Prabowo Subianto
Artikel ini berisi tentang seorang tokoh yang terkait dengan suatu pemilihan umum terkini. Informasi dapat berubah dengan cepat sewaktu-waktu seiringan dengan jalannya peristiwa tersebut, dan laporan berita awal mungkin saja tidak tepercaya. Pembaruan terakhir pada artikel ini tidak merefleksikan informasi terkini. (February 2024) |
Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Datuk Seri H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo DGSM DUBC[2] (EYD: Prabowo Subianto Joyohadikusumo; lahir 17 Oktober 1951) adalah seorang politikus, wirausahawan, dan perwira tinggi militer Indonesia.[3] Ia menempuh pendidikan dan jenjang karier militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis, politik dan pemerintahan. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019 hingga 2024.[4]
Prabowo Subianto | |
---|---|
![]() Potret sebagai Calon Presiden Republik Indonesia 2024, ca November 2023. | |
Menteri Pertahanan Republik Indonesia ke-26 | |
Mulai menjabat 23 Oktober 2019 | |
Presiden | Joko Widodo |
Wakil |
|
Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya ke-2 | |
Mulai menjabat 20 September 2014 | |
Ketua Dewan Pembina | dirinya sendiri |
Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat ke-22 | |
Masa jabatan 20 Maret 1998 – 22 Mei 1998 | |
Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus ke-15 | |
Masa jabatan 1 Desember 1995 – 20 Maret 1998 | |
Informasi pribadi | |
Lahir | Prabowo Subianto Djojohadikusumo 17 Oktober 1951 Jakarta, Indonesia |
Partai politik | Gerindra |
Afiliasi politik lainnya | Golkar (sampai 2008) |
Suami/istri | |
Anak | Ragowo Hediprasetyo Djojohadikoesoemo (Didit) |
Orang tua |
|
Kerabat |
|
Pendidikan | Militer |
Alma mater |
|
Pekerjaan |
|
Penghargaan sipil | |
Tanda tangan | ![]() |
Situs web | www |
Karier militer | |
Pihak | ![]() |
Dinas/cabang | ![]() |
Masa dinas | 1974—1998 |
Pangkat | ![]() |
NRP | 27082 |
Satuan | Infanteri (Kopassus) |
Komando | Kopassus, Kostrad |
Pertempuran/perang | |
Penghargaan
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() |
Lahir di Jakarta, masa kecil Prabowo sebagai putra ekonom Soemitro Djojohadikoesoemo banyak dilewatkan di luar negeri bersama orang tuanya. Karena pengalaman ini, Prabowo fasih berbahasa Indonesia, Prancis, Jerman, Inggris, dan bahasa Belanda. Minatnya pada dunia militer dipengaruhi oleh pamannya, Soebianto Djojohadikusumo yang gugur dalam Pertempuran Lengkong. Setelah lulus dari AKABRI Darat di Magelang pada tahun 1974[5] sebagai seorang letnan dua, ia menjadi salah satu komandan operasi termuda dalam sejarah Angkatan Darat saat memimpin operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Kariernya melejit setelah menjabat sebagai Wakil Komandan Detasemen Penanggulangan Teror di Komando Pasukan Khusus pada tahun 1983. Ia digambarkan sebagai seorang komandan nasionalis sayap kanan.[6][7][8]
Pada tahun 1996, Prabowo diangkat sebagai sebagai Komandan Jenderal pada korps tersebut. Saat menjabat, ia memimpin operasi pembebasan sandera di Mapenduma. Ketika Presiden Soeharto, ayah mertuanya, dilengserkan pada bulan Mei 1998, Prabowo sedang menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis. Pada tahun 1998, ia diberhentikan secara tidak hormat dari militer dan kemudian dilarang memasuki Amerika Serikat karena diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia.[9][10][11]
Setelah diberhentikan dari dinas militer, Prabowo menghabiskan waktu di Yordania dan di beberapa negara Eropa. Sekembalinya ke Indonesia, ia menekuni dunia bisnis, mengikuti jejak adiknya Hashim Djojohadikusumo yang merupakan seorang konglomerat. Bisnis Prabowo meliputi sedikitnya 27 perusahaan yang bergerak pada sektor-sektor yang berbeda. Pada tahun 2008, ia mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Selain itu, ia juga pernah aktif sebagai ketua di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Di bidang olahraga, Prabowo aktif di Ikatan Pencak Silat Indonesia dan Persekutuan Pencak Silat Antarabangsa. Pada 2009, ia maju di pilpres 2009 sebagai calon wakil presiden dari Megawati Soekarnoputri, namun akhirnya dikalahkan oleh presiden petahana, Susilo Bambang Yudhoyono.[12] Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bersama Hatta Rajasa kembali maju sebagai calon Presiden Indonesia ke-7 dalam pemilihan umum 2014,[13] namun diungguli oleh Gubernur Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya, Jusuf Kalla.[14] Ia mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan umum Presiden Indonesia 2019, berpasangan dengan Sandiaga Uno, namun ia kembali dilalahkan oleh rivalnya, Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin.[15][16] Meskipun demikian, Jokowi kemudian memasukkan Prabowo ke dalam kabinetnya dan menjadikannya sebagai menteri pertahanan.[17]Pada Rapimnas Partai Gerakan Indonesia Raya tanggal 13 Agustus 2022 di Sentul, Prabowo menerima pencalonan partainya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024.[18][19] Prabowo menyatakan kemenangannya dalam pemilu pada tanggal 14 Februari, karena jajak pendapat tidak resmi awal menunjukkan bahwa ia unggul pada putaran pertama pemungutan suara.[20]
Kehidupan awal
Prabowo Subianto lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951. Ia merupakan anak ketiga dan putra pertama dari bapaknya Soemitro Djojohadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah dan ibunya Dora Marie Sigar, yang lebih dikenal sebagai Dora Soemitro[21] yaitu seorang wanita Kristen Protestan berdarah Minahasa, yang berasal dari keluarga Maengkom di Langowan, Sulawesi Utara, dan merupakan cucu dari Benyamin Thomas Sigar, seorang prajurit yang menangkap Diponegoro pada tahun 1830.[22][23] Ayahnya merupakan seorang pakar ekonomi dan politisi Partai Sosialis Indonesia yang pada saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir; pada April 1952, tidak lama setelah kelahiran Prabowo, Soemitro diangkat kembali sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Prabowo memiliki dua orang kakak perempuan, Biantiningsih Miderawati dan Maryani Ekowati; dan seorang adik lelaki, Hashim Djojohadikusumo.
Dari keluarga ayahnya, Prabowo merupakan cucu dari Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Nama pertamanya diambil dari pamannya, Kapten Soebianto Djojohadikoesoemo, seorang perwira Tentara Keamanan Rakyat yang gugur pada Pertempuran Lengkong pada Januari 1946 di Tangerang. Keluarga Djojohadikusumo sendiri dikatakan merupakan keturunan dari Raden Tumenggun Kertanegara, seorang panglima laskar Pangeran Diponegoro di wilayah Kedu; dan Adipati Mrapat, bupati Banyumas yang pertama. Dengan itu, garis keturunan keluarga itu dapat ditarik lagi pada penguasa-penguasa awal Kesultanan Mataram.[24][25]
Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri, terutama setelah keterlibatan ayahnya menentang pemerintah Presiden Soekarno di dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Prabowo menyelesaikan pendidikan menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia; Zurich International School di Zurich, Swiss; dan The American School di London, Inggris. Baru setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, keluarga Soemitro kembali ke Indonesia, dan Prabowo masuk ke AKABRI di Magelang, Jawa Tengah.[26] Karena pengalaman sering diluar negeri, Prabowo Subianto fasih berbahasa Indonesia, Prancis, Jerman, Inggris, dan bahasa Belanda.[27]
Karier militer
Prabowo mengawali karier militernya di TNI Angkatan Darat pada tahun 1974 sebagai seorang Letnan Dua setelah lulus dari AKABRI Darat di Magelang.
Prajurit Kopassus
Dari tahun 1976 hingga 1985, Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha), pasukan khusus Angkatan Darat pada saat itu.
Salah satu penugasan pertamanya adalah sebagai komandan pleton pada Grup I/Para Komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Berusia 26 tahun, Prabowo merupakan salah satu komandan pleton termuda dalam operasi tersebut. Ia berperan besar dalam memimpin sebuah misi penangkapan terhadap Nicolau dos Reis Lobato, pemimpin Fretilin yang pada saat Operasi Seroja menjabat sebagai Perdana Menteri. Dengan bantuan adiknya sendiri Antonio Lobato, kompi Prabowo menemukan Lobato di Maubisse, sebuah kota kecil lima puluh kilometer di selatan Dili. Ia tewas tertembak di perut saat bertempur di Lembah Mindelo pada 31 Desember 1978; salah satu peristiwa yang menandai berakhirnya perlawanan terbuka Fretilin terhadap invasi militer Indonesia dan bermulanya pendudukan militer atas bekas wilayah jajahan Portugal tersebut. Pada tahun 1983, Prabowo telah menjabat sebagai wakil komandan pada Detasemen Khusus 81 (Penanggulangan Teror) di Kopassandha.[28]
Komandan Batalyon Infranteri Lintas Udara 328
Pada tahun 1985, Prabowo menjadi wakil komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 (Yonif Para Raider 328/Dirgahayu), pasukan para raider di Kostrad. Dua tahun kemudian, setelah menamatkan pelatihan Special Forces Officer Course di Fort Benning ia menjadi komandan batalyon tersebut; jabatan yang dijabatnya selama tiga tahun. Pada 1991, ia menjabat sebagai kepala staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 (Brigif Para Raider 17/Kujang I), yang bermarkas di Cijantung. Dalam kapasitas itu, Prabowo yang saat itu telah berpangkat letnan kolonel terlibat dalam operasi pemburuan dan penangkapan Xanana Gusmão, salah satu tokoh pemimpin gerilyawan Fretilin.
Kembali ke Kopassus
Pada tahun 1993, Prabowo kembali ke pasukan khusus, yang kini dinamai Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Ia diangkat menjadi komandan Grup 3/Sandhi Yudha, salah satu komando kontra-insurjensi Kopassus. Ia seterusnya menjabat sebagai wakil komandan komando dan komandan komando, di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agum Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo.
Komandan Jenderal Kopassus
Pada bulan Desember 1995, Prabowo diangkat sebagai komandan jenderal Kopassus dengan pangkat mayor jenderal. Sebagai komandan jenderal, salah satu tugas pertama Prabowo adalah operasi pembebasan sandera Mapenduma. Kopassus, terutama Sat-81/Gultor yang pernah dipimpin langsung oleh Prabowo, memiliki pengalaman dalam menangani operasi pembebasan sandera; yang paling dikenang adalah keberhasilan menyelamatkan penumpang Garuda DC-9 Woyla di Bangkok pada 1981. Operasi ini berhasil menyelamatkan sepuluh dari dua belas orang peneliti yang tergabung dalam ekspedisi Lorentz 95 dan diculik oleh gerilyawan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Meskipun diwarnai oleh insiden penembakan komandan Sat-81 oleh anak buahnya sendiri, namun operasi ini dianggap berhasil menyelamatkan nyawa para peneliti yang berkebangsaan Indonesia, Inggris, Belanda, dan Jerman.[25][29][30]
Pada 26 April 1997, tim pendaki Indonesia yang terdiri atas anggota Kopassus, Wanadri, FPTI, dan Mapala UI berhasil menaklukkan puncak Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia, dan mengibarkan bendera Merah Putih di sana. Misi ini didukung dan diprakarsai langsung oleh Prabowo sebagai komandan jenderal Kopassus.[31]
Panglima Kostrad
Pada 20 Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, jabatan yang pernah disandang ayah mertuanya Presiden Soeharto. Pengangkatan ini terjadi hanya sepuluh hari setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Soeharto untuk periode kelima sebagai presiden.
Sebagai panglima Kostrad, Prabowo membawahi sekitar sebelas ribu pasukan cadangan ABRI. Sebagai panglima, Prabowo meminta Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Wiranto agar diizinkan untuk menggerakkan pasukan cadangannya dari luar Jakarta untuk membantu meredam kerusuhan Mei 1998. Meskipun permintaan ini kemudian ditolak oleh Wiranto, Prabowo diduga menerbangkan ratusan orang yang telah dilatih oleh unit-unit Kopassus di bawah pengawasannya di Timor Timur dari Dili menuju Yogyakarta, kemudian menuju Jakarta menggunakan kereta api. Menurut beberapa sumber, Prabowo juga dimintai pertolongan oleh Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima Komando Operasi Jakarta Raya, untuk ikut mengirimkan pasukannya untuk mengamankan ibu kota. Permintaan ini dipenuhi oleh Prabowo dengan mengirimkan serdadu Kostrad untuk mengamankan beberapa bangunan penting, seperti rumah dinas Wakil Presiden B.J. Habibie di Kuningan.[32][33]
Prabowo berperan membujuk Amien Rais, salah satu tokoh pemimpin gerakan reformasi, untuk membatalkan rencana digelarnya doa bersama di kawasan sekitar Monas untuk alasan keamanan.[34] Pada 14 Mei, ia bertemu dengan beberapa penggerak reformasi seperti Adnan Buyung Nasution dan Bambang Widjojanto untuk mendiskusikan situasi yang tengah genting.[35]
Pemberhentian dari dinas militer
Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Penggantinya, Habibie, dilantik pada hari yang sama. Pada siang harinya, Prabowo menemui Habibie dan meminta agar dirinya ditunjuk sebagai Panglima ABRI menggantikan Wiranto. Justru, Habibie memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai panglima Kostrad. Prabowo yang berangkat mendatangi Istana Negara, namun dihalangi untuk bertemu presiden. Ia kemudian memerintahkan agar istana dikelilingi oleh tank dan serdadu Kostrad. Prabowo digantikan oleh Jenderal Johny Lumintang, yang hanya menjabat selama tujuh belas jam sebelum digantikan oleh Letnan Jenderal Djamari Chaniago.[36]
Setelah diberhentikan, Prabowo menemui ayah mertuanya Soeharto, yang justru tidak mendukungnya.[37][38] Ia akhirnya menerima penugasan sebagai komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung, menggantikan Letnan Jenderal Arie J. Kumaat.
Pada 14 Juli 1998, Panglima ABRI membentuk sebuah Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai oleh Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo dan dianggotai oleh enam orang letnan jenderal: Fachrul Razi (wakil ketua); Djamari Chaniago (sekretaris); Arie J. Kumaat; Agum Gumelar; Susilo Bambang Yudhoyono; dan Yusuf Kartanegara. Dewan ini memeriksa Prabowo dalam tujuh butir tuduhan; salah satunya adalah "sengaja melakukan kesalahan dalam analisis tugas", "melaksanakan dan mengendalikan operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan menjadi wewenangnya, tetapi menjadi wewenang Pangab", "tidak melibatkan staf organik dalam prosedur staf, pengendalian dan pengawasan", dan "sering ke luar negeri tanpa ijin dari Kasad ataupun Pangab". Selama persidangan, Prabowo mengklaim dirinya sebagai seorang tawanan perang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa dan kerap menggunakan haknya untuk tidak bicara, sehingga membuat frustrasi para anggota dewan yang sudah harus memakai rompi antipeluru.[39]
Sebagai seorang perwira tinggi militer, Prabowo diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer. Dalam putusannya, DKP memutuskan ia bersalah melakukan tindak pidana "ketidakpatuhan" (pasal 103 KUHPM); "memerintahkan perampasan kemerdekaan orang lain" (pasal 55 (1) ke-2 KUHPM dan pasal 333 KUHP); dan penculikan (pasal 55 (1) ke-2 dan pasal 328 KUHP). Menurut Fahrul Razi, dewan tersebut pada awalnya ingin menggunakan kata "pemecatan" pada putusan akhirnya. Namun, mempertimbangkan status Prabowo sebagai menantu dari mantan presiden, DKP akhirnya menggunakan kata "pemberhentian dari dinas keprajuritan".[40][41]
Pemberhentian Prabowo dari dinas militer menimbulkan kontroversi pada saat pemilihan umum 2009, politisi Gerindra Fadli Zon membantah bahwa Prabowo dipecat, melainkan "diberhentikan dengan hormat"[42][43] berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 62/ABRI/1998 yang ditandatangani oleh Presiden BJ Habibie pada tanggal 20 November 1998.[44][45][46][47] Prabowo juga mendapatkan hak pensiunnya dengan pangkat terakhir sebagai Letnan Jenderal.[48]
Karier politik
Pendirian Partai Gerindra
Prabowo, bersama adiknya Hashim Djojohadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadli Zon dan mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Bidang Penggalangan Muchdi Purwoprandjono serta sederetan nama lainnya mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra pada tanggal 6 Februari 2008. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Pemiihan Umum 2009
Partai Gerindra meraih 4.646.406 suara (4,46%) dan menempatkan 26 orang wakilnya di DPR RI pada Pemilu legislatif Indonesia tahun 2009.[49]
Pemiihan Umum 2014
Partai Gerindra meraih 14.760.371 suara (11,81%) dan menempatkan 73 orang wakilnya di DPR RI pada Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014. Perolehan suara Partai Gerindra di Pemilu 2014 membuatnya jadi partai ketiga terbesar di Indonesia setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golongan Karya.
Pemiihan Umum 2019
Partai Gerindra meraih 17.594.839 suara (12,57%) dan menempatkan 78 orang wakilnya di DPR RI pada Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019. Perolehan suara Partai Gerindra di Pemilu 2019 membuatnya jadi partai dua terbesar di Indonesia setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Pemilihan umum presiden 2009
Pada 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo menjadi calon presiden pada Pemilu 2009 saat mereka menyerahkan berkas pendaftaran untuk ikut Pemilu 2009 pada KPU.[50] Namun, setelah proses tawar menawar yang alot, akhirnya Prabowo bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Prabowo dan Megawati menandatangani Perjanjian Batu Tulis, yang menyatakan bahwa:[51]
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra mencalonkan Megawati sebagai calon presiden dan Prabowo sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2009
- Bila terpilih, Prabowo dapat mengendalikan program dan kebijakan ekonomi Indonesia yang "berdasarkan asas berdiri di kaki sendiri, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam kerangka sistem presidensial"
- Prabowo dapat menentukan orang yang akan menjadi Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pertahanan
- Pemerintah yang dibentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan delapan program aksi Partai Gerindra untuk kemakmuran rakyat
- Pendanaan untuk pemilu 2009 akan ditanggung 50% oleh Megawati dan 50% oleh Prabowo
- Megawati mendukung pencalonan Prabowo sebagai calon presiden pada pemilu 2014
Keduanya mengambil motto 'Mega-Pro'. Keduanya juga telah menyelesaikan persyaratan administratif KPU dan berkas laporan kekayaan ke KPK. Deklarasi Mega-Prabowo dilaksanakan di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.[52] Deklarasi ini menghabiskan ongkos Rp 962 juta.[53] Deklarasi ini juga mendapat perlawanan sejumlah organisasi pembela Hak Asasi Manusia yang berencana akan berunjuk rasa di sejumlah tempat.[53]
Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, yakni Lembaga Survei Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis, CIRUS, Lembaga Riset Informasi, dan Quick Count Metro TV, memprediksi pasangan Megawati-Prabowo kalah telak dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, dan Pemilu Presiden 2009 berakhir dalam satu putaran. Hasil Perhitungan Manual KPU yang diumumkan 25 Juli 2009 tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat. Megawati dan Prabowo tidak hadir dalam acara penetapan hasil tersebut meski UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mengamanatkan bagi tiap pasangan calon untuk hadir dalam penetapan hasil Pilpres[54]
Pemilihan umum presiden
2014
Pada bulan November 2011, Prabowo Subianto mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan umum Presiden 2014.[13] Survei yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis)[55] dan oleh Lembaga Survei Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2012[56] memberinya keunggulan, namun para pengamat dan aktivis meragukan hasil survey tersebut.[57]
Pada bulan Maret 2012, Gerindra menunjuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden tahun 2014.[58] Slogan partai tersebut kemudian diubah menjadi "Gerindra Menang Prabowo Presiden".[59] Prabowo Subianto mengatakan dia akan menjalankan pemerintahan yang ramah investasi jika dia menang dan Indonesia membutuhkan lebih banyak eksplorasi energi. Lebih jauh lagi, ia mengatakan bahwa ia telah melakukan kontak erat dengan serikat pekerja dan yakin bahwa meningkatnya ketidakpuasan pekerja dapat diatasi dengan anggaran nasional yang bijaksana.[60] Ia berjanji akan menggunakan efisiensi gaya militer untuk mendorong proyek-proyek infrastruktur yang tertunda secara kronis, serta menciptakan lapangan kerja di wilayah terpencil di nusantara dengan meningkatkan produktivitas pertanian.[61] Pilar lain dari platform Prabowo adalah bahwa ia sangat sekuler, dan partainya berencana melindungi hak-hak kelompok agama minoritas di negara mayoritas Muslim tersebut.[61]
Berdasarkan berbagai hitung cepat setelah Pemilu legislatif 9 April, Gerinda berada di posisi ketiga, menempatkan Prabowo Subianto sebagai salah satu dari dua calon presiden terkemuka pada pemilu yang akan diadakan pada tanggal 9 Juli, selain Gubernur Jakarta, Joko Widodo.[62] Pada hari Selasa, 20 Mei 2014, Golkar, bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB), secara resmi mendukung Prabowo untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tahun 2014; koalisi mengumpulkan 48,9% suara dan 52,1 kursi di parlemen.[63] Sehari sebelumnya, Prabowo telah memilih mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa sebagai pasangan wakil presidennya.[64]
Pada tanggal 22 Juli 2014, hari ketika KPU mengumumkan penghitungan resminya, Prabowo Subianto mengundurkan diri dari pencalonan setelah bersikeras untuk menang sejak penghitungan cepat pertama dirilis, meskipun mayoritas menunjukkan bahwa Jokowi unggul. Ia mengaitkan penarikan diri ini dengan “kegagalan Indonesia dalam menjalankan tugasnya terhadap demokrasi” karena “kecurangan besar-besaran yang terstruktur dan sistematis”[65] dan menyatakan bahwa ia dan Hatta "menggunakan hak konstitusional kami untuk menolak pemilihan presiden dan menyatakannya inkonstitusional".[66] Pidatonya yang disiarkan secara langsung menyiratkan bahwa ia akan menggugat hasil tersebut ke Mahkamah Konstitusi.[65] Laporan selanjutnya menunjukkan adanya kebingungan mengenai apakah Prabowo Subianto mengundurkan diri dari pemilu atau sekadar menolak penghitungan suara.[67]
Menurut Douglas Ramage dari Bower's Asia Group yang berbasis di Jakarta, ini adalah pertama kalinya sejak Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998, legitimasi suatu pemilu dipertanyakan; dia menyatakan bahwa Indomesia telah memasuki "wilayah yang belum dipetakan".[66] Legalitas gugatan terhadap Prabowo Subiantoro patut dipertanyakan, karena jika ia mengundurkan diri, ia tidak lagi dianggap sebagai calon presiden.[66] Jika dia bisa membuat gugatan tersebut, menurut The Jakarta Post, jarak antara keduanya sudah cukup untuk membuat gugatan tersebut menjadi sulit diproses.[68] Berdasarkan undang-undang pemilu presiden, Prabowo bisa menghadapi hukuman enam tahun penjara dan denda 100 miliar rupiah ($10 juta) jika mengundurkan diri.[65][66] Malamnya, Joko Widodo resmi diumumkan sebagai presiden dan mulai mendapat ucapan selamat dari para pemimpin dunia.[69]
Setelah pengumuman tersebut, nilai Rupiah Indonesia turun sebesar 0,3%, dan JSX Composite turun sebesar 0,9%.[67] Para pengamat membantah tuduhan kecurangan yang dilontarkan oleh Prabowo, dan berpendapat bahwa pemilu tersebut “secara umum adil dan bebas”; Maswadi Rauf dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa "tidak ada tanda-tanda kecurangan yang signifikan", dan mundurnya Prabowo hanya mencerminkan "sikap nyata para elit, yang belum siap menerima kekalahan".[70] Pada tanggal 21 Agustus 2014, Mahkamah Konstitusi Indonesia menolak klaim kecurangan yang diajukam olehnya, dan membenarkan kekalahannya dalam pemilu.[71]
2019
Pada 12 April 2018, Prabowo Subianto mengumumkan bahwa ia akan ikut serta dalam Pemilihan Presiden 2019 jika ia dapat memperoleh dukungan yang cukup dari partai politik lain.[72] Media di Indonesia sempat berspekulasi apakah Prabowo Subianto akan menjadi calon presiden atau "king-maker" yang memberikan dukungannya kepada calon lain.[73] Kakak laki-laki Prabowo, Hashim, pada Maret 2018 mengatakan faktor kesehatan dan logistik harus dipertimbangkan sebelum partai mengumumkan calon presiden.[74]
Pada bulan April 2018, John McBeth melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan telah mengadakan serangkaian pertemuan dengan Prabowo Subianto, yang puncaknya adalah usulan pasangan gabungan Jokowi-Prabowo untuk pemilu 2019. Luhut dilaporkan kehilangan semangatnya setelah Prabowo diduga menyatakan ingin memimpin militer dan mendapatkan tujuh kursi di kabinet baru.[75] Fadli Zon membantah Luhut dan menyatakan bahwa Prabowo hanya membahas politik, dan mengeklaim bahwa mereka hanya berbicara tentang langkah ekonomi Eropa dengan tujuan untuk membatasi impor minyak sawit Indonesia. Pejabat Gerindra Andre Rosiade pun menepis laporan tersebut dan menyebutnya sebagai hoaks.[76]
Pada tanggal 10 Agustus 2018, Prabowo Subianto mendaftar di kantor KPU untuk pemilihan presiden tahun 2019 dengan Sandiaga Uno sebagai pasangannya dan dengan dukungan dari Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat dan Partai Berkarya.[15] Partai Demokrat pada awalnya menginginkan agar Prabowo Subianto memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pasangannya.[77] Setelah pemilu, 'penghitungan cepat' yang dilakukan di TPS oleh lembaga-lembaga independen yang diberi wewenang oleh pemerintah menunjukkan bahwa Jokowi menang dengan selisih sekitar 10%, namun Prabowo Subianto mengeklaim kemenangan, dan bersikeras bahwa penghitungan sebenarnya yang dilakukan pihaknya menunjukkan bahwa ia memperoleh 62% suara. pemungutan suara.[78] Klaimnya yang tidak berdasar mengenai kecurangan yang meluas mendorong para pendukungnya melakukan protes di Jakarta, yang mengakibatkan kerusuhan yang menyebabkan delapan orang tewas dan 737 orang luka-luka.[79][80] Mahkamah Konstitusi pada Juni 2019 dengan suara bulat menolak permohonan banding Prabowo terhadap hasil pemilu.[81]
Pada tanggal 14 Juli 2019, Prabowo akhirnya mengakui kekalahannya kepada Jokowi dalam perjalanan kereta api di MRT Jakarta, mengucapkan selamat kepada Jokowi dan meminta maaf karena mengkritiknya selama masa kampanye. Namun, hal ini menambah kritik dari para pendukungnya yang kesal yang menyatakan bahwa Prabowo harus tetap menjadi bagian dari oposisi.[82][83] Partainya sendiri, Gerindra, akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju milik Jokowi pada tanggal 21 Oktober 2019 dan Prabowo sendiri ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan pada tanggal 23 Oktober 2019, sehingga bergabung dengan kabinet Jokowi.[22][84]
2024
Pada tanggal 7 Januari 2023, Prabowo Subianto kembali meluncurkan kampanye presiden ketiganya untuk Pemilihan Presiden 2024.[85] Ia mencalonkan diri sebagai presiden, bersama dengan Gibran Rakabuming Raka (putra tertua Joko Widodo, Presiden Indonesia dan rival Prabowo sebelumnya), sebagai calon wakil presidennya. Baik dia maupun Gibran mendaftar di kantor KPU pada 25 Oktober 2023 dengan dukungan Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Garuda.[86]
Pada bulan November 2023, Prabowo Subianto menyerukan “penyeimbangan kembali” dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia memandang ke arah Barat; sekarang mereka harus belajar dari Timur seperti Tiongkok, India, Jepang dan Korea Selatan.[87] Prabowo menyambut baik gagasan Indonesia bergabung dengan BRICS jika hal tersebut menguntungkan perekonomian Indonesia, dengan alasan sifat BRICS sebagai blok ekonomi, bukan blok geopolitik.[88]
Pada 14 Februari 2024, dalam laporan tidak resmi, Prabowo berhasil memimpin tiga jalur suara dengan memperoleh 58% suara.[89] Hal ini berujung pada pernyataan The New York Times yang menulis bahwa demokrasi di Indonesia terancam ditinggalkan.[89] Prabowo kemudian memenangkan penghitungan cepat yang dilakukan oleh semua survei dan menyerukan persatuan sambil berjanji menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia dan akan membentuk pemerintahan yang akan dipimpin oleh “putra dan putri terbaik Indonesia”.[90] Meski begitu, ia juga berpesan kepada para pendukungnya untuk tenang namun hati-hati menunggu hasil resmi dari KPU.[90]
Menteri Pertahanan
Penunjukan
Pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo Subianto dilantik sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Joko Widodo.[91] Ia dibantu oleh Wahyu Sakti Trenggono sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurut Jokowi, Prabowo mendapat jabatan itu karena "Memang dia punya banyak pengalaman di sana".[92]
Militer
Tak lama setelah pelantikannya, Prabowo Subianto mulai menganjurkan doktrin "perang rakyat total" untuk pertahanan negara Indonesia.[93] Menyadari hal tersebut, ia membentuk Komponen Cadangan pada tanggal 7 Oktober 2021 dan menunjuk presenter TV, Deddy Corbuzier sebagai duta komponen cadangan untuk menggenjot rekrutmen.[94]
Mengingat sebagian alutsista TNI sudah tua, maka upaya untuk terus memodernisasi kemampuan militer dilakukan oleh Prabowo. Ia meyakini perencanaan jangka panjang dengan asumsi anggaran pertahanan dikunci sebesar 0,8% PDB Indonesia akan memungkinkan Indonesia membeli senjata tercanggih dan juga membangun industri pertahanan dalam negeri.[95] Rencana yang mencuat ke publik tak lama setelah tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala (402) menjadi perdebatan hangat karena angka yang diajukan mencapai Rp.1,700 triliun atau Rp.68 triliun per tahun.[96]
Kepastian anggaran pertahanan ini dimanfaatkan Prabowo untuk membeli alat utama persenjataan canggih yang belum pernah dimiliki TNI. Ia berencana untuk memperluas kemampuan produksi amunisi dalam negeri Indonesia secara besar-besaran, karena kapasitas produksi Indonesia hanya 450 juta butir amunisi per tahun, meskipun terdapat permintaan satu miliar butir amunisi setiap tahunnya.[97] Untuk Angkatan Udara Indonesia, Prabowo ingin memperkuat militer Indonesia dengan mengakuisisi pesawat tempur baru seperti General Dynamics F-16 Fighting Falcon dan Dassault Rafale dari AS dan Prancis[98] sekaligus membeli pesawat angkut baru seperti Airbus A400M Atlas dan yang lebih baru Lockheed Martin C-130J Super Hercules. Untuk Angkatan Laut Indonesia, Prabowo menandatangani kontrak untuk kombatan permukaan yang lebih baru seperti Arrowhead 140 dan FREMM[99][100] sambil menjajaki kemungkinan produksi lokal pada kapal selam kelas Scorpène di bawah PAL Indonesia.[101] Ia juga memesan 500 Pindad Maung kendaraan utilitas ringan pada tahun 2020.[102]
Ia juga memimpin upaya renegosiasi mengenai pembayaran program pesawat tempur KAI KF-21 Boramae setelah pendahulunya, Ryamizard Ryacudu menghentikan pembayaran saham Indonesia dalam program tersebut.[103] Ia kemudian menghadiri peluncuran prototipe pesawat tersebut bersama dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mewakili Indonesia.[104]
Pada tanggal 20 April 2022, bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Prabowo memperkuat industri pertahanan Indonesia dengan melakukan konsolidasi PT Len, Pindad, PAL Indonesia, Dirgantara Indonesia dan PT Dahana menjadi satu holding, Defend ID.[105]
Program lumbung pangan
Pada tahun 2020, Prabowo ditunjuk oleh Jokowi untuk menjadi ujung tombak program lumbung pangan nasional (food estate). Alasan Jokowi menunjuk Prabowo adalah karena sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga berperan penting dalam menjalankan proyek-proyek strategis seperti lumbung pangan. [106] Meskipun Prabowo terpilih sebagai pemimpin proyek, ia menekankan bahwa Kementerian Pertahanan hanya akan memainkan peran pendukung dalam proyek lumbung pangan, sementara Kementerian Pertanian akan memainkan peran utama, yang menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan proyek ini. Hal ini mencerminkan sinergi antara sektor pertanian dan pertahanan dalam upaya mencapai keberlanjutan dan ketahanan pangan nasional.[106]
Kebijakan luar negeri
Di 100 hari pertamanya menjabat Menhan, Prabowo mengunjungi 8 negara untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Malaysia, Thailand, Turki, Tiongkok , Jepang, Filipina dan Prancis untuk memperkuat hubungan militer.[107][108]
Prabowo juga berupaya membantu BUMN pertahanan untuk mengekspor produknya ke luar negeri. Ia berhasil membantu Dirgantara Indonesia mengekspor pesawat CN-235 ke Senegal dan mengekspor pesawat NC-212i ke Thailand,[109] serta membantu PAL Indonesia mengekspor kapal perang jenis dok platform pendaratan ke Angkatan Laut Filipina.[110]
Laut Cina Selatan
Menyusul insiden pada akhir tahun 2019 di mana kapal-kapal Tiongkok melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di lepas pantai Kepulauan Natuna, Prabowo Subianto menyerukan tanggapan yang hati-hati, dengan menyebut Tiongkok sebagai "negara sahabat".[111] Dia juga memerintahkan pengerahan kapal angkatan laut tambahan di wilayah tersebut sebagai tanggapan atas insiden tersebut.[112] Terlepas dari kontroversi kelambanannya mengenai permasalahan Pulau Natuna, jajak pendapat Indo Barometer pada awal Januari menunjukkan bahwa Prabowo Subianto adalah menteri paling populer di kabinet Jokowi.[113]
Amerika Serikat
Pada bulan Oktober 2020, Prabowo Subianto mengunjungi Amerika Serikat meskipun sebelumnya pernah dilarang memasuki negara tersebut, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan setelah diundang oleh rekannya dari AS, Mark Esper dan visa dikeluarkan untuknya. Beberapa organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, sebelumnya telah meminta pemerintahan Trump untuk membatalkan kunjungan tersebut.[114] Dari tawaran kunjungan luar negerinya yang sering dilakukan seperti ke Amerika Serikat, Prabowo berhasil meyakinkan Kongres Amerika Serikat untuk menyetujui penjualan pesawat canggih pesawat tempur supersonik F-15EX Eagle II ke Indonesia.[115]
Perang Rusia-Ukraina
Pada tanggal 3 Juni 2023, Prabowo Subianto mengusulkan rencana perdamaian multi-poin untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina di IISS Dialog Shangri-La di Singapura.[116][117] Usulannya antara lain sebagai berikut.[116]
- Penghentian permusuhan segera melalui gencatan senjata.
- Pembentukan zona demiliterisasi dengan mundur 15 kilometer dari posisi terdepan.
- Referendum PBB mengenai wilayah yang disengketakan.
Usulan Prabowo ditolak mentah-mentah oleh Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, dengan menyatakan bahwa usulan tersebut adalah "rencana Rusia, bukan rencana Indonesia".[118] Usulan ini juga dikritik oleh kepala kebijakan luar negeri UE Josep Borrell, dengan mengatakan bahwa harus ada "perdamaian yang adil" bukan "perdamaian penyerahan".[118] Hal ini juga dikritik oleh Partai PDI-P, di mana Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Indonesia tidak membutuhkan pemimpin yang memberikan nasehat yang menyimpang dari prinsip diplomasi yang "bebas dan aktif".[119] Namun, rencana tersebut diterima dengan baik oleh Tiongkok karena diplomat Tiongkok Cui Tiankai mengapresiasi upaya Prabowo dalam menemukan solusi perdamaian sekaligus mengkritik Barat karena salah mengelola situasi keamanan mereka sendiri.[120] Prabowo kemudian dipanggil oleh Jokowi untuk mengklarifikasi rencana perdamaian tersebut karena Indonesia secara resmi mengutuk Rusia atas invasi tersebut.[120][121] Jokowi kemudian mengklarifikasi bahwa rencana perdamaian yang diusung Prabowo “baik-baik saja” karena hanya sekedar usulan dalam dialog terbuka dan tidak mencerminkan sikap Indonesia terhadap kapasitas resmi.[122]
Konflik Gaza-Israel
Pada saat Konflik Israel–Hamas pada tahun 2023, Prabowo Subianto mengungkapkan kekecewaannya terhadap Negara-negara Barat yang terkesan diam ketika melihat warga sipil dan anak-anak menjadi korban perang. Ia juga mengecam negara-negara barat karena adanya standar ganda mengenai hak asasi manusia. Ia telah menyumbangkan Rp. 5 miliar kekayaan pribadinya untuk rakyat Palestina[123] dan bergabung dengan Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Duta Besar untuk Indonesia dari Palestina Zuhair Al-Shun untuk mengirimkan 51,5 ton bantuan yang disalurkan oleh TNI AU.[124] Ia juga telah berkomunikasi dengan Menteri Pertahanan Mesir Mohamed Ahmed Zaki untuk mengizinkan lewatnya kapal rumah sakit TNI Angkatan Laut KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat akan berlabuh di dekat El Arish, Sinai untuk menyalurkan bantuan lebih lanjut untuk Palestina.[125]
Pendidikan
Salah satu tindakan awal Prabowo sebagai Menteri Pertahanan adalah memperluas bidang studi di Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan). Dalam arahan Prabowo, Unhan membuka program studi S1 Kedokteran Militer dan S1 Sains dan Matematika serta Ilmu Militer.[126] Ia juga membebaskan biaya kuliah bagi taruna berprestasi dan menjamin kesejahteraan mahasiswa dengan menyediakan komputer laptop dari kampus.[127] Pada tanggal 25 Maret 2022, Jokowi dan Prabowo melakukan perluasan kampus dengan membuka cabang di luar Sentul City, Jawa Barat, yaitu Ben Mboi Politeknik, di Belu, Nusa Tenggara Timur.
Prabowo juga secara pribadi menerima 22 mahasiswa Palestina untuk didaftarkan di Unhan pada 8 November 2023 dengan masa studi 5 tahun di bidang kedokteran, farmasi, dan teknik.[128] Dia memberi mereka beasiswa penuh dan berjanji untuk mendaftarkan lebih banyak mahasiswa Palestina ke universitas tersebut.[128] Menurut Prabowo, pendaftaran mereka merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk membantu Palestina dalam upayanya menjadi negara berdaulat yang diakui.[128]
Karier bisnis
Prabowo memiliki dan pernah memimpin 27 perusahaan di Indonesia dan di luar negeri.[129] Ia adalah Presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit, lalu PT Nusantara Energy yang bergerak dalam bidang migas, pertambangan, pertanian, kehutanan dan pulp, juga PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan.
Setelah meninggalkan karier militernya, Prabowo memilih untuk mengikuti karier adiknya, Hashim Djojohadikusumo, dan menjadi pengusaha. Karier Prabowo sebagai pengusaha dimulai dengan membeli Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Sebelumnya, Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Soeharto.[130] Prabowo membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman senilai Rp 1,8 triliun dari Bank Mandiri.[131]
Selain mengelola Kiani Kertas, yang namanya diganti oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara, kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Usaha-usaha yang dimiliki oleh Prabowo bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara.[130]
Pada Pilpres 2009, Prabowo ialah cawapres terkaya, dengan total asset sebesar Rp 1,579 triliun dan US$ 7,57 juta,[132] termasuk 84 ekor kuda istimewa yang sebagian harganya mencapai 3 miliar per ekor serta sejumlah mobil mewah seperti BMW 750Li dan Mercedes Benz E300.[133] Kekayaannya ini besarnya berlipat 160 kali dari kekayaan yang dia laporkan pada tahun 2003. Kala itu ia hanya melaporkan kekayaan sebesar 10,153 miliar.[134]
Namun, pada tahun 2011, dilaporkan bahwa PT Kertas Nusantara memiliki 161 kreditor, yang terdiri terdiri dari 136 kreditor konkuren, 18 kreditor istimewa, dan 7 kreditor separatis.[135] Berdasarkan verifikasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, total utang Kertas Nusantara pada saat itu mencapai Rp 14,31 triliun.[135] Bahkan pada tanggal 9 Juni 2011, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memerintahkan kepada PT Kertas Nusantara agar membayar utang sebesar Rp 142 miliar kepada PT Multi Alphabet sebagai salah satu kreditor dalam waktu 45 hari, dan bila tidak Kertas Nusantara terancam dinyatakan bangkrut.[135] Namun, pada tanggal 21 Juli 2011, PT Kertas Nusantara selamat dari ancaman kebangkrutan setelah 89% kreditor setuju untuk memberikan perpanjangan masa pembayaran utang.[136]
Pada tanggal 20 Januari 2014, Tempo melansir pernyataan dari Ketua SP Kahutindo PT Kertas Nusantara, Indra Alam, bahwa PT Kertas Nusantara kembali diterpa masalah karena sekitar 600 karyawan PT Kertas Nusantara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berunjuk rasa menuntut gaji yang belum dibayarkan selama lima bulan[137] Tempo juga memberitakan bahwa buruh mengancam tidak akan memilih Prabowo dan menggelar aksi di Bundaran HI.[138] Namun berita ini kemudian dibantah sendiri oleh Indra Alam sebagai pemberitaan palsu. Ia merasa tidak pernah menyatakan bahwa ia mengajak buruh untuk berdemonstrasi di Bundaran HI dan memboikot Prabowo dalam pemilu. Terkait ancaman ini, manajemen PT Kertas Nusantara juga mengkonfirmasi bahwa masalah utang gaji telah diselesaikan sejak Maret 2014.[139] Direktur PT Kertas Nusantara Winston Pola pernah menyatakan meminta maaf dan menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kesulitan keuangan karena pabrik yang tidak beroperasi dengan kapasitas penuh pada pertengahan tahun 2013.[140]
Kontroversi
Manuver saat Orde Baru
Dengan menggunakan koneksi dengan Presiden Soeharto, Prabowo dan saudaranya mencoba membungkam kritik jurnalistik dan politik pada tahun 1990-an.[141] Hasyim gagal menekan Goenawan Mohamad agar menjual koran Tempo kepadanya.[141] Ketika menjabat sebagai letnan kolonel, Prabowo mengudang Abdurrahman Wahid ke markas batalionnya pada tahun 1992 dan memperingatinya agar hanya berkecimpung dalam bidang agama dan tidak menyentuh politik, atau ia harus menghadapi akibatnya bila melanjutkan oposisi terhadap Soeharto.[142] Ia juga memperingatkan Nurcholish Madjid (Cak Nur) agar mengundurkan diri dari Komite Independen Pemantau Pemilu, yaitu badan pengawas pemilu yang didirikan oleh Goenawan Mohamad.[143]
Konflik dengan L. B. Moerdani
Pada tahun 1983, Prabowo, menurut Sintong Panjaitan, terlibat perselisihan dengan beberapa jenderal yang dianggap akan mengkudeta Suharto. Sampai pada akhirnya pada bulan Maret 1983, di Detasemen 81, Prabowo diceritakan mencoba melakukan upaya penculikan sejumlah petinggi militer, termasuk Jenderal L. B. Moerdani yang diduga hendak melakukan kudeta terhadap Presiden Soeharto, namun upaya ini digagalkan oleh Mayor Luhut Panjaitan, Komandan Den 81/Antiteror. Prabowo sendiri adalah wakil Luhut saat itu.[144]
Mayor Luhut memerintahkan pembatalan aksi tersebut dan agar senjata dan alat komunikasi diamankan. Ancaman kudeta tersebut akhirnya tidak terbukti, dan Prabowo dianggap dalam keadaan stress dan diberikan cuti.[145]
Namun Prabowo membantah cerita versi Sintong Panjaitan ini dengan tertawa . Menurutnya, tidak masuk akal seorang kapten bisa memimpin pasukannya untuk melawan dan menculik jenderal. Ia dengan tenang mengatakan bahwa tiap kali ada buku baru, pasti ada tuduhan kudeta baru yang dialamatkan kepada dirinya, dan membiarkan tiap orang dengan versi ceritanya masing-masing.[145]
Pada tahun 1988, Prabowo kembali berhadapan dengan LB Moerdani. Menurut cerita versi Kivlan Zen, menjelang Sidang Umum MPR/RI pada tahun 1988, beredar kabar bahwa LB Moerdani akan memanfaatkan posisinya sebagai Panglima ABRI untuk mendapat dukungan dari Fraksi ABRI agar bisa maju menjadi Wakil Presiden. Prabowo Subianto segera melaporkan dugaan ini kepada Suharto. Suharto menerima masukan ini dan mengganti Panglima ABRI dengan Jenderal Try Soetrisno, sehingga akhirnya jabatan Wakil Presiden jatuh ke tangan Soedharmono.[145]
Penggantian LB Moerdhani memunculkan kekhawatiran kudeta. Maka menurut Kivlan Zen, Prabowo menyiapkan 1 Batalyon Kopassus, Batalyon Infanteri Linud 328, Batalyon Infanteri 303, Batalyon Infanteri 321, Batalyon Infanteri 315. Satu batalyon umumnya berkekuatan 700 personel. Meskipun akhirnya kekhawatiran tersebut tidak terbukti, namun memperlihatkan besarnya pengaruh Prabowo di ABRI dan terhadap keputusan seorang Presiden Indonesia pada masa tersebut.[145]
Dugaan pelanggaran HAM di Timor Timur
Pada tahun 1990-an, Prabowo terkait dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Pada tahun 1995, ia dituduh menggerakkan pasukan ilegal yang melancarkan aksi teror ke warga sipil di Timor Timur.[146] Peristiwa ini membuat Prabowo nyaris baku hantam dengan Komandan Korem Timor Timur saat itu, Kolonel Inf Kiki Syahnakri, di kantor Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Adang Ruchiatna.[146][147] Sejumlah lembaga internasional menuntut agar kasus ini dituntaskan dan agar Prabowo dibawa ke Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag.[148] Menurut pakar Adnan Buyung Nasution, kasus ini belum selesai secara hukum karena belum pernah diadakan pemeriksaan menurut hukum pidana.[149]
Prabowo juga diduga terlibat dalam peristiwa pembantaian Kraras yang terjadi pada tahun 1983 di Timor Timur.[150][151] Prabowo sendiri membantah dan menyebutnya sebagai tuduhan tak berdasar.[152] Sementara itu, seperti yang tertulis dalam sebuah dokumen yang dibawa dari Dili ke Lisbon pada Juni 1989 oleh seorang pengungsi, dua puluh orang ditembak mati oleh tentara-tentara yang berada di bawah komando Prabowo di wilayah Bere-Coli, Baucau, antara 12 hingga 15 April 1989.[153]
Kontroversi selama periode 1997-1998
Penculikan aktivis
Pada tahun 1997, Prabowo diduga kuat mendalangi penculikan dan penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis pro-Reformasi.[154] Setidaknya 14 orang,[155] termasuk seniman 'Teater Rakyat' Widji Thukul, aktivis Herman Hendrawan, dan Petrus Bima masih hilang dan belum ditemukan hingga sekarang.[156] Mereka diyakini sudah meninggal.[157] Prabowo sendiri mengakui memerintahkan Tim Mawar untuk mengeksekusi operasi tersebut karena menurutnya hal tersebut merupakan hal yang benar menurut rezim saat itu.[158][159] Prabowo hanya mengakui menculik 9 orang aktivis pada saat itu, yang semuanya telah ia kembalikan dalam keadaan hidup. Sementara 13 orang sisanya, ia tidak tahu-menahu. Pernyataan ini dikuatkan oleh Pius Lustrilanang, yang mengaku telah dimintai maaf oleh Prabowo dan kini menjadi anggota DPR dari Partai Gerindra.[160]
Sementara saat mengumumkan pembebastugasan Prabowo, Jenderal TNI Wiranto menyatakan bahwa Prabowo dapat diadili karena adanya bukti keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan aktivis ini.[161] Namun, Prabowo masih belum diadili atas kasus tersebut hingga sekarang walau anggota Tim Mawar sudah dijebloskan ke penjara.[162][163] Sementara itu, Prabowo dan koleganya, Sjafrie Syamsuddin, tidak pernah memenuhi Panggilan Komnas HAM yang berusaha untuk mengusut kasus tersebut.[164][165] Pengakuan mengejutkan datang dari Kivlan Zen yang pada masa 1998 setia kepada Prabowo. Ia mengaku mengetahui pasti di mana keberadaan 13 orang aktivis yang dipermasalahkan, dan tahu pasti mereka telah dibunuh. Kivlan Zen menantang dibukanya kembali kasus penculikan ini dan dia mengatakan seluruh hal yang diketahuinya. Ia menyatakan operasi penculikan 13 orang tersebut adalah perbutan pihak yang ingin mendiskreditkan Prabowo. Karena pernyataan ini, Komnas HAM didesak untuk membuka kembali penyelidikan atas kasus ini, namun Komnas HAM berkomentar bahwa itu hanyalah pernyataan pribadi Kivlan Zen. Secara resmi pernyataan Kivlan Zen sudah pernah dicatat dalam penyelidikan Komnas HAM dan kini sudah berada di Kejaksaan Agung.[166]
Tuduhan pernyataan pengusiran orang Tionghoa
Menurut Friend (2003), saat dampak krisis finansial Asia 1997 memburuk, Prabowo mengajak Muslim Indonesia untuk bergabung melawan "pengkhianat bangsa".[167] Selain itu, dari wawancara Adam Schwarz dengan Sofjan Wanandi, Prabowo pernah mengatakan pada Sofjan bahwa ia siap "mengusir semua orang Cina meskipun hal itu akan membuat ekonomi Indonesia mundur 20-30 tahun"[168] dan mengatakan "kamu Cina Katolik mencoba menjatuhkan Suharto".[167] Sofjan sendiri membantah pernah berkata bahwa Prabowo akan mengusir semua orang Tionghoa dari Indonesia, dan menyatakan bahwa Schwarz hanya salah persepsi.[169]
Dugaan keterlibatan kerusuhan Mei 1998
Prabowo diduga kuat mendalangi kerusuhan Mei 1998 berdasar temuan Tim Gabungan Pencari Fakta.[170][171][172] Bahkan menurut Friend (2003), walaupun kubu Wiranto menekankan bahwa mereka tidak ingin pembantaian Tiananmen terjadi di Jakarta, kubu Prabowo memperingatkan Amien Rais bahwa militer tidak takut akan terjadinya "Tiananmen lain" dan "lautan darah" bila demonstrasi dilanjutkan.[173] Dugaan motif Prabowo adalah untuk mendiskreditkan rivalnya Pangab Wiranto, untuk menyerang etnis minoritas, dan untuk mendapat simpati dan wewenang lebih dari Soeharto bila kelak ia mampu memadamkan kerusuhan.[174] Dia juga masih belum diadili atas kasus tersebut.[175]
Prabowo mengklaim bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Prabowo mengaku sadar bahwa menghancurkan Tionghoa di Indonesia dapat merugikan Indonesia sendiri. Ia juga menyayangkan Menko Polkam Feisal Tanjung dan Panglima ABRI Wiranto yang menurutnya konsisten menyangkal tuduhan bahwa perintah membuat kerusuhan berasal langsung dari mereka atau Soeharto sebagai Panglima Tinggi. Prabowo meyakini bahwa perintah tersebut tidak dalam satu rangkaian komando karena atasannya senang bekerja secara melompat-lompat dalam berbagai tingkatan. Ia memastikan bahwa dirinya tidak pernah memperoleh perintah menyiksa orang.[176]
Pembelaan lebih lanjut dari pihak Prabowo adalah dia hanya menjalankan tugasnya sebagai Pangkostrad atas permintaan Panglima Kodam Jaya waktu itu yang mendapat perintah dari Mabes ABRI. Pada waktu itu permintaan Prabowo agar ia difasilitasi pesawat Hercules juga ditolak, sehingga ia terpaksa menggunakan Garuda dan Mandala atas biaya sendiri.[177]
Sementara terkait penembakan mahasiswa dalam peristiwa Trisakti, hasil uji balistik di Belfast, Irlandia Utara, memperlihatkan bahwa peluru tersebut berasal dari senjata milik Gegana, Polri, bukan tipe senjata yang digunakan oleh TNI. Penembakan itu juga tidak mungkin dilakukan oleh sniper karena peluru yang digunakan jenis kaliber 5,56mm, sementara senjata sniper berkaliber 7mm ke atas. Target penembakan juga acak, berbeda dengan pola penembakan sniper yang akan memilih pemimpin demonstrasi atau sasaran strategis tertentu.[177]
Isu kudeta Mei 1998
Pada pagi hari tanggal 22 Mei 1998, Wiranto melaporkan kepada B.J. Habibie, yang baru saja dilantik sebagai Presiden Indonesia ketiga, bahwa telah terjadi pergerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta dan konsentrasi pasukan di kediaman Presiden Habibie tanpa sepengetahuan dirinya sebagai Panglima ABRI. Pergerakan pasukan tersebut diduga sebagai upaya kudeta dan oleh karena itu atas instruksi Presiden Habibie, Prabowo diberhentikan sebagai Panglima Kostrad.[178]
Di siang hari pada tanggal yang sama, Prabowo dihubungi Markas Besar Angkatan Darat perihal pemberhentiannya sebagai Panglima Kostrad. Prabowo langsung menghadap Presiden Habibie di istana untuk mendapat kepastian pemberhentiannya. Kepada Prabowo, Presiden Habibie mengatakan bahwa pemberhentiannya adalah permintaan langsung dari Soeharto dan ia akan ditunjuk sebagai Duta Besar untuk Amerika Serikat.[176] Sore harinya Prabowo menyerahkan jabatan Panglima Kostrad kepada Pangdiv I Kostrad Mayjen Johny Lumintang.[179]
Prabowo menegaskan bahwa ia yakin bisa saja melancarkan kudeta pada hari-hari kerusuhan pada bulan Mei itu. Namun ia menegaskan, “Keputusan mempercepat pensiun saya adalah sah,” ujarnya. Lebih lanjut Prabowo juga menjelaskan, “Saya tahu, banyak di antara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Namun saya tidak mau mereka mati berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kebaikan bagi negeri saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah seorang prajurit yang setia. Setia kepada negara, setia kepada republik”.[180]
Setelah Mei 1998, ia terbang ke Amman, Yordania.[181] Ia diisukan mendapat tawaran status kewarganegaraan dari Abdullah II.[182] Namun tawaran ini ditolaknya.[183] Pangeran Abdullah II yang kemudian pada 1999 menjadi Raja Yordania adalah kawan Prabowo di sekolah militer. Prabowo kembali ke Indonesia pada November 2001.[184]
Paradise Papers
Pada November 2017, sebuah investigasi penyelidikan yang dilakukan oleh Konsorsium Jurnalisme Investigasi Internasional (ICIJ) mencatutkan namanya dalam daftar politisi yang disebutkan dalam tuduhan "Paradise Papers".[185]
Ghost Fleet
Pada tanggal 18 September 2017, saat peluncuran buku teori ekonomi politik ayahnya, Prabowo Subianto berpidato yang memperingatkan bahwa Indonesia bisa pecah pada tahun 2030. “Di negara lain, mereka sudah membuat kajian, di mana NKRI dinyatakan tidak ada. lebih banyak lagi pada tahun 2030,” katanya. Klip video pidato tersebut diposting ke halaman Facebook resmi Gerindra pada tanggal 18 Maret 2018. Ketika ditanya studi mana yang dimaksud oleh Prabowo Subianto, pejabat Gerindra Elnino M. Husein Mohi mengatakan, "Prabowo Subianto telah membaca berbagai tulisan orang-orang di luar Partai Gerindra. negara, pengamat intelektual yang ada. Anda juga dapat melihatnya secara online."[186] Kemudian terungkap bahwa "studi" tersebut sebenarnya adalah novel perang fiksi ilmiah tahun 2015 berjudul Ghost Fleet oleh penulis Amerika August Cole dan P. W. Singer. Catatan penulis di awal buku menyatakan: "Yang berikut ini terinspirasi oleh tren dan teknologi dunia nyata. Namun, pada akhirnya, ini hanyalah karya fiksi, bukan prediksi."[187] Bingung oleh Prabowo Subianto yang mengutip dalam bukunya, Singer menulis di Twitter: "Pemimpin oposisi Indonesia mengutip #GhostFleet dalam pidato kampanyenya yang berapi-api... Ada banyak liku-liku tak terduga dari pengalaman dalam buku ini, tapi ini mungkin cukup berhasil."[188]
Kesalahan Haiti
Pada akhir tahun 2018, Prabowo Subianto diejek setelah secara keliru menyatakan bahwa Haiti, sebuah republik di Kepulauan Karibia, adalah negara Afrika. Dalam pidatonya pada tanggal 23 Desember 2018 di Solo, Jawa Tengah, Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia telah memindahkan sebagian kekayaan Indonesia ke luar negeri. “Kalau ini terus dibiarkan, Indonesia akan terus dimiskinkan,” ujarnya. “Kami masyarakat Indonesia setara dengan negara-negara miskin di Afrika seperti Rwanda, Haiti, dan pulau-pulau kecil seperti Kiribati yang bahkan kami tidak tahu di mana letaknya,” imbuhnya.[189]
Aktivisme
Prabowo terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI periode 2004-2009.[190] Selain itu, Prabowo juga mendirikan beberapa organisasi masyarakat seperti Asosiasi Petani Indonesia, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia dan Ikatan Pencak Silat Indonesia.[129]
Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia
Pada tanggal 6 Agustus 2008, Munas APPSI secara aklamasi memilih Prabowo sebagai ketua umum APPSI untuk periode 2008-2013. Prabowo terpilih setelah mendapat dukungan dari 29 Dewan Pimpinan Wilayah tingkat provinsi dan 199 Dewan Pimpinan Daerah tingkat kabupaten.[191]
Selaku Ketua Umum APPSI, Prabowo kerap menyuarakan agar pemerintah membatasi hipermarket dengan mengatur jaraknya agar tidak merugikan pedagang kecil. "Selama ini pedagang pasar tradisional selalu dianaktirikan sehingga ketika pasar modern didirikan para pemilik modal pedagang pasar harus rela dibubarkan karena ada pembongkaran", cetus Prabowo.[192]
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
Pada tanggal 5 Desember 2004, Prabowo terpilih sebagai ketua umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) mengalahkan Setiawan Djodi dan Ja'far Hafsah.[193][194] Pada saat Musyawarah Nasional (Munas) HKTI ke-7, Prabowo Subianto digantikan oleh DR. Oesman Sapta Odang dan pergantian ini telah mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-14 . AH.01.06. Tahun 2011 tertanggal 18 Januari 2011.[195] Terhadap Keputusan Keabsahan Kepengurusan HKTI di bawah kepemimpinan Ketua Umum DR. Oesman Sapta tersebut telah dilakukan gugatan oleh Prabowo Subianto melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan terakhir mendapatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 310 K/TUN/2012 tertanggal 23 Juli 2013 yang menolak gugatan Prabowo tersebut.[195]
Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)
Prabowo pertama kali terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) tahun 2004. Pada Munas PB IPSI di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, tanggal 27 Februari 2012, Prabowo terpilih untuk ketiga kalinya sebagai Ketua Umum PB IPSI.[196] Prabowo kembali terpilih sebagai Ketua Umum PB IPSI untuk keempat kalinya pada 18 Desember 2021 di hotel Aston, Sentul[197].
Pada SEA Games 2011 di Jakarta, cabang olahraga pencak silat berhasil mendapatkan juara umum dengan menyabet 9 dari 18 nomor yang dipertandingkan.[198] Prestasi IPSI sangat moncer di Pesta Olahraga Asia 2018, di mana pencak silat berhasil menyumbang 14 dari 31 emas yang diperoleh kontingen Indonesia.
Kontroversi pembebasan Wilfrida Soik
Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia wilayah Nusa Tenggara Timur menilai, Prabowo berperan besar dalam pembebasan Wilfrida Soik dari hukuman mati di Pengadilan Kota Bahru, Kelantan, Malaysia.[199] Prabowo menunjuk pengacara Malaysia Tan Sri Mohammad Syafei untuk membela Wilfrida Soik. Wilfrida adalah buruh asal Nusa Tenggara Timur yang diberangkatkan secara ilegal. Wilfrida didakwa hukuman mati karena membunuh majikannya, Yeap Seok Pen pada tanggal 7 Desember 2010.[200]
Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah meminta Prabowo Subianto tidak mengklaim bebasnya Wilfrida Soik karena hasil kerjanya sendiri. Menurut dia, bebasnya buruh migran Indonesia di Malaysia itu dari ancaman hukuman mati merupakan hasil kerja banyak pihak. Migrant Care dan pemerintah melalui KBRI Malaysia telah mengawal kasus Wilfrida Soik sejak empat tahun. Menurutnya, Migrant Care tak pernah absen untuk menemani Wilfrida dalam sidang sejak 2010. Mereka pun mendorong agar KBRI menyiapkan pengacara dan penerjemah untuk TKI asal Atambua itu. Mereka berupaya meyakinkan bahwa Wilfrida masih tergolong anak-anak saat peristiwa pembunuhan terjadi dan merupakan korban perdagangan manusia. Sedangkan Prabowo, menurut Anis, baru ikut membantu belakangan dengan mengirim advokat Muhammad Shafee Abdullah untuk mendampingi sidang Wilfrida, sehingga menambah jumlah pengacara yang sudah disediakan KBRI.[201]
Penghargaan
Tanda Kehormatan
Prabowo mendapatkan sejumlah tanda kehormatan atas prestasi dan jasanya baik dari dalam maupun luar negeri, diantaranya:
Brevet Kehormatan | |
---|---|
Brevet Hidro-Oseanografi/Surveyor "A" (2021)[212] | |
Brevet Trimedia Intai Amfibi Korps Marinir (2023)[213] | |
Brevet Anti-Teror Aspek Laut (2023)[213] | |
Wing Penerbang TNI AU Kelas I (2023)[214] | |
Brevet Komando Kopasgat (2023)[215] | |
Brevet Pengendali Tempur (Dalpur) Kopasgat (2023)[215] | |
Brevet Anti-Teror Aspek Udara (2023)[215] |
Kehidupan pribadi
Keluarga
Pada bulan Mei 1983, Prabowo menikah dengan Siti Hediati Hariyadi, putri Presiden Soeharto dan Tien Soeharto. Pasangan ini dikaruniai seorang anak, Ragowo Hediprasetyo (Didit). Keduanya berpisah pada tahun 1998, tak lama setelah Orde Baru tumbang. Didiet tumbuh dan besar di Boston, Amerika Serikat, dan berprofesi sebagai seorang desainer yang berbasis di Paris, Prancis.[216][217]
Citra pribadi
Saat kampanye pemilihan umum, Prabowo memiliki tampilan unik yang mudah dikenali dengan baju warna khaki dengan banyak kantong. Ia sendiri menyatakan menyukai setelan ini karena alasan kepraktisan. Prabowo mulai sering mengenakannya saat berpasangan dengan Megawati di pemilihan umum presiden 2009.[218]
Selain pakaian khaki, ia juga sangat dikenal akibat kampanyenya di Gelora Bung Karno yang menggunakan kuda. Penampilannya ini membuat ia banyak dibahas di media sosial.[219]
Gelar kehormatan
Pada tanggal 17 Juni 2009, Prabowo dinyatakan sebagai anggota marga Lumban Tobing. Selain itu, adiknya Hashim Djojohadikusumo juga diterima sebagai anggota marga tersebut.[220] Penganugerahan marga tersebut difasilitasi oleh Persatuan Punguan Siraja Lumban Tobing (PPSLB) dan berlangsung di Danau Toba Convention Center, Medan.[221]
Pada 28 Desember 2011, Prabowo menerima gelar adat Tongkonan dari masyarakat adat desa Siguntu, Rantepao, Toraja Utara.[222] Pemberian gelar adat yang dibarengi dengan upacara duka Rambu Solo' disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu'mang, Panglima Kodam VII/Wirabuana Mayor Jenderal Muhammad Nizam, Bupati Tanah Toraja Theofilus Allorerung, Bupati Toraja Utara Frederik Batti' Sorring, beserta ribuan warga setempat.
Sahabat Santri Indonesia
Pada Hari Selasa, 02 Jan 2024 13:49 WIB, Menerima Gelar sebagai Sahabat santri Indonesia dari Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo[223],
Karya tulis
Kegemaran Prabowo menulis tampak sejak SMA, saat ia menjadi editor majalah SMA American School in London. Berikut ini adalah sejumlah buku yang ditulis oleh Prabowo:
- Subianto, Prabowo (1998). Komando: Mengabdi Kepada Negara dan Bangsa. Perpustakaan Nasional. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-05-07.
- Subianto, Prabowo (2004). Kembalikan Indonesia: Haluan Baru Keluar dari Kemelut Bangsa. Pustaka Sinar Harapan. ISBN 9789794168165.
- Subianto, Prabowo (2009). Membangun Kembali Indonesia Raya: Haluan Baru Menuju Kemakmuran. Institut Garuda Nusantara. ISBN 9789791953306. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-24.
- Subianto, Prabowo (2013). Wahadyo, Agus, ed. Surat untuk sahabat. Mediakita. ISBN 9789797944322.
- Subianto, Prabowo (2017). Paradoks Indonesia. Jakarta: Koperasi Garudayaksa Nusantara. ISBN 978-602-61076-0-2.[224]
- Subianto, Prabowo (2021). Kepemimpinan Militer. PT Media Pandu Bangsa. ISBN 9786025154133.
- Subianto, Prabowo (2022). Kepemimpinan Militer. 1. PT Media Pandu Bangsa. ISBN 9786025154188.
- Subianto, Prabowo (2022). Kepemimpinan Militer. 2. PT Media Pandu Bangsa. ISBN 9786025154195.
- Subianto, Prabowo (2021). Paradoks Indonesia dan Solusinya. Jakarta: PT Media Pandu Bangsa. ISBN 978-602-51541-5-7.
Lihat pula
Referensi
- ^ "Prabowo Subianto". LHKPN. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-03-23. Diakses tanggal 2020-12-25.
- ^ Bestari, Fardi (2023-11-21). "Prabowo Subianto Terima Penghargaan Darjah Utama Bakti dari Presiden Singapura". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-11-21.
- ^ "Prabowo, dari Lawan Politik hingga Jadi Menhan Jokowi". Detik.com. 30 Agustus 2023. Diakses tanggal 2023-09-10.
- ^ Mangkuto, Wangi Sinintia (26 Oktober 2019). "Prabowo, dari Lawan Politik hingga Jadi Menhan Jokowi". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-27. Diakses tanggal 2021-07-26.
- ^ "Siapa Prabowo Subianto Djojohadikusumo, Karier Militer dan Sepak Terjang Politik hingga Jadi Menhan". VOI - Waktunya Merevolusi Pemberitaan. Diakses tanggal 2023-11-10.
- ^ Anwar, Muhammad Choirul (13 July 2020). "Sosok Prabowo di Mata Wamenhan: Super Nasionalis!". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 January 2023. Diakses tanggal 2023-03-23.
- ^ Topsfield, Jewel (8 May 2018). "Prabowo Subianto opens up on Jakarta elections and the 2019 presidency". The Sydney Morning Herald. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 April 2018. Diakses tanggal 14 April 2018.
- ^ "Jordan to enhance ties with RI", The Jakarta Post, 26 May 2015, diarsipkan dari versi asli tanggal 26 March 2019, diakses tanggal 26 March 2019
- ^ Ratcliffe, Rebecca; Hariandja, Richaldo (2024-02-14). "Indonesia election: minister dogged by rights abuse claims 'takes early lead'". The Guardian (dalam bahasa Inggris). ISSN 0261-3077. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 February 2024. Diakses tanggal 2024-02-14.
- ^ "Prabowo Looks to Win Indonesia Presidency: What to Know". TIME (dalam bahasa Inggris). 2024-02-14. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 February 2024. Diakses tanggal 2024-02-14.
- ^ Paddock, Richard C. (2020-10-14). "Indonesian Defense Chief, Accused of Rights Abuses, Will Visit Pentagon". The New York Times (dalam bahasa Inggris). ISSN 0362-4331. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 October 2020. Diakses tanggal 2024-02-14.
- ^ "PDI-P hails Prabowo as Megawati's running mate". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 January 2012.
- ^ a b "Prabowo Runs for President". 22 November 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 November 2011. Diakses tanggal 23 November 2011.
- ^ "Jakarta governor Widodo wins Indonesian presidential election". Indonesia News.Net. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 October 2014. Diakses tanggal 23 July 2014.
- ^ a b "Dihadiri AHY, Prabowo-Sandiaga Uno resmi mendaftar di KPU". BBC News Indonesia. 10 August 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 August 2018. Diakses tanggal 26 August 2018.
- ^ Ghaliya, Ghina (21 May 2019). "KPU names Jokowi winner of election". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 May 2019. Diakses tanggal 23 May 2019.
- ^ "Prabowo jadi menteri pertahanan, pengamat militer: Pandangannya 'berbahaya'". BBC News Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 December 2023. Diakses tanggal 2023-12-08.
- ^ "Sekjen Gerindra: Insyaallah Prabowo Maju Pilpres 2024". detiknews. 2021-10-10. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 October 2021. Diakses tanggal 2021-10-10.
- ^ Teresia, Ananda; Lamb, Kate; Suroyo, Gayatri (12 August 2022). Kapoor, Kanupriya, ed. "Indonesia defence minister Prabowo accepts party's nomination to run for president". Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 October 2022. Diakses tanggal 13 August 2022.
- ^ "Indonesia election 2024: Prabowo Subianto hails 'victory for all Indonesians' as early counts show him in lead with 58%". South China Morning Post. 15 February 2024. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 February 2024. Diakses tanggal 16 February 2024.
- ^ Ibu Prabowo Meninggal di Singapura. Diarsipkan 2016-03-06 di Wayback Machine. Diakses dari situs berita kompas pada 5 Mei 2014
- ^ a b Schröter, Susanne (2010). Christianity in Indonesia: Perspectives of Power (dalam bahasa Inggris). LIT Verlag Münster. hlm. 311. ISBN 9783643107985.
- ^ Purnamasari, Niken. "Keluarga Prabowo Dituduh Khianati Diponegoro, Gerindra Tuding Cebong". detiknews. Diakses tanggal 2024-01-11.
- ^ Hasanudin Aco (18 Oktober 2013). "Prabowo Tidak Rayakan Ulang Tahun dengan Pesta Meriah". Tribunnews.com. tribunnews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-05-17. Diakses tanggal 15 Mei 2013.
- ^ a b Bland, Ben (28 Juni 2013). "Lunch with the FT: Prabowo Subianto". Financial Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-09-04. Diakses tanggal 18 April 2014.
- ^ Daftar Riwayat Hidup Prabowo Diarsipkan 2017-05-05 di Wayback Machine.. Diakses dari situs KPU pada 30 Mei 2014
- ^ Kulsum, Kendar Umi (2020-10-13). "Prabowo Subianto". kompas.id. Diakses tanggal 2023-11-10.
- ^ Ken Conboy (2003). Kopassus: Inside Indonesia's Special Forces. Equinox Publishing. ISBN 9789799589880.
- ^ Mapenduma (12 Januari 2004). "Membebaskan Sandera Cara Mapenduma". Tempo Interaktif. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-01-10. Diakses tanggal 28 Desember 2011.
- ^ Davis, Mark (12 Juli 1999). "Blood on the Cross". Four Corners, Australian Broadcasting Corporation. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-12-23. Diakses tanggal 2014-04-18.
- ^ "Ekspedisi Mount Everest". Kopassus. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-01-24. Diakses tanggal 18 April 2014.
- ^ Kata Jendral Kepercayaan Prabowo Soal Kerusuhan dan Kudeta 98: Isu Kudeta Prabowo. Diarsipkan 2014-05-17 di Wayback Machine. diakses dari situs berita Merdeka pada 16 Mei 2014
- ^ Kerusuhan mei 1998 Puncak Rivalitas Wiranto dan Prabowo. Diarsipkan 2014-05-17 di Wayback Machine. diakses dari situs berita Yahoo pada 16 Mei 2014
- ^ A. Pambudi (2009). Sintong dan Prabowo. Yogyakarta: Media Pressindo. hlm. 122. ISBN 9789797881146. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-24. Diakses tanggal 2014-05-29.
- ^ Kerusuhan Mei 98 dan Pertemuan Prabowo di Makostrad. Diarsipkan 2014-05-05 di Wayback Machine. Diakses dari situs berita merdeka.com pada 5 mei 2014
- ^ Republika: Habibie Jelaskan Pencopotan Prabowo dari Pangkostrad Diarsipkan 2014-04-17 di Wayback Machine., 30 Agustus 2013, diakses 28 Mei 2014
- ^ Didi Syafirdi, Merdeka: Dialog panas saat Habibie copot Prabowo sebagai Pangkostrad Diarsipkan 2014-05-17 di Wayback Machine., 24 Oktober 2013, diakses 28 Mei 2014
- ^ Habibie, Detik-detik yang Menentukan, p. 102, Suara Merdeka: Detik-detik Pertemuan Prabowo-Habibie Diarsipkan 2014-05-10 di Wayback Machine., 2 Oktober 2006, diakses 28 Mei 2014
- ^ "Kisah Menarik Saat Prabowo Hadapi Sidang DKP" Diarsipkan 2018-11-30 di Wayback Machine.. Detik.com, 4 Juli 2014. Diakses 30 November 2018.
- ^ "Pimpinan DKP Benarkan Surat Rekomendasi Pemberhentian Prabowo dari ABRI" Diarsipkan 2018-11-30 di Wayback Machine.. Kompas, 10 Oktober 2014. Diakses 30 November 2018.
- ^ "Prabowo Dipecat atau Diberhentikan? Ini Cerita BJ Habibie" Diarsipkan 2018-11-30 di Wayback Machine.. Detik.com, 31 Juli 2017. Diakses 30 November 2018.
- ^ "Gerindra bantah Prabowo dipecat TNI" Diarsipkan 2014-05-29 di Wayback Machine.. solopos.com, 26 Mei 2009. Diakses 29 Mei 2014
- ^ "Gerindra: Prabowo Diberhentikan TNI dengan Hormat" Diarsipkan 2014-05-29 di Wayback Machine.. Kompas.com, 26 Mei 2009. Diakses 28 Mei 2009
- ^ "Ini Isi Lengkap Keppres Pemberhentian Letjen Prabowo Subianto" Diarsipkan 2019-04-01 di Wayback Machine.. Detik.com, 20 Jun 2014. Diakses 01 April 2014
- ^ "Ini Isi Lengkap Keppres Pemberhentian Letjen Prabowo Subianto" Diarsipkan 2019-04-01 di Wayback Machine.. kbr.com, 20 Jun 2014. Diakses 01 April 2019
- ^ "Syamsu Djalal: Prabowo Diberhentikan dengan Hormat, Tak Usah Lagi Bahas DKP" Diarsipkan 2014-06-30 di Wayback Machine.. Kompas.com, 27 Jun 2014. Diakses 30 Juni 2014
- ^ "Wiranto Buka-bukaan soal Penculikan 1998, Apa Kata Kubu Prabowo-Hatta?" Diarsipkan 2014-06-22 di Wayback Machine.. Kompas.com, 19 Juni 2014. Diakses 22 Jun 2014
- ^ "Beredar Surat Pensiun Prabowo, Pangkat Letjen dapat Rp 330 Ribu Per Bulan" Diarsipkan 2019-04-04 di Wayback Machine.. Merdeka.com,04 April 2019. Diakses 04 April 2019
- ^ Fakhrurozi (27 Februari 2014). "Gerindra: Pilihan Hashim dan Gagasan Prabowo". Yahoo News Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-09. Diakses tanggal 9 April 2014.
- ^ (Indonesia) M. Rizal Maslan (9 Mei 2008). "Datangi KPU, Partai Gerindra Usung Prabowo Sebagai Capres". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-08-17. Diakses tanggal 7 Oktober 2008.
- ^ Yudhistira, Angkasa (18 Maret 2014). "Ini Isi Perjanjian Batu Tulis Antara-Megawati dengan Prabowo". Okezone.com. Okezone. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-05-05. Diakses tanggal 4 Mei 2014.
- ^ "Deklarasi Mega-Pro 24 Mei di Bantar Gebang". Kompas.com. Kompas. 18 Mei 2009. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-05-21. Diakses tanggal 4 Mei 2014.
- ^ a b "Deklarasi Megawati-Prabowo Mengundang Demo". Tempo Interaktif. 23 mei 2009. Archived from the original on 2009-08-13. Diakses tanggal 27 januari 2010.
- ^ Pramono (25 Juli 2009). "Tak Ada Sanksi Untuk Mega-Prabowo". Tempo Interaktif. Archived from the original on 2009-08-13. Diakses tanggal 27 Januari 2010.
- ^ "Prabowo Receives Presidential Nod in 2nd Public Poll". Jakarta Globe. 28 February 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 March 2012. Diakses tanggal 28 February 2012.
- ^ "Mencari Calon Presiden 2014". Lembaga Survei Indonesia. 23 February 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 February 2012. Diakses tanggal 25 February 2012.
- ^ Nirmala, Ronna (24 February 2012). "President Prabowo? LSI Survey Says Yes". Jakarta Globe. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 February 2012. Diakses tanggal 25 February 2012.
- ^ a b Faqih, Mansyur (9 May 2012). Muhammad, Djibril, ed. "Prabowo Resmi Jadi Capres Partai Gerindra". Republika Online. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 May 2012. Diakses tanggal 10 May 2012.
- ^ "Muzani: Gerindra Menang, Prabowo Presiden". jpnn.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 August 2013. Diakses tanggal 10 May 2012.
- ^ Neumann, Lin (23 November 2013). "Newsmaker Interview: Prabowo Subianto". American Chamber of Commerce in Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 31 May 2014. Diakses tanggal 30 May 2014.
- ^ a b Bellman, Eric (1 August 2012). "Indonesians Turn Gaze to Suharto-Era General". The Wall Street Journal. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 June 2014. Diakses tanggal 30 May 2014.
- ^ "Analysis of Quick Count Results of the Indonesian Legislative Election 2014". indonesia-investments.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 April 2014. Diakses tanggal 29 April 2014.
- ^ Aditya, Reza (20 May 2014). "Prabowo Signs Coalition Agreement with Six Parties". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 June 2014. Diakses tanggal 30 May 2014.
- ^ Ericssen (19 May 2014). "BREAKING: Prabowo Subianto Declares Hatta Rajasa as VP Pick in Indonesian Election". Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 June 2014. Diakses tanggal 6 June 2014.
- ^ a b c Bachelard, Michael (22 July 2014). "Prabowo Subianto 'withdraws' from Indonesian presidential election on day vote was to be declared". Sydney Morning Herald. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 July 2014. Diakses tanggal 22 July 2014.
- ^ a b c d Tolan, Casey; Park, Madison; Quiano, Kathy (2014-07-22). "Winner of Indonesia presidential race breaks the mold". CNN (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 July 2014. Diakses tanggal 2023-03-23.
- ^ a b Manurung, Novrida; Rahadiana, Rieka; Rusmana, Yoga (2014-07-22). "Widodo Wins Indonesian Vote as Prabowo Withholds Concession". Bloomberg.com (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 July 2014. Diakses tanggal 2023-03-23.
- ^ "Official, final tally: Jokowi 53.15%, Prabowo 46.85%". The Jakarta Post. 22 July 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 July 2014. Diakses tanggal 22 July 2014.
- ^ Cochrane, Joe (22 July 2014). "Joko Widodo, Populist Governor, Is Named Winner in Indonesian Presidential Vote". The New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 July 2014. Diakses tanggal 22 July 2014.
- ^ Karmini, Niniek; Kotarumalos, Ali (22 July 2014). "Jakarta Governor Wins Indonesian Presidency - ABC News". ABC News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 July 2014. Diakses tanggal 2023-03-23.
- ^ "Indonesian court: No proof of election fraud". Asian Correspondent. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 August 2014. Diakses tanggal 21 August 2014.
- ^ Aritonang, Margareth S. (12 April 2018). "It's official: Prabowo to join 2019 race". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 April 2018. Diakses tanggal 12 April 2018.
- ^ Damhuri, Eda, ed. (26 February 2018). "Prabowo, Jadi Capres atau King Maker?". Republika.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 April 2018. Diakses tanggal 31 March 2018.
- ^ Erdianto, Kristian (28 March 2018). "Soal Pencapresan Prabowo, Hashim Bicara Kesehatan dan Logistik". Kpmpas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 31 March 2018. Diakses tanggal 31 March 2018.
- ^ Mcbeth, John (15 April 2018). "Indonesia moving toward a one-horse race". Asia Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 May 2022. Diakses tanggal 17 April 2018.
- ^ Hakim, Rakhmat Nur (16 April 2018). Gayu, Balih, ed. "Prabowo Diberitakan Minta 7 Kursi Kabinet jika Jadi Cawapres Jokowi, Gerindra Sebut Hoaks". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 April 2018. Diakses tanggal 17 April 2018.
- ^ "'Walau kecewa, PD tidak khianati koalisi': Partai Demokrat akhirnya dukung Prabowo-Sandiaga". BBC News Indonesia. 10 August 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 August 2018. Diakses tanggal 26 August 2018.
- ^ Walton, Kate (18 April 2018). "Widodo leads Indonesia presidential race: Unofficial results". Al Jazeera. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 April 2019. Diakses tanggal 18 April 2019.
- ^ Suroyo, Gayatri; Damiana, Jessica (24 May 2019). "Indonesian opposition set to challenge election result in court". Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 May 2022. Diakses tanggal 19 March 2021.
- ^ Kramer, Elisabeth. "Jakarta Plots and a Would-be President". Australian Institute of International Affairs. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 February 2020. Diakses tanggal 19 March 2021.
- ^ Lamb, Kate (27 June 2019). "Indonesian court rejects appeal against election result". The Guardian. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 February 2021. Diakses tanggal 19 March 2021.
- ^ Astutik, Yanurisa Ananta & Yuni. "Akhirnya... Jokowi dan Prabowo Bertemu di MRT Jakarta". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 June 2021. Diakses tanggal 2024-02-15.
- ^ Redaksi. "Usai Temui Jokowi, Prabowo Dikritik Pendukung 02 yang Kecewa". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 March 2021. Diakses tanggal 2024-02-15.
- ^ Prasetia, Andhika. "Relawan Usai Bertemu Jokowi: Presiden Tegaskan Gerindra Masuk Koalisi". detiknews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 March 2021. Diakses tanggal 2024-02-15.
- ^ Aryan, Muhammad Hanafi. "Prabowo Resmikan Kantor Badan Pemenangan Presiden Gerindra, Siap Hadapi 2024". detiknews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 January 2023. Diakses tanggal 2023-01-08.
- ^ Muliawati, Anggi. "Resmi! Prabowo-Gibran Daftar Capres-Cawapres ke KPU". detiknews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 October 2023. Diakses tanggal 2024-02-16.
- ^ "Indonesia's Prabowo slams West for double standards, lack of moral leadership: 'we don't really need Europe'". SCMP. 14 November 2023. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 January 2024. Diakses tanggal 24 January 2024.
- ^ tim (13 November 2023). "Prabowo Buka Opsi Bawa Indonesia Masuk BRICS Jika Jadi Presiden". CNN Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 January 2024. Diakses tanggal 2024-02-16.
- ^ a b Wee, Sui-Lee; Suhartono, Muktita (2024-02-14). "A Feared Ex-General Is Set to Become Indonesia's New Leader". The New York Times (dalam bahasa Inggris). ISSN 0362-4331. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 February 2024. Diakses tanggal 2024-02-14.
- ^ a b Wardah, Fathiyah; Mazrieva, Eva (14 February 2024). "Prabowo: "Kami Akan Jadi Pemimpin Untuk Seluruh Rakyat"". VOA Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 February 2024. Diakses tanggal 2024-02-16.
- ^ Fullerton, Jamie (2019-10-23). "'Dark day for human rights': Subianto named as Indonesia's defence minister". The Guardian. ISSN 0261-3077. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 March 2020. Diakses tanggal 2020-02-21.
- ^ Ihsanuddin, Krisiandi (2019-10-24). "Presiden Jokowi Ungkap Alasan Pilih Prabowo sebagai Menhan". KOMPAS.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 November 2022. Diakses tanggal 2024-02-15.
- ^ "Prabowo: Kalau Terpaksa, Kita Lakukan Perang Rakyat Semesta". CNBC Indonesia. 11 November 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 November 2019. Diakses tanggal 11 November 2019.
- ^ detikcom, Tim. "Prabowo Jadikan Deddy Corbuzier Duta Komcad". detiknews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 November 2022. Diakses tanggal 2024-02-15.
- ^ "Prabowo Siapkan Pagu Anggaran Pertahanan 0,8% dari PDB untuk 25 Tahun". Tribunnews.com. 2024-02-14. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2021. Diakses tanggal 2024-02-16.
- ^ Detikcom, Tim. "Prabowo Blak-blakan soal Heboh Anggaran Alutsista Rp 1.700 Triliun". detiknews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 February 2024. Diakses tanggal 2024-02-16.
- ^ Nufus, Wilda. "Belanja Alutsista, Prabowo Fokus Pengadaan Pesawat Tempur-Produksi Peluru". detiknews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 February 2020. Diakses tanggal 2020-02-21.
- ^ Agiesta, Fellyanda Suci (29 January 2020). "Prabowo Incar Pesawat Tempur & Kapal Selam Buat Pertahanan RI, Ini Kecanggihannya". merdeka.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 February 2020. Diakses tanggal 2020-02-21.
- ^ Ashar, Syamsul (21 September 2021). "Spesifikasi kapal perang Arrowhead 140 yang diboyong Prabowo dari Inggris". www.kontan.co.id. Diakses tanggal 2024-02-16.
- ^ Rizky, Martyasari. "Musuh Bisa Ciut! Kapal Perang 'Hantu Laut' Ini Dibeli Prabowo". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 March 2023. Diakses tanggal 2024-02-16.
- ^ "5 Jenis Alutsista Canggih Ini Dibeli Prabowo Sejak Menjabat Menhan". SINDOnews Nasional. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 February 2022. Diakses tanggal 2024-02-16.
- ^ Rahadiansyah, Rangga. "Soal Alutsista Lokal, Prabowo Sudah Borong 500 Unit Rantis Maung". detikoto. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 January 2024. Diakses tanggal 2024-02-16.
- ^ Media, Kompas Cyber (2022-02-14). "Kilas Perjalanan Proyek Jet Tempur KFX/IFX Indonesia dan Korsel". KOMPAS.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 July 2022. Diakses tanggal 2024-02-16.
- ^ "Menhan Prabowo Hadiri Langsung Peluncuran Prototipe Jet Tempur KFX/IFX di Korsel". SINDOnews Nasional. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 April 2021. Diakses tanggal 2024-02-16.
- ^ Media, Kompas Cyber (2022-04-20). "Jokowi Luncurkan "Holding" BUMN Pertahanan Defend ID". KOMPAS.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 February 2021. Diakses tanggal 2024-02-16.
- ^ a b Wulandari, Trisna. "Apa Itu Food Estate? Program Strategis Nasional yang Disebut Anies di Debat Pilpres". detikedu. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 January 2024. Diakses tanggal 2024-02-19.
- ^ "Prabowo kicks off first China working trip to discuss defense with Beijing". The Jakarta Post. 16 December 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 October 2020. Diakses tanggal 21 October 2020.
- ^ Iqbal, Muhammad. "100 Hari Jokowi-Ma'ruf, Prabowo Sudah Kunjungi 8 Negara". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 September 2022. Diakses tanggal 2024-02-15.
- ^ Humas (2021-03-21). "PT Dirgantara Indonesia Ekspor CN235-220 ke Senegal". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 January 2022. Diakses tanggal 2024-02-15.
- ^ "Ekspor Kapal Perang ke Filipina, PAL Indonesia Memenangi Pasar ASEAN". SINDOnews Ekbis. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 July 2022. Diakses tanggal 2024-02-15.
- ^ Tehusijarana, Karina Maharani (10 January 2020). "Natuna conflict pits Prabowo against former allies". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 January 2020. Diakses tanggal 22 January 2020.
- ^ Ghaliya, Ghina (22 January 2020). "Minister Prabowo to deploy more ships to protect Natuna". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 January 2020. Diakses tanggal 22 January 2020.
- ^ "Indo Barometer: Prabowo Paling Populer di Kabinet Jokowi". nasional. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 February 2020. Diakses tanggal 2020-02-21.
- ^ Paddock, Richard C. (14 October 2020). "Indonesian Defense Chief, Accused of Rights Abuses, Will Visit Pentagon". The New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 October 2020. Diakses tanggal 21 October 2020.
- ^ Okezone (2022-05-23). "Dahsyat! Indonesia Akan Miliki Jet Tempur Supersonik F-15 EX, Jenderal Andika: Kebutuhan TNI AU : Okezone Nasional". nasional.okezone.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 October 2022. Diakses tanggal 2024-02-15.
- ^ a b McBeth, John (8 June 2023). "No takers for Prabowo's offbeat Ukraine peace plan". Asia Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 June 2023. Diakses tanggal 15 June 2023.
- ^ "Indonesia proposes demilitarised zone, UN referendum for Ukraine peace plan". Reuters. 3 June 2023. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 June 2023. Diakses tanggal 15 June 2023.
- ^ a b "Ukraine dismisses 'strange' Indonesian peace plan". The Jakarta Post. 4 June 2023. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 June 2023. Diakses tanggal 15 June 2023.
- ^ Lai, Yerica (7 June 2023). "PDI-P takes swipe at Prabowo over controversial Ukraine peace plan - Politics". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 June 2023. Diakses tanggal 2024-02-16.
- ^ a b Ruehl, Mercedes; Hille, Kathrin. "Indonesia floats Ukraine peace plan, triggering sharp western criticism". Financial Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-09-18. Diakses tanggal 2024-02-16.
- ^ Yanwardhana, Emir. "Jokowi Panggil Prabowo, Buntut Proposal Damai Rusia-Ukraina". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 June 2023. Diakses tanggal 2024-02-16.
- ^ Yanwardhana, Emir. "Jokowi Buka-bukaan Proposal Damai Rusia-Ukraina dari Prabowo". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 June 2023. Diakses tanggal 2024-02-16.
- ^ "Negara Barat Diam Seribu Bahasa saat Palestina Diserang Israel, Prabowo Kecewa Berat". JPNN. 5 November 2023. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 February 2024. Diakses tanggal 2024-02-18.
- ^ Dirgantara, Adhyasta; Prabowo, Dani (2023-11-09). "Prabowo Kirim Bantuan Uang Rp 5 Miliar untuk Rakyat Palestina". KOMPAS.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 February 2024. Diakses tanggal 2024-02-18.
- ^ antaranews.com (2023-12-01). "Prabowo komunikasi dengan Mesir, KRI Radjiman belum dapat dekati Gaza". Antara News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 February 2024. Diakses tanggal 2024-02-18.
- ^ Liputan6.com (2022-06-07). "Sekjen PDIP: Kebijakan Prabowo Kembangkan Kurikulum Sains Unhan Sejalan dengan Prinsip Bung Karno". liputan6.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 June 2022. Diakses tanggal 2024-02-16.
- ^ Kasih, Ayunda Pininta (2021-04-02). "Universitas Pertahanan RI Buka Beasiswa S2-S3, Bebas Biaya Kuliah". KOMPAS.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 June 2022. Diakses tanggal 2024-02-16.
- ^ a b c Koesmawardhani, Nograhany Widhi. "22 Mahasiswa Palestina Dibawa ke Indonesia, Dikuliahkan Teknik-Kedokteran di Unhan". detikedu. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 November 2023. Diakses tanggal 2024-02-16.
- ^ a b Achmad (22 Januari 2014). "Profil Tokoh: Prabowo Subianto". pemilu.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-24. Diakses tanggal 24 Maret 2014.
- ^ a b Susanto, Heri (25 Mei 2009). "Pabrik Kertas Prabowo Terbesar di ASEAN". VivaNews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-08-08. Diakses tanggal 4 Mei 2014.
- ^ Syafputri, Ella (7 Juli 2011). Syafputri, Ella, ed. "Kejagung SP3 Kasus Kiani Kertas". ANTARA News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-05-05. Diakses tanggal 4 Mei 2014.
- ^ "KPU Umumkan Harta Kekayaan dan Dana Awal Kampanye Capres/Cawapres". KPU. 29 Mei 2009. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-08. Diakses tanggal 4 Mei 2014.
- ^ "Alamak! Kuda Prabowo Harganya Rp 3 Miliar". Kompas.com. 20 Mei 2009. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-05-05. Diakses tanggal 4 Mei 2014.
- ^ Syavira, Famega (19 mei 2009). "Kekayaan Prabowo 1,7 Triliun". Tempo Interaktif. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-05-20. Diakses tanggal 27 januari 2010.
- ^ a b c Suprapto, Hadi (21 Juli 2011). "Utang Perusahaan Prabowo Rp14,3 Triliun". VIVA.co.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-05-04. Diakses tanggal 4 Mei 2014.
- ^ Prihandoko (21 Juli 2011). "PT Kertas Nusantara Lolos dari Ancaman Pailit". Tempo.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-05-04. Diakses tanggal 4 Mei 2014.
- ^ Hidayat, Firman (20 Januari 2014). "5 Bulan Tak Digaji Karyawan Prabowo Subianto Mogok". Tempo.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-05-04. Diakses tanggal 4 Mei 2014.
- ^ Karyawan Kertas Nusantara Ancam Tak Pilih Prabowo. Diarsipkan 2014-05-05 di Wayback Machine. Diakses dari situs berita Tempo pada 5 Mei 2014
- ^ Tak benar Karyawan PT Kertas Nusantara Ancam Prabowo, Tempo.co Terbitkan Berita Hoax. Diarsipkan 2014-05-05 di Wayback Machine. Diakses dari situs berita Tempo pada 5 Mei 2014
- ^ Suprapto, Hadi (25 Januari 2014). "Telat Bayar Gaji Karyawan, Direktur PT Kertas Nusantara Minta Maaf". VIVA.co.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-05-04. Diakses tanggal 4 Mei 2014.
- ^ a b Friend, T. (2003). Indonesian Destinies. Harvard University Press. hlm. 324. ISBN 0-674-01137-6.
- ^ Friend, T. (2003). Indonesian Destinies. Harvard University Press. hlm. 203, 324. ISBN 0-674-01137-6.
- ^ "Surat Dari Redaksi" (Letter from the Editor), Tempo, 6–12 Oktober 98, hlm. 7; Adam Schwarz, A Nation in Waiting (Boulder: Westview Press, 2nd ed., 2000), hlm. 161–162, 320, 490n35.
- ^ Subroto, Hendro (2009). Sintong Panjaitan, perjalanan seorang prajurit para komando. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. hlm. 450–453. ISBN 9789797094089.
- ^ a b c d Berpangkat Kapten, Prabowo Berani Lawan Jendral Benny Moerdani. Diarsipkan 2014-05-04 di Wayback Machine. Diakses dari situs berita Merdeka pada 3 Mei 2014
- ^ a b Soempono, Femi Adi (2009). Prabowo dari Cijantung bergerak ke istana. Yogyakarta: Galang Press. hlm. 121. ISBN 9789797094089.
- ^ Lowry, Bob (2013). "Timor Timur: The Untold Story by Lieutenant General Kiki Syahnakri (retd), Indonesian Armed Forces" (PDF). 10 (4). Australian Army Journal: 88. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-02-12. Diakses tanggal 2014-04-18.
- ^ East Timor International Support Center (4 November 1998). "Prosecute Prabowo for crimes against ETimorese people". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-07-21. Diakses tanggal 17 April 2014.
- ^ Wahjana, Juliani (5 Juni 2009). "Buyung Nasution: "Kasus HAM Prabowo Belum Selesai"". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-19. Diakses tanggal 17 April 2014.
- ^ "What ever happened in Kraras, Timor Leste, 'Pak' Prabowo?". 20 Desember 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-27. Diakses tanggal 27 Maret 2014.
- ^ Anderson, Ben; Djati, Arief; Kammen, Douglas (Oktober 2003). "Interview with Mário Carrascaläo". Indonesia. Cornell University Southeast Asia Program. 76: 1–22. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-24. Diakses tanggal 2014-03-27.
- ^ "Letter to the editor: Prabowo clarifies". 27 Desember 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-18. Diakses tanggal 27 Maret 2014.
- ^ Taylor, John G. (1991). Indonesia's forgotten war: the hidden history of East Timor. London: Zed Books. hlm. 103. ISBN 9781856490153.
- ^ (Indonesia) Supriyanto, Agus (3 juni 2005). "Prabowo dan Sjafrie Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM". Tempo.co. tempointeraktif. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-18. Diakses tanggal 7 oktober 2008.
- ^ Lamb, David (24 Mei 1998). "Gen. Wiranto: From Brink of a Sacking to Strongman". Los Angeles Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-18. Diakses tanggal 17 April 2014.
Prabowo, 46, who attended the advanced officers training course at Ft. Bragg, N.C., in 1980 and wanted Wiranto's job as defense chief, was widely believed to be behind some of Indonesia's most flagrant human rights abuses. Among them are the disappearances of 14 student activists--five remain unaccounted for--and the supplying of provocateurs to encourage riots against ethnic Chinese merchants
- ^ "Progress Case Activists kidnapping in 1998" (PDF). Kontras. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-01-03. Diakses tanggal 17 April 2014.
(...) but until 2004 there are still 14 people missing. They are Suyat, Yani afri, Sonny, M.Yusuf, Noval Alkatiri, Dedy Hamdun, Ismail, Bimo Petrus, Abdun Naser, Hendra Hambali, Ucok Siahaan, Yadin Muhidin and Wiji Thukul
- ^ Asydhad, Arifin (14 Juni 2005). "14 Korban Penculikan 1997-1998 Diyakini Sudah Meninggal". detikcom. Detik. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-13. Diakses tanggal 17 April 2014.
- ^ "Penculikan Aktivis, Prabowo: Saya Tidak Ngumpet". Tempo.co. 28 Oktober 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-26. Diakses tanggal 26 Maret 2014.
- ^ "Progress Case Activists kidnapping in 1998" (PDF). Kontras. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-01-03. Diakses tanggal 17 April 2014.
TNI Prabowo Subianto admitted that he gave an order to kidnap and he also admitted mistake in analyzing an order under the operational control and is willing to take responsibility.
- ^ Pernah Diculik Pius, Prabowo Tak Bersalah. Diarsipkan 2013-11-04 di Wayback Machine. Diakses dari situs berita Tempo pada 3 Mei 2014
- ^ Mydans, Seth (25 Agustus 1998). "Suharto's Son-in-Law, a Much-Feared General, Is Ousted". New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-23. Diakses tanggal 17 April 2014.
In announcing General Prabowo's discharge, the armed forces chief, Gen. Wiranto, said General Prabowo, 47, could face a court-martial as more evidence emerges about the abduction of more than two dozen dissidents earlier this year. At least 14 are missing and feared dead.
- ^ Fadillah, Ramadhian (14 November 2011). "Jenderal 08 Tak Kapok Dipecundangi". detikcom. Detik. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-25. Diakses tanggal 17 April 2014.
- ^ "Progress Case Activists kidnapping in 1998" (PDF). Kontras. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-01-03. Diakses tanggal 17 April 2014.
Late 1998, a military court was held to prosecute 11 members of Kopasus (Mawar Team) who admitted the crime out of their own conscience. This team admitted of kidnapping 9 activits but was unable to reveal the whereabouts of the other 14 victims. The team also denied of torturing the victims. The defendants were sentence 15 to 26 months of imprisonment and release from TNI.
- ^ (Indonesia) Supriyanto, Agus (3 Juni 2005). "Prabowo dan Sjafrie Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM". tempointeraktif. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-12-04. Diakses tanggal 7 Oktober 2008.
- ^ (Indonesia) Maslan, M. Rizal (15 Juni 2005). "Komnas Panggil Wiranto, Prabowo & Sjafrie untuk Ketiga Kali". detikcom. Detik. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-22. Diakses tanggal 18 April 2014.
- ^ Heboh Ucapan Karib Prabowo Soal Penculikan Wiji Tukhul dkk. Diarsipkan 2014-05-04 di Wayback Machine. Diakses dari situs berita Merdeka pada 3 Mei 2014
- ^ a b Friend, T. (2003). Indonesian Destinies. Harvard University Press. hlm. 315. ISBN 0-674-01137-6.
Soon afterward, Sofyan had direct conversation with General Prabowo, the president's son-in-law, who had recently, in public, implored Muslims to join him in fighting "traitors to the nation"
- ^ Adam Schwarz, A Nation in Waiting (Boulder: Westview Press, 2nd ed., 2000), hlm.. 346–347, 496n133; wawancara, Sofyan Wanandi, 21 Oktober 98 (keduanya dalam Friend (2003), hlm. 315.
- ^ "Sofjan Wanandi bantah berkata Prabowo akan usir orang Cina". Gres News. 19 Juli 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-10. Diakses tanggal 18 April 2014.
Yang benar adalah Schwarz bertanya kepada saya, benarkah ekonomi Indonesia terpuruk pada 1997-1998 akibat ulah para etnis Tionghoa? Saya tak bilang Prabowo akan usir semua orang Cina. Mungkin Schwarts salah tangkap, dia salah persepsi,” kata pengusaha Tionghoa-Indonesia itu ketika dikonfirmasi gresnews.com
- ^ Agus Supriyanto (3 juni 2005). "Prabowo dan Sjafrie Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM". tempointeraktif. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-12-04. Diakses tanggal 7 oktober 2008.
- ^ "Six years after, May 1998 tragedy still unresolved". The Jakarta Post. 13 Mei 2004. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-03-10. Diakses tanggal 18 April 2014.
A joint fact-finding team set up by the government alleged that the riots were part of a scenario engineered by former president Soeharto's son-in-law Prabowo Subianto, then the Army's Strategic Reserve Command (Kostrad) chief and most recently a Golkar Party presidential candidate before he lost the nomination, in his attempt to have martial law declared, which would allow him to take power amidst the national leadership crisis that ended with Soeharto's resignation on May 21.
- ^ Ester Indahyani Jusuf, dkk. KERUSUHAN MEI 1998 – FAKTA, DATA&Analisis. 2005. Jakarta. Kerjasama Solidaritas Nusa Bangda, APHI, dan TIFA.
- ^ Friend, T. (2003). Indonesian Destinies. Harvard University Press. hlm. 342. ISBN 0-674-01137-6.
- ^ Billiocta, Ya'cob (30 Mei 2013). "Prabowo sebut kerusuhan Mei 1998 sedikit pengorbanan". Merdeka.com. Merdeka. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-15. Diakses tanggal 6 Mei 2014.
- ^ "Six years after, May 1998 tragedy still unresolved". The Jakarta Post. 13 Mei 2004. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-03-10. Diakses tanggal 18 April 2014.
To this day, no legal action has been taken against Prabowo over his alleged roles in the tragedy
- ^ a b "Prabowo Ungkap Sekitar Lengsernya Soeharto -- Feisal & Wiranto Dalang Kerusuhan Mei 98". Jawa Pos Online. 28 Februari 2000. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-06-16. Diakses tanggal 18 April 2014.
- ^ a b Wiranto vs Prabowo Menguak Fakta Tragedi 1998. Diarsipkan 2014-05-05 di Wayback Machine. Diakses dari situs berita Kafegue.com pada 5 Mei 2014
- ^ Subroto, Hendro (2009). Sintong Panjaitan, perjalanan seorang prajurit para komando. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. hlm. 11–14. ISBN 9789797094089.
- ^ "Habibie Jelaskan Pencopotan Prabowo dari Pangkostrad". Republika Online. 30 Agustus 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-17. Diakses tanggal 18 April 2014.
- ^ “Buku Putih” Prabowo: Kesaksian Tragedi Mei 1998. 2000. Majalah Berita Populer “TOTALITAS”.Dikutip dari Majalah Asiaweek edisi 3 Maret 2000.
- ^ Hadad, Toriq (29 desember 1998). "Koneksi Prabowo di Negeri Gurun". Majalah Tempo. Tempo. Archived from the original on 2011-12-23. Diakses tanggal 27 januari 2010.
- ^ "Prabowo Warned About Jordan Citizenship. dari koran News Strait 23 Desember 1998, hal 12 dari 29. Diakses dari arsip Koran News Strait pada 30 Mei 2014". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-24. Diakses tanggal 2014-05-30.
- ^ "Relative of Suharto Probed. Diakses dari situs arsip berita AP News Archive pada 30 Mei 2014". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-05-31. Diakses tanggal 2014-05-30.
- ^ Amri, Arfi Bambani (17 April 2011). "Setelah Semedi di Yordania". VIVA.co.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-19. Diakses tanggal 17 April 2014.
- ^ "Explore The Politicians in the Paradise Papers - ICIJ" (dalam bahasa Inggris). 2017-11-05. Diakses tanggal 2024-02-15.
- ^ "The 'study' Prabowo said predicted Indonesia would dissolve by 2030 is actually a sci-fi techno-thriller called 'Ghost Fleet' | Coconuts". https://coconuts.co/ (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-02-15. Hapus pranala luar di parameter
|website=
(bantuan) - ^ Singer, P. W.; Cole, August (2016). Ghost fleet: a novel of the next world war (edisi ke-First Mariner Books edition). Boston New York: Mariner Books/Houghton Mifflin Harcourt. ISBN 978-0-544-14284-8.
- ^ Nugroho, Bagus Prihantoro. "Penulis Novel 'Ghost Fleet' Posting Foto Prabowo di Twitter". detiknews. Diakses tanggal 2024-02-15.
- ^ Afifa, Laila (2018-12-26). "Prabowo Likens Indonesia's Economy to African Country Haiti". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-02-15.
- ^ "Profil Prabowo Subianto". prabowocenter.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-24. Diakses tanggal 24 Maret 2014.
- ^ Suhendra (6 Agustus 2008). "Prabowo Subianto Jadi Ketua Asosiasi Pedagang Pasar". detikcom. Detik. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-08-10. Diakses tanggal 4 Mei 2014.
- ^ "Prabowo: Batasi Pasar Modern!". Inilah. 8 Agustus 2008. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-10-11. Diakses tanggal 4 Mei 2014.
- ^ Tempointeraktif (3 Desember 2004). "Prabowo Ikut Bursa Calon Ketua HKTI". Tempointeraktif. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-08. Diakses tanggal 7 Oktober 2008.
- ^ Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. "Ketua Umum Prabowo Subianto". HKTI. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-09-08. Diakses tanggal 7 Oktober 2008.
- ^ a b [ http://www.hkti.or.id/profil Diarsipkan 2014-08-13 di Wayback Machine. Profil HKTI]
- ^ "Lagi, Prabowo Pimpin PB IPSI". Merdeka.com. Suara Merdeka. 27 Februari 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-08. Diakses tanggal 4 Mei 2014.
- ^ Tim. "Terpilih Lagi Jadi Ketua IPSI, Prabowo Ingin Bawa Pencak Silat ke Olimpiade". detikcom. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-08-25. Diakses tanggal 2022-08-25.
- ^ "Sea Games, Indonesia Raih Juara Umum cabang Pencak Silat". Silat Indonesia. 18 November 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-06-06. Diakses tanggal 4 Mei 2014.
- ^ Bere, Sigiranus Marutho (7 April 2014). Assifa, Farid, ed. "Padma NTT: Terima Kasih Prabowo Telah Selamatkan Wilfrida Soik". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-24. Diakses tanggal 24 April 2014.
- ^ Rizki Puspita Sari (17 November 2013). "Prabowo Lobi Malaysia, Bantu Wilfrida Soik". Tempo.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-24. Diakses tanggal 24 April 2014.
- ^ NUR ALFIYAH (8 April 2014). "Migrant Care: Wilfrida Bebas, Prabowo Baru Belakangan Ikut Bantu". Tempo.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-09. Diakses tanggal 26 April 2014.
- ^ "Jatosint status/ 1189392057938219010". Twitter. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-24. Diakses tanggal 2023-02-15.
- ^ "3 Brevet Milik Prabowo Subianto yang Didapat Ketika Masih di Militer". SINDOnews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-24. Diakses tanggal 2023-02-15.
- ^ a b c d Biro Humas Setjen Kemhan (15 Agustus 2022). "Menhan Prabowo Subianto Terima Empat Bintang Kehormatan Utama, Disematkan Panglima TNI dan Tiga Kepala Staf Angkatan". Biro Humas Setjen Kemhan. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-08-15. Diakses tanggal 15 Agustus 2022.
- ^ "Menhan Prabowo Subianto Terima Bintang LVRI". www.katakini.com (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-01-05. Diakses tanggal 2023-01-05.
- ^ Maryati, Lilis (11 Oktober 2016). "Prabowo Unggah Seragam Militer Bintang 3, Netter Salah Fokus Ucapkan Ulang Tahun di Hari yang Salah". Tribunnews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-07-26. Diakses tanggal 16 Desember 2020.
- ^ "Foto seragam militer". Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 Mei 2022.
- ^ "Prabowo Kenang Momen Terima Medali Penghargaan Militer dari Prancis". detikcom. 31 Maret 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 November 2020. Diakses tanggal 16 Desember 2020.
- ^ "Foto dengan penghargaan". Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 Juli 2014.
- ^ "Saat Prabowo Dianugerahi Gelar Kehormatan Datuk Seri Darjah Gemilang Seri Melaka". 26 Juli 2022. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-07-26. Diakses tanggal 26 Juli 2022.
- ^ Bestari, Fardi (2023-11-21). "Prabowo Subianto Terima Penghargaan Darjah Utama Bakti dari Presiden Singapura". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-11-21.
- ^ "Luhut Binsar, Prabowo Subianto hingga Hadi Tjahjanto Dapat Brevet Kehormatan dari KSAL Yudo Margono". KOMPAS.tv. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-11-30. Diakses tanggal 2023-02-15.
- ^ a b Galiartha, Gilang (24 Januari 2023). Noor, Chandra Hamdani, ed. "Kasad dikukuhkan sebagai warga kehormatan Korps Marinir TNI AL". Antara. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-02-01. Diakses tanggal 24 Januari 2023.
- ^ "Prabowo Dapat Brevet Wing Kehormatan Penerbang dari TNI AU". nasional. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-08. Diakses tanggal 2023-03-08.
- ^ a b c Media, Kompas Cyber. "Prabowo Jadi Warga Kehormatan Kopasgat TNI AU, Janji Jaga Nama Korps “Baret Jingga”". KOMPAS.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-02-20. Diakses tanggal 2023-03-14.
- ^ "Soal Calon First Lady, Prabowo: Tunggu Saja". Tempo.co. Tempo. 10 Oktober 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-05-10. Diakses tanggal 4 Mei 2014.
- ^ Helmi, Kunang (6 Februari 2011). "Didit Meets Parisian Haute Couture's Challenge". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-04. Diakses tanggal 5 Mei 2014.
- ^ Soal Pakaian Khasnya, Ini Kata Prabowo. Diarsipkan 2014-05-10 di Wayback Machine. Diakses dari situs berita Tempo pada 3 Mei 2014
- ^ Antara Kampanye Kuda dan Prabowo. Diarsipkan 2014-05-04 di Wayback Machine. Diakses dari situs berita Boomee.co pada 3 Mei 2014
- ^ "Prabowo Resmi Sandang Marga Lumban Tobing". Kompas.com. 17 Juni 2009. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-12-23. Diakses tanggal 22 Agustus 2010.
- ^ "Difasilitasi PPSLB, Prabowo Dikukuhkan Marga Lumban Tobing Nomor 15 Turunan Raja Sumurung". Sinar Indonesia Baru. 18 Juni 2009. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-05-24. Diakses tanggal 22 Agustus 2010.
- ^ Radja, Aditia Maruli, ed. (28 Desember 2011). "Prabowo terima gelar adat Toraja". ANTARA News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-09-23. Diakses tanggal 29 Desember 2011.
- ^ "Ulama Ploso soal Prabowo Dinobatkan Jadi Sahabat Santri oleh Genggong". Detik.com. 3 Januari 2024. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-1-3. Diakses tanggal 3 Januari 2024.
- ^ Sutari, Tiara. "Prabowo Kritik Ironi Bangsa Lewat 'Paradoks Indonesia'". CNN Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-05-07. Diakses tanggal 2022-05-07.
Pranala luar
Jabatan politik | ||
---|---|---|
Didahului oleh: Ryamizard Ryacudu |
Menteri Pertahanan Indonesia 2019–sekarang |
Petahana |
Jabatan lain | ||
Didahului oleh: Siswono Yudohusodo |
Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia 2004–2009 |
Diteruskan oleh: Oesman Sapta Odang |
Didahului oleh: Eddie M. Nalapraya |
Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia 2007–sekarang |
Diteruskan oleh: masih menjabat |
Didahului oleh: Aries Muftie |
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia 2008–2015 |
Diteruskan oleh: Sandiaga Uno |
Jabatan partai politik | ||
Didahului oleh: - |
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra 2008–sekarang |
Petahana |
Didahului oleh: Suhardi |
Ketua Umum Partai Gerindra 2014–sekarang |
Petahana |
Jabatan militer | ||
Didahului oleh: Sang Nyoman Suwisma |
Wadanjen Kopassus 1994–1995 |
Diteruskan oleh: M. Idris Gassing |
Didahului oleh: Subagyo H.S. |
Danjen Kopassus 1995–1998 |
Diteruskan oleh: Muchdi PR |
Didahului oleh: Sugiono |
Pangkostrad 1998 |
Diteruskan oleh: Johny J. Lumintang |