Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024, disebut juga Pilpres 2024, adalah pemilihan umum kelima di Indonesia yang bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemilihan dilakukan untuk menentukan pemangku jabatan presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2024–2029 dan akan dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2024. Pemilihan ini menjadi kontestasi politik untuk memilih presiden baru menggantikan Joko Widodo yang purna tugas dari jabatannya setelah menjabat dua periode sebagai presiden dan tidak dapat mencalonkan diri lagi berdasarkan konstitusi.
Sejak 2014, pemilihan presiden didominasi oleh dua kandidat calon presiden dan calon wakil presiden. Mereka adalah Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung oleh partai-partai pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang mayoritasnya didukung oleh oposisi.[3] Mengulangi kemenangan yang sama, Jokowi yang merupakan rival Prabowo pada 2014 dan 2019 kembali memenangkan pemilu presiden dengan meraih 55,5% suara.[4] Namun, berbeda dengan Pemilu Presiden 2004 dan 2009 yang diikuti oleh lebih dari dua kandidat. Pada 2004, pemilihan presiden diikuti lima kandidat di putaran pertama dengan berbagai latar belakang, di antaranya militer, sipil, ulama hingga mantan presiden dan mantan wakil presiden.[5] Sedangkan di 2009, pemilihan presiden diikuti oleh tiga kandidat yang salah satunya adalah calon petahana Susilo Bambang Yudhoyono.[6]
Presiden Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Secara konstitusi yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Presidenpetahana Joko Widodo dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat mengikuti kontestasi politik dalam pemilihan presiden pada 2024. Oleh karenanya, Indonesia mengadakan pemilihan umum secara serentak untuk memilih eksekutif dan legislatif masa bakti 2024–2029. Pemilihan presiden selayaknya digelar sebelum transisi kepemimpinan negara pada 20 Oktober 2024.
Pada pilpres sebelumnya, Joko Widodo terpilih kembali menduduki jabatan yang sama bersama dengan Ma'ruf Amin sebagai pendampingnya. Kandidat lainnya, Prabowo Subianto oleh Joko Widodo diberi mandat sebagai Menteri Pertahanan pasca rekonsiliasi pada Juli 2019.[7][8] Pertemuan tersebut mengakhiri perseturuan politik antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden, sehingga terjadi dinamika politik dengan bergabungnya Gerindra dan PAN ke Koalisi Indonesia Maju. Ketika perombakan kabinet pada 2020, wakil Prabowo saat pilpres, Sandiaga Uno menyusulnya di kabinet sebagai menteri yang membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif.[9]
Pelaksanaan
Masa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan dua putaran apabila pada putaran pertama tidak ada pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara dengan sedikitnya 20% suara yang tersebar di lebih dari setengah provinsi di Indonesia. Hingga saat ini, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dua putaran hanya pernah terjadi pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2004.
Pemilihan presiden menjadi tahap penting dalam sistem politik Indonesia yang melibatkan partai politik nasional dengan perwakilan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusung satu pasangan calon. Hanya PDI-P yang dapat mengusulkan sepasang kandidat tanpa berkoalisi dengan partai lain, mengingat partai ini memenuhi syarat ambang batas presiden dengan minimal 115 kursi pada pemilu legislatif terdahulu.[10][11] Hal ini tertuang dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang menerangkan bahwa sepasang kandidat diusulkan oleh satu partai maupun sekelompok partai yang memperoleh sedikitnya 20% kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau sedikitnya 25% suara nasional pada pemilihan umum sebelumnya.
Beberapa partai politik nonparlemen, baik partai peserta pemilu sebelumnya maupun partai baru pasca 2019, diposisikan sebagai partai pendukung bagi calon presiden pilihan masing-masing partai.[12] Misalnya saja Perindo yang mendeklarasikan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo.[13] Partai tersebut menjadi partai pendukung bagi Ganjar karena tidak memiliki representatif di parlemen. Akan tetapi, suara nasional yang diperoleh Perindo turut mendorong pencalonan Ganjar meski tidak terlalu berpengaruh. Selain itu, Partai Gelora, partai baru yang diasaskan pada 2019 lalu, memberi dukungan kepada Prabowo Subianto.[14] Meski sebelumnya belum pernah mengikuti pemilihan umum, akan tetapi Gelora tetap dicatat sebagai partai pendukung.
Calon
Berkas:Contoh Surat Suara Pilpres 2024.jpegRancangan surat suara yang berisi pasangan calon disertai partai pengusung untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024
Partai NasDem calonkan Gubernur DKI Jakarta yang juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2014–2016, Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dari partai tersebut.[15] Ia menjadi bakal calon presiden pertama yang dicalonkan oleh partai politik dan berhasil memperoleh rekomendasi dari hasil rapat kerja nasional dari Partai NasDem. Sejak pencalonan Anies, dua partai lainnya, Demokrat dan PKS mulai menjajaki kerja sama politik dengan didirikannya Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Saat itu, PKS menominasikan nama mantan Gubernur Jawa BaratAhmad Heryawan untuk dicalonkan sebagai wakil Anies.[16] Begitu pula Demokrat yang menjagokan ketua umumnya yang juga rivalnya di pemilihan gubernur 2017, Agus Yudhoyono.[17] Awalnya, Anies menggolongkan nama Agus sebagai cawapres yang akan mendampinginya.[18] Seiring berjalannya waktu, koalisi mengalami dinamika politik dengan hengkangnya Demokrat dan mendukung pencalonan Prabowo setelah masuknya PKB dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang mendukung Prabowo.[19][20] Masuknya PKB diiringi dengan kesepakatan untuk memasangkan Anies bersama ketua umum mereka, Wakil Ketua DPR RI yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua MPR RI periode 2018–2019 dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009–2014, Muhaimin Iskandar.[21] Sebelumnya, ia telah diusulkan oleh partainya, PKB, sebagai kandidat wakil presiden dari Joko Widodo pada pemilihan umum sebelumnya. Bahkan, sempat digadang-gadang dicalonkan sebagai kandidat presiden jika tidak dipilih menjadi pendamping Jokowi.[22]
Pada 22 Oktober 2023, Prabowo memilih Wali Kota Surakarta periode 2021–2024, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakilnya.[28] Gibran awalnya dicalonkan oleh Golkar sebagai kandidat yang mendampingi Prabowo.[29] Disusul pula partai-partai Koalisi Indonesia Maju yang turut mengamini pencalonan Gibran.[30] Pencalonan Gibran menimbulkan kontroversi mengingat usianya belum mencukupi berdasarkan syarat menjadi kandidat dalam pemilihan presiden, yakni minimal 40 tahun, sedangkan Gibran berusia 36 tahun. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan putusan yang membuka peluang seseorang dengan pengalaman menjadi wali kota, bupati, dan gubernur beserta wakil dapat mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres.[31][32] Setelah pencalonannya, Gibran yang merupakan kader PDI-P diakhiri keanggotaannya, disusul adik iparnya yang juga Wali Kota Medan periode 2021–2024, Bobby Nasution, setelah deklarasi mendukung Prabowo-Gibran.[33]
Kandidat dari PDI-P dan PPP, serta dua partai nonparlemen
Purna tugasnya Joko Widodo sebagai presiden petahana pada 2024 membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencari calon presiden penggantinya. Gubernur Jawa Tengah yang juga mantan anggota DPR RI periode 2004–2013, Ganjar Pranowo diusulkan oleh partainya, PDI-P, untuk diberi mandat maju pada pencalonan presiden pada April 2023.[34] Namanya diumumkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati.[35] Sebelumnya, muncul isu pencalonan Puan Maharani dari PDI-P untuk dipasangkan dengan Prabowo sebagai calon wakil presiden.[36] Puan akhirnya dicalonkan partai untuk menjadi calon legislatif DPR RI.[37] Selain itu, NasDem juga menominasikan nama Ganjar sebagai salah satu bakal kandidat presiden dalam rapat kerja nasionalnya, meski pencalonannya dimandatkan kepada Anies.
Efek pencapresan Ganjar oleh PDI-P, Hanura yang merupakan partai nonparlemen turut mendukungnya sebagai calon presiden.[38] Hanura menjadi partai pengusung pertama pasca pencalonan Ganjar oleh PDI-P yang melahirkan kerja sama politik tanpa berkoalisi.[39] Beberapa hari setelahnya disusul oleh PPP yang juga mengusung Ganjar.[40] Tak hanya pada pilpres, kedua partai tersebut juga menjalin kerja sama di pemilihan legislatif.[41] Setelahnya, Perindo turut mencalonkan Ganjar di tengah isu partainya akan bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang kelak mengusung Prabowo.[42][43]
Jauh sebelum PDI-P mengusung Ganjar, PSI lebih dahulu menetapkan Ganjar Pranowo sebagai capres dan Yenny Wahid, putri mantan Presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid, sebagai cawapresnya.[44] Belakangan, PSI membatalkan dukungan kepada Ganjar usai diputuskan melalui kongresnya.[45] Trennya, politikus PDI-P, Said Abdullah sempat mengusulkan nama Anies sebagai salah satu bakal pendamping Ganjar.[46] Wacana tersebut tidak diindahkan oleh NasDem sebagai partai yang memelopori pencalonan Anies.[47]
Pada 18 Oktober 2023, Ganjar menyusul Anies dalam hal pengumuman nama pendamping. Mahfud MD dipilih oleh PDI-P sebagai bakal kandidat wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo yang diumumkan langsung oleh ketua umumnya, Megawati.[48] Ini merupakan penantian bagi Mahfud yang sebelumnya telah ditunjuk untuk menjadi pendamping bagi Joko Widodo pada 2019 sebelum akhirnya digantikan oleh Ma'ruf Amin di detik-detik terakhir menjelang pengumuman kandidat wapres.[49] Hari itu, ia telah menyiapkan kemeja putih sesuai dengan pakaian simbolis kampanye Jokowi. Kemeja itu akhirnya dikenakan kembali pada saat pengajuan diri sebagai kandidat wakil presiden bersama Ganjar.[50] Pendaftaran pasangan calon ini menyusul dengan pengajuan Anies-Muhaimin ke KPU pada 19 Oktober 2023.[51]
Pemilihan umum
Kampanye
Berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya, citra Prabowo terkenal tegas dan ekspresif sebagai cerminan dari profesi sebelumnya sebagai tentara. Pada 2019, Prabowo menjadi oposisi bagi pemerintahan petahana yang dipimpin Joko Widodo. Dalam setiap kampanyenya, ia selalu mengkritik kebijakan yang dicanangkan oleh Jokowi.[52] Begitu pula dalam orasinya menunjukkan sikap tegas Prabowo yang memosisikan diri sebagai bagian dari oposisi bagi Jokowi.[53] Setelahnya, Prabowo tampil lebih kooperatif dan cenderung berpihak kepada pemerintahan Jokowi, mengingat dia sebagai Menteri Pertahanan di kabinet dan menjadikan anak dari Jokowi sekaligus Wali Kota Surakarta, Gibran sebagai wakilnya.[54] Pada 2024, mereka mengusung visi yang berkesinambungan dengan gagasan Jokowi, termasuk melanjutkan perencanaan Ibu Kota Nusantara sebagai salah satu proyek strategis nasional. Dalam kampanyenya, Prabowo acapkali memunculkan program pendistribusian konsumsi dan susu kepada peserta didik.[55] Disamping itu, fenomena "gemoy" menjadi istilah baru sebagai identitas Prabowo.[56]
Pada 2024, Anies Baswedan menjadi rival baru bagi Prabowo yang sebelumnya sebagai promotor dalam mengusung Anies sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada 2017, sebagaimana Jokowi yang menjadi rival bagi Prabowo di dua pemilihan presiden sebelumnya sempat diusung Prabowo sebagai calon gubernur pada 2012 lalu.[57] Anies merupakan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diberhentikan oleh Jokowi pada 2016, setelahnya ia didukung pencalonannya sebagai calon gubernur oleh partai-partai oposisi pemerintahan Jokowi.[58] Sebagai oposisi, ia kerap mengkritik kebijakan pemerintah dalam hal birokrasi, investasi, hingga korupsi, kolusi, dan nepotisme.[59] Hal ini senada dengan gagasannya sebagai calon presiden, yaitu mengusung visi transformasi atas kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Misalnya program ketahanan pangan yang lebih memilih contract farming daripada food estate yang selama ini menjadi program pemerintah.[60] Selain itu, ia mewadahi aspirasi dari kalangan pemilih muda dengan mendeklarasikan "Gerakan Bawa Idemu" yang merupakan sukarelawan dari daerah-daerah untuk menyuarakan gagasan-gagasannya kepada Anies.[61] Kemudian, dalam forum-forum tertentu, ia hadir dalam memaparkan visi misi dengan membuka diskusi kepada kalangan muda.[62]
Selain Anies, Ganjar Pranowo juga merupakan peserta baru dalam pemilihan presiden. Ia memilih kooperatif terhadap pemerintah pusat berkaitan dengan program pembangunan untuk dilanjutkannya jika terpilih menjadi presiden.[63] Meski demikian, ia menggagas perbaikan atas program pemerintah petahana dan mengusung visi percepatan pembangunan.[64] Dalam kampanyenya, ia mengikuti jejak Jokowi dengan melakukan blusukan di pasar-pasar tradisional. Selain itu, ia tampil lari laun di beberapa daerah, salah satunya Jakarta.[65] Ia mengklaim bahwa dengan dirinya lari laun, maka citranya akan dikenal oleh publik.[66] Selama kampanye, Ganjar menjadikan kemeja hitam sebagai pakaian simbolis dalam kampanyenya, sedangkan wakilnya, Mahfud MD mengenakan kemeja putih yang telah dipersiapkan untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Jokowi pada 2019 lalu.[67] Belakangan, Ganjar menilai bahwa penegakan hukum di bawah pemerintahan Jokowi rendah.[68]
Pada 27 November 2023, Komisi Pemilihan Umum mendeklarasikan kampanye damai bersama pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta partai pengusungnya, sekaligus menandatangani pakta integritas dalam menjaga pemilihan umum yang aman dan damai.[69] Besoknya, Anies dan Ganjar memulai kampanye pertamanya. Anies berorasi di Kampung Tanah Merah, Jakarta,[70] sedangkan wakilnya Muhaimin Iskandar berkampanye di Jombang, Jawa Timur yang merupakan basis Nahdlatul Ulama sekaligus tanah kelahirannya.[71] Berbeda dengan Anies, Ganjar memiliki strategi kampanye dengan blusukan di wilayah barat dan timur Indonesia. Ganjar memulainya di Merauke, Papua Selatan dan Mahfud menyambangi Sabang, Aceh.[72] Di saat kedua pasangan calon berkampanye, Prabowo dan Gibran memilih untuk tetap bertugas dengan jabatannya.[73] Gibran mendahului Prabowo berkampanye pada 1 Desember 2023 di Penjaringan, Jakarta.[74] Setelahnya, Prabowo kampanye perdana di Tasikmalaya, Jawa Barat.[75]
Debat presiden dan wakil presiden secara formal menjadi ajang pemaparan visi dan misi, serta pemikiran dari setiap pasangan calon yang digelar oleh KPU. Berbeda dengan format sebelumnya, pada 2024, debat dihadiri oleh para pasangan calon.[76] Debat pertama menyaksikan tiga calon presiden berdebat mengenai hukum, birokrasi, hingga sistem demokrasi. Ganjar tampil mengenakan kemeja putih bertuliskan "sat, set", sedangkan Mahfud yang memakai kemeja putih bertuliskan "tas, tes" dengan gambar timbangan hukum di dada kirinya.[77] Ketika debat mengenai demokrasi, Anies dan Prabowo sempat berkonflik. Anies mengklaim bahwa kebebasan berpendapat masih terbatas.[78] Prabowo menanggapinya dengan menampik isu tersebut. Ia bersikukuh bahwa demokrasi di bawah pemerintahan Jokowi dinilainya baik, bahkan menurutnya berkat proses demokrasilah Anies bisa menjadi gubernur.[79] Dibalas oleh Anies terkait Prabowo yang dianggap "tidak tahan untuk berada di kubu oposisi" sebagai posisi yang terhormat.[80]
Untuk debat calon wakil presiden, publik berspekulasi bahwa perdebatan ditiadakan oleh KPU, sehingga timbul kesalahpahaman di tengah masyarakat.[81][82] Sebelumnya, debat untuk kandidat wakil presiden dilaksanakan, di mana partisipan debatnya adalah Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno. Akan tetapi, KPU membantah peniadaan debat untuk kandidat wakil presiden, melainkan pihaknya akan menghadirkan pasangan calon dalam kontestasi debat, tetapi partisipannya adalah antar calon presiden, antar calon wakil presiden, maupun antar pasangan calon.[83][84] Sehingga, perdebatan yang diikuti oleh calon wakil presiden tetap digelar pada debat kedua dan keempat. Pada debat kedua merangkumi perekonomian dan pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan IKN Nusantara.[85] Partisipan debat adalah kandidat nomor urut 1, Muhaimin Iskandar; kandidat nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka; kandidat nomor urut 3, Mahfud MD.
^Daftar pemilih tetap di Indonesia pada pemilihan umum 2024 berjumlah 204.807.222 jiwa atau 73,38% dari jumlah populasi per 2023. Selisih dari daftar pemilih tetap antara 2024 dengan tahun sebelumnya adalah 6,9%.[1]
^Pencalonan Anies Baswedan sebagai kandidat presiden dipromotori oleh Partai NasDem. Dia tetap menjadi politikus independen sejak awal dicalonkan.[2]
6,9 pst[a]
