Kabinet Pembangunan VII
Kabinet Pembangunan VII adalah kabinet pemerintahan Indonesia yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Baharuddin Jusuf Habibie yang masa jabatannya paling singkat (16 Maret 1998-21 Mei 1998). Masa bakti kabinet ini seharusnya berakhir pada tahun 2003, namun karena terjadi demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan massal 1998 akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang berujung pada pengunduran diri Soeharto dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan diangkatnya B.J. Habibie sebagai pejabat presiden dalam situasi darurat, mengakibatkan kabinet ini menjadi demisioner. Sebagai penggantinya, pemerintahan Indonesia dilanjutkan oleh Kabinet Reformasi Pembangunan.
| Kabinet Pembangunan VII | |
|---|---|
 Kabinet Pemerintahan Indonesia | |
 | |
| Dibentuk | 16 Maret 1998 |
| Diselesaikan | 21 Mei 1998 |
| Struktur pemerintahan | |
| Kepala negara | Soeharto |
| Kepala pemerintahan | Soeharto |
| Wakil kepala pemerintahan | Bacharuddin Jusuf Habibie |
| Jumlah menteri | 34 |
| Partai anggota | Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Partai Persatuan Pembangunan Independen |
| Sejarah | |
| Pendahulu | Kabinet Pembangunan VI |
| Pengganti | Kabinet Reformasi Pembangunan |
| Artikel ini adalah bagian dari seri |
| Politik dan ketatanegaraan Indonesia |
|---|
 |
| Pemerintahan pusat |
|
|
|
|
| Pemerintahan daerah |
| Politik praktis |
| Kebijakan luar negeri |
| ||
|---|---|---|
|
Presiden Indonesia
Kebijakan
 |
||
Adapun Catur Krida Kabinet Pembangunan VII adalah sebagai berikut:
- Pertama, trilogi pembangunan. Yakni stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan, sebagai landasan kebijaksanaan pembangunan yang sudah teruji selama ini dan telah kita laksanakan.
- Kedua, kemandirian. Yakni melepaskan diri dari ketergantungan pada pihak lain dan percaya atas kemampuan sendiri, akan sanggup menghadapi segala gejolak yang timbul akibat globalisasi.
- Ketiga, ketahanan nasional. Dari kemandirian, kebersamaan, dan kekeluargaan itulah tumbuh ketahanan nasional. Yaitu keuletan dan ketangguhan bangsa kita menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.
- Keempat, persatuan dan kesatuan. Keduanya akan memperkokoh ketahanan nasional dalam menjamin kelangsungan hidup dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Pimpinan
| Presiden | Wakil Presiden | ||
|---|---|---|---|
| Soeharto | 
|
|
Bacharuddin Jusuf Habibie |
Anggota
Menteri
Berikut ini adalah menteri Kabinet Pembangunan VII.[1]
.jpeg)
Pejabat setingkat menteri
Berikut adalah pejabat setingkat menteri pada Kabinet Pembangunan VII:
| No. | Jabatan | Foto | Pejabat | Mulai menjabat | Selesai menjabat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaksa Agung | 
|
Soedjono C. Atmonegoro | 20 Maret 1998 | 15 Juni 1998 |
| 2 | Gubernur Bank Indonesia | 
|
Syahril Sabirin[2] | 11 Februari 1998 | 20 Mei 2003 |
Pengunduran diri massal
Selain tekanan demonstrasi massa, juga akibat mundurnya 14 menteri menyusul Abdul Latief dari jabatannya sebagai Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya. Menteri-menteri tersebut mengundurkan diri pada malam hari 20 Mei 1998, pukul 20.00 WIB melalui surat yang diterima Yusril Ihza Mahendra yang diteruskan kepada Mensesneg saat itu, Saadilah Mursyid. Surat tersebut berbunyi:
Hal: Pembentukan Kabinet Baru Jakarta 20 Mei 1998 Kepada Yth. Bapak Presiden RI
Dengan hormat
Bersama surat ini dengan hormat kami laporkan bahwa setelah melakukan evaluasi terhadap situasi akhir-akhir ini terutama di bidang ekonomi, kami berkesimpulan bahwa situasi ekonomi kita tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 (satu) minggu apabila tidak diambil langkah-langkah politik yang cepat dan tepat sesuai dengan aspirasi yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat khususnya mengenai reformasi di segala bidang, seperti antara lain yang direkomendasi oleh DPR-RI dengan pimpinan fraksi-fraksi pada hari selasa, 19 Mei 1998.
Dalam hubungan itu kami bersepakat bahwa langkah pembentukan kabinet baru sebagaimana yang bapak rencanakan tidak akan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami secara pribadi-pribadi menyatakan tidak bersedia diikutsertakan dalam kabinet baru tersebut.
Sebagai anggota Kabinet Pembangunan VII kami akan tetap membantu sepenuhnya pelaksanaan tugas yang Bapak emban dalam menyukseskan Catur krida Kabinet Pembangunan VII. Atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
- Ir. Akbar Tanjung
- Ir. Drs. AM. Hendropriyono, SH, SE, MBA
- Prof. Dr. Ir. Ginanjar Kartasasmita
- Ir. Giri Suseno Hadihardjono, MSME
- Dr. Haryanto Dhanutirto
- Prof. Dr. Ir. Justika S. Baharsjah, M.Sc
- Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, M.Sc
- Ir. Rachmadi Bambang Sumadhijo
- Prof. Dr. Ir. Rahadi Ramelan, M.Sc
- Subiakto Tjakrawedaya, SE
- Sanyoto Sastrowardoyo, M.Sc
- Ir. Sumahadi, MBA
- Drs. Theo L. Sambuaga
- Tanri Abeng, MBA.
Catatan kaki dan referensi
- ^ "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/M Tahun 1998 tertanggal 14 Maret 1998" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2016-03-04. Diakses tanggal 2009-10-17.
- ^ "Sjahril Sabirin Gubernur BI". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-09-18. Diakses tanggal 2020-12-05.
Lihat pula
| Kabinet Pemerintahan Indonesia | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Kabinet Pembangunan VI |
Kabinet Pembangunan VII 1998 |
Diteruskan oleh: Kabinet Reformasi Pembangunan |