Kabinet Dwikora III

Kabinet Dwikora III
Kabinet Dwikora III
; Kabinet Pemerintahan Indonesia
Dibentuk	30 Maret 1966
Diselesaikan	25 Juli 1966
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Soekarno
Kepala pemerintahan	Soekarno
Jumlah menteri	101
Total jumlah menteri	101
Sejarah
Pendahulu	Kabinet Dwikora II
Pengganti	Kabinet Ampera I

Kabinet Dwikora III atau Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan Lagi^[1] adalah nama kabinet pemerintahan di Indonesia yang diumumkan secara langsung oleh Presiden Soekarno pada 27 Maret 1966 dan bertugas mulai 30 Maret 1966 sampai 25 Juli 1966.^[2]

Pimpinan

Presiden
	Soekarno

Anggota

Berikut ini adalah anggota Kabinet Dwikora yang Disempurnakan Lagi.

No.	Jabatan	Foto	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
Perdana dan Wakil Perdana Menteri
1	Presiden / Perdana Menteri / Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata / Mandataris MPRS / Pemimpin Besar Revolusi		Soekarno	30 Maret 1966	25 Juli 1966
2	Wakil Perdana Menteri I (Bidang Umum dan Ketua Presidium)		Johannes Leimena^[3]	30 Maret 1966	25 Juli 1966
	Wakil Perdana Menteri II (Bidang Perhubungan dengan Lembaga Negara Tertinggi)		Idham Chalid	30 Maret 1966	25 Juli 1966
	Wakil Perdana Menteri III (Bidang Lembaga Politik)		Roeslan Abdulgani	30 Maret 1966	25 Juli 1966
	Wakil Perdana Menteri IV (Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan)		Sri Sultan Hamengkubuwana IX	30 Maret 1966	25 Juli 1966
	Wakil Perdana Menteri V (Bidang Pertahanan dan Keamanan)	Berkas:Jendral Soeharto2.jpg	Soeharto (ad-interim)	30 Maret 1966	25 Juli 1966
	Wakil Perdana Menteri VI (Bidang Sosial dan Politik)		Adam Malik	30 Maret 1966	25 Juli 1966
Menteri yang di bawah koordinasi Waperdam Bidang Umum
3	Menteri Sekretaris Negara		Mohammad Ichsan^[4]	30 Maret 1966	25 Juli 1966
4	Sekretaris Pribadi Presiden untuk urusan Khusus		Stefanus Munadjat Danusaputro^[4]	30 Maret 1966	25 Juli 1966
5	Menteri Sekretaris Kabinet/Presidium		Hoegeng Imam Santoso^[4]	30 Maret 1966	25 Juli 1966
6	Wakil Sekretaris Negara/Sekretaris Presiden		Djamin Ginting^[4]^[5]	30 Maret 1966	25 Juli 1966
Menteri yang di bawah koordinasi Waperdam Bidang Sosial dan Politik
7	Asisten Wakil Perdana Menteri untuk urusan Sosial dan Politik		Moersjid	30 Maret 1966	25 Juli 1966
8	Menteri Dalam Negeri		Basuki Rahmat	30 Maret 1966	25 Juli 1966
9	Departemen Dalam Negeri		Basuki Rahmat	30 Maret 1966	25 Juli 1966
10	Departemen Pembangunan Komunitas Desa		Aminuddin Azis	30 Maret 1966	25 Juli 1966
11	Departemen Urusan Pertanian		Rudolf Hermanses	30 Maret 1966	25 Juli 1966
12	Departemen Transmigrasi		Sujono Suparto	30 Maret 1966	25 Juli 1966
13	Menteri Luar Negeri		Adam Malik	30 Maret 1966	25 Juli 1966
14	Menteri Penerangan		W.J. Rumambi	30 Maret 1966	25 Juli 1966
15	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan		Sarino Mangunpranoto	30 Maret 1966	25 Juli 1966
16	Departemen Pendidikan Dasar		Moh. Said Reksohadiprodjo	30 Maret 1966	25 Juli 1966
17	Departemen Pendidikan Tinggi		Mashuri Saleh	30 Maret 1966	25 Juli 1966
18	Departemen Keolahragaan		Maladi	30 Maret 1966	25 Juli 1966
19	Departemen Kebudayaan		Sarino Mangunpranoto	30 Maret 1966	25 Juli 1966
20	Menteri Agama		Sjaifuddin Zuchri	30 Maret 1966	25 Juli 1966
21	Departemen Urusan Agama		Sjaifuddin Zuchri	30 Maret 1966	25 Juli 1966
22	Departemen Urusan Haji		Farid Ma’ruf	30 Maret 1966	25 Juli 1966
23	Departemen Hubungan Pemerintah dengan Alim Ulama		Marzuki Yatim	30 Maret 1966	25 Juli 1966
24	Menteri Sosial		Muljadi Djojomartono	30 Maret 1966	25 Juli 1966
25	Menteri Kehakiman/ Ketua Mahkamah Agung		Wirjono Prodjodikoro	30 Maret 1966	25 Mei 1966
25	Menteri Kehakiman/ Ketua Mahkamah Agung		Oemar Senoadji^[6]	25 Mei 1966	25 Juli 1966
26	Menteri Tenaga Kerja		Awaluddin Djamin	30 Maret 1966	25 Juli 1966
27	Menteri Kesehatan		Satrio	30 Maret 1966	25 Juli 1966

Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

No.		Jabatan	Nama
29		Wakil Perdana Menteri untuk Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Sultan Hamengkubuwono IX
	30	Asisten I Waperdam untuk Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Mayjen. Ali Sadikin (sampai 27 April 1966)^[7]
	31	Asisten II Waperdam untuk Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Arifin Harahap
	32	Asisten III Waperdam untuk Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	JD Massie
	33	Asisten IV Waperdam untuk Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Brigjen. Ahmad Sukendro
	34	Asisten V Waperdam untuk Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	TD Pardede

35		Menteri Perdagangan	Brigjen TNI Ashari Danudirdjo
	36	Departemen Perdagangan	Kol. Abdurachman Prawirakusumah
	37	Departemen Kerjasama Usaha	Brigjen. Achmad Tirtosudiro

38		Menteri Keuangan	Sumarno, S.H.
	39	Departemen Keuangan	Sumarno, S.H.
	40	Departemen Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia	Radius Prawiro
	41	Departemen Anggaran Negara	H. Pandelaki
	42	Departemen Restrukurisasi Bank dan Penanaman Modal	Brigjen. Suhardi

43		Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga	Ir. Sutami
	44	Departemen Kelistrikan dan Energi	Brigjen. Hartono
	45	Departemen Pengairan	P.C. Harjasudirdja
	46	Departemen Infrastruktur Jalan	Mayjen Suharto
	47	Departemen Perumahan dan Pembangunan	David Chen Chung

48		Menteri Pertambangan, Perminyakan dan Gas Alam	Mayjen. Ibnu Sutowo
	49	Departemen Perminyakan dan Gas Alam	Mayjen. Ibnu Sutowo
	50	Departemen Pertambangan	Brigjen. R. Pringadi

51		Menteri Perindustrian Dasar dan Ringan	Brigjen. M. Jusuf
	52	Departemen Perindustrian Dasar	Brigjen. M. Jusuf
	53	Departemen Perindustrian Ringan	Laksda. Suharnoko Harbani
	54	Departemen Perindustrian Laut	Mardanus
	55	Departemen Perindustrian Udara	Komodor Udara Jacob Salatun

56		Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan	Hadi Thayeb
	57	Departemen Perindustrian Tekstil	Sjafiun
	58	Departemen Perindustrian Kerajinan (ad interim)	Hadi Thayeb

59		Menteri Pertanian	Frans Seda
	60	Departemen Perkebunan	Frans Seda
	61	Departemen Kehutanan	Soedjarwo
	62	Departemen Perikanan dan Hasil Laut	Laksda. Hamzah Atmohandojo

63		Menteri Pembangunan untuk Proyek Khusus	Laksda. Makki Perdana Kusumah
	64	Departemen Pembangunan Trans Sumatra	Slamet Bratanata
	65	Departemen Proyek Khusus	Laksda. Makki Perdana Kusumah

66		Menteri Perhubungan	Laksda. Jatidjan
	67	Departemen Perhubungan Darat	Brigjen. Utojo Utomo
	68	Departemen Perhubungan Laut	Komodor Susatyo Mardi
	69	Departemen Perhubungan Udara	Partono
	70	Departemen Pos dan Telekomunikasi	S.H. Simatupang

Catatan: Dinas Pariwisata di bawah pengawasan langsung Wakil Perdana Menteri Sultan Hamengkubuwono IX.

Pertahanan dan Keamanan

No.		Jabatan	Nama
72		Wakil Perdana Menteri Pertahanan dan Keamanan	Letjen. Soeharto
73		Menteri Panglima Angkatan Darat	Letjen. Soeharto
74		Menteri Panglima Angkatan Laut	Laksda. Moeljadi
	75	Asisten Menteri Panglima Angkatan Laut	Letjen. (KKO) R. Hartono
76		Menteri Panglima Angkatan Udara	Sri Mulyono Herlambang (sampai dengan 7 April 1966)
76		Menteri Panglima Angkatan Udara	Komodor Rusmin Nurjadin (sejak 7 April 1966)^[8]
77		Menteri Kepolisian	Komjen (Pol). Sutjipto Judodihardjo
78		Menteri Demobilisasi dan Pensiunan Tentara	Mayjen Sarbini
79		Jaksa Agung	Brigjen Sugiharto

Institusi Politik

No.		Jabatan	Nama
81		Wakil Perdana Menteri Institusi Politik	Roeslan Abdulgani^[4]
	82	Asisten Wakil Perdana Menteri Institusi Politik	KH Abdul Fattah Jasin
83		Sekretaris Jenderal Front Nasional	Achmad Sjaichu
	84	Wakil Sekretaris Jenderal Front Nasional	Moh. Djambek^[5]
	84	Wakil Sekretaris Jenderal Front Nasional	Mayjen. Djamin Ginting^[5]
85		Lembaga Research Nasional	Ir. Suhadi Reksowardojo
86		Uppenas	Dr. Suharto
87		Lembaga Tenaga Atom	Prof. Dr. G.A. Siwabessy
87		Lembaga Pertahanan Nasional	Mayjen Wilujo Puspojudo
89		Lembaga Pembina Jiwa Revolusi	Dr. H. Roeslan Abdulgani

Hubungan dengan Institusi Politik

No.		Jabatan	Nama
90		Wakil Perdana Menteri mengenai Hubungan dengan Institusi Politik	KH Idham Chalid
91		Ketua MPRS	Mayjen TNI Wilujo Puspojudo^[4]
	92	Wakil Ketua MPRS	K.H. Idham Chalid^[4]^[5]
	93	Wakil Ketua MPRS	Ali Sastroamidjojo^[4]^[5]
	94	Anggota Badan Penasihat MPRS I	Sartono
	95	Anggota Badan Penasihat MPRS II	Prof. Sujono Hadinoto
96		Ketua DPR-GR	Laksda TNI Mursalin Daeng Mamangung^[4]
	97	Wakil Ketua DPR-GR	Laksda TNI Mursalin Daeng Mamangung^[4]^[5]
	98		Achmad Sjaichu^[4]^[5]
	99		Brigjen TNI Syarief Thayeb^[4]^[5]
	100		Asmara Hadi^[4]^[5]
101		Badan Pengawasan Negara	Mayjen TNI Suprajogi

Catatan

Berikut ini adalah menteri-menteri yang dikoordinasi langsung oleh Waperdam Umum:

Sekretariat Negara
- Sekretaris Negara dibagi menjadi 4, yaitu Sekretaris Negara, Sekretaris Pribadi Presiden untuk Urusan Khusus, Sekretaris Kabinet/Presidium (ketiga Sekretaris tersebut berstatus sebagai Menteri), dan Wakil Sekretaris Negara/Sekretaris Presiden yang berstatus sebagai Deputi Menteri.
Kantor Urusan Pelayanan Umum Sipil
Kantor Administrasi Negara
Badan Urusan Pangan

Referensi

^ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1966 tertanggal 27 Maret 1966.
^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-10-19. Diakses tanggal 2006-12-20.
^ Pada masa kabinet ini, kabinet lebih banyak diserahkan pada Wakil Perdana Menteri (Waperdam) atau Presidium/ Kabinet Inti. Presiden Soekarno menunjuk 6 orang Waperdam. Keenam Waperdam dan diketuai oleh Dr. J. Leimena yang susunannya terdiri dari Waperdam bidang Umum yang dikepalai oleh Leimaena sendiri, Waperdam a.i bidang Hubungan Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi, Waperdam bidang Lembaga-lembaga politik, Waperdam bidang Ekonomi – Keuangan dan Pembangunan, Waperdam a.i bidang Pertahanan dan Keamanan, dan Waperdam bidang Sosial Politik.
^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ ^j ^k ^l ^m Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1966 tertanggal 27 Maret 1966, telah dilantik Pejabat Setingkat Menteri, Deputi Menteri, dan Lembaga-Lembaga Politik Setingkat Menteri.
^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ Berstatus sebagai Deputi Menteri.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1966 tertanggal 25 Mei 1966, Oemar Senoadji diangkat sebagai Menteri Kehakiman untuk menggantikan Wirjono Prodjodikoro yang telah mengundurkan diri.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1966 tertanggal 20 April 1966, Ali Sadikin dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta yang baru dengan masa bakti 1966 sampai 1971 pada 28 April 1966.
^ Sehubungan dengan masa jabatan Sri Mulyono Herlambang yang telah selesai. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1966 tertanggal 31 Maret 1966, Rusmin Nurjadin dilantik sebagai Menpangau yang baru pada 7 April 1966.

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Dwikora II	Kabinet Dwikora III 1966	Diteruskan oleh: Kabinet Ampera I

[1] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1966 tertanggal 27 Maret 1966.

[2] "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-10-19. Diakses tanggal 2006-12-20.

[3] Pada masa kabinet ini, kabinet lebih banyak diserahkan pada Wakil Perdana Menteri (Waperdam) atau Presidium/ Kabinet Inti. Presiden Soekarno menunjuk 6 orang Waperdam. Keenam Waperdam dan diketuai oleh Dr. J. Leimena yang susunannya terdiri dari Waperdam bidang Umum yang dikepalai oleh Leimaena sendiri, Waperdam a.i bidang Hubungan Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi, Waperdam bidang Lembaga-lembaga politik, Waperdam bidang Ekonomi – Keuangan dan Pembangunan, Waperdam a.i bidang Pertahanan dan Keamanan, dan Waperdam bidang Sosial Politik.

[PLN-4] ^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ ^j ^k ^l ^m Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1966 tertanggal 27 Maret 1966, telah dilantik Pejabat Setingkat Menteri, Deputi Menteri, dan Lembaga-Lembaga Politik Setingkat Menteri.

[DM-5] ^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ Berstatus sebagai Deputi Menteri.

[6] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1966 tertanggal 25 Mei 1966, Oemar Senoadji diangkat sebagai Menteri Kehakiman untuk menggantikan Wirjono Prodjodikoro yang telah mengundurkan diri.

[7] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1966 tertanggal 20 April 1966, Ali Sadikin dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta yang baru dengan masa bakti 1966 sampai 1971 pada 28 April 1966.

[8] Sehubungan dengan masa jabatan Sri Mulyono Herlambang yang telah selesai. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1966 tertanggal 31 Maret 1966, Rusmin Nurjadin dilantik sebagai Menpangau yang baru pada 7 April 1966.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]