Kabinet Dwikora I

Kabinet Dwikora I
Kabinet Dwikora I
; Kabinet Pemerintahan Indonesia
Dibentuk	2 September 1964
Diselesaikan	21 Februari 1966
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Soekarno
Sejarah
Pendahulu	Kabinet Kerja IV
Pengganti	Kabinet Dwikora II

Kabinet Dwikora I adalah nama kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno. Kabinet ini diumumkan pada 27 Agustus 1964 dan bertugas sejak 2 September 1964 hingga 21 Februari 1966.^[1] Kabinet ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 215 Tahun 1964, tertanggal 27 Agustus 1964, tentang Pembentukan Kabinet Dwikora, ditandatangani oleh Presiden Soekarno.

Adapun Program Kabinet Dwikora adalah sebagai berikut :

Sandang pangan.
Pengganyangan Malaysia.
Meneruskan pembangunan.

Pimpinan

Presiden
	Soekarno

Anggota

Berikut ini adalah anggota Kabinet Dwikora.

No.	Jabatan	Foto	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
Perdana dan Wakil Perdana Menteri
1	Presiden / Perdana Menteri / Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata / Mandataris MPRS / Pemimpin Besar Revolusi		Soekarno	2 September 1964	21 Februari 1966
2	Wakil Perdana Menteri I		Subandrio	2 September 1964	21 Februari 1966
	Wakil Perdana Menteri II		Johannes Leimena	2 September 1964	21 Februari 1966
	Wakil Perdana Menteri III		Chaerul Saleh	2 September 1964	21 Februari 1966
Menteri di bawah Presiden melalui Presidium
3	Menteri Koordinator Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin		Adam Malik^[2]	31 Maret 1965	21 Februari 1966
4	Menteri / Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta		Soemarno Sosroatmodjo^[3]	2 Agustus 1965	21 Februari 1966
Menteri-menteri diperbantukan pada Presidium Kabinet
5	Menteri Negara		Oei Tjoe Tat	2 September 1964	21 Februari 1966
			Njoto^[4]	2 September 1964	13 Desember 1965
			Arifin Harahap	2 September 1964	21 Februari 1966
		Berkas:Moedjoko Koesoemodirdjo.jpg	Moedjoko Koesoemodirdjo	2 September 1964	21 Februari 1966
			Ahmad Sukendro^[5]	14 September 1964	21 Februari 1966
			Bugie Supeno^[5]	14 September 1964	21 Februari 1966
			Ibnu Sutowo^[6]	1 April 1965	21 Februari 1966
		Berkas:Aminuddin Azis.jpg	Aminuddin Azis^[7]	21 Juni 1965	21 Februari 1966
Menteri-menteri berkedudukan sebagai Menteri Koordinator
6	Menteri Urusan Perencanaan/Pembangunan Nasional		Soeharto Sastrosoeyoso	2 September 1964	21 Februari 1966
7	Menteri / Ketua Badan Pemeriksa Keuangan		Sri Sultan Hamengkubuwana IX	2 September 1964	21 Februari 1966
Menteri Kompartimen Luar Negeri, Hubungan Ekonomi Luar Negeri, dan Perdagangan Luar Negeri^[8]
8	Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri, Hubungan Ekonomi Luar Negeri, dan Perdagangan Luar Negeri (sebelum 10 Februari 1965 bernama Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri)		Subandrio	2 September 1964	21 Februari 1966
9	Menteri Luar Negeri, Hubungan Ekonomi Luar Negeri, dan Perdagangan Luar Negeri		Subandrio	2 September 1964	21 Februari 1966
10	Deputy Menteri Perdagangan Luar Negeri		Achmad Jusuf^[9]	23 Maret 1965	21 Februari 1966
Menteri Kompartimen Hukum & Dalam Negeri
11	Menteri Koordinator Kompartimen Hukum & Dalam Negeri		Wirjono Prodjodikoro	2 September 1964	21 Februari 1966
12	Menteri Dalam Negeri		Soemarno Sosroatmodjo	2 September 1964	21 Februari 1966
13	Menteri Kehakiman		Astrawinata	2 September 1964	21 Februari 1966
14	Menteri / Ketua Mahkamah Agung		Wirjono Prodjodikoro	2 September 1964	21 Februari 1966
15	Menteri / Jaksa Agung		Agustinus Sutardhio	2 September 1964	21 Februari 1966
Menteri Kompartimen Pertahanan & Keamanan
16	Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan & Keamanan / Kepala Staf Angkatan Bersenjata		Abdul Haris Nasution	2 September 1964	21 Februari 1966
17	Menteri / Panglima Angkatan Darat		Ahmad Yani^[10]	2 September 1964	1 Oktober 1965
			Pranoto Reksosamodra (Pelaksana Harian)	1 Oktober 1965	16 Oktober 1965
		Berkas:Jendral Soeharto2.jpg	Soeharto^[11]	16 Oktober 1965	21 Februari 1966
18	Menteri / Panglima Angkatan Laut		R.E. Martadinata	2 September 1964	21 Februari 1966
19	Menteri / Panglima Angkatan Udara		Omar Dhani^[12]	2 September 1964	24 November 1965
			Sri Mulyono Herlambang (ad-interim)	24 November 1965	15 Desember 1965
			Sri Mulyono Herlambang	15 Desember 1965	21 Februari 1966
20	Menteri / Panglima Angkatan Kepolisian		Soetjipto Danoekoesoemo^[13]	2 September 1964	13 Mei 1965
20	Menteri / Panglima Angkatan Kepolisian		Sutjipto Judodihardjo	13 Mei 1965	21 Februari 1966
Menteri Kompartimen Keuangan^[14]
21	Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan		Soemarno	2 September 1964	21 Februari 1966
22	Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan (dileburkan ke Menteri Urusan Anggaran Negara sejak 21 Juni 1965)		Mohammad Hasan^[15]	2 September 1964	19 Juni 1965
23	Menteri Urusan Bank Sentral / Gubernur Bank Indonesia		Jusuf Muda Dalam	2 September 1964	21 Februari 1966
24	Menteri Urusan Anggaran Negara		Surjadi	2 September 1964	21 Februari 1966
25	Menteri Iuran Negara		Hoegeng Imam Santoso^[16]	21 Juni 1965	21 Februari 1966
26	Menteri Urusan Perasuransian	Berkas:Soetjipto Soerjo Amidharmo.jpg	Soetjipto Soerjo Amidharmo^[16]	21 Juni 1965	21 Februari 1966
Menteri Kompartimen Pembangunan
27	Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan		Chaerul Saleh	2 September 1964	21 Februari 1966
28	Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta		Jan Daniel Massie	2 September 1964	21 Februari 1966
29	Menteri Perburuhan	Berkas:Soetomo Martopradopo.jpg	Soetomo Martopradopo	2 September 1964	21 Februari 1966
30	Menteri Urusan Research Nasional		Sudjono Djuned Pusponegoro	2 September 1964	21 Februari 1966
31	Menteri Urusan Minyak & Gas Bumi (sebelum 31 Maret 1965 bernama Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan)		Chaerul Saleh^[17]	2 September 1964	21 Februari 1966
32	Menteri Pertambangan		Armunanto^[17]	8 Mei 1965	21 Februari 1966
33	Menteri Perindustrian Dasar		Hadi Thayeb^[17]	5 Mei 1965	21 Februari 1966
34	Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi		M. Sarbini	2 September 1964	21 Februari 1966
35	Menteri Negara diperbantukan pada Kompartemen Pembangunan		Ahem Erningpradja^[18]	2 September 1964	26 Juli 1965

Kompartimen Pertanian & Agraria

No.		Jabatan	Nama
41		Menteri Koordinator	Sadjarwo Djarwonagoro S.H.
	42	Menteri Pertanian	Sadjarwo Djarwonagoro S.H.
	43	Menteri Perkebunan	Drs. Frans Seda
	44	Menteri Kehutanan	Soedjarwo
	45	Menteri Agraria	R. Hermanses S.H.
	46	Menteri Pembangunan Masyarakat Desa	Ipik Gandamana
	47	Menteri Pengairan Rakyat	Ir. Surachman

Kompartimen Pekerjaan Umum & Tenaga

No.		Jabatan	Nama
48		Menteri Koordinator	Mayjen TNI Suprayogi
	49	Menteri Urusan Listrik & Ketenagaan	Ir. Setiadi Reksoprodjo
	50	Menteri Pengairan Dasar	Ir. P.C. Harjasudirdja
	51	Menteri Binamarga	Brigjen TNI Hartawan Wirjodiprodjo
	52	Menteri Ciptakarya & Konstruksi	David Gee Cheng
	53	Menteri Jalan Raya Sumatera	Ir. Bratanata
	54	Menteri Negara diperbantukan pada Menteri Koordinator Pekerjaan Umum & Tenaga untuk urusan penilaian konstruksi	Ir. Sutami

Kompartimen Perindustrian Rakjat

No.		Jabatan	Nama
55		Menteri Koordinator	Mayjen TNI Dr. Azis Saleh
	56	Menteri Perindustrian Dasar	Hadi Thayeb
	57	Menteri Perindustrian Ringan	Brigjen TNI Muhammad Jusuf
	58	Menteri Perindustrian Tekstil	Brigjen TNI Ashari Danudirdjo
	59	Menteri Perindustrian Kerajinan	Mayjen TNI Dr. Azis Saleh
	60	Menteri diperbantukan pada Menteri Koordinator Kompartimen Perindustrian Rakyat untuk "Berdikari"	T. D. Pardede

Kompartimen Distribusi

No.		Jabatan	Nama
61		Menteri Koordinator	Dr. J. Leimena
	62	Menteri Perdagangan Dalam Negeri	Brigjen TNI Achmad Jusuf
	63	Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi & Pariwisata	Letjen TNI Hidajat Martaatmadja
	64	Menteri Perhubungan Udara	Partono
	65	Menteri Transmigrasi & Koperasi	Drs. Achadi

Kompartimen Maritim

No.		Jabatan	Nama
66		Menteri Koordinator	Mayjen (KKO) Ali Sadikin
	67	Menteri Perhubungan Laut	Mayjen (KKO) Ali Sadikin
	68	Menteri Perikanan & Pengolahan Laut	Laksda (Laut) Hamzah Atmohandojo
	69	Menteri Perindustrian Maritim	Mardanus

Kompartimen Kesejahteraan

No.		Jabatan	Nama
70		Menteri Koordinator	H. Muljadi Djojomartono
	71	Menteri Sosial	Ny. Rusiah Sardjono S.H.
	72	Menteri Kesehatan	Mayjen TNI Prof. Dr. Satrio

Kompartimen Urusan Agama

No.		Jabatan	Nama
70		Menteri Koordinator	Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
	74	Menteri Agama	Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
	75	Menteri Urusan Haji	Prof. K.H. Farid Ma'ruf
	76	Menteri Urusan Hubungan Pemerintah dengan Alim Ulama	K.H. Muh. Ilyas
	77	Menteri Negara diperbantukan pada Menteri Koordinator Kompartimen Agama	K.H. Fattah Jasin

Kompartimen Pendidikan/Kebudayaan

No.		Jabatan	Nama
70		Menteri Koordinator	Prof. Dr. Prijono
	79	Menteri Pendidikan Dasar & Kebudayaan	Ny. Artati Marzuki-Sudirdjo
	80	Menteri Perguruan Tinggi & Ilmu Pengetahuan	Brigjen TNI Dr. Syarif Thayeb
	81	Menteri Olahraga	Maladi

Kompartimen Perhubungan Dengan Rakyat

No.		Jabatan	Nama
81		Menteri Koordinator	Dr. Roeslan Abdulgani
	83	Menteri Penerangan	Mayjen TNI Achmadi Hadisoemarto
	84	Menteri Penghubung MPR/DPR/DPA/Front Nasional	Ds. W.J. Rumambi
	85	Menteri/Sekjen Front Nasional	Soedibjo

Menteri Negara

Menteri Negara Penasehat Presiden

No.	Jabatan	Nama
86	Menteri / Penasehat Presiden / Perdana Menteri Urusan Pengerahan Funds & Forces	Notohamiprodjo
87	Menteri Negara diperbantukan pada Presiden	Prof. Iwa Kusuma Sumantri, S.H.
88	Menteri / Penasehat Militer Presiden	Laks. (Udara) Suryadi Suryadarma
89	Menteri / Penasehat Presiden Urusan Keamanan Dalam Negeri	Jend. (Pol) Sukarno Djojonegoro
90	Menteri / Penasehat Presiden untuk Urusan Kepolisian	Komjen (Pol) Sunarto
91	Menteri Negara diperbantukan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata	Laksda (Udara) H. Sri Mulyono Herlambang

Menteri Langsung di Bawah Presiden

No.	Jabatan	Nama
92	Menteri/Ketua Lembaga Pertahanan Nasional	Mayjen TNI Wilujo Puspojudo

Pejabat Negara

Pejabat berkedudukan sebagai Menteri Koordinator

No.	Jabatan	Nama
93	Ketua MPRS	Chaerul Saleh
94	Ketua DPR-GR	Arudji Kartawinata
95	Wakil Ketua MPRS	Ali Sastroamidjojo
96	Wakil Ketua MPRS	Dr. K.H. Idham Chalid
97	Wakil Ketua MPRS	D.N. Aidit
98	Wakil Ketua MPRS	Mayjen TNI Wilujo Puspojudo

Pejabat berkedudukan sebagai Menteri

No.	Jabatan	Nama
99	Sekretaris Negara	Mohammad Ichsan, S.H.
100	Sekretaris Presidium Kabinet	Abdul Wahab Surjoadiningrat, S.H.
101	Wakil Ketua II DPA	Prof. Sujono Hadinoto S.H.
102	Wakil Ketua DPR-GR	I.G.G. Subamia
103	Wakil Ketua DPR-GR	M.H. Lukman
104	Wakil Ketua DPR-GR	Laksda (Laut) Mursalin Daeng Mamangung
105	Wakil Ketua DPR-GR	H. Achmad Syaichu
106	Pemeriksa Keuangan Agung Muda/Anggota Pimpinan BPK	Sukardan S.H.
107	Pemeriksa Keuangan Agung Muda/Anggota Pimpinan BPK	Drs. Radius Prawiro
108	Pemeriksa Keuangan Agung Muda/Anggota Pimpinan BPK	Mochtar Usman S.H.
109	Dirjen Badan Tenaga Atom Nasional	Prof. Dr. G.A. Siwabessy

Referensi

^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-03-11. Diakses tanggal 2006-12-20.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1965 tertanggal 31 Maret 1965, Adam Malik diangkat menjadi Menteri Koordinator Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin yang berada langsung dibawah Presiden / Pemimpin Besar Revolusi dan menerima Instruksi-instruksi melalui Presidium Kabinet Dwikora.
^ Terhitung sejak 14 Juli 1965, kedudukan Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta disamakan dengan kedudukan Menteri (berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1965), dan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 209 Tahun 1965 tertanggal 16 Juli 1965, Mayjen TNI Soemarno Sosroatmodjo diangkat menjadi Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, disamping tugasnya sebagai Menteri Dalam Negeri. Soemarno dilantik menjadi Menteri / Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada 2 Agustus 1965.
^ Meninggal dunia saat menjabat.
^ ^a ^b Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 1964 tertanggal 9 September 1964, Brigjen TNI Drs. Ahmad Sukendro (Sekretaris Umum KOTOE) dan Ajun Kombes (Pol.) Drs. Bugie Supeno (Kepala Bagian I Komisariat Jakarta Raya) diangkat masing-masing sebagai Menteri Negara diperbantukan kepada Presidium dengan tugas-tugas istimewa. Kemudian, mereka dilantik menjadi Menteri Negara pada 14 September 1964.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1965 tertanggal 31 Maret 1965, Mayjen TNI dr. Ibnu Sutowo diangkat menjadi Menteri Negara diperbantukan pada Presidium dengan tugas membantu Wakil Perdana Menteri III dalam pelaksanaan kebijaksanaan mengenai perindustrian dan pertambangan minyak dan gas bumi disamping jabatannya saat itu sebagai Presiden Direktur Perusahaan Negara "Permina". Ibnu Sutowo dilantik pada 1 April 1965.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1965 tertanggal 19 Juni 1965, H. Aminuddin Azis diangkat menjadi Menteri Negara diperbantukan pada Presidium Kabinet Dwikora dan dilantik pada 21 Juni 1965.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1965 tertanggal 10 Februari 1965, seluruh urusan perdagangan luar negeri yang berada di bawah kekuasaan Menteri Perdagangan dipindahkan dibawah kekuasaan Menteri Koordinator Kompartemen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri, begitu pula alat perlengkapan impor dan ekspor ditempatkan secara fungsionil dan organisatoris dibawah Menteri Koordinator tersebut. Sedangkan nama Kompartemen pun berubah menjadi Kompartemen Luar Negeri, Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1965 tertanggal 18 Maret 1965, Brigjen TNI Achmad Jusuf diangkat sebagai Kuasa (Deputy) Menteri Perdagangan Luar Negeri dan dilantik pada 23 Maret 1965.
^ Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani tewas dalam Peristiwa Gerakan 30 September pada 1 Oktober 1965. Sepeninggalnya, tugas-tugas Menpangad dilanjutkan sementara oleh Pranoto Reksosamodra.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 302 Tahun 1965 tertanggal 14 Oktober 1965, Mayjen TNI Soeharto diangkat menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat dan dilantik pada 16 Oktober 1965.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 358 Tahun 1965 tertanggal 24 November 1965, Omar Dhani diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan sebagai gantinya diangkat Laksamana Muda (U) Sri Mulyono Herlambang. Omar Dhani kemudian diangkat menjadi Panglima Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang (KOPELAPIP) dengan kedudukan sebagai Menteri. Pada 15 Desember 1965, Sri Mulyono Herlambang dilantik menjadi Menteri / Panglima Angkatan Udara yang baru.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 1965 tertanggal 9 Mei 1965, Inspektur Jenderal (Pol.) Soetjipto Danoekoesoemo diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. Sebagai gantinya, Brigjen (Pol.) Sutjipto Judodihardjo diangkat menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian dan dilantik pada 13 Mei 1965.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1965 tertanggal 19 Juni 1965, Kompartimen Keuangan disusun sedemikian rupa, sehingga P.N. Pegadaian, P.N. Arta Jasa, dan Urusan Kas Negara diintegrasikan kedalam Departemen Urusan Bank Sentral, sedangkan Urusan Pembiayaan yang selama ini masuk Departemen Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan disatukan dalam Departemen Urusan Anggaran Negara.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1965 tertanggal 19 Juni 1965, Mohammad Hasan dan K.H. Fattah Jasin masing-masing diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Penghubung Alim Ulama.
^ ^a ^b Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1965 tertanggal 19 Juni 1965, Brigjen (Pol.) Drs. Hoegeng Imam Santoso dan Soetjipto Soerjo Amidharmo masing-masing diangkat menjadi Menteri Iuran Negara dan Menteri Urusan Perasuransian. Mereka dilantik pada 21 Juni 1965.
^ ^a ^b ^c Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1965 tertanggal 31 Maret 1965, Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan dalam Kompartemen Pembangunan dipecah menjadi 3 departemen, yaitu Departemen Minyak dan Gas Bumi yang dipimpin Dr. Chaerul Saleh, Departemen Pertambangan yang dipimpin Armunanto, dan Departemen Perindustrian Dasar yang dipimpin Hadi Thayeb. Hadi Thayeb dilantik menjadi Menteri Perindustrian Dasar pada 5 Mei 1965, sedangkan Armunanto dilantik menjadi Menteri Pertambangan pada 8 Mei 1965.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 219 Tahun 1965 tertanggal 26 Juli 1965, Ahem Erningpradja diberhentikan sebagai Menteri Negara dan pada 2 Agustus 1965 dilantik sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Rakyat Demokrasi Korea berdudukan di Pyongyang.

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Kerja IV	Kabinet Dwikora I 1964–1966	Diteruskan oleh: Kabinet Dwikora II

[1] "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-03-11. Diakses tanggal 2006-12-20.

[2] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1965 tertanggal 31 Maret 1965, Adam Malik diangkat menjadi Menteri Koordinator Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin yang berada langsung dibawah Presiden / Pemimpin Besar Revolusi dan menerima Instruksi-instruksi melalui Presidium Kabinet Dwikora.

[3] Terhitung sejak 14 Juli 1965, kedudukan Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta disamakan dengan kedudukan Menteri (berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1965), dan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 209 Tahun 1965 tertanggal 16 Juli 1965, Mayjen TNI Soemarno Sosroatmodjo diangkat menjadi Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, disamping tugasnya sebagai Menteri Dalam Negeri. Soemarno dilantik menjadi Menteri / Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada 2 Agustus 1965.

[RIP-4] Meninggal dunia saat menjabat.

[Keppres2281964-5] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 1964 tertanggal 9 September 1964, Brigjen TNI Drs. Ahmad Sukendro (Sekretaris Umum KOTOE) dan Ajun Kombes (Pol.) Drs. Bugie Supeno (Kepala Bagian I Komisariat Jakarta Raya) diangkat masing-masing sebagai Menteri Negara diperbantukan kepada Presidium dengan tugas-tugas istimewa. Kemudian, mereka dilantik menjadi Menteri Negara pada 14 September 1964.

[6] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1965 tertanggal 31 Maret 1965, Mayjen TNI dr. Ibnu Sutowo diangkat menjadi Menteri Negara diperbantukan pada Presidium dengan tugas membantu Wakil Perdana Menteri III dalam pelaksanaan kebijaksanaan mengenai perindustrian dan pertambangan minyak dan gas bumi disamping jabatannya saat itu sebagai Presiden Direktur Perusahaan Negara "Permina". Ibnu Sutowo dilantik pada 1 April 1965.

[7] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1965 tertanggal 19 Juni 1965, H. Aminuddin Azis diangkat menjadi Menteri Negara diperbantukan pada Presidium Kabinet Dwikora dan dilantik pada 21 Juni 1965.

[8] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1965 tertanggal 10 Februari 1965, seluruh urusan perdagangan luar negeri yang berada di bawah kekuasaan Menteri Perdagangan dipindahkan dibawah kekuasaan Menteri Koordinator Kompartemen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri, begitu pula alat perlengkapan impor dan ekspor ditempatkan secara fungsionil dan organisatoris dibawah Menteri Koordinator tersebut. Sedangkan nama Kompartemen pun berubah menjadi Kompartemen Luar Negeri, Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.

[9] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1965 tertanggal 18 Maret 1965, Brigjen TNI Achmad Jusuf diangkat sebagai Kuasa (Deputy) Menteri Perdagangan Luar Negeri dan dilantik pada 23 Maret 1965.

[10] Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani tewas dalam Peristiwa Gerakan 30 September pada 1 Oktober 1965. Sepeninggalnya, tugas-tugas Menpangad dilanjutkan sementara oleh Pranoto Reksosamodra.

[11] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 302 Tahun 1965 tertanggal 14 Oktober 1965, Mayjen TNI Soeharto diangkat menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat dan dilantik pada 16 Oktober 1965.

[12] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 358 Tahun 1965 tertanggal 24 November 1965, Omar Dhani diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan sebagai gantinya diangkat Laksamana Muda (U) Sri Mulyono Herlambang. Omar Dhani kemudian diangkat menjadi Panglima Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang (KOPELAPIP) dengan kedudukan sebagai Menteri. Pada 15 Desember 1965, Sri Mulyono Herlambang dilantik menjadi Menteri / Panglima Angkatan Udara yang baru.

[13] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 1965 tertanggal 9 Mei 1965, Inspektur Jenderal (Pol.) Soetjipto Danoekoesoemo diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. Sebagai gantinya, Brigjen (Pol.) Sutjipto Judodihardjo diangkat menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian dan dilantik pada 13 Mei 1965.

[Keuangan-14] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1965 tertanggal 19 Juni 1965, Kompartimen Keuangan disusun sedemikian rupa, sehingga P.N. Pegadaian, P.N. Arta Jasa, dan Urusan Kas Negara diintegrasikan kedalam Departemen Urusan Bank Sentral, sedangkan Urusan Pembiayaan yang selama ini masuk Departemen Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan disatukan dalam Departemen Urusan Anggaran Negara.

[KP1801965A-15] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1965 tertanggal 19 Juni 1965, Mohammad Hasan dan K.H. Fattah Jasin masing-masing diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Penghubung Alim Ulama.

[KP1801965B-16] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1965 tertanggal 19 Juni 1965, Brigjen (Pol.) Drs. Hoegeng Imam Santoso dan Soetjipto Soerjo Amidharmo masing-masing diangkat menjadi Menteri Iuran Negara dan Menteri Urusan Perasuransian. Mereka dilantik pada 21 Juni 1965.

[Perinbang-17] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1965 tertanggal 31 Maret 1965, Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan dalam Kompartemen Pembangunan dipecah menjadi 3 departemen, yaitu Departemen Minyak dan Gas Bumi yang dipimpin Dr. Chaerul Saleh, Departemen Pertambangan yang dipimpin Armunanto, dan Departemen Perindustrian Dasar yang dipimpin Hadi Thayeb. Hadi Thayeb dilantik menjadi Menteri Perindustrian Dasar pada 5 Mei 1965, sedangkan Armunanto dilantik menjadi Menteri Pertambangan pada 8 Mei 1965.

[18] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 219 Tahun 1965 tertanggal 26 Juli 1965, Ahem Erningpradja diberhentikan sebagai Menteri Negara dan pada 2 Agustus 1965 dilantik sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Rakyat Demokrasi Korea berdudukan di Pyongyang.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]