Undang-Undang Dasar Pemerintahan Sekuler Negara Gereja
 |
| Artikel ini merupakan bagian dari seri |
| Kota Vatikan |
|---|
Undang-Undang Dasar Pemerintahan Sekuler Negara Gereja adalah undang-undang dasar Negara Gereja yang merupakan salah satu bentuk konsesi dari Paus Pius IX untuk meredam Revolusi 1848.[1] Undang-undang dasar tersebut dipublikasikan pada tanggal 14 Maret 1848.[2]
Undang-undang dasar tersebut membentuk dua kamar legislatif.[2] Dewan tinggi terdiri dari anggota-anggota yang diangkat oleh Paus dan memiliki masa jabatan seumur hidup, sementara yang kedua terdiri dari 100 anggota yang dipilih rakyat.[2] Undang-undang yang disahkan oleh lembaga legislatif tersebut harus diteliti oleh Dewan Kardinal terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Paus untuk memperoleh persetujuannya.[2] Urusan-urusan gerejawi tidak termasuk ke dalam wewenang lembaga legislatif tersebut.[2]
Catatan kaki
- ^ Michaelides 2000, hlm. xxxvi.
- ^ a b c d e Mirbt 1911, hlm. 688.
Daftar pustaka
- Michaelides, Chris (2000). Rome. World Bibliographical Series. 222. Oxford: Clio Press. ISBN 978-1-85109-315-1.
Mirbt, Carl Theodor (1911). "Pius". Dalam Chisholm, Hugh. Encyclopædia Britannica. 21 (edisi ke-11). Cambridge University Press. hlm. 687–690.
 | Artikel bertopik sejarah ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |