Daftar presiden Indonesia

Presiden Republik Indonesia adalah seorang kepala negara dan juga kepala pemerintahan di Republik Indonesia. Presiden juga memimpin bagian eksekutif pada pemerintahan Indonesia dan menjadi komando tertinggi pada Tentara Nasional Indonesia. Sejak tahun 2004, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 5 tahun untuk setiap periode. Setelah 2 kali terpilih oleh rakyat, seorang presiden tidak diizinkan untuk melakukan pencalonan diri lagi.

Sistem kepresidenan dirumuskan dalam UUD 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang dibentuk di masa pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan "Usaha persiapan kemerdekaan Indonesia".^[1] Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang dibentuk untuk menggantikan BPUPKI, menunjuk Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama dan dengan demikian mengesahkan terbentuknya lembaga kepresidenan Indonesia.

Daftar

Sejak tanggal 18 Agustus 1945 hingga saat ini, terdapat tujuh orang yang telah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

No. urut	Presiden			Partai politik	Masa jabatan		Wakil Presiden		Periode
No. urut	Nama		Potret	Partai politik	Awal	Akhir	Wakil Presiden		Periode
1		Soekarno (1901–1970)		Nonpartisan	18 Agustus 1945^[a]	18 Mei 1963^[a]		Mohammad Hatta(Hingga 1 Desember 1956)	I (1945)
					18 Agustus 1945^[a]	18 Mei 1963^[a]	Lowong		I (1945)
					18 Mei 1963	12 Maret 1967			II (1963)
-		Soeharto (1921–2008)		Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	12 Maret 1967^[b]	27 Maret 1968^[b]			II (1963)
2				Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	27 Maret 1968	27 Maret 1973			III (1968)
				Partai Golongan Karya	23 Maret 1973	23 Maret 1978		Hamengkubuwana IX	IV (1973)
					23 Maret 1978	11 Maret 1983		Adam Malik	V (1978)
					11 Maret 1983	11 Maret 1988		Umar Wirahadikusumah	VI (1983)
					11 Maret 1988	11 Maret 1993		Soedharmono	VII (1988)
					11 Maret 1993	11 Maret 1998		Try Sutrisno	VIII (1993)
					11 Maret 1998	21 Mei 1998		B. J. Habibie	IX (1998)
3		Bacharuddin Jusuf Habibie (1936–2019)		Partai Golongan Karya	21 Mei 1998	20 Oktober 1999	Lowong		IX (1998)
4		Abdurrahman Wahid (1940–2009)		Partai Kebangkitan Bangsa	20 Oktober 1999	23 Juli 2001	Lowong		X (1999)
4		Abdurrahman Wahid (1940–2009)		Partai Kebangkitan Bangsa	20 Oktober 1999	23 Juli 2001		Megawati Soekarnoputri(Sejak 21 Oktober 1999)
5		Megawati Soekarnoputri (1947–)		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23 Juli 2001	20 Oktober 2001	Lowong
5		Megawati Soekarnoputri (1947–)		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23 Juli 2001	20 Oktober 2001		Hamzah Haz(Sejak 26 Juli 2001)
6		Susilo Bambang Yudhoyono (1949–)		Partai Demokrat	20 Oktober 2004	20 Oktober 2009		Jusuf Kalla	XI (2004)
6		Susilo Bambang Yudhoyono (1949–)		Partai Demokrat	20 Oktober 2009	20 Oktober 2014		Boediono	XII (2009)
7		Joko Widodo (1961–)		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	20 Oktober 2014	20 Oktober 2019		Jusuf Kalla	XIII (2014)
7		Joko Widodo (1961–)		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	20 Oktober 2019	Petahana		Ma'ruf Amin	XIV (2019)

Legenda

Nonpartisan

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)

Partai Golongan Karya (Golkar)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Demokrat

Pemerintahan pada era Revolusi Nasional

Periode jabatan Soekarno pada era Revolusi Nasional Indonesia sebenarnya tidak benar-benar dijalankan secara penuh. Terdapat masa-masa yang membuat Soekarno memberikan mandat pemerintahan sementara kepada orang lain. Salah satunya ialah ketika Pemerintahan Darurat Republik Indonesia sebagai pemerintahan dalam pengasingan dibentuk setelah pemerintah resmi Indonesia ditawan dalam operasi Agresi Militer Belanda II. Sedangkan momen lainnya ialah ketika Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS). Selengkapnya lihat daftar di bawah ini.

No. urut	Presiden			Partai politik	Masa jabatan		Wakil Presiden		Periode
No. urut	Nama		Potret	Partai politik	Awal	Akhir	Wakil Presiden		Periode
1		Soekarno		Nonpartisan	18 Agustus 1945	13 Juli 1949		Mohammad Hatta	I (1945)
		Soekarno (Tawanan agresi)		Nonpartisan	19 Desember 1948	14 Juli 1949	Lowong
		Syafruddin Prawiranegara (Ketua PDRI)^[c]		Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia	19 Desember 1948	14 Juli 1949	Lowong
		Soekarno		Nonpartisan	13 Juli 1949	27 Desember 1949		Mohammad Hatta
		Soekarno (Presiden RIS)^[d]		Nonpartisan	27 Desember 1949	15 Agustus 1950	Lowong
		Assaat (Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI)^[d]		Nonpartisan	27 Desember 1949	15 Agustus 1950	Lowong

Legenda

Nonpartisan

Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)

Lihat pula

Catatan

^ ^a ^b Periode jabatan Soekarno tidak benar-benar dijalankan secara penuh. Terdapat masa-masa yang membuat Soekarno melepaskan sementara jabatanya. Selengkapnya lihat di bagian Pemerintahan pada era Revolusi Nasional.
^ ^a ^b Pada awalnya, Soeharto hanya ditetapkan sebagai "Penjabat Presiden" melalui Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang "Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno", yang diundangkan pada tanggal 12 Maret 1967 tetapi berlaku surut sejak 22 Februari 1967. Soeharto akhirnya ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia resmi pada tanggal 27 Maret 1968.
^ PDRI dibentuk setelah ibu kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda akibat agresi militer. Pembentukan PDRI sendiri sebenarnya memang diamanatkan dalam telegram yang dikirimkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta kepada Syafruddin, walaupun telegram itu tidak pernah sampai ke tangannya.
^ ^a ^b Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) di mana Republik Indonesia merupakan salah satu negara bagiannya. Karena Soekarno dan Hatta diangkat menjadi Presiden dan Perdana Menteri RIS, maka Assaat diangkat sebagai "Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia". Jabatan ini berakhir ketika RIS kembali ke bentuk negara kesatuan (Republik Indonesia).

Referensi

Abdulgani-Knapp, Retnowati (2007), Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia's Second President, Singapore: Marshall Cavendish, ISBN 981-261-340-4, OCLC 155758606 .
Cribb, Robert; Kahin, Audrey (2004), Historical Dictionary of Indonesia (edisi ke-2nd), Lanham, Maryland: Scarecrow Press, ISBN 0-8108-4935-6, OCLC 53793487 .
Hughes, John (2002), The End of Sukarno: A Coup That Misfired: A Purge That Ran Wild (edisi ke-3rd), Singapore: Archipelago Press, ISBN 981-4068-65-9, OCLC 52567484 .
McIntyre, Angus (2005), The Indonesian Presidency: The Shift from Personal Toward Constitutional Rule (edisi ke-3rd), Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, ISBN 0-7425-3827-3, OCLC 59137499 .
Suryadinata, Leo (2005), "Indonesia: The Year of a Democratic Election", Southeast Asian Affairs, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005: 133–149, doi:10.1355/SEAA-05H, ISSN 0377-5437 .
Vickers, Adrian (2005), A History of Modern Indonesia: An Enduring Rivalry, Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 0-521-83493-7, OCLC 60794234 .

Bacaan lanjutan

UUD 1945
UUDS 1950
Ketetapan MPRS dan MPR
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1949
Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950
Setneg (1997) 30 Tahun Indonesia Merdeka. Edisi 3. Jakarta: Setneg
Setneg (1997) 40 Tahun Indonesia Merdeka. Edisi 2. Jakarta: Setneg
Setneg (1997) 50 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta: Setneg

Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi Presiden Republik Indonesia

^ Kusuma, A.B.; Elson, R.E. (2011), "A note on the sources for the 1945 constitutional debates in Indonesia" (PDF), Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 167 (2–3): 196–209, doi:10.1163/22134379-90003589, ISSN 0006-2294

[:1-2] Periode jabatan Soekarno tidak benar-benar dijalankan secara penuh. Terdapat masa-masa yang membuat Soekarno melepaskan sementara jabatanya. Selengkapnya lihat di bagian Pemerintahan pada era Revolusi Nasional.

[:0-3] Pada awalnya, Soeharto hanya ditetapkan sebagai "Penjabat Presiden" melalui Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang "Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno", yang diundangkan pada tanggal 12 Maret 1967 tetapi berlaku surut sejak 22 Februari 1967. Soeharto akhirnya ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia resmi pada tanggal 27 Maret 1968.

[4] PDRI dibentuk setelah ibu kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda akibat agresi militer. Pembentukan PDRI sendiri sebenarnya memang diamanatkan dalam telegram yang dikirimkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta kepada Syafruddin, walaupun telegram itu tidak pernah sampai ke tangannya.

[RIS-5] Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) di mana Republik Indonesia merupakan salah satu negara bagiannya. Karena Soekarno dan Hatta diangkat menjadi Presiden dan Perdana Menteri RIS, maka Assaat diangkat sebagai "Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia". Jabatan ini berakhir ketika RIS kembali ke bentuk negara kesatuan (Republik Indonesia).

[1] Kusuma, A.B.; Elson, R.E. (2011), "A note on the sources for the 1945 constitutional debates in Indonesia" (PDF), Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 167 (2–3): 196–209, doi:10.1163/22134379-90003589, ISSN 0006-2294

[1]

[a]

[b]

[c]

[d]