Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Lembaga Pemerintah Nonkementerian (disingkat LPNK), dahulu bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND), adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengoordinasikan.^[1]

Daftar Lembaga Nonkementerian

Saat ini terdapat 30 LPNK.^[2]

Nama LPNK	Singkatan	Kepala	Koordinator
Arsip Nasional Republik Indonesia	ANRI	Mustari Irawan	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Badan Informasi Geospasial	BIG	Muh Aris Marfai	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Badan Intelijen Negara	BIN	Budi Gunawan	Presiden
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia^[3]	Bakamla	Aan Kurnia	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Badan Kepegawaian Negara	BKN	Bima Haria Wibisana	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	BKKBN	Hasto Wardoyo	Menteri Kesehatan
Badan Koordinasi Penanaman Modal	BKPM	Bahlil Lahadalia	Presiden
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	BMKG	Dwikorita Karnawati	Presiden
Badan Narkotika Nasional	BNN	Petrus Reinhard Golose	Presiden
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	BNPB	Suharyanto	Presiden
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	BNPT	Boy Rafli Amar	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Basarnas	Henri Alfiandi	Menteri Perhubungan
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Baparekraf	Sandiaga Salahuddin Uno	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI	Benny Rhamdani	Menteri Ketenagakerjaan
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	BPKP	Muhammad Yusuf Ateh	Presiden
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Bapeten	Jazi Eko Istiyanto	Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia
Badan Pengawas Obat dan Makanan	BPOM	Penny Kusumastuti Lukito	Menteri Kesehatan
Badan Pertanahan Nasional	BPN	Sofyan Djalil	Menteri Agraria dan Tata Ruang
Badan Pusat Statistik	BPS	Margo Yuwono	Presiden
Badan Siber dan Sandi Negara	BSSN	Hinsa Siburian	Presiden
Badan Standardisasi Nasional	BSN	Kukuh S. Achmad	Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia
Badan Riset dan Inovasi Nasional	BRIN	Laksana Tri Handoko	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Lembaga Administrasi Negara	LAN	Adi Suryanto	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LKPP	Hendrar Prihadi	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	Lemhanas	Andi Widjajanto	Menteri Pertahanan
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Perpusnas	Muh. Syarif Bando	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Pangan Nasional	Bapanas	Arief Prasetyo Adi	Presiden

Lihat pula

Referensi

^ Bab VI Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008
^ "Daftar Kementerian dan Lembaga Nonkementerian". Indonesia.go.id. Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-03-30. Diakses tanggal 16 Maret 2019.
^ "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-12-16. Diakses tanggal 2014-12-17.

Pranala luar

(Indonesia) Lembaga pemerintah nonkementerian di Portal Nasional Indonesia

[1] Bab VI Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008

[2] "Daftar Kementerian dan Lembaga Nonkementerian". Indonesia.go.id. Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-03-30. Diakses tanggal 16 Maret 2019.

[3] "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-12-16. Diakses tanggal 2014-12-17.

[1]

[2]

[3]