Lembaga Non Struktural

Di Indonesia, lembaga nonstruktural (disingkat LNS) adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara. LNS tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tetapi dalam dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan terdapat tugas dan fungsi lain yang dinilai harus diselenggarakan, sehingga perlu dibentuk lembaga independen. Dinamika dimaksud melahirkan bermacam varian LNS dengan tugas dan fungsi masing-masing, seperti mempercepat proses terwujudnya penegakan dan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan juga pengembangan kehidupan sosial budaya di Indonesia.^[1]

Klasifikasi

Lembaga Nonstruktural diklasifikasikan berdasarkan beberapa indikator sebagai berikut:

Peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pembentukannya
- LNS yang Dibentuk Berdasarkan Undang-Undang
- LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah
- LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Presiden
- LNS yang Dibentuk Berdasarkan Keputusan Presiden
Urusan pemerintahan yang berkaitan
Pendanaan
- Klasifikasi LNS Berdasarkan Pendanaan DIPA Sendiri
- Klasifikasi LNS Berdasarkan Pendanaan DIPA Menempel pada Kementerian/Lembaga
- Klasifikasi LNS di Daerah dengan Pembebanan Anggaran APBD
- Klasifikasi LNS Berdasarkan Sumber Pendanaan Lain
Perwakilan di daerah^[2]

Daftar

Berikut adalah daftar LNS yang ada di Indonesia.^[3]

Pembubaran

Berikut ini adalah daftar LNS yang telah dibubarkan.

Nama	Dasar hukum pembubaran	Lembaga pengganti/penyelenggara tugas
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik	Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003^[4]
Badan Penyehatan Perbankan Nasional	Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009^[5]	Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh Badan Kesinambungan Rekonstruksi Nias^[5]
Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009	Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Badan Pengelola Dana Abadi Umat	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014	Badan Pengelola Keuangan Haji
Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur	Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014	Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
Komite Ekonomi Nasional	Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2014^[6]
Komite Inovasi Nasional	Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2014
Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional	Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014^[7]
Badan Pengembangan Kawasan Pengembagan Ekonomi Terpadu
Dewan Buku Nasional
Dewan Gula Indonesia
Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia
Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
Komisi Hukum Nasional
Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
Badan Koordinasi Keamanan Laut	Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014^[8]	Badan Keamanan Laut
Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015
Dewan Nasional Perubahan Iklim	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan	Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015	Unit Staf Kepresidenan
Unit Staf Kepresidenan	Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015	Kantor Staf Presiden
Badan Benih Nasional	Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 ^[9]
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
Badan Pengendalian Bimbingan Massal
Dewan Kelautan Indonesia
Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan
Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis
Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun
Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi
Komisi Penanggulangan AIDS	Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016	Kementerian Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017	Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)	Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020^[10]	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
Dewan Riset Nasional	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020^[11]	Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
Dewan Ketahanan Pangan		Kementerian Pertanian
Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan		Kementerian Pemuda dan Olahraga
Komisi Pengawas Haji Indonesia		Kementerian Agama
Komite Ekonomi dan Industri Nasional		Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Badan Pertimbangan Telekomunikasi		Kementerian Komunikasi dan Informatika
Komisi Nasional Lanjut Usia		Kementerian Sosial
Badan Olahraga Profesional Indonesia		Kementerian Pemuda dan Olahraga
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia		Kementerian Komunikasi dan Informatika

Referensi

Lihat pula

Pranala luar

Daftar Lembaga Non Struktural dan Independen yang menerima Dana APBN melalui Kementerian Negara dan Lembaga^{[pranala nonaktif permanen]}

[1] Profil 10 Lembaga Non Stuktural

[2] Setneg: Indikator Klasifikasi Lembaga Non Struktural

[Daftar_Lembaga_Non_Struktural-3] Lembaga Non Struktural

[4] [1]Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003

[:0-5] PERPRES No. 3 Tahun 2009^{[pranala nonaktif permanen]}

[6] PERPRES No. 163 Tahun 2014^{[pranala nonaktif permanen]}

[7] Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014^{[pranala nonaktif permanen]}

[8] PERPRES No. 178 Tahun^{[pranala nonaktif permanen]}

[9] Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016^{[pranala nonaktif permanen]}

[10] [2]

[11] "Produk Hukum | JDIH Kementerian Sekretariat Negara". jdih.setneg.go.id. Diakses tanggal 2020-12-10.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]