Wikipedia

Joko Widodo

Presiden Indonesia ke-7 (2014—2024)
Revisi sejak 8 September 2024 07.02 oleh Herryz (bicara | kontrib)

Ir. H. Joko Widodo (Indonesia: [dʒɔkɔ widɔdɔ]; lahir 21 Juni 1961), lebih dikenal sebagai Jokowi adalah presiden Indonesia ke-7 yang mulai menjabat sejak terpilih dalam pemilihan umum tahun 2014. Jokowi menjadi presiden Indonesia pertama yang sebelumnya merupakan kepala daerah dan bukan berasal dari elit politik atau militer Indonesia. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan kembali terpilih bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada tahun 2019. Sebelumnya ia menjabat sebagai wali kota Surakarta dan gubernur DKI Jakarta.

Joko Widodo
Potret resmi, 2019
Presiden Indonesia ke-7
Mulai menjabat
20 Oktober 2014 (2014-10-20)
Wakil Presiden
Sebelum
Pengganti
Petahana
Sebelum
Gubernur Jakarta ke-14
Masa jabatan
15 Oktober 2012 (2012-10-15) – 16 Oktober 2014 (2014-10-16)
Wakil GubernurBasuki Tjahaja Purnama
Sebelum
Sebelum
Wali Kota Surakarta ke-16
Masa jabatan
28 Juli 2005 (2005-07-28) – 1 Oktober 2012 (2012-10-1)
Gubernur
WakilF.X. Hadi Rudyatmo
Sebelum
Pendahulu
Anwar Cholil (Plh.)[2]
Sebelum
Informasi pribadi
Lahir
Mulyono

21 Juni 1961 (umur 63)
Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia[a]
Partai politikIndependen (sejak 2024)
Afiliasi politik
lainnya		PDI-P (2004–2024)
Suami/istri
​
(m. 1986)​
Anak
Orang tua
Kerabat
AlmamaterUniversitas Gadjah Mada
Pekerjaan
Tanda tangan
Situs webSitus web resmi Presiden RI
IMDB: nm5671055 Facebook: Jokowi X: jokowi Instagram: jokowi Youtube: UCPeG-JX2dB90P3RgZbVNheg Modifica els identificadors a Wikidata
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini
Artikel ini merupakan bagian dari seri
Joko Widodo
Sebelum menjadi presiden
Presiden Indonesia 
Kebijakan
KTT yang Dihadiri
Keluarga

Media sosial

Jokowi lahir dengan nama Mulyono, yang kemudian diganti menjadi "Joko Widodo" karena namanya dianggap sebagai penyebab dirinya sakit-sakitan saat kecil.[7] Ia lahir dan besar di tepi sungai daerah kumuh di Surakarta. Jokowi menempuh pendidikan dan lulus dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985, kemudian menikah dengan istrinya, Iriana, setahun kemudian.[8][9] Ia bekerja sebagai tukang kayu dan eksportir furnitur sebelum terpilih sebagai Wali kota Surakarta pada tahun 2005.[10][11] Ia menjadi terkenal secara nasional sebagai walikota dan terpilih sebagai gubernur Jakarta dalam pemilihan umum tahun 2012,[12] bersama Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakil gubernur.[13][14] Sebagai gubernur, ia menghidupkan kembali politik lokal, memperkenalkan kunjungan blusukan yang dipublikasikan (pemeriksaan mendadak)[15] dan memperbaiki birokrasi kota, mengurangi korupsi dalam prosesnya. Ia juga memperkenalkan program-program yang sudah berjalan bertahun-tahun untuk meningkatkan kualitas hidup, termasuk layanan kesehatan universal, mengeruk sungai utama kota untuk mengurangi banjir, dan meresmikan pembangunan sistem kereta bawah tanah kota.[16]

Pada tahun 2014, Jokowi dicalonkan sebagai calon dari PDI-P pada pemilihan umum presiden tahun itu,[17] memilih Jusuf Kalla sebagai cawapresnya. Jokowi terpilih atas lawannya, Prabowo Subianto, yang membantah hasil pemilu. Jokowi kemudian dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014.[18][19] Selama menjabat, Jokowi fokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur serta agenda ambisius kesehatan dan pendidikan.[20] Dalam politik luar negeri, pemerintahannya menekankan “melindungi kedaulatan Indonesia”,[21] dengan menenggelamkan kapal ikan asing ilegal[22] dan penentuan prioritas dan penjadwalan hukuman mati bagi penyelundup narkoba. Hal terakhir ini terjadi meskipun terdapat protes diplomatik dari negara-negara asing, termasuk Australia dan Prancis.[23][24] Ia terpilih kembali pada tahun 2019 untuk masa jabatan lima tahun kedua, sekali lagi mengalahkan Prabowo Subianto.[25]

Namun, menjelang akhir masa jabatan presiden keduanya, hubungannya dengan PDI-P memburuk karena ia mendukung Prabowo Subianto, yang sebelumnya merupakan rival politiknya, untuk kampanye presiden 2024, dan mengesampingkan calon presiden dari partainya sendiri, Ganjar Pranowo. Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bahkan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden Prabowo.[26] Pada tanggal 22 April 2024, setelah penolakan Mahkamah Konstitusi atas segala tuntutan dan perselisihan terkait pilpres 2024, Dewan Kehormatan PDI-P menyatakan baik Jokowi maupun Gibran tidak lagi menjadi anggota PDI-P,[27][28] dan dengan demikian, mengukuhkan pemisahan mereka dari PDI-P. Meski begitu, dalam pemberhentiannya, Jokowi dan Gibran masih diperbolehkan mempertahankan kartu anggotanya, karena PDI-P tetap menghormati mereka masing-masing sebagai presiden yang sedang menjabat/berkeluar dan wakil presiden terpilih. Namun, kartu anggota mereka sekarang tidak memberi mereka hak apa pun di dalam partai.[29]

Kehidupan awal

Masa kecil

Pendidikannya diawali dengan masuk SD Negeri 112 Tirtoyoso yang dikenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah.[30] Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan menjadi kuli panggul untuk membiayai sendiri keperluan sekolah dan uang jajan sehari-hari. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai bekerja sebagai penggergaji di umur 12 tahun.[31][32] Jokowi kecil telah mengalami penggusuran rumah sebanyak tiga kali. Penggusuran yang dialaminya sebanyak tiga kali pada masa kecil mempengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi Wali Kota Surakarta saat harus menertibkan permukiman warga.[33]

Setelah lulus SD, ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta.[34] Ketika ia lulus SMP, ia sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta, namun gagal sehingga pada akhirnya ia masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta.[35]

Masa kuliah dan berwirausaha

Dengan kemampuan akademis yang dimiliki, ia diterima di Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan judul skripsi Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kodya Surakarta dan dengan gelar Insinyur (Ir.). Selain kuliah, ia juga tercatat aktif sebagai anggota Mapala Silvagama, unit kegiatan mahasiswa pecinta alam di fakultasnya.[butuh rujukan]

Setelah lulus pada 1985, ia bekerja di BUMN PT Kertas Kraft Aceh, dan ditempatkan di area Hutan Pinus Merkusii di Dataran Tinggi Gayo, Aceh Tengah. Namun ia merasa tidak betah dan pulang menyusul istrinya yang sedang hamil tujuh bulan. Ia bertekad berbisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik pamannya, Miyono, di bawah bendera CV Roda Jati.

Pada tahun 1988, ia memberanikan diri membuka perusahaan sendiri dengan nama CV Rakabu, yang diambil dari nama anak pertamanya. Usahanya pabrik mebel sempat berjaya dan juga naik turun karena tertipu pesanan yang akhirnya tidak dibayar. Namun pada tahun 1990 ia bangkit kembali dengan pinjaman modal Rp30 juta yang ia peroleh dari Ibunya.[36] Usaha ini membawanya bertemu Bernard Chene,[37][38] seorang pria berkebangsaan Prancis, yang akhirnya memberinya panggilan yang populer hingga kini, "Jokowi". Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Ia ingin menerapkan kepemimpinan manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat untuk penghuninya yaitu daerah Surakarta.[32]

Karier politik

Wali Kota Surakarta

Artikel utama: Karier Joko Widodo sebagai Wali Kota Surakarta
 
Selebaran kampanye Jokowi sebagai calon Wali Kota Surakarta, 2005
 
Potret Resmi Joko Widodo Sebagai Wali Kota Surakarta.

Pada pilkada kota Solo pada tahun 2005, Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%.[39] Setelah terpilih, dengan berbagai pengalaman pada masa muda, ia mengembangkan Solo yang sebelumnya buruk penataannya dan menghadapi berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas dalam dan luar negeri.[40] Salah satunya adalah kemampuan komunikasi politik Jokowi yang berbeda dengan kebanyakan gaya komunikasi politik pemimpin lain pada masa itu, yang menjadi kajian riset mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia.[41]

Di bawah kepemimpinannya, bus Batik Solo Trans diperkenalkan,[42] berbagai kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarsopuro diremajakan,[43] dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional.[43] Selain itu, Jokowi juga dikenal akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima yang "memanusiakan manusia".[44] Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010, ia terpilih lagi sebagai Wali Kota Surakarta dengan suara melebihi 90%.[45] Kemudian, pada tahun 2012, ia dicalonkan oleh PDI-P sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.[46][47]

Gubernur DKI Jakarta

Artikel utama: Karier Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta
 
 
Foto resmi Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta, 2012.

Pilkada 2012

Lihat pula: Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012

Jokowi diminta secara pribadi oleh Jusuf Kalla untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI tahun 2012.[48] Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu. Sementara itu, Prabowo Subianto dari Partai Gerindra juga melobi PDI Perjuangan agar bersedia mendukung Jokowi sebagai calon gubernur karena membutuhkan 9 kursi lagi untuk bisa mengajukan calon gubernur.[49] Sebagai wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi.[50] Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan. Hal ini terlihat dari klaim calon pertama yang diperkuat oleh Lingkaran Survei Indonesia bahwa pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli akan memenangkan pilkada dalam 1 putaran.[51] Namun hasil pilgub putaran pertama dari KPU memperlihatkan Jokowi memimpin dengan 42,6% suara, sementara Fauzi Bowo di posisi kedua dengan 34,05% suara.[52]

 
Suasana di posko pemenangan Jokowi di Jalan Borobudur 22.

Pasangan ini berbalik diunggulkan memenangi pemilukada DKI 2012 karena kedekatan Jokowi dengan Hidayat Nur Wahid saat pilkada Wali Kota Surakarta 2010[53] serta pendukung Faisal Basri dan Alex Noerdin dari hasil survei cenderung beralih kepadanya.[54] Namun keadaan berbalik setelah partai-partai pendukung calon lainnya di putaran pertama malah menyatakan dukungan kepada Fauzi Bowo.[55][56] Jokowi akhirnya mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Misbakhun dari PKS,[57] Jusuf Kalla dari Partai Golkar,[58] Indra J. Piliang dari Partai Golkar,[59] serta Romo Heri yang merupakan adik ipar Fauzi Bowo.[60]

Pertarungan politik juga merambah ke media sosial dengan peluncuran Jasmev,[61] pembentukan media center,[62] serta pemanfaatan media baru seperti Youtube.[63] Putaran kedua juga diwarnai tudingan kampanye hitam yang antara lain berkisar dalam isu SARA,[64] isu kebakaran yang disengaja,[65] korupsi,[66] dan politik transaksional.[67] Pada 29 September 2012, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012–2017 menggantikan Fauzi Bowo - Prijanto.[68][69]

Kebijakan

 
Jokowi dalam kunjungan lingkungan blusukan di Jakarta.

Kebijakan Joko Widodo selama menjabat Gubernur DKI Jakarta banyak yang bersifat populis, seperti Kampung Deret, Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Namun beberapa juga mendatangkan keberatan masyarakat, seperti dalam perbaikan saluran air, peremajaan bus kecil, dan sterilisasi jalur busway.

Di awal menjabat, ia mendahulukan program bantuan sosial melalui Kartu Jakarta Sehat[70] dan Kartu Jakarta Pintar,[71] dan setelah mendapat kendali atas APBD, menjalankan pembenahan saluran air di DKI Jakarta melalui program JEDI. Beberapa program transportasi warisan pemerintahan sebelumnya seperti 6 Ruas Tol dan Monorel terhambat.[72][73] Sebaliknya, ia berkonsentrasi kepada transportasi massal MRT Jakarta,[74] penambahan armada Transjakarta,[75] dan peremajaan bus kecil.[76] Ia juga mengupayakan pengambilalihan pengelolaan Sumber Daya Air melalui akuisisi Aetra dan Palyja.[77]

Ia berperan dalam mengurangi diskriminasi dan nepotisme dalam jenjang karier Pegawai Negeri Sipil di DKI Jakarta melalui penerapan lelang jabatan. Sebagai salah satu dampaknya adalah terpilihnya pejabat dari kalangan minoritas yang mendapat penolakan masyarakat. Misalnya dalam kasus Lurah Susan.[78] Jokowi menyatakan dukungan bagi Lurah Susan.[78]

Pada masa pemerintahannya pula, DKI Jakarta mengadakan beberapa event kreatif seperti Jakarta Night Festival,[79] Pesta rakyat,[80] dan Festival Keraton Sedunia.[81] Ia juga memperbaiki kebersihan lingkungan di Jakarta, antara lain dengan melarang atraksi Topeng Monyet.[82]

Pemilihan umum presiden

2014

Artikel utama: Pemilihan umum presiden Indonesia 2014 dan Kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2014

Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui program "blusukan" untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung.[83] Akibatnya, Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya,[84] sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden.[85] Selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDI-P harus disetujui oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan ia menegaskan baru akan menentukan calon setelah pemilihan umum legislatif pada bulan April.[86] Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden, dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014.[87] Selepas pengumuman ini, IHSG dan rupiah naik nilainya, yang dikaitkan dengan sentimen positif investor terhadap berita tersebut.[88]

Pada tanggal 19 Mei 2014, Jokowi mengumumkan bahwa Jusuf Kalla akan menjadi calon wakil presidennya.[89] Pencalonan tersebut didukung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura.[89] Pada hari yang sama, Jokowi dan Jusuf Kalla secara resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum.[90]

Setelah mendengar hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei, Jokowi menyatakan kemenangan pada 9 Juli. Namun, lawannya, Prabowo Subianto juga menyatakan kemenangan, membingungkan warga Indonesia.[91] Pada 22 Juli, beberapa jam sebelum pengumuman hasil pilpres, Prabowo mengundurkan diri dari pilpres.[92] KPU pun mengumumkan kemenangan Jokowi berjam-jam kemudian.[92][93] KPU menyatakan Jokowi menang dengan 53,15% suara (70.997.859 pemilih), sementara Prabowo mendapatkan 46,85% (62.576.444 suara),[94] meskipun kubu Prabowo membantah total ini.[95]

Setelah kemenangannya, Jokowi menyatakan bahwa, tumbuh di bawah rezim Orde Baru yang otoriter dan korup, ia tidak pernah menyangka seseorang dengan latar belakang kelas bawah bisa menjadi presiden. The New York Times melaporkan dia mengatakan "sekarang, ini sangat mirip dengan Amerika, ya? Ada impian Amerika, dan di sini kita memiliki impian Indonesia".[96] Jokowi adalah presiden Indonesia pertama yang tidak berasal dari militer atau elite politik, dan menurut komentator politik Salim Said, rakyat memandang Jokowi sebagai "seseorang yang merupakan tetangga kita, yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri sebagai presiden".[96]

2019

Artikel utama: Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019 dan Kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2019
 
Joko Widodo dan Ma'ruf Amin saat mendaftar sebagai kandidat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2019.

Pada 2018, Jokowi mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum presiden 2019. Wakil presiden Jusuf Kalla dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan lagi karena batasan masa jabatan yang ditentukan untuk jabatan presiden dan wakil presiden (Jusuf Kalla telah menjalani masa jabatan lima tahun sebagai wakil presiden pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari 2004 hingga 2009). Spekulasi mengenai siapa yang akan dipilih Jokowi sebagai calon wakil presidennya terfokus pada beberapa kandidat, termasuk Mahfud MD, Menteri Pertahanan Ke-21, Hakim Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi Ke-2.

Pada 9 Agustus 2018, secara mengejutkan, Jokowi mengumumkan bahwa Ma'ruf Amin akan menjadi pasangannya. Mahfud telah dilaporkan sedang mempersiapkan diri untuk menjadi calon wakil presiden, namun, setelah dorongan oleh beberapa partai dari koalisi pemerintah Jokowi dan tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh, Ma'ruf dipilih sebagai gantinya.[97] Jokowi memilih Ma'ruf karena pengalamannya yang luas dalam urusan pemerintahan dan agama.[98]

Pada Januari 2019, diberitakan bahwa Jokowi sedang mempertimbangkan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir karena usia tua dan kesehatan yang menurun. Langkah ini dipandang kontroversial sebagai bagian dari semakin banyaknya tindakan yang diambil oleh Jokowi untuk menenangkan hati orang Muslim konservatif menjelang pemilihan.[99] Rencana itu dibatalkan pada tanggal 23 Januari, karena Ba'asyir menolak untuk berjanji setia pada ideologi negara Pancasila yang merupakan salah satu syarat pembebasannya.[100] Jokowi telah menolak untuk memberikan pandangan pada penahanan sekitar 1.000.000 Muslim Uighur oleh pemerintah Tiongkok di kamp-kamp pendidikan ulang di provinsi Xinjiang dengan menyatakan "Saya tidak tahu tentang Xinjiang" dan tidak memberikan komentar.[101][102][103][104][105]

Setelah empat tahun menjabat, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi tetap tinggi, berkisar antara 60–70%.[106][107] Hasil hitung cepat menunjukkan bahwa Jokowi diperkirakan memenangkan pilpres dengan suara 54 persen.[108] Akan tetapi, Prabowo mengklaim bahwa perhitungan oleh tim kampanyenya sendiri menunjukkan bahwa dia meraih suara 62 persen.[109][110]

Kepresidenan

Artikel utama: Kepresidenan Joko Widodo
Joko WidodoSusilo Bambang YudhoyonoMegawati SoekarnoputriAbdurrahman WahidBaharuddin Jusuf HabibieSoehartoSoekarno

Pergantian tampuk pimpinan
pemerintahan Indonesia.

Lihat pula: Pelantikan pertama Joko Widodo dan Pelantikan kedua Joko Widodo
 
 
Joko Widodo mengucapkan sumpah jabatan pada tahun 2014 (atas) dan 2019 (bawah)
 
 
Foto kepresidenan resmi Jokowi pada masa jabatan pertama; bagian kiri dirilis tahun 2014 sedangkan bagian kanan dirilis tahun 2016.

Pemerintahan dan kabinet

Lihat pula: Kabinet Kerja (2014–2019) dan Kabinet Indonesia Maju
 
 
Susunan Kabinet Awal Joko Widodo Tahun 2014 (atas) dan 2019 (bawah)

Meskipun berjanji untuk tidak memberikan jabatan pemerintahan hanya kepada sekutu politik selama kampanye tahun 2014, banyak anggota partai politik yang menerima jabatan menteri di kabinet pertama Jokowi.[111][112] Pada tahun pertama pemerintahan Jokowi, ia mengendalikan pemerintahan minoritas hingga Golkar, partai terbesar kedua di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), beralih dari oposisi ke pemerintah. Jokowi membantah tudingan mencampuri urusan dalam negeri Golkar, meski diakui bahwa ada kemungkinan Luhut ikut mempengaruhi perubahan tersebut.[113] Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada kabinetnya terpilih sebagai ketua Golkar pada tahun 2018.[114] Partai Amanat Nasional (PAN) juga telah berpindah pihak sebelumnya tetapi kemudian kembali menjadi oposisi pada tahun 2018.[115][116]

Jokowi mengumumkan 34 nama tersebut di kabinetnya pada 26 Oktober 2014.[117] Meskipun dipuji karena inklusivitas perempuan, dengan Retno Marsudi menjadi menteri luar negeri perempuan pertama di Indonesia, mereka menerima kritik karena beberapa anggapan inklusi politik, seperti Puan Maharani (putri Megawati Sukarnoputri).[118] Pemerintahan Jokowi juga melihat pembentukan dua kementerian baru (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dari penggabungan kementerian-kementerian lama, selain penggantian nama dan reorganisasi kementerian lain.[119] Jokowi melakukan total tiga kali perombakan kabinet hingga tahun 2018, mencopot menteri seperti Rizal Ramli dan Bambang Brodjonegoro, serta memasukkan menteri seperti Luhut dan Direktur Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati.[120] Perombakan kembali terjadi pada Desember 2020, menggantikan enam menteri termasuk dua menteri yang ditangkap KPK.[121]

Ia dikritik oleh PDI-P karena kelemahan kebijakannya, dan legislator PDI-P Effendi Simbolon menyerukan pemakzulan terhadapnya.[122] Pada tanggal 9 April 2015, saat Kongres PDI-P, pemimpin partai Megawati Sukarnoputri menyebut Jokowi sebagai pejabat. Dia mencatat bahwa calon presiden dicalonkan oleh partai politik, yang mengisyaratkan bahwa Jokowi berhutang budi pada partai tersebut dan harus menjalankan garis kebijakannya.[123][124] Beberapa bulan sebelumnya, Megawati dan Jokowi sempat berselisih mengenai penunjukan kapolri baru, dimana Megawati mendukung mantan ajudannya Budi Gunawan sementara Jokowi mendukung Badrodin Haiti.[113][125][126]

 
Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada Oktober 2019.

Setelah terpilih kembali, Jokowi mengumumkan kabinet keduanya pada tanggal 23 Oktober 2019. Ia mempertahankan beberapa menteri seperti Sri Mulyani dan Luhut, tetapi juga memasukkan pendiri Gojek, Nadiem Makarim dan saingan politiknya, Prabowo Subianto masing-masing sebagai menteri pendidikan dan pertahanan.[127]

Pada tahun pertama masa jabatan presidennya yang kedua, tingkat persetujuannya turun menjadi 45,2%, dan tingkat ketidaksetujuannya naik menjadi 52%.[128][129] Wakilnya, Ma'ruf Amin, mendapat tingkat ketidaksetujuan sebesar 67%. Rendahnya peringkat tersebut disebabkan oleh kebijakan yang tidak populer. Pada awal tahun 2023, peringkat persetujuannya mencapai angka tertinggi sepanjang masa, yaitu 76,2%, menyusul pelonggaran pembatasan COVID-19.[130]

Ekonomi

Sebelum menjabat, Jokowi meminta presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bertanggung jawab atas keputusan kenaikan harga bahan bakar lebih lanjut[131] dengan menghapuskan subsidi lebih lanjut.[132] Upaya SBY sebelumnya telah menimbulkan kerusuhan sipil.[131] Pada tanggal 1 Januari 2015, Jokowi mengambil tindakan yang di permukaan, tampak seperti mengurangi subsidi bahan bakar.[133][134] Kebijakan tersebut memicu beberapa demonstrasi, dan Jokowi menyebutkan perlunya meningkatkan pendanaan untuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.[135] Namun, sejak bulan Maret 2015, pemerintah menetapkan harga bensin merek Premium jauh di bawah harga pasar, sehingga subsidi bahan bakar harus ditanggung oleh perusahaan minyak milik negara Pertamina dan bukan ditanggung langsung oleh pemerintah.[136] Selain itu, pemerintah juga menerapkan program harga tunggal, yang bertujuan untuk menjual bahan bakar melalui jalur resmi dengan harga yang sama secara nasional, termasuk di wilayah terpencil Kalimantan dan Papua. Pemerintah mengeklaim bahwa hal itu tercapai pada tahun 2017.[137]

Pada kuartal pertama tahun 2015, PDB tahun-ke-tahun tumbuh sebesar 4,92%, dan pada kuartal kedua, tumbuh sebesar 4,6%, angka terendah sejak tahun 2009.[138][139][140] Sejak saat itu, pertumbuhan ekonomi masih berada di atas angka 5%, masih di bawah angka pertumbuhan ekonomi yang sehat yaitu sebesar 6%.[141] Nilai tukar Rupiah (IDR) juga telah melemah selama masa pemerintahan Jokowi, dengan nilai tukar per Dolar AS sempat melewati Rp 15.000 pada tahun 2018, yang merupakan level terendah sejak krisis finansial Asia 1997, dan merosot lebih rendah ke 16.700 pada tahun 2020.[142][143] Inflasi tahun demi tahun pada bulan Juni 2015 sebesar 7,26%, lebih tinggi dibandingkan bulan Mei (7,15%) dan Juni tahun sebelumnya (6,7%).[144]

Pemerintahan Jokowi melanjutkan kebijakan nasionalisme sumber daya seperti pendahulunya, dengan menasionalisasi beberapa aset yang dikuasai oleh perusahaan multinasional seperti Freeport McMoRan, TotalEnergies dan Chevron. Pada tahun 2018, sebagai langkah yang bertujuan untuk mengurangi impor, perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia diperintahkan untuk menjual minyak mentah mereka ke perusahaan milik negara Pertamina.[145] Larangan juga diberlakukan terhadap ekspor bijih nikel mentah, yang dimaksudkan untuk membantu mendorong pengembangan industri lokal terkait nikel seperti pabrik peleburan dan pabrik baterai.[146] Kebijakan ini diperluas lagi, dengan larangan ekspor bijih tembaga, timah, bauksit, dan emas yang belum diolah diperkirakan akan mulai berlaku pada pertengahan tahun 2023.[147]

Pembangunan infrastruktur telah menjadi fitur penting pemerintahan Jokowi, dengan fokus pada perluasan jalan dan kereta api, pembangunan pelabuhan dan bandara, serta irigasi. Pada tahun 2016, anggaran negara mengalokasikan Rp 290 triliun (US$22 miliar) untuk infrastruktur, yang merupakan jumlah terbesar dalam sejarah Indonesia.[148] Secara total, pemerintahan Jokowi merencanakan 265 proyek infrastruktur mulai tahun 2016.[149] Pada bulan September 2015, Indonesia memberikan proyek kereta api berkecepatan tinggi senilai $5,5 miliar kepada Tiongkok,[150][151] menyebabkan kekecewaan Jepang, yang juga bersaing untuk proyek tersebut.[152] Kementerian Perhubungan Indonesia memaparkan sejumlah kekurangan dalam rencana proyek tersebut, menimbulkan keraguan terhadap proyek tersebut dan menyoroti keterbatasan Jokowi dalam mewujudkan mega proyek menjadi kenyataan ketika ia mencoba menarik investor asing.[153] Proyek penting lainnya termasuk penyelesaian jalan Trans Papua sepanjang 4.325 kilometer dan Jalan Tol Trans-Jawa,[154][155] pembangunan awal Kereta Api Trans-Sulawesi[156] dan Jalan Tol Trans-Sumatera,[157] rencana senilai US$50 miliar untuk mengembangkan sektor maritim termasuk 24 "pelabuhan strategis",[158] dan perluasan kapasitas bandara di daerah terpencil.[159] Program pengembangan dan modernisasi pelabuhan, yang diberi nama program "Jalan Tol Laut", bertujuan untuk mengurangi ketimpangan harga antara wilayah barat yang lebih berkembang dan wilayah timur yang berpenduduk lebih sedikit.[160]

Selain proyek-proyek besar, pemerintahan Jokowi juga menerapkan program dana desa di mana desa-desa di seluruh negeri menerima dana untuk dialokasikan pada infrastruktur dasar seperti jalan dan pasokan air, pengembangan pariwisata, dan usaha desa untuk meningkatkan perekonomian pedesaan.[161][162] Janji awal kampanye adalah Rp 1,4 miliar (sekitar US$100.000) akan dialokasikan untuk setiap desa setiap tahunnya,[163] meskipun pada tahun 2019, kurang dari satu miliar yang dialokasikan.[164] Antara tahun 2015 dan 2018, Rp 187 triliun (US$14 miliar) telah direalokasikan melalui program ini.[165] Pemerintah telah menargetkan untuk menyederhanakan sertifikasi tanah di seluruh negeri, dengan tujuan untuk mendistribusikan sertifikat kepemilikan tanah di seluruh negeri secara menyeluruh. Hal ini melibatkan peningkatan tingkat penerbitan sertifikat dari sekitar 500.000 menjadi beberapa juta setiap tahunnya.[166][167] Pada tahun 2016, pemerintah menandatangani undang-undang amnesti pajak setelah perdebatan publik yang panjang dan penolakan, sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat kaya Indonesia untuk melaporkan aset mereka yang tidak dilaporkan sebelum pemerintah memperkuat peraturan dan pengawasan seputar impor dan ekspor. Ini menjadi program paling sukses dalam sejarah, dengan lebih dari Rp 4.865 triliun (sekitar US$366 miliar) aset yang sebelumnya tidak dilaporkan dilaporkan ke kantor pajak.[168][169]

 
Jokowi pada upacara pembukaan KTT Iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia pada 1 November 2021

Pihak oposisi mengkritik belanja infrastruktur yang agresif karena meningkatkan utang nasional Indonesia sebesar 48% antara tahun 2014 dan Maret 2018 menjadi US$181 miliar. Mereka juga menunjukkan bahwa sebagian besar utang dialokasikan untuk remunerasi dibandingkan pembangunan infrastruktur.[170][171][172] Pada bulan April 2018, Jokowi juga mengeluarkan kebijakan baru yang memperbolehkan tenaga kerja asing di Indonesia tanpa persyaratan kemampuan berbahasa Indonesia,[173] beralasan bahwa hal itu akan meningkatkan investasi.[174] Kebijakan tersebut mendapat tentangan besar dari serikat pekerja lokal, yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan meningkatkan tingkat pengangguran.[175][176]

Pada tahun 2020, DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan investasi dan mengurangi birokrasi, hal ini juga dianggap melemahkan perlindungan tenaga kerja dan lingkungan hidup, sehingga menyebabkan serangkaian protes di kota-kota besar. Jokowi membela undang-undang tersebut dengan mengatakan bahwa undang-undang tersebut diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja dan meminta para pengunjuk rasa untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Indonesia.[177] Undang-undang tersebut, yang merevisi lebih dari 70 undang-undang sebelumnya dan memuat sekitar 1.200 klausul, telah diajukan oleh Jokowi setelah terpilih kembali pada tahun 2019. Beberapa kelompok mengkritik ketidakjelasan pemerintah saat pembahasan undang-undang tersebut.[178] Pada tahun yang sama, Indonesia mencapai tingkat inflasi terendah sepanjang sejarah[179] dan menghadapi resesi ekonomi pertama sejak krisis Keuangan Asia tahun 1997.[180]

Pada bulan November 2021, Jokowi berjanji untuk mengakhiri dan membalikkan deforestasi di Indonesia pada tahun 2030, dalam perjanjian besar pertama KTT Iklim COP26.[181][182]

Komisi Eropa secara resmi menyetujui langkah untuk menghentikan penggunaan biofuel yang berbasis minyak sawit pada tahun 2030.[183][184] Dalam pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Jokowi menyatakan keprihatinannya terhadap Peraturan Deforestasi UE (EUDR), yang bertujuan untuk mencegah produk-produk yang terkait dengan deforestasi mencapai pasar UE.[185]

Politik

 
Joko Widodo dan presiden AS Joe Biden, 1 November 2021.
 
Jokowi mengunjungi desa Petobo yang hancur pasca gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018.

Pada awal masa jabatan pertamanya, koalisi oposisi di DPR berusaha untuk mencabut peraturan (Perppu) yang dikeluarkan oleh pendahulu Jokowi, yang menjamin terselenggaranya pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia (dan mengesampingkan rancangan undang-undang yang dikeluarkan oleh pembuat undang-undang yang mengatur pemilihan tidak langsung).[186] Jokowi mendukung pilkada langsung dan menentang upaya pencabutan peraturan tersebut, dengan menyatakan bahwa "pilkada langsung, pada prinsipnya, tidak dapat dinegosiasikan".[187] Dalam tiga tahun pertama pemerintahannya, Jokowi mengeluarkan empat Perppu serupa.[188] Pemerintahan Jokowi, termasuk partai-partai yang menentangnya selama pemilihan presiden, digambarkan sebagai pemerintahan tenda besar, dan oleh mantan menteri luar negeri Singapura, George Yeo sebagai "demokrasi dengan ciri khas Jawa".[189]

Setelah terpilih kembali pada tahun 2019, sejumlah politisi terkemuka mulai melontarkan gagasan untuk mengubah konstitusi agar Jokowi dapat mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga pada tahun 2024.[190][191] Anggota penting kabinet yang menyuarakan dukungan mereka terhadap perpanjangan batas masa jabatan termasuk Menteri Koordinator Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Pandjaitan.[192] Usulan tersebut menjadi lebih menonjol setelah pandemi COVID-19, karena adanya gangguan terhadap program pemerintah pada masa jabatan keduanya. Pada bulan April 2022, Jokowi secara eksplisit mengumumkan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, dan memerintahkan kabinetnya untuk menahan diri untuk tidak berbicara di depan umum mengenai perpanjangan batas masa jabatan atau penundaan pemilu.[193]

Meski tidak mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, Jokowi secara eksplisit menyatakan kepada media bahwa ia tidak akan menjadi aktor netral,[194] dan akan "ikut campur" dalam Pemilihan Presiden 2024. Ia juga melakukan pertemuan dengan pimpinan partai politik dalam kapasitasnya sebagai presiden.[195][196][197] Pada bulan September 2023, dalam rapat umum, Jokowi menyatakan bahwa ia memiliki informasi intelijen yang dikumpulkan oleh badan-badan pemerintah (menyebutkan BIN dan BAIS) pada cara kerja internal partai politik.[198][199] Pada Oktober 2023, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (kakak ipar Jokowi) mengeluarkan putusan yang memberi celah pada persyaratan usia minimal calon presiden dan wakil presiden, sehingga membolehkan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai cawapres Prabowo pada tahun 2024. Usman kemudian ditegur oleh majelis hakim atas keputusan tersebut dan diminta mundur sebagai Ketua Mahkamah Agung.[200] Pada 12 Februari 2024, jurnalis investigatif Dandhy Laksono merilis film dokumenter di YouTube yang disutradarai olehnya, berjudul Dirty Vote, yang menuduh Jokowi menggunakan dana negara untuk mendukung kampanye Prabowo.[201] Prabowo pada akhirnya memenangkan pemilu dengan selisih yang besar, yang menurut para analis disebabkan oleh dukungan terhadap Jokowi.[202][203][204]

Hukum dan HAM

Lihat pula: Bali Nine dan Hukuman mati di Indonesia

Eksekusi yudisial di Indonesia dilaksanakan berdasarkan keputusan presiden setelah hukuman mati dijatuhkan oleh pengadilan.[205] Pada tahun 2015, Jokowi mengatakan bahwa ia tidak akan memberikan grasi bagi pelaku narkotika yang dijatuhi hukuman mati, dengan alasan bahwa Indonesia berada dalam keadaan darurat karena kejahatan terkait narkoba, mengutip statistik Jakarta Globe yang dilaporkan rusak.[206][207] Sikapnya menuai kritik karena dapat merusak hubungan dengan negara asal para terpidana,[208] dan juga membahayakan warga Indonesia yang menghadapi hukuman mati di luar negeri.[209][210] Australia, Brasil, dan Belanda menarik duta besar mereka dari Indonesia setelah beberapa kali eksekusi pada tahun 2015.[23][211] Australia mengurangi bantuan luar negerinya ke Indonesia hampir setengahnya,[212] dan Amnesty International mengeluarkan kecaman dengan mengatakan bahwa mereka menunjukkan "pengabaian sepenuhnya terhadap proses hukum dan perlindungan hak asasi manusia".[213] Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia Jimly Asshiddiqie, yang merupakan pemain kunci dalam lobi anti-hukuman mati di Jakarta, mengatakan dorongan untuk mengeksekusi warga Australia Myuran Sukumaran dan Andrew Chan datang dari Jokowi pribadi.[214] The Sydney Morning Herald mengabarkan bahwa Jokowi tidak memiliki atau membaca dokumen terkait saat menolak permohonan grasi mereka.[215] Pada tahun yang sama, Jokowi memberikan penangguhan hukuman sementara kepada Serge Atlaoui dan Mary Jane Veloso karena masih menunggu proses banding.[215] Pada tahun 2017, terdapat sekitar 260 orang yang masih terpidana mati di Indonesia.[216]

Terkait terorisme, pemerintahan Jokowi pada awal tahun 2016 mengusulkan penggantian undang-undang anti-terorisme tahun 2003. Setelah pengeboman Surabaya tahun 2018, serangan teroris terburuk di tanah Indonesia sejak Bom Bali 2002, undang-undang kontroversial tersebut disahkan, yang memungkinkan Tentara Nasional Indonesia untuk berpartisipasi dalam kegiatan kontraterorisme atas permintaan polisi dan persetujuan presiden.[217] Undang-undang ini juga memperbolehkan penahanan yang lebih lama terhadap tersangka teroris dan mengizinkan penyadapan tanpa persetujuan pengadilan terlebih dahulu.[218] Jokowi mengancam akan menerbitkan peraturan presiden pengganti undang-undang (perppu) jika RUU tersebut tidak disetujui DPR pada bulan Juni tahun itu.[219]

Selama masa pemerintahan Jokowi, banyak kejadian dimana orang ditangkap atau dilaporkan ke polisi karena melakukan aktivitas yang dianggap menghina presiden.[220][221] Aktivis hak asasi manusia menganggap penangkapan tersebut sebagai pelanggaran terhadap jaminan kebebasan berpendapat dalam Konstitusi.[222][223] Sebuah kelompok yang mengaku pendukung Jokowi melaporkan majalah Tempo ke polisi atas karikatur Jokowi sebagai Pinokio,[224][225] setelah itu Istana Kepresidenan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan "Presiden menghormati kebebasan pers dan berpendapat".[226] Sebuah buku tentang Jokowi berjudul Jokowi Undercover dilarang beredar setelah diterbitkan dan penulisnya dijatuhi hukuman tiga tahun penjara[227] dan pembeli buku tersebut disarankan untuk menyerahkan salinannya kepada pihak berwenang.[228] Majalah Tempo menggambarkan buku setebal 436 halaman itu sebagai "sampah dan tidak berasa, kumpulan laporan hoaks tentang Presiden Joko Widodo, tersebar di internet dan ruang obrolan dunia maya".[229] Rencana pemerintah untuk menghidupkan kembali undang-undang kolonial Belanda yang mengizinkan pemenjaraan karena menghina presiden menghasilkan protes yang meluas.[230][231] Instituzi AMAR belakangan melaporkan menyusul aksi protes tersebut bahwa mereka menerima banyak keluhan dari para pelajar mengenai ancaman dan sanksi pengusiran atau skorsing dari sekolah dan universitasnya.[232] Selain itu, remisi yang diberikan kepada pembunuh jurnalis dicabut menyusul kritik media.[233][234]

 
Sejak tahun 2019, serangkaian protes massal dan kerusuhan sipil diadakan di seluruh negeri untuk menentang beberapa kebijakan kontroversial.

Menanggapi protes besar, pemerintahan Jokowi telah menimbulkan beberapa kontroversi. Pada tanggal 22 Mei 2019, di tengah kerusuhan pasca pemilu yang dilakukan oleh para pendukung calon presiden yang kalah, Prabowo Subianto; pemerintah membatasi kecepatan penyebaran foto dan video di media sosial untuk menghentikan masyarakat agar tidak terhasut oleh berita palsu dan seruan kekerasan.[235][236] Setelah kejadian tersebut, kantor Amnesty International di Indonesia mengecam tindakan represif terhadap para demonstran, mengutuk tindakan tersebut sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia dan menuntut pemerintah menyelidiki eksekusi di luar hukum dalam bentrokan tersebut.[237][238] Pada bulan Agustus dan September 2019, pemerintah memblokir akses internet di provinsi Papua dan Papua Barat di tengah protes kekerasan melawan rasisme. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2020 memutuskan bahwa pemblokiran internet di Papua ilegal.[239]

Pada tahun 2017, Jokowi mendukung rancangan undang-undang kontroversial tentang organisasi massa, yang setelah disahkan mengakibatkan pembubaran Hizbut Tahrir cabang Indonesia. Ia berargumen bahwa undang-undang itu diperlukan untuk mempertahankan ideologi nasional, Pancasila.[240] Pelarangan Front Pembela Islam (FPI) pada tahun 2020 juga didasarkan pada undang-undang tersebut.[241] Dua puluh tiga hari sebelumnya, polisi telah menembak mati enam anggota FPI saat terjadi konfrontasi.[242][243] Pembelaan presiden selanjutnya terhadap polisi selama bertugas dan pernyataannya bahwa tidak ada warga negara yang boleh melanggar hukum atau merugikan negara[244][245] dikritik oleh Sekjen FPI, Munarman sebagai pembenaran atas pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan struktural.[246] Seorang kepala polisi yang terlibat dalam pengejaran mobil dan pembunuhan berikutnya menyatakan bahwa para anggotanya bersenjata.[242]

Kenaikan harga premi layanan kesehatan masyarakat BPJS Kesehatan melalui Perintah Eksekutif (Perpres) 64/2020 dikritik sebagai pelanggaran mencolok terhadap keputusan Mahkamah Agung[247] yang membatalkan Perpres 82/2018 tentang kenaikan harga. Perpres 64/2020 sendiri ditandatangani di tengah pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan kesusahan bagi masyarakat.[248][249] Keprihatinan serupa juga diungkapkan oleh mantan Wakil Wali Kota Surakarta, F.X. Hadi Rudyatmo.[250]

Masa kepemimpinan Jokowi bertepatan dengan peringatan 50 tahun Pembantaian di Indonesia 1965–1966 pada tahun 2015. Sebuah simposium yang didukung pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia seputar peristiwa tersebut diadakan pada tahun 2016, namun Jokowi mengatakan bahwa pemerintahannya tidak akan meminta maaf kepada para korban-korban pembersihan massal.[251][252] Mengenai hak-hak LGBT, Jokowi menyatakan bahwa "tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapa pun [termasuk komunitas LGBT]", dia menambahkan bahwa Polisi Indonesia wajib melindungi kelompok LGBT di Indonesia dari kekerasan. Namun menambahkan bahwa "dalam keyakinan kami, [gaya hidup LGBT] tidak dianjurkan, Islam tidak menganjurkannya." [253] Di bawah kepemimpinannya, program transmigrasi yang kontroversial sekali lagi dihentikan, ketika pada tahun 2015 diputuskan untuk mengakhiri program migrasi ke provinsi Papua.[254]

Menyusul pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat, seorang petugas kepolisian Indonesia pada bulan Juli 2022, terdapat tuduhan keterlibatan polisi dalam upaya menutup-nutupi. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengambil alih penyelidikan, membentuk tim khusus yang beranggotakan anggota Komisi Hak Asasi Manusia dan Komisi Kepolisian.[255] Jokowi ingin agar aparat bersikap terbuka terhadap apa yang terjadi: "Buka apa adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Transparan. Itu saja. Ini penting agar masyarakat tidak ragu dengan kejadian yang terjadi. Ini yang harus dijaga. Kepercayaan masyarakat terhadap polisi harus dijaga."[256] Pada Agustus 2022, mantan atasan Hutabarat, Irjen Ferdy Sambo, Kepala Urusan Dalam Negeri Polri, bersama tiga orang lainnya, didakwa sebagai pelaku pembunuhan Hutabarat.[257][258]

Pada tanggal 27 Desember 2023, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Aceh, seperti: Universitas Abulyatama, Universitas Bina Bangsa Getsempena, dan Universitas Muhammadiyah Aceh, menyerbu tempat penampungan pengungsi Rohingya dan memaksa mereka keluar dari pusat konvensi di kota Banda Aceh, menuntut mereka dideportasi.[259][260] Para pelajar juga terlihat menendang barang-barang milik pria, wanita, dan anak-anak Rohingya yang duduk di lantai sambil menangis ketakutan.[259] Mereka membakar ban dan meneriakkan “Usir mereka” dan “Tolak Rohingya di Aceh”.[259] Joko Widodo kemudian menyikapinya dengan mengajak masyarakat untuk menjaga toleransi dan perdamaian serta bersatu dalam menjaga rasa persatuan, gotong royong dan kemanusiaan, serta waspada terhadap krisis dunia seperti krisis pangan dan ekonomi, perselisihan antar bangsa dan peperangan.[261]

Hubungan luar negeri

Lihat pula: Daftar kunjungan kenegaraan Joko Widodo
 
Perdana Menteri India Narendra Modi bertemu Joko Widodo di Roma, Italia pada 31 Oktober 2021.
 
Joko Widodo dan Salman dari Arab Saudi, 1 Maret 2017.
 
Joko Widodo dan Wakil Presiden AS, Mike Pence, 14 November 2018.
 
Presiden Indonesia Joko Widodo bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping.
 
Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob, 1 April 2022.

Sebelum terpilihnya Jokowi, kebijakan luar negeri Indonesia di bawah mantan presiden SBY dibentuk oleh pernyataan misi, "Seribu kawan dan nol musuh".[262] Jokowi kemudian mengamanatkan kebijakan tiga arah, yaitu menjaga kedaulatan Indonesia, meningkatkan perlindungan WNI, dan mengintensifkan diplomasi ekonomi.[21]

Jokowi mencita-citakan Indonesia menjadi kekuatan maritim global (poros maritim dunia atau poros maritim global). Ia memandang laut mempunyai peranan yang semakin penting bagi masa depan Indonesia dan sebagai negara maritim, Indonesia harus menegaskan dirinya sebagai kekuatan antara dua samudra: Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lima pilar doktrin poros maritim ini adalah membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga dan mengelola sumber daya kelautan, mengembangkan infrastruktur dan konektivitas maritim, serta mengembangkan industri pelayaran dan pariwisata maritim, mengajak negara lain untuk bekerja sama di bidang kelautan dan menghilangkan sumber daya kelautan. konflik di laut, serta pengembangan kekuatan pertahanan maritim.[263] Sebagai bagian dari visi ini, Jokowi telah mengambil sikap yang lebih tegas terhadap penangkapan ikan ilegal.[264] Ia menyatakan bahwa Jakarta tidak dapat lagi mentolerir situasi di mana lebih dari 5.000 kapal beroperasi secara ilegal di perairannya setiap hari, sehingga mempermalukan kedaulatan Indonesia dan mengakibatkan kerugian tahunan sebesar lebih dari $20 miliar.[265][266]

Mengenai perebutan wilayah di Laut Tiongkok Selatan, khususnya di Kepulauan Natuna di mana sembilan garis putus-putus Tiongkok memotong klaim ZEE Indonesia, Jokowi menyatakan bahwa "tidak akan ada kompromi mengenai kedaulatan",[267] dan mengganti nama bagian perairan Indonesia di Laut Tiongkok Selatan menjadi "Laut Natuna Utara".[268] Pada bulan Juni 2016, ia mengadakan rapat kabinet di lepas pantai dengan menggunakan korvet Angkatan Laut Indonesia KRI Imam Bonjol, menyerukan untuk meningkatkan patroli maritim di wilayah tersebut.[269] Di bawah pemerintahannya, Indonesia telah merilis "Visi Indo-Pasifik" untuk negara-negara ASEAN, yang menyerukan arsitektur regional dan mempertimbangkan Hindia dan Pasifik sebagai satu kawasan geostrategis yang saling berhubungan.[270] Indonesia juga menandatangani perjanjian kerja sama trilateral dengan Malaysia dan Filipina, yang memungkinkan patroli terkoordinasi di Laut Sulu yang dipenuhi bajak laut.[271]

 
Pertemuan Joko Widodo dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin di Moskow pada 30 Juni 2022

Di dunia Islam, Jokowi mengeluarkan pernyataan yang menyerukan para pemimpin Muslim pada pertemuan puncak Organisasi Kerja Sama Islam di Jakarta untuk bersatu dalam rekonsiliasi dan mendorong kemerdekaan Palestina.[272] Di bawah pemerintahan Jokowi, Menteri Luar Negeri Indonesia telah mengunjungi Palestina tetapi menolak permohonan untuk menjalin hubungan diplomatik bilateral dengan Israel.[273] Sebuah konsul kehormatan didirikan di Ramallah di Tepi Barat meskipun harus diresmikan di Amman, Yordania.[274] Jokowi juga mengutuk penganiayaan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar dan mengawasi pemberangkatan empat pesawat angkut Angkatan Udara Indonesia yang membawa 34 ton pasokan bantuan untuk Pengungsi Rohingya di Bangladesh.[275][276] Pada bulan Oktober 2021, Jokowi menganjurkan keadilan vaksin COVID-19, mendesak negara-negara kaya untuk berbagi vaksin mereka dengan negara-negara miskin.[277]

Menanggapi Invasi Rusia ke Ukraina 2022, Jokowi mengunjungi kedua negara pada bulan Juli 2022, bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin, dengan menekankan dalam pernyataan perlunya perdamaian dan untuk pemulihan rantai pasokan pangan global.[278] Saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 2022 pada tahun itu, Jokowi juga mengundang Zelenskyy untuk hadir,[279] namun tetap menolak seruan Ukraina untuk mencabut undangan Rusia ke KTT tersebut.[280]

Dalam konferensi pers di Gedung Putih pada 14 November 2023, Jokowi menyerukan gencatan senjata dalam perang Israel–Hamas, "demi kemanusiaan", dan mendesak Presiden AS, Joe Biden untuk berbuat lebih banyak untuk mengakhiri "kekejaman" di Jalur Gaza.[281]

Pemindahan ibukota

Pada bulan April 2019, diumumkan bahwa Jokowi telah memutuskan dalam pertemuan dengan para menteri kabinet untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi di luar Jawa.[282] Pada tanggal 25 Agustus 2019, diumumkan lebih lanjut bahwa ibu kota baru akan berlokasi di Kalimantan, antara kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.[283] Pada 30 Juli 2024, Jokowi mulai bekerja di ibu kota baru, yang dikenal dengan nama Ibu Kota Nusantara (IKN).[284]

Kehidupan pribadi

Keluarga

Lihat pula: Keluarga Joko Widodo
 
Jokowi dan istrinya, Iriana pada Oktober 2019.

Joko Widodo lahir dari pasangan Widjiatno Notomihardjo dan Sudjiatmi. Ia merupakan anak sulung dan putra satu-satunya dari empat bersaudara. Ia memiliki tiga orang adik perempuan bernama Iit Sriyantini, Ida Yati, dan Titik Relawati.[285] Ia sebenarnya memiliki seorang adik laki-laki bernama Joko Lukito, tetapi meninggal saat persalinan. Sebelum berganti nama, Joko Widodo memiliki nama kecil Mulyono.[286] Ayahnya berasal dari Karanganyar, sementara kakek dan neneknya berasal dari sebuah desa di Boyolali.[287] Jokowi menikah dengan Iriana di Surakarta pada 24 Desember 1986, dan memiliki 3 orang anak, yaitu Gibran Rakabuming Raka (1987), Kahiyang Ayu (1991), dan Kaesang Pangarep (1994).

Agama

Jokowi memeluk agama Islam dan bercerita bahwa ia pertama kali naik haji pada tahun 2003, dan sesudahnya umrah minimal empat kali.[288] Namun, menjelang pemilihan umum presiden 2014, muncul berbagai tudingan yang mempertanyakan keislaman Jokowi, sehingga pada tanggal 24 Mei 2014 Jokowi menyatakan bahwa ia adalah bagian dari "Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang hidup berketurunan dan berkarya di negara RI yang memegang teguh UUD 45."[289] Ia juga menyatakan bahwa ia bukan bagian dari kelompok Islam yang "sesuka hatinya mengafirkan saudaranya sendiri", "menindas agama lain", "arogan dan menghunus pedang di tangan dan di mulut", "suka menjejerkan fustun-fustunnya", "menutupi perampokan hartanya, menutupi pedang berlumuran darah dengan gamis dan serban", atau "membawa ayat-ayat Tuhan untuk menipu rakyat".[289][290]

Ideologi

Sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi menegaskan sikap politiknya untuk memimpin Indonesia dengan kekayaan manusia, budaya, dan pluralitasnya supaya tidak kehilangan arah dalam mengejawantahkan isi UUD 1945 dan makna Pancasila. Sikap ini menurutnya dipandang perlu diimplementasikan oleh setiap pemimpin pada semua level pemerintahan baik kota hingga skala nasional. Jokowi memilih memaknai lewat ajaran trisakti Soekarno yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan.[291]

"Saya sebagai seorang Presiden juga harus punya ideologi jelas, apa itu? Berdaulat, berdikari dan berkepribadian. Ideologi kita sama, Pancasila, tetapi cara penerapannya berbeda. Ada yang lewat gerakan perubahan restorasi Indonesia, ada yang lewat cara cara lain. Seorang pemimpin baik di kota, kabupaten, gubernur provinsi, tingkat nasional, memimpin itu harus punya ideologi. Harus ada ideologinya. Tanpa itu kita tak punya arah." [291]

Citra politik

Gaya kepemimpinan

 
Presiden Joko Widodo dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry di Istana Merdeka, 20 Oktober 2014.
 
Presiden Joko Widodo dengan Direktur IMF Christine Lagarde di Istana Merdeka.

Jokowi dikenal akan gaya kepemimpinannya yang pragmatis dan membumi. Ia sering kali melakukan "blusukan" atau turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat. "Blusukan" juga dilakukan untuk menemui langsung warga dan mendengar keluh kesah mereka. Gaya yang unik ini dijuluki oleh The New York Times sebagai "demokrasi jalanan".[292] Jokowi juga dianggap unik dari pemimpin lainnya karena tidak sungkan untuk bertanya langsung kepada warga dan mendekati mereka bila akan melancarkan suatu program.[293] Namun, gaya ini juga menuai kritik. Misalnya, ketua Dewan Perwakilan Daerah, Irman Gusman menyatakan bahwa "blusukan" hanya menghabiskan waktu dan energi, sementara yang dibutuhkan adalah kebijakan langsung dan bukan sekadar interaksi.[294] Anies Baswedan juga menilai "blusukan" merupakan pencitraan belaka tanpa memberikan solusi.[295]

Selain "blusukan", kepemimpinan Jokowi juga dikenal akan transparansinya. Misalnya, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sama-sama mengumumkan jumlah gaji bulanan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada umum.[296][297] Ia juga memulai sejumlah program yang terkait dengan transparansi seperti online tax, e-budgeting, e-purchasing, dan cash management system.[296] Selain itu, semua rapat dan kegiatan yang dihadiri oleh Jokowi dan Basuki direkam dan diunggah ke akun "Pemprov DKI" di YouTube.[298]

Gaya kampanye

Gaya berkampanye Jokowi untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta menekankan pendekatan langsung kepada masyarakat dengan mendatangi mereka langsung daripada mengumpulkan orang di lapangan.[299] Jokowi mengklaim bahwa ia menghindari pemasangan spanduk, poster, stiker, dan baliho di taman kota atau jalan karena menurutnya dapat mengotori kota, sehingga ia secara langsung mencopot spanduk di depan bioskop Megaria, Jalan Diponegoro.[300] Selama kampanye pilkada Jakarta, Jokowi juga dikenal akan baju kotak-kotaknya, yang menurutnya dibeli satu jam sebelum berangkat ke Komisi Pemilihan Umum Daerah dan dikatakan mewakili "warna-warni Jakarta yang harus diakomodasi".[301]

Salah satu kekuatan Jokowi dalam berkampanye adalah penggunaan media sosial. Selama kampanye pilkada Jakarta, ia meluncurkan Jasmev atau Jokowi Ahok Social Media Volunteer, yang merupakan jaringan antar kelompok sukarelawan tanpa bayaran.[61] Selain itu, Jokowi juga membentuk media center[62] dan mampu memanfaatkan YouTube sebagai wadah kampanye baru.[63] Pihak Fauzi Bowo sendiri mengakui keunggulan Jokowi di kanal ini.[302]

Berdasarkan hasil audit Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada Agustus 2012, pemasukkan dana kampanye pasangan Jokowi-Basuki tercatat sebesar Rp16,31 miliar, sementara pengeluarannya mencapai Rp16,09 miliar.[303] Sebagian besar dana dialokasikan untuk spanduk, alat peraga, dan bahan kampanye, dengan biaya penyebaran bahan kampanye sebesar Rp4,2 miliar, alat peraga sebesar Rp2,6 miliar, dan rapat umum sebesar Rp2,1 miliar.[303] Biaya iklan cetak sendiri tercatat sebesar Rp729 juta, sementara biaya iklan radio mencapai Rp516 juta.[303] Jokowi mengklaim bahwa sebagian besar dana digunakan untuk kampanye "murah" dengan sasaran rakyat kecil.[303] Sebagai perbandingan, pengeluaran kampanye Fauzi Bowo tercatat sebesar Rp62,57 miliar, sementara pemasukkan dana kampanyenya mencapai Rp62,63 miliar.[303]

Berkat kampanyenya selama pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012 yang menjanjikan "Jakarta Baru", ia melejit menjadi tokoh nasional yang dikenal bersih, merakyat, dan mampu menyelesaikan masalah.[304] Namun, menjelang pemilihan umum presiden Indonesia 2014, dugaan keterlibatan Joko Widodo dalam kasus TransJakarta dikatakan mengganjal elektabilitas Joko Widodo.[305] Selain itu, akibat gencarnya kampanye hitam, menurut Saiful Mujani Research and Consulting tren kesukaan masyarakat terhadap Jokowi menurun hingga 8% sampai April 2014.[306]

Kontroversi

 
Presiden Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada sidang paripurna pelantikan Presiden RI (2014)

Neo-Otoritarianisme

Jokowi dikritik karena kebijakan-kebijakannya yang dinilai melemahkan partai oposisi, membatasi kebebasan berpendapat atau berekspresi, dan tindakan represif aparat keamanan terhadap demonstrasi.[307] Kebijakan lainnya seperti UU Cipta Kerja, Omnibus Law, dan UU ITE juga turut menjadi topik yang sering dibicarakan terkait tuduhan otoriter ini. [308] Hal tersebut disangkal oleh Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, yang mengatakan pemerintah menindak perilaku melanggar hukum seperti merusak fasilitas umum maupun menyebar berita palsu sehingga apa yang dilakukan aparat keamanan bukanlah tindakan represif seperti perilaku rezim otoriter.[309] Setelah disahkannya beberapa rancangan undang-undang yang kontroversial dan tindakan represif dari petugas keamanan terhadap protes besar sejak tahun 2019,[310] pemerintahannya dikritik karena "Neo-Otoritarianisme", yang dihubungkan dengan Orde Baru (Indonesia pada masa kepresidenan Soeharto).[307][311][312][313][314] South China Morning Post bahkan menjulukinya sebagai "Soeharto Kecil".[10]

Politik dinasti

Jokowi dituduh melakukan politik dinasti pada akhir masa pemerintahannya.[315] Tuduhan ini mencuat setelah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden pendamping calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024, usai putusan MK dengan ketuanya Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi. Selain itu, tuduhan ini juga makin dibesar-besarkan ketika keluarga Jokowi yang lain seperti Bobby Nasution berencana mengikuti pemilihan umum Gubernur Sumatera Utara 2024, Kaesang Pangarep menjadi calon potensial untuk menggantikan kakaknya, Gibran sebagai wali kota Surakarta, serta Erina Gudono yang dikatakan akan maju dalam pemilihan umum Bupati Sleman 2024.[316][315] Jokowi juga dituduh melakukan nepotisme dan merusak "kedaulatan rakyat".[317] Majalah Tempo menuduh bahwa politik dinasti Jokowi merusak demokrasi di Indonesia. Tempo juga menyebut bahwa campur tangan Jokowi dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 adalah bentuk upaya Jokowi dalam melindunginya dari konsekuensi hukum.[318] Hal ini berpuncak pada unjuk rasa RUU Pilkada 2024 setelah adanya upaya DPR untuk menyusun rancangan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah yang bertentangan dengan putusan dan kewenangan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.[319]

Kejanggalan politik

Kemunculan nama Jokowi pada soal Ujian Nasional[320] dan kedatangan Jokowi di kampus ITB[321] juga menuai kontroversi karena dinilai sebagai tindakan politisasi. Jokowi juga menuai kecaman setelah salah menyebutkan kota tempat kelahiran Presiden RI pertama Ir. Soekarno dalam pidatonya di alun-alun Kota Blitar pada tanggal 1 Juni 2015. Jokowi menyebutkan Soekarno lahir di Blitar, namun secara sejarah Soekarno dilahirkan di Jalan Pandean, Peneleh, Surabaya. Beragam kritik pun dialamatkan kepada bawahannya seperti Setneg dan Tim Komunikasi Presiden akibat memberikan "bahan yang salah" kepada Presiden.[322]

Jokowi kembali menuai kecaman keras setelah menandatangani Peraturan Presiden tentang Kenaikan Uang Muka Mobil Pejabat. Jokowi pun mengaku tidak tahu Perpres yang ditandatanganinya dan akhirnya mencabut Peraturan tersebut.[323] Namun terlanjur menghasilkan tertawaan "Saya tidak membaca apa yang saya tandatangani".

Pengangkatan pejabat

Jokowi dikritik keras setelah menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. HM Prasetyo dinilai tidak punya pengalaman cukup baik di kejaksaan dan dianggap sebagai titipan partai politik.[324] Dia juga dinilai tidak konsisten karena mengangkat Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar sebagai Menteri Perindustrian, setelah awalnya meminta menteri tidak rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik.[325] Sebelumnya Puan Maharani juga menjabat Ketua DPP PDIP beberapa waktu saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan.

Jokowi kembali menuai kontroversi dan protes luas dari berbagai elemen masyarakat ketika mengajukan calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan ke DPR pada pertengahan Januari 2015. Budi dianggap sebagai calon Kapolri yang "tidak bersih" oleh publik serta pernah menjadi ajudan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang dianggap sebagai politik "balas jasa". Sehari sebelum disahkan sebagai calon Kapolri oleh DPR, Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan rekening gendut. Presiden Jokowi lalu memutuskan untuk menunda pelantikannya sebagai Kapolri hingga proses hukum yang membelit Budi Gunawan selesai serta menunjuk Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti untuk melaksanakan tugas sehari-hari Kapolri.[326] Pada akhirnya Badrodin Haiti resmi dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Jokowi pada tanggal 17 April 2015,[327] lalu digantikan Tito Karnavian, sementara Budi Gunawan menempati posisi Kepala BIN.

Hubungan dengan kasus busway berkarat

Mantan tim sukses Jokowi diduga terlibat dalam kasus busway berkarat, bahkan keluarga Jokowi dituduh menerima aliran dana busway berkarat. Namun, Jokowi membantah hal tersebut,[328][329][330] dan Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan bahwa kasus ini "belum atau boleh dikatakan tidak menyangkut kepada Jokowi".[331] Jokowi juga dikritik karena tidak mematuhi janjinya untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai gubernur Jakarta,[332] walaupun Jokowi sendiri menyatakan bahwa bila ia menjadi presiden, akan lebih mudah mengurus Jakarta karena memiliki wewenang terhadap proyek pemerintah pusat di ibu kota.[333] Ada anggapan bahwa Jokowi termasuk gagal mengatasi banjir dan macet.[334][335] Anggapan bahwa Jokowi gagal dalam mengatasi banjir dan macet di Jakarta membuat popularitasnya menurun.[336] Data dari BPS juga menunjukkan angka kemiskinan di Solo naik saat Jokowi menjadi wali kota Solo.[337] Melesatnya popularitas Jokowi juga dikritik sebagai pengaruh media yang kerap menonjolkan kebaikan Jokowi sementara kelemahannya ditutupi.[338][339] Selain itu, Jokowi didapati menaiki pesawat jet pribadi untuk berkampanye dari Banjarmasin ke Kota Malang, yang dianggap bertentangan dengan gaya hidup sederhana.[340] Sementara itu, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Taufik Bahauddin mengkhawatirkan kontroversi yang terjadi pada pemerintahan Megawati seperti skandal BLBI, penjualan BUMN, penjualan kapal tanker VLCC Pertamina dan penjualan gas murah ke Tiongkok akan terulang pada pemerintahan Jokowi.[341]

Rumor campur tangan dalam pemilu

Pada tanggal 12 Februari 2024, jurnalis investigatif Dandhy Laksono merilis sebuah film dokumenter di YouTube yang disutradarai olehnya, berjudul Dirty Vote, yang menuduh bahwa Joko Widodo menggunakan dana negara untuk mendukung kampanye Prabowo Subianto, yang menjadi viral dalam sehari dan memicu tudingan sabotase yang dilakukan tim kampanye Prabowo.[342] Kantor kepresidenan membantah klaim tersebut, sementara protes diadakan sebagai reaksi terhadap tuduhan tersebut.[343]

Pemberitaan palsu

Artikel utama: Pemberitaan palsu mengenai Joko Widodo

Karena terpilih sebagai pemimpin yang muncul pada masa perkembangan penggunaan media sosial, Jokowi menjadi salah satu tokoh yang sering diserang dengan pemberitaan palsu, di antaranya adalah memiliki orang tua Tionghoa, non-Muslim, keluarga keturunan PKI, menantu hamil di luar nikah, dan lainnya.[344][345][346][347]

Dalam budaya populer

Jokowi, adalah film drama Indonesia tahun 2013. Film ini dibintangi oleh Teuku Rifnu Wikana dan Prisia Nasution. Film ini dirilis pada tanggal hari Kamis, 20 Juni 2013 untuk menyambut hari ulang tahun Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang ke-52 pada tanggal hari Jumat, 21 Juni 2013, bersamaan dengan perayaan ulang tahun Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ke-486 pada tanggal hari Sabtu, 22 Juni 2013.[butuh rujukan]

Jokowi adalah Kita adalah film drama Indonesia yang mengisahkan tentang Joko Widodo. Film ini dibintangi oleh Ben Joshua, Sylvia Fully, dan Agustin Taidy. Film ini dirilis tanggal 20 November 2014.[348] Namun penayangannya mengalami penundaan karena keputusan pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).[349]

Salah satu kutipan darinya yang terkenal di kalangan masyarakat Indonesia adalah kalimat "yo ndak tau kok tanya saya" (dalam bahasa Jawa, biasa disingkat YNTKTS) yang secara harfiah berarti Saya tidak tahu, kenapa kamu bertanya pada saya.[350] Ketika menjabat sebagai Gubernur Jakarta, Jokowi sering menjawab wawancara dari wartawan dengan kalimat ini.[351] Kalimat ini menjadi populer di banyak platform media sosial pada tahun 2020-an.[352] Dalam bahasa gaul internet Indonesia, kutipan ini dapat digunakan dalam sindiran atau lelucon terhadap suatu masalah.[353] Variasi lain dari kalimat ini dilontarkan oleh putra bungsunya, Kaesang Pangarep ketika Najwa Shihab dalam talkshownya menanyakan hobi Jokowi beternak Kecebong, yang kemudian dijawab oleh Kaesang, “ya tanya bapak jangan tanya saya" (biasanya disingkat YTBJTS) yang secara harafiah berarti ya, tanya ayahku jangan tanya aku.[351]

Efek Jokowi

Artikel utama: Efek Jokowi

"Efek Jokowi" adalah istilah yang diciptakan untuk menggambarkan pengaruh popularitas media tentang Jokowi terhadap politik dan perekonomian Indonesia. Ketika Jokowi dideklarasikan sebagai calon presiden pada Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014, diyakini popularitas Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan terdongkrak hingga 30% pada Pemilu Legislatif Indonesia 2014.[354] Sementara di pasar modal, efeknya disebut bisa menggairahkan pasar saham Indonesia dan Rupiah, karena Jokowi dinilai punya rekam jejak yang bersih.[355]

Penghargaan

Artikel utama: Daftar penghargaan yang diterima Joko Widodo
 
Potret Joko Widodo dengan dekorasi kepresidenannya.
 
Lambang sebagai anggota Orde Serafim.

Atas prestasinya, oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari "10 Tokoh 2008".[356] Kebetulan di majalah yang sama pula, Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab dengan panggilan Ahok pernah terpilih juga dalam "10 Tokoh 2006" atas jasanya memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan di Belitung Timur. Ahok kemudian menjadi pendampingnya di Pilgub DKI tahun 2012.[357]

Ia juga mendapat penghargaan internasional dari Kemitraan Pemerintahan Lokal Demokratis Asia Tenggara (Delgosea) ini atas keberhasilan Solo melakukan relokasi yang manusiawi dan pemberdayaan pedagang kaki lima.[358]

Pada tanggal 12 Agustus 2011, ia juga mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama untuk prestasinya sebagai kepala daerah mengabdikan diri kepada rakyat.[359] Bintang Jasa Utama ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil.[360] Pada Januari 2013, Joko Widodo dinobatkan sebagai wali kota terbaik ke-3 di dunia atas keberhasilannya dalam memimpin Surakarta sebagai kota seni dan budaya, kota paling bersih dari korupsi, serta kota yang paling baik penataannya.[361] Oleh KPK, dia diberi penghargaan atas keberaniannya melaporkan berbagai barang gratifikasi yang diterima.[362]

Atas kemampuannya mensosialisasikan program-progam pemerintah sehingga mendapat dukungan masyarakat banyak, ia diganjar sebagai Marketer of The Year 2012 oleh Markplus Conference 2013, Marketing: Into Innovation and Technology.[363]

Tanda kehormatan

Tanda kehormatan Indonesia

   
     
     
     
     
Baris ke-1 Bintang Republik Indonesia Adipurna (21 Oktober 2014) Bintang Mahaputera Adipurna (21 Oktober 2014)[364]
Baris ke-2 Bintang Sakti (21 Oktober 2014) Bintang Dharma (21 Oktober 2014) Bintang Gerilya (21 Oktober 2014)
Baris ke-3 Bintang Jasa Utama (12 Agustus 2011)[365] Bintang Budaya Parama Dharma (21 Oktober 2014) Bintang Yudha Dharma Utama (21 Oktober 2014)
Baris ke-4 Bintang Kartika Eka Paksi Utama (21 Oktober 2014) Bintang Jalasena Utama (21 Oktober 2014) Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama (21 Oktober 2014)
Baris ke-5 Bintang Bhayangkara Utama (21 Oktober 2014) Bintang Kemanusiaan (21 Oktober 2014) Bintang Penegak Demokrasi Utama (21 Oktober 2014)

Tanda kehormatan luar negeri

Lihat pula

Catatan

  1. ^ Joko Widodo (terlahir dengan nama "Mulyono") lahir pada Rabu, 21 Juni 1961 di Rumah Sakit Brayat Minulyo, Manahan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.[3]

Referensi

  1. ^ Pratomo, Yulistyo (4 Oktober 2012). Hasits, Muhammad, ed. "Pelantikan Jokowi diundur, Mendagri tunjuk Sekda DKI jadi Plt". Merdeka.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-25. Diakses tanggal 29 Maret 2014. 
  2. ^ "Mantan Wakil Walikota Solo Tolak Hadiri Sertijab Plh". detikcom. 11 April 2005. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-06-24. Diakses tanggal 20 Juni 2021. 
  3. ^ "Presiden Joko Widodo". Presiden Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-12-26. Diakses tanggal 24 Desember 2020. 
  4. ^ Sunaryo, Arie (22 September 2012). Hasist, Mohamad, ed. "Jokowi di mata anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka". Merdeka.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-28. Diakses tanggal 30 Maret 2014. 
  5. ^ a b "Jokowi Diunggulkan Jadi Presiden, Ini Kata Anak Bungsunya". detikcom. 31 Januari 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-19. Diakses tanggal 30 Maret 2014. 
  6. ^ Gunawan, Deden; Durohman, Ibad (17 Januari 2017). "Foto-foto Notomiharjo, Ayah Jokowi yang Sempat Jadi Perbincangan". detikcom. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-08-02. Diakses tanggal 2 Agustus 2018. 
  7. ^ Jo, Beni (2024-08-23). "Kisah Mulyono bin Notomiharjo, Kenapa Jokowi Kecil Ganti Nama?". tirto.id. Diakses tanggal 2024-09-06. 
  8. ^ Media, Kompas Cyber (2022-10-11). "Beredar Kabar Ada 2 Nama Jokowi yang Lulus Tahun 1985, Begini Tanggapan Rektor UGM". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2024-03-21. 
  9. ^ Calista, Fariza (2024-02-07). "Biografi dan Profil Lengkap Joko Widodo (Jokowi) - Presiden Republik Indonesia Ke-7". Info Biografi (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-03-21. 
  10. ^ a b Yuniar, Resty Woro (10 November 2020). "'Little Suharto'? Indonesian leader Widodo's places Twitter personalities, allies in key posts, sparking backlash". South China Morning Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 November 2020. Diakses tanggal 10 November 2020. 
  11. ^ Kurniawan, Iwan (20 April 2016). "Bagaimana Jokowi Bangun Pabrik Mebel Rakabu yang Terbakar?". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 June 2017. Diakses tanggal 13 October 2018. 
  12. ^ "Editorial: Jokowi's real battle". The Jakarta Post. 22 September 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 September 2012. Diakses tanggal 3 December 2016. 
  13. ^ Hairani, Linda (30 October 2014). Kustiani, Rini, ed. "Asal Mula Basuki Tjahaja Purnama Dipanggil Ahok" [The Origin of Basuki Tjahaja Purnama's Calling Ahok]. Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 April 2019. Diakses tanggal 21 October 2016. 
  14. ^ Megarani, Amandra (19 March 2012). "Naik Kopaja, Jokowi-Ahok Daftar Jadi Cagub DKI" [Riding Kopaja, Jokowi-Ahok Register to Become DKI Gubernatorial Candidates]. Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 October 2018. Diakses tanggal 20 February 2021. 
  15. ^ Banyan (21 January 2014). "No ordinary Jokowi". The Economist. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 January 2014. Diakses tanggal 31 August 2017. 
  16. ^ "Indonesia's rock governor". Al Jazeera. 4 April 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 January 2021. Diakses tanggal 31 August 2017. 
  17. ^ Cochrane, Joe (14 March 2014). "Governor of Jakarta Receives His Party's Nod for President". The New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 March 2014. Diakses tanggal 20 February 2021. 
  18. ^ "Jakarta governor Widodo wins Indonesian presidential election". Indonesia News. 22 July 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 October 2014. Diakses tanggal 23 July 2014. 
  19. ^ Thatcher, Jonathan; Kapoor, Kanupriya (23 July 2014). "Indonesian president-elect Jokowi calls for unity after bitter election". Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 June 2016. Diakses tanggal 31 August 2017. 
  20. ^ "Jokowi chasing $196b to fund 5-year infrastructure plan". The Straits Times. 27 January 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 February 2018. Diakses tanggal 22 April 2018. 
  21. ^ a b Parameswaran, Prashanth (9 January 2015). "The Trouble With Indonesia's Foreign Policy Priorities Under Jokowi". The Diplomat. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 February 2015. Diakses tanggal 25 July 2015. 
  22. ^ Chan, Francis (21 April 2017). "Indonesia blows up and sinks another 81 fishing boats for poaching". The Straits Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 April 2017. Diakses tanggal 21 May 2019. 
  23. ^ a b Topsfield, Jewel (29 April 2015). "Bali nine executions: Indonesia responds to Australia withdrawing ambassador". The Sydney Morning Herald. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 April 2015. 
  24. ^ Halim, Haeril (22 July 2017). "Jokowi orders police to gun down foreign drug traffickers". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 July 2017. Diakses tanggal 31 August 2017. 
  25. ^ Beech, Hannah; Suhartono, Muktita (20 May 2019). "Joko Wins Re-Election in Indonesia, Defeating Hard-Line Former General". The New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 May 2019. Diakses tanggal 21 May 2019. 
  26. ^ Yahya, Achmad Nasrudin, ed. (2024-01-24). "Keberpihakan Jokowi dan Terbukanya Kepentingan Menangkan Prabowo-Gibran Halaman all". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2024-04-22. 
  27. ^ Aditya, Nicholas Ryan (2024-04-22). "Komarudin Watubun Tegaskan Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader PDI-P". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2024-04-22. 
  28. ^ Malau, Budi Sam Law (ed.). "MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres, PDI-P Tegaskan Jokowi dan Gibran Bukan Lagi Kader Banteng". Wartakotalive.com. Diakses tanggal 2024-04-22. 
  29. ^ Aditya, Nicholas Ryan (2024-04-23). Rastika, Icha, ed. "Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2024-04-24. 
  30. ^ Anggi Kusumadewi (21 September 2012). ""Meski Bukan dari Sekolah Elit, Jokowi Bisa Sukses"". VIVA.co.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-07-23. Diakses tanggal 29 Maret 2014. 
  31. ^ "Jokowi Anak Tergusur Mau Jadi Gubernur". Beritasatu.com. 11 April 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-06-26. Diakses tanggal 29 Maret 2014. 
  32. ^ a b Segu, Vinsensiu (16 Juli 2012). "Dari Bantaran Kali Menuju DKI-1". Inilah.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-02-22. Diakses tanggal 29 Maret 2014. 
  33. ^ Ambarita, Domu D. (21 September 2012). Santoso, Agung Budi, ed. "Jokowi Kecil, Rumah Digusur, Tiga Kali Pindah Kontrakan". Tribunnews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-11-14. Diakses tanggal 29 Maret 2014. 
  34. ^ Sunaryo, Arie (10 Agustus 2013). Moerti, Wisnoe, ed. "Sejak SMP, Jokowi sudah dikenal pendiam tapi pintar". Merdeka.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-27. Diakses tanggal 29 Maret 2014. 
  35. ^ Ambarita, Domu D. (23 September 2012). Santoso, Agung Budi, ed. "Gagal Masuk SMA Favorit, Jokowi Sakit Tipus dan Pendiam". Tribunnews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-27. Diakses tanggal 29 Maret 2014. 
  36. ^ Samah, Kristin; Susanti, Fransisca Ria (2014). Saya Sujiatmi, Ibunda Jokowi. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 43–49. ISBN 9786020304441. 
  37. ^ PANGGIL JOKOWI SAJA, diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-06-17, diakses tanggal 2022-06-17 
  38. ^ Cahyani, Indah Aprilin. Shelavie, Tiara, ed. "Sebutan 'Jokowi' Ternyata Dicetuskan oleh Bernard Chene, Sahabat Presiden Joko Widodo dari Prancis". Tribunnews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-10-03. Diakses tanggal 2022-06-17. 
  39. ^ "Hasil Akhir, Jago PDIP Unggul Pilkada di Solo dan Sukoharjo". detikcom. 28 Juni 2005. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-07-06. Diakses tanggal 6 April 2014. 
  40. ^ Majeed, Rushda. "Defusing a Volatile City, Igniting Reforms: Joko Widodo and Surakarta, Indonesia" (PDF). Innovations for Successful Societies. Princeton University. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 13 April 2014. Diakses tanggal 6 April 2014. 
  41. ^ Indrananto, Cahyadi (2012), Pemimpin Daerah Sebagai Agen: Dramaturgi dalam Komunikasi Politik Wali kota Solo Joko Widodo / Local Leaders as Agents: Dramaturgy on Political Communications of City Mayor Joko Widodo of Solo (abstrak dan PDF lengkap), Tesis Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
  42. ^ Malik, Candra (30 Januari 2011). "Solo and Yogyakarta Point Way With 'Smart' Public Transportation". Jakarta Globe. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-09-03. Diakses tanggal 3 Desember 2016. 
  43. ^ a b Poer, Blontank (26 Februari 2009). "Surakarta, on its way to being a MICE City". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-25. Diakses tanggal 3 Desember 2016. 
  44. ^ _____. Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Solo dalam Pemindahan Pedagang Kaki Lima. Diakses dari librari eprint UNDIP pada 19 Maret 2014
  45. ^ Amarullah, Amril (4 Mei 2010). "PDIP Menang Telak di Pilkada Solo". VIVA.co.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-25. Diakses tanggal 6 April 2014. 
  46. ^ "Diingatkan, Joko Widodo Urung Tampil - KPUD Diminta Fair". Merdeka.com. 13 Mei 2005. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 Maret 2016. Diakses tanggal Juni 2007. 
  47. ^ "Naik Kopaja, Jokowi - Ahok Daftar Jadi Cagub DKI". Tempo.co. 19 Maret 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-25. Diakses tanggal 29 Maret 2014. 
  48. ^ "JK Ternyata Yang Minta Jokowi ke Jakarta". Gatra.com. 6 Agustus 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 Agustus 2012. Diakses tanggal 3 Desember 2016. 
  49. ^ Siregar, Zulhidayat (16 Maret 2012). "Dibenarkan, Prabowo Subianto Lobi Megawati untuk Dukung Jokowi". RMOL. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 Juni 2015. Diakses tanggal 23 Oktober 2013. 
  50. ^ Aziza, Kurnia Sari (17 September 2012). Joewono, Benny N, ed. "Basuki Bangga Dicalonkan Oleh PDIP dan Gerindra". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-09-22. Diakses tanggal 3 Desember 2016. 
  51. ^ Kuwado, Fabian Januarius (1 Juli 2012). Soebijoto, Hertanto, ed. "LSI : Satu atau Dua Putaran, Foke-Nara Menang". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-07-15. Diakses tanggal 3 Desember 2016. 
  52. ^ "Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi DKI Jakarta" (PDF). Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 3 Agustus 2012. 
  53. ^ Sikumbang, Zul (11 Juli 2012). "Hidayat isyaratkan dukung Jokowi". ANTARA News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-07-14. Diakses tanggal 3 Desember 2016. 
  54. ^ Suharman, Haryanto (16 September 2012). "Faisal Basri Supporters Move to Jokowi, Survey Reveals". Indonesia Today. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 September 2012. Diakses tanggal 3 Desember 2016. 
  55. ^ "Foke optimistis menang di putaran kedua". ANTARA News. 14 Agustus 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-09-29. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  56. ^ Revianur, Aditya (25 Agustus 2012). Wadrianto, Glori K., ed. "Jokowi: Koalisi Rakyat Akan Kalahkan Koalisi Parpol". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-08-28. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  57. ^ Primartantyo, Ukky (6 September 2012). "Politikus PKS Misbakhun Dukung Jokowi". Tempo.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 Februari 2016. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  58. ^ Waskita, Ferdinand (6 Agustus 2012). Widianto, Willy, ed. "JK Dukung Jokowi-Ahok, Golkar Pecah?". Tribunnews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-12-21. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  59. ^ "Indra J. Piliang Secara Bulat Dukung Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama di Putaran Dua". Rakyat Merdeka Online. 15 Juli 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-02-21. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  60. ^ Hasist, Mohamad (13 September 2012). Hasist, Mohamad, ed. "Pengakuan blak-blakan adik ipar Foke soal dukungan ke Jokowi". Merdeka.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-10-28. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  61. ^ a b Perdana, M. Andi (12 Agustus 2012). "Sukarelawan Jokowi-Ahok Luncurkan JASMEV". Tempo.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 November 2014. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  62. ^ a b Widjaya, Ismoko (21 September 2012). "Pasukan Komando "Bawah Tanah" Jokowi-Ahok". VIVA.co.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-07-29. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  63. ^ a b Jokowi-Foke bertarung lewat video klip di YouTube, diakses dari situs MetroTVNews[pranala nonaktif]
  64. ^ Ruslan, Heri (1 Agustus 2012). "Kampanye SARA Merebak, Ini Sikap Tim Kampanye Jokowi-Basuki". Republika. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-10-02. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  65. ^ Waskita, Ferdinand (26 Agustus 2012). Widianto, Willy, ed. "KIMB Laporkan Timses Jokowi ke Panwaslu Soal Kebakaran". Tribunnews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-12-21. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  66. ^ Teresia, Ananda W. (29 Juli 2012). "Ahok Diserang Akun @cinta8168". Tempo.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 Februari 2016. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  67. ^ Hermawan, Bayu (8 Agustus 2012). "PKS: Tim Sukses Jokowi Lakukan Black Campaign". Inilah.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-09-03. Diakses tanggal 9 Desember 2016. 
  68. ^ Sinaga, Eri Komar (29 September 2012). Simanjuntak, Johnson, ed. "KPUD: Jokowi-Basuki Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Terpilih". Tribunnews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-12-21. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  69. ^ "Pengumuman resmi KPUD Jakarta mengenai hasil rekapitulasi suara Pilkada DKI Jakarta Putaran 2". KPUD Jakarta. 29 September 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 Oktober 2012. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  70. ^ Wicaksono, Adi; Hazliansyah (10 November 2012). "Asyik, Jokowi Luncurkan Kartu Jakarta Sehat Hari Ini". Republika. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-12-19. Diakses tanggal 18 Desember 2013. 
  71. ^ Ariwibowo, AA, ed. (1 Desember 2012). "Kartu Jakarta Pintar diluncurkan". ANTARA News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-25. Diakses tanggal 15 Maret 2014. 
  72. ^ 6 Ruas Tol Dalam Kota: Jokowi Bilang Tidak, Investor Telan Rugi Sendirian. Diakses dari situs berita kabar24.com pada 19 Maret 2014
  73. ^ Aziza, Kurnia Sari. Syatiri, Ana Shofiana, ed. "Ahok: Kalau Dibatalkan, Monorel Sudah Dibatalkan sejak Zaman Foke". Kompas.com (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-05-04. Diakses tanggal 31 Januari 2017. 
  74. ^ "Proyek Pembangunan MRT Jakarta Resmi Dimulai". VOA Indonesia. 10 Oktober 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-17. Diakses tanggal 15 Maret 2014. 
  75. ^ Tiar, Anggi (18 November 2013). "Pemprov DKI alokasikan dana 1 triliun untuk pengadaan bus". Lensa Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-16. Diakses tanggal 15 Maret 2014. 
  76. ^ Demo Metromini Tolak Peremajaan Angkutan. Diakses dari situs berita Tempo pada 17 Maret 2014
  77. ^ Setelah Palyja, Basuki Beri Sinyal Beli Saham PT Aetra Air Jakarta. Diakses dari situs berita Kompas pada 14 April 2014
  78. ^ a b Purnamasari, Deti Mega (26 September 2013). "Non-Muslim Ward Chief Stays On". The Jakarta Globe. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 Januari 2014. Diakses tanggal 15 Maret 2014. 
  79. ^ Kurniawan, Hariyanto (29 Desember 2013). "Jakarta Night Festival: Pengaturan Lalu Lintas". Sindonews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 Januari 2014. Diakses tanggal 15 Maret 2014. 
  80. ^ Desyani, Anggrita (14 Juni 2013). "Jokowi: PRJ di Monas Itu Pesta Rakyat Jakarta". Tempo.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-22. Diakses tanggal 22 Maret 2014. 
  81. ^ I Made Asdhiana, I Made, ed. (4 Desember 2013). "Festival Keraton Sedunia Digelar di Jakarta". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-07. Diakses tanggal 15 Maret 2014. 
  82. ^ "'Abused' Indonesian monkeys taken off Jakarta streets". BBC. 22 Oktober 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-10-25. Diakses tanggal 18 Desember 2013. 
  83. ^ Lamb, Kate (14 Maret 2014). "Jokowi enters Indonesia's political race". Special Broadcasting Service. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-17. Diakses tanggal 15 Maret 2014. 
  84. ^ Waskita, Ferdinand (31 Oktober 2013). "Jokowi Masih Merajai Survei Calon Presiden". Tribunnews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-05-05. Diakses tanggal 15 Maret 2014. 
  85. ^ Hasits, Muhammad (6 Februari 2014). Hasits, Muhammad, ed. "Muncul gerakan di Facebook memaksa Jokowi nyapres 2014". Merdeka.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-05-05. Diakses tanggal 15 Maret 2014. 
  86. ^ Harahap, Riza (10 Januari 2014). Sidik, Jafar M, ed. "PDIP umumkan capres setelah Pemilu Legislatif". ANTARA News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-01-13. Diakses tanggal 15 Maret 2014. 
  87. ^ Kuwado, Fabian Januarius. Syatiri, Ana Shofiana, ed. "Jokowi: Saya Siap Jadi Capres dari PDI-P". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-14. Diakses tanggal 14 Maret 2014. 
  88. ^ "Jokowi Candidate for Indonesian Presidency; Markets React Positively". Indonesia Investments. 14 Maret 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-09-04. Diakses tanggal 11 Mei 2018. 
  89. ^ a b Jokowi: Cawapres Saya Jusuf Kalla, diakses di situs Kompas pada tanggal 25 Mei 2014
  90. ^ Jokowi dan JK daftar ke KPU, diakses di situs BBC Indonesia pada tanggal 25 Mei 2014.
  91. ^ "Jokowi and Prabowo both claim victory in early Indonesian election results". The Guardian. 10 Juli 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-07-11. Diakses tanggal 22 Juli 2014. 
  92. ^ a b Yolanda Ryan Armindya (22 July 2014). "KPU Postpones Election Results Announcement". Tempo.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 July 2014. Diakses tanggal 22 July 2014. 
  93. ^ Novrida Manurung, Rieka Rahadiana and Yoga Rusmana (22 Juli 2014). "Widodo Heads for Indonesia Win as Prabowo Withdraws From Count". Bloomberg. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-07-22. Diakses tanggal 22 Juli 2014. 
  94. ^ "Indonesia elections: Jakarta governor 'Jokowi' wins but rival rejects final results". The Daily Telegraph. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 July 2014. Diakses tanggal 22 July 2014. 
  95. ^ "Prabowo camp says PKS tally more accurate than KPU's". The Jakarta Post. 22 June 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 July 2014. Diakses tanggal 22 July 2014. 
  96. ^ a b Joe Cochrane (22 July 2014). "Joko Widodo, Populist Governor, Is Named Winner in Indonesian Presidential Vote". The New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 July 2014. Diakses tanggal 22 July 2014. 
  97. ^ Marguerite Apra Sapiie, 'Jokowi may pick Mahfud MD as running mate', The Jakarta Post, 9 Agustus 2018.
  98. ^ Sita W. Dewi, 'Who is Ma'ruf Amin, Jokowi's running mate?', The Jakarta Post, 9 Agustus 2018.
  99. ^ Jones, Sidney (22 Januari 2019). "Indonesia: releasing Abu Bakar Ba'asyir wrong on all counts". The Interpreter. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-01-23. Diakses tanggal 23 Januari 2019. 
  100. ^ Sapiie, Marguerite Afra (23 Januari 2019). "Ba'asyir early release plan cancelled: State Palace". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-01-24. Diakses tanggal 23 Januari 2019. 
  101. ^ Anderlini, Jamil; Sender, Henny. "Dilemma for Widodo as China casts shadow on Indonesia polls - Indonesian president campaigning as defender of Islam but fate of Uighurs remains taboo". The Financial Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-04-30. 
  102. ^ Lawler, Dave (18 Maret 2019). "Deafening silence in Asia on China's mass detention of Uighur Muslims". Axios. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-04-30. Diakses tanggal 2019-04-30. Indonesian President Joko Widodo is seeking re-election next month in the world’s largest Muslim-majority country and, as the FT points out, “presenting himself as defender of the faith is central to his campaign strategy.” But when the newspaper asked him about the imprisonment of up to 1 million Muslims in China’s Xinjiang territory, he repeatedly declined to comment. 
  103. ^ Walden, Max (5 Februari 2019). "Indonesia's Opposition Takes Up the Uighur Cause - China's internment camps for Muslims have become a political talking point". Foreign Policy. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-04-30. Diakses tanggal 2019-04-30. “As the country with the largest Muslim population, Indonesia should have significant bargaining power to address such humanitarian tragedy,” said Irawan Ronodipuro, a foreign-policy spokesman for the opposition candidate Prabowo Subianto, arguing that the president’s failure to speak out on the Uighur issue is “proof China holds Jokowi hostage.” 
  104. ^ "Indonesian Muslims protest against China's treatment of Uighurs". Reuters. 21 Desember 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-04-30. Diakses tanggal 2019-04-30. Opposition groups in Indonesia, has the world’s largest Muslim population, have criticized President Joko Widodo for not providing enough support for China’s Uighur community. 
  105. ^ Purnomo, Johan (21 Desember 2018). "Indonesian Muslims Protest Against China's Treatment of Uighurs". Jakarta Globe. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-04-30. Diakses tanggal 2019-04-30. Opposition groups in Indonesia, the world's largest Muslim-majority country, have criticized President Joko "Jokowi" Widodo for not providing enough support for China's Uighur community. 
  106. ^ Hariyanto, Ibnu (2 April 2019). "Survei Indo Barometer: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun 0,5%". detikcom. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-04-30. Diakses tanggal 30 April 2019. 
  107. ^ Sindo, Koran (15 Januari 2019). "Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi di Atas 70%". Sindonews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-04-30. Diakses tanggal 30 April 2019. 
  108. ^ "Indonesia's Widodo declares victory in presidential election". Newser. The Associated Press. 18 April 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-04-18. Diakses tanggal 18 April 2019. 
  109. ^ Made Anthony Iswara; Nurul Fitri Ramadhani (17 April 2019). "Prabowo claims election lead, accuses pollsters of being 'partisan'". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 April 2019. Diakses tanggal 17 April 2019. 
  110. ^ Priyasmoro, Muhammad Radityo (23 April 2019). Hatta, Raden Trimutia, ed. "Terungkap, Ini Sumber Prabowo Klaim Menang Pilpres 62 Persen". Liputan6.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-04-30. Diakses tanggal 30 April 2019. 
  111. ^ Faqih, Fikri (31 March 2014). "Jokowi: Tidak ada namanya bagi-bagi kursi menteri". Merdeka. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 April 2014. Diakses tanggal 9 October 2019. 
  112. ^ Ihsanuddin (16 September 2014). ""Jokowi Tak Seberani Janjinya, 16 Kursi untuk Parpol Jelas Bagi-bagi Kekuasaan!"". Kompas. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 September 2014. Diakses tanggal 9 October 2019. 
  113. ^ a b Suzuki, Jun (9 June 2016). "Widodo gets second wind for reforms". Nikkei Asia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 October 2018. Diakses tanggal 12 October 2018. 
  114. ^ McBeth, John (18 January 2018). "Can this man save Indonesia's Golkar?". Asia Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 May 2022. Diakses tanggal 12 October 2018. 
  115. ^ "PAN joins the ruling collation". The Jakarta Post. 2 September 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 October 2018. Diakses tanggal 12 October 2018. 
  116. ^ Putri, Parastiti Kharisma; Ramdhani, Jabbar (10 August 2018). "PAN Oposisi, Menteri PAN-RB Bakal Mundur?". detik. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 October 2018. Diakses tanggal 12 October 2018. 
  117. ^ Anam, Khairul (26 October 2014). "Jokowi Announces Names of Cabinet Members". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 May 2019. Diakses tanggal 12 October 2018. 
  118. ^ Nazeer, Zubaidah (31 October 2014). "Jokowi praised for record number of women in Cabinet". The Straits Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 August 2015. Diakses tanggal 12 October 2018. 
  119. ^ Akuntono, Indra (23 October 2014). "Ini Nama Kementerian yang Berubah dalam Kabinet Jokowi-JK". Kompas. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 October 2014. Diakses tanggal 12 October 2018. 
  120. ^ Cook, Erin (27 January 2018). "What Does Indonesia's New Cabinet Reshuffle Mean for Jokowi's Future?". The Diplomat. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 January 2018. Diakses tanggal 12 October 2018. 
  121. ^ Hakim, Rakhmat Nur (23 December 2020). "Reshuffle Kabinet yang Akhirnya Terjadi..." Kompas. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 December 2020. Diakses tanggal 15 February 2021. 
  122. ^ Aritonang, Margareth S. (28 January 2015). "PDI-P lawmaker slams Jokowi's policies". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 January 2015. Diakses tanggal 6 June 2015. 
  123. ^ Ginanjar, Ging (9 April 2015). "Megawati tegaskan posisi PDIP atas Pemerintah Jokowi". BBC News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 July 2015. Diakses tanggal 6 July 2015. 
  124. ^ Hartcher, Peter (28 April 2015). "Indonesian President Widodo under corrupt thumb of Megawati". The Sydney Morning Herald. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 August 2018. Diakses tanggal 14 April 2017. 
  125. ^ Chandra, Bobby, ed. (4 March 2015). "Cerita Syafii Soal Kenapa Megawati Kukuh Sokong Budi Gunawan". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 October 2018. Diakses tanggal 12 October 2018. 
  126. ^ Muhyiddin, Muhammad (22 February 2015). Haryanto, Nur, ed. "Budi Gunawan Batal Dilantik, Ternyata Ini Reaksi Megawati". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 October 2018. Diakses tanggal 12 October 2018. 
  127. ^ Aditya, Arys; Singgih, Viriya (23 October 2019). "Jokowi's Cabinet Is a Blend of Politicians, Tycoons, and Technocrats". Bloomberg. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 October 2019. Diakses tanggal 3 November 2019. 
  128. ^ Halim, Devina (20 October 2020). Kuwado, Fabian Januarius, ed. "Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Ma'ruf: 52,5 Persen Tak Puas, 45,2 Persen Puas". Kompas. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 October 2020. Diakses tanggal 24 December 2020. 
  129. ^ Akbar, Nawir Arsyad; Hermawan, Bayu (28 October 2020). "Survei IPO: Kepuasan Publik Terhadap Pemerintah Menurun". Republika. Diarsipkan dari versi asli tanggal 31 October 2020. Diakses tanggal 24 December 2020. 
  130. ^ Lamb, Kate (22 January 2023). "Indonesian President Jokowi's approval rating at all-time high, poll shows". Reuters (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-09-30. Diakses tanggal 22 January 2023. 
  131. ^ a b "Indonesia fuel prices rocket by 44% sparking protests". BBC. 22 June 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 March 2014. Diakses tanggal 23 July 2015. 
  132. ^ Jong, Hans Nicholas; Erviani, Ni Komang (28 August 2014). "Jokowi fails to persuade SBY on fuel subsidy". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 August 2014. Diakses tanggal 23 July 2015. 
  133. ^ "IMF Survey: Indonesia—Moving in a New Direction". International Monetary Fund. 19 March 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 August 2017. Diakses tanggal 23 July 2015. 
  134. ^ Wulandari, Fitri; Listiyorini, Eko; Chen, Sharon (31 December 2014). "Widodo Makes Biggest Change to Indonesia Fuel Subsidies: Economy". Bloomberg. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 February 2015. Diakses tanggal 18 July 2015. 
  135. ^ Bisara, Dion; Azhari, Muhamad Al (18 November 2014). "Jokowi Eyes Infrastructure Focus With Fuel Subsidy Cut". Jakarta Globe. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 November 2014. Diakses tanggal 18 November 2014. 
  136. ^ Cahyafitri, Raras (3 August 2015). "Jokowi worries 'big forces' hampering govt projects, policies". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 August 2015. Diakses tanggal 3 August 2015. 
  137. ^ Syafril, Afut (8 January 2018). "Government achieves 2017 single-fuel price target: Minister". Antara News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 January 2018. Diakses tanggal 18 July 2018. 
  138. ^ Brummitt, Chris (4 May 2015). "Indonesia's Slowing GDP a Wakeup Call for President Widodo". Bloomberg. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 May 2015. Diakses tanggal 25 July 2015. 
  139. ^ Brown, Helen (7 August 2015). "Indonesian economic growth continues decline as Q2 figures show drop to 2009 levels". ABC News Australia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 August 2015. Diakses tanggal 7 August 2015. 
  140. ^ Sheridan, Greg (25 June 2015). "Indonesia's Jokowi presidency is becoming a desperate mess". The Australian. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 May 2022. Diakses tanggal 25 July 2015. 
  141. ^ Salna, Karlis (28 December 2017). "Jokowi Heads to 2018 With Backing of Stronger Indonesian Economy". Bloomberg. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 December 2017. Diakses tanggal 4 April 2018. 
  142. ^ Halim, Fikri; Rachman, Arrijal (2 April 2020). "Rupiah Melemah ke Posisi Rp16.700 per Dolar AS, Ini Kata Gubernur BI". VIVA. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 March 2021. Diakses tanggal 20 December 2020. 
  143. ^ Kiesche, Liz (5 September 2018). "Indonesian rupiah breaches 15,000 per U.S. dollar then eases off". Seeking Alpha. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 March 2021. Diakses tanggal 18 September 2018. 
  144. ^ Asamosir (21 July 2015). "News Summary 27 June – 17 July 2015". ANU Indonesia Project Blog. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 July 2015. Diakses tanggal 25 July 2015. 
  145. ^ "Economic nationalism is back in Indonesia as election approaches". The Straits Times. 17 September 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 September 2018. Diakses tanggal 18 September 2018. 
  146. ^ Listiyorini, Eko (2 September 2019). "Indonesia's Nickel Ban Shows Resource Nationalism on the March". Bloomberg. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 August 2020. Diakses tanggal 15 February 2021. 
  147. ^ Tani, Shotaro (25 January 2022). "Indonesia's drive to lift resource curse shakes global producers". Nikkei Asia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 February 2022. Diakses tanggal 17 February 2022. 
  148. ^ Amindoni, Ayomi (23 March 2016). "Jokowi policy attracts infrastructure-based mutual funds". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 April 2016. Diakses tanggal 18 April 2016. 
  149. ^ Salna, Kalris (26 January 2018). "Indonesia Needs $157 Billion for Infrastructure Plan". Bloomberg. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 January 2018. Diakses tanggal 18 July 2018. 
  150. ^ Kapoor, Kanupriya (29 September 2015). Fernandez, Clarence, ed. "Indonesia to award fast train contract to China – Japanese embassy official". Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 October 2015. Diakses tanggal 1 October 2015. 
  151. ^ "Indonesia awards multi-billion-dollar railway project to China over Japan". ABC News Australia. 30 September 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 October 2015. Diakses tanggal 1 October 2015. 
  152. ^ "Japan cries foul after Indonesia awards rail contract to China". Financial Times. 1 October 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 April 2020. Diakses tanggal 1 October 2015. 
  153. ^ Otto, Ben; Rachman, Anita (3 February 2016). "Indonesia's High-Speed Rail Plan Goes Off the Tracks". The Wall Street Journal. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 February 2016. Diakses tanggal 13 June 2016. 
  154. ^ McBeth, John (2 October 2017). "Rough road ahead for powder keg Papua". Asia Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 May 2022. Diakses tanggal 18 July 2018. 
  155. ^ Purwanto, Heru, ed. (23 June 2018). "Jokowi optimistic Trans Java toll road fully completed in 2019". Antara. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 June 2018. Diakses tanggal 18 July 2018. 
  156. ^ "Kereta Api Trans Sulawesi Beroperasi April 2018". Okezone. 7 March 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 March 2017. Diakses tanggal 18 July 2018. 
  157. ^ "Groundbreaking Trans-Sumatra Toll Road; Infrastructure Projects Indonesia". Indonesia Investments. 30 April 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 July 2015. Diakses tanggal 27 September 2018. 
  158. ^ Maulia, Erwida (14 June 2018). "Indonesia sneaks up on Singapore with flurry of port projects". Nikkei Asia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 June 2018. Diakses tanggal 18 July 2018. 
  159. ^ Dahrul, Fathiya; Rahadiana, Rieka (10 November 2016). "Jokowi Seeks Investors for Indonesia's Airports to Curb Deficit". Bloomberg. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 November 2016. Diakses tanggal 18 July 2018. 
  160. ^ Almanar, Alin (28 July 2016). "New Chief Maritime Minister to Speed up Sea Toll Road Program". Jakarta Globe. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 June 2017. Diakses tanggal 3 January 2019. 
  161. ^ Rakhmat, Muhammad Zulfikar; Tarahita, Dikanaya (21 March 2018). "Indonesia Tries Rural Development". Asia Sentinel. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 September 2020. Diakses tanggal 18 July 2018. 
  162. ^ Aisyah, Rachmadea (15 December 2017). "New village scheme risks quality". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 July 2018. Diakses tanggal 18 July 2018. 
  163. ^ Anwar, Akhirul (3 July 2014). "PILPRES 2014 : 9 Program Nyata, Jokowi Janji Naikkan Kesejahteraan PNS". Solo Pos. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 December 2019. Diakses tanggal 9 October 2019. 
  164. ^ Jannah, Selfie Miftahul (15 January 2020). Friana, Hendra, ed. "Dana Desa Meningkat, Tiap Desa Rata-Rata Dapat Rp960 Juta Tahun Ini". Titro.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 August 2020. Diakses tanggal 18 May 2020. 
  165. ^ Kusuma, Hendra (14 May 2018). "Jokowi Kucurkan Rp 187 Triliun untuk Program Dana Desa". detik. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 July 2018. Diakses tanggal 18 July 2018. 
  166. ^ "Indonesian president hands over land certificates in Papua". Radio New Zealand. 12 April 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 March 2021. Diakses tanggal 31 July 2018. 
  167. ^ Purwanto, Heru, ed. (29 December 2017). "Government to complete land certificate distribution by 2025: Jokowi". Antara News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 December 2017. Diakses tanggal 31 July 2018. 
  168. ^ Setiaji, Hidayat (31 March 2017). Davies, Ed; Navaratnam, Shri, ed. "Late rush to join Indonesia tax amnesty after $360 billion declared". Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 October 2018. Diakses tanggal 9 October 2018. 
  169. ^ "Tax Amnesty Program Indonesia Ended, What Are the Results?". Indonesia Investments. 3 April 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 April 2017. Diakses tanggal 22 April 2018. 
  170. ^ Agustinus, Michael; Maghfirah, Siti (3 April 2018). "Faisal Basri: RI Utang Banyak Bukan untuk Infrastruktur". Kumparan. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 March 2021. Diakses tanggal 20 December 2020. 
  171. ^ "Gerindra: Ternyata Utang Lebih Banyak Untuk Gaji Pegawai, Bukan Infrastruktur". RMOL.ID. 7 February 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 March 2021. Diakses tanggal 14 October 2020. 
  172. ^ Soesmanto, Tommy; Tjoe, Yenny (28 June 2018). "Indonesia's government debt ahead of 2019 presidential election: a real economic concern?". The Conversation. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 June 2018. Diakses tanggal 3 January 2019. 
  173. ^ Ratya, Mega Putra (21 August 2015). "Jokowi Minta Syarat Bisa Bahasa Indonesia untuk Pekerja Asing Dihapus". detik. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 March 2021. Diakses tanggal 9 October 2019. 
  174. ^ Hermansyah, Anton (25 April 2018). "New regulation on foreign workers part of administrative reform: Jokowi". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 April 2018. Diakses tanggal 9 October 2019. 
  175. ^ Ompusunggu, Moses (20 April 2018). "Opposition questions Jokowi's policy on foreign workers". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 April 2018. Diakses tanggal 9 October 2019. 
  176. ^ Petriella, Yanita (12 September 2019). Herlinda, Wike Dita, ed. "Aturan Pekerja Asing Dilonggarkan, Jumlah TKA Tahun Ini Ditaksir Naik 20%". Bisnis. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 September 2019. Diakses tanggal 18 May 2020. 
  177. ^ Da Costa, Agustinus Beo (12 October 2020). Davies, Ed; Janowski, Tomasz, ed. "Indonesia protests against new jobs law enter second week". Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 October 2020. Diakses tanggal 14 October 2020. 
  178. ^ Arshad, Arlina (8 October 2020). "Indonesia's new omnibus law could make or break Jokowi's legacy". The Straits Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 October 2020. Diakses tanggal 14 October 2020. 
  179. ^ Setiaji, Hidayat (1 December 2020). "Inflasi Inti Terendah dalam Sejarah, Tanda Daya Beli Hancur!". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 December 2020. Diakses tanggal 24 December 2020. 
  180. ^ Suroyo, Gayatri (3 November 2020). Cameron-MOore, Simon, ed. "Pandemic likely tipped Indonesia into first recession since 1998: Reuters poll". Polling by Nilufar Rizki, Fransiska Nangoy and Tabita Diela in Jakarta, Shaloo Shrivastava in Bengaluru. Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 November 2020. Diakses tanggal 24 December 2020. 
  181. ^ "COP26: Indonesia criticises 'unfair' deal to end deforestation". BBC News. 4 November 2021. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 November 2021. Diakses tanggal 12 November 2021. 
  182. ^ Llewellyn, Aisyah (9 November 2021). "Hot air: Scepticism over Indonesia's COP26 deforestation pledges". Al Jazeera. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 November 2021. Diakses tanggal 12 November 2021. 
  183. ^ "Palm Oil Exporter Indonesia Concerned by EU's Deforestation Law". Jakarta Globe. 22 May 2022. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-08-13. Diakses tanggal 2024-02-01. 
  184. ^ "EU palm oil use and imports seen plummeting by 2032". Reuters. 8 December 2022. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-08-12. Diakses tanggal 2024-02-01. 
  185. ^ "Indonesia, Malaysia Deploy Ministers To Push Back on EU Palm Oil Restrictions". The New Lens. 31 May 2023. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-10-02. Diakses tanggal 2024-02-01. 
  186. ^ Asril, Sabrina (2 October 2014). Auliani, Palupi Annisa, ed. "Batalkan Pilkada Tak Langsung, Presiden SBY Terbitkan 2 Perppu!". Kompas. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 October 2014. Diakses tanggal 3 November 2019. 
  187. ^ Lumanauw, Novy (5 December 2014). "Jokowi: Pilkada Langsung Tidak Bisa Ditawar". Berita Satu. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 November 2019. Diakses tanggal 3 November 2019. 
  188. ^ Ainurrahman (15 July 2017). "Tiga Tahun Jadi Presiden, Ini Empat Perppu yang Diteken Jokowi". Akurat. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 August 2020. Diakses tanggal 3 November 2019. 
  189. ^ "Indonesia's unexpected success story". Financial Times. 20 September 2022. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-10-30. Diakses tanggal 20 September 2022. 
  190. ^ "Pressure mounts on Jokowi to address proposal to extend his term". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). 3 March 2023. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-03-03. Diakses tanggal 18 June 2023. 
  191. ^ "President Joko Widodo Denies Seeking A Third Term". KOMPAS.com (dalam bahasa Inggris). 15 March 2021. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-02-03. Diakses tanggal 18 June 2023. 
  192. ^ "Empat Kali Wacana Presiden 3 Periode, Sikap Jokowi Dulu dan Kini". KOMPAS.com. 29 August 2022. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-08-13. Diakses tanggal 18 June 2023. 
  193. ^ McBeth, John (6 March 2023). "Widodo third-term intrigue just won't die away". Asia Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-08-13. Diakses tanggal 18 June 2023. 
  194. ^ "Presiden Jokowi Akui Tak Akan Netral Pada Pilpres 2024". Tempo. 29 May 2023. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-11-09. Diakses tanggal 19 June 2023. 
  195. ^ "President's admission of intervention divides public". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). 31 May 2023. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-06-03. Diakses tanggal 19 June 2023. 
  196. ^ "Jokowi Akui Cawe-Cawe di Pilpres 2024: Ini demi Kepentingan Nasional". KOMPAS.tv. 29 May 2023. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-02-04. Diakses tanggal 19 June 2023. 
  197. ^ Bhwana, Petir Garda (30 May 2023). "Jokowi to Meddle in 2024 Presidential Election; Democrat Reacts". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-02-15. Diakses tanggal 19 June 2023. 
  198. ^ "Jokowi Akui Punya Data Intelijen Soal Parpol: Saya Tahu Arah Mereka ke Mana". liputan6.com. 16 September 2023. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-02-03. Diakses tanggal 19 September 2023. 
  199. ^ "Rights groups slam Jokowi for spying boast". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). 17 September 2023. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-01-13. Diakses tanggal 19 September 2023. 
  200. ^ Teresia, Ananda; Suroyo, Gayatri (7 November 2023). "Indonesian judge found guilty of ethical violations over ruling that favoured president's son". Reuters (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-11-20. Diakses tanggal 18 November 2023. 
  201. ^ "Indonesia Documentary Claims Widodo Improperly Backed Election Favourite". Barron's (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-02-13. 
  202. ^ "'Jokowi effect' looms large over Prabowo election victory". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). 16 February 2024. Diakses tanggal 8 April 2024. 
  203. ^ "KedaiKOPI nilai Prabowo-Gibran unggul karena efek Jokowi". Antara News. 14 February 2024. Diakses tanggal 8 April 2024. 
  204. ^ "Prabowo Kuasai Jateng hingga Papua, "Efek Jokowi" Berpengaruh Besar". KOMPAS.com. 16 February 2024. Diakses tanggal 8 April 2024. 
  205. ^ "Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964". Pidana. 17 April 1964. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 July 2015. Diakses tanggal 23 July 2015. 
  206. ^ Parlina, Ina; Aritonang, Margareth S.; Endi, Severianus (21 January 2015). "Jokowi refuses to budge on clemency issue". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 January 2015. Diakses tanggal 6 July 2015. 
  207. ^ Stoicescu, Claudia (6 February 2015). "Commentary: Indonesia's Executions of Drug Convicts Based on Faulty Stats". Jakarta Globe. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 August 2015. Diakses tanggal 16 July 2015. 
  208. ^ Alford, Peter; Nicholson, Brendan (5 March 2015). "Diplomacy doomed to fail Andrew Chan and Myuran Sukumaran". The Australian. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 May 2022. Diakses tanggal 23 July 2015. 
  209. ^ Gill, Sarah (5 March 2015). "Capital punishment 'Jokowi's twin policy positions". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 March 2015. Diakses tanggal 8 August 2015. 
  210. ^ Coca, Nithin (3 March 2015). "Indonesia's Death Penalty Hypocrisy". The Diplomat. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 March 2015. Diakses tanggal 2 April 2016. 
  211. ^ Arshad, Arlina (19 January 2015). "Brazil and the Netherlands recall ambassadors after Indonesian executions". The Sydney Morning Herald. Diarsipkan dari versi asli tanggal 31 August 2018. Diakses tanggal 6 June 2015. 
  212. ^ Whyte, Sarah (13 May 2015). "Federal budget 2015: Foreign aid to Indonesia cut by nearly half, Africa aid down 70 per cent". The Sydney Morning Herald. Diarsipkan dari versi asli tanggal 31 August 2018. Diakses tanggal 23 July 2015. 
  213. ^ "Indonesia executes drug smugglers by firing squad". Al Jazeera. 29 April 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 November 2020. Diakses tanggal 16 July 2015. 
  214. ^ Bachelar, Michael (12 August 2015). "Schapelle Corby made it harder to save Andrew Chan and Myuran Sukumaran". The Sydney Morning Herald. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 August 2015. Diakses tanggal 12 August 2015. 
  215. ^ a b Allard, Tom; Topsfield, Jewel (19 February 2015). "Bali nine executions: Indonesia's President did not have all the documents when he refused clemency". The Sydney Morning Herald. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 February 2015. Diakses tanggal 16 July 2015. 
  216. ^ "Republic of Indonesia (Indonesia)". Cornell Law School. 1 October 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 February 2021. Diakses tanggal 12 October 2018. 
  217. ^ Diela, Tabita; Kapoor, Kanupriya; Davies, Ed (25 May 2018). Perry, Michael; Birsel, Robert, ed. "Indonesia toughens up anti-terror laws days after worst attack in years". Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 May 2018. Diakses tanggal 31 July 2018. 
  218. ^ Soeriaatmadja, Wahyudi (25 May 2018). "Indonesia's anti-terror Bill to extend detention". The Straits Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 May 2018. Diakses tanggal 12 October 2018. 
  219. ^ Ihsanuddin (14 May 2018). "Jika pada Juni RUU Antiterorisme Belum Selesai, Jokowi Terbitkan Perppu". Kompas. Diarsipkan dari versi asli tanggal 31 July 2018. Diakses tanggal 31 July 2018. 
  220. ^ Aridha, Apriana Nurul (21 August 2017). "9 Kasus Penghinaan Presiden Jokowi Berujung Bui". Liputan6. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 March 2018. Diakses tanggal 9 October 2019. 
  221. ^ Sudardjat, Ilyani (24 March 2019). "11 Orang ini Ditahan karena Hina/Fitnah Jokowi?". Kompasiana. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 November 2019. Diakses tanggal 9 October 2019. 
  222. ^ Erdianto, Kristian (28 August 2019). "Pasal Penghinaan Presiden pada RKUHP Dianggap Bersifat Kolonial dan Tak Demokratis". Kompas. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 August 2019. Diakses tanggal 9 October 2019. 
  223. ^ Kami, Indah Mutiara (7 August 2015). "Pasal Penghinaan Presiden Warisan Kolonial, Dibatalkan MK dan Langgar UUD". detik. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 August 2020. Diakses tanggal 9 October 2019. 
  224. ^ Prabowo, Haris (18 September 2019). Aziz, Abdul, ed. "Kontroversi Cover Tempo: Saat Kritik Lewat Karya Dinilai Menghina". Tirto.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 December 2019. Diakses tanggal 9 October 2019. 
  225. ^ Septianto, Bayu (16 September 2019). Ramadhan, Gilang, ed. "PDIP Tak Terima Sampul Majalah Tempo Sandingkan Jokowi dan Pinokio". Tirto.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 August 2020. Diakses tanggal 9 October 2019. 
  226. ^ Sani, Ahmad Faiz Ibnu (26 September 2019). Sugiharto, Jobpie, ed. "Cover Majalah Tempo, Istana: Presiden Hormati Kebebasan Pers". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 September 2019. Diakses tanggal 18 May 2020. 
  227. ^ Suherdjoko (29 May 2017). "'Jokowi Undercover' author sentenced to three years in prison". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 May 2017. Diakses tanggal 9 October 2019. 
  228. ^ Aritonang, Margareth S. (6 January 2017). "Buyers urged to hand over copies of 'Jokowi Undercover' to authorities". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 January 2017. Diakses tanggal 9 October 2019. 
  229. ^ "Much Ado over a Nothing Book". Tempo. 13 January 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 October 2021. Diakses tanggal 3 March 2021. 
  230. ^ Lamb, Kate (24 September 2019). "Thousands protest against new criminal code in Indonesia". The Guardian. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 September 2019. Diakses tanggal 17 October 2019. 
  231. ^ Zamzami, Faisal, ed. (15 May 2019). "Perjalanan Kasus Remaja yang Ancam Tembak Jokowi, Tak Ditahan dan Dikembalikan ke Orangtuanya". Tribunnews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 February 2020. Diakses tanggal 9 October 2019. 
  232. ^ Briantika, Adi (5 October 2019). Aziz, Abdul, ed. "Pembungkaman ala Forum Rektor dan Jokowi: Larang Mahasiswa Demo". Tirto.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 August 2020. Diakses tanggal 18 May 2020. 
  233. ^ Erviani, Ni Komang (22 January 2019). "AJI Denpasar lambasts Jokowi for granting remission to journalist's murderer". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 February 2020. Diakses tanggal 9 October 2019. 
  234. ^ Kuwado, Fabian Januarius (9 February 2019). "Presiden Jokowi Batalkan Remisi untuk Pembunuh Wartawan". Kompas. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 February 2019. Diakses tanggal 9 October 2019. 
  235. ^ Tehusijarana, Karina M.; Valentina, Jessicha (22 May 2019). "Jakarta riot: Government temporarily limits access to social media, messaging apps". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 May 2019. Diakses tanggal 3 March 2021. 
  236. ^ Potkin, Fanny (22 May 2019). Davies, Ed; Macfie, Nick, ed. "Indonesia curbs social media, blaming hoaxes for inflaming unrest". Reporting by Fanny Potkin & Agustinus Beo Da Costa. Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 March 2021. Diakses tanggal 3 March 2021. 
  237. ^ "Indonesia: Open letter on torture or other ill-treatment by the police in the mass protest following the election result announcement of 21–23 May 2019". Amnesty International. 25 June 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 November 2019. Diakses tanggal 9 October 2019. 
  238. ^ Cook, Erin (20 September 2019). "Is Indonesia Losing Its War on Corruption Under Jokowi?". The Diplomat. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 September 2019. Diakses tanggal 20 December 2020. 
  239. ^ Adjie, Mochamad Fiqih Prawira (3 June 2020). "Internet ban during Papua antiracist unrest ruled unlawful". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 June 2020. Diakses tanggal 3 March 2021. 
  240. ^ Stefanie, Christie (26 October 2017). "Jokowi Tegaskan UU Ormas untuk Lindungi Pancasila". CNN Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 October 2017. Diakses tanggal 27 September 2018. 
  241. ^ Nurita, Dewi (30 December 2020). Wibowo, Kukuh S., ed. "FPI Dilarang, Pakar Hukum Kritik UU Ormas yang Khas Orde Baru". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 31 December 2020. Diakses tanggal 5 March 2021. 
  242. ^ a b "Indonesia police kill six suspected supporters of hardline leader". Al Jazeera. 7 December 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 December 2020. Diakses tanggal 10 January 2021. 
  243. ^ Renaldi, Erwin (10 December 2020). "Tewasnya Enam Orang Pendukung FPI Diminta Diusut Tanpa Menimbulkan Lebih Banyak Konflik". ABC News Australia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 March 2021. Diakses tanggal 24 December 2020. 
  244. ^ Syambudi, Irwan (13 December 2020). Putri, Restu Diantina, ed. "Jokowi Buka Suara soal Tewasnya Laskar FPI: Hukum Harus Ditegakkan". Tirto.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 December 2020. Diakses tanggal 24 December 2020. 
  245. ^ Candra, Sapto Andika (13 December 2020). Puspita, Ratna, ed. "Soal Tewasnya 6 Laskar FPI, Ini Tanggapan Jokowi". Republika. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 December 2020. Diakses tanggal 24 December 2020. 
  246. ^ "FPI Kecam Pernyataan Jokowi Soal Tewasnya 6 Pengawal Habib Rizieq". Suara Merdeka. 15 December 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 March 2023. Diakses tanggal 24 December 2020. 
  247. ^ "Putusan MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Tidak Bisa Diganggu Gugat". Merdeka. 9 March 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 March 2020. Diakses tanggal 24 December 2020. 
  248. ^ "BPJS Kesehatan Naik di Tengah Pandemi". Merdeka. 15 May 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 May 2020. Diakses tanggal 24 December 2020. 
  249. ^ Makdori, Yopi (14 May 2020). "Iuran BPJS Kesehatan Naik, Demokrat Sebut Jokowi Permainkan Putusan MA". Merdeka. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 May 2020. Diakses tanggal 24 December 2020. 
  250. ^ "BPJS Naik, Walkot Solo Anggap Jokowi Sengsarakan Rakyat". CNN Indonesia. 14 May 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 May 2020. Diakses tanggal 24 December 2020. 
  251. ^ Wardi, Robertus; Prasetyo, Eko (28 June 2016). "Jokowi Rules Out Apology to Defunct Communist Party for 1965". Jakarta Globe. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 January 2019. Diakses tanggal 3 January 2019. 
  252. ^ Kwok, Yenny (19 April 2016). "There Were No Apologies at Indonesia's First Hearing Into the Savage Killings of 1965". Time. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 April 2016. Diakses tanggal 3 January 2019. 
  253. ^ Parmar, Tekendra (20 October 2016). "Indonesia's President Finally Speaks Out Against Worsening Anti-LGBT Discrimination". Time. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 November 2016. Diakses tanggal 3 January 2019. 
  254. ^ Asril, Sabrina (4 June 2015). Wiwoho, Laksono Hari, ed. "Jokowi Hentikan Transmigrasi ke Papua". Kompas. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 June 2015. Diakses tanggal 20 August 2019. 
  255. ^ "Indonesia Police Revenge Shooting Shakes Force to the Core". Asia Sentinel. 8 August 2022. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-08-11. Diakses tanggal 15 August 2022. 
  256. ^ Barrett, Chris; Rompies, Karuni (26 July 2022). "The general, his wife and their dead bodyguard: A suspicious shooting grips a nation". Sydney Morning Herald. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-08-11. Diakses tanggal 15 August 2022. 
  257. ^ Barrett, Chris; Rompies, Karuni (10 August 2022). "General charged with murder in new twist to case of bodyguard". The Age. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-08-14. Diakses tanggal 15 August 2022. 
  258. ^ McBeth, John (11 August 2022). "Cop-on-cop killing rocks and roils Indonesia". Asia Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-08-15. Diakses tanggal 15 August 2022. 
  259. ^ a b c "Indonesian students evict Rohingya from shelter demanding deportation". Al Jazeera (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-12-27. Diakses tanggal 2023-12-27. 
  260. ^ Liputan6.com (2023-12-27). "Ratusan Mahasiswa di Banda Aceh Gelar Demo Tolak Rohingya". liputan6.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-12-27. Diakses tanggal 2023-12-27. 
  261. ^ Amirullah (2023-12-27). "Di Perayaan Natal Nasional, Jokowi Minta Toleransi Dijaga Memasuki Tahun Politik". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-12-28. Diakses tanggal 2023-12-28. 
  262. ^ Puspitasari, Irfa (23 August 2010). "Indonesia's New Foreign Policy – 'Thousand friends- zero enemy'". Institute for Defence Studies and Analysis. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 August 2010. Diakses tanggal 25 July 2015. 
  263. ^ Witular, Rendi A. (13 November 2014). "Jokowi launches maritime doctrine to the world". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 November 2014. Diakses tanggal 14 April 2016. 
  264. ^ Chan, Francis (2 April 2017). "Indonesia blows up and sinks another 81 fishing boats for poaching". The Straits Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 April 2017. Diakses tanggal 10 October 2018. 
  265. ^ Parameswaran, Prashanth (13 January 2015). "Explaining Indonesia's 'Sink The Vessels' Policy Under Jokowi". The Diplomat. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 January 2015. Diakses tanggal 18 July 2015. 
  266. ^ Schonhardt, Sara (10 December 2014). "Terapi Kejut Jokowi Bagi Pencuri Ikan Asing". Okezone. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 July 2015. Diakses tanggal 15 April 2018. 
  267. ^ "No compromise on sovereignty over Natuna Islands despite China claims: Indonesia's Jokowi". The Straits Times. 5 November 2016. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 November 2016. Diakses tanggal 21 August 2018. 
  268. ^ Allard, Tom; Munthe, Bernadette Christina (14 July 2017). Tarrant, Bill, ed. "Asserting sovereignty, Indonesia renames part of South China Sea". Additional reporting by Ben Blanchard. Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 January 2021. Diakses tanggal 21 August 2018. 
  269. ^ Kapoor, Kanupriya; Jensen, Fergus (23 June 2016). Cameron-Moore, Simon, ed. "Indonesia president visits islands on warship, makes point to China". Additional reporting by Ben Blanchard. Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 August 2018. Diakses tanggal 21 August 2018. 
  270. ^ Laksamana, Evan A. (20 November 2018). "Indonesia's Indo-Pacific vision is a call for Asean to stick together instead of picking sides". South China Morning Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 November 2018. Diakses tanggal 3 January 2019. 
  271. ^ Weatherbee, Donald E. (2017). "Indonesia's Foreign Policy in 2016: Garuda Hovering". Southeast Asian Affairs. ISEAS - Yusof Ishak Institute: 172. ISSN 0377-5437. JSTOR 26492600. 
  272. ^ Yosephine, Liza (7 March 2016). "Jokowi calls for unity for reconciliation in Palestine". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 March 2016. Diakses tanggal 7 March 2016. 
  273. ^ "Indonesia rejects Israel's latest call for bilateral relations". The Jakarta Post. 31 March 2016. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 April 2016. Diakses tanggal 18 April 2016. 
  274. ^ Weatherbee 2017, hlm. 173.
  275. ^ "The Latest: Indonesia sends 34 tons of aid for Rohingya". ABC News. 12 September 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 September 2017. Diakses tanggal 14 September 2017. 
  276. ^ "Indonesian President Jokowi deplores violence against Rohingya". Channel News Asia. 4 September 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 September 2017. Diakses tanggal 14 September 2017. 
  277. ^ Vaswani, Karishma (29 October 2021). "Indonesia calls for vaccine equity after Covid toll". BBC News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 October 2021. Diakses tanggal 30 October 2021. 
  278. ^ Llewellyn, Aisyah (5 July 2022). "Widodo's Russia-Ukraine trip divides critics in Indonesia". Al Jazeera (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-09-24. Diakses tanggal 31 October 2022. 
  279. ^ Widianto, Stanley (22 June 2022). Davies, Ed, ed. "G20 president Indonesia seeks to ease crisis with Ukraine, Russia visits". Reuters (dalam bahasa Inggris). Additional reporting by Bernadette Christina Munthe. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-08-04. Diakses tanggal 31 October 2022. 
  280. ^ Preussen, Wilhelmine (21 October 2022). "Putin's G20 invite won't be rescinded, Indonesian envoy says". POLITICO. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-12-06. Diakses tanggal 31 October 2022. 
  281. ^ "Indonesian President Joko Widodo urges Biden to help end Gaza 'atrocities'". Al Jazeera. 14 November 2023. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-03-22. Diakses tanggal 2024-02-01. 
  282. ^ Afra, Sapiie Marguerite (29 April 2019). "Jokowi wants to move capital out of Java". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 April 2019. Diakses tanggal 25 September 2019. 
  283. ^ Aditya, Arys; Sipahutar, Tassia; Rahadiana, Rieka (26 August 2019). "Indonesia Picks Borneo for New Capital Amid Jakarta Gridlock". Bloomberg. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 August 2019. Diakses tanggal 25 September 2019. 
  284. ^ Hariandja, Richaldo (31 July 2024). "Indonesia president begins working from new capital despite construction delays". The Guardian. Diakses tanggal 31 July 2024. 
  285. ^ Anggriawan, Fiddy (20 September 2012). "Jokowi Kenalkan Adik dan Ibu Kandungnya ke Publik". Okezone.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-09-20. Diakses tanggal 29 Maret 2014. 
  286. ^ Wawancara Jokowi di Satu Indonesia (menit ke 18) diakses dari situs archive video q391.ru
  287. ^ Daryono, Adhi M (26 Mei 2014). "Dihadapan Pimpinan Muhammadiyah, Jokowi Bantah Anti Islam". Metrotvnews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-07-23. Diakses tanggal 6 Desember 2016. 
  288. ^ Jokowi Tanggapi Isu SARA: Semua Keluarga Saya Sudah Naik Haji, diakses di situs Liputan 6 pada 25 Mei 2014.
  289. ^ a b Zulfikar, Muhammad (24 Mei 2014). Margianto, Heru, ed. ""Saya Jokowi, Bagian dari Islam yang Rahmatan Lil Alamin"". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-05-25. Diakses tanggal 25 Mei 2014. 
  290. ^ Solikhun, Solikhun (2021-04-30). "Relevansi Konsepsi Rahmatan Lil Alamin dengan Keragaman Umat Beragama". Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama. 4 (1): 42–67. doi:10.15575/hanifiya.v4i1.11487. ISSN 2722-2772. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-01-06. Diakses tanggal 2023-01-06. 
  291. ^ a b Jordan, Ray (21 September 2015). "Jokowi: Saya Sebagai Presiden Harus Punya Ideologi Jelas". detikcom. detikNews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-09-23. Diakses tanggal 22 September 2015. 
  292. ^ Cochrane, Joe (25 September 2013). "In Indonesia, a Governor at Home on the Streets". The New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-27. Diakses tanggal 15 Maret 2014. 
  293. ^ Rosadi, Doddy (26 September 2013). "Ketika Media Internasional Memuji Gaya Kepemimpinan Jokowi". Portal KBR. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-06-06. Diakses tanggal 15 Maret 2014. 
  294. ^ Redaksi, Tim (27 Oktober 2013). "Ketua DPD Kritik Blusukan Ala Jokowi". JPNN.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-06-06. Diakses tanggal 15 Maret 2014. 
  295. ^ Sholeh, Muhammad (19 Desember 2013). Mardani, ed. "Anies Baswedan sebut blusukan Jokowi cuma pencitraan". Merdeka.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-02-27. Diakses tanggal 15 Maret 2014. 
  296. ^ a b "Menlu Inggris dukung transparansi Jokowi". BBC. 28 Januari 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-30. Diakses tanggal 15 Maret 2014. 
  297. ^ Jordan, Ray (14 Maret 2013). "Transparansi Jokowi, Ini Dia Poster APBD 2013". detikcom. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-03-17. Diakses tanggal 15 Maret 2014. 
  298. ^ Juwari, Ahmad (14 November 2012). "Ini Alasan Jokowi Setuju Rapat Pemprov DKI Ditampilkan di Youtube". detikcom. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-11-17. Diakses tanggal 15 Maret 2014. 
  299. ^ "Cara Kampanye Jokowi Patut Ditiru di Pemilu 2014, diakses dari situs Kompas". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-13. Diakses tanggal 2014-03-26. 
  300. ^ "Jokowi Copoti Spanduk Saat Kampanye, diakses dari situs Kompas". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-14. Diakses tanggal 2014-03-26. 
  301. ^ "Mengapa Jokowi-Ahok Pilih Kemeja Kotak-kotak?, diakses dari situs Kompas". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-05. Diakses tanggal 2014-03-26. 
  302. ^ Prabowo, Danang Setiaji (3 Oktober 2012). Guna, Anwar Sadat, ed. "Foke-Nara Akui Kekuatan Sosial Media Jokowi-Ahok". Tribunnews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-12-21. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  303. ^ a b c d e "Dana Kampanye Rp 16 Miliar, Ini Reaksi Jokowi, diakses dari situs Tempo". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-07-14. Diakses tanggal 2014-03-26. 
  304. ^ Schonhardt, Sara (21 Mei 2013). "The Meteoric Rise Of Joko Widodo". The Global Journal. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-20. Diakses tanggal 15 Maret 2014. 
  305. ^ Prabowo Terganjal HAM, Jokowi Kasus Transjakarta, diakses dari situs tempo pada tanggal 25 Mei 2014.
  306. ^ Dihujani Kampanye Hitam, Tingkat Kesukaan Terhadap Jokowi Turun, diakses dari situs solopos pada tanggal 25 Mei 2014.
  307. ^ a b "29 Tanda-tanda Jokowi Otoriter Menurut YLBHI". suara.com. Diakses tanggal 2024-03-09. 
  308. ^ "Apakah Pemerintahan Jokowi Otoriter? Simak Debat Rustam dan Ulil". suara.com. Diakses tanggal 2024-03-09. 
  309. ^ Wibowo, Eko Ari (2020-10-29). "PDIP Tak Sepakat Rezim Jokowi Disebut Otoriter Bak Orba". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-03-09. 
  310. ^ Putri, Budiarti Utami (19 September 2019). Bhwana, Petir Garda, ed. "Expert Deems Law Revisions as a Return of the New Order". Translated by Ricky Mohammad Nugraha. Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 September 2019. Diakses tanggal 24 December 2020. 
  311. ^ Lindsey, Tim (7 November 2017). "Jokowi in Indonesia's 'Neo-New Order'". East Asia Forum. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 November 2017. Diakses tanggal 24 December 2020. 
  312. ^ "Akademisi Unair: Era Jokowi Menunjukan Neo Otoritarianisme". Demokrasi.co.id. 10 December 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 December 2020. Diakses tanggal 24 December 2020. 
  313. ^ "LP3ES Sebut Indonesia Penuhi Empat Kriteria Negara Otoriter". CNN Indonesia. 14 June 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 July 2020. Diakses tanggal 24 December 2020. 
  314. ^ Banyan (15 October 2020). "How not to reform Indonesia". The Economist. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 October 2020. Diakses tanggal 20 December 2020. 
  315. ^ a b Saptohutomo, Aryo Putranto (15 Maret 2024). "Isu Politik Dinasti Jokowi, Pakar: Konstitusi Tidak Dirancang untuk Keluarga". Kompas.com. Diakses tanggal 2024-06-20. 
  316. ^ "Politik Dinasti Jokowi Ramai-ramai Disorot Pengamat Politik, Pakar Hukum Tata Negara sampai Media Internasional". tempo.com. Diakses tanggal 2024-03-09. 
  317. ^ Wijayaatmaja, Yakub Pryatama (Februari 2024). "Dinasti Politik dan Nepotisme Jokowi Bertentangan dengan Kedaulatan Rakyat". mediaindonesia.com. Diakses tanggal 2024-06-20. 
  318. ^ "Dinasti Politik Jokowi Menghancurkan Demokrasi". Tempo. Oktober 2023. Diakses tanggal 2024-06-20. 
  319. ^ "Demo Darurat Indonesia: Ribuan Buruh & Mahasiswa Kepung Gedung DPR RI". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 2024-08-26. 
  320. ^ Jokowi muncul di soal ujian nasional. Diakses dari situs berita Antara News pada 5 Mei 2014
  321. ^ Kedatangan Jokowi Ditolak Mahasiswa ITB. Diakses dari situs berita yahoo.com pada 5 Mei 2014
  322. ^ Jokowi dikecam sebut Soekarno lahir di Blitar. Diakses dari situs berita Fokus Bisnis pada 4 Juni 2015
  323. ^ Mensesneg: Presiden Jokowi Cabut Perpres Uang Muka Mobil Pejabat Diakses dari situs berita Kompas pada 4 Juni 2015
  324. ^ Tunjuk HM Prasetyo Jadi Jaksa Agung, Komitmen Jokowi Benahi Kejaksaan Diragukan. Diakses dari situs berita Kompas pada 21 November 2014
  325. ^ Diizinkan Rangkap Jabatan oleh Jokowi, Ini Reaksi Airlangga Hartarto. dari situs Kompas
  326. ^ Presiden Jokowi Tunda Pengangkatan Budi Gunawan Jadi Kapolri. Diakses dari situs berita metrotvnews pada 16 Februari 2015
  327. ^ Dilantik Jokowi, Badrodin Haiti Resmi Jadi Kapolri. Diakses dari situs berita Kompas pada 4 Juni 2015
  328. ^ Ada eks tim sukses Jokowi bermain di Busway berkarat. Diakses dari situs berita tempo.com pada 5 Mei 2014
  329. ^ Desakan Usut Jokowi Untuk Korupsi Busway. Diakses dari situs berita kompas.com pada 5 Mei 2014
  330. ^ Jokowi bantah anaknya terima uang busway. Diakses dari situs berita tempo.com pada 5 Mei 2014
  331. ^ Kesal, Nama Jokowi "Dicokot" Terlibat Transjakarta. Diakses dari situs berita poskota pada 25 Mei 2014
  332. ^ Jokowi Ingkar Janji Kampanye Pilkada DKI. Diakses dari situs berita Republika pada 5 Mei 2014
  333. ^ Jokowi: Jika Jadi Presiden, Lebih Mudah Urus Transportasi. Diakses dari situs berita Republika pada 25 Mei 2014
  334. ^ Warga Jakarta Ragukan Kinerja Jokowi Atasi Banjir dan Macet. Diakses dari situs berita tribunnews.com pada 5 Mei 2014
  335. ^ Jokowi Biang Banjir Jakarta. Diakses dari situs berita Liputan6.com pada 5 Mei 2014
  336. ^ Banjir dan Macet Turunkan Elektabilitas Jokowi. Diakses dari situs berita tempo.com pada 5 Mei 2014
  337. ^ Kemiskinan di Solo naik saat periode Jokowi. Diakses dari situs berita megapolitan.com pada 5 Mei 2014
  338. ^ Popularitas Jokowi dikarbit media. Diakses dari situs berita kompas.com pada 5 Mei 2014
  339. ^ Jokowi diuntungkan media. Diakses dari situs berita republika.com pada 5 Mei 2014
  340. ^ Jokowi naik jet pribadi. Diakses dari situs berita rmolsumsel.com pada 5 Mei 2014
  341. ^ Kontroversi Mega bisa diulangi Jokowi. Diakses dari situs berita liputan6.com pada 5 Mei 2014
  342. ^ "Indonesia Documentary Claims Widodo Improperly Backed Election Favourite". Barron's (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 February 2024. Diakses tanggal 2024-02-13. 
  343. ^ "Prabowo Subianto claims victory in Indonesia's election, as counting continues in world's largest single-day vote". ABC Australia (dalam bahasa Inggris). 15 February 2024. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 February 2024. Diakses tanggal 15 February 2024. 
  344. ^ Kejamnya Fitnah Bambang Tri. dari situs BeritaSatu
  345. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-06-23. Diakses tanggal 2023-11-25. 
  346. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-08-19. Diakses tanggal 2023-11-25. 
  347. ^ Foto Jokowi Beragama Kristen Beredar. dari situs MasterBerita
  348. ^ "Jokowi adalah Kita di 21 Cineplex". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-08-01. Diakses tanggal 2015-09-21. 
  349. ^ Alit Bagus Ariyadi (21 November 2014). "Jadwal Tayang Film Jokowi Adalah Kita Ditunda". 21cineplex.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-07-08. Diakses tanggal 22 September 2015. 
  350. ^ admin (2021-12-30). "Asal Usul dan Arti Kata YNTKTS Lengkap di Media Sosial". Dirgantara Lapan - Fakta-Fakta Antariksa dan Alam Semesta. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-06-20. Diakses tanggal 18 April 2024. 
  351. ^ a b Prihatnomo, Jati. "Di Balik Bahasa Gaul YNTKTS dan YTBJTS - Suara Merdeka". Di Balik Bahasa Gaul YNTKTS dan YTBJTS - Suara Merdeka. Diakses tanggal 2024-04-18. 
  352. ^ "Asal-Usul Ucapan Legendaris "YNTKTS" Jokowi Sampai Populer Dijadikan Meme". VOI - Waktunya Merevolusi Pemberitaan. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-06-20. Diakses tanggal 2023-06-20. 
  353. ^ Qothrunnada, Kholida. "Ternyata Ini Artinya YNTKTS, Singkatan Bahasa Gaul Ala Netizen". wolipop. Diakses tanggal 2024-04-18. 
  354. ^ Sutrisno, Elvan Dany (14 March 2014). "Charta Politika: Deklarasi Jokowi Sebelum Pileg, PDIP Bisa Tembus 30%". Detik. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-11-07. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  355. ^ Tri Wibowo, Arinto (14 March 2014). "Jokowi Capres, Indeks Saham Melesat". VivaNews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-13. Diakses tanggal 11 April 2014. 
  356. ^ Sedikit Orang Baik di Republik yang Luas Joko Widodo, Wali Kaki Lima Tempointeraktif edisi Luarbiasa Akhir Tahun 2008. Diakses 8 Januari 2009
  357. ^ "Profil Basuki Tjahaja Purnama, diakses dari situs Merdeka.com". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-10-27. Diakses tanggal 2012-10-27. 
  358. ^ Jokowi Kembali Raih Penghargaan Internasional. Diakses dari situs berita Vivanews pada 19 Maret 2014
  359. ^ "Bintang Jasa Ternyata Bebani Jokowi, diakses dari situs berita Tempo". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-02-22. Diakses tanggal 2012-12-22. 
  360. ^ "Tanda Kehormatan Republik Indonesia, diakses dari situs Sekretariat Negara". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-09-24. Diakses tanggal 2012-12-22. 
  361. ^ "Jokowi Dinobatkan Sebagai 'Wali kota Terbaik Ketiga Dunia'". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-07-22. Diakses tanggal 2013-07-29. 
  362. ^ Dapat Penghargaan KPK, Jokowi Lupa Berapa Kali Lapor Gratifikasi. Diakses dari situs berita merdeka pada 19 Maret 2014
  363. ^ 4 Penghargaan untuk Jokowi Selama Jadi Gubernur DKI. Diakses dari situs berita merdeka pada tanggal 19 Maret 2014
  364. ^ "Daftar WNI yang Memperoleh Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Tahun 2004–sekarang" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 7 Januari 2020. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2021-12-06. Diakses tanggal 2021-12-15. 
  365. ^ "Inilah 30 Nama Penerima Bintang Tanda Jasa 2011". Tempo.co. 12 Agustus 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-09-28. Diakses tanggal 27 September 2018. 
  366. ^ Piri, Sally (8 Februari 2015). "HM confers state decoration on Indonesian President". The Brunei Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 Februari 2015. Diakses tanggal 8 Februari 2015. 
  367. ^ "Jokowi meets Indonesian migrant workers in Brunei". Thai PBS. 9 Februari 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 Maret 2017. Diakses tanggal 14 April 2017. 
  368. ^ Manafe, Imanuel Nicolas (6 Oktober 2017). Aco, Hasanudin, ed. "Ke Brunei, Jokowi Hadiri Perayaan 50 Tahun Sultan Hassanal Bolkiah Bertahta". Tribunnews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-05-15. Diakses tanggal 9 Juni 2019. 
  369. ^ "Jokowi Receives King Abdul Azis Medal". Tempo.co. 12 September 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-07-07. Diakses tanggal 12 September 2015. 
  370. ^ "President Jokowi Receives Highest Medali Honour from Timor Leste". Metrotvnews.com. 26 Januari 2016. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 Maret 2017. Diakses tanggal 26 Januari 2016. 
  371. ^ "Jokowi bestows highest medal to Swedish king". 22 Mei 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-05-21. Diakses tanggal 19 Juni 2017. 
  372. ^ Sani, Ahmad Faiz Ibnu (30 Januari 2018). "Jokowi Receives Ghazi Amanullah Medal from Afghan President". Tempo.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-01-30. Diakses tanggal 30 Januari 2018. 
  373. ^ Safitri, Eva. "Jokowi Terima Tanda Jasa Kehormatan Order for Zayed dari MBZ". detiknews. Diakses tanggal 2024-07-17. 
  374. ^ "Jokowi terima penghargaan tertinggi dari pemerintah Palestina". Antara. Diakses tanggal 2024-08-19. 

Pranala luar

 
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Joko Widodo.
Cari tahu mengenai Joko Widodo pada proyek-proyek Wikimedia lainnya:
  Gambar dan media dari Commons
  Kutipan dari Wikiquote
  Teks sumber dari Wikisource
  Buku dari Wikibuku
Jabatan politik
Didahului oleh:
Susilo Bambang Yudhoyono 		Presiden Indonesia
20 Oktober 2014 – sekarang 		Diteruskan oleh:
Prabowo Subianto
Terpilih
Didahului oleh:
Fauzi Bowo 		Gubernur Jakarta
2012–2014 		Diteruskan oleh:
Basuki Tjahaja Purnama
Didahului oleh:
Slamet Suryanto 		Wali Kota Surakarta
2005–2012 		Diteruskan oleh:
F. X. Hadi Rudyatmo
Jabatan diplomatik
Didahului oleh:
Hun Sen 		Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
2023 		Petahana
Didahului oleh:
Mario Draghi 		Ketua G-20
2022 		Diteruskan oleh:
Narendra Modi
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Joko_Widodo&oldid=26267936"