Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004 yang diselenggarakan untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode tahun 2004 hingga 2009. Pemilihan umum ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pemilihan umum ini diselenggarakan selama 2 putaran pada 5 Juli dan 20 September 2004, dan dimenangkan oleh pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2004
1999 2009 5 Juli 2004 (putaran pertama) 20 September 2004 (putaran kedua)
Kandidat
Calon Susilo Bambang Yudhoyono Megawati Soekarnoputri Partai Demokrat PDI-P Wakil Jusuf Kalla Hasyim Muzadi Suara rakyat 69.266.350 44.990.704 Persentase 60,62% 39,38% Hasil suara
Peta persebaran suara Hasil putaran kedua: calon dengan mayoritas suara di setiap provinsi. SBY-JK: biru; Mega-Hasyim: merah.
Presiden petahana Megawati Soekarnoputri PDI-P Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono Demokrat

Presiden petahana, Megawati Soekarnoputri menduduki jabatan presiden setelah pemakzulan pendahulunya, Abdurrahman Wahid dari posisi tersebut. Pencalonan Megawati dalam pemilihan presiden diikuti oleh empat kandidat lain termasuk wakil presiden petahana, Hamzah Haz. Pada putaran pertama, mantan menteri kabinet dan purnawirawan jenderal Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan hasil terbanyak, diikuti oleh Megawati. Susilo Bambang Yudhoyono kemudian mengalahkan Megawati dengan persentase suara 60.62% dari seluruh surat suara sah pada putaran kedua. Ia kemudian dilantik sebagai presiden keenam Indonesia pada 20 Oktober 2004.

Peraturan

Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum legislatif. Untuk dapat mengusulkan, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh sekurang-kurangnya 5% suara suara secara nasional atau 3% kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Apabila tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

Latar Belakang

Pada pemilihan umum legislatif 1999, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memenangkan kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan menjadi fraksi terbesar di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), badan legislatif yang bertanggung jawab untuk memilih presiden Indonesia. PDI-P dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, putri dari presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pendukung Megawati memperkirakan bahwa Megawati akan dipilih sebagai presiden oleh MPR, namun Megawati gagal untuk merebut suara dari partai-partai lain kecuali Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Lawan dari Megawati pada saat itu adalah Presiden B. J. Habibie, yang menjabat sebagai presiden pada Mei 1998, namun membatalkan pencalonannya pada pemilihan tahun 1999 dikarenakan pidato kebangsaannya ditolak oleh MPR.

PKB, yang dipimpin oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur), pimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU), telah menyatakan dukungannya untuk mendukung Megawati sebagai Presiden. Namun, semakin terlihat bahwa Megawati tidak memiliki dukungan yang cukup terhadap pencalonannya. Ditambah, ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais dan koalisi Poros Tengahnya yang berisi partai reformasi dan partai Islam, mulai mendorong pencalonan Gus Dur. Gus Dur pada akhirnya memenangkan pemilihan presiden, sementara Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden. Sebagai presiden, Gus Dur mencabut banyak peraturan yang disahkan pada masa Orde Baru yang mendiskriminasi Orang Tionghoa Indonesia. Peraturan-peraturan yang dicabut diantaranya adalah larangan penggunaan Aksara Han dan gambar pajangan terkait pada kebudayaan Tiongkok. Akibat dari pencabutan peraturan-peraturan tersebut, banyak partai politik mulai mencoba meraup dukungan dari Orang Tionghoa Indonesia dengan menampilkan Aksara Han pada bahan kampanye mereka.

Setelah pemakzulan Abdurrahman Wahid oleh MPR pada Juli 2001, MPR menaikkan posisi Megawati sebagai presiden. Megawati ditugaskan untuk menyelesaikan masa tugas lima tahun Gus Dur yang berakhir pada Oktober 2004. Pada sidang tahunan masa 2002, MPR menambahkan beberapa amandemen pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk menghapus 38 kursi khusus untuk militer di DPR, dan amandemen untuk memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Proses pemilihan presiden akan melibatkan partai politik yang mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan opsi terdapat putaran kedua.

Kandidat

Kandidat yang mendaftar

Serangkaian survei pelacakan yang dijalankan oleh International Foundation for Electoral Systems (IFES) antara bulan Desember 2003 dan akhir Juni 2004 menunjukkan popularitas setiap calon presiden di antara pemilih selama masa seleksi dan kampanye.

Pada Desember 2003 International Foundation for Electoral Systems (IFES) memulai survei pelacakan untuk menilai popularitas kandidat potensial. Survei tersebut berlanjut hingga awal putaran pertama pemilihan pada 5 Juli dan memasukkan tiga belas kandidat calon presiden. Survei IFES pertama mengindikasikan Presiden Megawati Soekarnoputri akan memperoleh suara terbanyak. Namun, pada Pemilihan umum legislatif pada April 2004, purnawirawan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono memimpin setelah Ia mundur dari kabinet Megawati pada bulan Maret. Kandidat potensial lainnya termasuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Akbar Tanjung dan Sultan Yogyakarta, Hamengkubuwana X Hasil dari pemilihan legislatif menunjukkan partai politik mana saja yang dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hanya partai politik dengan suara minimal 5% atau kursi di DPR sebanyak 3% (17 dari 550 kursi) yang diperbolehkan mencalonkan pasangan calon. Partai politik yang tidak memenuhi kriteria tersebut harus berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi salah satu syarat tersebut. Terdapat tujuh partai politik yang memenuhi kriteria, diantaranya: Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN). PKS merupakan satu-satunya partai yang tidak mencalonkan pasangan calon, namun kemudian memberikan dukungannya kepada PAN.

Sebanyak 6 pasangan calon yang mendaftarkan diri diantaranya adalah:

1. Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim (dicalonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa);
2. Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo (dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional);
3. Hamzah Haz dan Agum Gumelar (dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan);
4. Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi (dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan);
5. Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia); dan
6. Wiranto dan Salahuddin Wahid (dicalonkan oleh Partai Golongan Karya).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan daftar final para pasangan calon pada 13 Mei. Setelah pengumuman tersebut, seluruh kandidat diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan medis. Pada 22 Mei, KPU mengumumkan bahwa pasangan calon dari PKB, mantan Presiden Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim dinyatakan tidak lolos dari pemeriksaan medis dikarenakan Abdurrahman Wahid gagal pada pemeriksaan mata. Awalnya Ia meminta pendukungnya untuk tidak memilih pada hari pemilihan presiden namun memutuskan untuk meralat pernyataan tersebut setelah adanya desakan dari partai.

Kandidat resmi

01
Pasangan Calon Partai Golongan Karya
Wiranto	Salahuddin Wahid	Partai Politik
Calon Presiden	Calon Wakil Presiden
		Golkar   PDK   Patriot
Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (1999–2000) Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (1998–1999)	Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (1998–1999)
23,82%
Kampanye

Golkar sebelumnya telah memenangkan pemilihan legislatif setelah kalah dari PDI-P lima tahun sebelumnya. Golkar mencalonkan Jenderal purnawirawan Wiranto dan Salahuddin Wahid, anggota MPR dan wakil ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pasangan calon tersebut mendapatkan nomor urut 1 pada surat suara.

Wiranto merupakan Ajudan mantan Presiden Soeharto di tahun 1989-1993. Pada masa tersebut, ia secara cepat naik pangkat hingga mendapatkan pangkat Jenderal dan kemudian menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Wiranto was an adjutant to former President Suharto in 1989–1993. During this time, he rapidly rose to the rank of full general and eventually became the head of the National Armed Forces. When riots broke out throughout the country in 1998 against Suharto, he refused to take control in order to avoid the deaths of protesting university students. In 1999, as East Timor held an independence referendum, Wiranto was accused of having taken part in inciting violence among East Timorese along with several other officers; however, he was never issued an arrest warrant by Interpol. Under President Abdurrahman Wahid, Wiranto served as the Coordinating Minister for Political and Security Affairs but was later dismissed. On 20 April 2004, the Golkar Convention voted to nominate him for president over DPR Speaker Akbar Tanjung in the second round of voting.

On 9 May, Golkar selected Salahuddin Wahid (also known as Gus Sholah) as its vice-presidential candidate after an endorsement was made by his brother Abdurrahman. Because Salahuddin was also a deputy chairman of the Central Board of Nahdlatul Ulama, many NU members criticised him for not adhering to the organisation's khittah, which affirmed the NU's status as a non-political organisation. With this nomination, PKB leaders officially supported the Wiranto–Salahuddin pair for the election.

Salahuddin's position on the human rights commission helped the reputation of Wiranto. However, because both candidates were of Javanese background, they were not expected to attract as many voters who were not Javanese.

Nomor urut	Pasangan Calon	Partai Politik
1	Wiranto dan Salahuddin Wahid	Golkar PDK Patriot PPNU
2	Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi	PDI-P PDS
3	Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo	PAN PKS PBR PNBK PNIM PPDI Sarikat Buruh
4	Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla	Demokrat PBB PKPI
5	Hamzah Haz dan Agum Gumelar	PPP

Pemilihan umum putaran pertama

Surat Suara Pemilihan Presiden 2004

Pemilu putaran pertama diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004, dan diikuti oleh 5 pasangan calon. Berdasarkan hasil pemilihan umum yang diumumkan pada tanggal 26 Juli 2004, dari 153.320.544 orang pemilih terdaftar, 122.293.844 orang (79,76%) menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara, 119.656.868 suara (97,84%) dinyatakan sah, dengan rincian sebagai berikut:

Hasil putaran pertama: calon dengan mayoritas suara di setiap provinsi. SBY-JK: biru; Mega-Hasyim: merah; Wiranto-Salahuddin: kuning; Amien-Siswono: biru muda.

No.	Pasangan calon	Jumlah suara	Persentase
1.	Wiranto Salahuddin Wahid	26.286.788	22,15%
2.	Megawati Soekarnoputri Hasyim Muzadi	31.569.104	26,61%
3.	Amien Rais Siswono Yudo Husodo	17.392.931	14,66%
4.	Susilo Bambang Yudhoyono Muhammad Jusuf Kalla	39.838.184	33,57%
5.	Hamzah Haz Agum Gumelar	3.569.861	3,01%

Suara menurut wilayah												Total suara
		Wiranto Salahuddin Wahid		Megawati Soekarnoputri Hasyim Muzadi		Amien Rais Siswono Yudo Husodo		Susilo Bambang Yudhoyono Jusuf Kalla		Hamzah Haz Agum Gumelar
		Suara	%	Suara	%	Suara	%	Suara	%	Suara	%
Sumatra	Nanggroe Aceh Darussalam	204.534	9,61%	120.226	5,65%	1.195.823	56,18%	519.197	24,39%	88.836	4,17%	2.128.616
	Sumatera Utara	934.213	16,69%	2.233.777	39,92%	798.790	14,27%	1.523.612	27,23%	105.687	1,89%	5.596.079
	Sumatera Barat	610.847	29,80%	121.254	5,92%	741.811	36,19%	518.648	25,30%	57.228	2,79%	2.049.788
	Riau	504.017	24,19%	460.328	22,09%	397.761	19,09%	677.761	32,52%	44.092	2,12%	2.083.959
	Jambi	364.651	27,15%	273.925	20,39%	155.974	11,61%	520.145	38,73%	28.437	2,12%	1.343.132
	Sumatera Selatan	640.294	18,82%	1.127.608	33,15%	341.716	10,05%	1.241.095	36,49%	50.644	1,49%	3.401.357
	Bengkulu	253.986	34,34%	155.657	21,04%	121.483	16,42%	196.057	26,51%	12.480	1,69%	739.663
	Lampung	881.715	24,31%	896.581	24,72%	359.285	9,91%	1.430.729	39,45%	58.297	1,61%	3.626.607
	Bangka-Belitung	82.250	16,51%	179.777	36,09%	58.759	11,80%	165.657	33,26%	11.656	2,34%	498.099
	Kepulauan Riau	81.816	13,70%	153.138	25,64%	128.551	21,52%	224.334	37,56%	9.437	1,58%	597.276
Jawa	Banten	922.299	19,25%	1.193.414	24,90%	796.758	16,63%	1.706.548	35,61%	172.971	3,61%	4.791.990
	DKI Jakarta	499.455	9,61%	1.172.891	22,56%	1.415.582	27,23%	1.988.306	38,25%	121.924	2,35%	5.198.158
	Jawa Barat	5.341.526	24,38%	5.095.705	23,26%	3.562.173	16,26%	7.100.175	32,41%	810.519	3,70%	21.910.098
	Jawa Tengah	3.943.032	21,60%	5.807.127	31,81%	2.409.138	13,20%	5.276.432	28,90%	820.273	4,49%	18.256.002
	Daerah Istimewa Yogyakarta	334.067	16,27%	557.133	27,13%	558.068	27,18%	576.012	28,05%	28.293	1,38%	2.053.573
	Jawa Timur	5.076.454	24,25%	5.896.278	28,17%	1.902.254	9,09%	7.458.399	35,63%	599.806	2,87%	20.933.191
Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Karena tidak ada satu pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka diselenggarakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yakni SBY-JK dan Mega Hasyim. Pemilihan umum putaran kedua

Pemilihan umum putaran kedua

Pemilu putaran kedua diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004 dan diikuti oleh 2 pasangan calon.

Kandidat nomor urut 02
Megawati Soekarnoputri	Hasyim Muzadi
Calon Presiden	Calon Wakil Presiden
Presiden ke-5 Indonesia (2001–2004)
PDI-P Golkar PPP PBR PDSPKPB PNIM

Kandidat nomor urut 04
Yudhoyono	Jusuf Kalla
Calon Presiden	Calon Wakil Presiden
	Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia (2001–2004)
Demokrat PKB PKS PAN PBBPKPI

Berdasarkan hasil pemilihan umum yang diumumkan pada tanggal 4 Oktober 2004, dari 150.644.184 orang pemilih terdaftar, 116.662.705 orang (77,44%) menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara, 114.257.054 suara (97,94%) dinyatakan sah, dengan rincian sebagai berikut:

Hasil putaran kedua: calon dengan mayoritas suara di setiap provinsi. SBY-JK: biru; Mega-Hasyim: merah.

No.	Pasangan calon	Jumlah suara	Persentase
2.	Megawati Soekarnoputri Hasyim Muzadi	44.990.704	39,38%
4.	Susilo Bambang Yudhoyono Muhammad Jusuf Kalla	69.266.350	60,62%

Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih

Berdasarkan hasil pemilihan umum, pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih. Pelantikannya diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2004 dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang juga dihadiri sejumlah pemimpin negara sahabat, yaitu: Perdana Menteri Australia John Howard, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Timor Leste Mari Alkatiri, dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, serta 5 utusan-utusan negara lainnya. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri acara pelantikan tersebut. Pada malam hari yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan anggota kabinet yang baru, yaitu Kabinet Indonesia Bersatu.

Galeri

• 
  Pasangan Nomor Urut 1 Wiranto-Salahuddin
• 
  Pasangan Nomor Urut 2 Megawati-Hasyim
• 
  Pasangan Nomor Urut 3 Amien-Siswono
• 
  Pasangan Nomor Urut 4 SBY-JK
• 
  Pasangan Nomor Urut 5 Hamzah Haz-Agum Gumelar

Pranala luar

• Situs web resmi Komisi Pemilihan Umum Diarsipkan 2014-10-20 di Wayback Machine.
• Situs web resmi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum
• Pemilu Indonesia Diarsipkan 2016-02-05 di Wayback Machine.