Kabinet Kerja IV

Kabinet Kerja IV
Kabinet Kerja IV
; Kabinet Pemerintahan Indonesia
Dibentuk	23 November 1963
Diselesaikan	27 Agustus 1964
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Soekarno
Sejarah
Pendahulu	Kabinet Kerja III
Pengganti	Kabinet Dwikora I

Kabinet Kerja IV atau yang lebih dikenal Kabinet Kerja Gaya Baru^[1] adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno. Kabinet ini diumumkan pada 13 November 1963 dan bertugas sejak 23 November 1963 hingga 27 Agustus 1964.

Adapun Program Kabinet Kerja IV adalah sebagai berikut :

Sandang pangan.
Pengganyangan Malaysia.
Meneruskan pembangunan.

Pimpinan

Presiden
	Soekarno

Anggota

Berikut ini adalah anggota Kabinet Kerja IV.

No.	Jabatan	Foto	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
Perdana dan Wakil Perdana Menteri^[2]
1	Perdana Menteri		Soekarno	23 November 1963	27 Agustus 1964
2	Wakil Perdana Menteri I		Subandrio	23 November 1963	27 Agustus 1964
	Wakil Perdana Menteri II		Johannes Leimena	23 November 1963	27 Agustus 1964
	Wakil Perdana Menteri III		Chaerul Saleh	23 November 1963	27 Agustus 1964
Menteri Kompartimen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri
3	Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri		Subandrio	23 November 1963	27 Agustus 1964
4	Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri		Subandrio	23 November 1963	27 Agustus 1964
Menteri Kompartimen Hukum & Dalam Negeri
5	Menteri Koordinator Kompartimen Hukum & Dalam Negeri		Wirjono Prodjodikoro	23 November 1963	27 Agustus 1964
6	Menteri Dalam Negeri		Ipik Gandamana	23 November 1963	27 Agustus 1964
7	Menteri Kehakiman		Wirjono Prodjodikoro^[3] (ad-interim)	23 November 1963	12 Desember 1963
7	Menteri Kehakiman		Astrawinata	12 Desember 1963	27 Agustus 1964
8	Menteri / Ketua Mahkamah Agung		Wirjono Prodjodikoro	23 November 1963	27 Agustus 1964
9	Menteri / Jaksa Agung		R. Kadaroesman	23 November 1963	27 Agustus 1964
Menteri Kompartimen Pertahanan & Keamanan
10	Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan & Keamanan / Kepala Staf Angkatan Bersenjata		Abdul Haris Nasution	23 November 1963	27 Agustus 1964
11	Menteri / Panglima Angkatan Darat		Ahmad Yani	23 November 1963	27 Agustus 1964
12	Menteri / Panglima Angkatan Laut		R.E. Martadinata	23 November 1963	27 Agustus 1964
13	Menteri / Panglima Angkatan Udara		Omar Dhani	23 November 1963	27 Agustus 1964
14	Menteri / Panglima Angkatan Kepolisian		Soekarno Djojonegoro	23 November 1963	4 Januari 1964
14	Menteri / Panglima Angkatan Kepolisian		Soetjipto Danoekoesoemo^[4]	4 Januari 1964	27 Agustus 1964
Menteri Kompartimen Keuangan
15	Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan		Soemarno^[5]	23 November 1963	27 Agustus 1964
16	Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan		Soemarno^[5]	23 November 1963	4 Juni 1964
16	Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan		Mohammad Hasan	4 Juni 1964	27 Agustus 1964
17	Menteri Urusan Anggaran Negara		Arifin Harahap	23 November 1963	27 Agustus 1964
18	Menteri Urusan Bank Sentral		Jusuf Muda Dalam	23 November 1963	27 Agustus 1964
19	Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta		Soeharto Sastrosoeyoso	23 November 1963	1 Agustus 1964
19	Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta		Jan Daniel Massie^[6]	1 Agustus 1964	27 Agustus 1964
Menteri Kompartimen Pembangunan
20	Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan		Chaerul Saleh	23 November 1963	27 Agustus 1964
21	Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan		Chaerul Saleh	23 November 1963	27 Agustus 1964
22	Menteri Perindustrian Rakyat		Abdul Azis Saleh	23 November 1963	27 Agustus 1964
23	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga		Dadang Suprajogi	23 November 1963	27 Agustus 1964
24	Menteri Research Nasional	Berkas:Sudjono Djuned Pusponegoro.jpg	Sudjono Djuned Pusponegoro	23 November 1963	27 Agustus 1964
25	Menteri Perburuhan		Ahem Erningpradja	23 November 1963	27 Agustus 1964
26	Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi		Sambas Atmadinata	23 November 1963	27 Agustus 1964
Menteri Kompartimen Pembangunan Pertanian dan Agraria^[7]
27	Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan Pertanian dan Agraria (sebelum 4 Juni 1964 bernama Menteri Pertanian / Agraria)		Sadjarwo Djarwonagoro	23 November 1963	27 Agustus 1964
28	Menteri Pertanian		Sadjarwo Djarwonagoro	4 Juni 1964	27 Agustus 1964
29	Menteri Perkebunan		Frans Seda	4 Juni 1964	27 Agustus 1964
30	Menteri Kehutanan	Berkas:Soedjarwo (1964).jpg	Soedjarwo	4 Juni 1964	27 Agustus 1964
31	Menteri Perikanan Darat / Laut		Hamzah Atmohandojo	4 Juni 1964	27 Agustus 1964
32	Menteri Agraria		Rudolf Hermanses	4 Juni 1964	27 Agustus 1964

Kompartemen Distribusi

No.	Jabatan	Nama
35	Menteri Koordinator Distribusi	J. Leimena
36	Menteri Perdagangan	Adam Malik
37	Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa	Achmadi Hadisoemarto
38	Menteri Perhubungan Darat, Pos Telekomunikasi dan Pariwisata	Hidajat Martaatmadja
39	Menteri Perhubungan Laut	Ali Sadikin
40	Menteri Perhubungan Udara	R. Iskander

Kompartemen Kesejahteraan

No.	Jabatan	Nama
41	Menteri Koordinator Kesejahteraan	Muljadi Djojomartono
42	Menteri Agama	Sjaifuddin Zuchri
43	Menteri Sosial	Rusiah Sardjono
44	Menteri Kesehatan	Satrio
45	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Prijono
46	Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan	Thojib Hadiwidjaja
47	Menteri Olahraga	Maladi
48	Menteri Penghubung Alim Ulama	Abdul Fattah Jasin

Kompartemen Perhubungan dengan Rakyat

No.	Jabatan	Nama
49	Menteri Koordinator Perhubungan dengan Rakyat	Roeslan Abdulgani
50	Menteri Penerangan	Roeslan Abdulgani
51	Menteri Penghubung Untuk DPR/MPR/DPA	Wilhelm Johannis Rumambi
52	Menteri/Sekjen Front Nasional	R. Soedibjo

Menteri-Menteri Lain

No.	Jabatan	Nama
53	Menteri/Penasihat Presiden/Perdana Menteri untuk Pengerahan Dana dan Kekuatan	R. Moerobikamdi Notohamidprodjo
54	Menteri Negara diperbantukan pada Presiden	Iwa Kusumasumantri
55	Menteri Negara diperbantukan pada Presiden	Oei Tjoe Tat (sejak 9 Desember 1963) ^[3]
56	Menteri/Penasihat Militer Presiden	Soerjadi Soerjadarma
57	Menteri Sekretaris Negara	Mohammad Ichsan, S.H. (sejak 13 Desember 1963) ^[8]
58	Menteri Sekretaris Negara pada Presidium Kabinet Kerja	Abdulwahab Surjadiningrat, S.H. (sejak 13 Desember 1963) ^[8]
59	Menteri/Penasihat Presiden untuk urusan Keamanan Dalam Negeri	R. Soekarno Djojonegoro
60	Menteri/Ketua Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan	Sri Sultan Hamengkubuwono IX
61	Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional	Soeharto Sastrosoeyoso^[9]

Pimpinan Lembaga-lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara dengan kedudukan sebagai Menteri

No.	Jabatan	Nama
61	Ketua MPR	Chaerul Saleh (sejak 22 November 1963) ^[10]
62	Ketua DPR-GR	Arudji Kartawinata
63	Wakil Ketua DPA	Sartono
64	Wakil Ketua II DPA	Soejono Hadinoto
65	Wakil Ketua MPRS	Ali Sastroamidjojo (sejak 22 November 1963) ^[10]
66	Wakil Ketua MPRS	Idham Chalid (sejak 22 November 1963) ^[10]
67	Wakil Ketua MPRS	DN Aidit (sejak 22 November 1963) ^[10]
68	Wakil Ketua MPRS	Wilujo Puspojudo (sejak 22 November 1963) ^[10]
69	Wakil Ketua DPR-GR	IGG Subamia
70	Wakil Ketua DPR-GR	M.H. Lukman
71	Wakil Ketua DPR-GR	Mursalin Daeng Mamangung
72	Wakil Ketua DPR-GR	Achmad Sjaichu

Catatan

^ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 1963 tertanggal 13 November 1963.
^ Pada masa kabinet ini, jabatan Menteri Pertama dihilangkan dan diganti dengan Presidium, terdiri dari tiga wakil perdana menteri. Presidium ini bertugas untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari Pemerintah atas nama Presiden/Perdana Menteri.
^ ^a ^b Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 1963 tertanggal 9 Desember 1963, Astrawinata sebagai Menteri Kehakiman menggantikan Wirjono Prodjodikoro sedangkan Oei Tjoe Tat dilantik sebagai Menteri Negara yang diperbantukan pada Presidium Kabinet Kerja. Mereka dilantik pada 12 Desember 1963.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 276 Tahun 1963 tertanggal 30 Desember 1963, Soetjipto Danoekoesoemo diangkat sebagai Menteri / Panglima Angkatan Kepolisian dan dilantik pada 4 Januari 1964.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 1964 tertanggal 3 Juni 1964, Soemarno dibebaskan dari jabatannya sebagai Menteri Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dengan catatan bahwa ia tetap menjabat sebagai Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan. Sebagai gantinya, Mohammad Hasan diangkat sebagai Menteri Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan dilantik pada 4 Juni 1964.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 1964 tertanggal 1 Agustus 1964, Jan Daniel Massie diangkat sebagai Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta menggantikan dr. Soeharto Sastrosoeyoso.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 1964 tertanggal 3 Juni 1964, Departemen Pertanian/Agraria dibagi menjadi 5 departemen yang akan dikoordinir oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan Pertanian dan Agraria. Menteri-menteri kompartimen ini dilantik pada 4 Juni 1964.
^ ^a ^b Berdasarkan Keputusan Presiden RI No.255 Tahun 1963 tertanggal 13 Desember 1963, Mohammad Ichsan dan Abdulwahab Surjadiningrat diangkat sebagai Sekretaris Negara, Mohammad Ichsan diberikan tugas memimpin Sekretaris Negara sedangkan Abdulwahab Surjadiningrat diberikan tugas membantu Presidium Kabinet.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 1964 tertanggal 1 Agustus 1964, Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional dr. Soeharto dikeluarkan dari lingkungan Kompartimen Pembangunan dan ditempatkan langsung dibawah Presiden/Presidium Kabinet Kerja.
^ ^a ^b ^c ^d ^e Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 235 Tahun 1963 tertanggal 22 November 1963 menetapkan kedudukan keuangan daripada Ketua MPRS dengan Wakil Perdana Menteri dan para Wakil Ketua MPRS dengan Menteri Koordinator.

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Kerja III	Kabinet Kerja IV 1963–1964	Diteruskan oleh: Kabinet Dwikora I

[1] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 1963 tertanggal 13 November 1963.

[2] Pada masa kabinet ini, jabatan Menteri Pertama dihilangkan dan diganti dengan Presidium, terdiri dari tiga wakil perdana menteri. Presidium ini bertugas untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari Pemerintah atas nama Presiden/Perdana Menteri.

[Menteri91263-3] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 1963 tertanggal 9 Desember 1963, Astrawinata sebagai Menteri Kehakiman menggantikan Wirjono Prodjodikoro sedangkan Oei Tjoe Tat dilantik sebagai Menteri Negara yang diperbantukan pada Presidium Kabinet Kerja. Mereka dilantik pada 12 Desember 1963.

[Menteri301263-4] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 276 Tahun 1963 tertanggal 30 Desember 1963, Soetjipto Danoekoesoemo diangkat sebagai Menteri / Panglima Angkatan Kepolisian dan dilantik pada 4 Januari 1964.

[5] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 1964 tertanggal 3 Juni 1964, Soemarno dibebaskan dari jabatannya sebagai Menteri Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dengan catatan bahwa ia tetap menjabat sebagai Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan. Sebagai gantinya, Mohammad Hasan diangkat sebagai Menteri Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan dilantik pada 4 Juni 1964.

[6] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 1964 tertanggal 1 Agustus 1964, Jan Daniel Massie diangkat sebagai Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta menggantikan dr. Soeharto Sastrosoeyoso.

[7] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 1964 tertanggal 3 Juni 1964, Departemen Pertanian/Agraria dibagi menjadi 5 departemen yang akan dikoordinir oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan Pertanian dan Agraria. Menteri-menteri kompartimen ini dilantik pada 4 Juni 1964.

[SekretarisNegara-8] Berdasarkan Keputusan Presiden RI No.255 Tahun 1963 tertanggal 13 Desember 1963, Mohammad Ichsan dan Abdulwahab Surjadiningrat diangkat sebagai Sekretaris Negara, Mohammad Ichsan diberikan tugas memimpin Sekretaris Negara sedangkan Abdulwahab Surjadiningrat diberikan tugas membantu Presidium Kabinet.

[9] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 1964 tertanggal 1 Agustus 1964, Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional dr. Soeharto dikeluarkan dari lingkungan Kompartimen Pembangunan dan ditempatkan langsung dibawah Presiden/Presidium Kabinet Kerja.

[Menteri221163-10] Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 235 Tahun 1963 tertanggal 22 November 1963 menetapkan kedudukan keuangan daripada Ketua MPRS dengan Wakil Perdana Menteri dan para Wakil Ketua MPRS dengan Menteri Koordinator.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]