Kabinet Persatuan Nasional

Kabinet Persatuan Nasional
Kabinet Persatuan Nasional
; Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-37
Dibentuk	29 Oktober 1999
Diselesaikan	23 Juli 2001
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Abdurrahman Wahid
Presiden	Abdurrahman Wahid
Wakil Presiden	Megawati Soekarnoputri
Jumlah menteri	34
Partai anggota	Koalisi:; PKB; PDI-Perjuangan; Golkar; PPP; PAN; Partai Keadilan; PBB; ABRI; Independen
Status di legislatif	DPR RI; Koalisi mayoritas: 439 / 462
Sejarah
Pemilihan umum	Pemilihan Presiden 1999; Pemilihan Legislatif 1999
Periode	DPR RI 1999-2004
Nasihat dan persetujuan	DPR RI
Pendahulu	Kabinet Reformasi Pembangunan
Pengganti	Kabinet Gotong Royong

Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Kabinet ini dilantik pada 29 Oktober 1999 dan masa baktinya berakhir pada 23 Juli 2001. Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator, sejumlah menteri pemimpin departemen, sejumlah menteri negara, Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung. Kabinet ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 355/M Tahun 1999, tertanggal 26 Oktober 1999, tentang Pembentukan Kabinet periode tahun 1999–2004, ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid^[1]^[2] dan dilantik pada 29 Oktober 1999.^[3]

Latar belakang

Setelah Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Wakil Presiden Indonesia pada hari Kamis, 21 Oktober 1999, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menghabiskan seluruh hari Jumat dan akhir pekannya dengan melakukan apa yang disebutnya sebagai "dagang sapi". Sebelum pemilihan, Gus Dur telah berbicara mengenai perlunya membentuk suatu kabinet persatuan nasional yang terdiri atas anggota-anggota yang berasal dari spektrum politik yang luas. Ide ini mungkin dapat terlaksana seandainya Gus Dur bebas memilih menteri-menterinya. Namun kenyataannya, hampir semua menteri di kabinet Gus Dur ini dipaksakan kepadanya.

Pada Senin, 25 Oktober 1999 pagi, Gus Dur berbicara dengan penuh harap mengenai kabinet yang sedang direncanakannya ini, sambil menyebutkan nama-nama mereka yang ia anggap terbaik dari 25 menterinya. Antara hari Senin pagi hingga hari diumumkannya susunan kabinet pada keesokan harinya, jumlah menjadi sepuluh orang lebih banyak, dan kebanyakan bukanlah orang-orang yang dipilih oleh Gus Dur sendiri. Pada waktu pengumuman, kabinet itu telah menjadi gabungan yang terlalu besar, yang terdiri dari berbagai kepentingan politik dan perorangan yang bukan saja berbeda akan tetapi saling berlawanan.

Dalam teori, memang Akbar Tanjung, Megawati Soekarnoputri, dan Amien Rais yang telah setuju untuk menjadi penjamin anggota-anggota partai mereka yang ikut dalam kabinet, dapat dimintai juga bagian pertanggungjawaban dan kedisiplinan mereka. Bahkan dalam suatu demokrasi yang telah matang, pengaturan seperti ini akan menimbulkan banyak tantangan. Di Indonesia, demokrasi bukanlah hasil evolusi masyarakat sipil dalam waktu yang lama, melainkan merupakan akibat dari kejatuhan yang tiba-tiba suatu rezim yang dekaden dan rapuh. Oleh karena itu, sangatlah naif untuk berharap bahwa aparat rezim yang baru saja muncul sebagai rezim demokrat dapat menunjukkan sikap tidak mementingkan diri sendiri, kematangan, dan profesionalisme yang diperlukan agar persatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang tampaknya tak mungkin bersatu itu dapat berjalan.

Namun demikian, masih ada menteri-menteri yang secara potensial memang baik. Misalnya saja orang-orang seperti mantan Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman, yang kemudian menjadi Jaksa Agung, dan Kwik Kian Gie, seorang ahli ekonomi profesional dari PDI-P. Lalu ada lagi Laksamana Sukardi, yang dikenal sebagai bankir dengan reputasi terhormat. Demikian juga masuknya Alwi Shihab dan Khofifah Indar Parawansa dari PKB, masing-masing sebagai Menlu dan Menteri UPW tampaknya juga memberikan harapan. Akan tetapi, kabinet yang gemuk ini, yang terdiri dari 35 orang menteri, juga diisi oleh mereka yang berasal dari rezim terdahulu dan juga sejumlah orang tak dikenal yang kecakapannya juga meragukan.

Pimpinan

Presiden		Wakil Presiden
Abdurrahman Wahid			Megawati Soekarnoputri

Anggota

Menteri

Berikut ini adalah menteri Kabinet Persatuan Nasional.

No.	Jabatan		Mulai menjabat	Selesai menjabat
Menteri koordinator
1	Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (bernama Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan sejak 28 Agustus 2000)	Wiranto^[4]	29 Oktober 1999	15 Februari 2000	Independen
		Surjadi Soedirdja	15 Februari 2000	28 Agustus 2000	Independen
		Susilo Bambang Yudhoyono	28 Agustus 2000	1 Juni 2001	Independen
		Agum Gumelar	1 Juni 2001	23 Juli 2001	Independen
2	Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri	Kwik Kian Gie^[5]	29 Oktober 1999	28 Agustus 2000	PDI-P
		Rizal Ramli	28 Agustus 2000	12 Juni 2001	Nonpartai
		Burhanuddin Abdullah	12 Juni 2001	23 Juli 2001	Nonpartai
3	Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (digabungkan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sejak 28 Agustus 2000)	Hamzah Haz^[6]	29 Oktober 1999	26 November 1999	PPP
3		Basri Hasanuddin	26 November 1999	28 Agustus 2000	Nonpartai
Menteri
4	Menteri Dalam Negeri (bernama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sejak 28 Agustus 2000)	Surjadi Soedirdja	29 Oktober 1999	23 Juli 2001	Independen
5	Menteri Luar Negeri	Alwi Abdurrahman Shihab	29 Oktober 1999	23 Juli 2001	PKB
6	Menteri Pertahanan	Juwono Sudarsono	29 Oktober 1999	28 Agustus 2000	Nonpartai
		Mohammad Mahfud MD^[7]	28 Agustus 2000	20 Juli 2001	Independen
		Agum Gumelar	20 Juli 2001	23 Juli 2001	Independen
7	Menteri Hukum dan Perundang-undangan (bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sejak 28 Agustus 2000)	Yusril Ihza Mahendra^[8]	29 Oktober 1999	7 Februari 2001	PBB
		Baharuddin Lopa	9 Februari 2001	1 Juni 2001	Nonpartai
		Marsillam Simanjuntak^[7]	1 Juni 2001	20 Juli 2001	Nonpartai
		Mohammad Mahfud MD	20 Juli 2001	23 Juli 2001	Nonpartai
8	Menteri Keuangan	Bambang Sudibyo	29 Oktober 1999	28 Agustus 2000	PAN
		Prijadi Praptosuhardjo	28 Agustus 2000	12 Juni 2001	Nonpartai
		Rizal Ramli	12 Juni 2001	23 Juli 2001	Nonpartai
9	Menteri Pertambangan dan Energi (bernama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sejak 28 Agustus 2000)	Susilo Bambang Yudhoyono	29 Oktober 1999	28 Agustus 2000	TNI/ABRI
9		Purnomo Yusgiantoro	28 Agustus 2000	23 Juli 2001	Nonpartai
10	Menteri Perindustrian dan Perdagangan	Jusuf Kalla^[9]	29 Oktober 1999	24 April 2000	Golkar
10	Menteri Perindustrian dan Perdagangan	Luhut Binsar Panjaitan	28 Agustus 2000	23 Juli 2001	Independen
11	Menteri Pertanian (bernama Menteri Pertanian dan Kehutanan sejak 28 Agustus 2000)	Mohamad Prakosa	29 Oktober 1999	28 Agustus 2000	PDI-P
11		Bungaran Saragih	28 Agustus 2000	23 Juli 2001	Nonpartai
12	Menteri Kehutanan dan Perkebunan (bernama Menteri Muda Kehutanan (menteri negara) sejak 28 Agustus 2000)	Nur Mahmudi Ismail^[10]	29 Oktober 1999	15 Maret 2001	PKS
12		Marzuki Usman	15 Maret 2001	23 Juli 2001	Nonpartai
13	Menteri Perhubungan	Agum Gumelar	29 Oktober 1999	1 Juni 2001	TNI/ABRI
13	Menteri Perhubungan	Budi Mulyawan Suyitno	1 Juni 2001	23 Juli 2001	Nonpartai
14	Menteri Eksplorasi Laut (bernama Menteri Kelautan dan Perikanan sejak 28 Agustus 2000)	Sarwono Kusumaatmadja	29 Oktober 1999	1 Juni 2001	Golkar
14		Rokhmin Dahuri	1 Juni 2001	23 Juli 2001	PDI-P
15	Menteri Tenaga Kerja (bernama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak 28 Agustus 2000)	Bomer Pasaribu	29 Oktober 1999	28 Agustus 2000	Golkar
15		Al Hilal Hamdi	28 Agustus 2000	23 Juli 2001	Nonpartai
16	Menteri Kesehatan (bernama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sejak 28 Agustus 2000)	Achmad Sujudi	29 Oktober 1999	23 Juli 2001	Nonpartai
17	Menteri Pendidikan Nasional	Yahya Muhaimin	29 Oktober 1999	23 Juli 2001	Nonpartai
18	Menteri Agama	Muhammad Tolchah Hasan	29 Oktober 1999	23 Juli 2001	PKB
19	Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah Republik Indonesia (bernama Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah sejak 28 Agustus 2000)	Erna Witoelar	29 Oktober 1999	23 Juli 2001	Nonpartai
Menteri Negara
20	Menteri Negara Riset dan Teknologi	Muhammad A.S. Hikam	29 Oktober 1999	23 Juli 2001	PKB
21	Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (bernama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sejak 28 Agustus 2000)	Zarkasih Nur	29 Oktober 1999	23 Juli 2001	PPP
22	Menteri Negara Lingkungan Hidup	Alexander Sonny Keraf	29 Oktober 1999	23 Juli 2001	PDI-P
23	Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia (digabungkan dengan Menteri Dalam Negeri sejak 28 Agustus 2000)	Ryaas Rasyid	29 Oktober 1999	28 Agustus 2000	Nonpartai
24	Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian (bernama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (menteri departemen) sejak 28 Agustus 2000)	Hidayat Jaelani	29 Oktober 1999	28 Agustus 2000	Nonpartai
24		I Gede Ardika	28 Agustus 2000	23 Juli 2001	Nonpartai
25	Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (dibubarkan pada 28 Agustus 2000)	Laksamana Sukardi^[9]	29 Oktober 1999	24 April 2000	PDI-P
25		M. Rozy Munir	26 April 2000	28 Agustus 2000	PKB
26	Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (dibubarkan pada 28 Agustus 2000)	Mahadi Sinambela	29 Oktober 1999	28 Agustus 2000	Golkar
27	Menteri Negara Pekerjaan Umum (dibubarkan pada 28 Agustus 2000)	Rozik Boedioro Soetjipto	29 Oktober 1999	28 Agustus 2000	Nonpartai
28	Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (merangkap Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sejak 28 Agustus 2000)	Khofifah Indar Parawansa	29 Oktober 1999	23 Juli 2001	PKB
29	Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (digabungkan dengan Menteri Hukum dan Perundang-undangan sejak 28 Agustus 2000)	Hasballah M. Saad	29 Oktober 1999	28 Agustus 2000	PAN
30	Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan (digabungkan dengan Menteri Tenaga Kerja sejak 28 Agustus 2000)	Al Hilal Hamdi	29 Oktober 1999	28 Agustus 2000	PAN
31	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	Freddy Numberi	29 Oktober 1999	28 Agustus 2000	Independen
		Ryaas Rasyid^[11]	28 Agustus 2000	7 Februari 2001	Nonpartai
		Marsillam Simanjuntak^[12]	7 Februari 2001	12 Juni 2001	Nonpartai
		Anwar Suprijadi^[13]	12 Juni 2001	23 Juli 2001	Nonpartai
32	Menteri Negara Masalah-Masalah Kemasyarakatan (dibubarkan pada 28 Agustus 2000)	Anak Agung Gde Agung	29 Oktober 1999	28 Agustus 2000	Nonpartai
33	Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (dibentuk pada 28 Agustus 2000)	Manuel Kaisiepo	28 Agustus 2000	23 Juli 2001	Nonpartai
34	Menteri Muda Urusan Restrukturisasi Ekonomi Nasional (dibentuk pada 28 Agustus 2000 dan dibubarkan pada 1 Juni 2001)	Cacuk Sudarijanto	28 Agustus 2000	1 Juni 2001	Nonpartai

Pejabat setingkat menteri

Berikut adalah pejabat setingkat menteri pada Kabinet Persatuan Nasional:

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Jaksa Agung	Marzuki Darusman	29 Oktober 1999	1 Juni 2001
		Baharuddin Lopa^[7]	6 Juni 2001	3 Juli 2001
		Suparman^[14] (Pelaksana Tugas)	4 Juli 2001	9 Juli 2001
		Marsillam Simanjuntak	10 Juli 2001	9 Agustus 2001
2	Panglima Tentara Nasional Indonesia	Widodo Adi Sutjipto	29 Oktober 1999	7 Juni 2002
3	Sekretaris Negara	Alirahman^[15]	29 Oktober 1999	15 Februari 2000
		Bondan Gunawan^[16]	15 Februari 2000	29 Mei 2000
		Djohan Effendi	29 Mei 2000	23 Juli 2001
4	Sekretaris Kabinet	Marsillam Simanjuntak^[17]^[18]	4 Januari 2000	5 Juli 2001
4	Sekretaris Kabinet	Marzuki Darusman^[19]	5 Juli 2001	23 Juli 2001

Perombakan

Presiden Abdurrahman Wahid melakukan pergantian susunan Kabinet Persatuan Nasional pada 28 Agustus 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000.^[20]

Galeri

Pelantikan
Kabinet Persatuan Nasional pada saat pertama kali pelantikan, 29 Oktober 1999.

Catatan kaki dan referensi

^ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 355/M Tahun 1999, tertanggal 26 Oktober 1999
^ "Gus Dur dan Kabinet Tambal-Sulam". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-01-08. Diakses tanggal 2009-10-17.
^ "Daftar Arsip Foto Statis KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) Tahun 1999". Arsip Nasional Republik Indonesia. 1 Januari 2000. Diakses tanggal 14 Agustus 2020. ^{[pranala nonaktif permanen]}
^ Wiranto diberhentikan karena pemeriksaan yuridis terhadap peranan dalam pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur masih berjalan. [1] Diarsipkan 2006-09-07 di Wayback Machine.
^ Kwik Kian Gie mengundurkan diri.
^ Hamzah Haz mengundurkan diri atas keinginan sendiri.
^ ^a ^b ^c Pergantian ini terkait dengan meninggalnya Baharuddin Lopa di Riyadh, Arab Saudi.
^ Gus Dur meminta Yusril Ihza Mahendra berhenti karena dianggap sudah tidak bisa bekerjasama lagi di kabinet. Sebelumnya Yusril secara terbuka telah mengusulkan kepada Presiden agar mengundurkan diri.
^ ^a ^b Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla diberhentikan pada 24 April 2000 karena dianggap terlibat KKN.
^ Nurmahmudi Ismail diberhentikan oleh presiden untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan negara dan juga karena berbeda visi, berbeda dalam pengambilan keputusan, tidak mampu mengendalikan Partai Keadilan.
^ Pada tanggal 3 Januari 2001, Ryaas Rasyid mengundurkan diri karena perbedaan visi dengan Presiden dan baru dikabulkan permohonannya pada tanggal 7 Februari 2001.
^ Marsilam Simanjuntak ditunjuk sebagai Plt. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sampai 12 Juni 2001.
^ "Tim Ekonomi Dirombak, Kerja Kabinet Dipertanyakan". Liputan6.com. 13 Juni 2001. Diakses tanggal 27 Mei 2023.
^ Suparman ditunjuk menjadi Plt Jaksa Agung karena Baharuddin Lopa meninggal dunia, diakses 3 Desember 2020.
^ Alirahman mengundurkan diri pada 4 Januari 2000.
^ Bondan Gunawan mengundurkan diri.
^ Pada tanggal 4 Januari 2000, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 4 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet sebagai Kepala Sekretariat Kabinet, diangkat Marsillam Simanjuntak sebagai Sekretaris Kabinet.
^ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2000, tertanggal 4 Januari 2000
^ Pada tanggal 5 Juli 2001, Marzuki Darusman menggantikan Marsillam yang diangkat menjadi Menteri Kehakiman dan HAM.
^ "Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 234/M Tahun 2000, tertanggal 23 Agustus 2000". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-08-19. Diakses tanggal 2006-02-21.

Lihat pula

Daftar kabinet Indonesia

Pranala luar

(Indonesia) Kabinet Persatuan Nasional Periode 1999-2004 @ Kompas.com

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Reformasi Pembangunan	Kabinet Persatuan Nasional 1999–2001	Diteruskan oleh: Kabinet Gotong Royong

[1] Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 355/M Tahun 1999, tertanggal 26 Oktober 1999

[2] "Gus Dur dan Kabinet Tambal-Sulam". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-01-08. Diakses tanggal 2009-10-17.

[3] "Daftar Arsip Foto Statis KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) Tahun 1999". Arsip Nasional Republik Indonesia. 1 Januari 2000. Diakses tanggal 14 Agustus 2020. ^{[pranala nonaktif permanen]}

[4] Wiranto diberhentikan karena pemeriksaan yuridis terhadap peranan dalam pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur masih berjalan. [1] Diarsipkan 2006-09-07 di Wayback Machine.

[5] Kwik Kian Gie mengundurkan diri.

[6] Hamzah Haz mengundurkan diri atas keinginan sendiri.

[Lopa-7] Pergantian ini terkait dengan meninggalnya Baharuddin Lopa di Riyadh, Arab Saudi.

[8] Gus Dur meminta Yusril Ihza Mahendra berhenti karena dianggap sudah tidak bisa bekerjasama lagi di kabinet. Sebelumnya Yusril secara terbuka telah mengusulkan kepada Presiden agar mengundurkan diri.

[JK_dan_Laksamana_Sukardi-9] Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla diberhentikan pada 24 April 2000 karena dianggap terlibat KKN.

[10] Nurmahmudi Ismail diberhentikan oleh presiden untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan negara dan juga karena berbeda visi, berbeda dalam pengambilan keputusan, tidak mampu mengendalikan Partai Keadilan.

[11] Pada tanggal 3 Januari 2001, Ryaas Rasyid mengundurkan diri karena perbedaan visi dengan Presiden dan baru dikabulkan permohonannya pada tanggal 7 Februari 2001.

[12] Marsilam Simanjuntak ditunjuk sebagai Plt. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sampai 12 Juni 2001.

[13] "Tim Ekonomi Dirombak, Kerja Kabinet Dipertanyakan". Liputan6.com. 13 Juni 2001. Diakses tanggal 27 Mei 2023.

[14] Suparman ditunjuk menjadi Plt Jaksa Agung karena Baharuddin Lopa meninggal dunia, diakses 3 Desember 2020.

[15] Alirahman mengundurkan diri pada 4 Januari 2000.

[16] Bondan Gunawan mengundurkan diri.

[17] Pada tanggal 4 Januari 2000, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 4 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet sebagai Kepala Sekretariat Kabinet, diangkat Marsillam Simanjuntak sebagai Sekretaris Kabinet.

[18] Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2000, tertanggal 4 Januari 2000

[19] Pada tanggal 5 Juli 2001, Marzuki Darusman menggantikan Marsillam yang diangkat menjadi Menteri Kehakiman dan HAM.

[20] "Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 234/M Tahun 2000, tertanggal 23 Agustus 2000". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-08-19. Diakses tanggal 2006-02-21.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

Kabinet Persatuan Nasional
Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-37

Dibentuk	29 Oktober 1999
Diselesaikan	23 Juli 2001
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Abdurrahman Wahid
Presiden	Abdurrahman Wahid
Wakil Presiden	Megawati Soekarnoputri
Jumlah menteri	34
Partai anggota	Koalisi: PKB PDI-Perjuangan Golkar PPP PAN Partai Keadilan PBB ABRI Independen
Status di legislatif	DPR RI Koalisi mayoritas: 439 / 462
Sejarah
Pemilihan umum	Pemilihan Presiden 1999 Pemilihan Legislatif 1999
Periode	DPR RI 1999-2004
Nasihat dan persetujuan	DPR RI
Pendahulu	Kabinet Reformasi Pembangunan
Pengganti	Kabinet Gotong Royong