Wikipedia

Partai Keadilan Sejahtera

partai politik di Indonesia
Revisi sejak 27 Januari 2022 12.00 oleh 175.158.37.127 (bicara) (→Keterbukaan)
"PKS" beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lain, lihat PKS (disambiguasi).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK), adalah sebuah partai politik terbusuk yang ngakunya partai Islam yang memiliki perwakilan di parlemen Indonesia. Partai ini berdiri pada 20 April 1998 yang berawal dari gerakan aktivitas dakwah Islam sejak 1980-an. Pemilu 2019 menjadi pemilu kelima yang diikuti partai ini.[7]

Partai Keadilan Sejahtera
Digabungkan dariPartai Keadilan dan PK Sejahtera
IdeologiPancasila
Islamisme[1][2][3][4]
Konservatisme sosial[5][6]
AgamaIslam
Kursi di DPR
53 / 575
Kursi di DPRD I
191 / 2.232
Situs web
pks.id

Kelahiran PKS erat kaitannya dengan gerakan Islam berbasis massa kampus dan cendekiawan yang muncul sebagai tanggapan atas tekanan politik pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam. Gerakan ini ditandai dengan mulai maraknya kegiatan kajian Islam dan meluasnya penggunaan jilbab di kampus-kampus sekuler Indonesia pada era 1980-an.[8]

Dengan latar belakang pendirinya yang sebagian besar adalah anak muda terdidik, PKS meraup dukungan paling banyak di perkotaan.[9] Dalam pemilu 2004, partai ini mendapat 7,3% dukungan suara nasional, melonjak dari perolehan suara pada pemilu sebelumnya yang hanya 1,36%.[10] PKS menempatkan tokoh-tokoh muda sebagai kandidat alternatif untuk diusung sebagai gubernur, bupati, dan wali kota melalui pemilhan kepala daerah secara langsung yang digelar sejak 2005.[8]

PKS tampil sebagai peraih suara terbanyak keempat hasil pemilu 2009 seiring meluasnya sebaran pemilih PKS. Eskalasi kemenangan yang diraih PKS dalam pilkada serentak yang digelar sejak 2015 baik lewat jalan koalisi maupun mengusung kadernya sendiri telah mematahkan dominasi Golkar dan PDI Perjuangan.[7][11][12]

Partai ini secara rutin terlibat dalam program pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan kemanusiaan.[8] Dengan sistem kaderisasi yang teratur, PKS membangun militansi kadernya. Kader membiayai keterlibatan diri mereka dalam agenda politik dan tidak bergantung pada figur. PKS secara konsisten memberikan dukungan bagi perjuangan umat Islam di seluruh dunia lewat lobi di parlemen, demonstrasi, maupun penggalangan dana. Dalam setiap demonstrasi maupun kampanye mereka, PKS dianggap "mendatangkan contoh" mengerahkan massa dalam jumlah banyak dengan tertib dan aman.[8]

Sejarah

 
Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta
 
Kantor DPTD PKS Jakarta Selatan

Gerakan dakwah kampus

Asal usul PKS dapat ditelusuri dari gerakan dakwah kampus yang menyebar di universitas-universitas Indonesia pada 1980-an.[13] Gerakan ini dapat dikatakan dipelopori oleh Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri Indonesia dari Masyumi (dibubarkan pada 1960) yang mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada 1967. Lembaga ini awalnya fokus kepada usaha mencegah kegiatan misionari Kristen di Indonesia.[14] Peran DDII yang paling krusial adalah kelahiran Lembaga Mujahid Dakwah yang berafiliasi dengan DDII, dipimpin Imaduddin Abdulrahim yang aktif melakukan pelatihan keagamaan di Masjid Salman, Institut Teknologi Bandung.[15]

Pada 1985, rezim Orde Baru mewajibkan seluruh organisasi massa menjadikan Pancasila sebagai asasnya. Ini membuat sejumlah tokoh Islamis berang dan menyebut rezim Soeharto telah memperlakukan politik Islam sebagai kutjing kurap.[15] Pada saat yang sama, Jamaah Tarbiyah meraih momentumnya di kalangan mahasiswa kader Rohis dan aktivis dakwah di kampus-kampus.[16] Pada tahun 1993, Mustafa Kamal, seorang kader Jamaah Tarbiyah, memenangi pemilihan mahasiswa untuk Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, kader Jamaah pertama yang memegang kekuasaan di level universitas. Setahun kemudian, Zulkieflimansyah, juga kader Jamaah Tarbiyah, menjadi Ketua Senat Mahasiswa di universitas yang sama.[16]

Para anggota Jamaah Tarbiyah kemudian mendirikan Lembaga Dakwah Kampus, yang kemudian menjadi unit-unit kegiatan mahasiswa yang resmi di berbagai kampus sekuler di Indonesia, seperti di Universitas Indonesia, terutama oleh para aktivis Forum Studi Islam.

Saat itu, kata usrah yang sering dipakai untuk menyebut kelompok-kelompok kecil pengajian di LDK mulai diasosiasikan, dengan menggunakan sistem sel ala Ikhwanul Muslimin untuk merekrut kader.[17]

Meskipun adanya berbagai faksi dan kubu di dalam tubuh LDK, semuanya sepakat membentuk FSLDK Indonesia pada 1986.[18] Pertemuan tahunan ke-10 FSLDK di Malang pada 1998 dimanfaatkan untuk deklarasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).[19]

Partai Keadilan

 
Logo Partai Keadilan (1998–2003)

KAMMI muncul sebagai salah satu organisasi yang paling vokal menyuarakan tuntutan reformasi melawan Soeharto, dipimpin oleh Fahri Hamzah.[16] Sejurus setelah mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998, para tokoh KAMMI telah mempertimbangkan berdirinya sebuah partai Islam. Partai tersebut kemudian diberi nama Partai Keadilan (disingkat PK). Kendati tokoh elit KAMMI memiliki kontribusi dalam pembentukan PK, KAMMI dan PK secara tegas menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan formal.[15]

 
Ribuan kader PKS menyambut presiden Anis Matta di Pekanbaru, 15 Juni 2013.

Partai Keadilan dideklarasikan di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, pada 20 Juli 1998, dan mengangkat Didin Hafidhuddin sebagai presiden pertamanya. Di pemilihan umum legislatif Indonesia 1999, PK mendapat 1,436,565 suara, sekitar 1,36% dari total perolehan suara nasional dan mendapat tujuh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.[20] Meskipun demikian, PK gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar dua persen, sehingga memaksa partai ini melakukan stembus accord dengan delapan partai politik berbasis Islam lainnya pada Mei 1999.[15][21]

Pasca Pemilu 1999, PK mengganti Kepemimpinan Partai nya, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il sebagai Presiden Partai ke-2.

Nurmahmudi Isma'il kemudian, ditawarkan jabatan Menteri Kehutanan di Kabinet Persatuan Nasional bentukan presiden Abdurrahman Wahid pada Oktober 1999. Ia menyetujui tawaran tersebut dan menyerahkan jabatan presiden partai kepada Hidayat Nur Wahid, seorang doktor lulusan Universitas Islam Madinah, sejak 21 Mei 2000.[15]

Karena kegagalan PK memenuhi ambang batas parlemen di pemilihan umum selanjutnya, menurut regulasi pemerintah, mereka harus mengganti nama. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Hukum dan HAM di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat kabupaten dan kota). Sehari kemudian, PK resmi berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera.[22]

Partai Keadilan Sejahtera

 
Logo Partai Keadilan Sejahtera (2013–2020) dengan penambahan tulisan PKS di bawah Ka'bah
 
Logo Baru Partai Keadilan Sejahtera sejak tahun 2020

Dengan bergantinya PK menjadi PKS, partai ini kembali bertanding di pemilihan umum legislatif Indonesia 2004. PKS meraih total 8,325,020 suara, sekitar 7.34% dari total perolehan suara nasional. PKS berhak mendudukkan 45 wakilnya di DPR dan menduduki peringkat keenam partai dengan suara terbanyak, setelah Partai Demokrat.[23] Presiden partai, Hidayat Nur Wahid, terpilih sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan 326 suara, mengalahkan Sutjipto dari PDIP dengan 324 suara.[24] Hidayat menyerahkan jabatan presiden kepada Tifatul Sembiring, juga seorang mantan aktivis kampus dan pendiri PKS.[16]

Jaringan

PKS, lewat bidang Kepanduan dan Olahraga yang berada sejajar dengan bidang teritorial dan badan-badan lainnya di bawah presiden, telah mengembangkan berbagai organisasi kepanduan yang berfungsi sebagai "sayap partai" yang berafiliasi secara formal dengan partai, seperti Garda Keadilan,[25] organisasi pemuda Gema Keadilan, Yayasan Pemuda dan Pelajar Asia Pasifik (YPPAP), serta Gugus Tugas Dakwah Sekolah (GTDS).[15]

Bidang Kebijakan Publik mengurusi teritorial politik dan berhubungan dengan kelompok pemikir yang berafiliasi formal atau tidak formal dengan PKS, antara lain Serikat Pekerja Keadilan (SPK)[25] Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI),[25] Central for Indonesian Reform (CIR), Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), Institute for Economics Studies (INFES), Institute of Students and Youth for Democracy (INSYD) dan Yayasan Pengembangan Sumber Daya Pemuda (CYFIS).[15]

Sistem kaderisasi

Seleksi dan pola rekrutmen kader PKS unik dalam perpolitikan Indonesia. Kader PKS dipilih dan diajukan tidak dengan mengajukan diri tetapi diajukan oleh sekelompok individu dan atau oleh murabbi (guru pembimbing) menggunakan metode Tarbiyah (pendikan) berkesinambungan dan terjadwal (halaqah). PKS memakai dua strategi dalam merekrut kader. Yang pertama adalah pola rekrutmen individual (al-da'wah al-fardhiyyah), atau bentuk pendekatan orang per orang, meliputi komunikasi personal secara langsung.[15] Calon kader yang akan direkrut diajak berpartisipasi dalam forum-forum pembinaan rohani yang diorganisir PKS seperti usrah (keluarga), halaqah (kelompok studi), liqa (pertemuan mingguan), rihlah (rekreasi), mukhayyam (perkemahan), daurah (pelatihan intelektual) dan nadwah (seminar).[15] Sistem yang digunakan PKS ini mirip dengan sistem rekrutmen gerakan Islamis di Mesir.[26] Yang kedua adalah pola rekrutmen institusional (al-da'wah al'amma). PKS berafiliasi dengan berbagai organisasi sayap yang berstatus formal atau tidak formal, sehingga partai dapat mencari individu potensial untuk dijadikan kader partai.

PKS mewajibkan kadernya terlibat aktif dalam pelatihan hierarkis yang disebut marhalah. Pelatihan ini mencakup proses pembelajaran (ta'lim), pelatihan keorganisasian (tandzim), pembinaan karakter (taqwin) dan evaluasi (taqwim).[27]

Dalam sumpahnya sebagai anggota PKS, kader harus mengucapkan baiat secara lengkap dengan membaca dua kalimat syahadat. Dengan demikian, sistem sumpah ini tidak memungkinkan non-Muslim menjadi kader PKS.[15] Namun sesuai hasil Munas 2010 di Jakarta, PKS membedakan antara kader dan anggota. Kader adalah anggota yang terikat oleh sistem kaderisasi, sehingga sudah pasti seorang Muslim. Sementara anggota adalah siapa saja yang terikat kepada organisasi dan bersifat lebih umum dan terbuka.

Internasional

Kader PKS di luar negeri tercatat sebanyak 7,000 orang dan 22 Pusat Informasi dan Pelayanan (PIP) yang tersebar di 22 negara. Jumlah ini merupakan jumlah kader partai politik Indonesia terbesar yang berada di luar negeri. Banyaknya jumlah kader di luar Indonesia ini dimanfaatkan partai untuk menyasar satu kursi DPR.[28]

Mesir

PK dan PKS telah lama dikaitkan dengan Ikhwanul Muslimin yang berbasis di Mesir, disebabkan beberapa pendirinya bersekolah di sekolah-sekolah Ikhwan[29] Beberapa indikasi yang terlihat adalah saat Mardani Ali Sera, juru bicara PKS, membenarkan bahwa beberapa karya pendiri Ikhwan, Hasan al-Banna, menjadi bacaan dan juga rujukan dalam proses pengkaderan partai.[30] PKS juga diklaim ikut serta dalam Revolusi Mesir 2011, meskipun kabar tersebut kemudian dibantah dan menegaskan bahwa para kader partai (yang diberitakan sebanyak 600 orang, sebagian besar berstatus mahasiswa) di Mesir hanya berperan menyalurkan logistik kepada warga negara Indonesia yang terjebak di Mesir.[31] Namun, PKS menyatakan "berduka" atas penggulingan presiden Mesir dari Ikhwanul Muslimin, Muhammad Mursi pada Juli 2013 oleh militer Mesir, sekaligus menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk menekan militer Mesir.[32]

Hubungan PKS dan Ikhwanul Muslimin juga dibenarkan oleh Yusuf al-Qaradawi, salah satu tokoh Ikhwan yang berpengaruh,[33] dan juga oleh pendiri PK, Yusuf Supendi (eks. Kader PKS),[34] yang mengatakan bahwa 90% pendanaan PK untuk pemilihan umum pada 1999 didanai oleh partai-partai seideologi di Timur Tengah.[35] Namun, Ketua Dewan Syariah PKS, Surahman Hidayat, menegaskan bahwa mereka hanya mempunyai "hubungan cita-cita" dengan Ikhwanul Muslimin dan menolak klaim bahwa PKS adalah perwujudan lain dari organisasi tersebut. Surahman justru menyatakan bahwa PKS secara substantif adalah pelanjut perjuangan Masyumi.[36]

Turki

PKS juga disebut mempunyai kemiripan dengan Partai Keadilan dan Pembangunan pimpinan Abdullah Gül yang berkuasa di Turki. Surahman Hidayat juga membenarkan bahwa mereka juga sering mengunjungi kader AKP di Turki "untuk perbandingan".[37] Kedekatan ini juga diperkuat dengan banyaknya seminar dan silaturahim antara PKS dan AKP, salah satunya seperti saat para petinggi AKP berkunjung ke Jakarta pada Februari 2012.[38] PKS juga menggelar pertemuan kader sedunia di Istanbul pada April 2013. Meskipun presiden Anis Matta menyatakan bahwa pemilihan Istanbul adalah karena posisi strategik kota tersebut di tengah-tengah Asia, Eropa dan Afrika, Anis juga menjadwalkan pertemuan dengan petinggi AKP dan mengharapkan agar kader-kader dapat belajar dari kesuksesan AKP di Turki.[39]

Palestina

PKS dikenal sebagai salah satu partai yang paling vokal memperjuangkan kemerdekaan Palestina.[40] Beberapa aksi PKS untuk kemerdekaan Palestina antara lain dengan menempuh jalur demonstrasi, seperti yang dilakukan pada Maret 2010 di kompleks Monas.[41] Tak jarang pula PKS mengecam negara yang tidak mendukung upaya kemerdekaan Palestina, seperti pada November 2012, saat Amerika Serikat tidak menyetujui masuknya Palestina sebagai negara pemantau di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.[42] Demonstrasi PKS dikenal dengan mengorganisir puluhan ribu kader dan tak jarang pula umat non-Muslim ikut di dalamnya, seperti politisi PDI Perjuangan, Sabam Sirait, yang ikut berdemonstrasi bersama massa PKS pada Maret 2010.[43] Selain itu, PKS juga memanfaatkan massa kadernya yang besar untuk menggalang dana dalam jumlah yang besar, dan sering kali sumbangan tersebut disampaikan langsung lewat utusan khusus PKS ke Palestina, seperti saat penggalangan dana serentak seluruh DPW PKS di Indonesia pada bulan November 2012.[44][45]

Perolehan suara

Pemilu Total kursi Total pemilihan % Hasil Pemerintah Urutan
1999
7 / 462
 1.436.565 1,36% Partai baru Koalisi Pemerintah (1999-2001) Oposisi (2001-2004) 7
2004
45 / 550
 8.325.020 7,34%  38 kursi Koalisi Pemerintah 6
2009
57 / 560
 8.204.946 7,88%  12 kursi Koalisi Pemerintah 4
2014
40 / 560
 8.480.204 6,79%  17 kursi Oposisi 7
2019
50 / 575
 11.493.663 8,21%  10 kursi Oposisi 6

Presiden

Artikel utama: Daftar Presiden Partai Keadilan Sejahtera

Berikut adalah daftar Presiden Partai Keadilan Sejahtera.

No. Potret Presiden Mulai menjabat Selesai menjabat Musyawarah Ket.
1   Didin Hafidhuddin (l. 1951) 20 Juli 1998 9 Juli 1999
2   Nur Mahmudi Ismail
(l. 1960) 		9 Agustus 1999 16 April 2000 [ket. 1]
3   Hidayat Nur Wahid
(l. 1960) 		21 Mei 2000 11 Oktober 2004 1
(2000) 		[ket. 2]
–   Tifatul Sembiring
(l. 1961) 		11 Oktober 2004 29 Mei 2005 ditunjuk [ket. 3][46]
4 29 Mei 2005 23 Oktober 2009 2
(2005) 		[ket. 4]
–   Luthfi Hasan Ishaaq
(l. 1961) 		23 Oktober 2009 20 Juni 2010 [ket. 5]
5 20 Juni 2010 1 Februari 2013 3
(2010) 		[ket. 6]
6   Anis Matta
(l. 1968) 		1 Februari 2013 10 Agustus 2015
7   Muhammad Sohibul Iman
(l. 1965) 		10 Agustus 2015 5 Oktober 2020 4
(2015)
8   Ahmad Syaikhu
(l. 1966) 		5 Oktober 2020 Petahana 5
(2020)


Keterangan
  1. ^ Ditunjuk oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan Indonesia.
  2. ^ Terpilih sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
  3. ^ Sebagai penjabat presiden.
  4. ^ Ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia.
  5. ^ Sebagai penjabat presiden.
  6. ^ Mengundurkan diri setelah ditetapkan tersangka kasus korupsi.

Kepengurusan DPTP PKS

Berikut susunan DPTP PKS masa khidmat 2020–2025 hasil Musyawarah Nasional ke-V PKS:[47]

  • Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri: Sukamta, Ph.D.
  • Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan: H. Bukhori, M.A
  • Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah: Dr. Zulkieflimansyah
  • Ketua Bidang Pembinaan Kader: Drs. H. Muhammad Said, M.Hum
  • Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa: Syahrul Aidi Mazaat
  • Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi dan Kader: Rofik Hananto
  • Ketua Bidang Kepemudaan: dr. Gamal, M.Biomed
  • Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga: Dr. Kurniasih Mufidayati
  • Ketua Bidang Hubungan Masyarakat: Ahmad Mabruri Mei Akbari
  • Ketua Bidang Seni dan Budaya: Ecky Awal Mucharam
  • Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan: Drs. Al Muzzammil Yusuf, M.Si.
  • Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada: Ir. Sigit Sosiantomo
  • Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial: Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si
  • Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah: Dr. H. Ali Akhmadi, M.A
  • Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan: Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag, M.Si
  • Ketua Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup: Dr. H. Mardani, M.Eng
  • Ketua Bidang Ketenagakerjaan: M. Martri Agoeng
  • Ketua Bidang Tani dan Nelayan: Riyono, S.Kel
  • Ketua Bidang Kepanduan: H. Yoyok Switohandoyo, ST
  • Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut): H. Hendry Munief, MBA
  • Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel): Ir. H. Ahmad Junaidi Auly, MM
  • Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Banten, Jakarta dan Jawa Barat (Banjabar): drh. H. Achmad Ru'yat, M.Si
  • Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Jawa tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta (Jatijaya): Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M.
  • Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Balinusra): H. Johan Rosihan, ST
  • Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Kalimantan: H. Alifudin, S.E. , M.M.
  • Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sulawesi: H. Suryadarma, Lc
  • Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Indonesia Timur (Intim): Dr.H. Muhammad Kasuba, M.A

Kontroversi

PKS Watch

Pada tahun 2010, muncul sebuah situs blog bernama PKSWatch yang mengkritik kebijakan-kebijakan PKS dan menuai reaksi keras dari simpatisan PKS, yang kemudian mendorong terbentuknya blog PKSWatch Watch. Situs ini bukanlah situs resmi PKS. Namun belakangan situs ini tidak kembali muncul ke publik karena merasa adanya perbedaan pandangan dengan PKS.[48]

Forum Kader Peduli

Forum Kader Peduli, berdiri pada September 2008 dan berpusat di Masjid Al Hikmah Mampang Prapatan, tempat PKS pertama kali dideklarasikan. Tokoh penting yang jadi pentolan di forum ini antara lain Yusuf Supendi, salah satu deklarator Partai Keadilan. Namun di balik Yusuf, ada lagi tokoh yang lebih berpengaruh yakni Syamsul Balda, mantan wakil presiden Partai Keadilan. Forum ini ditujukan untuk "membeberkan" "borok" para petinggi PKS saat itu.[49]

Buku Ilusi Negara Islam

Pada 16 Mei 2009, sebuah buku bertajuk Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia diterbitkan oleh The Wahid Institute, Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, Maarif Institute, dan Libforall Foundation.[50] Peluncuran buku ini dihadiri oleh mantan presiden, Abdurrahman Wahid, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif dan tokoh Nahdlatul Ulama, Mustofa Bisri.

Buku ini menuai kontroversi baik di dalam maupun luar negeri[51] karena melukiskan PKS dan Hizbut Tahrir Indonesia[52] sebagal kelompok garis keras Islam transnasional. Dalam buku ini, PKS dilukiskan melakukan infiltrasi ke sekolah dan perguruan tinggi negeri dan berbagai institusi yang mencakup pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan Islam, antara lain Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.[53] Buku ini diklaim telah melanggar kode etik penelitian dan beberapa informasi yang sulit dipercaya, seperti dicantumkannya Gus Dur sebagai editor, padahal saat itu dia sedang mengalami gangguan penglihatan,[54] sampai gugatan tiga orang dosen IAIN Sunan Kalijaga karena merasa namanya dicatut sebagai tim peneliti.[55]

Keterbukaan

PKS menggelar musyawarah kerja nasional 2008 mereka di Hotel Inna Grand Beach, Sanur, Denpasar, Bali, pada 1 Februari 2008.[56] Sebagian elite partai mendeklarasikan PKS sebagai partai terbuka, yang berarti PKS akan menerima calon non-Muslim bertanding atas tiket partai tersebut.[57][58] Namun, pernyataan tersebut memicu konflik internal antara kalangan petinggi partai. Ketua Dewan Syariah Pusat, Surahman Hidayat menyatakan mendukung langkah tersebut.[59]

Keputusan ini ditentang habis-habisan oleh salah satu pendiri PK, Yusuf Supendi. Ia menuding Ketua Majelis Syura, Hilmi Aminuddin, dan sekretaris jenderal saat itu, Anis Matta (kemudian menjadi presiden) sebagai kalangan yang menginginkan PKS sebagai sebuah partai terbuka.[15][60]

Dalam Mukernas ke-2 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, pada 16 Juni 2010, dibahas pula kemungkinan non-Muslim duduk di kepengurusan partai.[61] Dengan adanya beberapa calon legislatif non-Muslim yang bertanding menggunakan tiket PKS untuk pemilihan umum legislatif Indonesia 2014 di daerah pemilihan Indonesia Timur, seperti Nusa Tenggara Timur[62] Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat.[63]

Kasus impor daging

Pada 30 Januari 2013, presiden PKS dan anggota DPR, Luthfi Hasan Ishaaq ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus impor daging sapi[64][65] di Kementerian Pertanian, di mana menterinya, Suswono, merupakan kader PKS.[66] Kasus ini turut menyeret Ahmad Fathanah, seorang teman dekat Luthfi yang awalnya diduga juga seorang kader PKS, tetapi kemudian segera dibantah[67] oleh Anis Matta, saat itu sekretaris jenderal dan kemudian naik ke posisi presiden partai. Bantahan ini diulangi lagi oleh Fathanah sendiri di hadapan pengadilan.[68] Luthfi menjadi politikus PKS pertama yang menjadi tersangka KPK.[69] dan kemudian menjadi terpidana.

Tuduhan Wahabi

Pada April 2013, Yenny Wahid, putri mantan presiden Abdurrahman Wahid, melarang kader partainya, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru, yang gagal lolos verifikasi KPU untuk pemilihan umum 2014, untuk bergabung dengan PKS atau PKB. Yenny menyatakan bahwa PKBIB mengusung visi ahlus sunnah wal jamaah, dan menyatakan bahwa kadernya tidak boleh bergabung ke partai yang tidak mengusung ideologi tersebut.[70] Menanggapi pernyataan tersebut, presiden Anis Matta juga menyatakan PKS mengusung ideologi ahlus sunnah,[71] dan ketua fraksi PKS di DPR, Hidayat Nur Wahid memprotes pernyataan tersebut.[72]

PKS sering mendapat tuduhan aliran Wahabi, sebuah gerakan pembaharuan Islam yang tidak mengenal sistem demokrasi dan kepartaian demokrasi. Isu ini dibantah langsung oleh presiden Anis Matta, yang mengklaim bahwa PKS tidak menganut aliran tertentu dan membuka pintu keanggotaan selebar-lebarnya bagi anggota-anggota ormas Islam lain.[73]

Munculnya GARBI

Menjelang Pemilu 2019, muncul sebuah Gerakan yang bernama Gerakan Arah Baru Indonesia atau biasa disingkat dengan GARBI. Mulanya, gerakan ini diinisiasi oleh mantan Presiden PKS Masa Khidmat 2013-2015, Anis Matta bersama Mahfuz Siddiq, Mahfuz Abdurrahman, alm. Taufik Ridlo, Fahri Hamzah, Jazuli Juwaini, dan Sukamta dengan mensosialisasikan Gerakan ini sebagai arah perjuangan politik PKS ke pimpinan Wilayah PKS pasca-Pemilu 2014. Namun, gerakan ini dituding sebagai "Pengkhianatan" bahkan upaya "Kudeta" PKS kepemimpinan Sohibul Iman pada 2015. Imbas dari gerakan itu, banyak kader dan pimpinan PKS yang diberhentikan akibat mengikuti diskusi-diskusi yang digelar oleh Garbi.[74] Pada 2016, Fahri Hamzah yang pada masa itu juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI dipecat oleh PKS yang membuat 'konflik' PKS dengan Garbi semakin memanas. Puncaknya, Pada 30 September 2018 terjadi pengunduran diri Massal Kader PKS di Bali. [75] Yang pada akhirnya mantan Kader PKS yang mundur secara massal ini menyatakan dan mendeklarasikan untuk bergabung dengan Garbi pada 6 Oktober [76] Kejadian ini juga diikuti mundurnya beberapa kader PKS yang merasa tidak setuju dengan PKS kepemimpinan Sohibul Iman. Tidak sampai disitu, banyak juga mantan Kader PKS yang lebih memilih bergabung dengan Garbi kendati tidak memiliki masalah apapun dengan PKS dibawah kepemimpinan Sohibul Iman. Akhirnya, pada 28 Oktober 2019 Partai Gelora Indonesia dideklarasikan sebagai buntut dari konflik PKS dengan Garbi

Kader terkenal

Ketua lembaga negara

Menteri pemerintahan

Kabinet Persatuan Nasional

Kabinet Indonesia Bersatu

Kabinet Indonesia Bersatu II

Kepala Daerah Provinsi

Referensi

  1. ^ Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Al
  2. ^ Hamayotsu, Kikue (September 2011). "The Political Rise of the Prosperous Justice Party in Post-Authoritarian Indonesia: Examining the Political Economy of Islamist Mobilization in a Muslim Democracy". Asian Survey. 51 (5): 971–992. doi:10.1525/as.2011.51.5.971. JSTOR 10.1525/as.2011.51.5.971. 
  3. ^ Yon Machmudi (November 2008). "Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS)". ANU Press. 
  4. ^ Mohamad Ramadan Habibi; Noor Naemah Abd Rahman; Kamaruzzaman Bustaman Ahmad. "PROSPEROUS JUSTICE PARTY (PKS) IN THE INDONESIAN MASS MEDIA". academia.edu. 
  5. ^ "Indonesia's Political Parties". Carniege. Diakses tanggal 5 November 2021. 
  6. ^ Alexander R. Arifianto; Leonard C. Sebastian; Syafiq Hasyim (29 October 2020). Rising Islamic Conservatism in Indonesia Islamic Groups and Identity Politics (dalam bahasa English). Taylor & Francis. hlm. 172–173. ISBN 9781000205367. Diakses tanggal 5 November 2021. 
  7. ^ a b Bestian Nainggolan dan Yohan Wahyu (editor). Kompaspedia: Partai Politik 1999-2019, Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
  8. ^ a b c d Litbang Kompas. 2009. Partai-partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program 2004-2009. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
  9. ^ "Majalah Gatra :: Artikel". arsip.gatra.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-01-30. Diakses tanggal 2019-04-09. 
  10. ^ "Majalah Gatra :: Artikel". arsip.gatra.com. Diakses tanggal 2019-04-09. 
  11. ^ Okezone. "Menatap Pilkada Serentak 2018, PKS Targetkan 60% Kemenangan : Okezone News". https://news.okezone.com/. Diakses tanggal 2019-04-09.  Hapus pranala luar di parameter |website= (bantuan)
  12. ^ Siregar, Liston P. (2018-06-28). "Pilkada Serentak 2018: PKS bahagia dan Golkar mengambil hikmah" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-04-09. 
  13. ^ "PKS's Policy Behaviour : Metamorfosa PKS dalam Kancah Politik Indonesia - Buku - PolGov". polgov.fisipol.ugm.ac.id. Diakses tanggal 2020-12-22. 
  14. ^ Luth, Thohir (1999). M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: Gema Insani. ISBN 978-979-561-551-4. 
  15. ^ a b c d e f g h i j k Muhtadi, Burhanuddin (2012). Dilema PKS: Suara dan Syariah. Jakarta, Indonesia: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). ISBN 9789799104380. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-10. Diakses tanggal 2013-06-15. 
  16. ^ a b c d Machmudi, Yon. 2008. Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS). Canberra: Australian National University Press. ISBN 978-1-921536-25-0
  17. ^ Dijk, C. van (Cornelis). Rebellion under the banner of Islam : the Darul Islam in Indonesia. The Hague: M. Nijhoff, 1981. ISBN 90-247-6172-7
  18. ^ Sejarah awal FSDK Diarsipkan 2014-05-31 di Wayback Machine. di situs resmi LDK Insani Universitas Diponegoro
  19. ^ Richard Kraince. "The Role of Islamic Student Groups in the Reformation Struggle: KAMMI[pranala nonaktif permanen]". Studia Islamika, vol. 7, no. 1, 2000
  20. ^ Ananta, Aris; Arifin, Evi Nurvidya & Suryadinata, Leo (2004), Indonesian Electoral Behaviour: A Statistical Perspective, Indonesia's Population Series, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, ISBN 978-981-230-224-3, diakses tanggal 2009-06-06. 
  21. ^ Zein, Fathurin (2004). NU politik: Analisis wacana media. Jakarta, Indonesia: PT LKiS Pelangi Aksara. hlm. 284. ISBN 9789793381466. 
  22. ^ [https://web.archive.org/web/20130706062600/http://www.gatra.com/pemilu-profile-partai/26525-partai-keadilan-sejahtera-pks.html Diarsipkan 2013-07-06 di Wayback Machine. Diarsipkan 2013-07-06 di Wayback Machine. Diarsipkan 2013-07-06 di Wayback Machine. Profil Partai Keadilan Sejahtera] di Gatra
  23. ^ Sissener, Tone (2004). The Republic of Indonesia: General and Presidential Elections, April – September 2004 (PDF). Norwegian Centre for Human Rights. ISBN 978-82-90851-80-9. Diakses tanggal 9 June 2009. [pranala nonaktif permanen]
  24. ^ Ananta, Aris; Arifin, Evi Nurvidya & Suryadinata, Leo (2005). Emerging Democracy in Indonesia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. ISBN 978-981-230-322-6. 
  25. ^ a b c Rahmat, Imdadun (2008). Ideologi politik PKS: dari masjid kampus ke gedung parlemen (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: LKiS Pelangi Aksara. ISBN 9789791283762. 
  26. ^ Wickham, Carrie Rosefsky. 2002. Mobilizing Islam: Religion, Activism and Political Change in Egypt. New York: Columbia University Press. ISBN 0-231-12573-9.
  27. ^ Damanik, Ali Said. Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia. Jakarta: Teraju.
  28. ^ Syarifah Nur Aida, "Kumpulkan Kader di Turki, PKS Incar Satu Kursi di Luar Negeri". Detik.com, 22 April 2013
  29. ^ Sadanand Dhume, Indonesian democracy’s enemy within, YaleGlobal.
  30. ^ Sopyani, Yayan, "Jubir PKS: Kita Hanya Punya Hubungan Hati dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir". Rakyat Merdeka Online, 4 Juli 2013
  31. ^ "PKS Bantah Terlibat Revolusi Mesir". Kompas, 6 Februari 2011
  32. ^ Indra Subagja, "PKS Berduka untuk Morsi, Desak Pemerintah RI Tekan Militer Mesir". Detik.com, 5 Juli 2013
  33. ^ Qaradhawi, DR. Yusuf (2001), Umat Islam Menyongsong Abad ke-21, Era Intermedia, Solo, ISBN 979-9183-56-1 pp. 92;
  34. ^ "Yusuf Supendi Sudah Dipecat dari PKS". rmol.co. Diakses tanggal 2018-02-13. [pranala nonaktif permanen]
  35. ^ "Pendiri Akui PKS Memang Ikhwanul Muslimin". Tempo, 10 Februari 2013
  36. ^ Febriana Firdaus. "PKS dan Ikhwanul Muslimin Ada Hubungan Cita-Cita ". Yahoo! Indonesia, 11 Februari 2013
  37. ^ Febriana Firdaus, "PKS Mirip Partai Keadilan di Turki dan Mesir". Tempo, 11 Februari 2013
  38. ^ "PKS Pelajari Kemenangan ala Partai Keadilan & Pembangunan Turki". Republika, 24 Februari 2012
  39. ^ Rachmadin Ismail, "Presiden PKS Kumpulkan Pengurus PKS Sedunia di Turki". Detik.com, 24 April 2013
  40. ^ "Tifatul: Sejak Berdiri, PKS Selalu Bantu Palestina". Detik.com, 19 November 2012
  41. ^ "Siang Ini, 150 Ribu PKS Demo Bela Palestina". VIVA.co.id, 20 Maret 2010
  42. ^ Ya'cob Biliocta. "PKS kecam Amerika yang tak dukung kemerdekaan Palestina". Merdeka.com, 30 November 2011
  43. ^ "Ikut Demo PKS, Sabam Sirait Kutuk Israel". Okezone, 20 Maret 2010
  44. ^ "Sumbang Palestina, PKS Lelang Hiasan Meja". Kompas, 25 November 2012
  45. ^ "PKS Madiun Galang Dana untuk Palestina". Tempo, 23 November 2012
  46. ^ Tifatul Sembiring. Diarsipkan 2014-11-06 di Wayback Machine. Diakses dari situs tokohtokoh pada 6 November 2014
  47. ^ https://pks.id/content/susunan-dewan-pimpinan-tingkat-pusat-partai-keadilan-sejahtera
  48. ^ "Blog yang Bikin Warga PKS 'Murka' Akhirnya Ditutup". Eramuslim, 21 Juni 2010
  49. ^ "Puncak Kemarahan Faksi Keadilan Pada Kesejahteraan". Detik.com, 24 Maret 2011
  50. ^ "Buku Ilusi Negara Islam Diluncurkan". Republika, 17 Mei 2009
  51. ^ "Mahasiswa Mesir Kritik Total Buku Ilusi Negara Islam". Eramuslim, 29 Juni 2009
  52. ^ Indra Subagja. "Hizbut Tahrir: Buku Ilusi Negara Islam Tak Toleran". Detik.com, 22 Mei 2009
  53. ^ Indra Subagja. "'Ilusi Negara Islam', Respons NU & Muhammadiyah Atas PKS & Hizbut Tahrir". Detik.com, 22 Mei 2009
  54. ^ Saiful Khaliq S. "Ethical Research Misconduct dalam ‘Ilusi Negara Islam’". Eramuslim, 20 Juni 2009
  55. ^ Indra Subagja. "Dicatut, Dosen UIN Yogyakarta Gugat 'Ilusi Negara Islam'". Detik.com, 27 Mei 2009
  56. ^ Arifin Asyhdad. "Tak Ada Gema Takbir di Pembukaan Mukernas PKS". Detik.com, 2 Februari 2008
  57. ^ Elvan Dany Sutrisno. "Yusuf Supendi dan Simpul Perpecahan PKS". Detik.com, 18 Maret 2011
  58. ^ "PKS Nyatakan Terbuka Menerima Kader Non-Muslim". Republika, 20 Juni 2010
  59. ^ "'PKS Terbuka Bukan Ikut-ikutan'"[pranala nonaktif permanen]. Diarsipkan dari Republika, 1 Februari 2008,
  60. ^ "Pendiri PKS Serang Anis Matta". Padang Ekspres, 4 Februari 2013
  61. ^ Andri Haryanto. "Munas II PKS Bahas Kemungkinan Non Muslim Jadi Pengurus Partai". Detik.com, 16 Juni 2010
  62. ^ Mohamad Taufik. "PKS NTT daftarkan 20 Caleg non-muslim". Merdeka.com, 22 April 2013
  63. ^ "Ada Pendeta Jadi Caleg PKS". Republika, 22 April 2013
  64. ^ "Jadi Tersangka, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq Dijemput KPK" (html). Diakses tanggal 31 Januari 2012. 
  65. ^ Moksa Hutasoit, "Kronologi Kasus Suap Daging Sapi Impor Terkait Anggota DPR Luthfi Hasan". Detik.com, 30 Januari 2013
  66. ^ "Menteri Suswono Bisa Terseret Kasus Daging Impor?". Tempo, 1 Februari 2013
  67. ^ Febriana Firdaus, "Anis: Fathanah Bukan Kader PKS, tetapi Sahabat Luthfi". Tempo, 13 Mei 2013
  68. ^ Fajar Pratama, "Fathanah: Saya Calo, Saya Bukan Kader PKS, Saya Sahabat Luthfi". Detik.com, 17 Mei 2013
  69. ^ Ahmad Toriq, "Luthfi Hasan, Politikus PKS Pertama yang Jadi Tersangka KPK". Detik.com, 30 Januari 2013
  70. ^ Nur Khafifah, "Tetap di PKBIB, Yenny Larang Kader Merapat ke PKB dan PKS". Detik.com, 16 April 2013
  71. ^ "Tanggapi Yenny, Anis: PKS Juga Ahlu Sunnah". Republika, 17 April 2013
  72. ^ Syahrul Ansari, "PKS Protes Pernyataan Yenny Wahid". VIVA.co.id, 16 April 2013
  73. ^ Abdul Aziz, "PKS bantah beraliran Wahabi". Antara, 4 Juni 2013
  74. ^ Hantoro, Juli (2018-10-17). "Diinisiasi Anis Matta, Begini Profil Ormas Garbi". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-04-28. 
  75. ^ Haq, Aditya Mardiastuti, Muhammad Fida Ul. "Geger Kader PKS di Bali Mundur Massal". detiknews. Diakses tanggal 2021-04-28. 
  76. ^ Liputan6.com (2018-10-08). "Aksi Eks Kader PKS Bali Usai Mundur Massal". liputan6.com. Diakses tanggal 2021-04-28. 

Lihat pula

Pranala luar

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Partai_Keadilan_Sejahtera&oldid=20338556"