Wikipedia

Agus Widjojo

Letnan Jenderal TNI (Purn.) Agus Widjojo, M.M.A.S., M.P.A. (lahir 8 Juni 1947) adalah duta besar Indonesia untuk negara Filipina sejak 12 Januari 2022. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Lemhannas sejak 15 April 2016 hingga 12 Januari 2022.

Agus Widjojo
Agus Widjojo
Duta Besar Indonesia untuk Filipina
Mulai menjabat
12 Januari 2022
Sebelum
Pengganti
Petahana
Sebelum
Gubernur Lemhannas ke-16
Masa jabatan
15 April 2016 – 12 Januari 2022
Sebelum
Sebelum
Informasi pribadi
Lahir8 Juni 1947 (umur 77)
Surakarta, Jawa Tengah
Orang tua
AlmamaterAKABRI (1970)
PekerjaanTentara
Karier militer
Pihak Indonesia
Dinas/cabang TNI Angkatan Darat
Masa dinas1970–2003
Pangkat Letnan Jenderal TNI
SatuanInfanteri
Pertempuran/perang
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Agus Widjojo merupakan mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Fraksi TNI/Polri periode 2001–2003 menggantikan Hari Sabarno yang diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Gotong Royong.[1][2]

Karier

sunting

Agus merupakan lulusan dari AKABRI tahun 1970,[3] ia seangkatan dengan dua mantan KSAD, Subagyo Hadi Siswoyo dan Tyasno Sudarto. Agus adalah putra dari salah satu Pahlawan Revolusi yakni, Mayjen TNI (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo yang gugur pada peristiwa G30S.[4]

Selama pengangkatannya sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI (SESKO TNI), sebuah wadah pemikir TNI, dia bertanggung jawab untuk restrukturisasi doktrin politik dan keamanan TNI. Agus Widjojo telah memainkan peran yang penting dalam pembaruan militer. Pada tahun 1998, ia bahkan pernah berpendapat bahwa militer seharusnya keluar dari politik dengan mengatakan, "Mereka yang melihat kebutuhan untuk menjadikan militer sebagai bagian dari sistem yang lebih demokratis adalah mereka yang telah terkena sistem demokrasi".[5]

Pada tahun 1998, Letjen Agus Widjojo dan Letjen Susilo Bambang Yudhoyono adalah jenderal bintang tiga semasa Wiranto waktu itu Panglima TNI, diminta menyiapkan konsep reformasi TNI.[6] Konsep tersebut dinamakan "Paradigma Baru TNI". Saat menjadi Wakil Ketua MPR pun, Beliau-lah yang memimpin Fraksi TNI/Polri untuk mundur dari parlemen dan fraksi tersebut dilikuidasi, yang di mana fakta sejarah yaitu MPR 1999-2004 ialah periode terakhir TNI/Polri berada di parlemen.[7]

Dalam peluncuran bukunya tahun 2015 mengenai Transformasi TNI, dia mengemukakan pada pemerintahan saat ini banyak peran di luar profesi kemiliteran yang “dititipkan” untuk dilaksanakan TNI, di antaranya mewujudkan swasembada pangan dan lain-lain. Menurut Widjojo, peran dan tugas utama TNI adalah pertahanan negara dan setelah disadari banyak peran di luar kemiliteran pada saat itu mengganggu kehidupan demokrasi Indonesia maka jangan lagi TNI ditarik ke wilayah itu. Dia tegaskan, kepercayaan diri kalangan elite dan pucuk pimpinan sipil negara ini dapat ditinggikan dengan lebih menumbuhkan kapasitas di antara mereka.[8] Tentara Nasional Indonesia perlu memusatkan perhatian pada tugas pokoknya menjaga pertahanan nasional, sehingga sebagai implikasinya mesti melepaskan tanggung jawab di sektor keamanan dalam negeri, seperti dalam kasus tumpang tindih TNI AL dengan Bakamla. “Masih ada salah pengertian bahwa keamanan laut dan keamanan maritim berada di tangan TNI Angkatan Laut. Perlu ditanamkan pengertian, fungsi keamanan maritim merupakan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan nasional yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum sipil,” kata Agus.[9]

Dalam bidang HAM, Agus Widjojo juga sempat menjabat sebagai anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan RI-Timtim yang menangani dugaan pelanggaran HAM Indonesia di Timor Timur. Meski ayahnya merupakan korban tragedi G30S, Agus memiliki perhatian mengenai tragedi politik Indonesia pada 1965. Agus Widjojo salah satu penasihat Forum Silaturahmi Anak Bangsa, forum yang didirikan pada 2003 yang mempertemukan anak-anak korban konflik politik 1965.[10] Terbaru, ia juga merupakan penggagas sekaligus Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional membedah Tragedi 1965 yang diadakan melalui Kemenkopolhukam pada 2016.[11]

Ia pernah menjabat sebagai Deputi Kepala Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama. Dia adalah Senior Fellow dari Centre for Strategic and International Studies dan Visiting Fellow Senior dari Institut Pertahanan dan Studi Strategis di Singapura. Ia juga merupakan penasihat di Dewan Institut Perdamaian dan Demokrasi (IPD), Universitas Udayana, Bali yang menggagas Bali Democracy Forum. Ia telah menulis berbagai artikel tentang isu-isu keamanan di wilayah Asia-Pasifik.

Pada 15 April 2016, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), di Istana Merdeka, Jakarta. Surat pengangkatan Agus tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 43/TPA/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Gubernur Lemhannas.[12] Agus mengatakan, ke depan dia akan membawa Lemhannas lebih sering menyentuh kepada kegiatan masyarakat. Tujuannya agar kehadiran Lemhannas bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. "Ke depan saya sudah minta pengarahan dari Bapak Presiden agar Lemhannas tidak hanya dirasakan di dalam ruang-ruang Lemhannas, tetapi juga seluruh kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia pada seluruh wilayah," ujar Agus usai pelantikan dirinya di Istana Negara. Selain itu, Agus ingin agar Lemhannas bisa menangani hal-hal yang bersifat mendesak. "Tujuannya untuk membantu kebijakan yang diambil pemerintah," katanya.[13]

Operasi Militer

sunting
  • Peacekeeping Operation, International Commission of Control and Supervision in Vietnam (1973)
  • Peacekeeping Operation, United Nations Emergency Force Sinai (1975-1976)

Pendidikan

sunting
  1. Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) (1970)
  2. Sekolah Dasar Kecabangan Infanteri
  3. Pendidikan PARA
  4. Pendidikan Lanjutan Perwira I
  5. Pendidikan Lanjutan Perwira II
  6. Sekolah Staf dan Komando TNI AD (1986)
  7. Sekolah Staf dan Komando TNI
  8. Lemhannas
  9. Master of Military Arts and Science (MMAS) US Army Command and General Staff College Fort Leavenworth, USA (1988).
  10. Master of Science in National Security (MScNS), National Defense University, Fort Myers, Washington DC, USA (1994)
  11. Master of Public Administration (MPA), George Washington University, Washington DC, USA (1994)

Jabatan Militer

sunting
  • Perwira Pertama Pussenif
  • Wadan Yonif Linud 328/Dirgahayu
  • Komandan Yonif Linud 328/Dirgahayu (1985–1986)
  • Kepala Staf Brigif Linud 17/Kujang I
  • Komandan Brigif Linud 17/Kujang I (1990–1992)
  • Asisten Operasi Kasdam III/Siliwangi
  • Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Jaya
  • Wakil Asisten Perencanaan Umum Panglima ABRI
  • Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasad
  • Komandan Sesko ABRI (1998–1999)
  • Ketua Fraksi ABRI (1999–2001)
  • Wakil Ketua MPR RI (1999–2003)
  • Gubernur Lemhannas (2016–2022)

Jabatan Pemerintahan

sunting

Pengalaman

sunting
  1. Senior Fellow Center for Strategic International Studies
  2. Direktur Eksekutif Institut Tata Pemerintahan Demokrasi Nasional.
  3. Visiting Fellow Senior dari Institut Pertahanan dan Studi Strategis di Singapura
  4. Penasihat Dewan Institut Perdamaian dan Demokrasi (IPD), Universitas Udayana, Bali.
  5. Wakil Ketua Dewan Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
  6. Chairman, Indonesia Cerdas Unggul Foundation, overseeing School of Government and Public Policy

Publikasi

sunting
  1. Transformasi TNI Dari Pejuang Kemerdekaan Menuju Tentara Profesional dalam Demokrasi: Pergulatan TNI Mengukuhkan Kepribadian dan Jati Diri (Center for Strategic International Studies, 2015)

Penghargaan

sunting
     
     
     
     
     
Baris ke-1 Bintang Mahaputera Adipradana (2024)[14] Bintang Dharma Bintang Yudha Dharma Pratama
Baris ke-2 Bintang Kartika Eka Paksi Pratama Bintang Yudha Dharma Nararya Bintang Kartika Eka Paksi Nararya
Baris ke-3 Satyalancana Kesetiaan 24 Tahun Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun Satyalancana Kesetiaan 8 Tahun
Baris ke-4 Satyalancana Dwidya Sistha Satyalancana Raksaka Dharma Satyalancana Seroja (Ulangan Pertama)
Baris ke-5 Satyalancana Santi Dharma Satyalancana Santi Dharma The Second United Nations Emergency Force (UNEF II) Medal

Referensi

sunting
  1. ^ Crouch, Harold (2010). Political Reform in Indonesia After Soeharto. Institute of Southeast Asian Studies. hlm. 158. ISBN 978-981-230-920-4. 
  2. ^ "AGUS WIDJOJO". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-08-19. Diakses tanggal 2014-08-18. 
  3. ^ ALUMNI - 1970 lihat bagian infanteri no. 267
  4. ^ Anak yang Melampaui Karier Ayah? Diarsipkan 2014-08-19 di Wayback Machine. Tempo, 14 Juni 2011
  5. ^ ""Kemitraan: Agus Widjojo"". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-08-19. Diakses tanggal 2014-08-18. 
  6. ^ "SBY-Kalau ada yang mau kudeta, Saya paling depan menolak!"
  7. ^ "Pricenton Interview: Lt. Gen Ret Agus Widjojo"
  8. ^ "Letjen Purn Agus Widjojo luncurkan Buku Transformasi TNI"
  9. ^ "Tumpang Tindih Aturan Penegakan Hukum Maritim"
  10. ^ "Jadi Gubernur Lemhanas, ini rekam jejak Agus Widjojo"
  11. ^ "Wawancara Penyelesaian Tragedi 65, Kenapa harus lewat Simposium?"
  12. ^ "Agus Widjojo resmi jabat Gubernur Lemhanas"
  13. ^ "Agus Widjojo: Saya ingin Lemhannas lebih Menyentuh Masyarakat"
  14. ^ Media, Kompas Cyber (2024-08-14). "Jokowi Berikan Gelar Tanda Kehormatan untuk 64 Tokoh, Ada Prabowo, Airlangga hingga Surya Paloh". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2024-08-14. 

Pranala luar

sunting
Jabatan diplomatik
Didahului oleh:
Sinyo Harry Sarundajang 		Duta Besar Indonesia untuk Filipina
2022—sekarang 		Petahana
Jabatan pemerintahan
Didahului oleh:
Budi Susilo Soepandji 		Gubernur Lemhannas
2016–2022 		Diteruskan oleh:
Andi Widjajanto
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Agus_Widjojo&oldid=26465578"