Lembaga Pemerintah Nonkementerian

Lembaga Pemerintah Nonkementerian (disingkat LPNK), dahulu bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND), adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden atau menteri.^[1]

Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja LPNK diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan perubahan beberapa kali:

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002
Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002
Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013
Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015

Daftar lembaga

Nama LPNK	Singkatan	Kepala	Koordinator
Arsip Nasional Republik Indonesia	ANRI	Imam Gunarto	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Badan Ekonomi Kreatif	BEKRAF	Teuku Riefky Harsya	Menteri Ekonomi Kreatif
Badan Gizi Nasional	BGN	Dadan Hindayana	Presiden
Badan Informasi Geospasial	BIG	Muh Aris Marfai	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Badan Intelijen Negara	BIN	Muhammad Herindra	Presiden
Badan Karantina Indonesia	Barantin	Sahat Manaor Panggabean	Presiden
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia^[2]	Bakamla	Irvansyah	Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Badan Kepegawaian Negara	BKN	Haryomo Dwi Putranto (Plt.)	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	BKKBN	Wihaji	Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Badan Penyelenggara Haji	BPH	Mochamad Irfan Yusuf	Menteri Agama
Badan Koordinasi Penanaman Modal	BKPM	Rosan Roeslani	Menteri Investasi dan Hilirisasi
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	BPLH	Hanif Faisol Nurofiq	Menteri Lingkungan Hidup
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	BPJPH	Haikal Hassan	Menteri Agama
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	BMKG	Dwikorita Karnawati (Plt.)	Presiden
Badan Narkotika Nasional	BNN	Marthinus Hukom	Presiden
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	BNPB	Suharyanto	Presiden
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	BNPT	Eddy Hartono	Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Badan Pangan Nasional	Bapanas	Arief Prasetyo Adi	Presiden
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI	Abdul Kadir Karding	Menteri Pelindungan Pekerja Migran
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan^[3]	BPKP	Muhammad Yusuf Ateh	Presiden
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	BAPETEN	Jazi Eko Istiyanto	Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
Badan Pengawas Obat dan Makanan	BPOM	Taruna Ikrar	Menteri Kesehatan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Bappenas	Rachmat Pambudy	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Badan Pertanahan Nasional	BPN	Nusron Wahid	Menteri Agraria dan Tata Ruang
Badan Pusat Statistik	BPS	Amalia Adininggar Widyasanti (Plt.)	Presiden
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Basarnas	Kusworo	Menteri Perhubungan
Badan Riset dan Inovasi Nasional	BRIN	Laksana Tri Handoko	Presiden
Badan Siber dan Sandi Negara	BSSN	Hinsa Siburian	Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Badan Standardisasi Nasional	BSN	Kukuh S. Achmad	Presiden
Lembaga Administrasi Negara	LAN	Muhammad Taufiq (Plt.)	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LKPP	Hendrar Prihadi	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	Lemhannas	Ace Hasan Syadzily	Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Perpusnas	Endang Aminudin Aziz (Plt.)	Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Lihat pula

Referensi

^ Bab VI Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008
^ "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-12-16. Diakses tanggal 2014-12-17.
^ https://www.bpkp.go.id/

Pranala luar

(Indonesia) Lembaga pemerintah nonkementerian di Portal Nasional Indonesia

[1] Bab VI Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008

[2] "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-12-16. Diakses tanggal 2014-12-17.

[3] ttps://www.bpkp.go.id/

[1]

[2]

[3]