. Pada saat itu, Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara mulai berdiri sendiri terpisah dari Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Karena itu, tanggal 27 April 1964 adalah hari lahirnya Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara yang setiap tahun diperingati.

Masa Orde Baru (1965-1998)

Pada 3 Agustus 1995, dibentuk satu kotamadya yaitu Kota Kendari, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kendari (kini bernama Kabupaten Konawe).

Masa Reformasi (1998-sekarang)

Pada 21 Juni 2001, dibentuk satu kota baru bernama Kota Baubau, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Buton. Kemudian selanjutnya terbentuk beberapa kabupaten baru, antara lain:

  1. Kabupaten Bombana, pemekaran dari Kabupaten Buton (18 Desember 2003)
  2. Kabupaten Wakatobi, pemekaran dari Kabupaten Buton (18 Desember 2003)
  3. Kabupaten Kolaka Utara, pemekaran dari Kabupaten Kolaka (18 Desember 2003)
  4. Kabupaten Konawe Selatan, pemekaran dari Kabupaten Konawe (25 Februari 2003)
  5. Kabupaten Konawe Utara, pemekaran dari Kabupaten Konawe (2 Januari 2007)
  6. Kabupaten Buton Utara, pemekaran dari Kabupaten Muna (2 Januari 2007)
  7. Kabupaten Kolaka Timur, pemekaran dari Kabupaten Kolaka (14 Desember 2012)
  8. Kabupaten Konawe Kepulauan, dimekarkan dari Kabupaten Konawe (12 April 2013)
  9. Kabupaten Buton Tengah, dimekarkan dari Kabupaten Buton (Juli 2014)
  10. Kabupaten Buton Selatan, dimekarkan dari Kabupaten Buton (Juli 2014)
  11. Kabupaten Muna Barat, dimekarkan dari Kabupaten Muna (Juli 2014)

Setelah pemekaran, Sulawesi Tenggara mempunyai 15 kabupaten dan 2 kota. Saat ini Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki Kantor Penghubung Provinsi Sulawesi Tenggara pada Gedung Menara Global yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Jakarta Raya.

Pemerintahan

Daftar Gubernur

Artikel utama: Daftar Gubernur Sulawesi Tenggara

Berikut merupakan daftar Gubernur Sulawesi Tenggara secara definitif sejak tahun 1964.[7][8] <onlyinclude>

  Gubernur Sulawesi Tenggara  
Nomor urut Gubernur Potret Partai Awal Akhir Masa jabatan Periode Wakil Ref.
1   Jan Wayong   Independen 27 April 1964 18 Juli 1965 1 tahun, 82 hari I
(1965) 		Lowong
2 Laode Hadi   Independen 28 Juli 1965 5 Oktober 1966 1 tahun, 69 hari II
(1965) 		Jacob Silondae
Konggoasa
3   Eddy Sabara
(1927–1995) 		  ABRI–Angkatan Darat 24 April 1967 23 Juni 1978 11 tahun, 60 hari III
(1967) 		Lowong
4   Abdullah Silondae
(1928–1981) 		  Independen 23 Juni 1978 1981 2–3 tahun IV
(1978) 		[ket. 1]
5 Alala
(1937–2003) 		  Independen 23 September 1982 23 September 1987 5 tahun, 0 hari V
(1982) 		Zainal Arifin Sugianto
23 September 1987 23 Desember 1992 5 tahun, 91 hari VI
(1987)
6 Laode Kaimoeddin
(1935–2009) 		  Independen 23 Desember 1992 23 Desember 1997 5 tahun, 0 hari VII
(1992) 		D. Muhiddin
23 Desember 1997 18 Januari 2003 5 tahun, 26 hari VIII
(1997) 		Hoesein Effendy [ket. 2]
7   Ali Mazi
(lahir 1961) 		  Golkar 18 Januari 2003 18 Januari 2008 5 tahun, 0 hari IX
(2003) 		Yusran A. Silondae [ket. 3]
8 Nur Alam
(lahir 1967) 		  PAN 18 Februari 2008 18 Februari 2013 5 tahun, 0 hari X
(2008) 		Saleh Lasata
18 Februari 2013 18 Februari 2018[a] 5 tahun, 0 hari XI
(2013)
(7)   Ali Mazi
(lahir 1961) 		  NasDem 5 September 2018 5 September 2023 5 tahun, 0 hari XII
(2018) 		Lukman Abunawas

Pengganti sementara

Dalam tumpuk pemerintahan, seorang kepala daerah yang mengajukan diri untuk cuti atau berhenti sementara dari jabatannya kepada pemerintah pusat, maka Menteri Dalam Negeri menyiapkan penggantinya yang merupakan birokrat di pemerintah daerah atau bahkan wakil gubernur, termasuk ketika posisi gubernur berada dalam masa transisi. Berikut merupakan daftar pengganti sementara untuk jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara.

Potret Gubernur Partai Awal Akhir Durasi Periode Definitif Ref.
Tim Panca Tunggal 5 Oktober 1966 19 Oktober 1966 14 hari — Transisi
(1966–1967)
  Eddy Sabara
(Penjabat) 		ABRI–Angkatan Darat 19 Oktober 1966 1 April 1967 164 hari
1 April 1967 24 April 1967 23 hari
1981 23 September 1982 0–1 tahun IV
(1978) 		Abdullah Silondae [ket. 4]
  Yusran A. Silondae
(Pelaksana Tugas) 		Independen 2006 2007 0–1 tahun IX
(2003) 		Ali Mazi
  Zainal Abidin
(Pelaksana Harian) 		Non Partisan 18 Januari 2008 18 Februari 2008 31 hari — Transisi
(2008)
  Saleh Lasata
(Pelaksana Tugas) 		PAN 6 Juli 2017 18 Februari 2018 227 hari XI
(2013) 		Nur Alam [11]
  Teguh Setyabudi
(Penjabat) 		Non Partisan 18 Februari 2018 5 September 2018 229 hari — Transisi
(2018) 		[12]
  Andap Budhi Revianto
(Penjabat) 		Non Partisan 5 September 2023 Petahana 1 tahun, 87 hari — Transisi
(2023–sekarang)
Catatan
  1. ^ Berstatus non-aktif dari 6 Juli 2017 hingga 18 Februari 2018, jabatan diisi oleh Pelaksana Tugas Saleh Lasata[10]
Keterangan
  1. ^ Wafat saat menjabat
  2. ^ Masa jabatan diperpanjang akibat terjadinya kerusuhan pasca pemilihan Gubernur
  3. ^ Diaktifkan kembali melalui Keppres N.059/P/2007 pada jabatannya semula sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) membuktikan bahwa Ali Mazi tidak pernah berbohong kepada publik dan masyarakat Sultra[9]
  4. ^ Menggantikan Gubernur Abdullah Silondae yang wafat pada saat menjabat

Dewan Perwakilan

Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

DPRD Sulawesi Tenggara beranggotakan 45 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Sulawesi Tenggara terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Sulawesi Tenggara yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 7 Oktober 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Charis Mardiyanto, di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.[13][14][15] Komposisi anggota DPRD Sulawesi Tenggara periode 2019-2024 terdiri dari 11 partai politik dimana Partai Amanat Nasional adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu 8 kursi, kemudian disusul oleh Partai Golkar yang meraih 7 kursi serta PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai NasDem yang masing-masing meraih 5 kursi. Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Sulawesi Tenggara dalam tiga periode terakhir.[16][17][18]

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2014-2019 2019-2024 2024-2029
PKB 1   3   3
Gerindra 4   4   5
PDI-P 5   5   6
Golkar 7   7   6
NasDem 3   5   6
PKS 5   4   4
PPP 2   2   3
PAN 9   8   3
Hanura 3   1   1
Demokrat 6   5   4
PBB 0   1   4
Jumlah Anggota 45   45   45
Jumlah Partai 10   11   11


Daftar kabupaten dan kota

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara
No. Kabupaten/kota Ibu kota Bupati/wali kota Luas wilayah (km2)[19] Jumlah penduduk (2020)[19] Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
 
 Peta lokasi
1 Kabupaten Bombana Rumbia Edi Suharmanto (Pj.) 3.316,16 150.706 22 22/121
 
 
2 Kabupaten Buton Pasarwajo La Haruna (Pj.) 1.648,04 119.353 7 12/83
 
 
3 Kabupaten Buton Selatan Batauga Parinringi (Pj.) 510,00 99.173 7 10/60
 
 
4 Kabupaten Buton Tengah Labungkari Konstantinus Bukide (Pj.) 958,00 118.907 7 10/67
 
 
5 Kabupaten Buton Utara Buranga M. Ridwan Zakariah 1.923,03 68.553 6 12/78
 
 
6 Kabupaten Kolaka Kota Kolaka Muhammad Fadlansyah (Pj.) 3.283,59 243.832 12 35/100
 
 
7 Kabupaten Kolaka Timur Tirawuta Abdul Azis 3.992,53 125.311 13 16/117
 
 
8 Kabupaten Kolaka Utara Lasusua Yusmin (Pj.) 3.392,00 139.319 15 6/127
 
 
9 Kabupaten Konawe Kota Unaaha Stanley (Pj.) 6.087,68 266.299 27 57/297
 
 
10 Kabupaten Konawe Kepulauan Langara Amrullah 867,58 38.849 7 7/89
 
 
11 Kabupaten Konawe Selatan Andolo Surunuddin Dangga 4.237,74 317.826 25 15/336
 
 
12 Kabupaten Konawe Utara Wanggudu Ruksamin 5.101,76 62.403 13 11/159
 
 
13 Kabupaten Muna Kota Raha Bachrun (Plt.) 2.057,69 223.991 22 26/125
 
 
14 Kabupaten Muna Barat Sawerigadi La Ode Butolo (Pj.) 1.022,89 84.182 11 5/81
 
 
15 Kabupaten Wakatobi Wangi-Wangi Haliana 473,62 111.402 8 26/75
 
 
16 Kota Baubau - Rasman Manafi (Pj.) 295,07 167.519 8 43/-
 
 
17 Kota Kendari - Muhammad Yusuf (Pj.) 271,80 347.381 10 64/-
 
 


Demografi

Penduduk

Pada tahun 1990 jumlah penduduk Sulawesi Tenggara sekitar 1.349.619 jiwa. Kemudian tahun 2000 meningkat menjadi 1.776.292 jiwa dan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik tahun 2005 adalah sejumlah 1.959.414 jiwa.

Dari publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035 disebutkan bahwa jumlah penduduk Sulawesi Tenggara berturut-turut (dalam ribuan) 2.243,6 (2010), 2.499,5 (2015), 2.755,6 (2020), 3.003,3 (2025), 3.237,7 (2030) dan 3.458,1 (2035).

Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Tenggara selama tahun 1990–2000 adalah 2,79% per tahun dan tahun 2004–2005 menjadi 0,02%.[butuh rujukan] Laju pertumbuhan penduduk menurut kabupaten selama kurun waktu 2004–2005 hanya kota Kendari dan Kabupaten Muna yang menunjukan pertumbuhan yang positif, yaitu 0,03 % dan 0,02 % per tahun, sedangkan kabupaten yang lain menunjukkan pertumbuhan negatif.

Struktur Penduduk

Struktur umur penduduk Sulawesi Tenggara pada tahun 2005, penduduk usia di bawah 15 tahun 700.433 jiwa (35,75%) dari total penduduk, sedangkan penduduk perempuan mencapai 984.987 jiwa (20.27%) dan penduduk laki-laki mencapai 974.427 jiwa (49,73%).

Jumlah penduduk tahun 1971–2020

Tahun 1971 1980 1990 1995 2000 2010
Jumlah penduduk   714.120   942.302   1.349.619   1.586.917   1.776.292   2.232.586
Sejarah kependudukan Sulawesi Tenggara
Sumber:[20]

Suku bangsa

 
Proses pedole dole, tradisi imunisasi masyarakat Buton.

Mayoritas penduduk yang mendiami provinsi Sulawesi Tenggara adalah suku asli setempat, termasuk diantaranya adalah suku Tolaki, Buton, Wawonii, Banggai, Balantak, Wolio-Buton, Muna, Moronene, dan lainnya.[21] Suku Bugis asal Sulawesi Selatan menjadi jumlah terbesar dari suku lain asal provinsi lainnya. Ada juga sebagian lagi suku Jawa, Makassar, Bali, Sunda dan suku lainnya dari berbagai daerah di Indonesia. Dari data Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010, sebanyak 1.401.478 jiwa atau % dari 2.227.937 jiwa penduduk, adalah suku asal Sulawesi Tenggara.[22]

Berikut adalah banyaknya penduduk provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan suku bangsa, hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010:[22]

Penduduk berdasarkan etnis di Sulawesi Tenggara (2010)
No Suku Sensus Penduduk Indonesia 2010
Jumlah %
1 Asal Sulawesi Tenggara 1.401.478 62,90%
2 Bugis 496.410 22,28%
3 Jawa 159.170 7,14%
4 Makassar 59.301 2,66%
5 Bali 49.411 2,22%
6 Sunda 25.408 1,14%
7 Sasak 6.857 0,31%
8 Asal Maluku 5.332 0,24%
9 Asal NTT 4.877 0,22%
10 Asal Sumatra 4.781 0,21%
11 Suku lainnya 14.912 0,67%
Total 2.227.937 100%

Bahasa

Bahasa resmi instansi pemerintahan di Sulawesi Tenggara adalah bahasa Indonesia. Hingga 2019, Badan Bahasa mencatat ada 16 bahasa daerah di Sulawesi Tenggara.[23] Keempat belas bahasa tersebut adalah: (1) Tolaki (Penutur Terbanyak), (2) Wolio, (3) Cia-Cia, (4) Wawonii, (5) Culambacu, (6) Muna, (7) Kulisusu, (8) Lasalimu-Kamaru, (9) Moronene, (10) Jawa, (11) Pulo, (12) Sasak, (13) Sunda, (14) Bajo, dan (14 T) Bali (16) Bugis.[24]

Ekonomi

Komoditi

  1. Pertanian, meliputi: kakao, kacang mede, kelapa, cengkih, kopi, pinang lada dan vanili
  2. Kehutanan, meliputi: kayu gelondongan dan kayu gergajian
  3. Perikanan, meliputi: perikanan darat dan perikanan laut
  4. Peternakan, meliputi: sapi, kerbau dan kambing
  5. Pertambangan, meliputi: aspal,[25] nikel, emas, marmer, batu setengah permata, onix, batu gamping dan tanah liat

Referensi

  1. ^ "Salinan arsip" (PDF). Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2022-04-05. Diakses tanggal 2022-04-05. 
  2. ^ "Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023" (pdf). BPS. hlm. 86. Diakses tanggal 29 Juli 2023. 
  3. ^ "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2022" (visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 29 Juli 2023. 
  4. ^ "Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2021-2022". www.bps.go.id. Diakses tanggal 29 Juli 2023. 
  5. ^ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (pdf). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 25 September 2021. 
  6. ^ Prasetyo, B. E., dkk. (2015). Dampak Pembangunan Smelter di Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Tenggara (PDF). Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. hlm. 1. ISBN 978-602-0836-13-3. 
  7. ^ "Indonesian Provinces". World Statesmen. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-03-16. Diakses tanggal 9 Maret 2016. 
  8. ^ "Sejarah Sultra". Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-10-16. Diakses tanggal 15 Oktober 2017. 
  9. ^ "Ali Mazi Terbukti Tidak Bohong". Merdeka.com. 28 Juli 2007. Diakses tanggal 13 September 2018. [pranala nonaktif permanen]
  10. ^ "Mendagri Tunjuk Saleh Lasata Plt Gubernur Sultra". sultra.antaranews.com. 6 Juli 2017. Diakses tanggal 27 Juni 2024. 
  11. ^ "Nur Alam Ditahan KPK, Mendagri Beri Surat Tugas Plt ke Wagub Sultra". detik.com. 6 Juli 2017. Diakses tanggal 27 Juni 2024. 
  12. ^ "Teguh Setyabudi Dilantik Sebagai Penjabat Gubernur Sultra". Kementerian Dalam Negeri. 19 Februari 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-03-01. Diakses tanggal 1 Maret 2018. 
  13. ^ "45 Anggota DPRD Sultra Periode 2019—2024 Dilantik". mediakendari.com. 07-10-2019. Diakses tanggal 19-10-2019. 
  14. ^ "45 Anggota DPRD Sultra 2019-2024 Resmi Dilantik". jurnalsumatra.com. 07-10-2019. Diakses tanggal 19-10-2019.  [pranala nonaktif permanen]
  15. ^ "Anggota DPRD Sultra Dilantik, Abdurrahman Saleh Terima Palu Sidang". sultrakini.com. 07-10-2019. Diakses tanggal 19-10-2019. 
  16. ^ "Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 147/PL.01.9-Kpt/74/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pemilu 2019" (PDF). sultra.kpu.go.id. 13-08-2019. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-01-19. Diakses tanggal 19-10-2019. 
  17. ^ "Resmi Dilantik Ini Daftar Nama Anggota DPRD Sultra Periode 2019-2024". sultranet.com. 08-10-2019. Diakses tanggal 19-10-2019. 
  18. ^ "45 Anggota DPRD Sultra Resmi Dilantik". dprd.sultraprov.go.id. 10-02-2018. Diakses tanggal 19-10-2019.  [pranala nonaktif permanen]
  19. ^ a b "Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.137-2017) - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia". www.kemendagri.go.id (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-04-29. Diakses tanggal 2018-07-12. 
  20. ^ "Penduduk Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun terus meningkat". BPS Sultra. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-07-17. Diakses tanggal 1 October 2010. 
  21. ^ "Suku di Pulau Sulawesi". www.gramedia.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-10-23. Diakses tanggal 2022-10-23. 
  22. ^ a b "Kewarganegaraan Suku Bangsa, Agama, Bahasa 2010" (PDF). demografi.bps.go.id. Badan Pusat Statistik. 2010. hlm. 23, 36–41. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2017-07-12. Diakses tanggal 2022-10-23. 
  23. ^ "Penyebaran Bahasa di Indonesia". Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-07-11. Diakses tanggal 25 Mei 2020. 
  24. ^ "Bahasa di Provinsi Sulawesi Tenggara". Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-08-06. Diakses tanggal 25 Mei 2020. 
  25. ^ Produsen Aspal Buton Diarsipkan 2022-03-12 di Wayback Machine.

Pranala luar

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Sulawesi_Tenggara&oldid=23970902"