Lembaga pemerintah nonkementerian

Lembaga pemerintah nonkementerian, disingkat LPNK, (dahulu lembaga pemerintah nondepartemen, disingkat LPND) adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Kepala LPND berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengoordinasikan.

Daftar

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
2. Badan Infomasi Geospasial (BIG) dulu Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal)
3. Badan Intelijen Negara (BIN)
4. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
7. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)
9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
10. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
12. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
13. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
14. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)
15. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
16. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
17. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
18. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
19. Badan Pusat Statistik (BPS)
20. Badan SAR Nasional (Basarnas)
21. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
22. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
23. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
24. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
25. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
26. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
27. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
28. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
29. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)

Pranala luar

• (Indonesia) Lembaga pemerintah nonkementerian di Portal Nasional Indonesia