Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024, disebut juga Pilpres 2024, adalah pemilihan umum kelima di Indonesia yang bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemilihan dilakukan untuk menentukan pemangku jabatan presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2024–2029. Pemilihan ini berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia pada Rabu, 14 Februari 2024. Pemilihan ini menjadi kontestasi politik untuk memilih presiden baru menggantikan Joko Widodo yang purna tugas dari jabatannya setelah menjabat dua periode sebagai presiden dan tidak dapat mencalonkan diri lagi berdasarkan konstitusi.
Kemenangan telak pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadikan pemilihan presiden ini berlangsung satu putaran saja.[4] Ini merupakan kemenangan pertama Prabowo setelah dalam tiga pemilihan presiden sebelumnya dikalahkan calon lain. Penetapan presiden terpilih mendapat tanggapan dari dua pasangan calon lainnya yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.[5][6]
Sejak 2014, pemilihan presiden didominasi oleh dua kandidat calon presiden dan calon wakil presiden. Mereka adalah Prabowo Subianto–Hatta Rajasa yang diusung oleh partai-partai pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo–Jusuf Kalla yang mayoritasnya didukung oleh oposisi.[7] Mengulangi kemenangan yang sama, Jokowi yang merupakan rival Prabowo pada 2014 dan 2019 kembali memenangkan pemilu presiden dengan meraih 55,5% suara.[8] Namun, berbeda dengan Pemilu Presiden 2004 dan 2009 yang diikuti oleh lebih dari dua kandidat. Pada 2004, pemilihan presiden diikuti lima kandidat di putaran pertama dengan berbagai latar belakang, di antaranya militer, sipil, ulama hingga mantan presiden dan mantan wakil presiden.[9] Sedangkan di 2009, pemilihan presiden diikuti oleh tiga kandidat yang salah satunya adalah calon petahana Susilo Bambang Yudhoyono.[10]
Presiden Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Secara konstitusi yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Presiden petahana Joko Widodo dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat mengikuti kontestasi politik dalam pemilihan presiden pada 2024. Oleh karenanya, Indonesia mengadakan pemilihan umum secara serentak untuk memilih eksekutif dan legislatif masa bakti 2024–2029. Pemilihan presiden selayaknya digelar sebelum transisi kepemimpinan negara pada 20 Oktober 2024.
Pada pilpres sebelumnya, Joko Widodo terpilih kembali menduduki jabatan yang sama bersama dengan Ma'ruf Amin sebagai pendampingnya. Kandidat lainnya, Prabowo Subianto oleh Joko Widodo diberi mandat sebagai Menteri Pertahanan pasca rekonsiliasi pada Juli 2019.[11][12] Pertemuan tersebut mengakhiri perseteruan politik antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden, sehingga terjadi dinamika politik dengan bergabungnya Gerindra dan PAN ke Koalisi Indonesia Maju. Ketika perombakan kabinet pada 2020, wakil Prabowo saat pilpres, Sandiaga Uno menyusulnya di kabinet sebagai menteri yang membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif.[13]
Pelaksanaan
Masa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan dua putaran apabila pada putaran pertama tidak ada pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara dengan sedikitnya 20% suara yang tersebar di lebih dari setengah provinsi di Indonesia. Hingga saat ini, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dua putaran hanya pernah terjadi pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2004.
Pemilihan presiden menjadi tahap penting dalam sistem politik Indonesia yang melibatkan partai politik nasional dengan perwakilan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusung satu pasangan calon. Hanya PDI-P yang dapat mengusulkan sepasang kandidat tanpa berkoalisi dengan partai lain, mengingat partai ini memenuhi syarat ambang batas presiden dengan minimal 115 kursi pada pemilu legislatif terdahulu.[14][15] Hal ini tertuang dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang menerangkan bahwa sepasang kandidat diusulkan oleh satu partai maupun sekelompok partai yang memperoleh sedikitnya 20% kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau sedikitnya 25% suara nasional pada pemilihan umum sebelumnya.
Beberapa partai politik nonparlemen, baik partai peserta pemilu sebelumnya maupun partai baru pasca 2019, diposisikan sebagai partai pendukung bagi calon presiden pilihan masing-masing partai.[16] Misalnya saja Perindo yang mendeklarasikan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo.[17] Partai tersebut menjadi partai pendukung bagi Ganjar karena tidak memiliki perwakilan di parlemen. Akan tetapi, suara nasional yang diperoleh Perindo turut mendorong pencalonan Ganjar meski tidak terlalu berpengaruh. Selain itu, Partai Gelora, partai baru yang didirikan pada 2019 lalu, memberi dukungan kepada Prabowo Subianto.[18] Meski sebelumnya belum pernah mengikuti pemilihan umum, akan tetapi Gelora tetap dicatat sebagai partai pendukung.
Partai NasDem calonkan Gubernur DKI Jakarta yang juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2014–2016, Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dari partai tersebut.[19] Ia menjadi bakal calon presiden pertama yang dicalonkan oleh partai politik dan berhasil memperoleh rekomendasi dari hasil rapat kerja nasional dari Partai NasDem. Sejak pencalonan Anies, dua partai lainnya, Demokrat dan PKS mulai menjajaki kerja sama politik dengan didirikannya Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Saat itu, PKS menominasikan nama mantan Gubernur Jawa BaratAhmad Heryawan untuk dicalonkan sebagai wakil Anies.[20] Begitu pula Demokrat yang menjagokan ketua umumnya yang juga rivalnya di pemilihan gubernur 2017, Agus Yudhoyono.[21] Awalnya, Anies menggolongkan nama Agus sebagai cawapres yang akan mendampinginya.[22] Seiring berjalannya waktu, koalisi mengalami dinamika politik dengan hengkangnya Demokrat dan mendukung pencalonan Prabowo setelah masuknya PKB dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang mendukung Prabowo.[23][24] Masuknya PKB diiringi dengan kesepakatan untuk memasangkan Anies bersama ketua umum mereka, Wakil Ketua DPR RI yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua MPR RI periode 2018–2019 dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009–2014, Muhaimin Iskandar.[25] Sebelumnya, ia telah diusulkan oleh partainya, PKB, sebagai kandidat wakil presiden dari Joko Widodo pada pemilihan umum sebelumnya. Bahkan, sempat digadang-gadang dicalonkan sebagai kandidat presiden jika tidak dipilih menjadi pendamping Jokowi.[26]
Pada 22 Oktober 2023, Prabowo memilih Wali Kota Surakarta periode 2021–2024, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakilnya.[32] Gibran awalnya dicalonkan oleh Golkar sebagai kandidat yang mendampingi Prabowo.[33] Disusul pula partai-partai Koalisi Indonesia Maju yang turut mengamini pencalonan Gibran.[34] Pencalonan Gibran menimbulkan kontroversi mengingat usianya belum mencukupi berdasarkan syarat menjadi kandidat dalam pemilihan presiden, yakni minimal 40 tahun, sedangkan Gibran berusia 36 tahun. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan putusan yang membuka peluang seseorang dengan pengalaman menjadi wali kota, bupati, dan gubernur beserta wakil dapat mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres.[35][36] Setelah pencalonannya, Gibran yang merupakan kader PDI-P diakhiri keanggotaannya, disusul adik iparnya yang juga Wali Kota Medan periode 2021–2024, Bobby Nasution, setelah deklarasi mendukung Prabowo-Gibran.[37]
Kandidat dari PDI-P dan PPP, serta dua partai nonparlemen
Purna tugasnya Joko Widodo sebagai presiden petahana pada 2024 membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencari calon presiden penggantinya. Gubernur Jawa Tengah yang juga mantan anggota DPR RI periode 2004–2013, Ganjar Pranowo diusulkan oleh partainya, PDI-P, untuk diberi mandat maju pada pencalonan presiden pada April 2023.[38] Namanya diumumkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati.[39] Sebelumnya, muncul isu pencalonan Puan Maharani dari PDI-P untuk dipasangkan dengan Prabowo sebagai calon wakil presiden.[40] Puan akhirnya dicalonkan partai untuk menjadi calon legislatif DPR RI.[41] Selain itu, NasDem juga menominasikan nama Ganjar sebagai salah satu bakal kandidat presiden dalam rapat kerja nasionalnya, meski pencalonannya dimandatkan kepada Anies.
Efek pencapresan Ganjar oleh PDI-P, Hanura yang merupakan partai nonparlemen turut mendukungnya sebagai calon presiden.[42] Hanura menjadi partai pengusung pertama pasca pencalonan Ganjar oleh PDI-P yang melahirkan kerja sama politik tanpa berkoalisi.[43] Beberapa hari setelahnya disusul oleh PPP yang juga mengusung Ganjar.[44] Tak hanya pada pilpres, kedua partai tersebut juga menjalin kerja sama di pemilihan legislatif.[45] Setelahnya, Perindo turut mencalonkan Ganjar di tengah isu partainya akan bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang kelak mengusung Prabowo.[46][47]
Jauh sebelum PDI-P mengusung Ganjar, PSI lebih dahulu menetapkan Ganjar Pranowo sebagai capres dan Yenny Wahid, putri mantan Presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid, sebagai cawapresnya.[48] Belakangan, PSI membatalkan dukungan kepada Ganjar usai diputuskan melalui kongresnya.[49] Trennya, politikus PDI-P, Said Abdullah sempat mengusulkan nama Anies sebagai salah satu bakal pendamping Ganjar.[50] Wacana tersebut tidak diindahkan oleh NasDem sebagai partai yang memelopori pencalonan Anies.[51]
Pada 18 Oktober 2023, Ganjar menyusul Anies dalam hal pengumuman nama pendamping. Mahfud MD dipilih oleh PDI-P sebagai bakal kandidat wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo yang diumumkan langsung oleh ketua umumnya, Megawati.[52] Ini merupakan penantian bagi Mahfud yang sebelumnya telah ditunjuk untuk menjadi pendamping bagi Joko Widodo pada 2019 sebelum akhirnya digantikan oleh Ma'ruf Amin di detik-detik terakhir menjelang pengumuman kandidat wapres.[53] Hari itu, ia telah menyiapkan kemeja putih sesuai dengan pakaian simbolis kampanye Jokowi. Kemeja itu akhirnya dikenakan kembali pada saat pengajuan diri sebagai kandidat wakil presiden bersama Ganjar.[54] Pendaftaran pasangan calon ini menyusul dengan pengajuan Anies-Muhaimin ke KPU pada 19 Oktober 2023.[55]
Pemilihan umum
Kampanye
Berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya, citra Prabowo Subianto terkenal tegas dan ekspresif sebagai cerminan dari profesi sebelumnya sebagai tentara. Pada 2019, Prabowo menjadi oposisi bagi pemerintahan petahana yang dipimpin Joko Widodo. Dalam setiap kampanyenya, ia selalu mengkritik kebijakan yang dicanangkan oleh Jokowi.[56] Begitu pula dalam orasinya menunjukkan sikap tegas Prabowo yang memosisikan diri sebagai bagian dari oposisi bagi Jokowi.[57] Setelahnya, Prabowo tampil lebih kooperatif dan cenderung berpihak kepada pemerintahan Jokowi, mengingat dia sebagai Menteri Pertahanan di kabinet dan menjadikan anak dari Jokowi sekaligus Wali Kota Surakarta, Gibran sebagai wakilnya.[58] Pada 2024, mereka mengusung visi yang berkesinambungan dengan gagasan Jokowi, termasuk melanjutkan perencanaan Ibu Kota Nusantara sebagai salah satu proyek strategis nasional. Dalam kampanyenya, Prabowo acapkali memunculkan program pendistribusian konsumsi dan susu kepada peserta didik.[59] Disamping itu, fenomena "gemoy" menjadi istilah baru sebagai identitas Prabowo.[60]
Pada 2024, Anies Baswedan menjadi rival baru bagi Prabowo yang sebelumnya sebagai promotor dalam mengusung Anies sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada 2017, sebagaimana Jokowi yang menjadi rival bagi Prabowo di dua pemilihan presiden sebelumnya sempat diusung Prabowo sebagai calon gubernur pada 2012 lalu.[61] Anies merupakan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diberhentikan oleh Jokowi pada 2016, setelahnya ia didukung pencalonannya sebagai calon gubernur oleh partai-partai oposisi pemerintahan Jokowi.[62] Sebagai oposisi, ia kerap mengkritik kebijakan pemerintah dalam hal birokrasi, investasi, hingga korupsi, kolusi, dan nepotisme.[63] Hal ini senada dengan gagasannya sebagai calon presiden, yaitu mengusung visi transformasi atas kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Misalnya program ketahanan pangan yang lebih memilih contract farming daripada food estate yang selama ini menjadi program pemerintah.[64] Selain itu, ia mewadahi aspirasi dari kalangan pemilih muda dengan mendeklarasikan "Gerakan Bawa Idemu" yang merupakan sukarelawan dari daerah-daerah untuk menyuarakan gagasan-gagasannya kepada Anies.[65] Kemudian, dalam forum-forum tertentu, ia hadir dalam memaparkan visi misi dengan membuka diskusi kepada kalangan muda.[66]
Selain Anies, Ganjar Pranowo juga merupakan peserta baru dalam pemilihan presiden. Ia memilih kooperatif terhadap pemerintah pusat berkaitan dengan program pembangunan untuk dilanjutkannya jika terpilih menjadi presiden.[67] Meski demikian, ia menggagas perbaikan atas program pemerintah petahana dan mengusung visi percepatan pembangunan.[68] Dalam kampanyenya, ia mengikuti jejak Jokowi dengan melakukan blusukan di pasar-pasar tradisional. Selain itu, ia tampil lari laun di beberapa daerah, salah satunya Jakarta.[69] Ia mengklaim bahwa dengan dirinya lari laun, maka citranya akan dikenal oleh publik.[70] Selama kampanye, Ganjar menjadikan kemeja hitam sebagai pakaian simbolis dalam kampanyenya, sedangkan wakilnya, Mahfud MD mengenakan kemeja putih yang telah dipersiapkan untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Jokowi pada 2019 lalu.[71] Belakangan, Ganjar menilai bahwa penegakan hukum di bawah pemerintahan Jokowi rendah.[72]
Pada 27 November 2023, Komisi Pemilihan Umum mendeklarasikan kampanye damai bersama pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta partai pengusungnya, sekaligus menandatangani pakta integritas dalam menjaga pemilihan umum yang aman dan damai.[73] Besoknya, Anies dan Ganjar memulai kampanye pertamanya. Anies berorasi di Kampung Tanah Merah, Jakarta,[74] sedangkan wakilnya Muhaimin Iskandar berkampanye di Jombang, Jawa Timur yang merupakan basis Nahdlatul Ulama sekaligus tanah kelahirannya.[75] Berbeda dengan Anies, Ganjar memiliki strategi kampanye dengan blusukan di wilayah barat dan timur Indonesia. Ganjar memulainya di Merauke, Papua Selatan dan Mahfud menyambangi Sabang, Aceh.[76] Di saat kedua pasangan calon berkampanye, Prabowo dan Gibran memilih untuk tetap bertugas dengan jabatannya.[77] Gibran mendahului Prabowo berkampanye pada 1 Desember 2023 di Penjaringan, Jakarta.[78] Setelahnya, Prabowo kampanye perdana di Tasikmalaya, Jawa Barat.[79]
Debat presiden dan wakil presiden secara formal menjadi ajang pemaparan visi dan misi, serta pemikiran dari setiap pasangan calon yang digelar oleh KPU. Berbeda dengan format sebelumnya, pada 2024, debat dihadiri oleh para pasangan calon.[80] Debat pertama menyaksikan tiga calon presiden berdebat mengenai hukum, birokrasi, hingga sistem demokrasi. Anies dan Muhaimin tampil kompak mengenakan kemeja putih dengan Jas berwarna hitam dengan stiker bertulisan "AMIN" di dada mereka, Prabowo menggunakan kemeja biru muda warna khas pasangan mereka senada dengan pasangannya Gibran dan ada sebuah pin kecil tersemat di dadanya[81], Ganjar tampil mengenakan kemeja putih bertuliskan "sat, set", sedangkan Mahfud yang memakai kemeja putih bertuliskan "tas, tes" dengan gambar timbangan hukum di dada kirinya.[82] Ketika debat mengenai demokrasi, Anies dan Prabowo sempat berkonflik. Anies mengklaim bahwa kebebasan berpendapat masih terbatas.[83] Prabowo menanggapinya dengan menampik isu tersebut. Ia bersikukuh bahwa demokrasi di bawah pemerintahan Jokowi dinilainya baik, bahkan menurutnya berkat proses demokrasilah Anies bisa menjadi gubernur.[84] Dibalas oleh Anies terkait Prabowo yang dianggap "tidak tahan untuk berada di kubu oposisi" sebagai posisi yang terhormat.[85]
Untuk debat calon wakil presiden, publik berspekulasi bahwa perdebatan ditiadakan oleh KPU, sehingga timbul kesalahpahaman di tengah masyarakat.[86][87] Sebelumnya, debat untuk kandidat wakil presiden dilaksanakan, di mana partisipan debatnya adalah Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno. Akan tetapi, KPU membantah peniadaan debat untuk kandidat wakil presiden, melainkan pihaknya akan menghadirkan pasangan calon dalam kontestasi debat, tetapi partisipannya adalah antar calon presiden, antar calon wakil presiden, maupun antar pasangan calon.[88][89] Sehingga, perdebatan yang diikuti oleh calon wakil presiden tetap digelar pada debat kedua dan keempat. Pada debat kedua merangkumi perekonomian dan pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan IKN Nusantara.[90] Partisipan debat adalah kandidat nomor urut 1, Muhaimin Iskandar; kandidat nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka; kandidat nomor urut 3, Mahfud MD.
Hasil resmi diperkirakan akan diumumkan pada bulan Maret, namun quick count dari tabulator yang disetujui pemerintah keluar segera setelah TPS ditutup.[129] Penghitungan awal dari Indikator Politik, Kompas, dan Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan bahwa Prabowo Subianto memperoleh antara 53,4 dan 59,8 persen suara, diikuti oleh Anies Baswedan, yang memperoleh antara 23,11 dan 26,39 persen, dan Ganjar Pranowo, yang menerima antara 16,72 dan 17,12 persen.[130]
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia[3]
Akibat
Menyusul hasil penghitungan cepat tidak resmi, Prabowo mengklaim kemenangan pada malam tanggal 14 Februari di sebuah acara bersama para pendukungnya di Istora Senayan di Jakarta, dan menyebutnya sebagai "kemenangan seluruh rakyat Indonesia".[140][141] Gibran Rakabuming pun mengucapkan terima kasih kepada Prabowo yang telah “memberi kesempatan kepada generasi muda.”[142] Tim kampanye Ganjar Pranowo menyatakan tengah mendalami laporan pelanggaran pemilu dan dugaan "kecurangan struktural, sistematis, dan masif" dalam pemungutan suara.[143]Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P, mengatakan penyimpangan pemilu dilakukan dari atas ke bawah, dimulai dengan keputusan mengizinkan Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Hamdan Zoelva, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus anggota tim pemenangan Anies Baswedan juga mengatakan, terdapat “indikasi kuat adanya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu presiden”.[144] Pernyataan pengamat independen menunjukkan "tidak ada tanda-tanda penipuan sistemik".[145]
Indeks Harga Saham Gabungan pada tanggal 15 Februari mencatat kenaikan paling tajam dalam dua bulan terakhir karena hasil hitung cepat menunjukkan kemenangan Prabowo, yang oleh para analis dikaitkan dengan hilangnya ketidakpastian politik yang mungkin timbul dari pemilu putaran kedua. Keuntungan terbesar diperoleh oleh bank, Perusahaan nikel, dan perusahaan infrastruktur.[146]
Unjuk rasa
Menyusul tuduhan tersebut, polisi mengatakan akan mengizinkan protes damai.[147] Sebuah demonstrasi diadakan di depan Istana Merdeka di Jakarta sebagai protes terhadap klaim kemenangan Prabowo pada tanggal 15 Februari, diikuti oleh demonstrasi pada tanggal 16 Februari melawan dugaan kecurangan pemilu[148] dan persepsi dukungan Jokowi terhadap Prabowo di markas KPU.[144] Jokowi menampik tudingan adanya kecurangan dan mengatakan bahwa bukti adanya kecurangan harus dibawa ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.[149]
Analisis
Pasca keluarnya hasil hitung cepat, Lingkaran Survei Indonesia mengaitkan split-ticket voter dengan buruknya kinerja tandem Ganjar-Mahfud padahal PDI-P sukses tetap menjadi partai terbesar di pemilu. badan legislatif.[150] Khususnya, Prabowo memenangkan suara terbanyak di provinsi-provinsi yang secara tradisional mendukung PDI-P, yaitu Jawa Tengah dan Bali.[151] Jajak pendapat Kompas menunjukkan dukungan kuat terhadap pencalonan Prabowo dari pemilih non-Muslim dan Muslim Nahdlatul Ulama, yang menang di 36 dari 38 provinsi (kecuali Aceh dan Sumatera Barat, dimana pasangan Anies–Muhaimin memperoleh suara terbanyak).[152] Akademisi yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, Ulil Abshar Abdalla, dalam kolom Kompas, mengaitkan kinerja kuat Prabowo dengan pemilih di Indonesia yang lebih mengutamakan kelanjutan kebijakan Jokowi dibandingkan kekhawatiran akan pelanggaran hukum dan etika.[153] Anies–Muhaimin dan Ganjar–Mahfud juga masing-masing kalah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, meski partai pengusungnya (masing-masing PKB dan PDI-P) meraih suara terbanyak di kedua provinsi tersebut.[154] Prabowo juga meraih suara terbanyak di Bali, kubu tradisional PDI-P, sebuah kemenangan yang dianggap oleh para analis dan tim kampanye Prabowo berkat dukungan dari Jokowi.[155][156]
Reaksi
Dalam negeri
Presiden petahana, Joko Widodo menyatakan bahwa ia telah bertemu dan mengucapkan selamat kepada Prabowo dan putranya, Gibran pada malam tanggal 14 Februari, berdasarkan hasil hitung cepat.[157] Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengucapkan selamat kepada Prabowo dan menyatakan bahwa Prabowo "sekarang adalah panglima saya".[158]
Internasional
Australia – Menteri Luar Negeri Penny Wong mengatakan bahwa pemerintah Australia "berharap dapat bekerja sama secara erat dengan presiden berikutnya" ketika ia dilantik.[159] Perdana Menteri Anthony Albanese menelepon Prabowo pada tanggal 15 Februari, dan menulis di akun Twitter bahwa ia adalah "pemimpin asing pertama yang berbicara hari ini dengan Prabowo, yang jelas unggul dalam penghitungan resmi dan tidak resmi".[160][161] Pada tanggal 23 Februari, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Richard Marles secara pribadi mengucapkan selamat kepada Prabowo selama kunjungan resminya ke Kementerian Pertahanan Indonesia di Jakarta.[162]
Tiongkok – Duta Besar Tiongkok untuk IndonesiaLu Kang mengunjungi rumah Prabowo pada tanggal 18 Februari dan secara pribadi mengucapkan selamat kepadanya atas hasil pemilu sambil mengungkapkan harapan bahwa "Indonesia dan Tiongkok dapat tumbuh bersama, sejahtera bersama".[163]
Ceko – Perdana Menteri Petr Fiala mengucapkan selamat kepada Prabowo di media sosial dan menyatakan "kesiapan untuk memperkuat hubungan bilateral".[164]
Prancis – Presiden Emmanuel Macron mengucapkan selamat kepada Prabowo melalui panggilan telepon dan menyampaikan harapannya untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik antara Perancis dan Indonesia.[166]
India – Perdana Menteri Narendra Modi mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia atas keberhasilan pemilu dan kepada Prabowo atas kemenangannya di media sosial. Modi mengatakan dia berharap dapat bekerja sama dengan presiden baru untuk memperkuat kemitraan strategis komprehensif antara kedua negara.[167]
Iran – Presiden Ebrahim Raisi menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo karena terpilih menjadi presiden berdasarkan hasil pemilu. Ia juga menyampaikan harapannya agar kedua negara dapat melakukan upaya kolaboratif, saling pengertian, dan berbagi upaya di bawah kepresidenan Prabowo.[168]
Yordania – Raja Abdullah II mengucapkan selamat kepada Prabowo melalui panggilan telepon berdasarkan hasil hitung cepat. Ia juga menyatakan bahwa Prabowo dibutuhkan oleh Indonesia dan menyatakan kesiapannya untuk menerimanya di Yordania.[169]
Malaysia – Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat kepada Prabowo atas kemenangannya dalam pemilu melalui panggilan telepon.[170]
Belanda – Perdana Menteri Mark Rutte mengucapkan selamat kepada Prabowo menyusul proyeksi hasil pemilu di media sosial. Ia juga menyatakan bahwa ia berharap dapat terus mengembangkan persahabatan dan ikatan yang kuat antara negara mereka.[171]
Palestina – Presiden Mahmoud Abbas menyampaikan pesan ucapan selamat kepada Prabowo atas kemenangannya dalam pemilihan presiden dan menyatakan komitmen untuk bekerja sama menuju pengembangan dan kerja sama lebih lanjut. Ia juga menyatakan apresiasi Palestina atas dukungan Indonesia yang teguh terhadap perjuangan Palestina dan rakyatnya. Pesan tersebut disampaikan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta.[174][175]
Filipina – Presiden Bongbong Marcos mengucapkan selamat kepada Prabowo atas keunggulannya dalam penghitungan suara terakhir untuk menjadi Presiden di media sosial. Ia juga menyatakan harapannya untuk dapat memperdalam hubungan bilateral, khususnya dalam rangka perayaan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Filipina mendatang.[176][177][178]
Rusia – Presiden Vladimir Putin mengucapkan selamat kepada Prabowo atas kemenangan pemilunya dan menyatakan keyakinannya bahwa pemerintahan Prabowo akan berkontribusi pada pengembangan lebih lanjut hubungan antara negara-negara tersebut dan memperkuat keamanan dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik.[179]
Serbia – Presiden Aleksandar Vučić mengucapkan selamat kepada Prabowo melalui panggilan telepon pada 22 Februari.[180]
Singapura – Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengucapkan selamat kepada Prabowo atas kemenangannya, dan mengucapkan selamat kepada Jokowi atas "kelancaran dan keberhasilan" pemilu tersebut.[181]
Spanyol – Perdana Menteri Pedro Sánchez menyampaikan surat ucapan selamat kepada Prabowo atas hasil pemilu dan menyatakan keyakinannya atas pengalaman dan kinerja baik Prabowo untuk memimpin Indonesia di masa depan. Surat tersebut diserahkan kepada Prabowo oleh Duta Besar Spanyol untuk Indonesia, Francisco de Asis Aguilera Aranda.[182]
Sri Lanka – Presiden Ranil Wickremesinghe mengucapkan selamat kepada Prabowo atas kemenangannya dalam pemilu melalui panggilan telepon.[170]
Thailand – Perdana Menteri Srettha Thavisin mengucapkan selamat kepada Prabowo atas kemenangannya di media sosial. Ia menyatakan harapannya untuk memperkuat hubungan bilateral.[183]
Turki – Presiden Recep Tayyip Erdoğan menyampaikan pesan ucapan selamat kepada Prabowo atas hasil pemilu dan menyatakan harapan bahwa hasil pemilu akan membawa keberuntungan. Ia juga menyatakan Indonesia dan Turki akan lebih mengembangkan hubungan keduanya. Pesan tersebut disampaikan kepada Prabowo oleh Duta Besar Turki untuk Indonesia Talip Küçükcan.[184]
Ukraina – Presiden Volodymyr Zelenskyy mengucapkan selamat kepada Prabowo melalui panggilan telepon setelah hasil pemilu dan mengundangnya ke pertemuan puncak mendatang mengenai formula perdamaian Ukraina di Swiss pada bulan April.[185]
Inggris Raya – Perdana Menteri Rishi Sunak menyampaikan pesan ucapan selamat kepada Prabowo atas kemenangan pemilunya. Pesan tersebut disampaikan ke rumah Prabowo oleh Duta Besar Inggris Raya untuk Indonesia, Dominic Jermey.[187] Jermey juga mengucapkan selamat kepada "ratusan ribu kandidat yang berkampanye di seluruh nusantara" dan memuji pemilu tersebut sebagai "festival demokrasi yang benar-benar epik".[188]
Amerika Serikat – Juru bicara Departemen Luar NegeriMatthew Miller mengucapkan selamat kepada masyarakat Indonesia "atas jumlah pemilih yang besar" dalam pemilu tersebut, dan menyebutnya sebagai "bukti ketangguhan dan kekuatan pemilu". komitmen rakyat Indonesia terhadap proses demokrasi dan lembaga pemilu”.[189] Ketika ditanya mengapa Gedung Putih belum memberikan ucapan selamat kepada Prabowo atas kemenangannya, Penasihat Komunikasi Dewan Keamanan Nasional ASJohn Kirby mengatakan pernyataan itu akan dikeluarkan pada waktu yang tepat dan akan menghormati kemauan rakyat Indonesia.[190] Pada tanggal 12 Maret, Presiden Joe Biden menyampaikan surat ucapan selamat kepada Prabowo atas kemenangan pemilunya. Ia mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia atas keberhasilan pemilu mereka, dan menyebutnya sebagai "bukti komitmen terhadap demokrasi" dan ia berharap dapat memperkuat hubungan Indonesia–Amerika Serikat lebih jauh lagi. Surat tersebut disampaikan oleh Duta Besar AS untuk ASEAN, Yohannes Abraham.[191]
Galeri
Foto surat suara
Daftar pasangan calon berikut foto, gambar partai koalisi, serta visi dan misi
^Daftar pemilih tetap di Indonesia pada pemilihan umum 2024 berjumlah 204.807.222 jiwa atau 73,38% dari jumlah populasi per 2023. Selisih dari daftar pemilih tetap tahun 2024 dengan tahun 2019 adalah 14.036.893 atau 6,85%.[1]
^Kehadiran pemilih pada pemilihan umum 2024 berjumlah 168.422.011 jiwa atau 82.23% dari daftar pemilih tetap. Selisih dari kehadiran pemilih tahun 2024 dengan tahun 2019 adalah 10.409.505 atau 0.27%.
^Pencalonan Anies Baswedan sebagai kandidat presiden dipromotori oleh Partai NasDem. Dia tetap menjadi politikus independen sejak awal dicalonkan.[2]
^"Hasil Resmi PPWP Papua Pegunungan"(PDF) (D-Hasil Provinsi PPWP). Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 20 Maret 2024. Diarsipkan dari versi asli(PDF) tanggal 20 Maret 2024. Diakses tanggal 20 Maret 2024.
^Abshar-Abdalla, Ulil (14 February 2024). "Memahami Kemenangan Prabowo". Kompas. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 February 2024. Diakses tanggal 15 February 2024.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^"Prabowo terima kunjungan Dubes China". Antara News. 18 February 2024. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 February 2024. Diakses tanggal 18 February 2024.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^"Election in Indonesia PRESS STATEMENT". United States Department of State. 2024-02-14. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 February 2024. Diakses tanggal 14 February 2024.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)