Wikipedia

Lembaga Nonstruktural

Revisi sejak 10 Desember 2020 03.50 oleh Jelajah Bumi (bicara | kontrib) (Saya mencoba lgsg ke peraturan dgn link https://jdih.setneg.go.id/viewpdfperaturan/Salinan%20Perpres%20Nomor%20112%20Tahun%202020.pdf namun tdk bisa jadi saya hanya menambahkan link produk hukum sesneg dan hrs ttp dicari lagi peraturannya)

Lembaga Nonstruktural (disingkat LNS) adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara. LNS tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, namun dalam dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan terdapat tugas dan fungsi lain yang dinilai harus diselenggarakan, sehingga perlu dibentuk lembaga independen. Dinamika dimaksud melahirkan bermacam varian LNS dengan tugas dan fungsi masing-masing, seperti mempercepat proses terwujudnya penegakan dan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan juga pengembangan kehidupan sosial budaya di Indonesia.[1]

Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan ketatanegaraan
Indonesia
Pemerintahan pusat
Hukum
Legislatif
Eksekutif
Kehakiman

  • Badan peradilan
  • (di bawah Mahkamah Agung)
Lembaga lain

  • Lembaga menurut UUD secara implisit
  • Alat negara
Pemerintahan daerah
Pembagian administratif
Kepala daerah
Legislatif daerah
Politik praktis
Pemilihan umum
Pemilihan lokal
  • Pemilihan legislatif daerah
Partai politik
Kebijakan luar negeri
Hubungan internasional
Perwakilan diplomatik

Lembaga Nonstruktural diklasifikasikan berdasarkan beberapa indikator sebagai berikut:

  1. Peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pembentukannya
    • LNS yang Dibentuk Berdasarkan Undang-Undang
    • LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah
    • LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Presiden
    • LNS yang Dibentuk Berdasarkan Keputusan Presiden
  2. Urusan pemerintahan yang berkaitan
  3. Pendanaan
    • Klasifikasi LNS Berdasarkan Pendanaan DIPA Sendiri
    • Klasifikasi LNS Berdasarkan Pendanaan DIPA Menempel pada Kementerian/Lembaga
    • Klasifikasi LNS di Daerah dengan Pembebanan Anggaran APBD d. Klasifikasi LNS Berdasarkan Sumber Pendanaan Lain
  4. Perwakilan di daerah[2]

Daftar lembaga nonstruktural

Berikut adalah daftar LNS yang ada di Indonesia hingga saat ini [3]:

  1. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
  2. Akademi Ilmuwan Muda Indonesia
  3. Lembaga Pengelola Dana Bergulir
  4. Badan Amil Zakat Nasional
  5. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
  6. Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu
  7. Badan Koordinasi Penyuluhan
  8. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
  9. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
  10. Badan Otorita Danau Toba
  11. Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal
  12. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  13. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
  14. Badan Pengawas Pemilihan Umum
  15. Badan Pengawas Rumah Sakit
  16. Badan Pengelola Keuangan Haji
  17. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
  18. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
  19. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
  20. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
  21. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
  22. Badan Pertimbangan Kepegawaian
  23. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
  24. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
  25. Badan Promosi Pariwisata Indonesia
  26. Badan Restorasi Gambut
  27. Dewan Energi Nasional
  28. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
  29. Dewan Insinyur Indonesia
  30. Dewan Jaminan Sosial Nasional
  31. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
  32. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
  33. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
  34. Dewan Ketahanan Nasional
  35. Dewan Koperasi Indonesia
  36. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
  37. Dewan Pengupahan Nasional
  38. Dewan Pers
  39. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
  40. Dewan Pertimbangan Presiden
  41. Dewan Sumber Daya Air Nasional
  42. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
  43. Kantor Staf Presiden
  44. Komisi Aparatur Sipil Negara
  45. Komisi Banding Merek
  46. Komisi Banding Paten
  47. Komisi Informasi
  48. Komisi Kejaksaan
  49. Komisi Kepolisian Nasional
  50. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
  51. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
  52. Komisi Pemberantasan Korupsi
  53. Komisi Pemilihan Umum
  54. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
  55. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
  56. Komisi Penyiaran Indonesia
  57. Komisi Penyuluhan Nasional
  58. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
  59. Komite Akreditasi Nasional
  60. Komite Anti Dumping Indonesia
  61. Komite Industri Nasional
  62. Komite Kebijakan Industri Pertahanan
  63. Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
  64. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  65. Komite Nasional Keamanan Penerbangan
  66. Komite Nasional Keselamatan Transportasi
  67. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
  68. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN
  69. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
  70. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
  71. Komite Perdagangan Nasional
  72. Komite Profesi Akuntan Publik
  73. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
  74. Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza
  75. Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan
  76. Komite Olah Raga Nasional Indonesia
  77. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
  78. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
  79. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
  80. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran
  81. Konsil Kedokteran Indonesia
  82. Lembaga Kerja Sama Tripartit
  83. Lembaga Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga RI
  84. Lembaga Pengelola Dana Bergulir
  85. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
  86. Lembaga Produktivitas Nasional
  87. Lembaga Sensor Film
  88. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
  89. Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir
  90. Ombudsman Republik Indonesia
  91. Otoritas Jasa Keuangan
  92. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
  93. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
  94. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
  95. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila

Lembaga nonstruktural yang telah dibubarkan

Nama Dasar Hukum Pembubaran Lembaga Pengganti Keterangan
Badan Benih Nasional Perpres Nomor 116 Tahun 2016 [4]
Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional Perpres Nomor 176 Tahun 2014[5]
Badan Koordinasi Keamanan Laut Perpres Nomor 178 Tahun 2014[6] Badan Keamanan Laut
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Perpres Nomor 116 Tahun 2016
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Perpres Nomor 21 Tahun 2017 Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik Putusan Perkara MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003[7]
Badan Pengembangan Kawasan Pengembagan Ekonomi Terpadu Perpres No. 176 Tahun 2014
Badan Pengendalian Bimbingan Massal Perpres Nomor 116 Tahun 2016
Badan Pengelola Dana Abadi Umat UU No. 34 Tahun 2014 Badan Pengelola Keuangan Haji
Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari

Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut

Perpres 16 tahun 2015
Badan Penyehatan Perbankan Nasional Keppres No. 15 Tahun 2004
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias PP No. 3 Tahun 2009[8] Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh,

Badan Kesinambungan Rekonstruksi Nias[8]

Dewan Buku Nasional Perpres No. 176 Tahun 2014
Dewan Gula Indonesia Perpres No. 176 Tahun 2014
Dewan Kelautan Indonesia Perpres Nomor 116 Tahun 2016
Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Perpres Nomor 116 Tahun 2016
Dewan Nasional Perubahan Iklim Perpres 16 tahun 2015
Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan Perpres Nomor 116 Tahun 2016
Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia Perpres No. 176 Tahun 2014
Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Perpres No. 176 Tahun 2014
Komisi Hukum Nasional Perpres No. 176 Tahun 2014
Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Perpres No. 176 Tahun 2014
Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan Perpres No. 176 Tahun 2014
Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Komite Ekonomi Nasional Perpres No. 163 Tahun 2014[9]
Komite Inovasi Nasional
Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Perpres No. 28 Tahun 2020[10] Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis Perpres Nomor 116 Tahun 2016
Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun Perpres Nomor 116 Tahun 2016
Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Perpres No. 176 Tahun 2014
Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi Perpres Nomor 116 Tahun 2016
Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 Unit Staf Kepresidenan
Unit Staf Kepresidenan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 Kantor Staf Presiden
Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Dewan Riset Nasional Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020[11] Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
Dewan Ketahanan Pangan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 Kementerian Pertanian
Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 Kementerian Pemuda dan Olahraga
Komisi Pengawas Haji Indonesia Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 Kementerian Agama
Komite Ekonomi dan Industri Nasional Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Badan Pertimbangan Telekomunikasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 Kementerian Komunikasi dan Informatika
Komisi Nasional Lanjut Usia Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 Kementerian Sosial
Badan Olahraga Profesional Indonesia Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 Kementerian Pemuda dan Olahraga
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 Kementerian Komunikasi dan Informatika


Referensi

  1. ^ Profil 10 Lembaga Non Stuktural
  2. ^ Setneg: Indikator Klasifikasi Lembaga Non Struktural
  3. ^ Lembaga Non Struktural
  4. ^ Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
  5. ^ Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
  6. ^ PERPRES No. 178 Tahun
  7. ^ [1]Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003
  8. ^ a b PERPRES No. 3 Tahun 2009
  9. ^ PERPRES No. 163 Tahun 2014
  10. ^ [2]
  11. ^ "Produk Hukum | JDIH Kementerian Sekretariat Negara". jdih.setneg.go.id. Diakses tanggal 2020-12-10. 

Lihat pula

Pranala luar

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Lembaga_Nonstruktural&oldid=17694938"