Reaksi Indonesia terhadap deklarasi kemerdekaan Kosovo 2008
Artikel atau sebagian dari artikel ini mungkin diterjemahkan dari Indonesia's reaction to the 2008 Kosovo declaration of independence di en.wiki-indonesia.club. Isinya masih belum akurat, karena bagian yang diterjemahkan masih perlu diperhalus dan disempurnakan. Jika Anda menguasai bahasa aslinya, harap pertimbangkan untuk menelusuri referensinya dan menyempurnakan terjemahan ini. Anda juga dapat ikut bergotong royong pada ProyekWiki Perbaikan Terjemahan. (Pesan ini dapat dihapus jika terjemahan dirasa sudah cukup tepat. Lihat pula: panduan penerjemahan artikel) |
Deklarasi kemerdekaan Kosovo dari Serbia diterbitkan pada Minggu, 17 Februari 2008 melalui pemungutan suara bulat di Majelis Kosovo.[1] Seluruh 11 perwakilan minoritas Serbia memboikot pemrosesan tersebut.[2] Reaksi internasional bercampur, dan komunitas dunia masih terpecah-pecah mengenai masalah pengakuan internasional Kosovo. Berikut adalah reaksi pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan Kosovo.
| Artikel ini adalah bagian dari seri |
| Politik dan ketatanegaraan Indonesia |
|---|
 |
| Pemerintahan pusat |
|
|
|
| Pemerintahan daerah |
| Politik praktis |
| Kebijakan luar negeri |
Reaksi
Pada 19 Februari 2008, jurubicara Kementerian Luar Negeri Kristiarto Soeryo Legowo berkata bahwa pemerintah Indonesia akan sangat mengamati perkembangan Kosovo dan tidak mengambil posisi untuk memberikan pengakuannya sampai pendeklarasian kemerdekaan secara unilateral. Masalah tersebut menjadi perdebatan dalam parlemen partai-partai Indonesia.[3]
Pada KTT OKI 10 Maret 2008, Indonesia menentang pengadopsian dokumen, yang diusulkan oleh Turki, yang akan berujung pada dukungan deklarasi kemerdekaan Kosovo.[4]
Pada 27 Maret 2008, Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda menyatakan bahwa Indonesia tidak memandang Kosovo sebagai sebuah masalah keagamaan, melainkan masalah etnis dan poltiik serta pertanyaan prinsip merespek kedaulatan dan integritas teritorial dari sebuah anggota PBB. Ia berkata bahwa "Indonesia mendukung solusi masalah Kosovo dengan cara damai, melalui dialog dan negosiasi", dan menambahkan bahwa "Indonesia mendukung gagasan Serbia yang Majelis Umum PBB sebut opisi dari Dewan Keadilan Internasional atas legalitas deklarasi kemerdekaan oleh Kosovo".[5] Pada 19 Juni 2008, pada pertemuan OKI, Indonesia merupakan salah satu negara yang menentang pengakuan Kosovo sebagai negara independen.[6]
Pada 26 Agustus 2008, Duta Besar Indonesia di Belgrade, Muhammad Dalimunthe, berkata bahwa "Indonesia berdiri di balik pernyataan bahwa setiap pergerakan pada peristiwa internasional harus berdasarkan pada hukum internasional, dan bukannya kasus dengan proklamasi unilateral kemerdekaan Kosovo. Pendirian kami dimulai dengan kenyataan bahwa kami respek dengan integritas Serbia", dan bahwa Indonesia memandang bahwa Kosovo adalah masalah politik dan bukannya masalah agama.[7]
Referensi
- ^ Kosovo MPs proclaim independence, BBC, 2008-02-17
- ^ Transkript: Nga Seanca Plenare e Jashtëzakonshme Solemne e Kuvendit Të Kosovës Me Rastin e Shpalljes Së Pavarësisë, Të Mbajtur Më 17 Shkurt 2008, Republic of Kosovo Assembly, 2008-02-17 (in Albanian)
- ^ Indonesia urged to recognise Kosovo's independence, Antara, 2008-02-20 Diarsipkan December 1, 2008, di Wayback Machine.
- ^ Turkey lobbying for stronger Muslim support for Kosovo Diarsipkan December 7, 2011, di Wayback Machine., APA, 2008-03-11
- ^ Indonesia supports Kosovo problem solution through negotiations[pranala nonaktif permanen]
- ^ OIC foreign ministers split over Kosovo Diarsipkan February 9, 2012, di Wayback Machine., APA, 2008-06-19
- ^ Indonesia in strong support over Kosovo Diarsipkan October 26, 2012, di Wayback Machine., B92, 2008-08-26