Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Mahkamah Agung Republik Indonesia
Logo Resmi Mahkamah Agung RI
Gedung Mahkamah Agung RI saat ini
Gambaran umum
Didirikan	19 Agustus 1945 (1945-08-19)
Dasar hukum	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Yurisdiksi	Indonesia
Jenis perkara	Kasasi, Peninjauan Kembali, Uji materil peraturan di bawah UU, perkara khusus
Jumlah perkara masuk	13.977 (tahun 2015)
Slogan	Dharmmayukti (Kebaikan yang sesungguhnya)
Alokasi APBN	Rp8.575,7 miliar (APBN-P 2015)
Lokasi	Jakarta
6°10′13″S 106°49′35″E
Pimpinan
Ketua	Hatta Ali
Wakil Ketua Yudisial	M. Syarifuddin
Wakil Ketua Non Yudisial	Sunarto
Ketua Kamar Pidana	Suhadi
Ketua Kamar Perdata	lowong
Ketua Kamar Agama	Amran Suadi
Ketua Kamar TUN	Supandi
Ketua Kamar Militer	Burhan Dahlan
Ketua Kamar Pembinaan	Takdir Rahmadi
Ketua Kamar Pengawasan	lowong
Hakim Agung
Jumlah jabatan	Maksimal 60 orang
Sistem seleksi	Diseleksi oleh Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR dan penetapan Presiden
Panitera
Made Rawa Aryawan
Sekretaris
Achmad Setyo Pudjoharsoyo
Kantor pusat
Jl. Medan Merdeka Utara No, 9-13 Jakarta
Situs Web
https://www.mahkamahagung.go.id/

Gedung Mahkamah Agung (masa Hindia Belanda) dan Istana Daendels ("Het Grote Huis") di Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng), Batavia.

Sejarah

Masa penjajahan Belanda atas bumi pertiwi Indonesia, selain mempengaruhi roda pemerintahan juga sangat besar pengaruhnya terhadap Peradilan di Indonesia. Dari masa dijajah oleh Belanda (Mr. Herman Willem Daendels – Tahun 1807), kemudian oleh Inggris (Mr. Thomas Stanford Raffles – Tahun 1811 Letnan Jenderal) dan masa kembalinya Pemerintahan Hindia Belanda (1816-1842).

Pada masa penjajahan Belanda Hoogerechtshoof merupakan Pengadilan Tertinggi dan berkedudukan di Jakarta dengan wilayah Hukum meliputi seluruh Indonesia. Hoogerechtshoof beranggotakan seorang Ketua, 2 orang anggota, seorang pokrol Jenderal, 2 orang Advokat Jenderal dan seorang Panitera dimana perlu dibantu seorang Panitera Muda atau lebih. Jika perlu Gubernur Jenderal dapat menambah susunan Hoogerechtshoof dengan seorang Wakil dan seorang atau lebih anggota.

Setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Presiden Soekarno melantik/mengangkat Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama. Hari pengangkatan itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Mahkamah Agung, melalui Surat Keputusan KMA/043/SK/VIII/1999 tentang Penetapan Hari Jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945 juga merupakan tanggal disahkannya UUD 1945 beserta pembentukan dan pengangkatan Kabinet Presidentil Pertama di Indonesia. Mahkamah Agung terus mengalami dinamika sesuai dinamika ketatanegaraan. Antara tahun 1946 sampai dengan 1950 Mahkamah Agung pindah ke Yogyakarta sebagai ibukota Republik Indonesia. Pada saat itu terdapat dua Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia yaitu :

1. Hoogerechtshof di Jakarta dengan :
   1. Ketua : Dr. Mr. Wirjers
   2. Anggota Indonesia :
      1. Mr. Notosubagio,
      2. Koesnoen
   3. Anggota belanda :
      1. Mr. Peter,
      2. Mr. Bruins
   4. Procureur General : Mr. Urip Kartodirdjo
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia di Yogyakarta dengan :
   1. Ketua : Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja
   2. Wakil : Mr. R. Satochid Kartanegara
   3. Anggota :
      1. Mr. Husen Tirtaamidjaja,
      2. Mr. Wirjono Prodjodikoro,
      3. Sutan Kali Malikul Adil
   4. Panitera : Mr. Soebekti
   5. Kepala TU : Ranuatmadja

Kemudian terjadi kapitulasi Jepang, yang merupakan Badan Tertinggi disebut Saikoo Hooin yang kemudian dihapus dengan Osamu Seirei (Undang-Undang No. 2 Tahun 1944). Pada tanggal 1 Januari 1950 Mahkamah Agung kembali ke Jakarta dan mengambil alih (mengoper) gedung dan personil serta pekerjaan Hoogerechtschof. Dengan demikian maka para anggota Hoogerechtschof dan Procureur General meletakkan jabatan masing-masing dan pekerjaannya diteruskan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat (MA-RIS) dengan susunan :

1. Ketua : Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja
2. Wakil : Mr. Satochid Kartanegara
3. Anggota :
   1. Mr. Husen Tirtaamidjaja,
   2. Mr. Wirjono Prodjodikoro,
   3. Sutan Kali Malikul Adil
4. Panitera : Mr. Soebekti
5. Jaksa Agung : Mr. Tirtawinata

Dapat dikatakan sejak diangkatnya Mr. Dr. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung, secara operasional pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di bidang Pengadilan Negara Tertinggi adalah sejak disahkannya Kekuasaan dan Hukum Acara Mahkamah Agung yang ditetapkan tanggal 9 Mei 1950 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam kurun waktu tersebut Mahkamah Agung telah dua kali melantik dan mengambil sumpah Presiden Soekarno, yaitu tanggal 19 Agustus 1945 sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia dan tanggal 27 Desember 1945 sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS).

Waktu terus berjalan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 sudah harus diganti, maka pada tanggal 17 Desember 1970 lahirlah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dalam arti Mahkamah Agung sebagai Badan Pengadilan Kasasi (terakhir) bagi putusanputusan yang berasal dari Pengadilan di bawahnya, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang meliputi 4 (empat) Lingkungan Peradilan :

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan TUN

Sejak Tahun 1970 tersebut kedudukan Mahkamah Agung mulai kuat dan terlebih dengan keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka kedudukan Mahkamah Agung sudah mulai mapan, dalam menjalankan tugastugasnya yang mempunyai 5 fungsi, yaitu :

1. Fungsi Peradilan
2. Fungsi Pengawasan
3. Fungsi Pengaturan
4. Fungsi Memberi Nasihat
5. Fungsi Administrasi

Gedung Mahkamah Agung pada tahun 1980 (sekarang menjadi milik Kementerian Keuangan)

Situasi semakin berkembang dan kebutuhan baik teknis maupun nonteknis semakin meningkat, Mahkamah Agung harus bisa mengatur organisasi, administrasi dan keuangan sendiri tidak bergabung dengan Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM). Waktu terus berjalan, gagasan agar badan Kehakiman sepenuhnya ditempatkan di bawah pengorganisasian Mahkamah Agung terpisah dari Kementerian Kehakiman.

Pada Mei 1998 di Indonesia terjadi perubahan politik yang radikal dikenal dengan lahirnya Era Reformasi. Konsep Peradilan Satu Atap dapat diterima yang ditandai dengan lahirnya TAP MPR No. X/MPR/1998 yang menentukan Kekuasaan Kehakiman bebas dan terpisah dari Kekuasaan Eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang tersebut memberi batas waktu lima tahun untuk pengalihannya sebagaimana tertuang dalam Pasal II ayat (1) yang berbunyi :

Pengalihan Organisasi, administrasi dan Finansial dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 Tahun sejak Undang-Undang ini berlaku

Berawal dari Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 inilah kemudian konsep Satu Atap dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Berkas:Gedung Mahkamah Agung.jpg

Gedung Mahkamah Agung sebelum tahun 2015

Pada tanggal 23 Maret 2004 lahirlah Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung, yang ditindaklanjuti dengan :

1. Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.
2. Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lingkungan Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung yang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2004.

Wewenang

Mahkamah Agung memiliki wewenang:

1. Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan
2. Mahkamah Agung menguji peraturan secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang
3. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman

Struktur Organisasi

Berkas:Struktur Organisasi Mahkamah Agung Indonesia.png

Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan Hakim Anggota, Kepaniteraan Mahkamah Agung, dan Sekretariat Mahkamah Agung. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.

Pimpinan

Lihat pula: Daftar Ketua Mahkamah Agung Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang nonyudisial. Wakil ketua bidang yudisial yang membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, dan ketua muda tata usaha negara sedangkan wakil ketua bidang nonyudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan.

Dengan adanya penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung, pada tahun 2013 nomenklatur unsur Pimpinan Mahkamah Agung RI berubah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 50A/KMA/SK/IV/2013. Berikut perubahan nomenklatur tersebut:

No	Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru
1	Ketua Mahkamah Agung	Tetap
2	Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial	Tetap
3	Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Nonyudisial	Tetap
4	Ketua Muda Perdata	Ketua Kamar Perdata
5	Ketua Muda Pidana	Ketua Kamar Pidana
6	Ketua Muda Agama	Ketua Kamar Agama
7	Ketua Muda Militer	Ketua Kamar Militer
8	Ketua Muda Tata Usaha Negara	Ketua Kamar Tata Usaha Negara
9	Ketua Muda Pembinaan	Ketua Kamar Pembinaan
10	Ketua Muda Pengawasan	Ketua Kamar Pengawasan

Hakim Anggota

Lihat pula: Hakim Agung

Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Pada Mahkamah Agung terdapat Hakim Agung sebanyak maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari sistem karier atau sistem non karier. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

Tugas Hakim Agung adalah Mengadili dan memutus perkara pada tingkat Kasasi.

Kepaniteraan

Lihat pula: Kepaniteraan Mahkamah Agung

Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung. Kepaniteraan Mahkamah Agung dipimpin oleh satu orang Panitera dan dibantu oleh 7 Panitera Muda yakni

1. Panitera Muda Perdata,
2. Panitera Muda Perdata Khusus
3. Panitera Muda Pidana
4. Panitera Muda Pidana Khusus
5. Panitera Muda Perdata Agama
6. Panitera Muda Pidana Militer
7. Panitera Muda Tata Usaha Negara.

Sekretariat

Lihat pula: Sekretariat Mahkamah Agung

Sekretariat Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 6 unit eselon satu yakni :

1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
4. Badan Pengawasan
5. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
6. Badan Urusan Administrasi

Pengadilan Tingkat Banding

Pengadilan tingkat banding yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri :

1. Pengadilan Tinggi
2. Pengadilan Tinggi Agama
3. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
4. Pengadilan Militer Utama
5. Pengadilan Militer Tinggi

Pengadilan Tingkat Pertama

Pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri :

1. Pengadilan Negeri
2. Pengadilan Agama
3. Pengadilan Tata Usaha Negara
4. Pengadilan Militer

Keadaan Perkara

Kewenangan Mahkamah Agung RI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi: pertama, kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; kedua, kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; ketiga, memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi. Selain itu, Mahkamah Agung RI dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Berikut daftar keadaan perkara kasasi, peninjauan kembali, grasi, dan hak uji materil di Mahkamah Agung Republik Indonesia:

Tahun	Sisa Tahun Sebelumnya	Perkara Masuk	Beban Perkara	Perkara Putus	Sisa Perkara
2004	20.825	5.730	26.555	6.241	20.314
2005	20.314	7.468	27.782	11.807	15.975
2006	15.975	7.825	23.800	11.775	12.025
2007	12.025	9.516	21.541	10.714	10.827
2008	10.827	11.338	22.165	13.885	8.280
2009	8.280	12.540	20.820	11.985	8.835
2010	8.835	13.480	22.315	13.891	8.424
2011	8.424	12.990	21.414	13.719	7.695
2012	7.695	13.412	21.107	10.995	10.112
2013	10.112	12.337	22.449	16.034	6.415
2014	6.415	12.511	18.926	14.501	4.425
2015	4.425	13.977	18.402	14.452	3.950
2016	3.950	14.630	18.580	16.223	2.357
2017	2.357	15.505	17.862	16.474	1.388

Sistem Kamar

Sejak Tahun 2011 melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 142/KMA/SK/IX/2011, Mahkamah Agung telah memberlakukan sistem kamar. Dengan sistem ini hakim agung dikelompokkan ke dalam lima kamar yaitu perdata, pidana, agama,tata usaha negara dan militer. Hakim agung masing-masing kamar pada dasarnya hanya mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam lingkup kewenangan masing-masing kamar. Konsep Sistem Kamar ini diadopsi dari Sistem Kamar yang selama ini diterapkan di Hoge Raad (Mahkamah Agung) Belanda.

Penerapan sistem kamar sangat mempengaruhi produktivitas penanganan perkara di Mahkamah Agung. Berdasarkan data sisa tunggakan perkara sejak enam tahun terakhir, tercatat terus mengalami penurunan. Terlebih jika dibandingkan dengan sisa tunggakan pada tahun 2012 yang mencapai 10.112 perkara sehingga dalam kurun waktu enam tahun Mahkamah Agung telah mengurangi lebih dari 86 persen sisa perkara. Bahkan sisa perkara pada 2017 menjadi yang terendah sepanjang sejarah, yakni sebanyak 1.388 perkara.

Lihat pula

• Mahkamah Agung
• Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
• Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
• Judex facti dan judex juris

Pranala luar

• (Indonesia) Situs resmi Mahkamah Agung RI
• (Indonesia) Situs resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
• (Indonesia) Situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI
• (Indonesia) Peta Keadaan Perkara di Seluruh Wilayah Indonesia