Penasihat Presiden Indonesia
Penasihat Presiden Indonesia adalah sebuah posisi jabatan yang memberikan nasihat-nasihat kepada presiden selama menjabat. Jabatan penasihat ini ada yang ditempatkan di sebuah lembaga seperti Dewan Pertimbangan Agung[1][2] (DPA) dan Dewan Pertimbangan Presiden[3] (Wantimpres), ada juga yang ditempatkan di luar lembaga.
Lembaga penasihat presiden
suntingDewan Pertimbangan Agung (DPA)
suntingDewan Pertimbangan Agung merupakan lembaga tinggi negara Indonesia berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamendemen yang fungsinya memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Lembaga ini berdiri dari zaman presiden Soekarno di tahun 1945 hingga di zaman presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2003. Kemudian lembaga ini dibubarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003.[4]
Tim P7
suntingTim Penasihat Presiden tentang Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Tim P7) merupakan penasehat yang memimpin lembaga BP7 dibentuk pada 1978, lembaga negara Indonesia pada masa Orde Baru yang mengoordinasi pelaksanaan pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila[5]
Tim Penasehat Presiden Urusan Aceh (TPPUA)
suntingTim Penasehat Presiden tentang Aceh merupakan lembaga yang dibentuk oleh presiden Bachruddin Jusuf Habibie pada 5 Maret 1999 berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 74/M tahun 1999.[6] Lembaga ini berperan menyelesaikan konflik di Aceh. Tim penasehat ini diisi oleh tokoh-tokoh Aceh yang dipimpin oleh Usman Hasan.[7]
Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
suntingDewan Pertimbangan Presiden merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang juga bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Wantimpres dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007.[3] Lembaga ini merupakan kelanjutan dari Dewan Pertimbangan Agung.
Penasihat presiden non-lembaga
suntingMenteri penasihat/penasihat setingkat menteri
suntingPenasihat presiden dalam kabinet pemerintahan ini merupakan anggota kabinet yang setingkat dengan menteri. Kabinet-kabinet yang menempatkan penasihat setingkat menteri ialah Kabinet Kerja I, Kerja II, Kerja IV, Dwikora I, dan Dwikora II[8] Pejabat yang pernah menduduki jabatan ini ialah:
- Wirjono Prodjodikoro, Menteri/Penasehat Hukum (1959–1962)[a]
- Soerjadi Soerjadarma, Menteri Penasehat Militer Presiden (1963–1966)[b]
- Notohamiprodjo, Menteri Penasehat Presiden/ Perdana Menteri Urusan Pengerahan Funds & Forces (1963–1966)
- Soekarno Djojonegoro, Menteri Penasehat Presiden untuk Urusan Keamanan Dalam Negeri (1964–1966)
- Raden Soemarto, Menteri Penasehat Presiden untuk Urusan Kepolisian (1965–1966)
- Stefanus Munadjat Danusaputro, Menteri Negara Penasihat Presiden Urusan Keamanan Dalam Negeri (1966)
Asisten Pribadi Presiden (Aspri)
suntingAsisten Pribadi Presiden atau yang lebih dikenal dengan akronimnya, Aspri, adalah tim penasihat Presiden Indonesia Soeharto yang terbentuk pada tahun 1968 sampai pembubarannya pada awal 1974.[9][10]
- Ali Moertopo, asisten pribadi Urusan Khusus (1968–1974)
- Soedjono Hoemardani, asisten pribadi Urusan Perekonomian (1968–1974)
- Soerjo Wirjohadipoetro, asisten pribadi Urusan Keuangan (1968–1974)
- Tjokropranolo, asisten pribadi Urusan Pengamanan Presiden (1968–1974)
Tim Penasehat Ekonomi Presiden
suntingTim Penasehat Ekonomi Presiden dibentuk oleh Presiden Soeharto untuk memberi masukan ke mana arah perekonomian Indonesia pada tahun 1973. Penasehat yang tergabung dalam tim ini ialah Widjojo Nitisastro sebagai pemimpin dan anggotanya antara lain Emil Salim, Mohammad Sadli, Ali Wardhana, dan J.B. Soemarlin. Tim ini sering disebut Mafia Berkeley.
Lain-lain
suntingPenasihat presiden ini merupakan penasihat khusus di luar kelembagaan maupun penasihat pribadi. Beberapa pejabat atau tim yang pernah menduduki jabatan ini ialah:
- Penasihat pribadi presiden
- Ahmad Badawi, penasehat pribadi presiden urusan Agama (1963)[11]
- Penasihat presiden
- Sutan Sjahrir, penasehat presiden (1947–1950)[12][13]
- Francisca Casparina Fanggidaej, penasihat presiden (1964–1965)
- Ibnu Sutowo, penasihat presiden bidang Energi/ Pembangunan (1966–1968)
- Roeslan Abdulgani, penasihat presiden urusan Politik Umum (1966–1967)[14]
- Mohammad Hatta, penasehat presiden (urusan pemberantasan korupsi) (1970–?)[15]
- Sayidiman Suryohadiprojo, penasihat presiden urusan Ketahanan Nasional
- Bacharuddin Jusuf Habibie, penasihat presiden bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi (1974–1978)[16]
- Sintong Panjaitan, penasihat presiden bidang Pertahanan dan Keamanan (1998–1999)[17][18]
- Frans Seda, penasihat presiden bidang Ekonomi (1998–1999); (2001–2004)[19][20]
- Ali Alatas, penasihat presiden untuk urusan Luar Negeri (1999–2004)[21]
- Penasihat Khusus Presiden
- Muhadjir Effendy, penasihat khusus presiden bidang Haji (2024–)[22]
- Purnomo Yusgiantoro, penasihat khusus presiden bidang Energi (2024–)
- Bambang Brodjonegoro, penasihat khusus presiden bidang Ekonomi (2024–)
- Dudung Abdurachman, penasihat khusus presiden bidang Pertahanan Nasional (2024–)
- Terawan Agus Putranto, penasihat khusus presiden bidang Kesehatan (2024–)
- Luhut Binsar Pandjaitan, penasihat khusus presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan (2024–)
- Wiranto, penasihat khusus presiden bidang Politik dan Keamanan (2024–)
Catatan
sunting- ^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 1959 tertanggal 5 Agustus 1959, Wirjono Prodjodikoro diangkat menjadi Penasehat Hukum Presiden dengan kedudukan sebagai Menteri di samping jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Agung terhitung sejak 1 Agustus 1959
- ^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 275 Tahun 1963 tertanggal 30 Desember 1963, Soekarno Djojonegoro diangkat sebagai Menteri Penasehat Presiden untuk Urusan Keamanan Dalam Negeri dan dilantik pada 4 Januari 1964
Referensi
sunting- ^ "Undang-Undang No. 3 tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 6 Mei 1967.
- ^ "Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1978". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. 26 Juli 1978.
- ^ a b "Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. 26 Juli 1978.
- ^ Putri, Diva Lufiana; Dzulfaroh, Ahmad Naufal (16 Juli 2024). "Mengenal DPA, Lembaga Tinggi Negara yang Dihapus di UUD tapi Mau "Dihidupkan" Lagi". Kompas.com. Diakses tanggal 15 November 2024.
- ^ "Keputusan Presiden RI No. 17 tahun 1981". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 1 April 1981. Diakses tanggal 15 November 2024.
- ^ Kurniawan, Yandry (12 Agustus 2017). The Politics of Securitization in Democratic Indonesia. Springer International Publishing. hlm. 123. ISBN 9783319624822.
- ^ Aceh menggugat Sepuluh Tahun Rakyat Aceh di Bawah Tekanan Militer. Pustaka Sinar Harapan. 1999. hlm. 277. ISBN 9789794166109.
- ^ Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi, Jakarta: Djambatan, pp. 199–207, ISBN 979-428-499-8
- ^ "Suharto's Puppet Show - TIME". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-08-13. Diakses tanggal 2014-05-16.
- ^ "Salinan arsip". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-01-06. Diakses tanggal 2008-01-06.
- ^ Akbar, Mohammad (15 Januari 2013). Akhmad, Chairul, ed. "KH Ahmad Badawi, Penasihat Dua Presiden (3)". Republika.co.id. Diakses tanggal 15 November 2024.
- ^ Toer, Koesalah Soebagyo; Toer, Pramoedya Ananta; Kamil, Ediati. Kronik revolusi Indonesia Revolusi Indonesia. hlm. 202.
- ^ "100 Tahun Sutan Sjahrir: Sejarah Yang Terlupakan". AntaraNews.com. 4 Maret 2009. Diakses tanggal 15 November 2024.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 176 Tahun 1966 tentang Pengangkatan Saudara Dr. H. Roeslan Abdulgani Sebagai Penasehat Presiden Untuk Urusan Politik Umum". 4 Agustus 1966. Diakses tanggal 15 November 2024.
- ^ "Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pengangkatan Dr. Mohammad Hatta sebagai Penasehat Presiden". 13 Januari 1970. Diakses tanggal 15 November 2024.
- ^ "Profil BJ Habibie, Bapak Teknologi Indonesia". Kumparan.com. 25 Juni 2020. Diakses tanggal 15 November 2024.
- ^ "Habibie: Saya Rasa Apa yang Ditulis Sintong Benar". detik.com. 1 April 2009. Diakses tanggal 15 November 2024.
- ^ "Kisah Sintong dengan Mortirnya". Historia.id. 15 Agustus 2020. Diakses tanggal 15 November 2024.
- ^ Toarik, Mashud (21 Januari 2023). "Menkeu Sri Mulyani Sebut Frans Seda Layak Jadi Pahlawan Nasional". Investor.id. Diakses tanggal 15 November 2024.
- ^ Jatmiko, Agung (19 Juli 2022). "Mengenal Frans Seda, Putra Flores yang Membenahi Keuangan Indonesia". KataData.co.id. Diakses tanggal 15 November 2024.
- ^ Abeyasa, Auvry (6 Mei 2022). "Profil Ali Alatas, Menlu Pada Masa Soeharto dan Habibie". Tirto.id. Diakses tanggal 15 November 2024.
- ^ "Presiden Prabowo Resmi Lantik para Penasihat Khusus, Utusan Khusus, dan Staf Khusus Presiden". Sekretariat Presiden Republik Indonesia. 22 Oktober 2024.