Wikipedia

Jawa Barat

provinsi di Pulau Jawa, Indonesia
Revisi sejak 5 September 2013 02.18 oleh 114.79.13.172 (bicara) (→Penduduk)

Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Ibu kotanya berada di Kota Bandung. Perkembangan Sejarah menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia (staatblad Nomor : 378). Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Bagian barat laut provinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ibu kota negara Indonesia. Pada tahun 2000, Provinsi Jawa Barat dimekarkan dengan berdirinya Provinsi Banten, yang berada di bagian barat. Saat ini terdapat wacana untuk mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan, dengan memperhatikan aspek historis wilayah ini.[2][3] Namun hal ini mendapatkan penentangan dari wilayah Jawa Barat lainnya seperti Cirebon dimana tokoh masyarakat asal Cirebon menyatakan bahwa jika nama Jawa Barat diganti dengan nama Pasundan seperti yang berusaha digulirkan oleh Bapak Soeria Kartalegawa tahun 1947 di Bandung maka Cirebon akan segera memisahkan diri dari Jawa Barat[4], karena nama "Pasundan" berarti (Tanah Sunda) dinilai tidak merepresentasikan keberagaman Jawa Barat yang sejak dahulu telah dihuni juga oleh Suku Betawi dan Suku Cirebon serta telah dikuatkan dengan keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat No. 5 Tahun 2003 yang mengakui adanya tiga suku asli di Jawa Barat yaitu Suku Betawi yang berbahasa Melayu dialek Betawi, Suku Sunda yang berbahasa Sunda dan Suku Cirebon yang berbahasa Bahasa Cirebon (dengan keberagaman dialeknya).

Jawa Barat
Provinsi
Bendera Jawa Barat
Bendera
Lambang resmi Jawa Barat
Lambang
Motto: 
"Gemah Ripah Repeh Rapih"
(Bahasa Sunda: "Makmur Sentosa Sederhana Rapi")
Peta
Peta
Negara Indonesia
Ibu kotaBandung
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kabupaten: 17
  • Kota: 9
  • Kecamatan: 558
  • Kelurahan: 5.778
Pemerintahan
 • GubernurH. Ahmad Heryawan
 • Wakil GubernurH. Deddy Mizwar
Luas
 • Total35.222,18 km2 (13,599,36 sq mi)
Populasi
 • Total43.053.732
 • Kepadatan1,200/km2 (3,200/sq mi)
Demografi
 • AgamaIslam (97%), Protestan (1,81%), Katolik (0,58%), Buddha (0,22%), Hindu (0,05%), Kong Hu Cu (0.03%)[1]
 • BahasaBahasa Sunda, Bahasa Cirebonan, Bahasa Cirebon dialek Indramayu, Bahasa Melayu dialek Betawi (Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat (Perda Prov. Jabar) No. 5 Tahun 2003)
Kode Kemendagri32 Edit nilai pada Wikidata
Kode BPS32 Edit nilai pada Wikidata
DAURp. 1.181.553.108.000,-
Situs webhttp://www.jabarprov.go.id

Sejarah

Temuan arkeologi di Anyer menunjukkan adanya budaya logam perunggu dan besi sejak sebelum milenium pertama. Gerabah tanah liat prasejarah zaman Buni (Bekasi kuno) dapat ditemukan merentang dari Anyer sampai Cirebon.[butuh rujukan]

Jawa Barat pada abad ke-5 merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara.[butuh rujukan] Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara banyak tersebar di Jawa Barat. Ada tujuh prasasti yang ditulis dalam aksara Wengi (yang digunkan dalam masa Palawa India) dan bahasa Sansakerta yang sebagian besar menceritakan para raja Tarumanagara.[butuh rujukan]

Setelah runtuhnya kerajaan Tarumanagara, kekuasaan di bagian barat Pulau Jawa dari Ujung Kulon sampai Kali Serayu dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda[butuh rujukan]. Salah satu prasasti dari zaman Kerajaan Sunda adalah prasasti Kebon Kopi II yang berasal dari tahun 932. Kerajaan sunda beribukota di Pakuan Pajajaran (sekarang kota Bogor).[butuh rujukan]

Pada abad ke-16, Kesultanan Demak tumbuh menjadi saingan ekonomi dan politik Kerajaan Sunda. Pelabuhan Cerbon (kelak menjadi Kota Cirebon) lepas dari Kerajaan Sunda karena pengaruh Kesultanan Demak. Pelabuhan ini kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Cirebon yang memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Pelabuhan Banten juga lepas ke tangan Kesultanan Cirebon dan kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Banten.

Untuk menghadapi ancaman ini, Sri Baduga Maharaja, raja Sunda saat itu, meminta putranya, Surawisesa untuk membuat perjanjian pertahanan keamanan dengan orang Portugis di Malaka untuk mencegah jatuhnya pelabuhan utama, yaitu Sunda Kalapa, kepada Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak. Pada saat Surawisesa menjadi raja Sunda, dengan gelar Prabu Surawisesa Jayaperkosa, dibuatlah perjanjian pertahanan keamanan Sunda-Portugis, yang ditandai dengan Prasasti Perjanjian Sunda-Portugal, ditandatangani dalam tahun 1512. Sebagai imbalannya, Portugis diberi akses untuk membangun benteng dan gudang di Sunda Kalapa serta akses untuk perdagangan di sana. Untuk merealisasikan perjanjian pertahanan keamanan tersebut, pada tahun 1522 didirikan suatu monumen batu yang disebut padrão di tepi Ci Liwung.

Meskipun perjanjian pertahanan keamanan dengan Portugis telah dibuat, pelaksanaannya tidak dapat terwujud karena pada tahun 1527 pasukan aliansi Cirebon - Demak, dibawah pimpinan Fatahilah atau Paletehan, menyerang dan menaklukkan pelabuhan Sunda Kalapa. Perang antara Kerajaan Sunda dan aliansi Cirebon - Demak berlangsung lima tahun sampai akhirnya pada tahun 1531 dibuat suatu perjanjian damai antara Prabu Surawisesa dengan Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon.

Dari tahun 1567 sampai 1579, dibawah pimpinan Raja Mulya, alias Prabu Surya Kencana, Kerajaan Sunda mengalami kemunduran besar dibawah tekanan Kesultanan Banten. Setelah tahun 1576, kerajaan Sunda tidak dapat mempertahankan Pakuan Pajajaran, ibu kota Kerajaan Sunda, dan akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Banten. Zaman pemerintahan Kesultanan Banten, wilayah Priangan (Jawa Barat bagian tenggara) jatuh ke tangan Kesultanan Mataram.

Jawa Barat sebagai pengertian administratif mulai digunakan pada tahun 1925 ketika Pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat. Pembentukan provinsi itu sebagai pelaksanaan Bestuurshervormingwet tahun 1922, yang membagi Hindia Belanda atas kesatuan-kesatuan daerah provinsi. Sebelum tahun 1925, digunakan istilah Soendalanden (Tatar Soenda) atau Pasoendan, sebagai istilah geografi untuk menyebut bagian Pulau Jawa di sebelah barat Sungai Cilosari dan Citanduy yang sebagian besar dihuni oleh penduduk yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu.

Pada 17 Agustus 1945, Jawa Barat bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia.

Pada tanggal 27 Desember 1949 Jawa Barat menjadi Negara Pasundan yang merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar: Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB.

Jawa Barat kembali bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1950.

Perekonomian

Jawa Barat selama lebih dari tiga dekade telah mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Saat ini peningkatan ekonomi modern ditandai dengan peningkatan pada sektor manufaktur dan jasa. Disamping perkembangan sosial dan infrastruktur, sektor manufaktur terhitung terbesar dalam memberikan kontribusinya melalui investasi, hampir tigaperempat dari industri-industri manufaktur non minyak berpusat di sekitar Jawa Barat.PDRB Jawa Barat pada tahun 2003 mencapai Rp.231.764 milyar (US$ 27.26 Billion) menyumbang 14-15 persen dari total PDB nasional, angka tertinggi bagi sebuah Provinsi. Bagaimanapun juga karena jumlah penduduk yang besar, PDB per kapita Jawa Barat adalah Rp. 5.476.034 (US$644.24) termasuk minyak dan gas, ini menggambarkan 82,4 persen dan 86,1 persen dari rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi tahun 2003 adalah 4,21 persen termasuk minyak dan gas 4,91 persen termasuk minyak dan gas, lebih baik dari Indonesia secara keseluruhan. (US$1 = Rp. 8.500,-).

Geografi

 
Kawah gunung Tangkuban Parahu di Bandung

Provinsi Jawa Barat berada di bagian barat Pulau Jawa. Wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Jawa Tengah di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Banten dan DKI Jakarta di barat.

Kawasan pantai utara merupakan dataran rendah. Di bagian tengah merupakan pegunungan, yakni bagian dari rangkaian pegunungan yang membujur dari barat hingga timur Pulau Jawa. Titik tertingginya adalah Gunung Ciremay, yang berada di sebelah barat daya Kota Cirebon. Sungai-sungai yang cukup penting adalah Sungai Citarum dan Sungai Cimanuk, yang bermuara di Laut Jawa.

Penduduk

Sebagian besar penduduk Jawa Barat adalah Suku Sunda, yang bertutur menggunakan Bahasa Sunda. Di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebondan Kabupaten Kuningan dituturkan bahasa Jawa dialek Cirebon, yang mirip dengan Bahasa Banyumasan dialek Brebes. Di daerah perbatasan dengan DKI Jakarta seperti sebagian Kota Bekasi, Kecamatan Tarumajaya dan Babelan (Kabupaten Bekasi) dan Kota Depok bagian utara dituturkan Bahasa Melayu dialek Betawi. Jawa Barat merupakan wilayah berkarakteristik kontras dengan dua identitas; masyarakat urban yang sebagian besar tinggal di wilayah JABODETABEK (sekitar Jakarta) dan masyarakat tradisional yang hidup di pedesaan yang tersisa.Pada tahun 2002, populasi Jawa Barat mencapai 37.548.565 jiwa, dengan rata-rata kepadatan penduduk 1.033 jika/km persegi.Dibandingkan dengan angka pertumbuhan nasional (2,14% per tahun), Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat terendah, dengan 2,02% per tahun.

Penggunaan bahasa daerah kini mulai dipromosikan kembali. Sejumlah stasiun televisi dan radio lokal kembali menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada beberapa acaranya, terutama berita dan talk show, misalnya Bandung TV memiliki program berita menggunakan Bahasa Sunda serta Cirebon Radio yang menggunakan ragam Bahasa Cirebon Bagongan maupun Bebasan. Begitu pula dengan media massa cetak yang menggunakan bahasa sunda, seperti majalah Manglé dan majalah Bina Da'wah yang diterbitkan oleh Dewan Da'wah Jawa Barat.

Iklim

Iklim di Jawa Barat adalah tropis, dengan suhu 9 °C di Puncak Gunung Pangrango dan 34 °C di Pantai Utara, curah hujan rata-rata 2.000 mm per tahun, namun di beberapa daerah pegunungan antara 3.000 sampai 5.000 mm per tahun.

Topografi

Ciri utama daratan Jawa Barat adalah bagian dari busur kepulauan gunung api (aktif dan tidak aktif) yang membentang dari ujung utara Pulau Sumatera hingga ujung utara Pulau Sulawesi. Daratan dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam di selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut, wilayah lereng bukit yang landai di tengah ketinggian 100 1.500 m dpl, wilayah dataran luas di utara ketinggian 0 . 10 m dpl, dan wilayah aliran sungai.

Demografi

 
Piramida penduduk Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil sensus 2010. Legenda:
  Laki-laki
  Perempuan
 
Peta kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat berdasarkan tingkat kepadatan penduduk hasil sensus 2010. Legenda:
  < 2.000
  2.000 - 3.999
  4.000 - 8.999
  9.000 - 10.999
  ≥ 11.000

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 43.053.732 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 28.282.915 jiwa (65,69 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 14.770.817 jiwa (34,31 persen). Persentase distribusi penduduk menurut kabupaten/kota bervariasi dari yang terendah sebesar 0,41 persen di Kota Banjar hingga yang tertinggi sebesar 11,08 persen di Kabupaten Bogor.

Penduduk laki-laki Provinsi Jawa Barat sebanyak 21.907.040 jiwa dan perempuan sebanyak 21.146.692 jiwa. Seks Rasio adalah 104, berarti terdapat 104 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Seks rasio menurut kabupaten/kota yang terendah adalah Kabupaten Ciamis sebesar 98 dan tertinggi adalah Kabupaten Cianjur sebesar 107. Seks Rasio pada kelompok umur 0-4 sebesar 106, kelompok umur 5-9 sebesar 106, kelompok umur lima tahunan dari 10 sampai 64 berkisar antara 97 sampai dengan 113, dan dan kelompok umur 65-69 sebesar 96.

Median umur penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 2010 adalah 26,86 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Jawa Barat termasuk kategori menengah. Penduduk suatu wilayah dikategorikan penduduk muda bila median umur < 20, penduduk menengah jika median umur 20-30, dan penduduk tua jika median umur > 30 tahun.

Rasio ketergantungan penduduk Provinsi Jawa Barat adalah 51,20. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) terdapat sekitar 51 orang usia tidak produkif (0-14 dan 65+), yang menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah. Rasio ketergantungan di daerah perkotaan adalah 48,84 sementara di daerah perdesaan 55,92.[5]

Manufaktur

Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi untuk manufaktur termasuk diantaranya elektronik, industri kulit, pengolahan makanan, tekstil, furnitur dan industri pesawat. Juga panas bumi, minyak dan gas, serta industri petrokimia menjadi andalan Jawa Barat. Penyumbang terbesar terhadap GRDP Jawa Barat adalah sektor manufaktur (36,72%), hotel, perdagangan dan pertanian (14,45%), totalnya sebesar 51,17%. Terlepas dari adanya krisis, Jawa Barat masih menjadi pusat dari industri tekstil modern dan garmen nasional, berbeda dengan daerah lain yang menjadi pusat dari industri tekstil tradisional. Jawa Barat menymbangkan hampir seperempat dari nilai total hasil produksi Indonesia di sektor non Migas. Ekspor utama tekstil, sekitar 55,45% dari total ekspor jawa Barat, yang lainnya adalah besi baja, alas kaki, furnitur, rotan, elektronika, komponen pesawat dan lainnya.

Pertanian: Lahan dan Perairan

Dikenal sebagai salah satu 'lumbung padi' nasional, hampir 23 persen dari total luas 29,3 ribu kilometer persegi dialokasikan untuk produksi beras. Tidak dipungkiri lagi, Jawa Barat merupakan 'Rumah Produksi' bagi ekonomi Indonesia, hasil pertanian Provinsi Jawa Barat menyumbangkan 15 persen dari nilai total pertanian Indonesia.Hasil tanaman pangan Jawa Barat meliputi beras, kentang manis, jagung, buah-buahan dan sayuran, disamping itu juga terdapat komoditi seperti teh, kelapa, minyak sawit, karet alam, gula, coklat dan kopi. Perternakannya menghasilkan 120.000 ekor sapi ternak, 34% dari total nasional.

Kelautan dan Perikanan

Jawa Barat berhadapan dengan dua sisi lautan Jawa pada bagian utara dan samudera Hindia di bagian selatan dengan panjang pantai sekitar 1000 km. Berdasarkan letak inilah Provinsi Jawa Barat memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Suatu perencanaan terpadu tengah dilaksanakan untuk pengembangan Pelabuhan Cirebon, baik sebagai pelabuhan Pembantu Tanjung Priok Jakarta, maupun sebagai pelabuhan perikanan Jawa Barat yang dilengkapi dengan industri perikanan.Untuk potensi perairan darat, tidak hanya dari sejumlah sungai yang mengalir di Jawa Barat, Tetapi potensi ini juga diperoleh dari penampungan air / DAM saguling di Cirata dan DAM Jatiluhur yang selain menghasilkan tenaga listrik juga berguna untuk mengairi area pertanian dan industri perikanan air tawar.

Sumber Daya Manusia: Jumlah Penduduk dan Tenaga Kerja

Dengan jumlah penduduk sekitar 37 juta manusia pada tahun 2003, 16 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Pertumbuhan urbanisasi di Provinsi tumbuh sangat cepat, khususnya disekitar JABOTABEK (sekitar Jakarta). Jawa Barat memiliki tenaga pekerja berpendididkan berjumlah 15,7 juta orang pada tahun 2001 atau 18 persen dari total nasional tenaga pekerja berpendidikan. Sebagian besar bekerja pada bidang pertanian, kehutanan dan perikanan (31%), pada industri manufaktur (17%), perdagangan, hotel dan restoran (22,5%) dan sektor pelayanan (29%).

Minyak-Mineral dan Geothermal

Minyak dapat ditemukan di sepanjang Laut Jawa, utara Jawa Barat, sementara cadangan geothermal (panas bumi) terdapat di beberapa derah di Jawa Barat. Tambang lain sepert Batu gamping, andesit, marmer, tanah liat merupakan pertambangan mineral yang dapat ditemukan, termasuk mineral lain yang cadangan depositnya sangat potensial, Emas yang dikelola PT. Aneka Tambang, potensinya sebesar 5,5 million ton, dan menghasilkan 12,1 gram emas per ton.

Pendidikan dan Kebudayaan

Perlindungan dan proses pengembangan Budaya dan Bahasa yang ada di Jawa Barat secara kongrit dimulai dengan adanya Kongres Jawa Barat, kongres Jawa Barat merupakan sebuah wadah berkumpulnya para tokoh masyarakat Jawa Barat untuk membicarakan berbagai persoalan sosial-kemasyarakatan yang ada di Jawa Barat.

Pendidikan Bahasa Cirebon

Keberagaman budaya dan bahasa yang ada di Jawa Barat sempat diuji ketika Kongres Jawa Barat yang ketiga diadakan. Tepatnya di Kota Bandung tanggal 28 Februari 1948, pada saat tersebut salah satu perwakilan masyarakat Jawa Barat dari Suku Sunda yaitu Bapak Soeria Kartalegawa yang juga ketua Parta Rakyat Pasundan (PRP) mengusulkan agar pembicaraan dalam rapat badan perwakilan tersebut (Kongres Jawa Barat) dibolehkan menggunakan Bahasa Sunda, namun kemudian usulan tersebut segera disanggah oleh perwakilan masyarakt Jawa Barat lainnya dari Suku Cirebon yaitu bapak Soekardi, bapak Soekardi menyatakan

“Djika dibolehkan berbitjara dalam bahasa Soenda, orang-orang yang ingin memakai bahasa daerah lainnya poen haroes diizinkan, oempamanja bahasa daerah Tjirebon”.

Kemudian pada periode sebelum tahun 1970-an Pemerintah memasukan Pelajaran Bahasa Jawa dialek Solo / Yogya (Baku) untuk wilayah Cirebon dan Indramayu yang masih termasuk wilayah Provinsi Jawa Barat dimana mayoritas penduduknya menggunakan Bahasa Sunda, namun ternyata guru pengajar dan muridnya tidak memahami kosakata yang digunakan tersebut hingga akhirnya memutuskan untuk tidak mengajarkan Bahasa Jawa dialek Solo / Yogya (Baku) di wilayah Cirebon-Indramayu. Kekosongan pelajaran muatan lokal bahasa daerah ini kemudian berusaha diisi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan memasukan pelajaran bahasa daerah Bahasa Sunda, oleh karenanya pada periode tahun 1970-an bahasa daerah yang diajarkan di wilayah Cirebon - Indramayu adalah Bahasa Sunda karena dianggap akan lebih mudah dimengerti karena para pemakai bahasa Sunda “lebih dekat”. Akan tetapi, ternyata kebijaksanaan itu pun tidak tepat sehingga muncul gerakan untuk menggantinya dengan buku dalam bahasa yang digunakan di wilayahnya, yaitu Bahasa Jawa dialek Cirebon[6], kemudian pada periode tahun selanjutnya pengajaran Bahasa Cirebon ini mulai untuk diajarkan di wilayah "Pakaleran Majalengka" yaitu wilayah utara kabupaten Majalengka yang mayoritas penduduknya merupakan keturunan Prajurit Majapahit, pada wilayah Pakaleran ini kosakata Bahasa Jawa diaek Banyumasan, Bahasa Jawa dialek Bumiayu serta Bahasa Jawa dialek Tegal lebih terasa, contohnya pada penyebutan kata "saya" yang menggunakan sebutan "Nyong" dan bukannya "Ingsun" ataupun "Reang" seperti yang dituturkan di wilayah Cirebon - Indramayu. Namun pengajaran bahasa daerah pada periode tersebut belum memiliki payung hukum, karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya mengindikasikan bahwa Jawa Barat merupakan wilayah tanah Sunda, dengan mayoritas suku sunda yang bertutur bahasa sunda, baru setelah tahun 2003 dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat No. 5 Tahun 2003 tentang Perlindugan dan Pengembangan Budaya dan Bahasa di Jawa Barat yang mengakui adanya tiga suku asli jawa barat yaitu Sunda, Melayu-Betawi dan Cirebon, pengajaran bahasa daerah non-sunda memiliki perlindungan payung hukumnya, adapun pergerakan untuk menjadikan bahasa cirebon sebagai sebuah bahasa yang mandiri yang terlepas dari Bahasa Jawa maupun Sunda dilakukan dengan sebuah Metode yang disebut dengan "Metode Guiter" namun pada perhitunganya metode tersebut baru mencatat sekitar 75% perbedaan antara Bahasa Cirebon dengan Bahasa Jawa dialek Solo / Yogya, sementara untuk diakui sebagai sebuah bahasa mandiri diperlukan sedikitnya 80% perbedaan dengan bahasa terdekatnya[7]. namun secara nyata, penerbitan buku penunjang pelajaran bahasa daerah Cirebon dan Indramayu pada periode tahun 2000-an sudah dilakukan dengan tidak menyebutkan Cirebon sebagai sebuah dialek Bahasa Jawa dan hanya disebutkan "Bahasa Cirebon" dan bukannya "Bahasa Jawa dialek Cirebon" seperti yang dilakukan pada penerbitan "Kamus Bahasa Cirebon" oleh Almarhum Bapak TD Sudjana dan kawan-kawan tahun 2001 dan "Wykarana - Tata Bahasa Cirebon" oleh Bapak Salana tahun 2002.

Pengembangan Pendidikan Bahasa Cirebon

Pengembangan dan Perlindungan Bahasa yang diamanatkan oleh Perda Jawa Barat No. 5 Tahun 2003 dalam kaitannya dengan pengembangan Bahasa Cirebon hanya terjadi disekitar wilayah eks-karesidenan Cirebon yaitu (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, sebagian wilayah Kabupaten Majalengka dan sebagian wilayah Kabupaten Kuningan) sementara wilayah kabupaten lainnya yang juga didiami oleh Suku Cirebon seperti wilayah Kabupaten Subang sebelah utara dan sebagian wilayah Kabupaten Karawang di Pesisir Timur hingga tahun 2011 (delapan tahun setelah Perda Jawa Barat No. 5 Tahun 2003) diterbitkan belum juga mendapatkan pengajaran Bahasa Cirebon, adanya ketidakmerataan pengajaran bahasa daerah di Jawa barat ini dikarenakan pemerintah memberikan hak sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah di setiap Kabupaten / Kota untuk menentukan sendiri pengajaran bahasa daerah yang ada diwilayahnya.

Pendidikan Bahasa Melayu dialek Betawi

Berbeda halnya dengan pendidikan bahasa cirebon, pendidikan bahasa betawi di wilayah Provinsi Jawa Barat mengalami hal yang lebih parah dari masalah yang dialami oleh bahasa cirebon, pendidikan Bahasa Betawi hingga tahun 2011 (delapan tahun setelah Perda Jawa Barat No. 5 Tahun 2003) diterbitkan sama sekali belum dilakukan di wilayah yang didiami oleh suku betawi yaitu Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, sebagian Kabupaten Bogor wilayah Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Karawang sebelah barat, padahal penelitian tentang Bahasa Betawi telah cukup banyak dilakukan, diantaranya :

  1. K. Ikranegara (1980). Melayu Betawi Grammar. Linguistic Studies in Indonesian and Languages in Indonesia 9. Jakarta: NUSA.
  2. S. Wallace (1976). Linguistic and Social Dimensions of Phonological Variation in Jakarta Malay. PhD. Dissertation, Cornell University.
  3. Klarijn Loven (2009). Watching Si Doel: Television, Language and Cultural Identity in Contemporary Indonesia, 477 halaman, ISBN-10: 90-6718-279-6. Penerbit: The KITLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies at Leiden.
  4. Lilie M. Roosman (April 2006). Lilie Roosman: Phonetic experiments on the word and sentence prosody of Betawi Malay and Toba Batak, Penerbit: Universiteit Leiden.

Pengembangan Pendidikan Bahasa Melayu dialek Betawi

Hingga tahun 2011 Pemerintah Daerah yang wilayahnya didiami oleh Suku Betawi yaitu Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang masih belum mengadakan pendidikan bahasa daerah Bahasa Melayu dialek Betawi dan hanya mengajarkan pendidikan bahasa daerah Bahasa Sunda.

Perguruan Tinggi Negeri

Perguruan Tinggi Swasta

Pemerintahan

Jawa Barat terdiri atas 17 kabupaten dan 9 kota. Kota-kota hasil pemekaran sejak tahun 1996 adalah:

Kabupaten dan Kota

Kabupaten dan Kota Jawa Barat
 
No. Kabupaten/kota Ibu kota Bupati/wali kota Luas wilayah (km2)[8] Jumlah penduduk (2023)[9] Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
 
 Peta lokasi
1 Kabupaten Bandung Soreang Dadang Supriatna 1.767,96 3.749.172 31 10/270
 
  
2 Kabupaten Bandung Barat Ngamprah Ade Zakir Hasim (Pj.) 1.305,77 1.847.096 16 -/165
 
  
3 Kabupaten Bekasi Cikarang Pusat Dedy Supriyadi (Pj.) 1.224,88 3.197.006 23 8/179
 
  
4 Kabupaten Bogor Cibinong Bachril Bakri (Pj.) 2.710,62 5.558.885 40 19/416
 
  
5 Kabupaten Ciamis Ciamis Budi Waluya (Pj.) 1.414,71 1.281.201 27 7/258
 
  
6 Kabupaten Cianjur Cianjur Herman Suherman 3.840,16 2.535.002 32 6/354
 
  
7 Kabupaten Cirebon Sumber Wahyu Mijaya (Pj.) 984,52 2.437.899 40 12/412
 
  
8 Kabupaten Garut Tarogong Kidul Barnas Adjidin (Pj.) 3.074,07 2.753.949 42 21/421
 
  
9 Kabupaten Indramayu Indramayu Nina Agustina 2.040,11 1.933.948 31 8/309
 
  
10 Kabupaten Karawang Karawang Barat Aep Syaepuloh 1.652,20 2.539.381 30 12/297
 
  
11 Kabupaten Kuningan Kuningan Agus Toyib (Pj.) 1.110,56 1.231.772 32 15/361
 
  
12 Kabupaten Majalengka Majalengka Dedi Supandi (Pj.) 1.204,24 1.354.803 26 13/330
 
  
13 Kabupaten Pangandaran Parigi Jeje Wiradinata 1.010,00 442.205 10 -/93
 
  
14 Kabupaten Purwakarta Purwakarta Benny Irwan (Pj.) 825,74 1.036.768 17 9/183
 
  
15 Kabupaten Subang Subang Imran (Pj.) 1.893,95 1.636.233 30 8/245
 
  
16 Kabupaten Sukabumi Palabuhanratu Marwan Hamami 4.145,70 2.790.320 47 5/381
 
  
17 Kabupaten Sumedang Sumedang Utara Yudia Ramli (Pj.) 1.518,33 1.205.685 26 7/270
 
  
18 Kabupaten Tasikmalaya Singaparna Ade Sugianto 2.551,19 1.958.221 39 -/351
 
  
19 Kota Bandung - A. Koswara (Pj.) 167,67 2.569.107 30 151/-
 
  
20 Kota Banjar - Soni Harrison (Pj.) 113,49 208.309 4 9/16
 
  
21 Kota Bekasi - Raden Gani Muhamad (Pj.) 206,61 2.513.669 12 56/-
 
  
22 Kota Bogor - Hery Antasari (Pj.) 118,50 1.127.408 6 68/-
 
  
23 Kota Cimahi - Dicky Saromi (Pj.) 39,27 575.519 3 15/-
 
  
24 Kota Cirebon - Agus Mulyadi (Pj.) 37,36 352.347 5 22/-
 
  
25 Kota Depok - Mohammad Idris 200,29 1.941.360 11 63/-
 
  
26 Kota Sukabumi - Kusmana Hartadji (Pj.) 48,25 364.912 7 33/-
 
  
27 Kota Tasikmalaya - Asep Sukmana (Pj.) 171,61 757.815 10 69/-
 
  


Daftar gubernur

Meski tidak secara berturut-turut, Gubernur Jawa Barat selalu ditunjuk untuk menduduki jabatan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada masa Orde Lama hingga Orde Baru. Berikut merupakan daftar Gubernur Jawa Barat secara definitif sejak tahun 1945.[10]

  Gubernur Jawa Barat  
Nomor urut Gubernur Potret Partai Awal Akhir Masa jabatan Periode Wakil Ref.
1   Sutardjo Kertohadikusumo
(1892–1976) 		  Parindra 19 Agustus 1945 Desember 1945 0 tahun I Jusuf Adiwinata
1945–1949
2 Datuk Djamin
(1903–1957) 		  Independen Desember 1945 Juni 1946 0–1 tahun II
3   Murdjani
(1905–1956) 		  Parindra Juni 1946 1 April 1947 0–1 tahun III
4 Sewaka
(1895–1967) 		  Parindra 1 April 1947 25 April 1951 4 tahun, 24 hari IV Ipik Gandamana
1949–1952 		[11]
25 April 1951 9 Mei 1951 138 hari V [12][13]
Sewaka
(dibebaskan dari jabatannya) 		9 Mei 1951 10 September 1951 124 hari
5 Sanusi Hardjadinata
(1914–1995) 		  PNI 1 Juli 1951 9 April 1957 5 tahun, 282 hari VI
Lowong 9 April 1957 1 Juli 1957 83 hari Tidak ada
6 Ipik Gandamana
(1906–1979) 		  IPKI 1 Juli 1957 6 Februari 1960 5 tahun, 282 hari VII Lowong
7 Mashudi
(1921–2005) 		  ABRI–Angkatan Darat 6 Februari 1960 25 April 1967 7 tahun, 78 hari VIII
  • Astrawinata (1960–63)
  • Dachjar Sudiwijaya (1963–67)
  • Achmad Nashuhi (1967–73)
25 April 1967 14 Februari 1970 2 tahun, 295 hari IX [14]
8 Solihin G. P.
(1926–2024) 		  ABRI–Angkatan Darat 14 Februari 1970 14 Februari 1975 5 tahun, 0 hari X
(1970) 		Achmad Nashuhi
1967–1973
9 Aang Kunaefi
(1922–1999) 		  ABRI–Angkatan Darat 14 Februari 1975 19 Mei 1980 5 tahun, 95 hari XI
(1975) 		Suhud Warnaen
1978–1980
19 Mei 1980 22 Mei 1985 5 tahun, 3 hari XII
(1980)
10 Yogie Suardi Memet
(1929–2007) 		  Golkar 22 Mei 1985 22 Mei 1990 5 tahun, 0 hari XIII
(1985) 		[15][16]
22 Mei 1990 22 Mei 1993 3 tahun, 0 hari XIV
(1990)
[17]
11 Nana Nuriana
(1938–2024) 		  Golkar 22 Mei 1993 13 Juni 1998 5 tahun, 22 hari XV
(1993)
[18]
13 Juni 1998 13 Juni 2003 5 tahun, 0 hari XVI
(1998)
12 Danny Setiawan
(lahir 1945) 		  Golkar 13 Juni 2003 13 Juni 2008 5 tahun, 0 hari XVII
(2003) 		Nu'man Abdul Hakim
2003–2008 		[19]
13 Ahmad Heryawan
(lahir 1966) 		  PKS 13 Juni 2008 13 Juni 2013 5 tahun, 0 hari XVIII
(2008) 		Dede Yusuf
2008–2013 		[20][21]
13 Juni 2013 13 Juni 2018 5 tahun, 0 hari XIX
(2013) 		Deddy Mizwar
2013–2018 		[22][23]
14 Ridwan Kamil
(lahir 1971) 		  Independen 5 September 2018 5 September 2023 5 tahun, 0 hari XX
(2018) 		Uu Ruzhanul Ulum
2018–2023 		[24][25]
Golkar[a]
Keterangan
  1. ^ Ridwan Kamil bergabung ke Partai Golkar sejak Februari 2023


Perwakilan

Jawa Barat memiliki 91 wakil di DPR RI dari 11 daerah pemilihan dan empat wakil di DPD.

DPRD Jawa Barat hasil Pemilihan Umum Legislatif 2009 tersusun dari 10 partai, dengan perincian sebagai berikut:

Partai Kursi %
Partai Demokrat 38 34,9
Partai Golkar 16 14,7
PDI-P 15 13,8
PKS 13 11,9
PPP 8 7,3
Partai Gerindra 8 7,3
PAN 5 4,6
Partai Hanura 3 2,8
PKB 2 1,8
PKPB 1 0,9
Total 109 100,0

Pariwisata, Seni, dan Budaya

Pariwisata

Objek-objek wisata yang menarik dan banyak dikunjungi di daerah Jawa Barat:

Kesenian

Artikel utama: Daftar kesenian daerah Jawa Barat

Makanan

Artikel utama: Daftar makanan khas Jawa Barat

Lihat pula

Pranala luar

Referensi

  1. ^ Sensus Penduduk 2010
  2. ^ http://news.okezone.com/read/2009/10/28/340/270205/tokoh-jabar-siapkan-deklarasi-provinsi-pasundan Tokoh Jawa Barat siapkan deklarasi Provinsi Pasundan
  3. ^ http://www.radarcirebon.com/nasional/nasional/284-deklarasi-provinsi-pasundan-.html
  4. ^ Suganda, Her. 2008 "Provinsi Cirebon": Bandung. Tribun Jabar
  5. ^ Sensus Penduduk 2010 - Provinsi Jawa Barat. Badan Pusat Statistik Indonesia. Diakses 30 Juli 2013
  6. ^ Rosidi, Ajip. 2010. "Bahasa Cirebon dan Bahasa Indramayu". : Pikiran Rakyat
  7. ^ Menimbang-nimbang Bahasa Cirebon(Edisi Tahun 2009)
  8. ^ "Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.137-2017) - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia". www.kemendagri.go.id (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-04-29. Diakses tanggal 2018-07-10. 
  9. ^ "Data Sensus Penduduk per Semester 2 (31 Desember 2023)". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 1 Januari 2024. Diakses tanggal 1 April 2024. 
  10. ^ "Jabar dalam Grafis: Sejarah Pemimpin". Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-11-28. Diakses tanggal 12 Mei 2018. 
  11. ^ "Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1951 Tentang Pengangkatan Saudara Sewaka sebagai Gubernur Kepala Daerah Propinsi Otonom Jawa Barat" (PDF). Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 25 April 1951. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2020-06-09. Diakses tanggal 18 November 2019. 
  12. ^ "Arsip Keputusan Presiden". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-06-09. Diakses tanggal 2020-06-09. 
  13. ^ "Ketetapan Presiden Nomor 177 Tahun 1951 Tentang Perberhentian Kepala Daerah Jawa Barat" (PDF). Sistem Informasi Perundangan-undangan Sekretariat Kabinet. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 10 September 1951. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2017-11-07. Diakses tanggal 12 Mei 2018. 
  14. ^ Abdullah, Taufik; Rahardjo, Supratnikno; Abdurrachman, Sukri; Gunawan, Restu (2012). Malam Bencana 1965: Dalam Belitan Krisis Nasional. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hlm. 76. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-19. Diakses tanggal 2023-03-19. 
  15. ^ "Dilantik". Tempo.co. 1985-05-25. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-09-10. Diakses tanggal 2022-07-15. 
  16. ^ "Target Gubernur Yogie". Tempo.co. 1985-05-25. Diakses tanggal 2022-04-29. 
  17. ^ "Pelantikan". Tempo.co. 1990-05-19. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-06-19. Diakses tanggal 2022-04-29. 
  18. ^ "Pelantikan". Tempo.co. 1993-05-29. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-06-21. Diakses tanggal 2020-06-18. 
  19. ^ ORS; Hidayat, Patria (22 Mei 2003). "Dani Setiawan-Nu`man Abdul, Gubernur dan Wagub Jabar". Liputan6.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-12-24. Diakses tanggal 13 Juni 2018. 
  20. ^ A15; MHF; BAY (23 April 2008). "Heryawan Terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-12-09. Diakses tanggal 3 Juni 2018. 
  21. ^ KPL; RIF, ed. (22 April 2008). "Hade Resmi Jadi Gubernur dan Wagub Jabar Terpilih". Merdeka.com. Diakses tanggal 3 Juni 2018. [pranala nonaktif permanen]
  22. ^ Kuswandi, Rio (13 Juni 2013). Wadrianto, Glori K., ed. "Heryawan Resmi Dilantik sebagai Gubernur Jabar". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-06-13. Diakses tanggal 13 Juni 2018. 
  23. ^ TYA; AVI (13 Juni 2013). "Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar Resmi Jadi Gubernur dan Wagub Jabar". detikcom. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-06-13. Diakses tanggal 13 Juni 2018. 
  24. ^ Ramdhani, Dendi (24 Juli 2018). Susanti, Reni, ed. "Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Resmi Jadi Gubernur dan Wagub Jabar Terpilih". Kompas.com. Bandung. Diakses tanggal 13 Juni 2018. 
  25. ^ "Pelantikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Delapan Kepala Daerah Lain Diwarnai Kirab". Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. Jakarta. 5 September 2018. Diakses tanggal 29 April 2023. 
 

Artikel bertopik geografi atau tempat Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

6°52′S 107°36′E / 6.867°S 107.600°E / -6.867; 107.600

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Jawa_Barat&oldid=7069004"