Joko Widodo

Presiden RI ke-7 (2014—2024)
Revisi sejak 12 Desember 2019 14.02 oleh Qzxv5 (bicara | kontrib)

Ir. H. Joko Widodo atau Jokowi (lahir 21 Juni 1961) adalah Presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 2014 dan kembali terpilih bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Pemilu Serentak 2019. Jokowi pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 15 Oktober 2012 hingga 16 Oktober 2014 didampingi Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakil gubernur. Sebelumnya, ia adalah Wali Kota Surakarta (Solo), sejak 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012 didampingi F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil wali kota.[5] Dua tahun menjalani periode keduanya menjadi Wali Kota Solo, Jokowi ditunjuk oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).[6]

Joko Widodo
Foto resmi Presiden Joko Widodo pada periode kedua (2019-2024)
Presiden Indonesia ke-7
Mulai menjabat
20 Oktober 2014
Wakil PresidenJusuf Kalla (2014–2019)
Ma'ruf Amin (2019–sekarang)
Sebelum
Pengganti
Petahana
Sebelum
Gubernur DKI Jakarta ke-14
Masa jabatan
15 Oktober 2012 – 16 Oktober 2014
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono
Wakil GubernurBasuki Tjahaja Purnama
Wali Kota Surakarta ke-16
Masa jabatan
28 Juli 2005 – 1 Oktober 2012
Penguasa monarkiPakubuwana XIII
Mangkunegara IX
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono
GubernurMardiyanto
Ali Mufiz
Bibit Waluyo
WakilF.X. Hadi Rudyatmo
Informasi pribadi
Lahir
Mulyono

21 Juni 1961 (umur 63)
Surakarta, Jawa Tengah
Kebangsaan Indonesia
Partai politikPDI-Perjuangan
Suami/istriIriana
AnakGibran Rakabuming Raka[2]
Kahiyang Ayu[3]
Kaesang Pangarep[3]
Orang tua
[4]
AlmamaterUniversitas Gadjah Mada
PekerjaanPengusaha
Politikus
Tanda tangan
IMDB: nm5671055 Facebook: Jokowi X: jokowi Instagram: jokowi Youtube: UCPeG-JX2dB90P3RgZbVNheg Modifica els identificadors a Wikidata
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Joko Widodo berasal dari keluarga sederhana, bahkan rumahnya pernah digusur sebanyak tiga kali ketika dia masih kecil,[7] tetapi ia mampu menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Setelah lulus, dia menekuni profesinya sebagai pengusaha mebel.[7] Karier politiknya dimulai dengan menjadi Wali Kota Surakarta pada tahun 2005.[8] Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah Kota Surakarta menjadi kota pariwisata, kota budaya, dan kota batik.[9] Pada tanggal 20 September 2012, Jokowi berhasil memenangi Pilkada Jakarta 2012. Kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang "muda" dan "bersih", meskipun umurnya sudah lebih dari lima puluh tahun.[10]

Semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya terus melambung dan menjadi sorotan media.[11][12] Akibatnya, muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk pemilihan umum presiden Indonesia 2014.[13] Ditambah lagi, hasil survei menunjukkan, nama Jokowi terus unggul.[14] Pada awalnya, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa ia tidak akan mengumumkan calon presiden dari PDI Perjuangan sampai setelah pemilihan umum legislatif 9 April 2014.[15] Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Jokowi menerima mandat dari Megawati untuk maju sebagai calon presiden, tiga minggu sebelum pemilihan umum legislatif dan dua hari sebelum kampanye.[16]

Masa kecil dan keluarga

Joko Widodo lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sudjiatmi. Ia merupakan anak sulung dan putra satu-satunya dari empat bersaudara. Ia memiliki tiga orang adik perempuan bernama Iit Sriyantini, Ida Yati, dan Titik Relawati.[17] Ia sebenarnya memiliki seorang adik laki-laki bernama Joko Lukito, tetapi meninggal saat persalinan. Sebelum berganti nama, Joko Widodo memiliki nama kecil Mulyono.[18] Ayahnya berasal dari Karanganyar, sementara kakek dan neneknya berasal dari sebuah desa di Boyolali.[19] Pendidikannya diawali dengan masuk SD Negeri 112 Tirtoyoso yang dikenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah.[20]

Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan sehari-hari. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai bekerja sebagai penggergaji di umur 12 tahun[7][21]. Jokowi kecil telah mengalami penggusuran rumah sebanyak tiga kali. Penggusuran yang dialaminya sebanyak tiga kali pada masa kecil mempengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi Wali Kota Surakarta saat harus menertibkan permukiman warga.[22]

Setelah lulus SD, ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta.[23] Ketika ia lulus SMP, ia sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta, namun gagal sehingga pada akhirnya ia masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta.[24]

Jokowi menikah dengan Iriana di Solo, tanggal 24 Desember 1986, dan memiliki 3 orang anak, yaitu Gibran Rakabuming Raka (1988), Kahiyang Ayu (1991), dan Kaesang Pangarep (1995).

Masa kuliah dan berwirausaha

Dengan kemampuan akademis yang dimiliki, ia diterima di Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan judul skripsi "Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kodya Surakarta". Selain kuliah, ia juga tercatat aktif sebagai anggota Mapala silvagama.

Setelah lulus pada 1985, ia bekerja di BUMN PT Kertas Kraft Aceh, dan ditempatkan di area Hutan Pinus Merkusii di Dataran Tinggi Gayo, Aceh Tengah. Namun ia merasa tidak betah dan pulang menyusul istrinya yang sedang hamil tujuh bulan. Ia bertekad berbisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik pamannya, Miyono, di bawah bendera CV Roda Jati. Pada tahun 1988, ia memberanikan diri membuka usaha sendiri dengan nama CV Rakabu, yang diambil dari nama anak pertamanya. Usahanya sempat berjaya dan juga naik turun karena tertipu pesanan yang akhirnya tidak dibayar. Namun pada tahun 1990 ia bangkit kembali dengan pinjaman modal Rp30 juta dari Ibunya.[25]

Usaha ini membawanya bertemu Micl Romaknan, yang akhirnya memberinya panggilan yang populer hingga kini, "Jokowi". Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Ia ingin menerapkan kepemimpinan manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat untuk penghuninya yaitu daerah Surakarta.[21]

Kiprah politik

 
Selebaran kampanye Jokowi untuk menjadi Wali Kota Surakarta pada tahun 2005.

Wali Kota Surakarta

Pada pilkada kota Solo pada tahun 2005, Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%.[8] Setelah terpilih, dengan berbagai pengalaman pada masa muda, ia mengembangkan Solo yang sebelumnya buruk penataannya dan menghadapi berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas dalam dan luar negeri.[9] Salah satunya adalah kemampuan komunikasi politik Jokowi yang berbeda dengan kebanyakan gaya komunikasi politik pemimpin lain pada masa itu, yang menjadi kajian riset mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia.[26]

Di bawah kepemimpinannya, bus Batik Solo Trans diperkenalkan,[27] berbagai kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarsopuro diremajakan,[28] dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional.[28] Selain itu, Jokowi juga dikenal akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima yang "memanusiakan manusia".[29] Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010, ia terpilih lagi sebagai Wali Kota Surakarta dengan suara melebihi 90%.[30] Kemudian, pada tahun 2012, ia dicalonkan oleh PDI-P sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.[6]

Gubernur DKI Jakarta

 
Suasana di posko pemenangan Jokowi di Jalan Borobudur 22.

Pilkada 2012

Jokowi diminta secara pribadi oleh Jusuf Kalla untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI tahun 2012.[31] Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu. Sementara itu, Prabowo Subianto dari Partai Gerindra juga melobi PDI Perjuangan agar bersedia mendukung Jokowi sebagai calon gubernur karena membutuhkan 9 kursi lagi untuk bisa mengajukan calon gubernur.[32] Sebagai wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi.[33] Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan. Hal ini terlihat dari klaim calon pertama yang diperkuat oleh Lingkaran Survei Indonesia bahwa pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli akan memenangkan pilkada dalam 1 putaran.[34] Namun hasil pilgub putaran pertama dari KPU memperlihatkan Jokowi memimpin dengan 42,6% suara, sementara Fauzi Bowo di posisi kedua dengan 34,05% suara.[35]

Berkas:Jokowi Ahok.JPG
Selebaran kampanye Jokowi dan Basuki selama pilkada.

Pasangan ini berbalik diunggulkan memenangi pemilukada DKI 2012 karena kedekatan Jokowi dengan Hidayat Nur Wahid saat pilkada Wali Kota Solo 2010[36] serta pendukung Faisal Basri dan Alex Noerdin dari hasil survei cenderung beralih kepadanya.[37] Namun keadaan berbalik setelah partai-partai pendukung calon lainnya di putaran pertama malah menyatakan dukungan kepada Fauzi Bowo.[38][39] Jokowi akhirnya mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Misbakhun dari PKS,[40] Jusuf Kalla dari Partai Golkar,[41] Indra J Piliang dari Partai Golkar,[42] serta Romo Heri yang merupakan adik ipar Fauzi Bowo.[43]

Pertarungan politik juga merambah ke media sosial dengan peluncuran Jasmev,[44] pembentukan media center,[45] serta pemanfaatan media baru seperti Youtube.[46] Putaran kedua juga diwarnai tudingan kampanye hitam yang antara lain berkisar dalam isu SARA,[47] isu kebakaran yang disengaja,[48] korupsi,[49] dan politik transaksional.[50] Pada 29 September 2012, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 20122017 menggantikan Fauzi Bowo - Prijanto.[51][52]

Kebijakan

Kebijakan Joko Widodo selama menjabat Gubernur DKI Jakarta banyak yang bersifat populis, seperti Kampung Deret, Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Namun beberapa juga mendatangkan keberatan masyarakat, seperti dalam perbaikan saluran air, peremajaan bus kecil, dan sterilisasi jalur busway.

Di awal menjabat, ia mendahulukan program bantuan sosial melalui Kartu Jakarta Sehat[53] dan Kartu Jakarta Pintar,[54] dan setelah mendapat kendali atas APBD, menjalankan pembenahan saluran air di DKI Jakarta melalui program JEDI. Beberapa program transportasi warisan pemerintahan sebelumnya seperti 6 Ruas Tol dan Monorel terhambat.[55][56] Sebaliknya, ia berkonsentrasi kepada transportasi massal MRT Jakarta,[57] penambahan armada Transjakarta,[58] dan peremajaan bus kecil.[59] Ia juga mengupayakan pengambilalihan pengelolaan Sumber Daya Air melalui akuisisi Aetra dan Palyja.[60]

Ia berperan dalam mengurangi diskriminasi dan nepotisme dalam jenjang karier Pegawai Negeri Sipil di DKI Jakarta melalui penerapan lelang jabatan. Sebagai salah satu dampaknya adalah terpilihnya pejabat dari kalangan minoritas yang mendapat penolakan masyarakat. Misalnya dalam kasus Lurah Susan.[61] Jokowi menyatakan dukungan bagi Lurah Susan.[61]

Pada masa pemerintahannya pula, DKI Jakarta mengadakan beberapa event kreatif seperti Jakarta Night Festival,[62] Pesta rakyat,[63] dan Festival Keraton Sedunia.[64] Ia juga memperbaiki kebersihan lingkungan di Jakarta, antara lain dengan melarang atraksi Topeng Monyet.[65]

Kepresidenan

Joko WidodoSusilo Bambang YudhoyonoMegawati SoekarnoputriAbdurrahman WahidBaharuddin Jusuf HabibieSoehartoSoekarno

Pergantian tampuk pimpinan
pemerintahan Indonesia.

Foto resmi kepresidenan Jokowi pada masa jabatan pertama; yang kiri dirilis tahun 2014 dan yang kanan dirilis tahun 2016.

Pilpres 2014

Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui program "blusukan" untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung.[11] Akibatnya, Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya,[14] sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden.[13] Selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDI-P harus disetujui oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan ia menegaskan baru akan menentukan calon setelah pemilihan umum legislatif pada bulan April.[15] Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden, dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014.[66] Selepas pengumuman ini, IHSG dan rupiah naik nilainya, yang dikaitkan dengan sentimen positif investor terhadap berita tersebut.[67]

Pada tanggal 19 Mei 2014, Jokowi mengumumkan bahwa Jusuf Kalla akan menjadi calon wakil presidennya.[68] Pencalonan tersebut didukung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura.[68] Pada hari yang sama, Jokowi dan Jusuf Kalla secara resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum.[69]

Setelah mendengar hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei, Jokowi menyatakan kemenangan pada 9 Juli. Namun, lawannya, Prabowo Subianto juga menyatakan kemenangan, membingungkan warga Indonesia.[70] Pada 22 Juli, beberapa jam sebelum pengumuman hasil pilpres, Prabowo mengundurkan diri dari pilpres.[71] KPU pun mengumumkan kemenangan Jokowi berjam-jam kemudian.[72][71] KPU menyatakan Jokowi menang dengan 53,15% suara (70.997.859 pemilih), sementara Prabowo mendapatkan 46,85% (62.576.444 suara),[73] meskipun kubu Prabowo membantah total ini.[74]

Setelah kemenangannya, Jokowi menyatakan bahwa, tumbuh di bawah rezim Orde Baru yang otoriter dan korup, ia tidak pernah menyangka seseorang dengan latar belakang kelas bawah bisa menjadi presiden. The New York Times melaporkan dia mengatakan "sekarang, ini sangat mirip dengan Amerika, ya? Ada impian Amerika, dan di sini kita memiliki impian Indonesia".[75] Jokowi adalah presiden Indonesia pertama yang tidak berasal dari militer atau elite politik, dan menurut komentator politik Salim Said, rakyat memandang Jokowi sebagai "seseorang yang merupakan tetangga kita, yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri sebagai presiden".[75]

Kebijakan

 
Pelantikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014

Jokowi memulai masa kepresidenannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Upaya ini oleh partai oposisi dianggap untuk meredam sementara kenaikan harga BBM.[76] Jokowi dikritik karena meluncurkan program yang tidak memiliki payung hukum dan melanggar tertib anggaran[77], namun hal ini dibantah oleh Jusuf Kalla, dengan argumen bahwa program kartu tersebut sebenarnya kelanjutan dari program yang sudah ada sehingga anggarannya pun mengikuti program tersebut.[78]

Mulai tanggal 8 November, ia mengikuti beberapa konferensi tingkat tinggi, seperti APEC, Asian Summit, dan G20. Jokowi menuai kontroversi setelah presentasinya di depan pengusaha di APEC. Sebagian mencerca presentasi ini sebagai upaya menjual negara kepada kepentingan asing[79], sementara di lain pihak pidatonya dipuji karena dianggap tepat pada sasaran, dibanding presiden negara lain yang hanya memberi ceramah yang mengambang[80]. Dari APEC, Jokowi berhasil membawa komitmen investasi senilai Rp300 Triliun.[81]

Sekembalinya dari luar negeri, ia menunjuk Faisal Basri sebagai ketua Tim Pemberantasan Mafia Migas, melantik Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan mengumumkan kenaikan BBM dari Rp6.500 menjadi Rp8500. Kebijakan ini sempat diikuti demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia.[82][83] Jokowi ingin mengalihkan dana subsidi tersebut untuk pembangunan infrastruktur dan kesehatan.[84] Di bidang kelautan, Jokowi menginstruksikan perlakuan keras terhadap pencuri ikan ilegal. Selain meminta diadakannya razia, ia juga berharap kapal pelanggar aturan ditenggelamkan.[85] Di bidang pertanian, Jokowi membagikan 1099 unit traktor tangan di Subang dengan harapan menggenjot produksi petani.[86] Ia juga mendorong terjadinya reformasi agraria dengan mendorong petani mendapat sertifikat sehingga dapat menggarap tanah dengan status legal. Ia juga mendorong hak penguasaan adat dan pengolahan hutan untuk kepentingan rakyat dengan konsep perhutanan sosial.[87]

Jokowi mendapat sambutan hangat dan pujian ketika menyampaikan pidato di hadapan peserta peringatan ke 60 tahun Konferensi Asia Afrika pada 22 April 2015. Jokowi menyampaikan perlunya mereformasi PBB dan badan internasional lainnya. Ia dipandang berani mengkritik lembaga prestisius dunia seperti PBB, Dana Moneter Internasional, dan Bank Dunia. Jokowi pun menuai kritik dari peneliti Amerika Serikat karena ia dipandang tidak konsisten dalam mengajak investor asing untuk masuk ke Indonesia.[88]

Di bidang infrastruktur, Jokowi telah memulai banyak proyek pembangunan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam sektor ini, di antaranya adalah melakukan Jalan Tol TransSumatra[89], Tol SoloKertosono[90], pelabuhan Makassar[91], meresmikan operasional terminal Teluk Lamong sebagai bagian dari Greater Surabaya Metropolitan Port[92], dan lain sebagainya.

Pada masanya, tercatat telah terjadi swasembada beras, jagung, bawang merah, dan cabai[93], dengan membandingkan angka produksi yang lebih besar dari kebutuhan. Namun masih ditandai dengan beberapa kali impor untuk alasan memenuhi cadangan dan kepentingan kebutuhan beras dan jagung khusus yang tidak bisa disediakan petani. Indonesia.[butuh rujukan]

Di depan Joko Widodo dalam pembukaan forum kerja sama ekonomi negara-negara AsiaPasifik (APEC) di Da Nang, Vietnam, Donald Trump secara khusus memuji Indonesia sebagai contoh negara yang berhasil mengangkat diri dari keterpurukan melalui institusi domestik dan demokratis.[94]

Kebijakan di Papua

Jokowi memberikan perhatian khusus bagi Papua. Terlihat dari frekuensi kunjungan yang terhitung sangat sering dibanding presiden sebelumnya, dan banyaknya pembangunan infrastruktur di Papua. Di antaranya adalah pembangunan pasar tradisional dan jalan lintas Papua[95]. Banyak bandara perintis dibangun atau dibenahi sehingga terlihat lebih baik dan kapasitasnya lebih besar. Ia juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada 11 Desember 2017.[96]

Pada kunjungannya ke Papua bulan Mei 2015, Jokowi membebaskan 5 tahanan politik OPM dan membebaskan wartawan asing untuk melakukan peliputan di Papua seperti halnya daerah lain di Indonesia. Jokowi beralasan bahwa Indonesia sudah harus berpikir positif dan saling percaya[97]. Kebijakan Jokowi ini menuai pro dan kontra, terutama di kalangan DPR RI yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut dapat membuat isu Papua dipolitisir ke dunia luar, karena masalah Papua yang sangat sensitif.[98]

Pilpres 2019

Pada 2018, Jokowi mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum presiden 2019. Wakil presiden Jusuf Kalla dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan lagi karena batasan masa jabatan yang ditentukan untuk jabatan presiden dan wakil presiden. (Jusuf Kalla telah menjalani masa jabatan lima tahun sebagai wakil presiden pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari 2004 hingga 2009.) Spekulasi mengenai siapa yang akan dipilih Jokowi sebagai calon wakil presidennya terfokus pada beberapa kandidat termasuk Mahfud MD, seorang mantan menteri pertahanan dan hakim agung Mahkamah Konstitusi.

Pada 9 Agustus 2018, secara mengejutkan, Jokowi mengumumkan bahwa Ma'ruf Amin akan menjadi pasangannya. Mahfud telah dilaporkan sedang mempersiapkan diri untuk menjadi calon wakil presiden, namun, setelah dorongan oleh beberapa partai dari koalisi pemerintah Jokowi dan tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh, Ma'ruf dipilih sebagai gantinya.[99] Jokowi memilih Ma'ruf karena pengalamannya yang luas dalam urusan pemerintahan dan agama.[100]

Pada Januari 2019, diberitakan bahwa Jokowi sedang mempertimbangkan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir karena usia tua dan kesehatan yang menurun. Langkah ini dipandang kontroversial sebagai bagian dari semakin banyaknya tindakan yang diambil oleh Jokowi untuk menenangkan hati orang Muslim konservatif menjelang pemilihan.[101] Rencana itu dibatalkan pada tanggal 23 Januari, karena Ba'asyir menolak untuk berjanji setia pada ideologi negara Pancasila yang merupakan salah satu syarat pembebasannya.[102] Jokowi telah menolak untuk memberikan pandangan pada penahanan sekitar 1.000.000 Muslim Uighur oleh pemerintah Tiongkok di kamp-kamp pendidikan ulang di provinsi Xinjiang dengan menyatakan "Saya tidak tahu tentang Xinjiang" dan tidak memberikan komentar.[103][104][105][106][107]

Setelah empat tahun menjabat, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi tetap tinggi, berkisar antara 60–70%.[108][109] Hasil hitung cepat menunjukkan bahwa Jokowi diperkirakan memenangkan pilpres dengan suara 54 persen.[110] Akan tetapi, Prabowo mengklaim bahwa perhitungan oleh tim kampanyenya sendiri menunjukkan bahwa dia meraih suara 62 persen.[111][112]

Agama

Jokowi memeluk agama Islam dan bercerita bahwa ia pertama kali naik haji pada tahun 2003, dan sesudahnya umrah minimal empat kali.[113] Namun, menjelang pemilihan umum presiden 2014, muncul berbagai tudingan yang mempertanyakan keislaman Jokowi, sehingga pada tanggal 24 Mei 2014 Jokowi menyatakan bahwa ia adalah bagian dari "Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang hidup berketurunan dan berkarya di negara RI yang memegang teguh UUD 45."[114] Ia juga menyatakan bahwa ia bukan bagian dari kelompok Islam yang "sesuka hatinya mengafirkan saudaranya sendiri", "menindas agama lain", "arogan dan menghunus pedang di tangan dan di mulut", "suka menjejerkan fustun-fustunnya", "menutupi perampokan hartanya, menutupi pedang berlumuran darah dengan gamis dan serban", atau "membawa ayat-ayat Tuhan untuk menipu rakyat".[114]

Ideologi

Sebagai Presiden Indonesia terpilih, Jokowi menegaskan sikap politiknya untuk memimpin Indonesia dengan kekayaan manusia, budaya, dan pluralitasnya supaya tidak kehilangan arah dalam mengejawantahkan isi UUD 1945 dan makna Pancasila. Sikap ini menurutnya juga dipandang perlu diimplementasikan oleh setiap pemimpin pada semua level pemerintahan baik kota hingga skala nasional. Jokowi memilih memaknai lewat ajaran trisakti Bung Karno yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan.[115]

"Saya sebagai seorang Presiden juga harus punya ideologi jelas, apa itu? Berdaulat, berdikari dan berkepribadian. Ideologi kita sama, Pancasila, tetapi cara penerapannya berbeda. Ada yang lewat gerakan perubahan restorasi Indonesia, ada yang lewat cara cara lain. Seorang pemimpin baik di kota, kabupaten, gubernur provinsi, tingkat nasional, memimpin itu harus punya ideologi. Harus ada ideologinya. Tanpa itu kita tak punya arah." [115]

Penghargaan

Atas prestasinya, oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari "10 Tokoh 2008".[116] Kebetulan di majalah yang sama pula, Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab dengan panggilan Ahok pernah terpilih juga dalam "10 Tokoh 2006" atas jasanya memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan di Belitung Timur. Ahok kemudian menjadi pendampingnya di Pilgub DKI tahun 2012.[117]

Ia juga mendapat penghargaan internasional dari Kemitraan Pemerintahan Lokal Demokratis Asia Tenggara (Delgosea) ini atas keberhasilan Solo melakukan relokasi yang manusiawi dan pemberdayaan pedagang kaki lima.[118]

Pada tanggal 12 Agustus 2011, ia juga mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama untuk prestasinya sebagai kepala daerah mengabdikan diri kepada rakyat.[119] Bintang Jasa Utama ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil.[120] Pada Januari 2013, Joko Widodo dinobatkan sebagai wali kota terbaik ke-3 di dunia atas keberhasilannya dalam memimpin Surakarta sebagai kota seni dan budaya, kota paling bersih dari korupsi, serta kota yang paling baik penataannya.[121] Oleh KPK, dia diberi penghargaan atas keberaniannya melaporkan berbagai barang gratifikasi yang diterima.[122]

Atas kemampuannya mensosialisasikan program-progam pemerintah sehingga mendapat dukungan masyarakat banyak, ia diganjar sebagai Marketer of The Year 2012 oleh Markplus Conference 2013, Marketing: Into Innovation and Technology.[123]

Lain-lain

Gaya kepemimpinan

 
Presiden Joko Widodo dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry di Istana Merdeka, 20 Oktober 2014.
 
Presiden Joko Widodo dengan Direktur IMF Christine Lagarde di Istana Merdeka.

Jokowi dikenal akan gaya kepemimpinannya yang pragmatis dan membumi. Ia seringkali melakukan "blusukan" atau turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat. "Blusukan" juga dilakukan untuk menemui langsung warga dan mendengar keluh kesah mereka. Gaya yang unik ini dijuluki The New York Times sebagai "demokrasi jalanan".[124] Jokowi juga dianggap unik dari pemimpin lainnya karena tidak sungkan untuk bertanya langsung kepada warga dan mendekati mereka bila akan melancarkan suatu program.[125] Namun, gaya ini juga menuai kritik. Misalnya, ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menyatakan bahwa "blusukan" hanya menghabiskan waktu dan energi, sementara yang dibutuhkan adalah kebijakan langsung dan bukan sekadar interaksi.[126] Anies Baswedan juga menilai "blusukan" merupakan pencitraan belaka tanpa memberikan solusi.[127]

Selain "blusukan", kepemimpinan Jokowi juga dikenal akan transparansinya. Misalnya, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sama-sama mengumumkan jumlah gaji bulanan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada umum.[128][129] Ia juga memulai sejumlah program yang terkait dengan transparansi seperti online tax, e-budgeting, e-purchasing, dan cash management system.[128] Selain itu, semua rapat dan kegiatan yang dihadiri oleh Jokowi dan Basuki direkam dan diunggah ke akun "Pemprov DKI" di YouTube.[130]

Gaya kampanye

Gaya berkampanye Jokowi untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta menekankan pendekatan langsung kepada masyarakat dengan mendatangi mereka langsung daripada mengumpulkan orang di lapangan.[131] Jokowi mengklaim bahwa ia menghindari pemasangan spanduk, poster, stiker, dan baliho di taman kota atau jalan karena menurutnya dapat mengotori kota, sehingga ia secara langsung mencopot spanduk di depan bioskop Megaria, Jalan Diponegoro.[132] Selama kampanye pilkada Jakarta, Jokowi juga dikenal akan baju kotak-kotaknya, yang menurutnya dibeli satu jam sebelum berangkat ke Komisi Pemilihan Umum Daerah dan dikatakan mewakili "warna-warni Jakarta yang harus diakomodasi".[133]

Salah satu kekuatan Jokowi dalam berkampanye adalah penggunaan media sosial. Selama kampanye pilkada Jakarta, ia meluncurkan Jasmev atau Jokowi Ahok Social Media Volunteer, yang merupakan jaringan antar kelompok sukarelawan tanpa bayaran.[44] Selain itu, Jokowi juga membentuk media center[45] dan mampu memanfaatkan Youtube sebagai wadah kampanye baru.[46] Pihak Fauzi Bowo sendiri mengakui keunggulan Jokowi di kanal ini.[134]

Berdasarkan hasil audit Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada Agustus 2012, pemasukkan dana kampanye pasangan Jokowi-Basuki tercatat sebesar Rp16,31 miliar, sementara pengeluarannya mencapai Rp16,09 miliar.[135] Sebagian besar dana dialokasikan untuk spanduk, alat peraga, dan bahan kampanye, dengan biaya penyebaran bahan kampanye sebesar Rp4,2 miliar, alat peraga sebesar Rp2,6 miliar, dan rapat umum sebesar Rp2,1 miliar.[135] Biaya iklan cetak sendiri tercatat sebesar Rp729 juta, sementara biaya iklan radio mencapai Rp516 juta.[135] Jokowi mengklaim bahwa sebagian besar dana digunakan untuk kampanye "murah" dengan sasaran rakyat kecil.[135] Sebagai perbandingan, pengeluaran kampanye Fauzi Bowo tercatat sebesar Rp62,57 miliar, sementara pemasukkan dana kampanyenya mencapai Rp62,63 miliar.[135]

Citra politik

Berkat kampanyenya selama pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012 yang menjanjikan "Jakarta Baru", ia melejit menjadi tokoh nasional yang dikenal bersih, merakyat, dan mampu menyelesaikan masalah.[136] Namun, menjelang pemilihan umum presiden Indonesia 2014, dugaan keterlibatan Joko Widodo dalam kasus TransJakarta dikatakan mengganjal elektabilitas Joko Widodo.[137] Selain itu, akibat gencarnya kampanye hitam, menurut Saiful Mujani Research and Consulting tren kesukaan masyarakat terhadap Jokowi menurun hingga 8% sampai April 2014.[138]

Kontroversi

Jokowi dikritik karena tidak mematuhi janjinya untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai gubernur Jakarta,[139] walaupun Jokowi sendiri menyatakan bahwa bila ia menjadi presiden, akan lebih mudah mengurus Jakarta karena memiliki wewenang terhadap proyek pemerintah pusat di ibu kota.[140] Ada anggapan bahwa Jokowi termasuk gagal mengatasi banjir dan macet.[141][142] Anggapan bahwa Jokowi gagal dalam mengatasi banjir dan macet di Jakarta membuat popularitasnya menurun.[143] Data dari BPS juga menunjukkan angka kemiskinan di Solo naik saat Jokowi menjadi wali kota Solo.[144] Melesatnya popularitas Jokowi juga dikritik sebagai pengaruh media yang kerap menonjolkan kebaikan Jokowi sementara kelemahannya ditutupi.[145][146] Selain itu, Jokowi didapati menaiki pesawat jet pribadi untuk berkampanye dari Banjarmasin ke Kota Malang, yang dianggap bertentangan dengan gaya hidup sederhana.[147] Sementara itu, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Taufik Bahauddin mengkhawatirkan kontroversi yang terjadi pada pemerintahan Megawati seperti skandal BLBI, penjualan BUMN, penjualan kapal tanker VLCC Pertamina dan penjualan gas murah ke China akan terulang pada pemerintahan Jokowi.[148]

Dia kembali menuai kontroversi setelah menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. HM Prasetyo dinilai tidak punya pengalaman cukup baik di kejaksaan dan dianggap sebagai titipan partai politik.[149]

 
Presiden Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada Sidang Istimewa Pelantikan Presiden RI 2014

Dia juga dinilai tidak konsisten karena mengangkat Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar sebagai Menteri Perindustrian, setelah awalnya meminta menteri tidak rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik.[150] Sebelumnya Puan Maharani juga menjabat Ketua DPP PDIP beberapa waktu saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan.

Kemunculan nama Jokowi pada soal Ujian Nasional[151] dan kedatangan Jokowi di kampus ITB[152] juga menuai kontroversi karena dinilai sebagai tindakan politisasi.

Pada masa kepresidenannya, Jokowi juga menuai kecaman setelah salah menyebutkan kota tempat kelahiran Presiden RI pertama Ir. Soekarno dalam pidatonya di alun-alun Kota Blitar pada tanggal 1 Juni 2015. Jokowi menyebutkan Soekarno lahir di Blitar, namun secara sejarah Soekarno dilahirkan di Jalan Pandean, Peneleh, Kota Surabaya. Beragam kritik pun dialamatkan kepada bawahannya seperti Setneg dan Tim Komunikasi Presiden akibat memberikan bahan yang salah kepada Presiden.[153]

Jokowi kembali menuai kontroversi dan protes luas dari berbagai elemen masyarakat ketika mengajukan calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan ke DPR pada pertengahan Januari 2015. Budi dianggap sebagai calon Kapolri yang tidak bersih oleh publik serta pernah menjadi ajudan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang dianggap sebagai politik balas jasa. Sehari sebelum disahkan sebagai calon Kapolri oleh DPR, Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan rekening gendut. Presiden Jokowi lalu memutuskan untuk menunda pelantikannya sebagai Kapolri hingga proses hukum yang membelit Budi Gunawan selesai serta menunjuk Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti untuk melaksanakan tugas sehari-hari Kapolri.[154] Pada akhirnya Badrodin Haiti resmi dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Jokowi pada tanggal 17 April 2015,[155] lalu digantikan Tito Karnavian, sementara Budi Gunawan menempati posisi Kepala BIN.

Presiden Jokowi juga kembali menuai kecaman keras setelah menandatangani Peraturan Presiden tentang Kenaikan Uang Muka Mobil Pejabat. Jokowi pun mengaku tidak tahu Perpres yang ditandatanganinya dan akhirnya mencabut Peraturan tersebut.[156] Namun terlanjur menghasilkan tertawaan "I Don't Read What I Sign".

Jokowi pernah dilaporkan atas berbagai kasus korupsi ke KPK dan Kejaksaan Agung sewaktu menjadi pejabat daerah semisal kasus Hibah KONI Solo,[157] Penggandaan nama dalam kasus BPMKS di Solo,[158] dan pengadaan busway Transjakarta yang melibatkan pejabat Pemprov DKI, Anehnya, kasus-kasus tersebut tak pernah diproses lebih lanjut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Kejaksaan Agung. Serta ada dugaan mantan tim sukses Jokowi terlibat dalam kasus busway berkarat dan keluarga Jokowi menerima aliran dana busway berkarat namun dibantah Jokowi.[159][160][161] Mantan Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono menyatakan bahwa Jokowi sebagai Gubernur terlibat dalam kasus korupsi pengadaan anggaran busway berkarat karena proyek di Pemprov DKI takkan dapat dilaksanakan tanpa campur tangan sang gubernur pada masa tersebut.[162] Sementara Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan bahwa kasus ini "belum atau boleh dikatakan tidak menyangkut kepada Jokowi"[163] namun hal ini dipertanyakan setelah adanya skandal transkrip pembicaraan yang melibatkan Megawati Soekarnoputri dan Basrief Arief yang muncul ke publik berkaitan dengan status Jokowi dalam kasus Transjakarta.[164]

Komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi dipertanyakan publik atas kasus penyiraman penyidik senior KPK Novel Baswedan yang gagal dituntaskan selama bertahun-tahun,[165] serta sejumlah kasus teror bom di rumah dua pimpinan KPK yang masih tak terungkap.[166] Pada September 2019, presiden mengeluarkan supres kontroversial untuk melanjutkan RUU KPK yang dinilai mencabut sejumlah kewenangan khusus KPK dalam menangani perkara korupsi,[167] sehingga lembaga anti-korupsi seolah diperlemah dan dinilai telah mengingkari Janji Nawacita untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.[168] RUU KPK dinilai bermasalah karena cacat prosedur,[169] melanggar konvensi Internasional tentang pemberantasan korupsi[170] dan memihak pada koruptor untuk melakukan korupsi besar-besaran.[171].[172] Hal ini mendapat penolakan luas di kalangan masyarakat yang memuncak pada demonstrasi besar-besaran oleh ribuan mahasiswa pada 23 September 2019 di berbagai kota yang menolak pengesahan RUU KPK dan sejumlah RUU kontroversial, termasuk RKUHP. Jokowi sempat menyatakan pertimbangan untuk mengeluarkan Perppu terhadap UU KPK, yang kemudian dianulir dan menyatakan takkan mengeluarkan Perppu sebelum putusan MK.[173]

Pemberitaan palsu

Karena merupakan pemimpin yang muncul di masa maraknya penggunaan media sosial, Joko Widodo adalah salah satu tokoh yang sering diserang dengan pemberitaan palsu, di antaranya adalah memiliki orang tua Tionghoa, non-muslim, keluarga keturunan PKI, menantu hamil di luar nikah, dan lainnya.

Jokowi dalam budaya populer

Buku

  • Majeed, Rushda. "The City With a Short Fuse." Foreign Policy. September 2012.
  • Majeed, Rushda. "Defusing a Volatile City, Igniting Reforms: Joko Widodo and Surakarta, Indonesia, 2005-2011." Innovations for Successful Societies. Universitas Princeton. Dipublikasikan pada bulan Juli 2012.
  • Endah, Alberthiene. 2012.Jokowi: Memimpin Kota Menyentuh Jakarta.
  • Suroso, Gatotkoco. 2012. Jokowi: Si Tukang Kayu.
  • Ambarita, Domu D.; Megawati Soekarnoputri (pengantar). 2012. Jokowi: Spirit Bantaran Kali Anyar.
  • Thayrun, Yon. 2012. Jokowi: Pemimpin Rakyat Berjiwa Rocker
  • Hari Prast (Illustrator), Yoga Adhitrisna (Goodreads Author), Satriyo Wibowo. 2014. DEMOKREATIF: Kisah Blusukan Jokowi
  • Kristin Samah, Francisca Ria Susanti. 2014. Saya Sujiatmi, Ibunda Jokowi
  • Kompasiana. 2013. Jokowi (Bukan) Untuk Presiden
  • Syahirul A., Anas. 2013. Gado-Gado Kerikil Jokowi
  • Yogaswara, A. 2012. Jokowi Ahok
  • Sudarsono. Jokowi Effect
  • Nugroho, Bimo. 2014. Indonesia Memilih Jokowi
  • Nugroho, Bimo; Panca Setia, M. Yamin. 2014. Jokowi People Power
  • Supriyono, Arif. 2012. Jokowi, Tokoh Perubahan
  • Bimoseno, Arimbi. 2014. Jokowi Rapopo Jadi Presiden
  • Nugroho, Bimo; Dwi Nugroho, Ajianto. Jokowi: Politik Tanpa Pencitraan
  • Tim Relawan. 2014. Selamat Datang Presiden Jokowi
  • Putra, Owen. Si Nyentrik yang Disukai: Jokowi
  • Kompasiana. 2014. Presiden Jokowi: Harapan Baru Indonesia
  • Aksan, Hermawan. 2014. Jokowi Aku Rapopo: pandangan seorang jurnalis
  • Indradie, Andri. 2013. Rakyat Memantau Ibu kota, Rakyat Memantau Jokowi - Basuki
  • Suwiknyo, Dwi. 2012. Jokowi: Pemimpin Yang Rendah Hati
  • Soeseno, Ki Nardjoko. 2013. Falsafah Jawa Soeharto & Jokowi: menjadi pemimpin kharismatis ala Soeharto dan Jokowi
  • Sugiharto, R. Toto. 2012. Spirit Semut Ireng Jokowi: Muka Metal, Hati Keroncong
  • Taufani, Bernard. 2012. Jokowi: From Zero to Hero: Kisah Nyata Anak Miskin Yang Menjadi Orang Besar
  • H.M., Zaenuddin. 2013. Banjir Jakarta: Dari Zaman Jenderal J.P. Coen (1621) sampai Gubernur Jokowi (2013)
  • Zaenuddin. 2012. Jokowi, Dari Jualan Kursi Hingga Dua Kali Mendapatkan Kursi: Kisah Wali Kota Yang Inspiratif
  • Yazid, Husin. Berebut Kursi Jakarta Satu, Kenapa Foke & Jokowi?: Data Dan Analisis Putaran Pertama Pilkada DKI Jakarta

Film

Galeri

Lihat pula

Referensi

  1. ^ "Pelantikan Jokowi diundur, Mendagri tunjuk Sekda DKI jadi Plt". Merdeka.com. 4 Oktober 2012. Diakses tanggal 29 Maret 2014. 
  2. ^ "Jokowi di mata anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka". Merdeka. 22 September 2012. Diakses tanggal 30 Maret 2014. 
  3. ^ a b "Jokowi Diunggulkan Jadi Presiden, Ini Kata Anak Bungsunya". Detik. 31 Januari 2014. Diakses tanggal 30 Maret 2014. 
  4. ^ "Foto-foto Notomiharjo, Ayah Jokowi yang Sempat Jadi Perbincangan". 17 Januari 2017. Diakses tanggal 2 Agustus 2018. 
  5. ^ "Diingatkan, Joko Widodo Urung Tampil - KPUD Diminta Fair". Suara Pembaruan. 13 Mei 2005. Diakses tanggal Juni 2007. 
  6. ^ a b "Naik Kopaja, Jokowi - Ahok Daftar Jadi Cagub DKI". Tempo. 19 Maret 2012. Diakses tanggal 29 Maret 2014. 
  7. ^ a b c "Jokowi Anak Tergusur Mau Jadi Gubernur". Beritasatu.com. 11 April 2012. Diakses tanggal 29 Maret 2014. 
  8. ^ a b "Hasil Akhir, Jago PDI-P Unggul Pilkada di Solo dan Sukoharjo". Detik.com. 28 Juni 2005. Diakses tanggal 6 April 2014. 
  9. ^ a b Majeed, Rushda. "Defusing a Volatile City, Igniting Reforms: Joko Widodo and Surakarta, Indonesia" (PDF). Innovations for Successful Societies. Princeton University. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 13 April 2014. Diakses tanggal 6 April 2014. 
  10. ^ Nasir, Sudirman (18 Juli 2012). "The thirst for positive 'deviant' leaders". The Jakarta Post. 
  11. ^ a b Lamb, Kate (14 March 2014). "Jokowi enters Indonesia's political race". Special Broadcasting Service. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  12. ^ "Purengage: Ini Sebabnya Jokowi Berhasil Jadi "Media Darling"". KOMPAS.com. 8 September 2013. 
  13. ^ a b Hasits, Muhammad (6 February 2014). "Muncul gerakan di Facebook memaksa Jokowi nyapres 2014". Merdeka.com. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  14. ^ a b Waskita, Ferdinand (31 October 2013). "Jokowi Masih Merajai Survei Calon Presiden". Tribun News. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  15. ^ a b Harahap, Riza (10 Januari 2014). "PDI-P umumkan capres setelah Pemilu Legislatif". Antara. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  16. ^ Cochrane, Joe (14 Maret 2014). "Governor of Jakarta Receives His Party's Nod for President". The New York Times. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  17. ^ Anggriawan, Fiddy (20 September 2012). "Jokowi Kenalkan Adik dan Ibu Kandungnya ke Publik". Okezone.com. Diakses tanggal 29 Maret 2014. 
  18. ^ Wawancara Jokowi di Satu Indonesia (menit ke 18) diakses dari situs archive video q391.ru
  19. ^ Daryono, Adhi M (26 Mei 2014). "Dihadapan Pimpinan Muhammadiyah, Jokowi Bantah Anti Islam". Metro TV News. Diakses tanggal 6 Desember 2016. 
  20. ^ Anggi Kusumadewi (21 September 2012). "Meski Bukan dari Sekolah Elit, Jokowi Bisa Sukses". VIVA.co.id. Diakses tanggal 29 Maret 2014. 
  21. ^ a b Segu, Vinsensiu (16 Juli 2012). "Dari Bantaran Kali Menuju DKI-1". Inilah.com. Diakses tanggal 29 Maret 2014. 
  22. ^ "Jokowi Kecil, Rumah Digusur, Tiga Kali Pindah Kontrakan". Tribunnews. 21 September 2012. Diakses tanggal 29 Maret 2014. 
  23. ^ Sunaryo, Arie (10 Agustus 2013). "Sejak SMP, Jokowi sudah dikenal pendiam tetapi pintar". Merdeka.com. Diakses tanggal 29 Maret 2014. 
  24. ^ "Gagal Masuk SMA Favorit, Jokowi Sakit Tipus dan Pendiam". Tribunnews. 23 September 2012. Diakses tanggal 29 Maret 2014. 
  25. ^ Samah, Kristin; Susanti, Fransisca Ria (2014). Saya Sujiatmi, Ibunda Jokowi. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 43–49. ISBN 9786020304441. 
  26. ^ Indrananto, Cahyadi (2012), Pemimpin Daerah Sebagai Agen: Dramaturgi dalam Komunikasi Politik Wali kota Solo Joko Widodo / Local Leaders as Agents: Dramaturgy on Political Communications of City Mayor Joko Widodo of Solo (abstrak dan PDF lengkap), Tesis Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
  27. ^ Malik, Candra (30 Januari 2011). "Solo and Yogyakarta Point Way With 'Smart' Public Transportation". Jakarta Globe. Diakses tanggal 3 Desember 2016. 
  28. ^ a b Poer, Blontank (26 Februari 2009). "Surakarta, on its way to being a MICE City". The Jakarta Post. Diakses tanggal 3 Desember 2016. 
  29. ^ _____. Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Solo dalam Pemindahan Pedagang Kaki Lima. Diakses dari librari eprint UNDIP pada 19 Maret 2014
  30. ^ Amarullah, Amril (4 Mei 2010). "PDI-P Menang Telak di Pilkada Solo". VIVA.co.id. Diakses tanggal 6 April 2014. 
  31. ^ "JK Ternyata Yang Minta Jokowi ke Jakarta". Gatra.com. 6 Agustus 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 Agustus 2012. Diakses tanggal 3 Desember 2016. 
  32. ^ Siregar, Zulhidayat (16 Maret 2012). "Dibenarkan, Prabowo Subianto Lobi Megawati untuk Dukung Jokowi". RMOL. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 Juni 2015. Diakses tanggal 23 Oktober 2013. 
  33. ^ Aziza, Kurnia Sari (17 September 2012). Joewono, Benny N., ed. "Basuki Bangga Dicalonkan Oleh PDI-P dan Gerindra". Kompas. Diakses tanggal 3 Desember 2016. 
  34. ^ Kuwado, Fabian Januarius (1 Juli 2012). Soebijoto, Hertanto, ed. "LSI : Satu atau Dua Putaran, Foke-Nara Menang". Kompas. Diakses tanggal 3 Desember 2016. 
  35. ^ "Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi DKI Jakarta" (PDF). Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 3 Agustus 2012. 
  36. ^ Sikumbang, Zul (11 Juli 2012). "Hidayat isyaratkan dukung Jokowi". Antara News. Diakses tanggal 3 Desember 2016. 
  37. ^ Suharman, Haryanto (16 September 2012). "Faisal Basri Supporters Move to Jokowi, Survey Reveals". Indonesia Today. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 September 2012. Diakses tanggal 3 Desember 2016. 
  38. ^ "Foke optimistis menang di putaran kedua". AntaraNews. 14 Agustus 2012. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  39. ^ Revianur, Aditya (25 Agustus 2012). Wadrianto, Glori K., ed. "Jokowi: Koalisi Rakyat Akan Kalahkan Koalisi Parpol". Kompas. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  40. ^ Primartantyo, Ukky (6 September 2012). "Politikus PKS Misbakhun Dukung Jokowi". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 Februari 2016. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  41. ^ Waskita, Ferdinand (6 Agustus 2012). Widianto, Willy, ed. "JK Dukung Jokowi-Ahok, Golkar Pecah?". TribunNews. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  42. ^ "Indra J. Piliang Secara Bulat Dukung Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama di Putaran Dua". Rakyat Merdeka Online. 15 Juli 2012. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  43. ^ Hasist, Mohamad (13 September 2012). "Pengakuan blak-blakan adik ipar Foke soal dukungan ke Jokowi". Merdeka.com. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  44. ^ a b Perdana, M. Andi (12 Agustus 2012). "Sukarelawan Jokowi-Ahok Luncurkan JASMEV". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 November 2014. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  45. ^ a b Widjaya, Ismoko (21 September 2012). "Pasukan Komando "Bawah Tanah" Jokowi-Ahok". VivaNews. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  46. ^ a b Jokowi-Foke bertarung lewat video klip di YouTube, diakses dari situs MetroTVNews[pranala nonaktif]
  47. ^ Ruslan, Heri (1 Agustus 2012). "Kampanye SARA Merebak, Ini Sikap Tim Kampanye Jokowi-Basuki". Republika. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  48. ^ Waskita, Ferdinand (26 Agustus 2012). Widianto, Willy, ed. "KIMB Laporkan Timses Jokowi ke Panwaslu Soal Kebakaran". TribunNews. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  49. ^ Teresia, Ananda W. (29 Juli 2012). "Ahok Diserang Akun @cinta8168". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 Februari 2016. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  50. ^ Hermawan, Bayu (8 Agustus 2012). "PKS: Tim Sukses Jokowi Lakukan Black Campaign". Inilah.com. Diakses tanggal 9 Desember 2016. 
  51. ^ Sinaga, Eri Komar (29 September 2012). Simanjuntak, Johnson, ed. "KPUD: Jokowi-Basuki Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Terpilih". TribunNews. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  52. ^ "Pengumuman resmi KPUD Jakarta mengenai hasil rekapitulasi suara Pilkada DKI Jakarta Putaran 2". KPUD Jakarta. 29 September 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 Oktober 2012. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  53. ^ Wicaksono, Adi; Hazliansyah (10 November 2012). "Asyik, Jokowi Luncurkan Kartu Jakarta Sehat Hari Ini". Republika. Diakses tanggal 18 Desember 2013. 
  54. ^ Ariwibowo, AA, ed. (1 Desember 2012). "Kartu Jakarta Pintar Diluncurkan". Antara. Diakses tanggal 15 Maret 2014. 
  55. ^ 6 Ruas Tol Dalam Kota: Jokowi Bilang Tidak, Investor Telan Rugi Sendirian. Diakses dari situs berita kabar24.com pada 19 Maret 2014
  56. ^ Media, Kompas Cyber. "Ahok: Kalau Dibatalkan, Monorel Sudah Dibatalkan sejak Zaman Foke". KOMPAS.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-01-31. 
  57. ^ "Proyek Pembangunan MRT Jakarta Resmi Dimulai". VOA Indonesia. 10 Oktober 2013. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  58. ^ Tiar, Anggi (18 November 2013). "Pemprov DKI alokasikan dana 1 triliun untuk pengadaan bus". Lensa Indonesia. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  59. ^ Demo Metromini Tolak Peremajaan Angkutan. Diakses dari situs berita Tempo pada 17 Maret 2014
  60. ^ Setelah Palyja, Basuki Beri Sinyal Beli Saham PT Aetra Air Jakarta. Diakses dari situs berita Kompas pada 14 April 2014
  61. ^ a b Purnamasari, Deti Mega (26 September 2013). "Non-Muslim Ward Chief Stays On". The Jakarta Globe. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 Januari 2014. Diakses tanggal 15 Maret 2014. 
  62. ^ Kurniawan, Hariyanto (29 Desember 2013). "Jakarta Night Festival: Pengaturan Lalu Lintas". Sindonews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 Januari 2014. Diakses tanggal 15 Maret 2014. 
  63. ^ Desyani, Anggrita (14 Juni 2013). "Jokowi: PRJ di Monas Itu Pesta Rakyat Jakarta". Tempo. Diakses tanggal 22 Maret 2014. 
  64. ^ I Made Asdhiana, ed. (4 Desember 2013). "Festival Keraton Sedunia Digelar di Jakarta". Kompas. Diakses tanggal 15 Maret 2014. 
  65. ^ "'Abused' Indonesian monkeys taken off Jakarta streets". BBC. 22 Oktober 2013. Diakses tanggal 18 Desember 2013. 
  66. ^ Kuwado, Fabian Januarius. "Jokowi: Saya Siap Jadi Capres dari PDI-P". Kompas.com. Diakses tanggal 14 March 2014. 
  67. ^ "Jokowi Candidate for Indonesian Presidency; Markets React Positively". Indonesia Investments. 14 March 2014. Diakses tanggal 11 May 2018. 
  68. ^ a b Jokowi: Cawapres Saya Jusuf Kalla, diakses di situs Kompas pada tanggal 25 Mei 2014
  69. ^ Jokowi dan JK daftar ke KPU, diakses di situs BBC Indonesia pada tanggal 25 Mei 2014.
  70. ^ "Jokowi and Prabowo both claim victory in early Indonesian election results". The Guardian. 10 Juli 2014. Diakses tanggal 22 Juli 2014. 
  71. ^ a b Yolanda Ryan Armindya (22 July 2014). "KPU Postpones Election Results Announcement". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 July 2014. Diakses tanggal 22 July 2014. 
  72. ^ Novrida Manurung, Rieka Rahadiana and Yoga Rusmana (22 July 2014). "Widodo Heads for Indonesia Win as Prabowo Withdraws From Count". Bloomberg. Diakses tanggal 22 July 2014. 
  73. ^ "Indonesia elections: Jakarta governor 'Jokowi' wins but rival rejects final results". The Daily Telegraph. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 July 2014. Diakses tanggal 22 July 2014. 
  74. ^ "Prabowo camp says PKS tally more accurate than KPU's". The Jakarta Post. 22 June 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 July 2014. Diakses tanggal 22 July 2014. 
  75. ^ a b Joe Cochrane (22 July 2014). "Joko Widodo, Populist Governor, Is Named Winner in Indonesian Presidential Vote". The New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 July 2014. Diakses tanggal 22 July 2014. 
  76. ^ Politisi Gerindra: Kartu Sakti Jokowi Hanya Redam Sementara Dampak Kenaikan Harga BBM. Diakses dari situs berita Kompas pada 19 November 2014
  77. ^ Anggaran Ketiga Kartu Jokowi Dipertanyakan. Diakses dari situs berita CNN Indonesia pada 19 November 2014
  78. ^ Anggaran Kartu Sakti Jokowi Sudah Ada di APBN 2014. Diakses dari situs berita MetroTVNews pada 19 November 2014
  79. ^ Pidato Jokowi Dikritik, Seperti Gadis Mengumbar Aurat. Diakses dari situs JPNN pada 19 November 2014
  80. ^ Dipuji, Jokowi Berani Pidato Tanpa Teks di Depan 1.500 CEO Dunia. Diakses dari situs berita Kompas pada 19 November 2014
  81. ^ Wow! Oleh-Oleh dari Jokowi dari APEC. Diakses dari situs Berita Unik Dunia pada 19 November 2014
  82. ^ Demo BBM, KAMMI Bakar Lambang Partai Pendukung Jokowi. Diakses dari situs berita tribunnews pada 19 November 2014
  83. ^ Reaksi Jokowi atas Demo Menolak Kenaikan Harga BBM. Diakses dari situs berita Vivanews pada 19 November 2014
  84. ^ http://www.tempo.co/read/news/2014/11/07/058620218/Alasan-Jokowi-Berani-Naikkan-Harga-BBM
  85. ^ Jokowi: Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan. Diakses dari situs berita Kompas pada 23 November 2014
  86. ^ Jokowi Serahkan 1099 Traktor Tangan kepada Petani di Subang. Diakses dari situs berita Kompas pada 3 Januari 2015
  87. ^ Presiden Jokowi Beberkan Tujuan Program Perhutanan Sosial. dari situs Antara
  88. ^ Presiden Jokowi Dikecam AS Karena Pidatonya di KAA 2015 Diakses dari situs berita Tribunnews pada 4 Juni 2015
  89. ^ Presiden Jokowi Ke Lampung Resmikan Tol Trans Sumatra Rp 40 T Diakses dari situs berita Detik pada 4 Juni 2015
  90. ^ Jokowi Bangun Tol Solo-Kertosono, Gubernur Soekarwo: Masyarakat Bersyukur Betul Diakses dari situs berita Detik pada 4 Juni 2015
  91. ^ Groundbreaking Pelabuhan Baru Makassar, Jokowi: Kita Harus Kembali Ke Laut Diakses dari situs berita Detik pada 4 Juni 2015
  92. ^ Presiden Jokowi Resmikan Pelabuhan Teluk Lamong di Surabaya Diakses dari situs berita VOA Indonesia pada 4 Juni 2015
  93. ^ Indonesia Akhirnya Swasembada Beras, Bawang, Jagung, dan Cabai. dari situs BeritaSatu
  94. ^ Di Depan Jokowi, Presiden Trump Puji Indonesia Berhasil Bangkit dari Kemiskinan. dari situs TribunNews
  95. ^ Jokowi Penuhi Janjinya Membangun Pasar di Papua Diakses dari situs berita Kompas pada 4 Juni 2015
  96. ^ Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Papua. dari situs Republika
  97. ^ Presiden RI Jokowi Membebaskan Jurnalis Asing Ke Papua Diakses dari situs berita Rakanews pada 4 Juni 2015
  98. ^ Pimpinan DPR Protes Soal Jokowi Izinkan Jurnalis Asing Ke Papua Diakses dari situs berita Okezone pada 4 Juni 2015
  99. ^ Marguerite Apra Sapiie, 'Jokowi may pick Mahfud MD as running mate', The Jakarta Post, 9 Agustus 2018.
  100. ^ Sita W. Dewi, 'Who is Ma'ruf Amin, Jokowi's running mate?', The Jakarta Post, 9 Agustus 2018.
  101. ^ Jones, Sidney (22 January 2019). "Indonesia: releasing Abu Bakar Ba'asyir wrong on all counts". The Interpreter. Diakses tanggal 23 January 2019. 
  102. ^ Sapiie, Marguerite Afra (23 January 2019). "Ba'asyir early release plan cancelled: State Palace". The Jakarta Post. Diakses tanggal 23 January 2019. 
  103. ^ Anderlini, Jamil; Sender, Henny. "Dilemma for Widodo as China casts shadow on Indonesia polls - Indonesian president campaigning as defender of Islam but fate of Uighurs remains taboo". The Financial Times. 
  104. ^ Lawler, Dave (March 18, 2019). "Deafening silence in Asia on China's mass detention of Uighur Muslims". Axios. Indonesian President Joko Widodo is seeking re-election next month in the world’s largest Muslim-majority country and, as the FT points out, “presenting himself as defender of the faith is central to his campaign strategy.” But when the newspaper asked him about the imprisonment of up to 1 million Muslims in China’s Xinjiang territory, he repeatedly declined to comment. 
  105. ^ Walden, Max (February 5, 2019). "Indonesia's Opposition Takes Up the Uighur Cause - China's internment camps for Muslims have become a political talking point". Foreign Policy. “As the country with the largest Muslim population, Indonesia should have significant bargaining power to address such humanitarian tragedy,” said Irawan Ronodipuro, a foreign-policy spokesman for the opposition candidate Prabowo Subianto, arguing that the president’s failure to speak out on the Uighur issue is “proof China holds Jokowi hostage.” 
  106. ^ "Indonesian Muslims protest against China's treatment of Uighurs". Reuters. December 21, 2018. Opposition groups in Indonesia, has the world’s largest Muslim population, have criticized President Joko Widodo for not providing enough support for China’s Uighur community. 
  107. ^ Purnomo, Johan (December 21, 2018). "Indonesian Muslims Protest Against China's Treatment of Uighurs". Jakarta Globe. Opposition groups in Indonesia, the world's largest Muslim-majority country, have criticized President Joko "Jokowi" Widodo for not providing enough support for China's Uighur community. 
  108. ^ Hariyanto, Ibnu (2 April 2019). "Survei Indo Barometer: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun 0,5%". Diakses tanggal 30 April 2019. 
  109. ^ Rochim, Abdul (15 Januari 2019). "Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi di Atas 70%". Diakses tanggal 30 April 2019. 
  110. ^ "Indonesia's Widodo declares victory in presidential election". Newser. The Associated Press. 18 April 2019. Diakses tanggal 18 April 2019. 
  111. ^ Made Anthony Iswara; Nurul Fitri Ramadhani (17 April 2019). "Prabowo claims election lead, accuses pollsters of being 'partisan'". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 April 2019. Diakses tanggal 17 April 2019. 
  112. ^ Muhammad Radityo Priyasmoro (23 April 2019). "Terungkap, Ini Sumber Prabowo Klaim Menang Pilpres 62 Persen". Liputan6.com. Diakses tanggal 30 April 2019. 
  113. ^ Jokowi Tanggapi Isu SARA: Semua Keluarga Saya Sudah Naik Haji, diakses di situs Liputan 6 pada 25 Mei 2014.
  114. ^ a b "Saya Jokowi, Bagian dari Islam yang Rahmatan Lil Alamin", diakses di situs Kompas pada tanggal 25 Mei 2014
  115. ^ a b Ray Jordan (21 September 2015). "Jokowi: Saya Sebagai Presiden Harus Punya Ideologi Jelas". detikNews. Diakses tanggal 22 September 2015. 
  116. ^ Sedikit Orang Baik di Republik yang Luas Joko Widodo, Wali Kaki Lima Tempointeraktif edisi Luarbiasa Akhir Tahun 2008. Diakses 8 Januari 2009
  117. ^ Profil Basuki Tjahaja Purnama, diakses dari situs Merdeka.com
  118. ^ Jokowi Kembali Raih Penghargaan Internasional. Diakses dari situs berita Vivanews pada 19 Maret 2014
  119. ^ Bintang Jasa Ternyata Bebani Jokowi, diakses dari situs berita Tempo
  120. ^ Tanda Kehormatan Republik Indonesia, diakses dari situs Sekretariat Negara
  121. ^ Jokowi Dinobatkan Sebagai 'Wali kota Terbaik Ketiga Dunia'
  122. ^ Dapat Penghargaan KPK, Jokowi Lupa Berapa Kali Lapor Gratifikasi. Diakses dari situs berita merdeka pada 19 Maret 2014
  123. ^ 4 Penghargaan untuk Jokowi Selama Jadi Gubernur DKI. Diakses dari situs berita merdeka pada tanggal 19 Maret 2014
  124. ^ Cochrane, Joe (25 September 2013). "In Indonesia, a Governor at Home on the Streets". The New York Times. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  125. ^ Rosadi, Doddy (26 September 2013). "Ketika Media Internasional Memuji Gaya Kepemimpinan Jokowi". Portal KBR. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  126. ^ "Ketua DPD Kritik Blusukan Ala Jokowi". JPNN.com. 27 Oktober 2013. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  127. ^ Sholeh, Muhammad (19 Desember 2013). "Anies Baswedan sebut blusukan Jokowi cuma pencitraan". Merdeka.com. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  128. ^ a b "Menlu Inggris dukung transparansi Jokowi". BBC. 28 Januari 2014. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  129. ^ Jordan, Ray (14 Maret 2013). "Transparansi Jokowi, Ini Dia Poster APBD 2013". Detik. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  130. ^ Juwari, Ahmad (14 November 2012). "Ini Alasan Jokowi Setuju Rapat Pemprov DKI Ditampilkan di Youtube". Detik. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  131. ^ Cara Kampanye Jokowi Patut Ditiru di Pemilu 2014, diakses dari situs Kompas
  132. ^ Jokowi Copoti Spanduk Saat Kampanye, diakses dari situs Kompas
  133. ^ Mengapa Jokowi-Ahok Pilih Kemeja Kotak-kotak?, diakses dari situs Kompas
  134. ^ Prabowo, Danang Setiaji (3 Oktober 2012). Guna, Anwar Sadat, ed. "Foke-Nara Akui Kekuatan Sosial Media Jokowi-Ahok". TribunNews. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  135. ^ a b c d e Dana Kampanye Rp 16 Miliar, Ini Reaksi Jokowi, diakses dari situs Tempo
  136. ^ Schonhardt, Sara (21 May 2013). "The Meteoric Rise Of Joko Widodo". The Global Journal. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  137. ^ Prabowo Terganjal HAM, Jokowi Kasus Transjakarta, diakses dari situs tempo pada tanggal 25 Mei 2014.
  138. ^ Dihujani Kampanye Hitam, Tingkat Kesukaan Terhadap Jokowi Turun, diakses dari situs solopos pada tanggal 25 Mei 2014.
  139. ^ Jokowi Ingkar Janji Kampanye Pilkada DKI. Diakses dari situs berita Republika pada 5 Mei 2014
  140. ^ Jokowi: Jika Jadi Presiden, Lebih Mudah Urus Transportasi. Diakses dari situs berita Republika pada 25 Mei 2014
  141. ^ Warga Jakarta Ragukan Kinerja Jokowi Atasi Banjir dan Macet. Diakses dari situs berita tribunnews.com pada 5 Mei 2014
  142. ^ Jokowi Biang Banjir Jakarta. Diakses dari situs berita Liputan6.com pada 5 Mei 2014
  143. ^ Banjir dan Macet Turunkan Elektabilitas Jokowi. Diakses dari situs berita tempo.com pada 5 Mei 2014
  144. ^ Kemiskinan di Solo naik saat periode Jokowi. Diakses dari situs berita megapolitan.com pada 5 Mei 2014
  145. ^ Popularitas Jokowi dikarbit media. Diakses dari situs berita kompas.com pada 5 Mei 2014
  146. ^ Jokowi diuntungkan media. Diakses dari situs berita republika.com pada 5 Mei 2014
  147. ^ Jokowi naik jet pribadi. Diakses dari situs berita rmolsumsel.com pada 5 Mei 2014
  148. ^ Kontroversi Mega bisa diulangi Jokowi. Diakses dari situs berita liputan6.com pada 5 Mei 2014
  149. ^ Tunjuk HM Prasetyo Jadi Jaksa Agung, Komitmen Jokowi Benahi Kejaksaan Diragukan. Diakses dari situs berita Kompas pada 21 November 2014
  150. ^ Diizinkan Rangkap Jabatan oleh Jokowi, Ini Reaksi Airlangga Hartarto. dari situs Kompas
  151. ^ Jokowi muncul di soal ujian nasional. Diakses dari situs berita Antara News pada 5 Mei 2014
  152. ^ Kedatangan Jokowi Ditolak Mahasiswa ITB. Diakses dari situs berita yahoo.com pada 5 Mei 2014
  153. ^ Jokowi dikecam sebut Soekarno lahir di Blitar. Diakses dari situs berita Fokus Bisnis pada 4 Juni 2015
  154. ^ Presiden Jokowi Tunda Pengangkatan Budi Gunawan Jadi Kapolri. Diakses dari situs berita metrotvnews pada 16 Februari 2015
  155. ^ Dilantik Jokowi, Badrodin Haiti Resmi Jadi Kapolri. Diakses dari situs berita Kompas pada 4 Juni 2015
  156. ^ Mensesneg: Presiden Jokowi Cabut Perpres Uang Muka Mobil Pejabat Diakses dari situs berita Kompas pada 4 Juni 2015
  157. ^ http://www.lampungonline.com/2014/03/kebusukan-korupsi-jokowi-terbongkar.html
  158. ^ https://www.merdeka.com/peristiwa/mantan-sekda-sebut-jokowi-banyak-kegagalan-saat-pimpin-solo.html video
  159. ^ Ada eks tim sukses Jokowi bermain di Busway berkarat. Diakses dari situs berita tempo.com pada 5 Mei 2014
  160. ^ Desakan Usut Jokowi Untuk Korupsi Busway. Diakses dari situs berita kompas.com pada 5 Mei 2014
  161. ^ Jokowi bantah anaknya terima uang busway. Diakses dari situs berita tempo.com pada 5 Mei 2014
  162. ^ https://rmol.id/read/2014/06/27/161337/ video
  163. ^ Kesal, Nama Jokowi "Dicokot" Terlibat Transjakarta. Diakses dari situs berita poskota pada 25 Mei 2014
  164. ^ https://www.viva.co.id/arsip/513811-ada-transkrip-megawati-minta-jaksa-agung-bantu-jokowi
  165. ^ https://en.tempo.co/read/1192570/kpk-commemorates-2-years-novel-baswedan-case-investigation
  166. ^ https://megapolitan.kompas.com/read/2019/01/10/07171131/rumah-dua-pimpinan-diteror-kpk-bahas-keamanan-semua-pegawai
  167. ^ https://nasional.kompas.com/read/2019/09/13/13303921/kejanggalan-supres-jokowi-soal-revisi-uu-kpk-terburu-buru-hingga-tak?page=all
  168. ^ https://www.liputan6.com/indonesia-baru/read/2069113/jokowi-janji-tingkatkan-anggaran-kpk-10-kali-lipat
  169. ^ https://republika.co.id/berita/pxmh2m354/pengamat-usulan-revisi-uu-kpk-tak-sesuai-undangundang
  170. ^ https://republika.co.id/berita/pxeoz3377/pimpinan-kpk-revisi-uu-kpk-bertentangan-dengan-konvensi-pbb
  171. ^ https://nasional.tempo.co/read/1281784/novel-baswedan-terkesan-ada-kemenangan-bagi-koruptor
  172. ^ https://republika.co.id/berita/pyndie409/faisal-basri-revisi-uu-kpk-bisa-picu-korupsi-besarbesaran
  173. ^ https://republika.co.id/berita/py4fv8291/involusi-pemberantasan-korupsi
  174. ^ Jokowi adalah Kita di 21 Cineplex
  175. ^ Alit Bagus Ariyadi (21 November 2014). "Jadwal Tayang Film Jokowi Adalah Kita Ditunda". 21cineplex.com. Diakses tanggal 22 September 2015. 

Pranala luar

Jabatan politik
Didahului oleh:
Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Indonesia
2014–sekarang
Petahana
Didahului oleh:
Fauzi Bowo
Gubernur DKI Jakarta
2012–2014
Diteruskan oleh:
Basuki Tjahaja Purnama
Didahului oleh:
Slamet Suryanto
Wali Kota Surakarta
2005–2012
Diteruskan oleh:
F.X. Hadi Rudyatmo