Daftar partai politik di Indonesia
Halaman ini sedang dipersiapkan dan dikembangkan sehingga mungkin terjadi perubahan besar. Anda dapat membantu dalam penyuntingan halaman ini. Halaman ini terakhir disunting oleh Fulvian20 (Kontrib • Log) 369 hari 1069 menit lalu. Jika Anda melihat halaman ini tidak disunting dalam beberapa hari, mohon hapus templat ini. |
Partai politik di Indonesia yang berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara layak dapat mendaftarkan keikutsertaannya dalam pemilihan umum.[1]
Artikel ini adalah bagian dari seri |
Politik dan ketatanegaraan Indonesia |
---|
Pemerintahan pusat |
Pemerintahan daerah |
Politik praktis |
Kebijakan luar negeri |
Berikut adalah daftar partai politik (parpol) di Indonesia yang disusun berdasarkan keikutsertaannya dalam pemilihan umum dan berdasarkan status perwakilan di parlemen tingkat nasional dan daerah.
Historis
Partai politik di Hindia Belanda
Partai | Masa aktif | Nama lain | Ideologi | Status | Dibentuk | Dibubarkan | Strategi perjuangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budi Utomo | 1908–1935 | Nasionalisme Indonesia | Digabungkan dengan: Partai Indonesia Raya | 20 Mei 1908 | Desember 1935 | Kooperatif | |
Indische Partij (Partai Hindia) |
1912–1913 | IP | Nasionalisme Indonesia | Dibubarkan | 25 Desember 1912 | 4 Maret 1913 | Nonkooperatif |
Partai Komunis Indonesia | 1920–1927, 1935–1945 | PKI | Komunisme | Dibubarkan (terlarang) | 23 Mei 1920 | Maret 1927 | Nonkooperatif |
Partai Nasional Indonesia | 1927–1931 | PNI | Marhaenisme | Dibubarkan | 4 Juli 1927 | 25 April 1931 | Nonkooperatif |
Chung Hwa Hui (Asosiasi Tionghoa) |
1928–1942 | CHH | Nasionalisme Tiongkok | Diteruskan oleh: Persatuan Tionghoa | 1928 | Maret 1942 | Kooperatif |
Partai Tionghoa Indonesia | 1932–1942 | PTI | Sosialisme | Dibubarkan | 25 September 1932 | Maret 1942 | Nonkooperatif |
Partai Fasis Indonesia | 1933 | PFI | Jawanisasi | Dibubarkan | 1933 | 1933 | Nonkooperatif |
Partai Arab Indonesia | 1934–1942 | PAI | Nasionalisme Indonesia | Dibubarkan | 4 Oktober 1934 | Maret 1942 | Kooperatif |
Partai Kemerdekaan Indonesia Irian | 1946–1962 | PKII | Nasionalisme Indonesia | Dibubarkan | 29 November 1946 | 1 September 1962 | Nonkooperatif |
Partai politik peserta Pemilihan Umum 1955 dan 1971
Partai | Masa aktif | Nama lain | Ideologi | Status | Dibentuk | Dibubarkan | Pemilu terakhir | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partai Komunis Indonesia | 1945–1966 | PKI | Komunisme | Dibubarkan (terlarang) | Agustus 1945 | 12 Maret 1966 | 1955 | |
Partai Katolik | 1923–1973, 1973–2003 (elemen PDI) | Demokrasi Kristen | Digabungkan dengan: Partai Demokrasi Indonesia | April 1923 | 11 Januari 1973 | 1971 | ||
Partai Nasional Indonesia | 1945, 1946–1973, 1973–2003 (elemen PDI) | PNI | Marhaenisme | Digabungkan dengan: Partai Demokrasi Indonesia | 21 Agustus 1945 | 11 Januari 1973 | 1971 | |
Partai Buruh Indonesia | 1945–1948 | PBI | Sosialisme demokratis | Dibubarkan | 15 September 1945 | 1948 | ||
Partai Persatuan Dayak | 1945–1959 | PPD | Etnisitas Dayak | Dibubarkan (terlarang) | 30 Oktober 1945 | 1959 | 1955 | |
Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia | 1945–1960 | Masyumi | Pan-Islamisme | Dibubarkan (terlarang) | 8 November 1945 | 17 Agustus 1960 | 1955 | |
Partai Kristen Indonesia | 1945–1973 | Parkindo | Demokrasi Kristen | Digabungkan dengan: Partai Demokrasi Indonesia | 10 November 1945 | 10 Januari 1973 | 1971 | |
Partai Rakjat Sosialis | 1945 | Paras | Sosialisme | Digabungkan dengan: Partai Sosialis Indonesia | 19 November 1945 | 3 Desember 1945 | ||
Ikatan Nasional Indonesia | 1946–1950 | INI | Nasionalisme | Digabungkan dengan: Partai Nasional Indonesia | 5 Juni 1946 | Februari 1950 | ||
Partai Sosialis Indonesia | 1948–1960 | PSI | Sosialisme | Dibubarkan (terlarang) | 12 Februari 1948 | 17 Agustus 1960 | 1955 | |
Partai Demokrat Tionghoa Indonesia | 1948–1965 | PDTI | Nasionalisme Tiongkok | Dibubarkan | 23 Mei 1948 | 1965 | ||
Partai Musyawarah Rakyat Banyak | 1948–1965, 1966–1973, 1973–2003 (elemen PDI) | Murba | Komunisme nasional | Digabungkan dengan: Partai Demokrasi Indonesia | 7 November 1948 | 11 Januari 1973 | 1971 | |
Angkatan Komunis Muda | 1948–1960 | Acoma | Komunisme | Dibubarkan (terlarang) | 8 Agustus 1952 | 1965 | 1955 | |
Partai Rakyat Nasional | 1950–1961 | PRN | Nasionalisme | Dibubarkan | 23 Juli 1950 | April 1961 | 1955 | |
Nahdlatul Ulama | 1952–1973 | NU | Islamisme | Digabungkan dengan: Partai Persatuan Pembangunan | 1952 | 5 Januari 1973 | 1971 | |
Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia | 1954–1973, 1973–2003 (elemen PDI), 1998–1999 | IPKI | Nasionalisme | Digabungkan dengan: Partai Demokrasi Indonesia (1973) dan Partai Sarikat Indonesia (2004) | 20 Mei 1954 | 11 Januari 1973 | 1971 | |
Partai Muslimin Indonesia | 1968–1973 | Parmusi | Pan-Islamisme | Digabungkan dengan: Partai Persatuan Pembangunan | 20 Februari 1968 | 5 Januari 1973 | 1971 |
Partai politik di masa Orde Baru
Setelah naik kekuasaan, Presiden Soeharto mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap partai politik yang berakibat dari gagalnya Konstituante dalam menyusun dan memutuskan keputusan-keputusan, sehingga ia menghapus sistem multipartai di Indonesia.[2] Dia mencanangkan agar partai politik disederhanakan berdasarkan esensi ideologis masing-masing partai, baik spiritual maupun material. Hal ini ditanggapi positif oleh partai-partai politik, misalnya partai-partai yang berasaskan Islamisme mengklaim bahwa fusi partai sejalan dengan resolusi Kongres Nasional Islam yang disepakati pada 1969. Beberapa partai politik yang memiliki paham Nasionalisme-Marhaenisme seperti PNI, IPKI, Parkindo, Murba, dan Partai Katolik membentuk koalisi partai politik yang dinamai Kelompok Demokrasi Pembangunan yang menjadi cikal bakal Partai Demokrasi Indonesia (PDI).[3]
Pasca Pemilu 1971, rezim Orde Baru menegaskan kembali pendiriannya untuk menyederhanakan partai politik yang ada dan membuat Ketetapan MPR yang mengatur pengklasifikasian partai politik pada 1973. Hal inilah yang mendasari penggabungan beberapa partai untuk membentuk partai baru.[4]
Partai-partai yang berasaskan Pan-Islamisme bergabung membentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 5 Januari 1973, sedangkan partai politik nasionalis dan nonislam mendeklarasikan pembentukan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973.[4] Golkar secara resmi menjadi wadah politik bagi organisasi-organisasi profesi, seperti Kosgoro, SOKSI, MKGR, Organisasi Profesi, Hankam, Gakari, dan Gerakan Pembangunan yang disebut Kelompok Induk Organisasi sebagai kekuatan politik Golkar. Pada 1985, seluruh partai politik wajib menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dalam ideologi partai.
Dominasi Golkar dalam setiap pemilihan umum dan partisipasi dua partai politik dalam pemilihan umum terakhir pada Pemilu 1997 merupakan pertanda tumbangnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Liberalisasi politik setelahnya menyaksikan sistem multipartai yang kembali diterapkan dan pembentukan partai politik baru pascareformasi, sehingga tercatat 48 partai menjadi peserta Pemilu 1999.
Setelah memasuki masa Reformasi, PPP tetap berpartisipasi dalam pemilihan umum, meskipun eksistensinya menurun akibat sebagian besar anggotanya memilih keluar partai dan mendirikan partai baru. Begitupun dengan Golkar yang bertransformasi menjadi partai politik. PDI justru semakin terpuruk seusai pemerintah turun tangan dalam kepengurusan partai dan menggulingkan Megawati Soekarnoputri dari jabatan ketua umum yang menyebabkan menurunnya dukungan rakyat terhadap PDI pada Pemilu 1997. Suara pemilih yang sebelumnya memilih PDI beralih memilih partai baru pecahan PDI, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pimpinan Megawati pada Pemilu 1999, sehingga PDI hanya memenangkan dua kursi legislatif dibandingkan dengan PDI-P yang meraih 153 kursi dan menjadi pemenang pemilihan umum. Setelah keterpurukan itu, PDI akhinya mengubah diri menjadi Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI).[5]
Partai | Masa aktif | Nama lain | Ideologi | Status | Dibentuk | Dibubarkan | Pemilu terakhir | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golongan Karya | 1964–1999, sejak 1999 (sebagai Partai Golkar) | Golkar | Otoritarianisme sayap-kanan | Aktif | 20 Oktober 1964 | 2019 (sebagai Partai Golkar) | ||
Partai Demokrasi Indonesia | 1973–2003 | PDI | Marhaenisme | Diteruskan oleh: Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 11 Januari 1973 | 10 Januari 2003 | 1999 | |
Partai Persatuan Pembangunan | sejak 1973 | PPP | Pan-Islamisme | Aktif | 5 Januari 1973 | 2019 |
Pemilu | |||
---|---|---|---|
PPP | Golkar | PDI | |
1977 | 99 / 360
|
232 / 360
|
29 / 360
|
1982 | 94 / 360
|
242 / 360
|
24 / 360
|
1987 | 61 / 400
|
299 / 400
|
40 / 400
|
1992 | 62 / 400
|
282 / 400
|
56 / 400
|
1997 | 89 / 400
|
325 / 400
|
11 / 400
|
Lainnya
Sebelum berakhirnya masa Orde Baru, beberapa aktivis politik mendirikan partai politik pada dekade 1990-an. Pembentukan partai politik baru ini didasari berseberangannya dengan pemerintah Orde Baru dan memposisikan diri sebagai oposisi. Partai-partai baru selanjutnya menjadi peserta Pemilu 1999.
Partai | Akronim | Dibentuk | Pemilu terakhir | |
---|---|---|---|---|
Partai Majelis Syarikat Umat Muslimin Indonesia Baru | Masyumi Baru | 28 Oktober 1995 | 1999 | |
Partai Uni Demokrasi Indonesia | PUDI | 29 Mei 1996 | 1999 | |
Partai Rakyat Demokratik | PRD | 22 Juli 1996 | 1999 | |
Partai Kristen Nasional Indonesia | Krisna | 20 Mei 1998 | 1999 | |
Partai Pekerja Indonesia | PPI | 20 Mei 1998 | 1999 |
Partai politik pascareformasi
Menyusul runtuhnya era Orde Baru, penerapan sistem multipartai di Indonesia pun dimulai. Tercatat pembentukan partai-partai baru meningkat secara signifikan. Alhasil, pada saat Pemilu 1999 terdapat 48 partai politik yang tampil secara demokratis memperebutkan kursi legislatif, dibandingkan dengan Pemilu 1997 yang hanya diikuti dua partai politik dan Golongan Karya.
Beberapa partai mengklaim sebagai penerus dari partai politik yang telah ada sebelum Orde Baru, sehingga partai-partai tersebut memiliki nama yang sama, tetapi dengan penambahaan frasa yang membedakan partai satu dengan partai lainnya. Seperti halnya Partai Politik Islam Indonesia Masyumi dan Partai Bulan Bintang yang masing-masing mengklaim sebagai penerus Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).[6]
Sebagian besar partai politik baru di Pemilu 1999 tidak berhasil memperoleh satu kursipun dikarenakan kurangnya pencapaian perolehan suara minimum.[7] Setelah disahkannya undang-undang pemilihan umum, maka partai politik memiliki batas minimum atau ambang batas parlemen dalam pembagian dan penetapan kursi Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga beberapa partai mengubah nama hingga identitas partai di Kemenkumham agar lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu 2004.[8]
Partai | Masa aktif | Nama lain | Ideologi | Status | Dibentuk | Dibubarkan | Pemilu terakhir | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partai Katolik Demokrat | 1998–2002 | PKD | Demokrasi Kristen | Digabungkan dengan: Partai Sarikat Indonesia | 21 Agustus 1998 | 17 Desember 2002 | 1999 | |
Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 1998–2011 | PKDI | Sosialisme demokratis | Digabungkan dengan: Partai Persatuan Nasional | 22 Agustus 1998 | 2011 | 2009 | |
Partai Kebangkitan Muslim Indonesia | 1998–2002 | Kami | Islamisme | Digabungkan dengan: Partai Persatuan Pembangunan Reformasi | 29 Agustus 1998 | 20 Januari 2002 | 1999 | |
Partai Daulat Rakyat | 1999–2002 | PDR | Demokrasi sosial | Digabungkan dengan: Partai Sarikat Indonesia | 1 Januari 1999 | 17 Desember 2002 | 1999 | |
Partai Indonesia Baru | 1999–2002 | PIB | Demokrasi Islam | Digabungkan dengan: Partai Persatuan Pembangunan Reformasi | 18 Januari 1999 | 20 Januari 2002 | 1999 | |
Partai Damai Sejahtera | 2001–2013 | PDS | Demokrasi Kristen | Digabungkan dengan: Partai Hati Nurani Rakyat | 1 Oktober 2001 | 10 Maret 2013 | 2009 | |
Partai Perjuangan Indonesia Baru | 2002–2012 | PPIB | Sosialisme | Digabungkan dengan: Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru | 23 September 2002 | 12 Juli 2012 | 2009 | |
Partai Sarikat Indonesia | 2002–2005, 2008–2012 | PSI | Demokrasi sosial | Digabungkan dengan: Partai Amanat Nasional (2005) Diteruskan oleh: Partai Nasional Republik (2012) |
17 Desember 2002 | 5 Juni 2012 | 2009 | |
Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 2003–2016 | PPDI | Marhaenisme | Diteruskan oleh: Partai Demokrasi Rakyat Indonesia | 10 Januari 2003 | 2016 | 2009 | |
Partai Demokrasi Pembaruan | 2005–2011 | PDP | Marhaenisme | Digabungkan dengan: Partai Persatuan Nasional | 1 Desember 2005 | 2011 | 2009 | |
Partai Peduli Rakyat Nasional | 2006–2013 | PPRN | Kolektivisme | Digabungkan dengan: Partai Hati Nurani Rakyat | 16 Februari 2006 | 10 Maret 2013 | 2009 | |
Partai Kedaulatan | 2006–2013 | Nasionalisme | Digabungkan dengan: Partai Hati Nurani Rakyat | 4 Oktober 2006 | 10 Maret 2013 | 2009 | ||
Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 2006–2022 | PKNU | Pan-Islamisme | Digabungkan dengan: Partai Kedaulatan Rakyat | 21 November 2006 | 12 Juni 2022 | 2009 | |
Partai Karya Perjuangan | 2007–2012 | Pakar Pangan | Korporatisme | Digabungkan dengan: Partai Demokrat | 7 Juli 2007 | 31 Agustus 2012 | 2009 | |
Partai Nasional Republik | 2012–2013 | Nasrep | Nasionalisme | Digabungkan dengan: Partai Hati Nurani Rakyat | 5 Juni 2012 | 10 Maret 2013 |
Pemilu 1955
Pemilu 1955 diikuti oleh 172 kontestan partai politik, beberapa di antaranya yaitu:
No | Nama |
---|---|
1 | Partai Nasional Indonesia (PNI) |
2 | Masyumi |
3 | Nadhlatul Ulama (NU) |
4 | Partai Komunis Indonesia (PKI) |
5 | Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) |
6 | Partai Kristen Indonesia (Parkindo) |
7 | Partai Katolik |
8 | Partai Sosialis Indonesia (PSI) |
9 | Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) |
10 | Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) |
11 | Partai Rakyat Nasional (PRN) |
12 | Partai Buruh |
13 | Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) |
14 | Partai Rakyat Indonesia (PRI) |
15 | Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) |
16 | Murba |
17 | Baperki |
18 | PIR Wongsonegoro |
19 | Gerinda |
20 | Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) |
21 | Partai Persatuan Dayak (PPD) |
22 | PIR Hazairin |
23 | Partai Persatuan Tharikah Islam (PPTI) |
24 | AKUI |
25 | Persatuan Rakyat Desa (PRD) |
26 | Partai Rakyat Indonesia Merdeka (PRIM) |
27 | Angkatan Comunis Muda (Acoma) |
28 | R.Soedjono Prawirosoedarso |
Pemilu 1971
Pemilu 1971 diikuti oleh 10 kontestan, yaitu:
No | Nama |
---|---|
1 | Golongan Karya (Golkar) |
2 | Partai Nadhlatul Ulama |
3 | Partai Nasional Indonesia (PNI) |
4 | Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) |
5 | Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) |
6 | Partai Kristen Indonesia (Parkindo) |
7 | Partai Katolik |
8 | Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) |
9 | Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) |
10 | Murba |
Pemilu 1977– 1997
Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 diikuti oleh 3 kontestan yang sama, yaitu:
No | Nama |
---|---|
1 | Golongan Karya (Golkar) |
2 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) |
3 | Partai Demokrasi Indonesia (PDI) |
Pemilu 1999
Pemilu 1999 menggunakan sistem proporsional dengan daftar stelsel tertutup dan diikuti oleh 48 partai politik, yaitu:
Pemilu 2004
Pemilu 2004 menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka dan diikuti oleh 24 partai politik, yaitu:
No | Nama |
---|---|
1 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) |
2 | Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) |
3 | Partai Bulan Bintang (PBB) |
4 | Partai Merdeka |
5 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) |
6 | Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) |
7 | Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) |
8 | Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) |
9 | Partai Demokrat |
10 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) |
11 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) |
12 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) |
13 | Partai Amanat Nasional (PAN) |
14 | Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) |
15 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) |
16 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) |
17 | Partai Bintang Reformasi (PBR) |
18 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) |
19 | Partai Damai Sejahtera (PDS) |
20 | Partai Golongan Karya (Golkar) |
21 | Partai Patriot Pancasila (PP) |
22 | Partai Sarikat Indonesia (PSI) |
23 | Partai Persatuan Daerah (PPD) |
24 | Partai Pelopor |
Pemilu 2009
Pemilu 2009 menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka dan diikuti oleh 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh, yaitu:[9]
Pemilu 2014
Berikut adalah daftar 12 partai politik yang ditetapkan oleh KPU sebagai peserta Pemilu 2014:[11]
No | Nama |
---|---|
1 | Partai Nasional Demokrat (NasDem) |
2 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) |
3 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) |
4 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) |
5 | Partai Golongan Karya (Golkar) |
6 | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) |
7 | Partai Demokrat |
8 | Partai Amanat Nasional (PAN) |
9 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) |
10 | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) |
14 | Partai Bulan Bintang (PBB) |
15 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) |
Partai lokal Aceh | |
11 | Partai Damai Aceh (PDA) |
12 | Partai Nasional Aceh (PNA) |
13 | Partai Aceh (PA) |
Pemilu 2019
Enam belas partai politik telah lolos untuk mengikuti Pemilu tahun 2019. Berikut adalah daftarnya:[12]
No | Nama |
---|---|
1 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) |
2 | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) |
3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) |
4 | Partai Golongan Karya (Golkar) |
5 | Partai Nasional Demokrat (NasDem) |
6 | Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) |
7 | Partai Berkarya |
8 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) |
9 | Partai Persatuan Indonesia (Perindo) |
10 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) |
11 | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) |
12 | Partai Amanat Nasional (PAN) |
13 | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) |
14 | Partai Demokrat |
19 | Partai Bulan Bintang (PBB) |
20 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) |
Partai lokal Aceh | |
15 | Partai Aceh (PA) |
16 | Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) |
17 | Partai Daerah Aceh (PDA) |
18 | Partai Nanggroe Aceh (PNA) |
Pemilu 2024
Sistem Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2024 komposisi tertutup sepanjang pemilihan Eksekutif dan Legislatif[13]. Terdapat delapan belas partai politik yang telah lolos menjadi peserta Pemilu tahun 2024. Berikut adalah daftarnya:[14]
No | Nama |
---|---|
1 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) |
2 | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) |
3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) |
4 | Partai Golongan Karya (Golkar) |
5 | Partai Nasional Demokrat (NasDem) |
6 | Partai Buruh |
7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) |
8 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) |
9 | Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) |
10 | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) |
11 | Partai Garuda |
12 | Partai Amanat Nasional (PAN) |
13 | Partai Bulan Bintang (PBB) |
14 | Partai Demokrat |
15 | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) |
16 | Partai Perindo |
17 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) |
24 | Partai Ummat |
Partai lokal Aceh[15] | |
18 | Partai Nanggroe Aceh (PNA) |
19 | Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa (Gabthat) |
20 | Partai Darul Aceh (PD Aceh) |
21 | Partai Aceh (PA) |
22 | Partai Adil Sejahtera (PAS) |
23 | Partai SIRA |
Partai bukan peserta Pemilu
Partai berikut ini terdaftar di Kemenkumham, namun dinyatakan oleh KPU belum memenuhi syarat untuk ikut Pemilu. Berikut adalah daftar partai politik di Indonesia yang tergolong bukan peserta Pemilu:[16][17]
- Partai lolos persyaratan administrasi 2014
No | Nama |
---|---|
1 | Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) |
2 | Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) |
3 | Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) |
4 | Partai Persatuan Nasional (PPN) |
- Partai tidak lolos persyaratan administrasi 2014
No | Nama |
---|---|
1 | Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) |
2 | Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) |
3 | Partai Kongres |
4 | Partai Serikat Rakyat Independen (PSRI) |
5 | Partai Karya Republik (PKR) |
6 | Partai Nasional Republik (PNR) |
7 | Partai Damai Sejahtera (PDS) |
8 | Partai Republika Nusantara (PRN) |
9 | PNI Marhaenisme (PNI Marhaenisme) |
10 | Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) |
11 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) |
12 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) |
13 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) |
14 | Partai Republik |
15 | Partai Kedaulatan |
16 | Partai Bhinneka Indonesia (PBI) |
17 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia) |
18 | Partai Buruh |
19 | Partai Bulan Bintang[a] |
- Partai yang pernah terdaftar di Kemenkumham
No | Nama |
---|---|
1 | Partai Hijau Indonesia (PHI) |
2 | Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) |
3 | Partai Republik Satu (PRS) |
4 | Partai Republik Perjuangan (PRP) |
5 | Partai Satria Piningit (PSP) |
6 | Partai Penganut Thariqot Islam Negara (PPTIN) |
7 | Partai Karya Republik (PKR) |
8 | Partai Indonesia Rakyat Bangkit (PIRB) |
9 | Partai Independen |
10 | Partai Kekuatan Rakyat Indonesia (PKRI) |
11 | Partai Demokrasi Pancasila (PDP) |
12 | Partai Atjeh Hijau (PAH) |
- Partai baru pasca pemilu 2014
- Partai Persatuan Indonesia (Perindo), partai politik yang diketuai oleh Hary Tanoesoedibjo
- Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai politik yang diketuai oleh Grace Natalie
- Partai Islam Damai Aman (Idaman), partai politik yang diketuai oleh Rhoma Irama
- Partai Berkarya, partai politik yang diketuai oleh Neneng A. Tutty
- Partai Garuda, partai politik yang diketuai oleh Ahmad Ridha Sabana
- Partai baru pasca pemilu 2019
- Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora), partai politik yang diketuai oleh Anis Matta
- Partai Negeri Daulat Indonesia (Partai Pandai), partai politik yang diketuai oleh Farhat Abbas
- Partai Buruh, partai politik yang diketuai oleh Said Iqbal
- Partai Ummat, partai politik yang diketuai oleh Amien Rais
- Partai Rakyat Adil Makmur (Partai Prima), partai politik yang diketuai oleh Agus Jabo Priyono
- Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), partai politik yang diketuai oleh Tuntas Subagyo
- Partai Era Masyarakat Sejahtera (Partai Emas), partai politik yang diketuai oleh Hasnaeni
- Partai Usaha Kecil Menengah (PUKM), partai politik yang diketuai oleh Syafrudin Budiman
- Partai Nusantara, partai politik yang diketuai oleh Dr. Suriyanto
- Partai Indonesia Terang (PIT), partai politik yang diketuai oleh Rizayati
- Partai Indonesia Damai (PID), partai politik yang diketuai oleh Apri Hananto Sukandar
- Partai Masyumi Reborn, partai politik yang diketuai oleh Ahmad Yani
- Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI), partai politik yang diketuai oleh Sutrisno Rachmadi
- Partai Dakwah Rakyat Indonesia, partai politik yang diketuai oleh Ustadz Farid Okbah
- Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), partai politik yang diketuai oleh I Gede Pasek Suardika
- Partai Pelita, partai politik yang diketuai oleh Beni Pramula
Partai dengan perwakilan nasional
Perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat
Partai politik | Jumlah kursi |
---|---|
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 128 |
Partai Golongan Karya | 85 |
Partai Gerakan Indonesia Raya | 78 |
Partai Nasional Demokrat | 59 |
Partai Kebangkitan Bangsa | 58 |
Partai Demokrat | 54 |
Partai Keadilan Sejahtera | 50 |
Partai Amanat Nasional | 44 |
Partai Persatuan Pembangunan | 19 |
Kepemimpinan di DPR
Jabatan | Anggota Dewan |
---|---|
Ketua | Puan Maharani (PDI—P) |
Wakil Ketua | Azis Syamsuddin (Golkar) |
Wakil Ketua | Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra) |
Wakil Ketua | Rachmad Gobel (Nasdem) |
Wakil Ketua | Muhaimin Iskandar (PKB) |
Partai dengan perwakilan daerah
Partai Politik | Kursi DPRD Provinsi | Kursi DPRD Kabupaten/Kota |
---|---|---|
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 356 | 2540 |
Partai Golongan Karya | 354 | 2534 |
Partai Demokrat | 247 | 1785 |
Partai Gerakan Indonesia Raya | 230 | 1809 |
Partai Amanat Nasional | 160 | 1416 |
Partai Keadilan Sejahtera | 155 | 1032 |
Partai Persatuan Pembangunan | 138 | 1080 |
Partai Kebangkitan Bangsa | 131 | 1270 |
Partai Nasional Demokrat | 123 | 1202 |
Partai Hati Nurani Rakyat | 111 | 1066 |
Partai Aceh | 29 | 171 |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 22 | 345 |
Partai Bulan Bintang | 12 | 311 |
Partai Nasional Aceh | 3 | 17 |
Partai Damai Aceh | 1 | 22 |
Total | 2147 | 16600 |
Partai lokal daerah
Catatan kaki
- ^ Menjadi peserta setelah gugatan dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara
Referensi
- ^ "Partai Politik Sebagai Badan Hukum, Apabila Terdaftar di Kemenkumham RI Sesuai Persyaratan dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan". Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Nusa Tenggara Timur. 2021-05-05. Diakses tanggal 2023-06-04.
- ^ Fadillah, Ramadhian (15 Oktober 2019). "Ini Penyebab Cuma Boleh Ada 3 Partai Politik di Era Presiden Soeharto". Merdeka.com.
- ^ Abdulsalam, Husein (10 Januari 2019). "Cara Soeharto Menciptakan Partai Demokrasi Indonesia". Tirto.id.
- ^ a b Ardanareswari, Indira (13 April 2019). "Sejarah Pemilu 1977: Taktik Fusi Parpol ala Soeharto & Orde Baru". Tirto.id.
- ^ Bambang Setiawan & Bestian Nainggolan (Eds) (2004) Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009 (Indonesian Political Parties: Ideologies and Programs 2004-2009) Kompas ISBN 979-709-121-X. p213
- ^ "KOMPAS-21: PARTAI POLITIK ISLAM INDONESIA MASYUMI". www.seasite.niu.edu.
- ^ Afrianto, Dedy (13 April 2021). "Pasang Surut Partai Gurem Pascapemilu". Kompas.id. Diakses tanggal 9 Juni 2023.
- ^ "Partai-partai Mulai Berganti Nama". Tempo.co. 25 July 2003.
- ^ "Partai-partai Pemilu 2009". Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 9 Juli 2008. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-09-12. Diakses tanggal 2008-11-23.
- ^ "Partai Lokal di Aceh". Blog Abuafatah.
- ^ KPU Tetapkan 10 Parpol Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014
- ^ Partai-partai Baru Pemilu 2019, Sekadar Penggembira?, Kompas.com
- ^ https://heloindonesia.com/politik/3036/bocoran-mk-pileg-2024-pakai-sistem-proporsional-tertutup-hampir-dipastikan-pencapresan-anies-baswedan-gagal
- ^ detikcom, Tim. "Daftar 17 Partai Peserta Pemilu 2024 Beserta Nomor Urutnya". detiknews. Diakses tanggal 2022-12-17.
- ^ Muliawati, Anggi. "Ini Nomor Urut 6 Parpol Lokal Aceh di Pemilu 2024". detiknews. Diakses tanggal 2022-12-17.
- ^ 16 Partai Politik Lolos Verifikasi Administrasi, Kompas.com, 28 Oktober 2012
- ^ 14 Parpol Baru Daftar di Kemenkumham, Okezone.com, 23 Agustus 2011
Lihat pula
Pranala luar
- (Indonesia) Komisi Pemilihan Umum Diarsipkan 2014-10-20 di Wayback Machine.
- (Indonesia) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
|}