Daftar presiden Indonesia

Presiden Republik Indonesia adalah seorang kepala negara dan kepala pemerintahan di Republik Indonesia. Presiden juga memimpin bagian eksekutif pada pemerintahan Indonesia dan menjadi komando tertinggi pada Tentara Nasional Indonesia. Sejak tahun 2004, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 5 tahun untuk setiap periode. Setelah 2 kali terpilih oleh rakyat, seorang presiden tidak diizinkan untuk melakukan pencalonan diri lagi.

Sistem kepresidenan dirumuskan dalam UUD 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang dibentuk di masa pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan "Usaha persiapan kemerdekaan Indonesia".^[1] Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang dibentuk untuk menggantikan BPUPKI, menunjuk Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama dan dengan demikian mengesahkan terbentuknya lembaga kepresidenan Indonesia.

Daftar

Sejak tanggal 18 Agustus 1945 hingga saat ini, terdapat tujuh orang yang telah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Presiden Indonesia
No.	Foto	Presiden		Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Periode	Wakil Presiden
1			Soekarno	18 Agustus 1945^[a]	18 Mei 1963^[a]	1 (1945)	Mohammad Hatta (1945–1956)
1			Soekarno	18 Mei 1963	12 Maret 1967	2 (1963)	Lowong
i			Soeharto	12 Maret 1967^[b]	27 Maret 1968^[b]	2 (1963)
2				27 Maret 1968	23 Maret 1973	3 (1968)
				23 Maret 1973	23 Maret 1978	4 (1973)	Hamengkubuwana IX
				23 Maret 1978	11 Maret 1983	5 (1978)	Adam Malik
				11 Maret 1983	11 Maret 1988	6 (1983)	Umar Wirahadikusumah
				11 Maret 1988	11 Maret 1993	7 (1988)	Soedharmono
				11 Maret 1993	11 Maret 1998	8 (1993)	Try Sutrisno
				11 Maret 1998	21 Mei 1998	9 (1998)	B. J. Habibie
3			Bacharuddin Jusuf Habibie	21 Mei 1998	20 Oktober 1999	9 (1998)	Lowong
4			Abdurrahman Wahid	20 Oktober 1999	23 Juli 2001	10 (1999)	Megawati Soekarnoputri (sejak 21 Oktober 1999)
5			Megawati Soekarnoputri	23 Juli 2001	20 Oktober 2004	10 (1999)	Hamzah Haz (sejak 26 Juli 2001)
6			Susilo Bambang Yudhoyono	20 Oktober 2004	20 Oktober 2009	11 (2004)	Jusuf Kalla
6			Susilo Bambang Yudhoyono	20 Oktober 2009	20 Oktober 2014	12 (2009)	Boediono
7			Joko Widodo	20 Oktober 2014	20 Oktober 2019	13 (2014)	Jusuf Kalla
7			Joko Widodo	20 Oktober 2019	20 Oktober 2024	14 (2019)	Ma'ruf Amin

Independen

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Partai Golongan Karya

Partai Kebangkitan Bangsa

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Partai Demokrat

^ ^a ^b Periode jabatan Soekarno tidak benar-benar dijalankan secara penuh. Terdapat masa-masa yang membuat Soekarno melepaskan sementara jabatannya. Selengkapnya lihat di bagian Pemerintahan pada era Revolusi Nasional.
^ ^a ^b Pada awalnya, Soeharto hanya ditetapkan sebagai "Penjabat Presiden" melalui Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang "Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno", yang diundangkan pada tanggal 12 Maret 1967 tetapi berlaku surut sejak 22 Februari 1967. Soeharto akhirnya ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia resmi pada tanggal 27 Maret 1968.

Pemerintahan pada era Revolusi Nasional

Periode jabatan Soekarno pada era Revolusi Nasional Indonesia sebenarnya tidak benar-benar dijalankan secara penuh. Terdapat masa-masa yang membuat Soekarno memberikan mandat pemerintahan sementara kepada orang lain. Salah satunya ialah ketika Pemerintahan Darurat Republik Indonesia sebagai pemerintahan dalam pengasingan dibentuk setelah pemerintah resmi Indonesia ditawan dalam operasi Agresi Militer Belanda II. Sedangkan momen lainnya ialah ketika Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS). Selengkapnya lihat daftar di bawah ini.

Pemerintahan era Revolusi Nasional
Foto	Presiden		Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Wakil Presiden
		Soekarno	18 Agustus 1945	19 Desember 1948	Mohammad Hatta
		Syafruddin Prawiranegara (Ketua PDRI)^[a]	19 Desember 1948	14 Juli 1949	Lowong
		Soekarno	14 Juli 1949	27 Desember 1949	Mohammad Hatta
		Assaat (Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI)^[b]	27 Desember 1949	15 Agustus 1950	Lowong

Independen

Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia

^ Menggantikan Soekarno yang menjadi tawanan agresi. PDRI dibentuk setelah ibu kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda akibat agresi militer. Pembentukan PDRI sendiri sebenarnya memang diamanatkan dalam telegram yang dikirimkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta kepada Syafruddin, walaupun telegram itu tidak pernah sampai ke tangannya.
^ Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) di mana Republik Indonesia merupakan salah satu negara bagiannya. Karena Soekarno dan Mohammad Hatta diangkat menjadi Presiden dan Perdana Menteri RIS, maka Assaat diangkat sebagai "Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia". Jabatan ini berakhir ketika RIS kembali ke bentuk negara kesatuan (Republik Indonesia).

Lihat pula

Referensi

Abdulgani-Knapp, Retnowati (2007), Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia's Second President, Singapore: Marshall Cavendish, ISBN 981-261-340-4, OCLC 155758606 .
Cribb, Robert; Kahin, Audrey (2004), Historical Dictionary of Indonesia (edisi ke-2nd), Lanham, Maryland: Scarecrow Press, ISBN 0-8108-4935-6, OCLC 53793487 .
Hughes, John (2002), The End of Sukarno: A Coup That Misfired: A Purge That Ran Wild (edisi ke-3rd), Singapore: Archipelago Press, ISBN 981-4068-65-9, OCLC 52567484 .
McIntyre, Angus (2005), The Indonesian Presidency: The Shift from Personal Toward Constitutional Rule (edisi ke-3rd), Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, ISBN 0-7425-3827-3, OCLC 59137499 .
Suryadinata, Leo (2005), "Indonesia: The Year of a Democratic Election", Southeast Asian Affairs, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005: 133–149, doi:10.1355/SEAA-05H, ISSN 0377-5437 .
Vickers, Adrian (2005), A History of Modern Indonesia: An Enduring Rivalry, Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 0-521-83493-7, OCLC 60794234 .

Bacaan lanjutan

UUD 1945
UUDS 1950
Ketetapan MPRS dan MPR
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1949
Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950
Setneg (1997) 30 Tahun Indonesia Merdeka. Edisi 3. Jakarta: Setneg
Setneg (1997) 40 Tahun Indonesia Merdeka. Edisi 2. Jakarta: Setneg
Setneg (1997) 50 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta: Setneg

Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi Presiden Republik Indonesia

^ Kusuma, A.B.; Elson, R.E. (2011), "A note on the sources for the 1945 constitutional debates in Indonesia" (PDF), Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 167 (2–3): 196–209, doi:10.1163/22134379-90003589, ISSN 0006-2294

[:1-2] Periode jabatan Soekarno tidak benar-benar dijalankan secara penuh. Terdapat masa-masa yang membuat Soekarno melepaskan sementara jabatannya. Selengkapnya lihat di bagian Pemerintahan pada era Revolusi Nasional.

[:0-3] Pada awalnya, Soeharto hanya ditetapkan sebagai "Penjabat Presiden" melalui Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang "Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno", yang diundangkan pada tanggal 12 Maret 1967 tetapi berlaku surut sejak 22 Februari 1967. Soeharto akhirnya ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia resmi pada tanggal 27 Maret 1968.

[4] Menggantikan Soekarno yang menjadi tawanan agresi. PDRI dibentuk setelah ibu kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda akibat agresi militer. Pembentukan PDRI sendiri sebenarnya memang diamanatkan dalam telegram yang dikirimkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta kepada Syafruddin, walaupun telegram itu tidak pernah sampai ke tangannya.

[RIS-5] Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) di mana Republik Indonesia merupakan salah satu negara bagiannya. Karena Soekarno dan Mohammad Hatta diangkat menjadi Presiden dan Perdana Menteri RIS, maka Assaat diangkat sebagai "Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia". Jabatan ini berakhir ketika RIS kembali ke bentuk negara kesatuan (Republik Indonesia).

[1] Kusuma, A.B.; Elson, R.E. (2011), "A note on the sources for the 1945 constitutional debates in Indonesia" (PDF), Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 167 (2–3): 196–209, doi:10.1163/22134379-90003589, ISSN 0006-2294

[1]

[a]

[b]

[a]

[b]