Wikipedia

Kota Makassar

ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia
Revisi sejak 23 Desember 2019 14.46 oleh 120.188.67.91 (bicara) (→Penamaan)
"Makassar" beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lain, lihat Makassar (disambiguasi).


Kota Makassar (Bahasa Makassar: ᨀᨚᨈ ᨆᨀᨔᨑ, transliterasi: Kota Mangkasara'; dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung Pandang) adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibu kota Negara Indonesia Timur dan Provinsi Sulawesi. Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan.

Kota Makassar
ᨀᨚᨈ ᨆᨀᨔᨑ
Ujung Pandang
Daerah tingkat II
Dari kiri atas searah jarum jam: Karebosi Link, Trans Studio World Makassar, Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Kawasan Anjungan Pantai Losari, Masjid Raya Makassar.
Dari kiri atas searah jarum jam: Karebosi Link, Trans Studio World Makassar, Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Kawasan Anjungan Pantai Losari, Masjid Raya Makassar.
Lambang resmi Kota Makassar ᨀᨚᨈ ᨆᨀᨔᨑ
Lambang
Motto: 
Sekali Layar Terkembang
Pantang Biduk Surut Ke Pantai
Letak Makassar di Sulawesi Selatan
Kota Makassar ᨀᨚᨈ ᨆᨀᨔᨑ di Sulawesi
Kota Makassar ᨀᨚᨈ ᨆᨀᨔᨑ
Kota Makassar
ᨀᨚᨈ ᨆᨀᨔᨑ
Letak Makassar di Sulawesi Selatan
Kota Makassar ᨀᨚᨈ ᨆᨀᨔᨑ di Indonesia
Kota Makassar ᨀᨚᨈ ᨆᨀᨔᨑ
Kota Makassar
ᨀᨚᨈ ᨆᨀᨔᨑ
Kota Makassar
ᨀᨚᨈ ᨆᨀᨔᨑ (Indonesia)
Koordinat: 5°8′S 119°25′E / 5.133°S 119.417°E / -5.133; 119.417
Negara Indonesia
ProvinsiSulawesi Selatan
Tanggal berdiri9 November 1607; 416 tahun lalu (1607-11-09)
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kecamatan: 15
  • Kelurahan: 153
Pemerintahan
 • BupatiM. Iqbal Samad Suhaeb
(penjabat)
Luas
 • Total175,77 km2 (6,787 sq mi)
Populasi
 (2018)[1]
 • Total1.508.154
 • Kepadatan8.580/km2 (22,200/sq mi)
Demografi
 • AgamaIslam 82.39%
Kristen Protestan 9.61%
Katolik 5.56%
Buddha 1.41%
Hindu 0.76%
Konghucu 0.27%[2]
 • BahasaIndonesia, Melayu Makassar, Makassar, Bugis
Zona waktuUTC+08:00 (WITA)
Kode BPS
7371 Edit nilai pada Wikidata
Kode area telepon+62 411
Kode Kemendagri73.71 Edit nilai pada Wikidata
Kode SNI 7657:2023MKS
DAURp. 1.033.583.903.000.-
Situs webmakassarkota.go.id

Menurut Bappenas, Makassar adalah salah satu dari empat pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Medan, Jakarta, dan Surabaya.[3][4] Dengan memiliki wilayah seluas 175,77 km² dan jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa, kota ini berada di urutan kelima kota terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan.[5][6] Secara demografis, kota ini tergolong tipe multi etnik atau multi kultur dengan beragam suku bangsa yang menetap di dalamnya, di antaranya yang signifikan jumlahnya adalah Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa. Makanan khas Makassar yang umum dijumpai di pelosok kota adalah Coto Makassar, Roti Maros, Jalangkote, Bassang, Kue Tori, Palubutung, Pisang Ijo, Sop Saudara dan Sop Konro.

Sejarah

 
Hotel Oranje pada tahun 1920-an.

Nama Makassar sudah disebutkan dalam pupuh 14/3 kitab Nagarakretagama karya Mpu Prapanca pada abad ke-14, sebagai salah satu daerah taklukkan Majapahit.[7] Walaupun demikian, Raja Gowa ke-9 Tumaparisi Kallonna (1510-1546) diperkirakan adalah tokoh pertama yang benar-benar mengembangkan kota Makassar.[8] Ia memindahkan pusat kerajaan dari pedalaman ke tepi pantai, mendirikan benteng di muara Sungai Jeneberang, serta mengangkat seorang syahbandar untuk mengatur perdagangan.[8]

Pada abad ke-16, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan di Indonesia Timur, sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat, di mana seluruh pengunjung ke Makassar berhak melakukan perniagaan disana dan menolak upaya VOC (Belanda) untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut.

Selain itu, sikap yang toleran terhadap agama berarti bahwa meskipun Islam semakin menjadi agama yang utama di wilayah tersebut, pemeluk agama Kristen dan kepercayaan lainnya masih tetap dapat berdagang di Makassar. Hal ini menyebabkan Makassar menjadi pusat yang penting bagi orang-orang Melayu yang bekerja dalam perdagangan di Kepulauan Maluku dan juga menjadi markas yang penting bagi pedagang-pedagang dari Eropa dan Arab.Semua keistimewaan ini tidak terlepas dari kebijaksanaan Raja Gowa-Tallo yang memerintah saat itu (Sultan Alauddin, Raja Gowa, dan Sultan Awalul Islam, Raja Tallo).

Kontrol penguasa Makassar semakin menurun seiring semakin kuatnya pengaruh Belanda di wilayah tersebut dan menguatnya politik monopoli perdagangan rempah-rempah yang diterapkan Belanda melalui VOC. Pada tahun 1669, Belanda, bersama dengan La Tenri Tatta Arung Palakka dan beberapa kerajaan sekutu Belanda Melakukan penyerangan terhadap kerajaan Islam Gowa-Tallo yang mereka anggap sebagai Batu Penghalang terbesar untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia timur. Setelah berperang habis-habisan mempertahankan kerajaan melawan beberapa koalisi kerajaan yang dipimpin oleh belanda, akhirnya Gowa-Tallo (Makassar) terdesak dan dengan terpaksa menanda tangani Perjanjian Bongaya.

Penamaan

 
Lambang Kota Makassar pada zaman penjajahan Belanda

Kota ini dahulu bernama Ujung Pandang dan dipakai dari kira-kira tahun 1971 sampai tahun 1999. Alasan untuk mengganti nama Makassar menjadi Ujung Pandang dengan alasan politik, antara lain karena Makassar adalah nama sebuah suku bangsa padahal tidak semua penduduk kota Makassar adalah anggota dari etnik Makassar.

Perang Dunia Kedua dan pendirian Republik Indonesia sekali lagi mengubah wajah Makassar. Hengkangnya sebagian besar warga asingnya pada tahun 1949 dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada akhir tahun 1950-an menjadikannya kembali sebuah kota provinsi. Bahkan, sifat asli Makassar pun semakin menghilang dengan kedatangan warga baru dari daerah-daerah pedalaman yang berusaha menyelamatkan diri dari kekacauan akibat berbagai pergolakan pasca revolusi. Antara tahun 1930-an sampai tahun 1961 jumlah penduduk meningkat dari kurang lebih 90.000 jiwa menjadi hampir 400.000 orang, lebih daripada setengahnya pendatang baru dari wilayah luar kota. Hal ini dicerminkan dalam penggantian nama kota menjadi Ujung Pandang berdasarkan julukan ”Jumpandang” yang selama berabad-abad lamanya menandai Kota Makassar bagi orang pedalaman pada tahun 1971. Baru pada tahun 1999 kota ini dinamakan kembali Makassar, tepatnya 13 Oktober berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 Nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar dan sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah luas wilayah bertambah kurang lebih 4 mil kearah laut 10.000 Ha, menjadi 27.577Ha [9]

Ujung Pandang sendiri adalah nama sebuah kampung dalam wilayah Kota Makassar. Bermula di dekat Benteng Ujung Pandang sekarang ini, membujurlah suatu tanjung yang ditumbuhi rumpun-rumpun pandan. Sekarang Tanjung ini tidak ada lagi. Nama Ujung Pandang mulai dikenal pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-X, Tunipalangga yang pada tahun 1545 mendirikan benteng Ujung Pandang sebagai kelengkapan benteng-benteng kerajaan Gowa yang sudah ada sebelumnya, antara lain Barombong, Somba Opu, Panakukang dan benteng-benteng kecil lainnya.

Setelah bagian luar benteng selesai, didirikanlah bangunan khas Gowa (Balla Lompoa) di dalamnya yang terbuat dari kayu. Sementara di sekitar benteng terbentuk kampung yang semakin lama semakin ramai. Disanalah kampung Jourpandan (Juppandang). Sedangkan Benteng dijadikan sebagai kota kecil di tepi pantai Losari.

Beberapa tahun kemudian benteng Ujung Pandang jatuh ke tangan Belanda, usai perang Makassar, dengan disetujuinya Perjanjian Bungaya tahun 1667, benteng itu diserahkan. Kemudian Speelmen mengubah namanya menjadi Fort Rotterdam. Bangunan-bangunan bermotif Gowa di Fort Rotterdam perlahan-lahan diganti dengan bangunan gaya barat seperti yang dapat kita saksikan sekarang.

Perubahan Nama Ujungpandang ke Makassar ketika itu, adalah hal yang rumit, sebab Sebab Bupati Gowa Kolonel K. S. Mas’ud dan Bupati Maros Kolonel H.M. Kasim DM, menentang keras wilayahnya diserahkan ke Makassar.

Namun kondisi ini dapat dapat diredam setelah Panglima Komando Wilayah Pertahanan (Pangkowilhan) III Letjen TNI Kemal Idris menjadi fasilitator antara Makassar dengan 2 daerah tersebut.

Hasilnya Kedua Bupati melunak, untuk menyerahkan sebagian wilayahnya ke Daerah Tingkat (Dati) II Makassar, dengan syarat nama Makassar diganti. Rupanya ini menjadi bergaining dari kedua Bupati tersebut.

Muhammad Daeng Patompo sebagai Walikota pada saat itu, tidak begitu saja menerima nama Makassar dirubah menjadi Ujungpandang, rupanya Patompo, berharap nama Kota ini tidak dirubah.

Makassar sebagai Ibukota Provinsi butuh perluasan, namun tidak bermakna merubah namanya menjadi Ujungpandang.

Tidak ada jalan lain, ingin penambahan wilayah, maka silahkan ganti nama, begitulah penawaran dari dua bupati tetangga Makassar terebut.

Untuk mengurangi tensi tekanan dari dua Bupati ini, maka jalan keluarnya, nama harus diganti, Makassarpun mengalami perluasan wilayah, dari 21 KM Persegi menjadi 115,87 KM Persegi.

Untuk memenuhi unsur legalitas pewilayahan, maka pada tanggal 31 Agustus 1971, terbitlah Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1971

Tidak tanggung-tanggung, sebab yang melakukan aksi protes adalah guru-guru besar, diantaranya : Prof. Dr. Andi Zainal Abidin Farid SH, Prof. Dr. Mattulada dan Drs. H. D. Mangemba.

Namun pemerintah : Walikota dan DPRD, tidak goyah, tetap mempertahankan nama Ujungpandang, dengan asumsi bahwa banyak suku yang tinggal di Makassar, bukan hanya suku Makassar.

Beberapa seminar yang membahas tentang polemik penggantian nama Makassar antara lain:

  1. Seminar Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 1981 di Hotel Raodah, diselenggarakan oleh SOKSI Sulsel.
  2. Diskusi panel Makassar Bersinar diselenggarakan 10 Nopember 1991 di gedung Harian Pedoman Rakyat lantai III.
  3. “Seminar Penelusuran Hari Lahirnya Makassar”, 21 Agustus 1995 di Makassar Golden Hotel.

Sesuatu yang wajar, seorang Bupati tidak menerima jika wilayahnya di caplok oleh orang lain, sebab ini adalah eksistensi kekuasaan, menginsisi (mengiris) sejengkal saja tanah batas, itu sangat resisten.

Namun Pemerintah Daerah maupun DPRD setempat, tidak juga tergugah untuk mengembalikan nama Makassar pada ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Nasib kota “Daeng” ini nyaris tak menentu, hingga akhirnya dipenghujung masa jabatan Presiden B.J. Habibie, nama Makassar dikembalikan, justru tanpa melalui proses yang berbelit.

Dalam konsideran Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 1999, di antaranya menyebutkan bahwa perubahan itu wujud keinginan masyarakat Ujung Pandang dengan mendapat dukungan DPRD Ujung Pandang dan perubahan ini sejalan dengan pasal 5 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1999, bahwa perubahan nama daerah, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Seiring perubahan dan pengembalian nama Makassar, maka nama Ujung Pandang kini tinggal kenangan dan selanjutnya semua elemen masyarakat kota mulai dari para budayawan, pemerintah serta masyarakat kemudian mengadakan penelurusan dan pengkajian sejarah Makassar, Hasilnya Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2000, menetapkan Hari jadi Kota Makassar, tanggal 9 Nopember 1607. Dan untuk pertama kali Hari Jadi Kota Makassar ke 393, diperingati pada tanggal 9 November 2000. Nama Makassar berasal dari sebuah kata dalam bahasa Makassar "Mangkasarak" yang berarti yang metampakkan diri atau yang bersifat terbuka.

Geografi

Iklim

Data iklim Makassar
Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Tahun
Rata-rata tertinggi °C (°F) 30.7
(87.3) 		31
(87.8) 		31.3
(88.3) 		32
(89.6) 		32.1
(89.8) 		32.5
(90.5) 		32.4
(90.3) 		34.3
(93.7) 		34.8
(94.6) 		34.6
(94.3) 		33.5
(92.3) 		31.3
(88.3) 		32.54
(90.57)
Rata-rata terendah °C (°F) 23.2
(73.8) 		22.7
(72.9) 		23.3
(73.9) 		23.6
(74.5) 		23.4
(74.1) 		22.9
(73.2) 		21.7
(71.1) 		20.1
(68.2) 		21.2
(70.2) 		21.7
(71.1) 		22.7
(72.9) 		23
(73.4) 		22.46
(72.44)
Presipitasi mm (inci) 734
(28.9) 		533
(20.98) 		391
(15.39) 		235
(9.25) 		127
(5) 		66
(2.6) 		48
(1.89) 		15
(0.59) 		83
(3.27) 		83
(3.27) 		273
(10.75) 		549
(21.61) 		3.137
(123,5)
Sumber: Weatherbase [10]

Pemerintahan

 
Kediaman gubernur di Makassar pada tahun 1920-an.
 
Balai Kota Makassar.

Daftar Wali Kota

Artikel utama: Daftar Wali Kota Makassar
Wali Kota Makassar
ᨓᨒᨗ ᨀᨚᨈ ᨆᨀᨔᨛᨔᨑᨛ
 
 
Petahana
Andi Arwien Azis
Penjabat
sejak 24 September 2024
Pemerintah Kota Makassar
KediamanRumah Dinas Jabatan Wali Kota Makassar, Losari, Ujung Pandang, Makassar
Masa jabatan5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan
Dibentuk15 Agustus 1918; 106 tahun lalu (1918-08-15)
Pejabat pertamaJ. E. Dambrink (Hindia Belanda, 1918)
Nadjamuddin (Republik Indonesia, 1945)
WakilWakil Wali Kota Makassar
Situs webSitus web resmi

Makassar sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan memiliki struktur kepemimpinan yang dimulai dari wali kota. Pada 1918, posisi asisten residen yang sebelumnya memimpin pemerintahan di Makassar pada akhirnya berubah status menjadi wali kota. Wali kota pertama adalah J. E. Dambrink yang merupakan keturunan Belanda. Pada mulanya, seorang wali kota dapat merangkap jabatan sebagai ketua dewan kota dengan didampingi pembantu wali kota yang terpilih berdasarkan pemilihan umum dengan suara terbanyak.

Wali Kota Makassar sejak 2019 dijabat oleh pejabat sementara yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam pemilihan umum kepala daerah Indonesia 2018, Munafri Arifuddin maju sebagai calon wali kota Makassar, dengan didukung oleh 10 partai politik yang mewakili 43 dari 50 kursi di DPRD Makassar.[11] Lawannya adalah wali kota petahana, Mohammad Ramdhan Pomanto. Namun, Pomanto didiskualifikasi oleh KPUD Makassar karena kesalahan prosedur.[12] Munafri pun maju sebagai calon tunggal, tetapi ia tetap harus memperoleh lebih dari separuh suara karena ada opsi kotak kosong.[13]

Dalam pemilu, Munafri mendapat 264.245 suara, sedangkan kotak kosong mendapat 300.795 suara.[14] Munafri menggugat ke Mahkamah Konstitusi, tetapi hakim menolak gugatannya dan memperkuat putusan KPUD. Hasilnya, pemilihan ulang diulang tahun 2020 dan wali kota Makassar diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.[15][16] Kekalahan Munafri merupakan kemenangan kotak kosong pertama dalam sejarah pilkada Indonesia.[17][18]

<onlyinclude>Berikut adalah daftar Wali Kota Makassar secara definitif sejak tahun 1918 di masa Hindia Belanda hingga saat ini di bawah Pemerintah Republik Indonesia.[19] <onlyinclude>

  Burgemeester van Makassar  
Nomor urut Wali Kota Potret Partai Awal Akhir Masa jabatan Periode Wakil Ref.
1   J. E. Dambrink
(1872–1929) 		  Non Partai 15 Agustus 1918 April 1927 8–9 tahun 1
(1918) 		J. Rutgers
(1921–tidak diketahui) 		[20][21]
2 J. H. de Groot
(1886–1960) 		  Non Partai April 1927 1931 3–4 tahun 2
(1927) 		D. Eskes
(1927–1929) 		[22]
3 G. H. J. Berckenkamp
(1887–1975) 		  Non Partai 1931 1932 0–1 tahun 3
(1931) 		Tidak diketahui
4 F. C. van Lier
(1882–1933) 		  Non Partai 1932 28 Januari 1933 0–1 tahun 4
(1932) 		Tidak diketahui [a][23]
5 Ch. H. ter Laag
(1890–1973) 		  Non Partai 1933 1934 0–1 tahun 5
(1933) 		Tidak diketahui
6 J. Leewis
(1880–1944) 		  Non Partai 1934 1936 1–2 tahun 6
(1934) 		Tidak diketahui
7 H. F. Brune
(1894–1974) 		  Non Partai 1936 1942 5–6 tahun 7
(1936) 		N. H. Leepel
(1936–1938) 		[22]
  マカッサル市長  
Nomor urut Wali Kota Potret Partai Awal Akhir Masa jabatan Periode Wakil Ref.
1   B. Yamasaki   Non Partai 1942 1945 2–3 tahun 8 Tidak ada
  Wali Kota Makassar  
Nomor urut Wali Kota Potret Partai Awal Akhir Masa jabatan Periode Wakil Ref.
1 Nadjamuddin
(1907–1950) 		  Parindra 17 Agustus 1945 11 September 1945 25 hari 9 Jusuf Samah
2 D. M. van Zwieten
(1900–1975) 		  Non Partai 1945 24 Desember 1946 0–1 tahun 10 Tidak ada
3 Abdul Hamid   Masyumi 24 Desember 1946 27 Desember 1949 3 tahun, 3 hari 11 Tidak diketahui [24]
4 Salawati Daud
(1909–1985) 		  PKI 27 Desember 1949 17 Agustus 1950 233 hari 12 Tidak diketahui
5 J. M. Qaimuddin   Independen 1950 1951 0–1 tahun 13 Tidak diketahui
6 J. Mewengkang   Independen 1951 1951 0 tahun 14 Tidak diketahui
7 Sampara Daeng Lili   Independen 1951 1952 0–1 tahun 15 Tidak diketahui
8 Achmad Dara Syachruddin
(1920–2014) 		  Independen 1952 1957 4–5 tahun 16 Tidak diketahui
9 Mohammad Junus Daeng Mile   Independen 1957 1958 0–1 tahun 17 Tidak diketahui
10 Abdul Latif Daeng Masikki   ABRI–Angkatan Darat 1958 6 Februari 1960 1–2 tahun 18 Tidak diketahui
11 Aruppala
(1910–tidak diketahui) 		  PSII 6 Februari 1960 7 Mei 1965 5 tahun, 91 hari 19
(1960) 		Tidak diketahui
12 Muhammad Daeng Patompo
(1926–tidak diketahui) 		  ABRI–Angkatan Darat 8 Mei 1965 1968 2–3 tahun 20
(1965) 		Tidak diketahui
1968 1973 4–5 tahun 21
(1968) 		Tidak diketahui
1973 1978 4–5 tahun 22
(1973) 		Tidak diketahui
13 Abustam   ABRI–Angkatan Darat 1978 1983 4–5 tahun 23
(1978) 		Tidak diketahui
14 Jancy Raib   ABRI–Angkatan Darat 1983 1988 4–5 tahun 24
(1983) 		Tidak diketahui
15 Suwahyo   ABRI–Angkatan Darat 1988 1993 4–5 tahun 25
(1988) 		Tidak diketahui
16 Malik Baso Masry
(1949–2021) 		  Non Partai 1994 1999 4–5 tahun 26
(1999) 		Tidak diketahui
17 Amiruddin Maula
(1952–2015) 		  Non Partai 8 Mei 1999 8 Mei 2004 5 tahun, 0 hari 27
(1999) 		Sjamsu Ridjal
(1999–2004)
18 Ilham Arief Sirajuddin
(lahir 1965) 		  Golkar 8 Mei 2004 8 Agustus 2008 5 tahun, 0 hari 28
(2003) 		Herry Iskandar
(2004–2008)
19 Herry Iskandar
(lahir 1958) 		  Non Partai 8 Agustus 2008 8 Mei 2009 273 hari Tidak ada [25]
(18) Ilham Arief Sirajuddin
(lahir 1965) 		  Demokrat 8 Mei 2009 8 Mei 2014 5 tahun, 0 hari 29
(2008) 		Supomo Guntur
20 Mohammad Ramdhan Pomanto
(lahir 1964) 		  Independen
(hingga 2018) 		8 Mei 2014 8 Mei 2019 5 tahun, 0 hari 30
(2013) 		Syamsu Rizal
(2014–2019)
Nasdem
(2018–2023)
26 Februari 2021 Petahana 3 tahun, 257 hari 31
(2020) 		Fatmawati Rusdi
(2021–2023)
PDI-P
(sejak 2023)

Pengganti sementara

Dalam tumpuk pemerintahan, seorang kepala daerah yang mengajukan diri untuk cuti atau berhenti sementara dari jabatannya kepada pemerintah pusat, maka Menteri Dalam Negeri menyiapkan penggantinya yang merupakan birokrat di pemerintah daerah atau bahkan wakil wali kota, termasuk ketika posisi wali kota berada dalam masa transisi.

Potret Wali Kota Partai Awal Akhir Periode Definitif Ref.
  H. F. Brune
(1894–1974)
(ad interim) 		Non Partisan 11 September 1945 1945 9
(1945) 		Nadjamuddin
  Muhammad Ghalib
(1946–2016)
(Penjabat) 		ABRI–Angkatan Darat 1993 1994 — Transisi
  Alwy Rum
(1944–2021)
(Pelaksana Tugas) 		Non Partisan 1999 8 Mei 1999
  Syamsu Rizal
(lahir 1973)
(Pelaksana Tugas) 		Non Partisan 15 Februari 2018 23 Juni 2018 30
(2013) 		Mohammad Ramdhan Pomanto [b][c]
  Muhammad Anshar
(lahir 1963)
(Pelaksana Harian) 		Non Partisan 8 Mei 2019 13 Mei 2019 — Transisi [d][28]
  Muhammad Iqbal Samad Suhaeb
(lahir 1966)
(Penjabat) 		Non Partisan 13 Mei 2019 13 Mei 2020 [29]
  Yusran Jusuf
(lahir 1969)
(Penjabat) 		Non Partisan 13 Mei 2020 26 Juni 2020 [30]
  Rudy Djamaluddin
(lahir 1970)
(Penjabat) 		Non Partisan 26 Juni 2020 26 Februari 2021 [31]
  Andi Arwien Azis
(lahir 1976)
(Pejabat Sementara) 		Non Partisan 24 September 2024 Petahana 31
(2020) 		Mohammad Ramdhan Pomanto [e]
Catatan
  1. ^ Wafat saat menjabat tahun 1933
  2. ^ Mohammad Ramdhan Pomanto cuti kampanye pada Pemilihan umum Wali Kota Makassar 2018, namun pada 21 Maret 2018 didiskualifikasi[26]
  3. ^ Wakil Wali Kota Syamsu Rizal mengisi posisi Mohammad Ramdhan Pomanto yang cuti kampanye[27]
  4. ^ Jabatan Wali Kota definitif selesai, namun karena tidak ada pemenang pada Pemilihan umum Wali Kota Makassar 2018, maka jabatan Wali Kota diisi sementara oleh ASN sebagai Pelaksana Harian dan Penjabat
  5. ^ Mohammad Ramdhan Pomanto cuti kampanye Pemilihan umum Gubernur Sulawesi Selatan 2024 dari 25 September 2024 hingga 23 November 2024[32]

Lihat Pula

Referensi

  1. ^ "Kota Makassar Dalam Angka 2019". 2019-08-16. Diakses tanggal 2019-10-24. 
  2. ^ Sulawesi Selatan Dalam Angka 2016, BPS
  3. ^ https://www.bappenas.go.id/files/2713/5227/9312/bag-z-74-75-cek__20090130070903__25.doc
  4. ^ https://books.google.co.id/books?id=MMaqCLchf9UC&pg=PT114&lpg=PT114#v=onepage&q&f=false
  5. ^ Kementrian Dalam Negeri:"Data jumlah penduduk dan luas wilayah" dalam Buku Induk Kode dan Data Wilayah 2013
  6. ^ 10 kota berpenduduk terbesar di Indonesia
  7. ^ Muljana 2005, hlm. 63.
  8. ^ a b Poelinggomang 2002, hlm. 22-23.
  9. ^ (http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/73/name/sulawesi-selatan/detail/7371/kota-makassar)
  10. ^ "Weatherbase: Makassar Indonesia Records and Averages". Weatherbase. Diakses tanggal 22 November 2011. 
  11. ^ "Diusung 10 partai, Munafri CEO PSM daftar pilwalkot ke KPU Makassar". Merdeka. 10 January 2018. Diakses tanggal 16 August 2018. 
  12. ^ "Didiskualifikasi KPU, Danny Pomanto Kembali Jabat Wali Kota Makassar". Jawa Pos. 4 June 2018. Diakses tanggal 16 August 2018. 
  13. ^ Cipto, Hendra (26 April 2018). "Calon Petahana Gugur di MA, Pilkada Makassar Lawan Kotak Kosong". KOMPAS. Diakses tanggal 16 August 2018. 
  14. ^ Cipto, Hendra (7 July 2018). "KPU Tetapkan Kotak Kosong Sebagai Pemenang Pilkada Makassar 2018". KOMPAS (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 16 August 2018. 
  15. ^ McBeth, John (2 July 2018). "Dynastic politics voted down in Indonesia". Asia Times. Diakses tanggal 16 August 2018. [pranala nonaktif permanen]
  16. ^ "MK Tegaskan Kemenangan Kotak Kosong di Pilkada Kota Makassar". Kumparan. 10 August 2018. Diakses tanggal 16 August 2018. 
  17. ^ Bustan, M Taufan SP (28 June 2018). "Inilah Pertama Kalinya Kotak Kosong Menang". Media Indonesia. Diakses tanggal 16 August 2018. 
  18. ^ Evans, Kevin (3 July 2018). "Indonesia Regional Elections 2018: Performers up, scions and coat-tailers down". Australia Indonesia Centre. Diakses tanggal 16 August 2018. 
  19. ^ "Kota Makassar: Sejarah Pemerintahan Kota". Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Diakses tanggal 18 Januari 2018. [pranala nonaktif permanen]
  20. ^ "Sejarah Makassar (6): Gemeente Makassar, Gemeenteraad dan Burgemeester; Dari JE Dambrink (1918) Hingga HF Brune (1942)". poestahadepok.blogspot.com. 23-12-2017. Diakses tanggal 3-12-2023. 
  21. ^ Dutch East Indies (1922). Gemeenteraad van Makassar. Regeerings-almanak voor Nederlandsch-Indie. hlm. 810–811. 
  22. ^ a b Makassar (1918–1942). Burgemeesters in Nederlands-Indië 1916-1942. hlm. 206. 
  23. ^ "Burgemeester dari Makassar Meninggal". Bintang Borneo. 28 Januari 1933. Diakses tanggal 3 Oktober 2024. 
  24. ^ Safaruddin (2022). Prayudha M., ed. Urban Governance dan Smart City: Teori dan Praksis Analisis. Sleman: CV. Bintang Semesta Media. hlm. 80. ISBN 978-623-5361-08-6. 
  25. ^ "Pelantikan Wali Kota". Antara Foto. 8 Agustus 2008. Diakses tanggal 22 November 2023. 
  26. ^ Alfian (21 March 2018). "PT TUN Perintahkan Diskualifikasi Danny-Indira, Ternyata Inilah 3 Kesalahan Sang Petahana". Tribun Timur. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 March 2018. Diakses tanggal 6 April 2018. 
  27. ^ Ardy Muchlis, ed. (15-2-2018). "Jabat Plt Wali Kota, Tantangan Berat Menanti Deng Ical". tribunnews.com. Diakses tanggal 4-12-2023. 
  28. ^ Mikhael Gewati, ed. (9 Mei 2019). "Sekretaris Kota Ansar Jabat Plh Wali Kota Makassar". Kompas.com. Diakses tanggal 22 Mei 2019. 
  29. ^ Syachrul Arsyad (13 Mei 2019). "Lantik Iqbal Suhaeb, Gubernur Minta Pj Wali Kota Jaga Kedamaian". Sindonews.com. Diakses tanggal 22 Mei 2019. 
  30. ^ Muhammad Darwin Fatir (13 Mei 2020). Budisantoso Budiman, ed. "Gubernur Sulsel melantik Penjabat Wali Kota Makassar Yusran Jusuf". Antaranews.com. Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Diakses tanggal 27 Juni 2020. 
  31. ^ Aan Pranata, ed. (26 Juni 2020). "[BREAKING] Rudy Djamaluddin Dilantik Jadi Pj Wali Kota Makassar". IDNTimes.com. Diakses tanggal 27 Juni 2020. 
  32. ^ "Gantikan Danny Jadi Pjs Wali Kota Makassar, Arwin Azis: Saya Pernah Pimpin Palopo". Herald.id. 25 September 2024. Diakses tanggal 25 September 2024. 
 

Artikel bertopik politik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Dewan Perwakilan

Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kota Makassar sejak pembentukannya pada tahun 1952.

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kota Makassar dalam tiga periode terakhir.

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2014–2019 2019–2024 2024–2029
PKB   0   1   5
Gerindra   5   5   6
PDI-P   4   6   5
Golkar   8   5   6
NasDem (baru) 5   6   8
PKS   5   5   6
Hanura   5   3   2
PAN   4   5   3
PBB   1   0   0
Demokrat   7   6   3
Perindo (baru) 2   1
PPP   5   5   5
Berkarya (baru) 1
PKPI   1   0
Jumlah Anggota   50   50   50
Jumlah Partai   11   12   11

Kecamatan

Berkas:Peta Makassar per kecamatan.svg
Wilayah Kota Makassar.
Artikel utama: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Makassar

Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dan 153 kelurahan.

Rencana Pengembangan Kota

Demografi

Penduduk

Makassar merupakan kota yang multi etnis Penduduk Makassar kebanyakan dari Suku Makassar dan Suku Bugis, sisanya berasal dari Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya.

Tahun 1971 1980 1990 2000 2008 2009 2010 2018
Jumlah penduduk   434.766   708.465   944.372   1.130.384   1.253.656   1.272.349   1.338.663   1.508.154

Agama

Artikel utama: Agama di Kota Makassar

Berdasarkan data sensus BPS Kota Makassar tahun 2015 menunjukan bahwa mayoritas penduduk menganut agama Islam sebanyak 82.39%, kemudian Kristen Protestan 9.61%, Katolik 5.56%, Buddha 1.41%, Hindu 0.76%, dan Konghucu 0.27%.[14]

Agama di Kota Makassar
Agama Persen
Islam
  
 82,39%
Kristen Protestan
  
 9,61%
Katolik
  
 5,56%
Buddha
  
 1,41%
Hindu
  
 0,76%
Konghucu
  
 0,27%

Transportasi

Laut

 
Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin.
 
Bus Trans Makassar.

Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar Di Makassar, Soekarno-Hatta menjadi nama pelabuhan, khususnya pelabuhan untuk kapal penumpang dan terminal penumpang. Pelabuhan ini dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Pelindo IV).

Di area pelabuhan penumpang ini terdapat Masjid Babussalam. Masjid ini diresmikan Presiden Megawati, berbarengan dengan peresmian Terminal Petikemas Makassar, pada 21 Juli 2001. Sementara di kawasan ujung utara pelabuhan, atau ujung jalan Nusantara, terdapat awal Jalan Tol Reformasi (tol lingkar Makassar) yang menghubungkan kawasan pelabuhan dengan pusat kota. Jalan tol yang hanya sepanjang 3,1 km ini dikelola oleh PT Nusantara Infrastructure Tbk. Perusahaan milik Bosowa Group ini juga jadi pengelola jalan tol Bintaro-Bumi Serpong Damai (Jakarta/Tangerang).

Paotere adalah suatu pelabuhan perahu yang terletak di Kecamatan Ujung Tanah, Makassar. Pelabuhan yang berjarak ± 5 km (± 30 menit) dari pusat Kota Makassar ini merupakan salah satu pelabuhan rakyat warisan tempo doeloe yang masih bertahan dan merupakan bukti peninggalan Kerajaan Gowa-Tallo sejak abad ke-14 sewaktu memberangkatkan sekitar 200 armada Perahu Phinisi ke Malaka. Pelabuhan Paotere sekarang ini masih dipakai sebagai pelabuhan perahu-perahu rakyat seperti Phinisi dan Lambo dan juga menjadi pusat niaga nelayan.

Udara

Kota Makassar mempunyai sebuah bandara internasional, Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin yang pada tanggal 26 September 2008 diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang menandakan mulai pada saat itu Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin beroperasi secara penuh di mana sebelumnya telah beroperasi tetapi hanya sebagian. Bandara Hasanuddin juga memiliki taksi khusus Bandara dengan harga yang bervariasi sesuai dengan region dari daerah yang dituju serta shuttle bus khusus yang melayani jalur dari dan ke bandara baru. Bahkan banyak taksi-taksi yang gelap yang juga menawarkan jasa kepada penumpang yang baru tiba di Makassar. Pada tahun 2009 diharapkan runway yang baru telah rampung dan bisa digunakan.[15]

Darat

Pete-pete adalah sebutan angkot di Makassar dan sekitarnya. Pete-pete merah adalah angkot yang berasal dari Kabupaten Gowa dan melayani pengangkutan antar kota, sedangkan pete-pete biru adalah angkot yang berasal dari Kota Makassar itu sendiri dan hanya melayani pengangkutan di wilayah Makassar saja.

  • Pete-pete Smart (batal)
  • Bus
  • Taksi
  • Becak: Makassar terkenal dengan angkutan tradisional becak. Jumlahnya sendiri mencapai 1.500 unit. Pemerintah setempat memberlakukan becak untuk pariwisata dan khusus beroperasi di sekitar kawasan wisata saja. Tarifnya tergantung kesepakatan dengan pengayuh.
  • Bentor: Populasi becak motor di Makassar mulai ramai dan secara perlahan menggantikan becak. Bagian depan bentor adalah becak dan di belakangnya adalah motor.
  • Ojek
  • Busway BRT Mamminasata
  • LRT Makassar (masih diperbincangkan)
  • Kereta api (Beroprasi 2019)

Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Makassar berada di peringkat paling tinggi di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Makassar di atas 9%. Bahkan pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai angka 10,83%. Pesatnya pertumbuhan ekonomi saat itu, bersamaan dengan gencarnya pembangunan infrastruktur yang mendorong perputaran ekonomi, seperti pembangunan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, jalan tol dan sarana bermain kelas dunia Trans Studio di Kawasan Kota Mandiri Tanjung Bunga.[16]

Pariwisata

Berkas:Id 01 (21).jpg
Logo branding pariwisata Kota Makassar.
 
Anjungan Pantai Losari.
 
Fort Rotterdam.
 
Trans Stuido World Makassar.

Tempat wisata

Makassar modern memiliki banyak tempat wisata yang digunakan untuk keperluan hiburan masyarakat Makassar maupun bagi wisatawan yang berasal dari kota maupun negara lain. Beberapa di antaranya yang paling digemari maayarakat makassar adalah:

  • Pantai Losari
  • Fort Rotterdam, merupakan salah satu benteng di Sulawesi Selatan yang boleh dianggap megah dan menawan. Benteng ini merupakan peninggalan sejarah Kesultanan Gowa, Kesultanan ini pernah berjaya sekitar abad ke-17 dengan ibu kota Makassar. Kesultanan ini sebenarnya memiliki 17 buah benteng yang mengitari seluruh ibu kota. Hanya saja, Benteng Fort Rotterdam merupakan benteng paling megah di antara benteng benteng lainnya dan keasliannya masih terpelihara hingga kini.
  • Pantai Akarena
  • Pulau Lae-Lae
  • Pulau Khayangan
  • Pulau Samalona
  • Pantai Barombong
  • Makam Raja-Raja Tallo
  • Pelabuhan Paotere
  • Taman Makam Pahlawan
  • Trans Studio (Indoor Theme Park terbesar di Indonesia)
  • Desa Wisata Delta Lakkang
  • [Pulau Kapoposang]
  • [Pantai Galesong Utara]
  • Benteng Panyua, Dinding benteng ini kukuh menjulang setinggi 5 meter dengan tebal dinding sekitar 2 meter, dengan pintu utama berukuran kecil. Jika dilihat dari udara benteng ini berbentuk segi lima seperti penyu yang hendak masuk kedalam pantai. Karena benteng ini bentuknya mirip penyu, kadang juga benteng ini juga dinamakan Benteng Panynyua (Penyu). Benteng ini mempunyai 5 Bastion, yaitu bangunan yang lebih kukuh dan posisinya lebih tinggi di setiap sudut benteng yang biasanya ditempatkan kanon atau meriam di atasnya.

Seni Budaya

  • Atraksi permainan tradisional "Ma'raga", Merupakan pertunjukan permainan bola raga yang dipindahkan dari kaki ke kaki atau ke tangan, pertunjukan ini dimainkan dengan suka cita. Para pemain menggunakan pakaian adat seperti passapu dan sarung, biasanya dimainkan oleh 6 orang pemain. Pertunjukan ini akan semakin menarik ketika para pemain mulai saling menopang hingga semakin tinggi dan tetap lihai memainkan bola dan tidak terjatuh ke tanah.
  • Atraksi permainan rakyat "Mappadendang".
  • Tarian magis "Pepe-pepeki ri Makka".
  • Tarian ritual Bissu "Ma'giri".
  • Pemain gendang "Gandrang Bulo".
  • Tarian-tarian tradisional seperti Tari Pakarena.

Kuliner Khas

Tokoh Terkenal

Artikel utama: Daftar tokoh Sulawesi Selatan

Pendidikan

Sekolah Menengah Atas

• SMA Katolik Rajawali Makassar • SMA Negeri 1 Makassar

Perguruan Tinggi

|}

Olahraga

Klub Olahraga

Sarana Prasarana

Fasilitas Kota

Hotel

  • Claro Hotel(Sebelumnya Grand Clarion)
  • Imperial Arya Duta
  • Grand Quality Hotel
  • Hotel Horison Makassar
  • Hotel Aston Makassar
  • Hotel Harper Perintis Makassar
  • Novotel Grand Shayla Makassar
  • Hotel Sahid Jaya Makassar
  • Hotel Pantai Gapura
  • Swiss-Belinn Panakkukang Makassar
  • Swiss-Belhotel Losari Makassar
  • Hotel Santika Makassar
  • Hotel Singgasana Makassar
  • Hotel Makassar Golden
  • Karebosi Condotel Makassar
  • Four Points by Sheraton Makassar
  • The Banua Hotel Makassar
  • Aerotel Smile Hotel & Resto
  • Aswin Hotel Latimojong
  • Dalton Hotel Makassar
  • Rinra Hotel Makassar

Pusat Perbelanjaan

Mall

Toserba

  • Grand Toserba
  • Top Mode
  • Indo Mode

Media Massa & Komunikasi

Televisi

Kota Makassar juga memiliki beberapa stasiun televisi terdiri dari 21-stasiun televisi (16-siaran nasional dan 5-siaran lokal) seperti:

Kanal Signal Frekuensi Nama Jaringan Nama Perusahaan Ternama(PT) Pemilik Status Negara
23 487.250 MHz UHF Kompas TV PT Makassar Lintas Visual Cemerlang Kompas Gramedia Nasional   Indonesia
25 503.250 MHz ANTV PT Cakrawala Andalas Televisi Makassar dan Palu Visi Media Asia
27 519.250 MHz Indosiar PT Indosiar Lontara Televisi Surya Citra Media
29 535.250 MHz MNCTV PT TPI Tujuh MNC Media
31 551.250 MHz Celebes TV ANTARA TV PT Celebes Televisi Indonesia Bosowa Corporation Lokal
33 567.250 MHz RCTI PT RCTI Enam MNC Media Nasional
35 583.250 MHz SCTV PT Surya Citra Dimensi Media Surya Citra Media
37 599.250 MHz TVRI Nasional TVRI Lembaga Penyiaran Publik TVRI Pemerintah Indonesia
TVRI Sulawesi Selatan (16:00-20:00 WITA) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Lokal
39 615.250 MHz Metro TV PT Media Televisi Makassar Media Group Nasional
41 631.250 MHz Trans 7 PT Trans 7 Semarang Makassar Trans Media
43 647.250 MHz GTV PT GTV Enam MNC Media
45 663.250 MHz Trans TV PT Trans TV Semarang Makassar Trans Media
47 679.250 MHz tvOne PT Lativi Media Karya Makassar dan Ambon Visi Media Asia
49 695.250 MHz Fajar TV Jawa Pos TV PT Fajar Makassar Televisi Grup Jawa Pos Lokal
51 711.250 MHz iNews PT Sun Televisi Makassar MNC Media Nasional
53 727.250 MHz GOTV Makassar PT GO Media Televisi GO Media Group Lokal
57 759.250 MHz NET. PT Cakrawala Adyswara Media Net Visi Media Nasional
59 775.250 MHz RTV PT Cipta Abadi Televisindo Rajawali Corpora
61 791.250 MHz VE Channel PT First Media News BeritaSatu Media Holdings

Radio

Kota Makassar juga memiliki beberapa stasiun radio terdiri dari 28-stasiun radio bersiaran lokal seperti:

Frekuensi Signal Nama Stasiun
828 KHz AM Radio Christy
1080 KHz Radio Suara Victory
87.7 MHz FM Radio Madama
88.5 MHz Radio Bosowa
89.3 MHz Radio Fajar
90.1 MHz Radio Medika
90.7 MHz HOT Radio Makassar Mega Media Indonesia
90.9 MHz Radio Celebes
92.9 MHz Radio Programma 4 Radio Republik Indonesia
93.3 MHz Radio Dejavu
94.4 MHz Radio Programma 1 Radio Republik Indonesia
93.9 MHz Radio MNC Trijaya MNC Networks
96.0 MHz I-Radio Makassar MRA Media Group
96.8 MHz Radio Programma 2 Radio Republik Indonesia
97.6 MHz Radio Venus Citra Musik Indonesia
98.4 MHz Radio Makassar
99.2 MHz Radio Delta Mahaka Media
99.6 MHz Radio Al Markaz Al Islami Masjid Al-Markaz Al-Islami
100.0 MHz Radio POP Rasio Plus Makassar Mega Media Indonesia
100.8 MHz Radio Insania Makassar Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar
101.1 MHz Radio Smart Kompas Gramedia
101.9 MHz Radio Al-Ikhwan
102.7 MHz Radio Telstar Pesona Keluarga
103.5 MHz Radio SPFM
104.3 MHz Radio Mercurius
105.1 MHz Radio Prambors Mahaka Media
105.9 MHz Radio Gamasi
106.3 MHz Radio Programma 3 Radio Republik Indonesia
107.1 MHz Radio Syiar

Kota Kembar

Lihat Pula

Referensi

  1. ^ Pemerintahan Republik Indonesia (1959). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: Pemerintahan Republik Indonesia. 
  2. ^ Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan (1981). Sulawesi Selatan Dalam Angka 1981 (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Ujung Pandang: Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan. hlm. 24. 
  3. ^ Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan (1982). Sulawesi Selatan Dalam Angka 1982 (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Ujung Pandang: Kantor Sensus & Statistik Propinsi Sulawesi Selatan. hlm. 35. 
  4. ^ Lembaga Pemilihan Umum RI (1988). Pemilihan Umum 1987 (Volume 5) (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: Lembaga Pemilihan Umum. hlm. 218. 
  5. ^ Lembaga Pemilihan Umum RI (1994). Pemilihan Umum 1992 Dari Daerah Ke Daerah (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: Lembaga Pemilihan Umum. hlm. 448. 
  6. ^ Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (2002). Sulawesi Selatan Dalam Angka 2002 (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Makassar: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. hlm. 22. 
  7. ^ Haris, Syamsuddin (2005). Pemilu Langsung Di Tengah Oligarki Partai (Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004) (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 248. ISBN 979-22-1695-2. 
  8. ^ Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (2004). Sulawesi Selatan Dalam Angka 2004-2005 (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Makassar: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. hlm. 23–27. 
  9. ^ Berita Bulukumba: [1] Diarsipkan 2016-10-12 di Wayback Machine., diakses 16 Juni 2016
  10. ^ KPU RI: [2][pranala nonaktif permanen], diakses 16 Juni 2016
  11. ^ ZAILANI, Akhmad. Wajah Parlemen Daerah di Indonesia. Jakarta: Sultan Pustaka, 2015. ISBN 219-42-5470-8]
  12. ^ Kemendagri: [3] Diarsipkan 2016-08-09 di Wayback Machine., diakses 17 Juni 2016
  13. ^ Perolehan Kursi DPRD Kota Makassar 2019-2024
  14. ^ "Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama Yang Dianut di Provinsi Sulawesi Selatan, 2015
  15. ^ Hasanuddin Airport
  16. ^ "Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar Tertinggi di Indonesia"
  17. ^ "(Pakistan, Indonesia agree to declare Peshawar, Makassar as sister cities)". PPI - Pakistan Press International. 2008-05-29. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-07-28. 
  18. ^ "Kota Kembar Makassar-Constantia". Ali Mochtar Ngabalin. Diakses tanggal 2010-01-25. 

Bacaan Lanjutan

Pranala luar
Kota-kota besar di Indonesia
  Kota Provinsi Populasi     Kota Provinsi Populasi
1 Jakarta Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11.135.191  
Kota Makassar 		7 Makassar Sulawesi Selatan 1.477.861
2 Surabaya Jawa Timur 3.017.382 8 Batam Kepulauan Riau 1.294.548
3 Bandung Jawa Barat 2.579.837 9 Pekanbaru Riau 1.138.530
4 Medan Sumatera Utara 2.539.829 10 Bandar Lampung Lampung 1.073.451
5 Palembang Sumatera Selatan 1.781.672 11 Padang Sumatera Barat 939.851
6 Semarang Jawa Tengah 1.699.585 12 Malang Jawa Timur 885.271
Sumber: Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (per 30 Juni 2024). Catatan: Tidak termasuk kota satelit.
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Kota_Makassar&oldid=16361006"