Wikipedia

Kesultanan Siak Sri Inderapura

kerajaan di Asia Tenggara
Revisi sejak 7 April 2014 04.01 oleh Wagino 20100516 (bicara | kontrib)

Kesultanan Siak Sri Inderapura adalah sebuah Kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Kerajaan ini didirikan di Buantan oleh Raja Kecil, anak dari Sultan Mahmud Shah sultan Kesultanan Johor yang dibunuh dan dilarikan ke Pagaruyung bersama ibundanya Encik Apong. Raja kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil pada tahun 1723, setelah sebelumnya terlibat dalam perebutan tahta Johor. Dalam perkembangannya, Kesultanan Siak muncul sebagai sebuah kerajaan bahari yang kuat[2] dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaya di tengah tekanan imperialisme Eropa. Jangkauan terjauh pengaruh kerajaan ini sampai ke Sambas di Kalimantan Barat, sekaligus mengendalikan jalur pelayaran antara Sumatera dan Kalimantan.[3][4][5] Pasang surut kerajaan ini tidak lepas dari persaingan dalam memperebutkan penguasaan jalur perdagangan di Selat Malaka. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Sultan Siak terakhir, Sultan Syarif Kasim II menyatakan kerajaannya bergabung dengan Republik Indonesia.[6]

Siak Sri Inderapura
Darul Ridzuan[1]

ﻛﺴﻠﺘﺎﻧﻦ سياق سري ايندراڤورا
1723–1945
Bendera Kesultanan Siak
Bendera
{{{coat_alt}}}
Lambang
Lokasi Kesultanan Siak
Ibu kotaBuantan,
Siak Sri Inderapura
Bahasa yang umum digunakanMelayu, Minang,
Agama
Islam
PemerintahanMonarki
Yang Dipertuan Besar 
• 1723-1746
Raja Kecik
• 1781-1791
Raja Yahya
• 1791-1811
Sultan Sayyid Ali
• 1915-1946
Sultan Syarif Kasim II
Sejarah 
• Didirikan
1723
• Kemerdekaan Indonesia
1945
Didahului oleh		 Digantikan oleh
krjKerajaan
Pagaruyung
kslKesultanan
Johor
Indonesia
Sunting kotak info
Sunting kotak info • Lihat • Bicara
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini
Bagian dari seri mengenai
Sejarah Indonesia
Prasejarah
Manusia Jawa 1.000.000 BP
Manusia Flores 94.000–12.000 BP
Bencana alam Toba 75.000 BP
Kebudayaan Buni 400 SM
Kerajaan Hindu-Buddha
Kerajaan Kutai 400–1635
Kerajaan Tarumanagara 450–900
Kerajaan Kalingga 594–782
Kerajaan Melayu 671–1347
Kerajaan Sriwijaya 671–1028
Kerajaan Sunda 662–1579
Kerajaan Galuh 669–1482
Kerajaan Mataram 716–1016
Kerajaan Bali 914–1908
Kerajaan Kahuripan 1019–1045
Kerajaan Janggala 1045–1136
Kerajaan Kadiri 1045–1221
Kerajaan Singasari 1222–1292
Kerajaan Majapahit 1293–1478
Kerajaan Islam
Penyebaran Islam 800–1600
Kesultanan Peureulak 840–1292
Kerajaan Haru 1225–1613
Kesultanan Ternate 1257–1914
Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521
Kesultanan Bone 1300–1905
Kerajaan Kaimana 1309–1963
Kesultanan Gowa 1320–1905
Kesultanan Limboto 1330–1863
Kerajaan Pagaruyung 1347–1833
Kesultanan Brunei 1368–1888
Kesultanan Gorontalo 1385–1878
Kesultanan Melaka 1405–1511
Kesultanan Sulu 1405–1851
Kesultanan Cirebon 1445–1677
Kesultanan Demak 1475–1554
Kesultanan Bolango 1482–1862
Kesultanan Aceh 1496–1903
Kesultanan Banten 1526–1813
Kesultanan Banjar 1526–1860
Kerajaan Kalinyamat 1527–1599
Kesultanan Johor 1528–1877
Kesultanan Pajang 1568–1586
Kesultanan Mataram 1586–1755
Kerajaan Fatagar 1600–1963
Kesultanan Jambi 1615–1904
Kesultanan Bima 1620–1958
Kesultanan Palembang 1659–1823
Kesultanan Sumbawa 1674–1958
Kesultanan Kasepuhan 1679–1815
Kesultanan Kanoman 1679–1815
Kesultanan Siak 1723–1945
Kesunanan Surakarta 1745–1946
Kesultanan Yogyakarta 1755–1945
Kesultanan Kacirebonan 1808–1815
Kesultanan Deli 1814–1946
Kesultanan Lingga 1824–1911
Kerajaan Kristen
Kerajaan Soya 1200–sekarang
Kerajaan Bolaang Mongondow 1320–1950
Kerajaan Manado 1500–1670
Kerajaan Siau 1510–1956
Kerajaan Larantuka 1515–1904
Kerajaan Sikka
Kerajaan Tagulandang 1570–1942
Kerajaan Manganitu 1600–1944
Kolonialisme Eropa
Portugis 1512–1850
VOC 1602–1800
Jeda kekuasaan Prancis dan Britania 1806–1815
Hindia Belanda 1800–1949
Kemunculan Indonesia
Kebangkitan Nasional 1908–1942
Pendudukan Jepang 1942–1945
Revolusi Nasional 1945–1949
Kemerdekaan
Hari Patriotik 23 Januari 1942 1942
Revolusi Nasional Indonesia 1945–1949
Masa Kemerdekaan 1945–1949
Republik Indonesia Serikat 1949–1950
Demokrasi Liberal 1950–1959
Demokrasi Terpimpin 1959–1965
Transisi 1965–1966
Orde Baru 1966–1998
Reformasi 1998–sekarang
Menurut topik
Garis waktu
 Portal Indonesia

Etimologi

Kata Siak Sri Inderapura, secara harfiah dapat bermakna pusat kota raja yang taat beragama, dalam bahasa Sanskerta, sri berarti "bercahaya" dan indera atau indra dapat bermakna raja. Sedangkan pura dapat bermaksud dengan "kota" atau "kerajaan". Siak dalam anggapan masyarakat Melayu sangat bertali erat dengan agama Islam, Orang Siak ialah orang-orang yang ahli agama Islam, kalau seseorang hidupnya tekun beragama dapat dikatakan sebagai Orang Siak.[7][8]

Nama Siak, dapat merujuk kepada sebuah klan di kawasan antara Pakistan dan India, Sihag atau Asiagh yang bermaksud pedang. Masyarakat ini dikaitkan dengan bangsa Asii,[9] masyarakat nomaden yang disebut oleh masyarakat Romawi, dan diidentifikasikan sebagai Sakai oleh Strabo seorang penulis geografi dari Yunani.[10] Berkaitan dengan ini pada sehiliran Sungai Siak sampai hari ini masih dijumpai masyarakat terasing yang dinamakan sebagai Orang Sakai.[11]

Agama

Pada masa awal Kesultanan Melayu Melaka, Riau menjadi tempat pusat agama islam. Setelah itu perkembangan agama Islam di Siak menjadikan kawasan ini sebagai salah satu pusat penyebaran dakwah Islam, hal ini tidak lepas dari penggunaan nama Siak secara luas di kawasan Melayu. Jika dikaitkan dengan pepatah Minangkabau yang terkenal: Adat menurun, syara’ mendaki dapat bermakna masuknya Islam atau mengislamkan dataran tinggi pedalaman Minangkabau dari Siak sehingga orang-orang yang ahli dalam agama Islam, sejak dahulu sampai sekarang, masih tetap disebut dengan Orang Siak.[8] Sementara di Semenanjung Malaya, penyebutan Siak masih digunakan sebagai nama jabatan yang berkaitan dengan urusan agama Islam.[12][13]

Walau telah menerapkan hukum Islam pada masyarakatnya, namun sedikit pengaruh Minangkabau masih mewarnai tradisi masyarakat Siak. Dalam pembagian warisan, masyarakat Siak mengikut kepada hukum waris sebagaimana berlaku dalam Islam. Namun dalam hal tertentu, mereka menyepakati secara adat bahwa untuk warisan dalam bentuk rumah hanya diserahkan kepada anak perempuan saja.[14]

Masa awal

Membandingkan dengan catatan Tomé Pires yang ditulis antara tahun 1513-1515, Siak merupakan kawasan yang berada antara Arcat dan Indragiri yang disebutnya sebagai kawasan pelabuhan raja Minangkabau,[15] kemudian menjadi vasal Malaka sebelum ditaklukan oleh Portugal. Munculnya VOC sebagai penguasa di Malaka, Siak diklaim oleh Johor sebagai bagian wilayah kedaulatannya sampai munculnya Raja Kecil.[3]

Dalam Syair Perang Siak, Raja Kecil didaulat menjadi penguasa Siak atas mufakat masyarakat di Bengkalis, sekaligus melepaskan Siak dari pengaruh Johor.[5] Sementara Raja Kecil dalam Hikayat Siak disebut juga dengan sang pengelana pewaris Sultan Johor yang kalah dalam perebutan kekuasaan.[16] Berdasarkan korespodensi Sultan Indermasyah Yang Dipertuan Pagaruyung dengan Gubernur Jenderal Belanda di Melaka waktu itu, menyebutkan bahwa Sultan Abdul Jalil merupakan saudaranya yang diutus untuk urusan dagang dengan pihak VOC.[17] Kemudian Sultan Abdul Jalil dalam suratnya tersendiri, yang ditujukan kepada pihak Belanda menyebut dirinya sebagai Raja Kecil dari Pagaruyung, akan menuntut balas atas kematian Sultan Johor.[18]

Sebelumnya dari catatan Belanda, telah mencatat pada tahun 1674, ada datang utusan dari Johor untuk mencari bantuan bagi raja Minangkabau berperang melawan raja Jambi.[19] Dalam salah satu versi Sulalatus Salatin juga menceritakan tentang bagaimana hebatnya serangan Jambi ke Johor (1673),[20] yang mengakibatkan hancurnya pusat pemerintahan Johor, yang sebelumnya juga telah dihancurkan oleh Portugal dan Aceh.[21][22] Kemudian berdasarkan surat dari raja Jambi, Sultan Ingalaga kepada VOC pada tahun 1694, menyebutkan bahwa Sultan Abdul Jalil hadir menjadi saksi perdamaian dari perselisihan mereka.[23]

Pada tahun 1718 Sultan Abdul Jalil berhasil menguasai Kesultanan Johor[3] sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai Sultan Johor dengan gelar Yang Dipertuan Besar Johor, namun pada tahun 1722 terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Raja Sulaiman anak Bendahara Johor, yang juga menuntut hak atas tahta Johor, dibantu oleh pasukan bayaran dari Bugis. Akhir dari peperangan ini, Raja Sulaiman mengukuhkan diri menjadi penguasa Johor di pedalaman Johor, sementara Sultan Abdul Jalil, pindah ke Bintan dan kemudian tahun 1723 membangun pusat pemerintahan baru di sehiliran Sungai Siak dengan nama Siak Sri Inderapura.[5] Sementara pusat pemerintahan Johor yang sebelumnya berada sekitar muara Sungai Johor ditinggalkan begitu saja, dan menjadi status quo dari masing-masing penguasa yang bertikai tersebut. Sedangkan klaim Raja Kecil sebagai pewaris sah tahta Johor diakui oleh komunitas Orang Laut, kelompok masyarakat yang bermukim pada kawasan kepulauan membentang dari timur Sumatera sampai ke Lautan Cina Selatan dan loyalitas ini terus bertahan sampai kepada beberapa keturunan Raja Kecil berikutnya.[24]

Masa keemasan

 
Sultan Siak dan Dewan Menterinya serta Kadi Siak pada tahun 1888
 
Upacara penobatan Sultan Siak pada tahun 1899

Dengan klaim sebagai pewaris Malaka,[4] pada tahun 1724-1726 Sultan Abdul Jalil melakukan perluasan wilayah, dimulai dengan memasukan Rokan ke dalam wilayah Kesultanan Siak, membangun pertahanan armada laut di Bintan. Namun tahun 1728 atas perintah Raja Sulaiman, Yang Dipertuan Muda bersama pasukan Bugisnya, berhasil menekan Raja Kecil keluar dari kawasan kepulauan. Raja Sulaiman kemudian menjadikan Bintan sebagai pusat pemerintahannya dan atas keberhasilan itu Yang Dipertuan Muda diberi kedudukan di Pulau Penyengat.[24]

Sementara Raja Kecil terpaksa melepas hegemoninya pada kawasan kepulauan dan mulai membangun kekuatan baru pada kawasan sepanjang pesisir timur Sumatera. Antara tahun 1740-1745, Raja Kecil kembali bangkit dan menaklukan beberapa kawasan di Semenanjung Malaya.[25] yakni Ancaman dari Siak, serta pada saat bersamaan Johor juga mulai tertekan oleh orang-orang Bugis yang meminta balas atas jasa mereka. Hal ini membuat Raja Sulaiman pada tahun 1746 meminta bantuan Belanda di Malaka dan menjanjikan memberikan Bengkalis kepada Belanda, kemudian direspon oleh VOC dengan mendirikan gudang pada kawasan tersebut.[26][27]

Sepeninggal Raja Kecil tahun 1746, klaim atas Johor memudar, dan pengantinya Sultan Mahmud fokus kepada penguatan kedudukannya di pesisir timur Sumatera dan daerah vazal di Kedah dan kawasan pantai timur Semenanjung Malaya. Pada tahun 1761, Sultan Siak membuat perjanjian ekslusif dengan pihak Belanda, dalam urusan dagang dan hak atas kedaulatan wilayahnya serta bantuan dalam bidang persenjataan.[28] Walau kemudian muncul dualisme kepemimpinan di kerajaan ini yang awalnya tanpa ada pertentangan di antara mereka, Raja Muhammad Ali, yang lebih disukai Belanda, kemudian menjadi Sultan Siak, sementara sepupunya Raja Ismail, tidak disukai oleh Belanda, muncul sebagai Raja Laut, menguasai perairan timur Sumatera sampai ke Lautan Cina Selatan, membangun kekuatan di gugusan Pulau Tujuh.[29]

Pada 1764, Encik Lah menyusun sejarah perang Siak (Syair Perang Siak) di Palembang.[30] Sekitar tahun 1767, Raja Ismail, telah menjadi duplikasi dari Raja Kecil, didukung oleh Orang Laut, terus menunjukan dominasinya di kawasan perairan timur Sumatera, dengan mulai mengontrol perdagangan timah di Pulau Bangka, kemudian menaklukan Mempawah di Kalimantan Barat. Sebelumnya Raja Ismail juga turut membantu Terengganu menaklukan Kelantan, hubungan ini kemudian diperkuat oleh adanya ikatan perkawinan antara Raja Ismail dengan saudara perempuan Sultan Terengganu. Pengaruh Raja Ismail di kawasan Melayu sangat signifikan mulai dari Terengganu, Jambi dan Palembang. Laporan Belanda menyebutkan Palembang telah membayar 3000 ringgit kepada Raja Ismail agar jalur pelayarannya aman dari gangguan, sementara Hikayat Siak menceritakan tentang kemeriahan sambutan yang diterima oleh Raja Ismail sewaktu kedatangannya ke Palembang.[29]

Pada abad ke-18 Kesultanan Siak telah menjadi kekuatan yang dominan di pesisir timur Sumatera. Tahun 1780 Kesultanan Siak menaklukkan daerah Langkat, dan menjadikan wilayah tersebut dalam pengawasannya,[31] termasuk wilayah Deli dan Serdang.[32] Di bawah ikatan perjanjian kerjasama dengan VOC, pada tahun 1784 Kesultanan Siak membantu VOC menyerang dan menundukkan Selangor,[33] sebelumnya mereka telah bekerjasama memadamkan pemberontakan Raja Haji Fisabilillah di Pulau Penyengat.

Perdagangan

Kesultanan Siak Sri Inderapura mengambil keuntungan atas pengawasan perdagangan melalui Selat Melaka serta kemampuan mengendalikan para perompak di kawasan tersebut. Kemajuan perekonomian Siak terlihat dari catatan Belanda yang menyebutkan pada tahun 1783, ada sekitar 171 kapal dagang dari Siak menuju Malaka.[34] Siak menjadi kawasan segitiga perdagangan antara Belanda di Malaka dan Inggris di Pulau Pinang.[35] Namun disisi lain kejayaan Siak ini memberi kecemburuan pada keturunan Yang Dipertuan Muda terutama setelah hilangnya kekuasaan mereka pada kawasan Kepulauan Riau. Sikap ketidaksukaan dan permusuhan terhadap Sultan Siak, terlihat dalam Tuhfat al-Nafis,[36] di mana dalam deskripsi ceritanya mereka mengambarkan Sultan Siak sebagai orang yang rakus akan kekayaan dunia.

Peranan Sungai Siak sebagai bagian kawasan inti dari kerajaan ini berpengaruh besar terhadap kemajuan perekonomian Siak Sri Inderapura. Sungai Siak merupakan kawasan pengumpulan berbagai produk perdagangan, mulai dari kapur barus, benzoar bahkan timah dan emas. Sementara pada saat bersamaan masyarakat Siak juga telah menjadi eksportir kayu yang utama di Selat Malaka serta salah satu kawasan industri kayu terutama untuk pembuatan kapal maupun untuk bangunan. Dengan cadangan kayu yang berlimpah, pada tahun 1775 Belanda mengizinkan kapal-kapal Siak mendapat akses langsung kepada sumber beras dan garam di Pulau Jawa, tanpa harus membayar kompensasi kepada VOC namun tentu dengan syarat Belanda juga diberikan akses langsung kepada sumber kayu di Siak, yang mereka sebut sebagai kawasan hutan hujan yang tidak berujung.[37]

Dominasi Kesultanan Siak terhadap wilayah pesisir pantai timur Sumatera dan Semenanjung Malaya cukup signifikan, mereka mampu mengantikan pengaruh Johor sebelumnya atas penguasaan jalur perdagangan, selain itu Kesultanan Siak juga muncul sebagai pemegang kunci ke dataran tinggi Minangkabau, melalui tiga sungai utama yaitu Siak, Kampar, dan Kuantan, yang sebelumnya telah menjadi kunci bagi kejayaan Malaka. Namun demikian kemajuan perekonomian Siak memudar seiring dengan munculnya gejolak di pedalaman Minangkabau yang dikenal dengan Perang Padri.[28]

Penurunan

Ekspansi kolonialisasi Belanda ke kawasan timur Pulau Sumatera tidak mampu dihadang oleh Kesultanan Siak, dimulai dengan lepasnya Kesultanan Deli, Kesultanan Asahan dan Kesultanan Langkat, kemudian muncul Inderagiri sebagai kawasan mandiri.[38] Begitu juga di Johor kembali didudukan seorang sultan dari keturunan Tumenggung Johor, yang berada dalam perlindungan Inggris di Singapura.[39][40] Sementara Belanda memulihkan kedudukan Yang Dipertuan Muda di Pulau Penyengat dan kemudian mendirikan Kesultanan Lingga di Pulau Lingga. Selain itu Belanda juga mempersempit wilayah kedaulatan Siak, dengan mendirikan Residentie Riouw pemerintahan Hindia-Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang.[41][42][43]

Penguasaan Inggris atas Selat Melaka, mendorong Sultan Siak pada tahun 1840 untuk menerima tawaran perjanjian baru mengganti perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya pada tahun 1819. Perjanjian ini menjadikan wilayah Kesultanan Siak semakin kecil dan terjepit antara wilayah kerajaan kecil lainnya yang mendapat perlindungan dari Inggris.[44] Demikian juga pihak Belanda menjadikan kawasan Siak sebagai salah satu bagian dari pemerintahan Hindia-Belanda,[45] setelah memaksa Sultan Siak menandatangani perjanjian pada 1 Februari 1858.[28][46] Dari perjanjian tersebut Siak Sri Inderapura kehilangan kedaulatannya, kemudian dalam setiap pengangkatan raja Siak mesti mendapat persetujuan dari Belanda. Selanjutnya dalam pengawasan wilayah, Belanda mendirikan pos militer di Bengkalis serta melarang Sultan Siak membuat perjanjian dengan pihak asing tanpa persetujuan Residen Riau pemerintahan Hindia-Belanda.[28]

Perubahan peta politik atas penguasaan jalur Selat Malaka, kemudian adanya pertikaian internal Siak dan persaingan dengan Inggris dan Belanda melemahkan pengaruh hegemoni Kesultanan Siak atas wilayah-wilayah yang pernah dikuasainya.[47] Tarik ulur kepentingan kekuatan asing terlihat pada Perjanjian Sumatera antara pihak Inggris dan Belanda, menjadikan Siak berada pada posisi yang dilematis, berada dalam posisi tawar yang lemah.[48] Kemudian berdasarkan perjanjian pada 26 Juli 1873, pemerintah Hindia-Belanda memaksa Sultan Siak, untuk menyerahkan wilayah Bengkalis kepada Residen Riau.[49] Namun di tengah tekanan tersebut Kesultanan Siak masih mampu tetap bertahan sampai kemerdekaan Indonesia,[6] walau pada masa pendudukan tentara Jepang sebagian besar kekuatan militer Kesultanan Siak sudah tidak berarti lagi.

Bergabung dengan Indonesia

 
Potret Sultan Siak, Sultan Syarif Kasim II dan istrinya (1910-1939)

Sultan Syarif Kasim II, merupakan Sultan Siak terakhir yang tidak memiliki putra, seiring dengan kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II menyatakan kerajaannya bergabung dengan negara Republik Indonesia.[6]

Struktur pemerintahan

Pengaruh Kerajaan Pagaruyung, juga mewarnai sistem pemerintahan pada Kesultanan Siak, setelah Sultan Siak, terdapat Dewan Menteri yang mirip dengan kedudukan Basa Ampek Balai di Minangkabau. Dewan Menteri ini memiliki kekuasaan untuk memilih dan mengangkat Sultan Siak, sama dengan Undang Yang Ampat di Negeri Sembilan.[50] Dewan Menteri bersama dengan Sultan menetapkan undang-undang serta peraturan bagi masyarakatnya.[14][51] Dewan menteri ini terdiri dari:

  1. Datuk Tanah Datar
  2. Datuk Limapuluh
  3. Datuk Pesisir
  4. Datuk Kampar

Seiring dengan perkembangan zaman, Siak Sri Inderapura juga melakukan pembenahan sistem birokrasi pemerintahannya. Hal ini tidak lepas dari pengaruh model birokrasi pemerintahan yang berlaku di Eropa maupun yang diterapkan pada kawasan kolonial Belanda atau Inggris. Modernisasi sistem penyelenggaraan pemerintahan Siak terlihat pada naskah Ingat Jabatan yang diterbitkan tahun 1897. Naskah ini terdiri dari 33 halaman yang panjang serta ditulis dengan Abjad Jawi atau tulisan Arab-Melayu. Ingat Jabatan merupakan dokumen resmi Siak Sri Inderapura yang dicetak di Singapura, berisi rincian tanggung jawab dari berbagai posisi atau jabatan di pemerintahan mulai dari pejabat istana, wakil kerajaan di daerah jajahan, pengadilan maupun polisi. Pada bagian akhir dari setiap uraian tugas para birokrat tersebut ditutup dengan peringatan serta perintah untuk tidak khianat kepada sultan dan nagari.[52]

Perkembangan selanjutnya, Siak Sri Inderapura juga menerbitkan salah satu kitab hukum atau undang-undang, dikenal dengan nama Bab al-Qawa'id.[53] Kitab ini dicetak di Siak tahun 1901, menguraikan hukum yang dikenakan kepada masyarakat Melayu dan masyarakat lain yang terlibat perkara dengan masyarakat Melayu. Namun tidak mengikat orang Melayu yang bekerja dengan pihak pemerintah Hindia-Belanda, di mana jika terjadi permasalahan akan diselesaikan secara bilateral antara Sultan Siak dengan pemerintah Hindia-Belanda.[14]

Dalam pelaksanaan masalah pengadilan umum di Kesultanan Siak diselesaikan melalui Balai Kerapatan Tinggi yang dipimpin oleh Sultan Siak, Dewan Menteri dan dibantu oleh Kadi Siak serta Controleur Siak sebagai anggota. Selanjutnya beberapa nama jabatan lainnya dalam pemerintahan Siak antara lain Pangiran Wira Negara, Biduanda Pahlawan, Biduanda Perkasa, Opas Polisi. Kemudian terdapat juga warga dalam yang bertanggung jawab terhadap harta-harta disebut dengan Kerukuan Setia Raja, serta Bendarhari Sriwa Raja yang bertanggung jawab terhadap pusaka kerajaan.[52]

Dalam administrasi pemerintahannya Kesultanan Siak membagi kawasannya atas hulu dan hilir, masing-masing terdiri dari beberapa kawasan dalam bentuk distrik[49] yang dipimpin oleh seseorang yang bergelar Datuk atau Tuanku atau Yang Dipertuan dan bertanggungjawab kepada Sultan Siak yang juga bergelar Yang Dipertuan Besar. Pengaruh Islam dan keturunan Arab mewarnai Kesultanan Siak,[54] salah satunya keturunan Al-Jufri yang bergelar Bendahara Patapahan.[55]

Pada kawasan tertentu di Siak Sri Inderapura, ditunjuk Kepala Suku yang bergelar Penghulu, dibantu oleh Sangko Penghulu, Malim Penghulu serta Lelo Penghulu. Sementara terdapat juga istilah Batin, dengan kedudukan yang sama dengan Penghulu, namun memiliki kelebihan hak atas hasil hutan yang tidak dimiliki oleh Penghulu. Batin ini juga dibantu oleh Tongkat, Monti dan Antan-antan. Istilah Orang Kaya juga digunakan untuk jabatan tertentu dalam Kesultanan Siak, seperti halnya digunakan di Kesultanan Johor dan Urang Kayo di Minangkabau terutama pada kawasan pesisir.[14][51][56]

Daftar Sultan Siak

Berikut adalah daftar Sultan Siak Sri Inderapura.

Tahun Nama sultan Catatan dan peristiwa penting
1723-1746 Yang Dipertuan Besar Siak

Sultan Abdul Jalil Syah[57]

1746-1761 Sultan Abdul Jalil Syah II
Sultan Mahmud 		Memindahkan pusat pemerintahan ke Mempura**
1761-1761 Sultan Abdul Jalil Syah III
Raja Ismail[16] 		Dipaksa VOC turun tahta, kemudian berkelana selama 18 tahun*
1761-1770 Masa peralihan
1770-1779 Sultan Abdul Jalil Muazzam Syah
Raja Muhammad Ali 		Johor telah menjadi bagian dari Siak Sri Inderapura
Mengizinkan pendirian Kerajaan Negeri Sembilan tahun 1773
1779-1781 Sultan Abdul Jalil Syah III
Raja Ismail 		Kembali berkuasa
1781-1791 Sultan Abdul Jalil Muzaffar Syah
Sultan Yahya[58] 		Pada tanggal 1 - 8 - 1782 membuat perjanjian dengan VOC dalam berperang melawan Inggris, Meninggal dunia tahun 1791 dan dimakamkan di Tanjung Pati (Che Lijah, Dungun, Terengganu, Malaysia)
1791-1811 Sultan Abdul Jalil Saifuddin
Sultan Sayyid Ali 		Putra dari Sayyid Osman al-Syaikh 'Ali Ba' Alawi, yang menikahi cucu perempuan Raja Kecil
1811-1827 Sultan Abdul Jalil Khaliluddin
Sultan Sayyid Ibrahim 		Membuat perjanjian kerjasama dengan Inggris tanggal 31 Agustus 1818.
Kemudian dengan Belanda tahun 1822
Pengaruh dari Perjanjian London tahun 1824, beberapa wilayah Siak lepas dan menjadi bagian dari kolonialisasi antara Inggris dan Belanda.
Johor lepas dari Siak, berada dalam pengawasan Inggris.
Pulau Lingga menjadi wilayah pengawasan Belanda.
1827-1864 Sultan Abdul Jalil Jalaluddin
Sultan Sayyid Ismail

Mangkubumi Sayyid al-Syarif Jalaluddin 'Ali Ba' Alawi[59]

Menerima perjanjian baru dengan Inggris tahun 1840.
Tahun 1864 dipaksa Belanda turun tahta.
1864-1889 Sultan Syarif Kasim I Pengangkatannya mesti disetujui oleh Ratu Belanda, Belanda menempatkan controleur di Siak

Diperebutkan oleh Inggris dan Belanda dalam Perjanjian Sumatera

1889-1908 Yang Dipertuan Besar Syarif Hasyim Abdul Jalil Saifuddin[14]
Sultan Syarif Hasyim 		Meresmikan Istana Siak Sri Inderapura
1915-1945 Yang Dipertuan Besar Syarif Kasyim Abdul Jalil Saifuddin[60]
Sultan Syarif Kasim II 		Menyerahkan kerajaannya pada pemerintah Republik Indonesia
Catatan:
* Berdasarkan catatan Belanda, Raja Ismail lebih dikenal sebagai bajak laut.
** Berdasarkan Syair Perang Siak

Warisan sejarah

Siak Sri Inderapura sampai sekarang tetap diabadikan sebagai nama ibu kota dari Kabupaten Siak, dan Balai Kerapatan Tinggi yang dibangun tahun 1886 serta Istana Siak Sri Inderapura yang dibangun pada tahun 1889,[61][62][63] masih tegak berdiri sebagai simbol kejayaan masa silam, termasuk Tari Zapin Melayu dan Tari Olang-olang yang pernah mendapat kehormatan menjadi pertunjukan utama untuk ditampilkan pada setiap perayaan di Kesultanan Siak Sri Inderapura.[51] Begitu juga nama Siak masih melekat merujuk kepada nama sebuah sungai di Provinsi Riau sekarang, yaitu Sungai Siak yang bermuara pada kawasan timur pulau Sumatera.[64]

Galeri Bendera

  •  
    Distrik Kalakap
  •  
    Distrik Kassim
  •  
    Distrik Kampar
  •  
    Distrik Pasisir
  •  
    Distrik Bogah
  •  
    Distrik Limapuluh
  •  
    Distrik Tandjong
  •  
    Distrik Tanah Datar

Lihat Pula

Rujukan

  1. ^ Supplement-catalogus Der Maleische en Minangkabausche Handschriften in de Leidsche Universiteits - Bibliotheek, Brill Archive.
  2. ^ The Edinburgh Gazetteer, Or Geographical Dictionary, A. Constable and Company, 1822.
  3. ^ a b c Andaya, L.Y., (1972), Raja Kechil and the Minangkabau conquest of Johor in 1718, JMBRAS, 45-2.
  4. ^ a b Barnard, T. P., (2003), Multiple centres of authority: society and environment in Siak and eastern Sumatra, 1674-1827, KITLV Press, ISBN 90-6718-219-2.
  5. ^ a b c Cave, J., Nicholl, R., Thomas, P. L., Effendy, T., (1989), Syair Perang Siak: a court poem presenting the state policy of a Minangkabau Malay royal family in exile, Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society
  6. ^ a b c Samin, S. M., (2002), Sultan Syarif Kasim II: pahlawan nasional dari Riau, Yayasan Pusaka Riau, ISBN 9799339650.
  7. ^ As, M. S., (1996), Ulama pembawa Islam di Indonesia dan sekitarnya, Lentera Basritama, ISBN 9798880161
  8. ^ a b Jasmi, K., (2005), Surau: kumpulan cerpen, Penerbit Republika, ISBN 9793210494.
  9. ^ Tod, James (1899). The annals and antiquities of Rajastʾhan: or the central and ..., Volume 2. Indian Publication Society. hlm. 1010. 
  10. ^ Iaroslav Lebedynsky. (2006). Les Saces: Les «Scythes» d'Asie, VIIIe siècle av. J.-C. — IVe siècle apr. J.-C. Editions Errance, Paris. ISBN 2-87772-337-2
  11. ^ Suparlan P., (1995), Orang Sakai di Riau: masyarakat terasing dalam masyarakat Indonesia : kajian mengenai perubahan dan kelestarian kebudayaan Sakai dalam proses transformasi mereka ke dalam masyarakat Indonesia melalui Proyek Pemulihan Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing, Departemen Sosial, Republik Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, ISBN 979-461-215-4.
  12. ^ Lamry, M. S., Nor, H. M., (1993), Masyarakat dan Perubahan, Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, ISBN 9679422496.
  13. ^ www.jais.gov.my Iklan Jawatan Kosong
  14. ^ a b c d e Luthfi, A., (1991), Hukum dan perubahan struktur kekuasaan: pelaksanaan hukum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak, 1901-1942, Susqa Press.
  15. ^ Cortesão, Armando, (1944), The Suma Oriental of Tomé Pires, London: Hakluyt Society, 2 vols.
  16. ^ a b Barnard, T. P., (2004), Contesting Malayness: Malay identity across boundaries, NUS Press, ISBN 9971-69-279-1.
  17. ^ Coolhaas, W.P. (1964). "Generale Missiven der V.O.C.". Journal of Southeast Asian History. 2 (7). doi:10.1017/S0217781100003318. 
  18. ^ NA, VOC 1895, Malacca, 30 Januari 1718, fols.55-6.
  19. ^ Andaya, L.Y., (1971), The Kingdom of Johor, 1641-1728: a study of economic and political developments in the Straits of Malacca. s.n.
  20. ^ Samad, A. A., (1979), Sulalatus Salatin, Dewan Bahasa dan Pustaka.
  21. ^ Borschberg, P., (2004), Iberians in the Singapore-Melaka Area and Adjacent Regions (16th to 18th Century), Otto Harrassowitz Verlag, ISBN 3447051078.
  22. ^ Ricklefs, M.C., (2002), A History of Modern Indonesia Since C. 1200, Stanford University Press, ISBN 0804744807.
  23. ^ NA, VOC 1557, Jambi, 1 April 1694, fols.35-6.
  24. ^ a b Andaya, L.Y., (1975), The Kingdom of Johor, 1641-1728, Kuala Lumpur: Oxford University Press.
  25. ^ Ryan, N.J., (1969), The making of modern Malaysia and Singapore: a history from earliest times to 1966, Oxford University Press.
  26. ^ Miller, F.P., Vandome, A.F., McBrewster, J., (2010), Johor Sultanate, VDM Verlag Dr. Mueller e.K., ISBN 6133801638.
  27. ^ Abshire, J., (2011), The History of Singapore, ABC-CLIO, ISBN 0313377421.
  28. ^ a b c d Reid, A., (2005), Asal mula konflik Aceh: dari perebutan pantai Timur Sumatra hingga akhir kerajaan Aceh abad ke-19, Yayasan Obor Indonesia, ISBN 979-461-534-X.
  29. ^ a b Barnard, T.P., Texts, Raja Ismail and Violence: Siak and the Transformation of Malay Identity in theEighteenth Century, Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 32, No. 3 (Oct., 2001), pp. 331-342.
  30. ^ Collins, James T. (2005). Bahasa Melayu, Bahasa Dunia - Sejarah Singkat. Jakarta: KITLV bekerja sama dengan Pusat Bahasa dan Yayasan Obor Indonesia. hlm. 69. ISBN 979-461-537-4. 
  31. ^ Penelitian dan pengkajian naskah kuno daerah Jambi, Volume 2, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1989
  32. ^ Cribb, R. B., Kahin, A., (2004), Historical dictionary of Indonesia, Scarecrow Press, ISBN 0-8108-4935-6.
  33. ^ Karl Hack, Tobias Rettig, (2006), Colonial armies in Southeast Asia, Routledge, ISBN 0-415-33413-6.
  34. ^ Lee Kam Hing, (1986), The Shipping Lists of Dutch Melaka; A Source for the Study of Coastal trade and Shipping in the Malay peninsula during the 17th and 18th centuries, in: Mohd. Yusoff Hashim et al., Kapal dan Harta Karam; Ships and Sunken Treasure, pp. 53-76, Kuala Lumpur: Muzium Malaysia.
  35. ^ The London general gazetteer, or Geographical dictionary: containing a description of the various countries, kingdoms, states, cities, towns, &c. of the known world, W. Baynes & Son, 1825.
  36. ^ Ali Haji bin Raja Haji Ahmad, (1997), Tuhfat al-Nafis, Fajar Bakti.
  37. ^ VOC 3470, Secret Letters from Malacca to Batavia for 1775, f. 339-34.
  38. ^ History of the Royal Dutch, Vol. 1, Brill Archive.
  39. ^ Cook, Bethune, (1819), Sir Thomas Stamford Raffles: Founder of Singapore, 1819 and some of his friends and contemporaries, London : A.H. Stockwell.
  40. ^ Trocki, C. A., (2007), Prince of Pirates: The Temenggongs and the Development of Johor and Singapore, 1784-1885, NUS Press, ISBN 9971693763.
  41. ^ Netscher, E., (1854), Beschrijving van een Gedeelte der Residentie Riouw, Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en, Volkenkunde.
  42. ^ Overeenkomsten met de zelfbesturen in de Residentie Riouw en Onderhoorigheden 1857-1909
  43. ^ Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, 1997, Volume 153, Issues 3-4, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, M. Nijhoff.
  44. ^ Locher-Scholten, E., (2004), Sumatran Sultanate and Colonial State: Jambi and the Rise of Dutch Imperialism, 1830-1907, SEAP Publications, ISBN 0877277362.
  45. ^ Dick, H.W., (2002), The Emergence of a National Economy: An Economic History of Indonesia, 1800-2000, University of Hawaii Press, ISBN 0824825527.
  46. ^ Panhuys, H. F., (1978), International Law in the Netherlands, BRILL, ISBN 9028601082.
  47. ^ Milner, A. C., (1982), Kerajaan: Malay political culture on the eve of colonial rule, University of Arizona Press, ISBN 0816507724.
  48. ^ www.fco.gov.uk Treaty (diakses pada 26 April 2012)
  49. ^ a b Wolters, O. W., (1999), History, Culture, and Region in Southeast Asian Perspectives, SEAP Publications, ISBN 0877277257.
  50. ^ Martin, L., (1889), The Negri Sembilan: their origin and constitution, Singapore, Foreign and Commonwealth Office Collection.
  51. ^ a b c Sejarah daerah Riau, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.
  52. ^ a b Barnard, T.P., Rules for Rulers: Obscure Texts, Authority, and Policing in Two Malay States, Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 32, No. 2 (Jun., 2001), pp. 211-225.
  53. ^ Junus, H., Bab al-Qawa'id: Kitab Pegangan Hukum Dalam Kerajaan Siak, Yayasan Pusaka Riau.
  54. ^ Dobbin, C. E., (1983), Islamic revivalism in a changing peasant economy: central Sumatra, 1784-1847, Curzon Press, ISBN 0700701559.
  55. ^ L.W.C. van de Berg, Le Hadramouth et les colonies Arabes dans l'archipel Indien, Batavia:Imprimerie du gouvernement, 1886.
  56. ^ Kathirithamby-Wells, J., Royal Authority and the "Orang Kaya" in the Western Archipelago, circa 1500-1800, Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 17, No. 2 (Sep., 1986), pp. 256-267.
  57. ^ (Belanda) Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Lembaga Kebudajaan Indonesia (1862). Tijdschrift voor Indische taal-, land-, en volkenkunde. 11. Lange & Co. hlm. 113. 
  58. ^ Koster, G. L., (1997) Roaming through seductive gardens: readings in Malay narrative, Volume 167 of Verhandelingen Series, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.
  59. ^ Or. 2242 IV, Surat Sultan Siak kepada Belanda tanggal 22 Ramadhan 1248 (22 Februari 1833)
  60. ^ Dutch East Indies, (1941), Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië, Volume 1.
  61. ^ Rahman, E., Marni, T., Zulkarnain, (2003), Alam melayu: Sejumlah gagasan menjemput keagungan, Unri Press, ISBN 979329776X
  62. ^ Tempo, Volume 9, Badan Usaha Jaya Press Jajasan Jaya Raya, 1979.
  63. ^ Berkmoes, V. R., (2010), Indonesia, Lonely Planet, ISBN 1741048303.
  64. ^ Kodoatie, R.J., Sjarief, R., (2010), Tata Ruang Air, Penerbit Andi, ISBN 9792912428.

Daftar Pustaka

  • Flicher, A., (2009), Les Etats princiers des Indes néerlandaises, Dreux
  • Ghalib, W., (1992), Adat istiadat Melayu Riau di bekas Kerajaan Siak Sri Indrapura: pengkajian dan pencetakan kebudayaan Melayu Riau, Lembaga Adat Daerah Riau, Lembaga Adat Riau dan Pemerintah Daerah Tk. I Prop. Riau, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Riau.
  • Muhammad, H.T.S.U., Effendy, T., Jaafar, T.R., (1988), Silsilah keturunan raja-raja Kerajaan Siak Sri Indrapura dan Kerajaan Pelalawan.s.n.

Pranala luar

 
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Sultans of Siak.

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Kesultanan_Siak_Sri_Inderapura&oldid=7783342"