Wikipedia

Kota Makassar

ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia
Revisi sejak 21 April 2023 05.33 oleh Mh.daffah (bicara | kontrib) (Menghilangkan cetak bold pada SMA dan SMK di bagian pendidikan)

←

"Makassar" beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lain, lihat Makassar (disambiguasi).
"Ujung Pandang" beralih ke halaman ini. Untuk kecamatan dengan nama yang sama di kota ini, lihat Ujung Pandang, Makassar.

5°9′28.4″S 119°19′14.9″E / 5.157889°S 119.320806°E / -5.157889; 119.320806

Kota Makassar
Ujung Pandang
Ibu kota provinsi
Transkripsi bahasa daerah
 • Lontara Makassarᨆᨀᨔᨑ
 • Lontara Bugisᨆᨃᨔ
 • Jawi Melayuماكاسسار
Dari atas ke bawah: Pantai Losari, Benteng Rotterdam, dan Skyline Kota Makassar.
Bendera Kota Makassar
Bendera
Lambang resmi Kota Makassar
Lambang
Julukan: 
Motto: 
Sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai
Ketika suatu keputusan telah diambil, maka seharusnya tidak ada lagi keragu-raguan
Peta
Peta
Kota Makassar di Sulawesi
Kota Makassar
Kota Makassar
Peta
Kota Makassar di Indonesia
Kota Makassar
Kota Makassar
Kota Makassar (Indonesia)
Koordinat: 5°07′59″S 119°24′49″E / 5.1331°S 119.4136°E / -5.1331; 119.4136
Negara Indonesia
ProvinsiSulawesi Selatan
Tanggal berdiri4 Juli 1959[1]
Dasar hukumUU No. 29 Tahun 1959[1]
Hari jadi9 November 1607 (umur 416)
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kecamatan: 15
  • Kelurahan: 153
Pemerintahan
 • BupatiIr. H. Mohammad Ramdhan Pomanto
 • Wakil BupatiHj. Ny. Fatmawati Rusdi, SE, MM
Luas
[2]
 • Total175,77 km2 (67,87 sq mi)
Populasi
 (2022)[2]
 • Total1.571.814
 • Kepadatan8.580/km2 (22,200/sq mi)
Demografi
 • AgamaIslam 87,19%
Kristen 11,00%
- Protestan 8,17%
- Katolik 2,83%
Buddha 1,27%
Hindu 0,14%
Konghucu 0,02%
Lainnya 0,38%[3]
 • BahasaBahasa Resmi :
Indonesia
Bahasa Daerah :
Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Melayu Makassar, Tae, Jawa, Tionghoa
 • IPMKenaikan 82,66 (2021)
( Sangat Tinggi )[4]
Zona waktuUTC+08:00 (WITA)
Kode BPS
7371 Edit nilai pada Wikidata
Kode area telepon+62 411
Pelat kendaraanDD xxxx A*/I*/K*/M*/O*/Q*/R*/S*/U*/V*/X*
Kode Kemendagri73.71 Edit nilai pada Wikidata
Kode SNI 7657:2023MKS
DAURp 1.408.063.374.000,- (2020)
Situs webmakassarkota.go.id

Makassar (Lontara Makassar: ᨀᨚᨈ ᨆᨀᨔᨑ, transliterasi: Kota Mangkasara' ; Lontara Bugis: ᨀᨚᨈ ᨆᨃᨔ, transliterasi: Kota Mangkasa' ; Lontara Bugis: ᨀᨚᨈ ᨍᨘᨄᨉ, transliterasi: Kota Juppandang) adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Sebelumnya, kota yang sejak 1971 hingga 1999 dikenal secara resmi sebagai Ujung Pandang[1] ini merupakan kota terbesar di wilayah Indonesia Timur dan pusat kota terbesar ketujuh di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Palembang.[5][6][7] Kota ini terletak di pesisir barat daya pulau Sulawesi, menghadap Selat Makassar. Sebagian besar penduduknya adalah Suku Makassar atau Tu Mangkasaraʼ.

Menurut Bappenas, Makassar adalah salah satu dari empat pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Medan, Jakarta, dan Surabaya.[8][9] Dengan memiliki wilayah seluas 175,77 km² dan jumlah penduduk lebih dari 1,4 juta jiwa, kota ini berada di urutan ketujuh kota terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, dan Palembang.[7][10][11] Makanan khas Makassar yang umum dijumpai di pelosok kota adalah Coto Makassar, Roti Maros, Jalangkote, Bassang, Kue Tori, Pallu butung, Pisang Ijo, Sop Saudara dan Sop Konro.

Sejarah

 
Lambang Kota Makassar pada zaman penjajahan Belanda
 
Hotel Oranje pada tahun 1920-an.

Raja Gowa ke-9 Tumaparisi Kallonna (1510-1546) diperkirakan adalah tokoh pertama yang benar-benar mengembangkan kota Makassar.[12] Ia memindahkan pusat kerajaan dari pedalaman ke tepi pantai, mendirikan benteng di muara Sungai Jeneberang, serta mengangkat seorang syahbandar untuk mengatur perdagangan.[12]

Pada abad ke-16 hingga abad ke-17, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan di Indonesia Timur, sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat, di mana seluruh pengunjung ke Makassar berhak melakukan perniagaan di sana dan menolak upaya VOC (Belanda) untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut.

Selain itu, sikap yang toleran terhadap agama berarti bahwa meskipun Islam semakin menjadi agama yang utama di wilayah tersebut, pemeluk agama Kristen dan kepercayaan lainnya masih tetap dapat berdagang di Makassar. Hal ini menyebabkan Makassar menjadi pusat yang penting bagi orang-orang Melayu yang bekerja dalam perdagangan di Kepulauan Maluku dan juga menjadi markas yang penting bagi pedagang-pedagang dari Eropa dan Arab. Semua keistimewaan ini tidak terlepas dari kebijaksanaan Raja Gowa-Tallo yang memerintah saat itu (Sultan Alauddin, Raja Gowa, dan Sultan Awalul Islam, Raja Tallo).

Kontrol penguasa Makassar semakin menurun seiring semakin kuatnya pengaruh Belanda di wilayah tersebut dan menguatnya politik monopoli perdagangan rempah-rempah yang diterapkan Belanda melalui VOC. Pada tahun 1669, Belanda, bersama dengan La Tenri Tatta Arung Palakka dan beberapa kerajaan sekutu Belanda Melakukan penyerangan terhadap kerajaan Islam Gowa-Tallo yang mereka anggap sebagai Batu Penghalang terbesar untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia timur. Setelah berperang habis-habisan mempertahankan kerajaan melawan beberapa koalisi kerajaan yang dipimpin oleh belanda, akhirnya Gowa-Tallo (Makassar) terdesak dan dengan terpaksa menanda tangani Perjanjian Bongaya.

Meningkatnya penghuni kota di Indonesia, maka timbul kebutuhan untuk menerapkan pembentukan Kotapraja seperti yang berlaku di Negeri Belanda. Kebutuhan nampak dalam peraturan desentralisasi tahun 1903 yang memungkinkan terbentuknya Kotapraja (Gemeente) setelah tahun 1905.

Realisasi dari keinginan pembentukan pemerintahan Kotapraja itu akhirnya berhasil diwujudkan. Makassar pada waktu itu merupakan pelabuhan terpenting di kawasan timur Indonesia yang juga ibu kota Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden dan akhirnya mendapat kedudukan sebagai daerah Kotapraja (gemeente) pada tahun 1906.

Menurut catatan sejarah, cikal bakal lahirnya Kota Makassar berawal dari 1 April 1906. Saat itu pemerintah Hindia Belanda membentuk dewan pemerintahan Gemeentee di Kampung Baru, yang terletak di kawasan Pantai Losari dan Benteng Fort Rotterdam. Kawasan ini yang berkembang menjadi kota Makassar hingga kini disebut hari kebudayaan makassar, sebelumnya merupakan hari jadi Kotamadya Ujung Pandang.[13][14]

Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi Ujung Pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan Ujung Pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an.

Usaha perluasan wilayah pemerintahan Kotamadya Makassar akhirnya berhasil dapat diwujudkan pada tahun 1971, dari luas wilayah 21 km² menjadi 175 km² berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tanggal 1 September 1971. Perluasan wilayah ini diikuti pula dengan perubahan nama Kotamadya Makassar menjadi Kotamadya Ujung Pandang.

Perlu diketahui bahwa perubahan nama Kotamadya, Makassar menjadi Kotamadya Ujung Pandang yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 itu, sesungguhnya pada tahun 1964 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotapraja Makassar telah disetujui pergantian nama Kotapraja Makassar menjadi Kotapraja Ujung Pandang yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotapraja Makassar Nomor 29/DPRD-GR tanggal 24 September 1964.

Nama Kota Ujung Pandang yang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1971 yang dinyatakan berlaku tanggal 1 September 1971, merupakan perubahan nama dari Kota Makassar yang telah diperluas.

Dengan perubahan nama Makassar menjadi Ujung Pandang telah mendapat tanggapan dari berbagai tokoh tokoh masyarakat di Sulawesi Selatan. Salah satu tanggapan mengenai pengembalian nama Makassar, pada tanggal 17 Juli 1976 diajukan petisi yang ditandatangani oleh Prof. Dr. A. Zainal Abidin Farid S. H., Dr. Mattulada, dan Drs. H. Dg Mangemba, tiga budayawan terkemuka Makassar menuntut pengembalian nama Makassar. Usaha-usaha pengembalian nama Makassar terus bergulir, pada tanggal 21 Agustus 1995, Walikotamadya Ujung Pandang, H. Malik B. Masry, SE, MS mengadakan seminar yang hasil rekomendasi untuk pengembalian nama Kota Makassar.

Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 1999 diterbitkan Keputusan Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Ujung Pandang Nomor 05/Pim/DPRD/VIII/1999 yang memuat persetujuan DPRD Kotamadya Ujung Pandang atas rencana perubahan nama Ujung Pandang menjadi Makassar yang diusulkan oleh Walikota Drs. H. Baso Amiruddin Maula, S.H, M.Si. Akhirnya pada tanggal 13 Oktober 1999, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 yang menetapkan pengembalian nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.[15]

Geografi

 
Masjid Al-Markaz Al-Islami

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara 119º24’17’38” Bujur Timur dan 5º8’6’19” Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Kecamatan Liukang Tupabiring), sebelah Timur Kabupaten Maros (Kecamatan Mocongloe) dan Kabupaten Gowa (Kecamatan Pattallassang), sebelah selatan Kabupaten Gowa (Kecamatan Somba Opu dan Barombong) dan Kabupaten Takalar (Kecamatan Galesong Utara), serta sebelah Barat dengan Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi.

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai “Waterfront City” yang di dalamnya mengalir beberapa sungai seperti Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut.[16]

Batas wilayah

 
Peta Administrasi Kota Makassar

Secara administratif, batas wilayah Kota Makassar adalah sebagai berikut:

Utara Kabupaten Maros dan Pangkajene dan Kepulauan
Timur Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa
Selatan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
Barat Selat Makassar

Letak Kota Makassar adalah di bagian selatan dari Pulau Sulawesi. Perkembangan wilayah Kota Makassar dimulai di sepanjang pesisir pantai yang berada di antara dua sungai besar, yaitu sungai Jeneberang dan sungai Tallo. Perbatasan Makassar bagian utara merupakan pedalaman yang didiami suku Bugis sedangkan perbatasan selatan didiami oleh suku Makassar. Perkembangan kota Makassar sebagai kota perdagangan dan kota pelabuhan ditunjang oleh wilayah utara. Wilayah pedalaman membawa komoditas sumber daya alam ke Makassar untuk dijual ke pasar. Bagian barat dari kota Makassar adalah selat Makassar dan terdapat sejumlah pulau kecil.

Pulau-pulau ini digunakan sebagai penunjang perkembangan kota, yakni sebagai pelindung dan memenuhi kebutuhan kota Makassar. Keberadaan pulau-pulau kecil digunakan sebagai pencegah gangguan badai dan ombak yang mengganggu perahu atau kapal-kapal yang melakukan perdagangan di pelabuhan Makassar. Masyarakat kota Makassar di pulau-pulau kecil ini sebagian besar dihuni oleh orang-orang suku Makassar yang mata pencahariannya berhubungan dengan laut.[17]

Iklim

Kota Makassar memiliki kondisi iklim tropis yang bertipe iklim tropis muson (Am), hal tersebut ditandai dengan kontrasnya jumlah rata-rata curah hujan di musim penghujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya berlangsung sejak bulan November hingga bulan Maret dan musim kemarau berlangsung dari bulan Mei hingga bulan September. Wilayah Kota Makassar memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26,°C sampai dengan 29 °C. Rata-rata curah hujan per tahun di wilayah ini berkisar antara 2700–3200 milimeter.

Data iklim Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Tahun
Rekor tertinggi °C (°F) 37
(99) 		32
(90) 		36
(97) 		38
(100) 		41
(106) 		42
(108) 		39
(102) 		37
(99) 		37
(99) 		38
(100) 		37
(99) 		35
(95) 		42
(108)
Rata-rata tertinggi °C (°F) 30.7
(87.3) 		31
(88) 		31.3
(88.3) 		32
(90) 		32.1
(89.8) 		32.5
(90.5) 		33.4
(92.1) 		34.3
(93.7) 		34.8
(94.6) 		34.6
(94.3) 		33.5
(92.3) 		31.3
(88.3) 		32.63
(90.77)
Rata-rata harian °C (°F) 26.9
(80.4) 		26.9
(80.4) 		27.3
(81.1) 		27.8
(82) 		27.8
(82) 		27.7
(81.9) 		27.1
(80.8) 		27.2
(81) 		28
(82) 		28.1
(82.6) 		28.1
(82.6) 		27.1
(80.8) 		27.5
(81.47)
Rata-rata terendah °C (°F) 23.2
(73.8) 		22.7
(72.9) 		23.3
(73.9) 		23.6
(74.5) 		23.4
(74.1) 		22.9
(73.2) 		21.7
(71.1) 		20.1
(68.2) 		21.2
(70.2) 		21.7
(71.1) 		22.7
(72.9) 		23
(73) 		22.46
(72.41)
Rekor terendah °C (°F) 20
(68) 		21
(70) 		21
(70) 		17
(63) 		20
(68) 		18
(64) 		17
(63) 		17
(63) 		19
(66) 		19
(66) 		20
(68) 		21
(70) 		17
(63)
Presipitasi mm (inci) 694
(27.32) 		554
(21.81) 		370
(14.57) 		213
(8.39) 		86
(3.39) 		60
(2.36) 		35
(1.38) 		10
(0.39) 		24
(0.94) 		73
(2.87) 		226
(8.9) 		649
(25.55) 		2.994
(117,87)
Rata-rata hari hujan 22 19 15 11 6 5 3 1 2 5 12 21 122
% kelembapan 88 86 85 83 81 79 74 68 66 71 80 87 79
Rata-rata sinar matahari harian 3.7 4.5 6.4 7.3 7.8 7.9 8.4 9.1 8.7 7.8 5.6 4.9 6.84
Sumber #1: Climate-Data.org[18] & Weatherbase[19]
Sumber #2: Weather2travel[20] & BMKG[21]

Pemerintahan

 
Kediaman gubernur di Makassar pada tahun 1920-an.
 
Balai Kota Makassar.

Daftar Wali Kota

Artikel utama: Daftar Wali Kota Makassar
Wali Kota Makassar
ᨓᨒᨗ ᨀᨚᨈ ᨆᨀᨔᨛᨔᨑᨛ
 
 
Petahana
Andi Arwien Azis
Penjabat
sejak 24 September 2024
Pemerintah Kota Makassar
KediamanRumah Dinas Jabatan Wali Kota Makassar, Losari, Ujung Pandang, Makassar
Masa jabatan5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan
Dibentuk15 Agustus 1918; 106 tahun lalu (1918-08-15)
Pejabat pertamaJ. E. Dambrink (Hindia Belanda, 1918)
Nadjamuddin (Republik Indonesia, 1945)
WakilWakil Wali Kota Makassar
Situs webSitus web resmi

Makassar sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan memiliki struktur kepemimpinan yang dimulai dari wali kota. Pada 1918, posisi asisten residen yang sebelumnya memimpin pemerintahan di Makassar pada akhirnya berubah status menjadi wali kota. Wali kota pertama adalah J. E. Dambrink yang merupakan keturunan Belanda. Pada mulanya, seorang wali kota dapat merangkap jabatan sebagai ketua dewan kota dengan didampingi pembantu wali kota yang terpilih berdasarkan pemilihan umum dengan suara terbanyak.

Wali Kota Makassar sejak 2019 dijabat oleh pejabat sementara yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam pemilihan umum kepala daerah Indonesia 2018, Munafri Arifuddin maju sebagai calon wali kota Makassar, dengan didukung oleh 10 partai politik yang mewakili 43 dari 50 kursi di DPRD Makassar.[22] Lawannya adalah wali kota petahana, Mohammad Ramdhan Pomanto. Namun, Pomanto didiskualifikasi oleh KPUD Makassar karena kesalahan prosedur.[23] Munafri pun maju sebagai calon tunggal, tetapi ia tetap harus memperoleh lebih dari separuh suara karena ada opsi kotak kosong.[24]

Dalam pemilu, Munafri mendapat 264.245 suara, sedangkan kotak kosong mendapat 300.795 suara.[25] Munafri menggugat ke Mahkamah Konstitusi, tetapi hakim menolak gugatannya dan memperkuat putusan KPUD. Hasilnya, pemilihan ulang diulang tahun 2020 dan wali kota Makassar diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.[26][27] Kekalahan Munafri merupakan kemenangan kotak kosong pertama dalam sejarah pilkada Indonesia.[28][29]

<onlyinclude>Berikut adalah daftar Wali Kota Makassar secara definitif sejak tahun 1918 di masa Hindia Belanda hingga saat ini di bawah Pemerintah Republik Indonesia.[30] <onlyinclude>

  Burgemeester van Makassar  
Nomor urut Wali Kota Potret Partai Awal Akhir Masa jabatan Periode Wakil Ref.
1   J. E. Dambrink
(1872–1929) 		  Non Partai 15 Agustus 1918 April 1927 8–9 tahun 1
(1918) 		J. Rutgers
(1921–tidak diketahui) 		[31][32]
2 J. H. de Groot
(1886–1960) 		  Non Partai April 1927 1931 3–4 tahun 2
(1927) 		D. Eskes
(1927–1929) 		[33]
3 G. H. J. Berckenkamp
(1887–1975) 		  Non Partai 1931 1932 0–1 tahun 3
(1931) 		Tidak diketahui
4 F. C. van Lier
(1882–1933) 		  Non Partai 1932 28 Januari 1933 0–1 tahun 4
(1932) 		Tidak diketahui [a][34]
5 Ch. H. ter Laag
(1890–1973) 		  Non Partai 1933 1934 0–1 tahun 5
(1933) 		Tidak diketahui
6 J. Leewis
(1880–1944) 		  Non Partai 1934 1936 1–2 tahun 6
(1934) 		Tidak diketahui
7 H. F. Brune
(1894–1974) 		  Non Partai 1936 1942 5–6 tahun 7
(1936) 		N. H. Leepel
(1936–1938) 		[33]
  マカッサル市長  
Nomor urut Wali Kota Potret Partai Awal Akhir Masa jabatan Periode Wakil Ref.
1   B. Yamasaki   Non Partai 1942 1945 2–3 tahun 8 Tidak ada
  Wali Kota Makassar  
Nomor urut Wali Kota Potret Partai Awal Akhir Masa jabatan Periode Wakil Ref.
1 Nadjamuddin
(1907–1950) 		  Parindra 17 Agustus 1945 11 September 1945 25 hari 9 Jusuf Samah
2 D. M. van Zwieten
(1900–1975) 		  Non Partai 1945 24 Desember 1946 0–1 tahun 10 Tidak ada
3 Abdul Hamid   Masyumi 24 Desember 1946 27 Desember 1949 3 tahun, 3 hari 11 Tidak diketahui [35]
4 Salawati Daud
(1909–1985) 		  PKI 27 Desember 1949 17 Agustus 1950 233 hari 12 Tidak diketahui
5 J. M. Qaimuddin   Independen 1950 1951 0–1 tahun 13 Tidak diketahui
6 J. Mewengkang   Independen 1951 1951 0 tahun 14 Tidak diketahui
7 Sampara Daeng Lili   Independen 1951 1952 0–1 tahun 15 Tidak diketahui
8 Achmad Dara Syachruddin
(1920–2014) 		  Independen 1952 1957 4–5 tahun 16 Tidak diketahui
9 Mohammad Junus Daeng Mile   Independen 1957 1958 0–1 tahun 17 Tidak diketahui
10 Abdul Latif Daeng Masikki   ABRI–Angkatan Darat 1958 6 Februari 1960 1–2 tahun 18 Tidak diketahui
11 Aruppala
(1910–tidak diketahui) 		  PSII 6 Februari 1960 7 Mei 1965 5 tahun, 91 hari 19
(1960) 		Tidak diketahui
12 Muhammad Daeng Patompo
(1926–tidak diketahui) 		  ABRI–Angkatan Darat 8 Mei 1965 1968 2–3 tahun 20
(1965) 		Tidak diketahui
1968 1973 4–5 tahun 21
(1968) 		Tidak diketahui
1973 1978 4–5 tahun 22
(1973) 		Tidak diketahui
13 Abustam   ABRI–Angkatan Darat 1978 1983 4–5 tahun 23
(1978) 		Tidak diketahui
14 Jancy Raib   ABRI–Angkatan Darat 1983 1988 4–5 tahun 24
(1983) 		Tidak diketahui
15 Suwahyo   ABRI–Angkatan Darat 1988 1993 4–5 tahun 25
(1988) 		Tidak diketahui
16 Malik Baso Masry
(1949–2021) 		  Non Partai 1994 1999 4–5 tahun 26
(1999) 		Tidak diketahui
17 Amiruddin Maula
(1952–2015) 		  Non Partai 8 Mei 1999 8 Mei 2004 5 tahun, 0 hari 27
(1999) 		Sjamsu Ridjal
(1999–2004)
18 Ilham Arief Sirajuddin
(lahir 1965) 		  Golkar 8 Mei 2004 8 Agustus 2008 5 tahun, 0 hari 28
(2003) 		Herry Iskandar
(2004–2008)
19 Herry Iskandar
(lahir 1958) 		  Non Partai 8 Agustus 2008 8 Mei 2009 273 hari Tidak ada [36]
(18) Ilham Arief Sirajuddin
(lahir 1965) 		  Demokrat 8 Mei 2009 8 Mei 2014 5 tahun, 0 hari 29
(2008) 		Supomo Guntur
20 Mohammad Ramdhan Pomanto
(lahir 1964) 		  Independen
(hingga 2018) 		8 Mei 2014 8 Mei 2019 5 tahun, 0 hari 30
(2013) 		Syamsu Rizal
(2014–2019)
Nasdem
(2018–2023)
26 Februari 2021 Petahana 3 tahun, 253 hari 31
(2020) 		Fatmawati Rusdi
(2021–2023)
PDI-P
(sejak 2023)

Pengganti sementara

Dalam tumpuk pemerintahan, seorang kepala daerah yang mengajukan diri untuk cuti atau berhenti sementara dari jabatannya kepada pemerintah pusat, maka Menteri Dalam Negeri menyiapkan penggantinya yang merupakan birokrat di pemerintah daerah atau bahkan wakil wali kota, termasuk ketika posisi wali kota berada dalam masa transisi.

Potret Wali Kota Partai Awal Akhir Periode Definitif Ref.
  H. F. Brune
(1894–1974)
(ad interim) 		Non Partisan 11 September 1945 1945 9
(1945) 		Nadjamuddin
  Muhammad Ghalib
(1946–2016)
(Penjabat) 		ABRI–Angkatan Darat 1993 1994 — Transisi
  Alwy Rum
(1944–2021)
(Pelaksana Tugas) 		Non Partisan 1999 8 Mei 1999
  Syamsu Rizal
(lahir 1973)
(Pelaksana Tugas) 		Non Partisan 15 Februari 2018 23 Juni 2018 30
(2013) 		Mohammad Ramdhan Pomanto [b][c]
  Muhammad Anshar
(lahir 1963)
(Pelaksana Harian) 		Non Partisan 8 Mei 2019 13 Mei 2019 — Transisi [d][39]
  Muhammad Iqbal Samad Suhaeb
(lahir 1966)
(Penjabat) 		Non Partisan 13 Mei 2019 13 Mei 2020 [40]
  Yusran Jusuf
(lahir 1969)
(Penjabat) 		Non Partisan 13 Mei 2020 26 Juni 2020 [41]
  Rudy Djamaluddin
(lahir 1970)
(Penjabat) 		Non Partisan 26 Juni 2020 26 Februari 2021 [42]
  Andi Arwien Azis
(lahir 1976)
(Pejabat Sementara) 		Non Partisan 24 September 2024 Petahana 31
(2020) 		Mohammad Ramdhan Pomanto [e]
Catatan
  1. ^ Wafat saat menjabat tahun 1933
  2. ^ Mohammad Ramdhan Pomanto cuti kampanye pada Pemilihan umum Wali Kota Makassar 2018, namun pada 21 Maret 2018 didiskualifikasi[37]
  3. ^ Wakil Wali Kota Syamsu Rizal mengisi posisi Mohammad Ramdhan Pomanto yang cuti kampanye[38]
  4. ^ Jabatan Wali Kota definitif selesai, namun karena tidak ada pemenang pada Pemilihan umum Wali Kota Makassar 2018, maka jabatan Wali Kota diisi sementara oleh ASN sebagai Pelaksana Harian dan Penjabat
  5. ^ Mohammad Ramdhan Pomanto cuti kampanye Pemilihan umum Gubernur Sulawesi Selatan 2024 dari 25 September 2024 hingga 23 November 2024[43]

Lihat Pula

Referensi

  1. ^ a b c "Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Indonesia s/d Tahun 2014" (PDF). www.otda.kemendagri.go.id. hlm. 25. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 12 Juli 2019. Diakses tanggal 31 Oktober 2021. 
  2. ^ a b "Kota Makassar Dalam Angka 2022" (pdf). 25 Februari 2022. hlm. 9, 97. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-09-07. Diakses tanggal 7 September 2022. 
  3. ^ "Penduduk Menurut KWilayah dan Agama Yang Dianut di Kota Makassar". www.sp2010.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-10-24. Diakses tanggal 7 September 2022. 
  4. ^ "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2019-2020". www.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-01-27. Diakses tanggal 27 Februari 2021. 
  5. ^ Ministry of Internal Affairs: Registration Book for Area Code and Data of 2013 Diarsipkan 2017-08-28 di Wayback Machine.
  6. ^ "Daftar 10 Kota Terbesar di Indonesia menurut Jumlah Populasi Penduduk". 16 September 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-08-17. Diakses tanggal 2016-03-30. 
  7. ^ a b "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-08-05. Diakses tanggal 2023-02-24. 
  8. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-07-05. Diakses tanggal 2019-05-16. 
  9. ^ "Geografi untuk SMA/MA kelas XII, Amir Khosim, S.Pd dan Kun Marlina Lubis". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-02-26. Diakses tanggal 2019-05-16. 
  10. ^ Kementrian Dalam Negeri:"Data jumlah penduduk dan luas wilayah" dalam Buku Induk Kode dan Data Wilayah 2013 Diarsipkan 2017-08-28 di Wayback Machine.
  11. ^ "Sepuluh kota berpenduduk terbesar di Indonesia". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-08-17. Diakses tanggal 2016-03-30. 
  12. ^ a b Poelinggomang 2002, hlm. 22-23.
  13. ^ Pranata, Aan (1-4-2019). "1 April Jadi Hari Kebudayaan Makassar, Ini Alasannya". IDN Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-08-28. Diakses tanggal 28-8-2021. 
  14. ^ "Namanya makassar, kata petisi itu" . Tempo.co. 31-12-1977. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-07-19. Diakses tanggal 19-07-2021. 
  15. ^ Pranata, Aan (1-3-2023). "Mengapa Ujung Pandang Menjadi Makassar? Simak Ulasannya!". makassarkota. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-08-28. Diakses tanggal 28-8-2021. 
  16. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-08-30. Diakses tanggal 2020-08-25. 
  17. ^ Kaunang, I.R.B, Haliadi, dan Rabani, L.O. (2016). Jaringan Maritim Indonesia: Sejarah Toponim Kota Pantai di Sulawesi (PDF). Jakarta: Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. hlm. 16. ISBN 978-602-1289-43-3. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2021-04-21. Diakses tanggal 2021-02-10. 
  18. ^ "Makassar, Indonesia". Climate-Data.org. Diakses tanggal 21 Agustus 2020. 
  19. ^ "MAKASSAR, INDONESIA". Weatherbase. Diakses tanggal 22 Agustus 2020. 
  20. ^ "Makassar Climate Guide". Weather2travel. Diakses tanggal 21 Agustus 2020. 
  21. ^ "Buku Peta Rata-Rata Curah Hujan Dan Hari Hujan Periode 1991-2020 Indonesia" (PDF). BMKG. hlm. 85 & 150. Diakses tanggal 21 Oktober 2024. 
  22. ^ "Diusung 10 partai, Munafri CEO PSM daftar pilwalkot ke KPU Makassar". Merdeka. 10 January 2018. Diakses tanggal 16 August 2018. 
  23. ^ "Didiskualifikasi KPU, Danny Pomanto Kembali Jabat Wali Kota Makassar". Jawa Pos. 4 June 2018. Diakses tanggal 16 August 2018. 
  24. ^ Cipto, Hendra (26 April 2018). "Calon Petahana Gugur di MA, Pilkada Makassar Lawan Kotak Kosong". KOMPAS. Diakses tanggal 16 August 2018. 
  25. ^ Cipto, Hendra (7 July 2018). "KPU Tetapkan Kotak Kosong Sebagai Pemenang Pilkada Makassar 2018". KOMPAS (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 16 August 2018. 
  26. ^ McBeth, John (2 July 2018). "Dynastic politics voted down in Indonesia". Asia Times. Diakses tanggal 16 August 2018. [pranala nonaktif permanen]
  27. ^ "MK Tegaskan Kemenangan Kotak Kosong di Pilkada Kota Makassar". Kumparan. 10 August 2018. Diakses tanggal 16 August 2018. 
  28. ^ Bustan, M Taufan SP (28 June 2018). "Inilah Pertama Kalinya Kotak Kosong Menang". Media Indonesia. Diakses tanggal 16 August 2018. 
  29. ^ Evans, Kevin (3 July 2018). "Indonesia Regional Elections 2018: Performers up, scions and coat-tailers down". Australia Indonesia Centre. Diakses tanggal 16 August 2018. 
  30. ^ "Kota Makassar: Sejarah Pemerintahan Kota". Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Diakses tanggal 18 Januari 2018. [pranala nonaktif permanen]
  31. ^ "Sejarah Makassar (6): Gemeente Makassar, Gemeenteraad dan Burgemeester; Dari JE Dambrink (1918) Hingga HF Brune (1942)". poestahadepok.blogspot.com. 23-12-2017. Diakses tanggal 3-12-2023. 
  32. ^ Dutch East Indies (1922). Gemeenteraad van Makassar. Regeerings-almanak voor Nederlandsch-Indie. hlm. 810–811. 
  33. ^ a b Makassar (1918–1942). Burgemeesters in Nederlands-Indië 1916-1942. hlm. 206. 
  34. ^ "Burgemeester dari Makassar Meninggal". Bintang Borneo. 28 Januari 1933. Diakses tanggal 3 Oktober 2024. 
  35. ^ Safaruddin (2022). Prayudha M., ed. Urban Governance dan Smart City: Teori dan Praksis Analisis. Sleman: CV. Bintang Semesta Media. hlm. 80. ISBN 978-623-5361-08-6. 
  36. ^ "Pelantikan Wali Kota". Antara Foto. 8 Agustus 2008. Diakses tanggal 22 November 2023. 
  37. ^ Alfian (21 March 2018). "PT TUN Perintahkan Diskualifikasi Danny-Indira, Ternyata Inilah 3 Kesalahan Sang Petahana". Tribun Timur. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 March 2018. Diakses tanggal 6 April 2018. 
  38. ^ Ardy Muchlis, ed. (15-2-2018). "Jabat Plt Wali Kota, Tantangan Berat Menanti Deng Ical". tribunnews.com. Diakses tanggal 4-12-2023. 
  39. ^ Mikhael Gewati, ed. (9 Mei 2019). "Sekretaris Kota Ansar Jabat Plh Wali Kota Makassar". Kompas.com. Diakses tanggal 22 Mei 2019. 
  40. ^ Syachrul Arsyad (13 Mei 2019). "Lantik Iqbal Suhaeb, Gubernur Minta Pj Wali Kota Jaga Kedamaian". Sindonews.com. Diakses tanggal 22 Mei 2019. 
  41. ^ Muhammad Darwin Fatir (13 Mei 2020). Budisantoso Budiman, ed. "Gubernur Sulsel melantik Penjabat Wali Kota Makassar Yusran Jusuf". Antaranews.com. Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Diakses tanggal 27 Juni 2020. 
  42. ^ Aan Pranata, ed. (26 Juni 2020). "[BREAKING] Rudy Djamaluddin Dilantik Jadi Pj Wali Kota Makassar". IDNTimes.com. Diakses tanggal 27 Juni 2020. 
  43. ^ "Gantikan Danny Jadi Pjs Wali Kota Makassar, Arwin Azis: Saya Pernah Pimpin Palopo". Herald.id. 25 September 2024. Diakses tanggal 25 September 2024. 
 

Artikel bertopik politik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Dewan Perwakilan

Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kota Makassar sejak pembentukannya pada tahun 1952.

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kota Makassar dalam tiga periode terakhir.

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2014–2019 2019–2024 2024–2029
PKB   0   1   5
Gerindra   5   5   6
PDI-P   4   6   5
Golkar   8   5   6
NasDem (baru) 5   6   8
PKS   5   5   6
Hanura   5   3   2
PAN   4   5   3
PBB   1   0   0
Demokrat   7   6   3
Perindo (baru) 2   1
PPP   5   5   5
Berkarya (baru) 1
PKPI   1   0
Jumlah Anggota   50   50   50
Jumlah Partai   11   12   11

Kecamatan

Artikel utama: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Makassar

Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Pada tahun 2017, jumlah penduduk sebesar 1.663.479 jiwa dengan luas wilayah 199,26 km² dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 8.348 jiwa/km².[14][15]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Makassar, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri		 Kecamatan Jumlah
Kelurahan		 Daftar
Kelurahan
73.71.11 Biringkanaya 11
73.71.06 Bontoala 12
73.71.15 Kepulauan Sangkarrang 3
73.71.03 Makassar 14
73.71.02 Mamajang 13
73.71.12 Manggala 8
73.71.01 Mariso 9
73.71.09 Panakkukang 11
73.71.13 Rappocini 11
73.71.07 Tallo 15
73.71.14 Tamalanrea 8
73.71.10 Tamalate 11
73.71.04 Ujung Pandang 10
73.71.08 Ujung Tanah 9
73.71.05 Wajo 8
TOTAL 153

Demografi

Penduduk

Makassar merupakan kota yang multi etnis Penduduk Makassar kebanyakan dari Suku Makassar dan Suku Bugis, sisanya berasal dari Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya.

Tahun 1971 1980 1990 2000 2010 2021
Jumlah penduduk   434.766   708.465   944.372   1.130.384   1.338.663   1.427.619

Bahasa

Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kota Makassar adalah bahasa Indonesia. Menurut Statistik Kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat tiga bahasa daerah di Kota Makassar,[16] yaitu bahasa Makassar, bahasa Bugis, dan bahasa Toraja.[17]

Transportasi

Laut

 
Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin.
 
Bus Trans Makassar.

Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Soekarno-Hatta menjadi nama pelabuhan, khususnya pelabuhan untuk kapal penumpang dan terminal penumpang. Pelabuhan ini dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Pelindo IV). Di area pelabuhan penumpang ini terdapat Masjid Babussalam. Masjid ini diresmikan Presiden Megawati, berbarengan dengan peresmian Terminal Petikemas Makassar, pada 21 Juli 2001. Sementara di kawasan ujung utara pelabuhan, atau ujung jalan Nusantara, terdapat awal Jalan Tol Reformasi (tol lingkar Makassar) yang menghubungkan kawasan pelabuhan dengan pusat kota. Jalan tol yang hanya sepanjang 3,1 km ini dikelola oleh PT Nusantara Infrastructure Tbk. Perusahaan milik Bosowa Group ini juga jadi pengelola jalan tol Bintaro-Bumi Serpong Damai (Jakarta/Tangerang).

Paotere adalah suatu pelabuhan perahu yang terletak di Kecamatan Ujung Tanah, Makassar. Pelabuhan yang berjarak ± 5 km (± 30 menit) dari pusat Kota Makassar ini merupakan salah satu pelabuhan rakyat warisan tempo doeloe yang masih bertahan dan merupakan bukti peninggalan Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo sejak abad ke-14 sewaktu memberangkatkan sekitar 200 armada Perahu Pinisi ke Malaka. Pelabuhan Paotere sekarang ini masih dipakai sebagai pelabuhan perahu-perahu rakyat seperti Pinisi dan Lambo dan juga menjadi pusat niaga nelayan.

Udara

Kota Makassar mempunyai sebuah bandara internasional, Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin yang pada tanggal 26 September 2008 diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang menandakan mulai pada saat itu Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin beroperasi secara penuh di mana sebelumnya telah beroperasi tetapi hanya sebagian. Bandara Hasanuddin juga memiliki taksi khusus Bandara dengan harga yang bervariasi sesuai dengan region dari daerah yang dituju serta shuttle bus khusus yang melayani jalur dari dan ke bandara baru. Bahkan banyak taksi-taksi yang gelap yang juga menawarkan jasa kepada penumpang yang baru tiba di Makassar. Pada tahun 2009 diharapkan landasan pacu yang baru telah rampung dan bisa digunakan.[18]

Darat

Pete-pete adalah sebutan angkot di Makassar dan sekitarnya. Pete-pete merah adalah angkot yang berasal dari Kabupaten Gowa dan melayani pengangkutan antar kota, sedangkan pete-pete biru adalah angkot yang berasal dari Kota Makassar itu sendiri dan hanya melayani pengangkutan di wilayah Makassar saja.

  • Bus
  • Taksi
  • Becak: Makassar terkenal dengan angkutan tradisional becak. Jumlahnya sendiri mencapai 1.500 unit. Pemerintah setempat memberlakukan becak untuk pariwisata dan khusus beroperasi di sekitar kawasan wisata saja. Tarifnya tergantung kesepakatan dengan pengayuh.
  • Bentor: Populasi becak motor di Makassar mulai ramai dan secara perlahan menggantikan becak. Bagian depan bentor adalah becak dan di belakangnya adalah motor.
  • Ojek

Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Makassar berada di peringkat paling tinggi di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Makassar di atas 9%. Bahkan pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai angka 10,83%. Pesatnya pertumbuhan ekonomi saat itu, bersamaan dengan gencarnya pembangunan infrastruktur yang mendorong perputaran ekonomi, seperti pembangunan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, jalan tol dan sarana bermain kelas dunia Trans Studio di Kawasan Kota Mandiri Tanjung Bunga.[19]

Pada triwulan II tahun 2019 saja, Makassar mendapatkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) masing-masing sebesar Rp601,1 Miliar dan Rp 1 Trilliun. Penanaman Modal ini diserap 5 sektor yaitu sektor pertambangan dengan nilai paling besar yaitu Rp484,3 Miliar diikuti oleh sektor industri mineral non logal sebesar Rp377,1 Miliar, jasa lainnya sebesar Rp169,2 Miliar, sektor listrik, gas & air sebesar Rp164,7 Miliar dan sektor industri makanan sebesar Rp100,7 Miliar.[20]

Selain investasi yang relatif besar, Makassar juga berhasil menciptakan usaha-usaha yang mengharumkan nama bangsa seperti PT CEPAT DAN BERSIH INDONESIA (QnC Laundry) yang berhasil membawa nama Indonesia ke panggung internasional melalui sebuah kompetisi laundry internasional di Milan pada tahun 2018 yang diadakan CINET, sebuah komite internasional untuk pemeliharaan tekstil.[21] Ada juga produk terkenal dari Makassar yang banyak orang tidak tahu berasal dari Makassar yaitu Minyak Tawon yang bisa dijadikan minyak gosok, pijat dan urut. Minyak tawon ini dapat ditemukan di pusat oleh-oleh seperti Jalan Somba Opu.[22] Ada juga Bugis Waterpark yang telah buka sejak tahun 2012 dan Jamesons Hardware Supermarket yang sudah menjamur ke seluruh Indonesia juga berasal dari Makassar.

Kesehatan

Artikel utama: Daftar Rumah Sakit di Kota Makassar

Media

Artikel utama: Media di Kota Makassar

Pariwisata

Berkas:Id 01 (21).jpg
Logo branding pariwisata Kota Makassar.
 
Anjungan Pantai Losari.
 
Benteng Ujung Pandang.
 
Trans Studio Mall Makassar.

Tempat wisata

Makassar modern memiliki banyak tempat wisata yang digunakan untuk keperluan hiburan masyarakat Makassar maupun bagi wisatawan yang berasal dari kota maupun negara lain. Beberapa di antaranya yang paling digemari maayarakat makassar adalah:

  • Pantai Losari
  • Fort Rotterdam, merupakan salah satu benteng di Sulawesi Selatan yang boleh dianggap megah dan menawan. Benteng ini merupakan peninggalan sejarah Kesultanan Gowa, Kesultanan ini pernah berjaya sekitar abad ke-17 dengan ibu kota Makassar. Kesultanan ini sebenarnya memiliki 17 buah benteng yang mengitari seluruh ibu kota. Hanya saja, Benteng Fort Rotterdam merupakan benteng paling megah di antara benteng benteng lainnya dan keasliannya masih terpelihara hingga kini.
  • Pantai Akarena
  • Pulau Lae-Lae
  • Pulau Khayangan
  • Pulau Samalona
  • Pantai Barombong
  • Makam Raja-Raja Tallo
  • Pelabuhan Paotere
  • Taman Makam Pahlawan
  • Trans Studio Mall (Indoor Theme Park terbesar di Indonesia)
  • Desa Wisata Delta Lakkang
  • Benteng Panyua, Dinding benteng ini kukuh menjulang setinggi 5 meter dengan tebal dinding sekitar 2 meter, dengan pintu utama berukuran kecil. Jika dilihat dari udara benteng ini berbentuk segi lima seperti penyu yang hendak masuk ke dalam pantai. Karena benteng ini bentuknya mirip penyu, kadang juga benteng ini juga dinamakan Benteng Panynyua (Penyu). Benteng ini mempunyai 5 Bastion, yaitu bangunan yang lebih kukuh dan posisinya lebih tinggi di setiap sudut benteng yang biasanya ditempatkan kanon atau meriam di atasnya.

Seni Budaya

  • Atraksi permainan tradisional "Ma'raga", Adalah pertunjukan permainan bola raga yang dipindahkan dari kaki ke kaki atau ke tangan, pertunjukan ini dimainkan dengan suka cita. Para pemain menggunakan pakaian adat seperti passapu dan sarung, biasanya dimainkan oleh 6 orang pemain. Pertunjukan ini akan semakin menarik ketika para pemain mulai saling menopang hingga semakin tinggi dan tetap lihai memainkan bola dan tidak terjatuh ke tanah.
  • Atraksi permainan rakyat "Mappadendang".
  • Tarian magis "Pepe-pepeki ri Makka".
  • Tarian ritual Bissu "Ma'giri".
  • Pemain gendang "Gandrang Bulo".
  • Tarian-tarian tradisional seperti Tari Pakarena.

Pendidikan

Sekolah Menengah Atas

Sekolah Menengah Kejuruan

Perguruan Tinggi

Kota Kembar

Lihat Pula

Referensi

  1. ^ Pemerintahan Republik Indonesia (1959). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: Pemerintahan Republik Indonesia. 
  2. ^ Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan (1981). Sulawesi Selatan Dalam Angka 1981 (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Ujung Pandang: Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan. hlm. 24. 
  3. ^ Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan (1982). Sulawesi Selatan Dalam Angka 1982 (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Ujung Pandang: Kantor Sensus & Statistik Propinsi Sulawesi Selatan. hlm. 35. 
  4. ^ Lembaga Pemilihan Umum RI (1988). Pemilihan Umum 1987 (Volume 5) (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: Lembaga Pemilihan Umum. hlm. 218. 
  5. ^ Lembaga Pemilihan Umum RI (1994). Pemilihan Umum 1992 Dari Daerah Ke Daerah (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: Lembaga Pemilihan Umum. hlm. 448. 
  6. ^ Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (2002). Sulawesi Selatan Dalam Angka 2002 (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Makassar: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. hlm. 22. 
  7. ^ Haris, Syamsuddin (2005). Pemilu Langsung Di Tengah Oligarki Partai (Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004) (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 248. ISBN 979-22-1695-2. 
  8. ^ Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (2004). Sulawesi Selatan Dalam Angka 2004-2005 (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Makassar: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. hlm. 23–27. 
  9. ^ Berita Bulukumba: [1] Diarsipkan 2016-10-12 di Wayback Machine., diakses 16 Juni 2016
  10. ^ KPU RI: [2][pranala nonaktif permanen], diakses 16 Juni 2016
  11. ^ ZAILANI, Akhmad. Wajah Parlemen Daerah di Indonesia. Jakarta: Sultan Pustaka, 2015. ISBN 219-42-5470-8]
  12. ^ Kemendagri: [3] Diarsipkan 2016-08-09 di Wayback Machine., diakses 17 Juni 2016
  13. ^ Perolehan Kursi DPRD Kota Makassar 2019-2024
  14. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  15. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 
  16. ^ Statistik Kebahasaan 2019. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. hlm. 11. ISBN 9786028449182. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-04-30. Diakses tanggal 2020-05-24. 
  17. ^ "Bahasa di Provinsi Sulawesi Selatan". Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-06-13. Diakses tanggal 23 Mei 2020. 
  18. ^ "Hasanuddin Airport". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-04-06. Diakses tanggal 2008-03-27. 
  19. ^ ""Makassar Serap Investasi Besar"". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-07-28. Diakses tanggal 2020-07-28. 
  20. ^ Agus, Rustam; Ristyaningrum, Andini (2019-07-31). Ristyaningrum, Andini; Agus, Rustam, ed. "5 Sektor Ini Serap Investasi Terbesar di Sulsel". Bisnis.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-07-28. Diakses tanggal 2020-07-28. 
  21. ^ Ali, Muhammad Fadhly. "QnC Laundry Makassar Ikuti Kompetisi Laundri Dunia di Milan". Tribunnews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-07-28. Diakses tanggal 2020-07-28. 
  22. ^ Kabarmakassar.com (2018-09-06). Nurdiarsih, Fadjriah; Hida, Ramdania El; Mahbub, Harun, ed. "Minyak Tawon Jadi Oleh-Oleh Wajib dari Makassar". Liputan6.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-07-28. Diakses tanggal 2020-07-28. 
  23. ^ "(Pakistan, Indonesia agree to declare Peshawar, Makassar as sister cities)". PPI - Pakistan Press International. 2008-05-29. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-07-28. Diakses tanggal 2013-10-14. 
  24. ^ "Kota Kembar Makassar-Constantia". Ali Mochtar Ngabalin. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-12-15. Diakses tanggal 2010-01-25. 

Bacaan Lanjutan

Pranala luar
Kota-kota besar di Indonesia
  Kota Provinsi Populasi     Kota Provinsi Populasi
1 Jakarta Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11.135.191  
Kota Makassar 		7 Makassar Sulawesi Selatan 1.477.861
2 Surabaya Jawa Timur 3.017.382 8 Batam Kepulauan Riau 1.294.548
3 Bandung Jawa Barat 2.579.837 9 Pekanbaru Riau 1.138.530
4 Medan Sumatera Utara 2.539.829 10 Bandar Lampung Lampung 1.073.451
5 Palembang Sumatera Selatan 1.781.672 11 Padang Sumatera Barat 939.851
6 Semarang Jawa Tengah 1.699.585 12 Malang Jawa Timur 885.271
Sumber: Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (per 30 Juni 2024). Catatan: Tidak termasuk kota satelit.
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Kota_Makassar&oldid=23292867"