Wikipedia

Kesultanan Siak Sri Inderapura

kerajaan di Asia Tenggara
Revisi sejak 24 Agustus 2019 20.47 oleh Nakhoda99997 (bicara | kontrib) (→Daftar Sultan Siak)

Kesultanan Siak Sri Inderapura (bahasa Inggris: Sultanate of Siak Sri Inderapura) adalah sebuah Kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Kesultanan ini didirikan di Buantan oleh Raja Kecil dari Pagaruyung bergelar Sultan Abdul Jalil pada tahun 1723, setelah sebelumnya terlibat dalam perebutan tahta Johor. Dalam perkembangannya, Kesultanan Siak muncul sebagai sebuah kerajaan bahari yang kuat[2] dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan di pesisir timur Sumatra dan Semenanjung Malaya di tengah tekanan imperialisme Eropa. Jangkauan terjauh pengaruh kerajaan ini sampai ke Sambas di Kalimantan Barat, sekaligus mengendalikan jalur pelayaran antara Sumatra dan Kalimantan.[3][4][5] Pasang surut kerajaan ini tidak lepas dari persaingan dalam memperebutkan penguasaan jalur perdagangan di Selat Malaka. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Sultan Siak terakhir, Sultan Syarif Kasim II menyatakan kerajaannya bergabung dengan Republik Indonesia.[6]

Siak Sri Inderapura
Darul Ridzuan[1]

ﻛﺴﻠﺘﺎﻧﻦ سياق سري ايندراڤورا
1723–1945
Bendera Kesultanan Siak
Bendera
{{{coat_alt}}}
Lambang
Istana Siak Sri Inderapura
Ibu kotaBuantan,
Siak Sri Inderapura
Bahasa yang umum digunakanMelayu
Agama
Islam
PemerintahanMonarki
Yang Dipertuan Besar 
• 1723-1746
Raja Kecik
• 1781-1791
Raja Yahya
• 1791-1811
Sultan Sayyid Ali
• 1915-1946
Sultan Syarif Kasim II
Sejarah 
• Didirikan
1723
• Bergabung dengan Indonesia
1945
Didahului oleh		 Digantikan oleh
krjKerajaan
Pagaruyung
kslKesultanan
Johor
Indonesia
Sunting kotak info
Sunting kotak info • Lihat • Bicara
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini
Bagian dari seri mengenai
Sejarah Indonesia
Prasejarah
Manusia Jawa 1.000.000 BP
Manusia Flores 94.000–12.000 BP
Bencana alam Toba 75.000 BP
Kebudayaan Buni 400 SM
Kerajaan Hindu-Buddha
Kerajaan Kutai 400–1635
Kerajaan Kalingga 424–782
Kerajaan Tarumanagara 450–900
Kerajaan Melayu 671–1347
Kerajaan Sriwijaya 671–1028
Kerajaan Sunda 662–1579
Kerajaan Galuh 669–1482
Kerajaan Mataram 716–1016
Kerajaan Bali 914–1908
Kerajaan Kahuripan 1019–1045
Kerajaan Janggala 1045–1136
Kerajaan Kadiri 1045–1221
Kerajaan Singasari 1222–1292
Kerajaan Majapahit 1293–1478
Kerajaan Islam
Penyebaran Islam 800–1600
Kesultanan Peureulak 840–1292
Kerajaan Haru 1225–1613
Kesultanan Ternate 1257–1914
Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521
Kesultanan Bone 1300–1905
Kerajaan Kaimana 1309–1963
Kesultanan Gowa 1320–1905
Kesultanan Limboto 1330–1863
Kerajaan Pagaruyung 1347–1833
Kesultanan Brunei 1368–1888
Kesultanan Gorontalo 1385–1878
Kesultanan Melaka 1405–1511
Kesultanan Sulu 1405–1851
Kesultanan Cirebon 1445–1677
Kesultanan Demak 1475–1554
Kesultanan Bolango 1482–1862
Kesultanan Aceh 1496–1903
Kesultanan Banten 1526–1813
Kesultanan Banjar 1526–1860
Kerajaan Kalinyamat 1527–1599
Kesultanan Johor 1528–1877
Kesultanan Pajang 1568–1586
Kesultanan Mataram 1586–1755
Kerajaan Fatagar 1600–1963
Kesultanan Jambi 1615–1904
Kesultanan Bima 1620–1958
Kesultanan Palembang 1659–1823
Kesultanan Sumbawa 1674–1958
Kesultanan Kasepuhan 1679–1815
Kesultanan Kanoman 1679–1815
Kesultanan Siak 1723–1945
Kesunanan Surakarta 1745–1946
Kesultanan Yogyakarta 1755–1945
Kesultanan Kacirebonan 1808–1815
Kesultanan Deli 1814–1946
Kesultanan Lingga 1824–1911
Kerajaan Kristen
Kerajaan Soya 1200–sekarang
Kerajaan Bolaang Mongondow 1320–1950
Kerajaan Manado 1500–1670
Kerajaan Siau 1510–1956
Kerajaan Larantuka 1515–1904
Kerajaan Sikka
Kerajaan Tagulandang 1570–1942
Kerajaan Manganitu 1600–1944
Kolonialisme Eropa
Portugis 1512–1850
VOC 1602–1800
Jeda kekuasaan Prancis dan Britania 1806–1815
Hindia Belanda 1800–1949
Kemunculan Indonesia
Kebangkitan Nasional 1908–1942
Pendudukan Jepang 1942–1945
Revolusi Nasional 1945–1949
Kemerdekaan
Hari Patriotik 23 Januari 1942 1942
Revolusi Nasional Indonesia 1945–1949
Masa Kemerdekaan 1945–1949
Republik Indonesia Serikat 1949–1950
Demokrasi Liberal 1950–1959
Demokrasi Terpimpin 1959–1965
Transisi 1965–1966
Orde Baru 1966–1998
Reformasi 1998–sekarang
Menurut topik
Garis waktu
 Portal Indonesia

Etimologi

Kata Siak Sri Inderapura, secara harfiah dapat bermakna pusat kota raja yang taat beragama, dalam bahasa Sanskerta, sri berarti "bercahaya" dan indera atau indra dapat bermakna raja. Sedangkan pura dapat bermaksud dengan "kota" atau "kerajaan". Siak dalam anggapan masyarakat Melayu sangat bertali erat dengan agama Islam, Orang Siak ialah orang-orang yang ahli agama Islam, kalau seseorang hidupnya tekun beragama dapat dikatakan sebagai Orang Siak.[7][8]

Nama Siak, dapat merujuk kepada sebuah klan di kawasan antara Pakistan dan India, Sihag atau Asiagh yang bermaksud pedang. Masyarakat ini dikaitkan dengan bangsa Asii,[9] masyarakat nomaden yang disebut oleh masyarakat Romawi, dan diidentifikasikan sebagai Sakai oleh Strabo seorang penulis geografi dari Yunani.[10] Berkaitan dengan ini pada sehiliran Sungai Siak sampai hari ini masih dijumpai masyarakat terasing yang dinamakan sebagai Orang Sakai.[11]

Agama

Pada masa awal Kesultanan Melayu Melaka, Riau menjadi tempat pusat agama islam. Setelah itu perkembangan agama Islam di Siak menjadikan kawasan ini sebagai salah satu pusat penyebaran dakwah Islam, hal ini tidak lepas dari penggunaan nama Siak secara luas di kawasan Melayu. Jika dikaitkan dengan pepatah Minangkabau yang terkenal: Adat menurun, syara’ mendaki dapat bermakna masuknya Islam atau mengislamkan dataran tinggi pedalaman Minangkabau dari Siak sehingga orang-orang yang ahli dalam agama Islam, sejak dahulu sampai sekarang, masih tetap disebut dengan Orang Siak.[8] Sementara di Semenanjung Malaya, penyebutan Siak masih digunakan sebagai nama jabatan yang berkaitan dengan urusan agama Islam.[12][13]

Walau telah menerapkan hukum Islam pada masyarakatnya, namun sedikit pengaruh Minangkabau masih mewarnai tradisi masyarakat Siak. Dalam pembagian warisan, masyarakat Siak mengikut kepada hukum waris sebagaimana berlaku dalam Islam. Namun dalam hal tertentu, mereka menyepakati secara adat bahwa untuk warisan dalam bentuk rumah hanya diserahkan kepada anak perempuan saja.[14]

Masa awal

Membandingkan dengan catatan Tomé Pires yang ditulis antara tahun 1513-1515, Siak merupakan kawasan yang berada antara Arcat dan Indragiri yang disebutnya sebagai kawasan pelabuhan raja Minangkabau,[15] kemudian menjadi vasal Malaka sebelum ditaklukan oleh Portugal. Sejak jatuhnya Malaka ke tangan VOC, Kesultanan Johor telah mengklaim Siak sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Hal ini berlangsung hingga kedatangan Raja Kecil yang kemudian mendirikan Kesultanan Siak.[3]

Dalam Syair Perang Siak, Raja Kecil didaulat menjadi penguasa Siak atas mufakat masyarakat di Bengkalis. Hal ini bertujuan untuk melepaskan Siak dari pengaruh Kesultanan Johor.[5] Sementara dalam Hikayat Siak, Raja Kecil disebut juga dengan sang pengelana pewaris Sultan Johor yang kalah dalam perebutan kekuasaan.[16] Berdasarkan korespondensi Sultan Indermasyah Yang Dipertuan Pagaruyung dengan Gubernur Jenderal Belanda di Melaka waktu itu, menyebutkan bahwa Sultan Abdul Jalil merupakan saudaranya yang diutus untuk urusan dagang dengan pihak VOC.[17] Kemudian Sultan Abdul Jalil dalam suratnya tersendiri yang ditujukan kepada pihak Belanda, menyebut dirinya sebagai Raja Kecil dari Pagaruyung, akan menuntut balas atas kematian Sultan Johor.[18]

Sebelumnya dari catatan Belanda, dikatakan bahwa pada tahun 1674 telah datang utusan dari Johor meminta bantuan raja Minangkabau untuk berperang melawan raja Jambi.[19] Dalam salah satu versi Sulalatus Salatin, juga menceritakan tentang bagaimana hebatnya serangan Jambi ke Johor (1673),[20] yang mengakibatkan hancurnya pusat pemerintahan Johor, yang sebelumnya juga telah dihancurkan oleh Portugal dan Aceh.[21][22] Kemudian berdasarkan surat dari raja Jambi, Sultan Ingalaga kepada VOC pada tahun 1694, menyebutkan bahwa Sultan Abdul Jalil hadir menjadi saksi perdamaian dari perselisihan mereka.[23]

Pada tahun 1718, Sultan Abdul Jalil berhasil menguasai Kesultanan Johor[3] sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai Sultan Johor dengan gelar Yang Dipertuan Besar Johor. Namun pada tahun 1722, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Raja Sulaiman anak Bendahara Johor, yang juga menuntut hak atas tahta Johor. Atas bantuan pasukan bayaran dari Bugis, Raja Sulaiman kemudian berhasil mengkudeta tahta Johor, dan mengukuhkan dirinya menjadi penguasa Johor di Semenanjung Malaysia. Sementara Sultan Abdul Jalil, pindah ke Bintan dan pada tahun 1723 membangun pusat pemerintahan baru di sehiliran Sungai Siak dengan nama Siak Sri Inderapura.[5] Sementara pusat pemerintahan Johor yang sebelumnya berada sekitar muara Sungai Johor ditinggalkan begitu saja, dan menjadi status quo dari masing-masing penguasa yang bertikai tersebut. Sedangkan klaim Raja Kecil sebagai pewaris sah tahta Johor, diakui oleh komunitas Orang Laut. Orang Laut merupakan kelompok masyarakat yang bermukim pada kawasan Kepulauan Riau yang membentang dari timur Sumatra sampai ke Laut Tiongkok Selatan, dan loyalitas ini terus bertahan hingga runtuhnya Kesultanan Siak.[24]

Masa keemasan

 
Sultan Siak dan Dewan Menterinya serta Kadi Siak pada tahun 1888
 
Upacara penobatan Sultan Siak pada tahun 1899

Dengan klaim sebagai pewaris Malaka,[4] pada tahun 1724-1726 Sultan Abdul Jalil melakukan perluasan wilayah, dimulai dengan memasukkan Rokan ke dalam wilayah Kesultanan Siak dan kemudian membangun pertahanan armada laut di Bintan. Namun pada tahun 1728, atas perintah Raja Sulaiman, Yang Dipertuan Muda bersama pasukan Bugisnya, Raja Kecil diusir keluar dari Kepulauan Riau. Raja Sulaiman kemudian menjadikan Bintan sebagai pusat pemerintahannya. Atas keberhasilannya itu, Yang Dipertuan Muda diberi kedudukan di Pulau Penyengat.[24]

Sementara Raja Kecil terpaksa melepas hegemoninya di Kepulauan Riau dan mulai membangun kekuatan baru di kawasan sepanjang pesisir timur Sumatra. Antara tahun 1740-1745, Raja Kecil kembali bangkit dan menaklukan beberapa kawasan di Semenanjung Malaya.[25] Karena mendapat ancaman dari Siak, dan disaat yang bersamaan orang-orang Bugis juga meminta balas atas jasa mereka, maka Raja Sulaiman meminta bantuan kepada Belanda di Malaka. Dalam perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1746 itu, Johor menjanjikan akan memberikan Bengkalis kepada Belanda. Perjanjian itu kemudian direspon oleh VOC dengan mendirikan gudang pada kawasan tersebut.[26][27]

Sepeninggal Raja Kecil pada tahun 1746, klaim atas Johor memudar. Dan pengantinya Sultan Mahmud berfokus kepada penguatan kedudukannya di pesisir timur Sumatra dan daerah vassal di Kedah dan kawasan pantai timur Semenanjung Malaya. Pada tahun 1761, Sultan Siak membuat perjanjian ekslusif dengan pihak Belanda, dalam urusan dagang dan hak atas kedaulatan wilayahnya, serta bantuan dalam bidang persenjataan.[28] Setelah Raja Mahmud wafat, muncul dualisme kepemimpinan di kerajaan ini. Raja Muhammad Ali yang lebih disukai Belanda kemudian menjadi Sultan Siak. Sementara sepupunya Raja Ismail yang tidak disukai Belanda, muncul sebagai Raja Laut, menguasai perairan timur Sumatra sampai ke Laut Tiongkok Selatan, dan membangun kekuatan di gugusan Pulau Tujuh.[29]

Sekitar tahun 1767, Raja Ismail telah menjadi duplikasi dari Raja Kecil. Didukung oleh Orang Laut, ia terus menunjukan dominasinya di kawasan perairan timur Sumatra, dengan mulai mengontrol perdagangan timah di Pulau Bangka, kemudian menaklukan Mempawah di Kalimantan Barat. Sebelumnya Raja Ismail juga turut membantu Terengganu menaklukan Kelantan, hubungan ini kemudian diperkuat oleh adanya ikatan perkawinan antara Raja Ismail dengan saudara perempuan Sultan Terengganu. Pengaruh Raja Ismail di kawasan Melayu sangat signifikan, mulai dari Terengganu, Jambi, dan Palembang. Laporan Belanda menyebutkan, Palembang telah membayar 3.000 ringgit kepada Raja Ismail agar jalur pelayarannya aman dari gangguan. Sementara Hikayat Siak menceritakan tentang kemeriahan sambutan yang diterima oleh Raja Ismail sewaktu kedatangannya ke Palembang.[29]

Pada abad ke-18, Kesultanan Siak telah menjadi kekuatan yang dominan di pesisir timur Sumatra. Tahun 1780, Kesultanan Siak menaklukkan daerah Langkat, dan menjadikan wilayah tersebut dalam pengawasannya,[30] termasuk wilayah Deli dan Serdang.[31] Di bawah ikatan perjanjian kerja sama dengan VOC, pada tahun 1784 Kesultanan Siak membantu VOC menyerang dan menundukkan Selangor.[32] Sebelumnya mereka telah bekerja sama memadamkan pemberontakan Raja Haji Fisabilillah di Pulau Penyengat.

Perdagangan

Kesultanan Siak Sri Inderapura mengambil keuntungan atas pengawasan perdagangan melalui Selat Melaka, serta kemampuan mengendalikan para perompak di kawasan tersebut. Kemajuan perekonomian Siak terlihat dari catatan Belanda yang menyebutkan pada tahun 1783 ada sekitar 171 kapal dagang dari Siak menuju Malaka.[33] Siak menjadi kawasan segitiga perdagangan antara Belanda di Malaka dan Inggris di Pulau Pinang.[34] Namun disisi lain, kejayaan Siak ini memberi kecemburuan pada keturunan Yang Dipertuan Muda terutama setelah hilangnya kekuasaan mereka pada kawasan Kepulauan Riau. Sikap ketidaksukaan dan permusuhan terhadap Sultan Siak, terlihat dalam Tuhfat al-Nafis,[35] di mana dalam deskripsi ceritanya mereka menggambarkan Sultan Siak sebagai "orang yang rakus akan kekayaan dunia".[butuh rujukan]

Peranan Sungai Siak sebagai bagian kawasan inti dari kerajaan ini, berpengaruh besar terhadap kemajuan perekonomian Siak Sri Inderapura. Sungai Siak merupakan kawasan pengumpulan berbagai produk perdagangan, mulai dari kapur barus, benzoar, timah, dan emas. Sementara pada saat bersamaan masyarakat Siak juga telah menjadi eksportir kayu yang utama di Selat Malaka, serta salah satu kawasan industri kayu untuk pembuatan kapal maupun bangunan. Dengan cadangan kayu yang berlimpah, pada tahun 1775 Belanda mengizinkan kapal-kapal Siak mendapat akses langsung kepada sumber beras dan garam di Pulau Jawa, tanpa harus membayar kompensasi kepada VOC. Namun tentu dengan syarat Belanda juga diberikan akses langsung kepada sumber kayu di Siak, yang mereka sebut sebagai kawasan hutan hujan yang tidak berujung.[36]

Dominasi Kesultanan Siak terhadap wilayah pesisir pantai timur Sumatra dan Semenanjung Malaya cukup signifikan. Mereka mampu menggantikan pengaruh Johor sebelumnya atas penguasaan jalur perdagangan. Selain itu Kesultanan Siak juga muncul sebagai pemegang kunci ke dataran tinggi Minangkabau, melalui tiga sungai utama yaitu Siak, Kampar, dan Kuantan, yang mana sebelumnya telah menjadi kunci bagi kejayaan Malaka. Namun demikian kemajuan perekonomian Siak memudar seiring dengan munculnya gejolak di pedalaman Minangkabau yang dikenal dengan Perang Padri.[28]

Penurunan

Ekspansi kolonialisasi Belanda ke kawasan timur Pulau Sumatra tidak mampu dihadang oleh Kesultanan Siak, dimulai dengan lepasnya Kesultanan Deli, Kesultanan Asahan, Kesultanan Langkat, dan kemudian muncul Inderagiri sebagai kawasan mandiri.[37] Begitu juga di Johor, di mana seorang sultan dari keturunan Tumenggung Johor kembali didudukkan, dan berada dalam perlindungan Inggris di Singapura.[38][39] Sementara Belanda memulihkan kedudukan Yang Dipertuan Muda di Pulau Penyengat, dan kemudian mendirikan Kesultanan Lingga di Pulau Lingga. Selain itu Belanda juga mempersempit wilayah kedaulatan Siak, dengan mendirikan Residentie Riouw yang merupakan bagian dari pemerintahan Hindia Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang.[40][41][42]

Penguasaan Inggris atas Selat Melaka, mendorong Sultan Siak pada tahun 1840 untuk menerima tawaran perjanjian baru mengganti perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya pada tahun 1819. Perjanjian ini menjadikan wilayah Kesultanan Siak semakin kecil dan terjepit antara wilayah kerajaan kecil lainnya yang mendapat perlindungan dari Inggris.[43] Demikian juga pihak Belanda menjadikan kawasan Siak sebagai salah satu bagian dari pemerintahan Hindia Belanda,[44] setelah memaksa Sultan Siak menandatangani perjanjian pada 1 Februari 1858.[28][45] Dari perjanjian tersebut Siak Sri Inderapura kehilangan kedaulatannya, kemudian dalam setiap pengangkatan raja, Siak mesti mendapat persetujuan dari Belanda. Selanjutnya dalam pengawasan wilayah, Belanda mendirikan pos militer di Bengkalis serta melarang Sultan Siak membuat perjanjian dengan pihak asing tanpa persetujuan pemerintahan Hindia Belanda.[28]

Perubahan peta politik atas penguasaan jalur Selat Malaka, kemudian adanya pertikaian internal Siak dan persaingan dengan Inggris dan Belanda, melemahkan pengaruh hegemoni Kesultanan Siak atas wilayah-wilayah yang pernah dikuasainya.[46] Tarik ulur kepentingan kekuatan asing terlihat pada Perjanjian Sumatra antara pihak Inggris dan Belanda, menjadikan Siak berada pada posisi yang dilematis, berada dalam posisi tawar yang lemah.[47] Kemudian berdasarkan perjanjian pada 26 Juli 1873, pemerintah Hindia Belanda memaksa Sultan Siak, untuk menyerahkan wilayah Bengkalis kepada Residen Riau.[48] Namun di tengah tekanan tersebut, Kesultanan Siak masih tetap bertahan sampai kemerdekaan Indonesia,[6] walau pada masa pendudukan tentara Jepang sebagian besar kekuatan militer Kesultanan Siak sudah tidak berarti lagi.[butuh rujukan]

Bergabung dengan Indonesia

 
Potret Sultan Siak, Sultan Syarif Kasim II dan istrinya (1910-1939)

Sultan Syarif Kasim II, merupakan Sultan Siak terakhir yang tidak memiliki putra. Seiring dengan kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II menyatakan kerajaannya bergabung dengan negara Republik Indonesia.[6]

Struktur pemerintahan

Sebagai bagian dari rantau Minangkabau, sistem pemerintahan Kesultanan Siak mengikuti model Kerajaan Pagaruyung. Setelah posisi Sultan, terdapat Dewan Menteri yang mirip dengan kedudukan Basa Ampek Balai di Pagaruyung. Dewan Menteri ini memiliki kekuasaan untuk memilih dan mengangkat Sultan Siak, sama dengan Undang Yang Ampat di Negeri Sembilan.[49] Dewan Menteri bersama dengan Sultan, menetapkan undang-undang serta peraturan bagi masyarakatnya.[14][50] Dewan menteri ini terdiri dari:

  1. Datuk Tanah Datar
  2. Datuk Limapuluh
  3. Datuk Pesisir
  4. Datuk Kampar

Seiring dengan perkembangan zaman, Siak Sri Inderapura juga melakukan pembenahan sistem birokrasi pemerintahannya. Hal ini tidak lepas dari pengaruh model birokrasi pemerintahan yang berlaku di Eropa maupun yang diterapkan pada kawasan kolonial Belanda dan Inggris. Modernisasi sistem penyelenggaraan pemerintahan Siak terlihat pada naskah Ingat Jabatan yang diterbitkan tahun 1897. Naskah ini terdiri dari 33 halaman yang panjang serta ditulis dengan Abjad Jawi atau tulisan Arab-Melayu. Ingat Jabatan merupakan dokumen resmi Siak Sri Inderapura yang dicetak di Singapura, berisi rincian tanggung jawab dari berbagai posisi atau jabatan di pemerintahan mulai dari pejabat istana, wakil kerajaan di daerah jajahan, pengadilan maupun polisi. Pada bagian akhir dari setiap uraian tugas para birokrat tersebut, ditutup dengan peringatan serta perintah untuk tidak khianat kepada sultan dan nagari.[51]

Perkembangan selanjutnya, Siak Sri Inderapura juga menerbitkan salah satu kitab hukum atau undang-undang, dikenal dengan nama Bab al-Qawa'id.[52] Kitab ini dicetak di Siak tahun 1901, menguraikan hukum yang dikenakan kepada masyarakat Melayu dan masyarakat lain yang terlibat perkara dengan masyarakat Melayu. Namun tidak mengikat orang Melayu yang bekerja dengan pihak pemerintah Hindia Belanda, di mana jika terjadi permasalahan akan diselesaikan secara bilateral antara Sultan Siak dengan pemerintah Hindia Belanda.[14]

Dalam pelaksanaan masalah pengadilan umum di Kesultanan Siak diselesaikan melalui Balai Kerapatan Tinggi yang dipimpin oleh Sultan Siak, Dewan Menteri dan dibantu oleh Kadi Siak serta Controleur Siak sebagai anggota. Selanjutnya beberapa nama jabatan lainnya dalam pemerintahan Siak antara lain Pangiran Wira Negara, Biduanda Pahlawan, Biduanda Perkasa, Opas Polisi. Kemudian terdapat juga warga dalam yang bertanggung jawab terhadap harta-harta disebut dengan Kerukuan Setia Raja, serta Bendahari Sriwa Raja yang bertanggung jawab terhadap pusaka kerajaan.[51]

Dalam administrasi pemerintahannya Kesultanan Siak membagi kawasannya atas hulu dan hilir, masing-masing terdiri dari beberapa kawasan dalam bentuk distrik[48] yang dipimpin oleh seseorang yang bergelar Datuk atau Tuanku atau Yang Dipertuan dan bertanggungjawab kepada Sultan Siak yang juga bergelar Yang Dipertuan Besar. Pengaruh Islam dan keturunan Arab mewarnai Kesultanan Siak,[53] salah satunya keturunan Al-Jufri yang bergelar Bendahara Patapahan.[54]

Pada kawasan tertentu, ditunjuk Kepala Suku yang bergelar Penghulu, dibantu oleh Sangko Penghulu, Malim Penghulu serta Lelo Penghulu. Sementara terdapat juga istilah Batin, dengan kedudukan yang sama dengan Penghulu, namun memiliki kelebihan hak atas hasil hutan yang tidak dimiliki oleh Penghulu. Batin ini juga dibantu oleh Tongkat, Monti dan Antan-antan. Istilah Orang Kaya juga digunakan untuk jabatan tertentu dalam Kesultanan Siak, seperti halnya digunakan di Kesultanan Johor dan Urang Kayo di Minangkabau terutama pada kawasan pesisir.[14][50][55]

Pembagian Administrasi

Menurut Bab Al-Qawa'id, kitab hukum kesultanan Siak, wilayah administrasi kesultanan dibagi ke dalam 10 propinsi, setiap propinsi dipimpin oleh hakim polisi yang memiliki gelar masing-masing. Untuk urusan keagamaan, tiap propinsi tersebut ditunjuk seorang Imam jajahan sebagai hakim syari'ah. Adapun pembagiannya adalah:

Propinsi Siak

  • Hakim polisi propinsi Siak bergelar Tengku Besar.

Tengku Besar yang terkenal adalah Sayyid Sagaf, sepupu Sultan Syarif Kasim II yang ditunjuk sebagai wali sultan (regent) bertugas menjalankan pemerintahan semasa sultan menempuh pendidikan di Batavia dan belum diresmikan sebagai sultan.[56]

  • Hakim Syari'ah propinsi Siak adalah Qadhi negeri Siak.
  • Batas-batas negeri: Daerah Tanjung Pematang Duku, yakni Tanjung Balai menyusuri Sungai Siak sebelah kanan sampai ke Sungai Lukur dan masuk ke dalam Sungai Mandau. Dari Sungai Mandau sampai ke Petalangan, lalu ke batin Lima Sakai, batin Delapan Sakai sehingga bertemu dengan batas negeri Kota Intan, yaitu sungai Lokar. Setelah dari sungai Lokar lalu mengikuti sebelah kiri Sungai Siak sampai ke petalangan Dayun, Gasib, dan Lubuk ke daratnya hingga bertemu dengan batas Pelalawan. Setelah itu akan sampai ke sungai Pendinau.[52]

Propinsi Tebing Tinggi

  • Hakim polisi negeri Tebing Tinggi bergelar Tengku Temenggung Muda.
  • Hakim syari'ah bergelar Imam negeri Tebing Tinggi.
  • Batas-batas negeri: Pulau Rantau Tebing Tinggi, Pulau Rangsang atau Medan atau Randang, Pulau Tupang Dalam, Pulau Tupang Luar, dan Pulau Menggung, dan juga pulau-pulau kecil yang masuk dalam Kerajaan Siak.[52]

Propinsi Merbau

  • Hakim polisi negeri Merbau bergelar Orang Kaya Setia India.
  • Hakim syari'ah bergelar Imam negeri Merbau.
  • Batas-batas negeri: Pulau Merbau, Pulau Padang, dan pulau-pulau kecil yang masuk dalam kerajaan.

Propinsi Bukit Batu

  • Hakim polisi negeri Bukit Batu bergelar Datuk Laksmana.
  • Hakim syari'ah bergelar Imam negeri Bukit Batu.
  • Batas-batas negeri: Tanjung Pematang Duku, tepatnya Tanjung Balai menyusuri tanah besar ke sungai Senaboi sampai bertemu dengan batasan batin Delapan Sakai. Kemudian bertemu dengan batas batin Lima sakai, Pulau Rupat, Selat Murung, Pulau Ketam, Pulau Payung, Pulau Wampu, Pulau Rampung dan pulau-pulau kecil yang termasuk wilayah kerajaan.

Propinsi Bangko

  • Hakim polisi negeri Tebing Tinggi bergelar Datuk Dewa Pahlawan.
  • Hakim syari'ah bergelar Imam negeri Bangko.

Salah satu Imam Bangko yang dikenal bernama Imam Abdullah[57].

  • Batas-batas negeri: daerah sungai Sinaboi menyusuri tanah besar masuk ke Sungai Rokan sebelah kiri sampai ke Sarang Lang. Setelah itu, menyusuri sebelah kanan sungai rokan, Sungai Dira Pekaitan, Sungai Kencang dan pulau-pulau kecil yang termasuk wilayah kerajaan.

Propinsi Tanah Putih

  • Hakim polisi negeri Tanah Putih bergelar Datuk Setia Maharaja.
  • Hakim syari'ah bergelar Imam negeri Tanah Putih.

Propinsi Kubu

  • Hakim polisi negeri Kubu bergelar Datuk Jaya Perkasa atau Datuk Indra Setia.
  • Hakim syari'ah bergelar Imam negeri Kubu.

Propinsi Pekanbaru

  • Hakim polisi negeri Pekanbaru bergelar Datuk Syahbandar.
  • Hakim syari'ah bergelar Imam di negeri Pekanbaru.

Propinsi Tapung Kanan

  • Hakim polisi negeri Tapung Kanan bergelar Datuk Bendahara Muda Sekijang.
  • Hakim syari'ah bergelar Imam di negeri Sekijang.

Propinsi Tapung Kiri

  • Hakim polisi negeri Tapung Kiri bergelar Syarif Bendahara.
  • Hakim syari'ah bergelar Imam di Petapahan.

Daftar Sultan Siak

adalah daftar Sultan Siak Sri Inderapura.

Nomor Tahun Nama sultan Catatan dan peristiwa penting
1 1723-1746 Yang Dipertuan Besar Siak

Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah I[58]
Raja Kecik

Mengklaim tahta Johor
Mendirikan kesultanan Siak di Buantan
2 1746-1760 Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Syah
Sultan Muhammad 		Putra dari no. 1
Memindahkan pusat pemerintahan ke Mempura**
3 1760-1761 Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Syah
Sultan Ismail[16] 		Putra dari no. 2
Dipaksa VOC turun tahta, kemudian berkelana selama 18 tahun*
4 1761-1766 Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah
Sultan Alam/ Raja Alam 		Putra no. 1, saudara no. 2
Merebut kekuasaan dari Sultan Ismail dengan bantuan Belanda
Memindahkan ibu kota ke Senapelan
5 1766-1779 Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah
Sultan Muhammad Ali 		Putra no. 4
Johor telah menjadi bagian dari Siak Sri Inderapura
Mengizinkan pendirian Kerajaan Negeri Sembilan tahun 1773
1779-1781 Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah II
Sultan Ismail 		Kembali berkuasa untuk kedua kali setelah menggeser Muhammad Ali
6 1781-1791 Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Syah
Sultan Yahya[59] 		Putra no. 3
Pada tanggal 1 - 8 - 1782 membuat perjanjian dengan VOC dalam berperang melawan Inggris
Dikudeta oleh no. 7 kemudian menyingkir ke Kampar kemudian Terengganu
Meninggal dunia tahun 1791 dan dimakamkan di Tanjung Pati (Che Lijah, Dungun, Terengganu, Malaysia)
7 1791-1811 Sultan Assaidis Syarif Ali Abdul Jalil Saifuddin
Sultan Sayyid Ali 		Putra dari Sayyid Osman al-Syaikh 'Ali Ba' Alawi, yang menikahi Tengku Embung, yang merupakan putri no. 4 (Sultan Alamuddin) dan saudari no. 5
Siak memeperluas daerah kekuasaanya hingga meliputi jajahan 12
8 1811-1827 Sultan Assaidis Syarif Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin
Sultan Sayyid Ibrahim 		Putra no. 7
Membuat perjanjian kerja sama dengan Inggris tanggal 31 Agustus 1818.
Kemudian dengan Belanda tahun 1822
Pengaruh dari Perjanjian London tahun 1824, beberapa wilayah Siak lepas dan menjadi bagian dari kolonialisasi antara Inggris dan Belanda.
Johor lepas dari Siak, berada dalam pengawasan Inggris.
Pulau Lingga menjadi wilayah pengawasan Belanda.
9 1827-1864 Sultan Assaidis Syarif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin
Sultan Sayyid Ismail
 Cucu Sayyid Ahmad (adik no. 7)
Mangkubumi Sayyid al-Syarif Jalaluddin 'Ali Ba' Alawi[60]
Menerima perjanjian baru dengan Inggris tahun 1840.
Tahun 1864 dipaksa Belanda turun tahta.
10 1864-1889 Sultan Assaidis Syarif Kasim I Abdul Jalil Saifuddin
Sultan Syarif Kasim I 		Saudara no.9
Pengangkatannya mesti disetujui oleh Ratu Belanda, Belanda menempatkan controleur di Siak

Diperebutkan oleh Inggris dan Belanda dalam Perjanjian Sumatra

11 1889-1908 Yang Dipertuan Besar Assaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Saifuddin[14]
Sultan Syarif Hasyim 		Putra no. 10
Menerbitkan Bab Al-Qawa'id kitab undang-undang resmi negara
Meresmikan Istana Siak Sri Inderapura
12 1915-1945 Yang Dipertuan Besar Assaidis Syarif Kasyim II Abdul Jalil Saifuddin[61]
Sultan Syarif Kasim II 		Putra no. 11
Menyerahkan kerajaannya pada pemerintah Republik Indonesia
13 2018-kini Yang Dipertuan Besar Sayyid Al-Syarif Jalaluddin Ali Ba Alawi
Catatan:
* Berdasarkan catatan Belanda, Raja Ismail lebih dikenal sebagai bajak laut.
** Berdasarkan Syair Perang Siak

Warisan sejarah

Siak Sri Inderapura sampai sekarang tetap diabadikan sebagai nama ibu kota dari Kabupaten Siak, dan Balai Kerapatan Tinggi yang dibangun tahun 1886 serta Istana Siak Sri Inderapura yang dibangun pada tahun 1889,[62][63][64] masih tegak berdiri sebagai simbol kejayaan masa silam, termasuk Tari Zapin Melayu dan Tari Olang-olang yang pernah mendapat kehormatan menjadi pertunjukan utama untuk ditampilkan pada setiap perayaan di Kesultanan Siak Sri Inderapura.[50] Begitu juga nama Siak masih melekat merujuk kepada nama sebuah sungai di Provinsi Riau sekarang, yaitu Sungai Siak yang bermuara pada kawasan timur pulau Sumatra.[65]

Galeri Bendera

  •  
    Distrik Kalakap
  •  
    Distrik Kassim
  •  
    Distrik Kampar
  •  
    Distrik Pasisir
  •  
    Distrik Bogah
  •  
    Distrik Limapuluh
  •  
    Distrik Tandjong
  •  
    Distrik Tanah Datar

Lihat Pula

Rujukan

  1. ^ Supplement-catalogus Der Maleische en Minangkabausche Handschriften in de Leidsche Universiteits - Bibliotheek, Brill Archive.
  2. ^ The Edinburgh Gazetteer, Or Geographical Dictionary, A. Constable and Company, 1822.
  3. ^ a b c Andaya, L.Y., (1972), Raja Kechil and the Minangkabau conquest of Johor in 1718, JMBRAS, 45-2.
  4. ^ a b Barnard, T. P., (2003), Multiple centres of authority: society and environment in Siak and eastern Sumatra, 1674-1827, KITLV Press, ISBN 90-6718-219-2.
  5. ^ a b c Cave, J., Nicholl, R., Thomas, P. L., Effendy, T., (1989), Syair Perang Siak: a court poem presenting the state policy of a Minangkabau Malay royal family in exile, Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society
  6. ^ a b c Samin, S. M., (2002), Sultan Syarif Kasim II: pahlawan nasional dari Riau, Yayasan Pusaka Riau, ISBN 979-9339-65-0.
  7. ^ As, M. S., (1996), Ulama pembawa Islam di Indonesia dan sekitarnya, Lentera Basritama, ISBN 979-8880-16-1
  8. ^ a b Jasmi, K., (2005), Surau: kumpulan cerpen, Penerbit Republika, ISBN 979-3210-49-4.
  9. ^ Tod, James (1899). The annals and antiquities of Rajastʾhan: or the central and ..., Volume 2. Indian Publication Society. hlm. 1010. 
  10. ^ Iaroslav Lebedynsky. (2006). Les Saces: Les «Scythes» d'Asie, VIIIe siècle av. J.-C. — IVe siècle apr. J.-C. Editions Errance, Paris. ISBN 2-87772-337-2
  11. ^ Suparlan P., (1995), Orang Sakai di Riau: masyarakat terasing dalam masyarakat Indonesia: kajian mengenai perubahan dan kelestarian kebudayaan Sakai dalam proses transformasi mereka ke dalam masyarakat Indonesia melalui Proyek Pemulihan Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing, Departemen Sosial, Republik Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, ISBN 979-461-215-4.
  12. ^ Lamry, M. S., Nor, H. M., (1993), Masyarakat dan Perubahan, Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, ISBN 967-942-249-6.
  13. ^ http://www.jais.gov.my Iklan Jawatan Kosong
  14. ^ a b c d e Luthfi, A., (1991), Hukum dan perubahan struktur kekuasaan: pelaksanaan hukum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak, 1901-1942, Susqa Press.
  15. ^ Cortesão, Armando, (1944), The Suma Oriental of Tomé Pires, London: Hakluyt Society, 2 vols.
  16. ^ a b Barnard, T. P., (2004), Contesting Malayness: Malay identity across boundaries, NUS Press, ISBN 9971-69-279-1.
  17. ^ Coolhaas, W.P. (1964). "Generale Missiven der V.O.C.". Journal of Southeast Asian History. 2 (7). doi:10.1017/S0217781100003318. 
  18. ^ NA, VOC 1895, Malacca, 30 Januari 1718, fols.55-6.
  19. ^ Andaya, L.Y., (1971), The Kingdom of Johor, 1641-1728: a study of economic and political developments in the Straits of Malacca. s.n.
  20. ^ Samad, A. A., (1979), Sulalatus Salatin, Dewan Bahasa dan Pustaka.
  21. ^ Borschberg, P., (2004), Iberians in the Singapore-Melaka Area and Adjacent Regions (16th to 18th Century), Otto Harrassowitz Verlag, ISBN 3-447-05107-8.
  22. ^ Ricklefs, M.C., (2002), A History of Modern Indonesia Since C. 1200, Stanford University Press, ISBN 0-8047-4480-7.
  23. ^ NA, VOC 1557, Jambi, 1 April 1694, fols.35-6.
  24. ^ a b Andaya, L.Y., (1975), The Kingdom of Johor, 1641-1728, Kuala Lumpur: Oxford University Press.
  25. ^ Ryan, N.J., (1969), The making of modern Malaysia and Singapore: a history from earliest times to 1966, Oxford University Press.
  26. ^ Miller, F.P., Vandome, A.F., McBrewster, J., (2010), Johor Sultanate, VDM Verlag Dr. Mueller e.K., ISBN 6133801638.
  27. ^ Abshire, J., (2011), The History of Singapore, ABC-CLIO, ISBN 0-313-37742-1.
  28. ^ a b c d Reid, A., (2005), Asal mula konflik Aceh: dari perebutan pantai Timur Sumatra hingga akhir kerajaan Aceh abad ke-19, Yayasan Obor Indonesia, ISBN 979-461-534-X.
  29. ^ a b Barnard, T.P., Texts, Raja Ismail and Violence: Siak and the Transformation of Malay Identity in theEighteenth Century, Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 32, No. 3 (Oct., 2001), pp. 331-342.
  30. ^ Penelitian dan pengkajian naskah kuno daerah Jambi, Volume 2, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1989
  31. ^ Cribb, R. B., Kahin, A., (2004), Historical dictionary of Indonesia, Scarecrow Press, ISBN 0-8108-4935-6.
  32. ^ Karl Hack, Tobias Rettig, (2006), Colonial armies in Southeast Asia, Routledge, ISBN 0-415-33413-6.
  33. ^ Lee Kam Hing, (1986), The Shipping Lists of Dutch Melaka; A Source for the Study of Coastal trade and Shipping in the Malay peninsula during the 17th and 18th centuries, in: Mohd. Yusoff Hashim et al., Kapal dan Harta Karam; Ships and Sunken Treasure, pp. 53-76, Kuala Lumpur: Muzium Malaysia.
  34. ^ The London general gazetteer, or Geographical dictionary: containing a description of the various countries, kingdoms, states, cities, towns, &c. of the known world, W. Baynes & Son, 1825.
  35. ^ Ali Haji bin Raja Haji Ahmad, (1997), Tuhfat al-Nafis, Fajar Bakti.
  36. ^ VOC 3470, Secret Letters from Malacca to Batavia for 1775, f. 339-34.
  37. ^ History of the Royal Dutch, Vol. 1, Brill Archive.
  38. ^ Cook, Bethune, (1819), Sir Thomas Stamford Raffles: Founder of Singapore, 1819 and some of his friends and contemporaries, London: A.H. Stockwell.
  39. ^ Trocki, C. A., (2007), Prince of Pirates: The Temenggongs and the Development of Johor and Singapore, 1784-1885, NUS Press, ISBN 9971-69-376-3.
  40. ^ Netscher, E., (1854), Beschrijving van een Gedeelte der Residentie Riouw, Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en, Volkenkunde.
  41. ^ Overeenkomsten met de zelfbesturen in de Residentie Riouw en Onderhoorigheden 1857-1909
  42. ^ Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, 1997, Volume 153, Issues 3-4, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, M. Nijhoff.
  43. ^ Locher-Scholten, E., (2004), Sumatran Sultanate and Colonial State: Jambi and the Rise of Dutch Imperialism, 1830-1907, SEAP Publications, ISBN 0-87727-736-2.
  44. ^ Dick, H.W., (2002), The Emergence of a National Economy: An Economic History of Indonesia, 1800-2000, University of Hawaii Press, ISBN 0-8248-2552-7.
  45. ^ Panhuys, H. F., (1978), International Law in the Netherlands, BRILL, ISBN 90-286-0108-2.
  46. ^ Milner, A. C., (1982), Kerajaan: Malay political culture on the eve of colonial rule, University of Arizona Press, ISBN 0-8165-0772-4.
  47. ^ http://www.fco.gov.uk Treaty (diakses pada 26 April 2012)
  48. ^ a b Wolters, O. W., (1999), History, Culture, and Region in Southeast Asian Perspectives, SEAP Publications, ISBN 0-87727-725-7.
  49. ^ Martin, L., (1889), The Negri Sembilan: their origin and constitution, Singapore, Foreign and Commonwealth Office Collection.
  50. ^ a b c Sejarah daerah Riau, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.
  51. ^ a b Barnard, T.P., Rules for Rulers: Obscure Texts, Authority, and Policing in Two Malay States, Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 32, No. 2 (Jun., 2001), pp. 211-225.
  52. ^ a b c Junus, H. (2016), Bab al-Qawa'id: Kitab Pegangan Hukum Dalam Kerajaan Siak, Yayasan Pusaka Riau.
  53. ^ Dobbin, C. E., (1983), Islamic revivalism in a changing peasant economy: central Sumatra, 1784-1847, Curzon Press, ISBN 0-7007-0155-9.
  54. ^ L.W.C. van de Berg, Le Hadramouth et les colonies Arabes dans l'archipel Indien, Batavia:Imprimerie du gouvernement, 1886.
  55. ^ Kathirithamby-Wells, J., Royal Authority and the "Orang Kaya" in the Western Archipelago, circa 1500-1800, Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 17, No. 2 (Sep., 1986), pp. 256-267.
  56. ^ Jamil, OK. NIzami (2014), Tahtaku untuk Negeriku Indonesia, Lembaga Warisan Budaya Melayu Riau.
  57. ^ Luthfi, Amir (1991), Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan: Pelaksanaan Hukum Islam dalm Kesultanan Melayu Siak 1901 - 1942, Susqa Press.
  58. ^ (Belanda) Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Lembaga Kebudajaan Indonesia (1862). Tijdschrift voor Indische taal-, land-, en volkenkunde. 11. Lange & Co. hlm. 113. 
  59. ^ Koster, G. L., (1997) Roaming through seductive gardens: readings in Malay narrative, Volume 167 of Verhandelingen Series, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.
  60. ^ Or. 2242 IV, Surat Sultan Siak kepada Belanda tanggal 22 Ramadhan 1248 (22 Februari 1833)
  61. ^ Dutch East Indies, (1941), Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië, Volume 1.
  62. ^ Rahman, E., Marni, T., Zulkarnain, (2003), Alam melayu: Sejumlah gagasan menjemput keagungan, Unri Press, ISBN 979-3297-76-X
  63. ^ Tempo, Volume 9, Badan Usaha Jaya Press Jajasan Jaya Raya, 1979.
  64. ^ Berkmoes, V. R., (2010), Indonesia, Lonely Planet, ISBN 1-74104-830-3.
  65. ^ Kodoatie, R.J., Sjarief, R., (2010), Tata Ruang Air, Penerbit Andi, ISBN 979-29-1242-8.

Daftar Pustaka

  • Flicher, A., (2009), Les Etats princiers des Indes néerlandaises, Dreux
  • Ghalib, W., (1992), Adat istiadat Melayu Riau di bekas Kerajaan Siak Sri Indrapura: pengkajian dan pencetakan kebudayaan Melayu Riau, Lembaga Adat Daerah Riau, Lembaga Adat Riau dan Pemerintah Daerah Tk. I Prop. Riau, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Riau.
  • Muhammad, H.T.S.U., Effendy, T., Jaafar, T.R., (1988), Silsilah keturunan raja-raja Kerajaan Siak Sri Indrapura dan Kerajaan Pelalawan.s.n.

Pranala luar

 
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Sultans of Siak.
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Kesultanan_Siak_Sri_Inderapura&oldid=15476142"