Prefektur di Jepang

subdivisi tingkat satu di Jepang
(Dialihkan dari Prefektur Jepang)

Jepang terbagi atas 47 prefektur (都道府県, Todōfuken), yang merupakan wilayah administrasi dan yurisdiksi tingkat satu (setara dengan provinsi di Indonesia). Terdiri atas 43 prefektur (, ken), dua prefektur perkotaan (, fu, Osaka dan Kyoto), satu "sirkuit" atau "daerah" (, , Hokkaido) dan satu "metropolitan" (, to, Tokyo). Meiji melalui administrasi Fuhanken sanchisei menciptakan sistem prefektur (-fu untuk perkotaan dan -ken untuk pedesaan) pada tahun 1868 untuk menggantikan sistem administrasi sebelumnya (bugyō, daikan, dll.) yang berlaku di bagian-bagian negara yang sebelumnya dikendalikan langsung oleh shogun dan beberapa wilayah pemberontak/loyalis shogun yang tidak tunduk kepada pemerintah baru seperti Aizu/Wakamatsu. Pada tahun 1871, seluruh domain feodal (han) yang tersisa diubah statusnya menjadi prefektur, sehingga seluruh negara tercakup oleh prefektur. Melalui serangkaian gelombang konsolidasi teritorial, terciptalah 47 prefektur yang masih berdiri hingga sekarang. Dalam beberapa kasus, luas prefektur modern setara dengan luas provinsi Jepang era ritsuryō.[1]

Prefektur
都道府県
Todōfuken
KategoriNegara Kesatuan
LetakJepang
Jumlah wilayah47
Penduduk560.517 (Tottori) – 13.843.403 (Tōkyō)
Luas1.861,7 km2 (718,8 sq mi) (Kagawa) – 83.453,6 km2 (32.221,6 sq mi) (Hokkaido)
PemerintahanPemerintah Prefektur, Pemerintah Pusat
Pembagian administratifSubprefektur

Setiap prefektur dikepalai oleh seorang gubernur (知事, chiji) yang dipilih melalui pemilu. Peraturan Prefektur dan Anggaran Pendapatan Belanja Prefektur diatur oleh majelis prefektur (議会, gikai) di mana anggotanya dipilih melalui pemilu legislatif yang diadakan setiap empat tahun sekali.

Di bawah seperangkat undang-undang tentang pemerintahan daerah 1888–1890[2] hingga 1920-an, setiap prefektur (kala itu baru ada 3 -fu dan 42 -ken; Hokkai-dō dan Okinawa-ken tunduk pada UU yang berbeda hingga abad ke-20) dibagi atas kota (, shi) dan distrik (, gun) dan setiap distrik dibagi lagi atas kota kecil (, chō/machi) dan kecamatan (, son/mura). Hokkaido memiliki 14 subprefektur yang bertindak sebagai kantor cabang (総合振興局, sōgō-shinkō-kyoku) dan kantor perwakilan (振興局, shinkō-kyoku) prefektur. Beberapa prefektur lain juga memiliki kantor cabang yang menjalankan fungsi administrasi prefektur di luar ibukota. Tokyo, ibu kota Jepang, adalah hasil penggabungan antara kota Tokyo dan prefektur Tokyo di masa lalu, yang hingga hari ini masih berstatus sebagai kota metropolitan sekaligus prefektur.

Latar belakang sunting

Penggunaan kata "prefektur" untuk memberi label wilayah-wilayah Jepang ini berasal dari penggunaan "prefeitura" oleh para penjelajah dan pedagang Portugis abad ke-16 untuk menggambarkan perdikan yang mereka temui di sana. Namun, arti aslinya dalam bahasa Portugis lebih dekat dengan "kota" daripada "provinsi".

Setiap perdikan (fief) dipimpin oleh daimyo (tuan tanah) dan keluarganya. Meskipun perdikan telah lama dibongkar, digabungkan, dan diorganisasi ulang beberapa kali, dan telah diberikan tata kelola dan pengawasan legislatif, terjemahan kasarnya macet.

Pemerintah Meiji menciptakan sistem yang digunakan hingga saat ini pada bulan Juli 1871 dengan menghapus sistem han dan menciptakan sistem prefektur (廃藩置県, haihan-chiken). Pada awalnya ada lebih dari 300 prefektur yang sebagian besar merupakan bekas wilayah han. Jumlah ini berkurang menjadi 72 di akhir tahun 1871, hingga menjadi 47 pada tahun 1888. Undang-undang Otonomi Daerah tahun 1947 memberikan lebih banyak kekuatan politik untuk prefektur sehingga setiap prefektur dapat leluasa mengadakan pemilu gubernur dan parlemen prefektur.

Pada tahun 2003, Perdana Menteri Junichiro Koizumi mengusulkan agar pemerintah mengkonsolidasikan prefektur saat ini menjadi sekitar 10 wilayah bagian. Rencana tersebut menyerukan agar setiap daerah memiliki otonomi yang lebih besar dari prefektur yang ada. Proses ini akan mengurangi jumlah wilayah administrasi subprefektur dan memangkas biaya administrasi.[3] Pemerintah Jepang juga mempertimbangkan rencana untuk menggabungkan beberapa kelompok prefektur, menciptakan sistem pembagian administrasi sub-nasional yang terdiri dari 9 hingga 13 wilayah bagian, dan memberikan wilayah-wilayah ini lebih banyak otonomi lokal daripada yang sekarang dinikmati oleh prefektur.[4] Hingga Agustus 2012, belum ada reorganisasi yang dijadwalkan.

Kekuatan sunting

Jepang adalah negara kesatuan. Pemerintah pusat mewakilkan banyak fungsi (seperti pendidikan dan kepolisian) ke prefektur dan kota, tetapi tetap memiliki hak penuh untuk mengendalikannya. Meskipun pengeluaran pemerintah daerah menyumbang 70 persen dari pengeluaran pemerintah secara keseluruhan, pemerintah pusat mengendalikan anggaran daerah, tarif pajak, dan pinjaman.[5]

Jenis prefektur sunting

Secara historis, selama periode Edo, keshogunan Tokugawa mendirikan zona kekuasaan bugyō (奉行支配地) di sekitar sembilan kota terbesar di Jepang, dan 302 zona kotapraja (郡代支配地) di tempat lain. Ketika pemerintah Meiji mulai membuat sistem prefektur pada tahun 1868, sembilan zona yang dikuasai bugyō diubah menjadi fu (), sedangkan zona kotapraja dan zona selain fu diubah menjadi ken (). Kemudian, pada tahun 1871, pemerintah menetapkan Tokyo, Osaka, dan Kyoto sebagai fu, dan menurunkan fu lainnya ke status ken. Pada tahun 1943, Tokyo diubah menjadi to, jenis prefektur semu baru.

Terlepas dari perbedaan terminologi, ada sedikit perbedaan fungsional antara keempat jenis pemerintah daerah. Pemerintah daerah terkadang secara kolektif disebut sebagai to-dō-fu-ken (都道府県) dalam bahasa Jepang, yang merupakan kombinasi sederhana dari empat karakter.

Fu sunting

Prefektur Osaka dan Kyoto disebut sebagai fu (). Karakter Kanji ini merujuk pada zona perkotaan inti dari kepentingan nasional. Sebelum Perang Dunia II, undang-undang yang berbeda berlaku untuk fu dan ken, tetapi perbedaan ini dihapuskan setelah perang, dan dua jenis prefektur sekarang secara fungsional sama.

Ken sunting

Empat puluh tiga dari 47 prefektur disebut sebagai ken (). Karakter Kanji ini berarti provinsi dan biasa digunakan untuk merujuk pada kabupaten di Cina, Taiwan, Indonesia, dan Vietnam.

sunting

Hokkaido disebut sebagai () atau sirkuit. Istilah ini awalnya digunakan untuk merujuk ke wilayah Jepang yang terdiri dari beberapa provinsi (mis. Wilayah pantai timur Tōkaidō, dan wilayah pantai barat Saikaido). Karakter ini secara historis pernah dipakai di Cina. (Di Korea, penggunaan historis ini masih digunakan sampai sekarang dan dipakai selama periode pemerintahan Jepang).

Hokkaido, satu-satunya yang tersisa hari ini, bukan salah satu dari tujuh yang asli (dikenal sebagai Ezo pada era pra-modern). Nama saat ini diyakini berasal dari Matsuura Takeshiro, seorang penjelajah Jepang awal dari pulau itu. Karena Hokkaido tidak cocok dengan klasifikasi yang ada, sebuah baru dibuat untuk menutupinya.

Pemerintah Meiji awalnya mengklasifikasikan Hokkaido sebagai "Lingkungan Permukiman" (開拓使, kaitakushi), dan kemudian membagi pulau itu menjadi tiga prefektur (Sapporo, Hakodate, dan Nemuro). Ketiganya dikonsolidasikan ke dalam satu Kegubernuran Hokkaido (北海道庁, Hokkaido-chō) pada tahun 1886, di tingkat prefektur tetapi lebih teratur di sepanjang garis wilayah. Pada tahun 1947, kegubernuran dibubarkan, dan Hokkaido menjadi prefektur seutuhnya. Akhiran -ken tidak pernah ditambahkan ke dalam namanya, sehingga akhiran -dō dianggap sama artinya dengan "prefektur".

Ketika Hokkaido didirikan, transportasi di pulau itu masih terbelakang, sehingga prefektur terbagi menjadi beberapa "subprefektur" (支庁, shichō) yang dapat memenuhi tugas administrasi dari pemerintah prefektur dan menjaga kontrol ketat atas pulau yang sedang berkembang. Subprefektur ini masih ada sampai sekarang, walaupun mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih sedikit daripada yang mereka miliki sebelum dan selama Perang Dunia II. Mereka sekarang ada terutama untuk menangani dokumen dan fungsi birokrasi lainnya.

"Prefektur Hokkaido" secara teknis adalah istilah yang berlebihan karena itu sendiri menunjukkan prefektur, meskipun kadang-kadang digunakan untuk membedakan pemerintah dari pulau itu sendiri. Pemerintah prefektur menyebut dirinya "Pemerintah Hokkaido" daripada "Pemerintah Prefektur Hokkaido".

To sunting

Tokyo disebut sebagai to (), sering kali diterjemahkan sebagai "metropolitan." Pemerintah Jepang menerjemahkan Tōkyō-to sebagai "Metropolitan Tokyo" di hampir setiap keadaan dan pemerintahnya secara resmi disebut "Pemerintah Metropolitan Tokyo".

Mengikuti kapitulasi Keshogunan Edo pada tahun 1868, Tōkyō-fu (sebuah prefektur perkotaan seperti Kyoto dan Osaka) didirikan dan mencakup daerah bekas kota Edo di bawah Fuhanken sanchisei. Setelah penghapusan sistem han dalam gelombang pertama penggabungan prefektur pada tahun 1871/1872, beberapa daerah di sekitarnya (bagian dari prefektur Urawa, Kosuge, Shinagawa dan Hikone) digabungkan ke Tokyo, dan di bawah sistem "distrik besar dan distrik kecil" (daiku-shōku), Tokyo dibagi lagi menjadi sebelas distrik besar yang dibagi lagi menjadi 103 distrik kecil, enam dari distrik besar (97 distrik kecil) meliputi daerah bekas kota Edo.[6] Ketika distrik ritsuryō kuno diaktifkan kembali sebagai unit administratif pada tahun 1878, Tokyo dibagi lagi menjadi 15 distrik [kota] (-ku) dan enam distrik [pedesaan] (-gun; sembilan setelah transfer Tama dari Kanagawa pada 1893, delapan setelah penggabungan Tama Timur dan Toshima Selatan ke Toyotama pada 1896). Seperti halnya di daerah lain, distrik-distrik kemudian dibagi lagi menjadi unit kota / kota kecil (-chō / -machi) dan unit desa / kecamatan (-mura / -son). Daerah yang belum tergabung dalam kelompok pulau Izu (sebelumnya bagian dari Shizuoka) dan Ogasawara (sebelumnya secara langsung dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri) juga menjadi bagian dari Tokyo pada abad ke-19. Ketika sistem kota dan distrik yang menaungi kota kecil dan kecamatan diperkenalkan oleh UU Pemerintah Daerah buatan Yamagata-Mosse dan penggabungan Meiji Raya 1889 semakin bertambah, 15 -ku menjadi distrik kota (selanjutnya disebut DK) Kota Tokyo, satu-satunya kota mandiri milik Tokyo (-shi), enam distrik pedesaan Tokyo dikonsolidasikan di 85 kota dan desa.[7] Pada tahun 1893, ketiga distrik Tama dan 91 kota serta desa mereka menjadi bagian dari Tokyo. Karena pinggiran kota Tokyo tumbuh pesat pada awal abad ke-20, banyak kota dan desa di Tokyo digabungkan atau dipromosikan selama bertahun-tahun. Pada tahun 1932, lima distrik lengkap dengan 82 kota dan desa mereka digabungkan ke Kota Tokyo dan dibagi dalam 20 DK baru. Juga, pada tahun 1940, ada dua kota lagi di Tokyo: Kota Hachiōji dan Kota Tachikawa.

Pada tahun 1943, Kota Tokyo dihapuskan, Tōkyō-fu menjadi Tōkyō-to, dan ke-35 DK Tokyo tidak mengalami perubahan. Otoritas submunisipal seharusnya bertanggung jawab kepada munisipal di atasnya. Namun karena munisipal (Kota Tokyo) telah dihapus, otomatis mereka bertanggung jawab langsung terhadap prefektur (dengan kata lain, otoritas "Metropolitan"). Tujuan reorganisasi adalah untuk mengkonsolidasikan administrasi daerah di sekitar ibukota dengan menghilangkan tingkat otoritas tambahan di Tokyo. Juga, gubernur tidak lagi dipanggil chiji, melainkan chōkan (~"kepala [biasanya: dari lembaga pemerintah pusat]") seperti di Hokkaidō). Pemerintah pusat ingin memiliki kendali lebih besar atas semua pemerintah daerah karena posisi Jepang yang memburuk dalam Perang Dunia II – misalnya, semua walikota di negara itu diangkat menjadi seperti pada era Meiji – dan terutama di Tokyo, karena kemungkinan darurat di kota metropolitan.

Setelah perang, Jepang terpaksa mendesentralisasi Tokyo lagi, mengikuti istilah umum demokratisasi yang diuraikan dalam Deklarasi Potsdam. Banyak karakteristik khusus pemerintah Tokyo menghilang selama masa ini, dan DK-DK itu mengambil status kota yang semakin meningkat dalam beberapa dasawarsa setelah penyerahan diri. Secara administratif, distrik kota khusus (selanjutnya disebut DKK) hari ini hampir tidak dapat dibedakan dari kota lain.

Reformasi pascaperang juga mengubah peta Tokyo secara signifikan: Pada tahun 1947, 35 distrik kota ditata ulang menjadi 23 distrik kota khusus, karena banyak warganya yang meninggal selama perang, meninggalkan kota, atau ditransmigrasikan dan tidak kembali.[butuh rujukan] Dalam reformasi pendudukan, distrik kota khusus, masing-masing dengan majelis terpilih (kugikai) dan walikota (kuchō) mereka sendiri, dimaksudkan agar setara dengan kota-kota lain bahkan jika beberapa pembatasan masih diterapkan. (Sebagai contoh, selama pendudukan ada sebuah badan kepolisian kota khusus untuk 23 DKK / bekas Kota Tokyo, namun komisi keselamatan publik DKK tidak disebutkan oleh pemerintah DKK, tetapi oleh pemerintah seluruh "Metropolis". Pada tahun 1954, pasukan polisi kota independen dihapuskan secara umum di seluruh negeri, dan polisi Prefektur / "Metropolitan" Tokyo lagi-lagi bertanggung jawab atas seluruh prefektur / "Metropolis" dan seperti semua pasukan polisi prefektur yang dikendalikan oleh komisi keselamatan publik prefektur / "Metropolitan" yang anggotanya ditunjuk oleh gubernur dan majelis prefektur / "Metropolitan"). Tetapi, sebagai bagian dari "jalan memutar" pada 1950-an beberapa dari hak-hak baru ini dihapus, langkah yang paling jelas adalah penolakan walikota yang dipilih secara langsung. Beberapa pembatasan ini dihapus lagi selama beberapa dekade. Tetapi baru pada tahun 2000 DKK diakui sepenuhnya sebagai entitas tingkat kota.

Terpisah dari langkah-langkah ini, karena pertumbuhan kota Tokyo kembali meningkat selama keajaiban ekonomi pascaperang dan sebagian besar bagian pulau utama Tokyo "Metropolis" menjadi bagian inti dari wilayah metropolitan Tokyo, banyak kota lain di Tokyo telah mentransfer beberapa dari otoritas mereka kepada pemerintah Metropolitan. Misalnya, Departemen Pemadam Kebakaran Tokyo yang hanya bertanggung jawab atas 23 DKK hingga tahun 1960 sampai sekarang telah mengambil alih departemen pemadam kebakaran kota di hampir semua Tokyo. Struktur pemerintahan bersama untuk seluruh area metropolitan Tokyo (dan tidak hanya pinggiran barat dari DKK yang merupakan bagian dari prefektur Tokyo / "Metropolis ") sebagaimana dianjurkan oleh beberapa politisi seperti mantan gubernur Kanagawa Shigefumi Matsuzawa[8] belum didirikan (lihat juga Dōshūsei). Forum kerja sama lintas-prefektur yang ada antara pemerintah daerah di daerah metropolitan Tokyo adalah asosiasi gubernur regional Kantō (Kantō chihō chijikai)[9][10] dan "Pertemuan Shutoken" (secara formal "konferensi kepala eksekutif sembilan prefektur dan kota", 9 to-ken-shi shunō kaigi).[11] Tapi, ini bukan entitas publik lokal di bawah undang-undang otonomi daerah dan fungsi pemerintah nasional atau lokal tidak dapat secara langsung dialihkan kepada mereka, tidak seperti "Asosiasi Pemerintah Kansai" (Kansai kōiki-rengō)[12] yang telah didirikan oleh beberapa pemerintah prefektur di wilayah Kansai.

Ada beberapa perbedaan dalam terminologi antara Tokyo dan prefektur lainnya: departemen polisi dan pemadam kebakaran lebih sering dipanggil chō () ketimbang honbu (本部). Tetapi satu-satunya perbedaan fungsional antara Tōkyō-to dan prefektur lainnya adalah bahwa Tokyo mengelola distrik kota dan juga kota. Saat ini, karena distrik kota khusus memiliki tingkat kemandirian yang hampir sama dengan kota-kota Jepang, perbedaan administrasi antara Tokyo dan prefektur lainnya cukup kecil.

Di Osaka, beberapa politisi terkemuka yang dipimpin oleh Tōru Hashimoto, Wali Kota Osaka saat itu dan mantan gubernur Prefektur Osaka, mengusulkan rencana Kota Metropolitan Osaka, di mana Kota Osaka dan mungkin kota-kota tetangga lainnya, akan digantikan oleh distrik kota khusus yang mirip dengan Tokyo. Rencana itu kalah tipis dalam sebuah referendum pada tahun 2015.

Daftar prefektur sunting

 HokkaidōAomoriAkitaIwateYamagataMiyagiNiigataFukushimaIbarakiTochigiChibaGunmaSaitamaTōkyōKanagawaTōkyōKanagawaOkinawaYamanashiShizuokaNaganoToyamaGifuAichiIshikawaFukuiShigaMieKyōtoŌsakaNaraŌsakaWakayamaHyōgoTottoriOkayamaShimaneHiroshimaYamaguchiKagawaTokushimaKōchiEhimeFukuokaŌitaMiyazakiSagaNagasakiKumamotoKagoshima

Ada beberapa cara untuk mengelompokkan dan mengurutkan prefektur-prefektur ini.

Dengan ISO Jepang sunting

Prefektur di Jepang sering dikelompokkan menjadi delapan wilayah (Chihō). Wilayah-wilayah tersebut tidak ditentukan secara hukum, tidak memiliki pejabat terpilih, dan juga tidak berbadan hukum. Pengelompokkan prefektur berdasarkan wilayah geografis disusun secara tradisional.[1] Pengelompokkan tersebut tersirat dalam kode ISO Jepang.[13] Dari utara ke selatan (penomoran dengan urutan ISO 3166-2:JP), pengelompokkan prefektur dan wilayah di Jepang sebagai berikut:

Hokkaidō Tōhoku Kantō Chūbu Kansai Chūgoku Shikoku Kyūshū

1. Hokkaidō

2. Aomori
3. Iwate
4. Miyagi
5. Akita
6. Yamagata
7. Fukushima

8. Ibaraki
9. Tochigi
10. Gunma
11. Saitama
12. Chiba
13. Tōkyō
14. Kanagawa

15. Niigata
16. Toyama
17. Ishikawa
18. Fukui
19. Yamanashi
20. Nagano
21. Gifu
22. Shizuoka
23. Aichi

24. Mie
25. Shiga
26. Kyōto
27. Ōsaka
28. Hyōgo
29. Nara
30. Wakayama

31. Tottori
32. Shimane
33. Okayama
34. Hiroshima
35. Yamaguchi

36. Tokushima
37. Kagawa
38. Ehime
39. Kōchi

40. Fukuoka
41. Saga
42. Nagasaki
43. Kumamoto
44. Ōita
45. Miyazaki
46. Kagoshima
47. Okinawa

Dengan bahasa Indonesia sunting

Urutan nama dalam tabel ini dapat diubah untuk mencerminkan wilayah tradisional Jepang dan pengurutan ISO.
Prefektur Kanji Ibu kota Wilayah Pulau Utama Populasi¹ Luas² Kepadatan³ Distrik Munisipalitas ISO Kode area
  Aichi 愛知県 Nagoya Chūbu Honshu 7.484.094 5.172,4 1.446,9 7 54 JP-23 052
  Akita 秋田県 Akita Tōhoku Honshu 1.022.839 11.637,54 87,9 6 25 JP-05 018
  Aomori 青森県 Aomori Tōhoku Honshu 1.308.649 9.645,4 135,7 8 40 JP-02 017
  Chiba 千葉県 Chiba Kantō Honshu 6.224.027 5.157,64 1.206,8 6 54 JP-12 043
  Ehime 愛媛県 Matsuyama Shikoku Shikoku 1.385.840 5.676,1 244,2 7 20 JP-38 089
  Fukui 福井県 Fukui Chūbu Honshu 787.099 4.190,43 187,8 7 17 JP-18 077
  Fukuoka 福岡県 Fukuoka Kyushu Kyushu 5.102.871 4.986,4 1.023,4 12 60 JP-40 092
  Fukushima 福島県 Fukushima Tōhoku Honshu 1.913.606 13.783,75 138,8 13 59 JP-07 024
  Gifu 岐阜県 Gifu Chūbu Honshu 2.032.533 10.621,29 191,4 9 42 JP-21 058
  Gunma 群馬県 Maebashi Kantō Honshu 1.973.476 6.362,28 310,2 7 35 JP-10 027
  Hiroshima 広島県 Hiroshima Chūgoku Honshu 2.844.963 8.479,38 335,5 5 23 JP-34 082
  Hokkaido 北海道 Sapporo Hokkaido Hokkaido 5.383.579 83.424,22 68,6 66 180 JP-01 011–016
  Hyōgo 兵庫県 Kōbe Kansai Honshu 5.536.989 8.400,9 659,1 8 41 JP-28 017
  Ibaraki 茨城県 Mito Kantō Honshu 2.917.857 6.096,93 478,6 7 44 JP-08 029
  Ishikawa 石川県 Kanazawa Chūbu Honshu 1.154.343 4.186,15 275,8 5 19 JP-17 076
  Iwate 岩手県 Morioka Tōhoku Honshu 1.279.814 15.275,01 83,8 10 33 JP-03 019
  Kagawa 香川県 Takamatsu Shikoku Shikoku 976.756 1.876,73 520,5 5 17 JP-37 087
  Kagoshima 鹿児島県 Kagoshima Kyushu Kyushu 1.648.752 9.188,1 179,4 8 43 JP-46 099
  Kanagawa 神奈川県 Yokohama Kantō Honshu 9.127.323 2.415,81 3.778,2 6 33 JP-14 045
Kochi  Kōchi 高知県 KochiKōchi Shikoku Shikoku 728.461 7.103,91 102,5 6 34 JP-39 088
  Kumamoto 熊本県 Kumamoto Kyushu Kyushu 1.786.969 7.409,32 241,2 9 45 JP-43 099
  Kyoto 京都府 Kyoto Kansai Honshu 2.610.140 4.612,2 565,9 6 26 JP-26 017
  Mie 三重県 Tsu Kansai Honshu 1.815.827 5.774,39 314,5 7 29 JP-24 059
  Miyagi 宮城県 Sendai Tōhoku Honshu 2.334.215 7.282,14 320,5 10 35 JP-04 022
  Miyazaki 宮崎県 Miyazaki Kyushu Kyushu 1.104.377 7.735,31 142,8 6 26 JP-45 098
  Nagano 長野県 Nagano Chūbu Honshu 2.099.759 13.561,56 154,8 14 77 JP-20 026
  Nagasaki 長崎県 Nagasaki Kyushu Kyushu 1.377.780 4.132,32 333,4 4 21 JP-42 095
  Nara 奈良県 Nara Kansai Honshu 1.365.008 3.690,94 369,8 7 39 JP-29 074
  Niigata 新潟県 Niigata Chūbu Honshu 2.305.098 12.584,1 183,2 9 30 JP-15 025
Oita  Ōita 大分県 OitaŌita Kyushu Kyushu 1.166.729 6.340,61 184 3 18 JP-44 097
  Okayama 岡山県 Okayama Chūgoku Honshu 1.922.181 7.114,62 270,2 10 27 JP-33 086
  Okinawa 沖縄県 Naha Kyushu Kepulauan Ryukyu 1.434.138 2.281 628,7 5 41 JP-47 098
  Osaka 大阪府 Ōsaka Kansai Honshu 8.838.908 1.904,99 4.639,9 5 43 JP-27 06x
  Saga 佐賀県 Saga Kyushu Kyushu 833.245 2.440,64 341,4 6 20 JP-41 095
  Saitama 埼玉県 Saitama Kantō Honshu 7.261.271 3.797,75 1.912 8 63 JP-11 048
  Shiga 滋賀県 Ōtsu Kansai Honshu 1.413.184 4.017,38 351,8 3 19 JP-25 077
  Shimane 島根県 Matsue Chūgoku Honshu 694.188 6.708,23 103,5 5 19 JP-32 085
  Shizuoka 静岡県 Shizuoka Chūbu Honshu 3.701.181 7.778,7 475,8 5 35 JP-22 054
  Tochigi 栃木県 Utsunomiya Kantō Honshu 1.974.671 6.408,09 308,2 5 26 JP-09 028
  Tokushima 徳島県 Tokushima Shikoku Shikoku 756.063 4.146,93 182,3 8 24 JP-36 088
  Tokyo 東京都 Tokyo[14] Kantō Honshu 13.513.734 2.190,9 6.168,1 1 39 JP-13 03x
042
  Tottori 鳥取県 Tottori Chūgoku Honshu 573.648 3.507,05 163,6 5 19 JP-31 085
  Toyama 富山県 Toyama Chūbu Honshu 1.066.883 4.247,61 251,2 2 15 JP-16 076
  Wakayama 和歌山県 Wakayama Kansai Honshu 963.850 4.724,68 204 6 30 JP-30 073
  Yamagata 山形県 Yamagata Tōhoku Honshu 1.122.957 9.323,15 120,4 8 35 JP-06 023
  Yamaguchi 山口県 Yamaguchi Chūgoku Honshu 1.405.007 6.112,3 229,9 4 19 JP-35 083
  Yamanashi 山梨県 Kōfu Chūbu Honshu 835.165 4.464,99 187 5 27 JP-19 055

Catatan: ¹ berdasarkan sensus 2015; ² km²; ³ per km²

Bekas prefektur sunting

1870-an sunting

Lihat artikel Wikipedia bahasa Jepang ini untuk semua perubahan kala itu.

1880-an sunting

Prefektur Kanji Tahun Penghapusan Nasib
Kanazawa 金沢県 1869 Berganti nama menjadi Ishikawa
Sendai 仙台県 1871 Berganti nama menjadi Miyagi
Morioka 盛岡県 1872 Berganti nama menjadi Iwate
Nagoya 名古屋県 1872 Berganti nama menjadi Aichi
Nukata 額田県 1872 Bergabung dengan Aichi
Nanao 七尾県 1872 Bergabung dengan Ishikawa dan Shinkawa
Iruma 入間県 1873 Bergabung dengan Kumagaya dan Kanagawa
Inba 印旛県 1873 Bergabung dengan Chiba
Kisarazu 木更津県 1873 Bergabung dengan Chiba
Utsunomiya 宇都宮県 1873 Bergabung dengan Tochigi
Asuwa 足羽県 1873 Bergabung dengan Tsuruga
Kashiwazaki 柏崎県 1873 Bergabung dengan Niigata
Ichinoseki→Mizusawa→Iwai 一関県→水沢県→磐井県 1875 Bergabung dengan Iwate dan Miyagi
Okitama 置賜県 1875 Bergabung dengan Yamagata
Shinji 新治県 1875 Bergabung dengan Ibaraki dan Chiba
Sakata→Tsuruoka 酒田県→鶴岡県 1876 Bergabung dengan Yamagata
Taira→Iwasaki 平県→磐前県 1876 Bergabung dengan Fukushima dan Miyagi
Wakamatsu 若松県 1876 Bergabung dengan Fukushima
Chikuma 筑摩県 1876 Bergabung dengan Nagano dan Gifu
Tsuruga 敦賀県 1876 Bergabung dengan Ishikawa dan Shiga
Shinkawa 新川県 1876 Bergabung dengan Ishikawa
Sakai 堺県 1881 Bergabung dengan Osaka
Ashigara 足柄県 1876 Bergabung dengan Kanagawa dan Shizuoka
Kumagaya 熊谷県 1876 Bergabung dengan Gunma dan Saitama
Aikawa 相川県 1876 Bergabung dengan Niigata
Hamamatsu 浜松県 1876 Bergabung dengan Shizuoka
Hakodate 函館県 1886 Bergabung dengan Hokkaido
Sapporo 札幌県 1886 Bergabung dengan Hokkaido
Nemuro 根室県 1886 Bergabung dengan Hokkaido
Tokyo 東京府 1943 Bergabung membentuk Tokyo Metropolis (東京都)

Prefektur yang hilang setelah Perang Dunia II sunting

Wilayah Prefektur Diduduki oleh Status saat ini[15]
Nama Kanji Ibu Kota Negara Nama Ibu Kota
Daratan Okinawa 沖縄県 Naha   Amerika Serikat[16]   Jepang   Okinawa Naha
Karafuto 樺太庁 Toyohara   Uni Soviet   Rusia bagian dari Sakhalin Yuzhno-Sakhalinsk
Korea Heian-hoku 平安北道 Shingishū   Uni Soviet   Korea Utara Pyongan Utara Sinuiju
Heian-nan 平安南道 Heijō Pyongan Selatan Pyongyang
Kankyō-hoku 咸鏡北道 Ranan Hamgyong Utara Ranam
Kankyō-nan 咸鏡南道 Kankō Hamgyong Selatan Hamhung
Kōkai 黃海道 Kaishū Hwanghae Haeju
Kōgen[17] 江原道 Shunsen Kangwon Chuncheon[18]
  Amerika Serikat   Korea Selatan Gangwon
Chūsei-hoku 忠清北道 Seishū Chungcheong Utara Cheongju
Chūsei-nan 忠清南道 Taiden Chungcheong Selatan Daejeon
Keiki 京畿道 Keijō Gyeonggi Seoul
Keishō-hoku 慶尚北道 Taikyū Gyeongsang Utara Daegu
Keishō-nan 慶尚南道 Fusan Gyeongsang Selatan Busan
Zenra-hoku 全羅北道 Zenshū Jeolla Utara Jeonju
Zenra-nan 全羅南道 Kōshū Jeolla Selatan Gwangju
Taiwan Hōko 澎湖庁 Makō   Amerika Serikat   Taiwan Penghu Magong
Karenkō 花蓮港庁 Karenkō Hualien Hualien
Shinchiku 新竹州 Shinchiku Hsinchu Hsinchu
Taichū 台中州 Taichū Taichung Taichung
Taihoku 台北州 Taihoku Taipei Taipei
Tainan 台南州 Tainan Tainan Tainan
Taitō 台東庁 Taitō Taitung Taitung
Takao 高雄州 Takao Kaohsiung Kaohsiung
Kantō[19] 関東州 Dairen   Uni Soviet[20]   Tiongkok bagian dari Dalian, Liaoning
Nan'yō[21] 南洋庁 Korōru   Amerika Serikat[22]   Palau Kota Koror
  Kepulauan Marshall Majuro
  Federasi Mikronesia Palikir
  Amerika Serikat   Kepulauan Mariana Utara Saipan

Lihat Juga sunting

Umum sunting

Rujukan sunting

  1. ^ a b Nussbaum, Louis-Frédéric, 2002: "Provinces and prefectures" in Japan encyclopedia, p. 780.
  2. ^ prefectural code (fukensei, ja:府県制), district code (gunsei, ja:郡制), city code (shisei, ja:市制), town & village code (chōsonsei, ja:町村制)
  3. ^ Mabuchi, Masaru, "Municipal Amalgamation in Japan", World Bank, 2001.
  4. ^ "Doshusei Regional System" Diarsipkan 2006-09-26 di Wayback Machine. National Association for Research Advancement.
  5. ^ Mochida, "Local Government Organization and Finance: Japan", in Shah, Anwar (2006). Local Governance in Industrial Countries. World Bank. 
  6. ^ National Archives of Japan: 『明治東京全図』
  7. ^ Tokyo Metropolitan Archives: 大東京35区物語~15区から23区へ~東京23区の歴史
  8. ^ The Japan Times, December 4, 2003: Few warm to greater-Tokyo assembly idea. Kanagawa chief pushes new administrative body to deal with regional issues
  9. ^ Kanagawa prefectural government: 関東地方知事会
  10. ^ Saitama prefectural government: 関東地方知事会
  11. ^ "九都県市首脳会議". www.9tokenshi-syunoukaigi.jp. 
  12. ^ "ホーム-関西広域連合". 
  13. ^ Lihat ISO 3166
  14. ^ 都庁の所在地 Diarsipkan 2014-04-19 di Wayback Machine. Shinjuku adalah lokasi Kantor Pemerintah Metropolitan Tokyo. Tapi Tokyo bukan "kota". Oleh karena itu, demi kenyamanan, penulisan ibukota prefektur adalah "Tokyo".
  15. ^ Post-war administrative division changes are not reflected in this table. The capital of the former Japanese administration is not necessarily the capital of the present-day equivalent.
  16. ^ Administrated by the United States Military Government of the Ryukyu Islands. Returned to Japan in 1972
  17. ^ Due to the division of Korea, Kōgen (Kangwon/Gangwon), Keiki (Gyeonggi) and Kōkai (Hwanghae) are divided between North Korea and South Korea. While each Korea has its own Kangwon/Gangwon Province, the North Korean portion of Gyeonggi and the South Korean portion of Hwanghae have been absorbed into other provinces.
  18. ^ Shunsen (Chuncheon) is in present-day South Korea.
  19. ^ Leased from Qing dynasty, subsequently Republic of China and Manchukuo.
  20. ^ After World War II, the Soviet Union occupied the territory. The Soviet Union turned it over to the People's Republic of China in 1955.
  21. ^ League of Nations mandate
  22. ^ Then administrated by the Trust Territory of the Pacific Islands

Pranala luar sunting