Hubungan luar negeri Indonesia

Hubungan Indonesia dengan kancah internasional
Revisi sejak 13 November 2012 12.38 oleh Farras (bicara | kontrib) (baru)
(beda) ← Revisi sebelumnya | Revisi terkini (beda) | Revisi selanjutnya → (beda)

Sejak merdeka, hubungan luar negeri Indonesia berpatokan pada kebijakan luar negeri "bebas dan aktif" dengan mencoba mengambil peran dalam berbagai masalah regional sesuai ukuran dan lokasinya, namun menghindari keterlibatan dalam konflik di antara kekuatan-kekuatan besar dunia. Kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto beralih dari sikap anti-Barat dan anti-Amerika yang menjadi ciri pemerintahan Soekarno. Setelah Soeharto mengundurkan diri tahun 1998, pemerintah Indonesia mempertahankan garis besar kebijakan luar negeri Soeharto yang moderat dan independen. Banyaknya masalah di dalam negeri tidak berhasil mencegah presiden-presiden selanjutnya untuk bepergian ke luar negeri serta partisipasi Indonesia dalam panggung internasional. Invasi ke Timor Timur oleh Indonesia pada bulan Desember 1975, aneksasinya tahun 1976, serta referendum kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia pada bulan Agustus 1999 memperkuat hubungan Indonesia dengan komunitas internasional.

Keanggotaan internasional

Tolok ukur kebijakan luar negeri kontemporer Indonesia adalah partisipasinya dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), karena Indonesia bersama Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina merupakan anggota pendirinya pada tahun 1967. Sejak itu, Brunei, Vietnam, Laos, Burma, dan Kamboja bergabung dengan ASEAN. Awalnya dibentuk untuk mempromosikan tujuan ekonomi, sosial, dan budaya bersama, ASEAN kemudian membentuk dimensi keamanan setelah Vietnam menyerbu Kamboja tahun 1979; aspek keamanan ASEAN meluas melalui pembentukan ASEAN Regional Forum tahun 1994 yang terdiri dari 22 negara, termasuk Amerika Serikat. Masalah dalam negeri Indonesia yang terus berlanjut telah mengalihkan perhatiannya dari berbagai urusan ASEAN, sehingga mengurangi pengaruhnya dalam organisasi tersebut.

Indonesia juga merupakan salah satu pendiri Gerakan Non-Blok (GNB) dan also was one of the founders of the Non-Aligned Movement (NAM) and has taken moderate positions in its councils. Sebagai Ketua GNB tahun 1992-95, Indonesia menarik GNB dari retorika konfrontasi Utara-Selatan, dan menyuarakan perluasan kerja sama Utara-Selatan dalam bidang pembangunan. Indonesia terus menjadi pemimpin Gerakan Non-Blok terdepan dan suportif.

Indonesia memiliki populasi Muslim terbanyak di dunia dan merupakan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Organisation of Islamic Cooperation]] (OIC). Indonesia secara hati-hati mempertimbangkan kepentingan solidaritas Islam dalam keputusan kebijakan luar negerinya, namun pada umumnya selalu menjadi pengaruh pertimbangan di OKI. Presiden Abdurrahman Wahid berusaha membentuk hubungan baik dengan Israel dan pada bulan Agustus 2000, ia bertemu dengan mantan Perdana Menteri Israel Shimon Peres. Akan tetapi, hingga Januari 2006, belum ada hubungan diplomasi formal antara Indonesia dan Israel. Karena itu, Indonesia, bersama Malaysia, membina hubungan luar negerinya dengan Israel melalui Singapura.[1]

Setelah 1966, Indonesia menyambut dan membuat hubungan dekat dengan negara-negara pendonor, terutama Amerika Serikat, Eropa Barat, Australia, dan Jepang, melalui Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI) dan penggantinya, Consultative Group on Indonesia (CGI), yang telah menyediakan bantuan ekonomi asing dalam jumlah besar. Masalah di Timor Timur dan keeengganan Indonesia untuk menerapkan reformasi ekonomi telah memperumit hubungan Indonesia dengan negara pendonor.

Indonesia dari dulu merupakan pendukung kuat forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Melalui upaya Presiden Soeharto pada pertemuan tahun 1994 di Bogor, Indonesia, semua anggota APEC setuju memberlakukan perdagangan bebas di kawasan Asia-Pasifik pada tahun 2010 untuk negara maju dan 2020 untuk negara berkembang.

Sengketa internasional

Banyak pulau di Indonesia menjadi tempat tinggal kelompok bajak laut yang sering menyerang kapal-kapal di Selat Malaka sebelah utara,[2] dan nelayan-nelayannya secara ilegal sering memasuki perairan Australia dan Filipina.[3]

ASEAN

Indonesia menganggap ASEAN sebagai tolok ukur kebijakan luar negerinya melalui penerapan kekuatan regionalnya dan pengaruhnya yang damai dan konstruktif di antara negara ASEAN.

Eropa

Bulgaria

  Bulgaria

  • Bulgaria termasuk di antara negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Hubungan diplomatik dibentuk tanggal 21 September 1956.
  • Bulgaria memiliki kedutaan besar di Jakarta sejak Oktober 1958
  • Indonesia memiliki kedutaan besar di Sofia sejak 1960.[4]

Denmark

  Denmark

Perancis

  Perancis

  • Indonesia memiliki kedutaan besar di Paris
  • France memiliki kedutaan besar di Jakarta

Finland

  Finlandia

  • Indonesia dan Finlandia memiliki hubungan dekat. Nokia memiliki pangsa pasar yang besar pada pasar telepon genggam Indonesia.

Jerman

  Jerman

  • Indonesia memiliki kedutaan besar di Berlin
  • Germany memiliki kedutaan besar di Jakarta

Yunani

  Yunani

Tahta Suci

  Tahta Suci

Belanda

  Belanda

  • Hubungan Indonesia–Belanda sudah dimulai sejak perdagangan rempah ketika Belanda mendirikan pos dagang di wilayah Indonesia sebelum menjadikannya koloni Hindia Belanda.
  • Militer Indonesia kadang membeli perlengkapan militer dari Belanda

Portugal

  Portugal Pada tahun 1999, Indonesia dan Portugal memulihkan hubungan diplomatik yang putus setelah invasi Indonesia ke Timor Timur tahun 1975

  • Indonesia memiliki kedutaan besar di Lisbon[7]
  • Portugal memiliki kedutaan besar di Jakarta [8]

Rumania

  Rumania

  • Indonesia memiliki kedutaan besar di Bukares[9]
  • Romania memiliki kedutaan besar di Jakarta

Rusia

  Rusia

Ukraina

  Ukraina

  • Indonesia mengakui kemerdekaan Ukraina tahun 1992 dan membentuk hubungan diplomatik tahun 1993. Indonesia memiliki kedutaan besar di Kiev.[12]
  • Ukraina memiliki kedutaan besar di Jakarta.[13]

Britania Raya

  Britania Raya

Britania Raya dan Indonesia telah memiliki hubungan erat sejak 1949.[14] Indonesia memiliki kedutaan besar di London,[15] Britania Raya memiliki kedutaan besar di Jakarta.[16]

Kementerian Budaya dan Pariwisata Indonesia meluncurkan kampanye untuk meningkatkan jumlah wisatawan dari Britania Raya ke Indonesia.[15] Pada tahun 2009, 160.000 wisatawan Britania mengunjungi Indonesia. Tujuan kampanye ini adalah meninkatkan jumlahnya hingga 200.000 orang.[15]

Pada tahun 2006, mantan PM Britania Raya Tony Blair bertemu Susilo Bambang Yudhoyono dan setuju "mendirikan Indonesia-UK Partnership Forum yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri kedua negara untuk mempromosikan dialog strategis dalam masalah bilateral, multilateral, dan global".[14] Forum Indonesia-Britania Raya pertama diadakan tahun 2007 dan diketuai oleh Menlu Britania Raya Margaret Beckett dan Menlu Indonesia Hassan Wirajuda.[14]

Bulan Maret 2010, anggota House of Lords memuji Indonesia atas kemajuannya dalam menciptakan demokrasi masyarakat, kebebasan media, dan perlindungan lingkungan.[17] Dalam pertemuan dengan Anggota DPR Indonesia Hayono Isman, House of Lords menyatakan bahwa mereka ingin meningkatkan hubungan antar kedua negara.[17]

Afrika

Mesir

  Mesir

Libya

  Libya

  • Indonesia memiliki kedutaan besar di Tripoli dan Libya memiliki kedutaan besar di Jakarta.
  • Kedua negara adalah anggota OKI dan GNB.

Nigeria

  Nigeria

Afrika Selatan

  Afrika Selatan

Keanggotaan organisasi internasional

Lihat pula

Catatan kaki

Pranala luar