Lembaga Nonstruktural

Lembaga Nonstruktural (disingkat LNS) adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara. LNS tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, namun dalam dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan terdapat tugas dan fungsi lain yang dinilai harus diselenggarakan, sehingga perlu dibentuk lembaga independen. Dinamika dimaksud melahirkan bermacam varian LNS dengan tugas dan fungsi masing-masing, seperti mempercepat proses terwujudnya penegakan dan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan juga pengembangan kehidupan sosial budaya di Indonesia.

LNS ada yang dibentuk melalui Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.

Daftar lembaga nonstruktural

Berikut adalah daftar LNS yang ada di Indonesia hingga saat ini  :

1. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
2. Badan Amil Zakat Nasional
3. Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu
4. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
5. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
6. Badan Olahraga Profesional
7. Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal
8. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
9. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
10. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum
12. Badan Pengelola Dana Abadi Umat
13. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura
14. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
15. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
16. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
17. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
18. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
19. Badan Pertimbangan Kepegawaian
20. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
21. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
22. Badan Restorasi Gambut
23. Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
24. Dewan Energi Nasional
25. Dewan Jaminan Sosial Nasional
26. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
27. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
28. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
29. Dewan Ketahanan Nasional
30. Dewan Ketahanan Pangan
31. Dewan Koperasi Indonesia
32. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
33. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
34. Dewan Pengupahan Nasional
35. Dewan Pers
36. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
37. Dewan Pertimbangan Presiden
38. Dewan Riset Nasional
39. Dewan Sumber Daya Air Nasional
40. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
41. Kantor Staf Presiden
42. Komisi Banding Merek
43. Komisi Banding Paten
44. Komisi Informasi
45. Komisi Kejaksaan
46. Komisi Kepolisian Nasional
47. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
48. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
49. Komisi Nasional Lanjut Usia
50. Komisi Pemberantasan Korupsi
51. Komisi Pemilihan Umum
52. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
53. Komisi Pengawas Haji Indonesia
54. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
55. Komisi Penyiaran Indonesia
56. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
57. Komite Akreditasi Nasional
58. Komite Ekonomi Industri Nasional
59. Komite Kebijakan Industri Pertahanan
60. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
61. Komite Nasional Keselamatan Transportasi
62. Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza
63. Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan
64. Komite Olah Raga Nasional Indonesia
65. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
66. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
67. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
68. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran
69. Komite Stabilitas Sistem Keuangan
70. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN
71. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
72. Konsil Kedokteran Indonesia
73. Lembaga Kerja Sama Tripartit
74. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
75. Lembaga Produktivitas Nasional
76. Lembaga Sensor Film
77. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
78. Ombudsman Republik Indonesia
79. Otoritas Jasa Keuangan
80. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
81. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
82. Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Kedamaian

Lembaga nonstruktural yang telah dibubarkan

1. Badan Benih Nasional
2. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional
3. Badan Koordinasi Keamanan Laut
4. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
5. Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
6. Badan Pengembangan Kawasan Pengembagan Ekonomi Terpadu
7. Badan Pengendalian Bimbingan Massal
8. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
9. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias (BRR Aceh-Nias)
10. Badan Pengelola Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (BP-REDD+) 
11. Dewan Buku Nasional
12. Dewan Gula Indonesia
13. Dewan Kelautan Indonesia
14. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
15. Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan
16. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia
17. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
18. Dewan Nasional Perubahan Iklim
19. Komisi Hukum Nasional
20. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
21. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
22. Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
23. Komite Ekonomi Nasional
24. Komite Inovasi Nasional
25. Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis
26. Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun
27. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
28. Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi
29. Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R)
30. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP/UKP4)

Lihat pula

• Lembaga pemerintah nonkementerian
• Daftar lembaga pemerintahan Indonesia

Pranala luar

• Daftar Lembaga Non Struktural dan Independen yang menerima Dana APBN melalui Kementerian Negara dan Lembaga