Lembaga Non Struktural

Di Indonesia, lembaga nonstruktural (disingkat LNS) adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara. LNS tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tetapi dalam dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan terdapat tugas dan fungsi lain yang dinilai harus diselenggarakan, sehingga perlu dibentuk lembaga independen. Dinamika dimaksud melahirkan bermacam varian LNS dengan tugas dan fungsi masing-masing, seperti mempercepat proses terwujudnya penegakan dan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan juga pengembangan kehidupan sosial budaya di Indonesia.

Klasifikasi

Lembaga Nonstruktural diklasifikasikan berdasarkan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pembentukannya
   • LNS yang Dibentuk Berdasarkan Undang-Undang
   • LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah
   • LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Presiden
   • LNS yang Dibentuk Berdasarkan Keputusan Presiden
2. Urusan pemerintahan yang berkaitan
3. Pendanaan
   • Klasifikasi LNS Berdasarkan Pendanaan DIPA Sendiri
   • Klasifikasi LNS Berdasarkan Pendanaan DIPA Menempel pada Kementerian/Lembaga
   • Klasifikasi LNS di Daerah dengan Pembebanan Anggaran APBD
   • Klasifikasi LNS Berdasarkan Sumber Pendanaan Lain
4. Perwakilan di daerah

Daftar

Berikut adalah daftar LNS yang ada di Indonesia.

Lembaga Nonstruktural

Logo Lembaga	Nama Lembaga	Dasar Pembentukan	Ketua/Kepala
	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia	Undang-Undang No. 8 Tahun 1990	Daniel Murdiyarso
	Badan Amil Zakat Nasional	Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 PP No. 14 Tahun 2014	Noor Achmad
	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu	Perpres No. 123 Tahun 2012	Kepala BIN (ex-officio)
	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Perpres No. 44 Tahun 2017	Menteri Dalam Negeri
	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 PP No. 10 Tahun 2018	Syamsi Hari
	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	PP No 67 Tahun 2002 PP No. 49 Tahun 2012 Keppres No. 86 Tahun 2002 Perpres No. 45 Tahun 2012	Erika Retnowati
	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Undang-Undang No. 15 Tahun 2011	Rahmat Bagja
	Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia	Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 PP No. 49 Tahun 2013	Slamet Riyadi Yuwono
	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	Perpres No. 49 Tahun 2016	Jimmy Bernando Panjaitan
	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur	Perpres No. 46 Tahun 2017	Agustin Peranginangin
	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	Perpres No. 32 Tahun 2018	Shana Fatina
	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	PP No. 46 Tahun 2007 PP No. 5 Tahun 2011 PP No. 62 Tahun 2019 PP Nomor 68 Tahun 2021	Walikota Batam (ex-officio)
	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan	PP No. 47 Tahun 2007 PP No. 41 Tahun 2017	Farid Irfan Siddik
	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	PP No. 48 Tahun 2007 PP No. 40 Tahun 2017	Faisal Rizal (Pelaksana Tugas)
	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	UU No. 37 Tahun 2000 UU No.  6 Tahun 2023	Marthunis (Pelaksana Tugas)

3. Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal
4. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
5. Badan Pengelola Keuangan Haji
6. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
8. Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
9. Badan Perfilman Indonesia
10. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
11. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
12. Badan Pertimbangan Kepegawaian
13. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
14. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
15. Badan Promosi Pariwisata Indonesia
16. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
17. Badan Wakaf Indonesia
18. Dewan Energi Nasional
19. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
20. Dewan Insinyur Indonesia
21. Dewan Jaminan Sosial Nasional
22. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
23. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
24. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
25. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
26. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
27. Dewan Ketahanan Nasional
28. Dewan Koperasi Indonesia
29. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
30. Dewan Pengupahan Nasional
31. Dewan Pers
32. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
33. Dewan Pertimbangan Presiden
34. Dewan Sumber Daya Air Nasional
35. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
36. Kantor Staf Presiden
37. Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
38. Komisi Aparatur Sipil Negara
39. Komisi Banding Merek
40. Komisi Banding Paten
41. Komisi Informasi Pusat
42. Komisi Kejaksaan
43. Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
44. Komisi Kepolisian Nasional
45. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
46. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
47. Komisi Pemberantasan Korupsi
48. Komisi Pemilihan Umum
49. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
50. Komisi Penyiaran Indonesia
51. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
52. Komite Akreditasi Nasional
53. Komite Anti Dumping Indonesia
54. Komite Industri Nasional
55. Komite Kebijakan Industri Pertahanan
56. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
57. Komite Tabungan Perumahan Rakyat
58. Komisi Nasional Disabilitas
59. Komite Nasional Keamanan Penerbangan
60. Komite Nasional Keselamatan Transportasi
61. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
62. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
63. Komite Profesi Akuntan Publik
64. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
65. Komite Olahraga Nasional Indonesia
66. Komite Olimpiade Indonesia
67. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
68. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
69. Konsil Kedokteran Indonesia
70. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
71. Lembaga Kerja Sama Tripartit
72. Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
73. Lembaga Penjamin Simpanan
74. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
75. Lembaga Produktivitas Nasional
76. Lembaga Sensor Film
77. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
78. Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir
79. Ombudsman Republik Indonesia
80. Otorita Ibu Kota Nusantara
81. Otoritas Jasa Keuangan
82. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
83. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
84. Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian
85. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Pembubaran

Berikut ini adalah daftar LNS yang telah dibubarkan.

Nama	Dasar hukum pembubaran	Lembaga pengganti/penyelenggara tugas
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik	Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003
Badan Penyehatan Perbankan Nasional	Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004	Departemen Keuangan
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009	Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh Badan Kesinambungan Rekonstruksi Nias
Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009	Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Badan Pengelola Dana Abadi Umat	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014	Badan Pengelola Keuangan Haji
Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur	Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014	Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
Komite Ekonomi Nasional	Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2014
Komite Inovasi Nasional	Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2014
Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional	Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
Badan Pengembangan Kawasan Pengembagan Ekonomi Terpadu	Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
Dewan Buku Nasional	Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
Dewan Gula Indonesia	Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia	Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia	Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan	Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak	Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
Komisi Hukum Nasional	Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat	Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
Badan Koordinasi Keamanan Laut	Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014	Badan Keamanan Laut
Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015
Dewan Nasional Perubahan Iklim	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan	Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015	Unit Staf Kepresidenan
Unit Staf Kepresidenan		Kantor Staf Presiden
Badan Benih Nasional	Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional	Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
Badan Pengendalian Bimbingan Massal	Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
Dewan Kelautan Indonesia	Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan	Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis	Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun	Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi	Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
Komisi Penanggulangan AIDS	Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016	Kementerian Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017	Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)	Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
Tim Transparansi Industri Ekstraktif	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik Tahun 2017-2019	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020	Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020	Kementerian Keuangan
Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020	Kementerian Perdagangan Kementerian Luar Negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
Komite Kebijakan Sektor Keuangan	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020	Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020	Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Dewan Riset Nasional	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020	Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
Dewan Ketahanan Pangan	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020	Kementerian Pertanian
Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020	Kementerian Pemuda dan Olahraga
Komisi Pengawas Haji Indonesia	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020	Kementerian Agama
Komite Ekonomi dan Industri Nasional	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Badan Pertimbangan Telekomunikasi	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Komisi Nasional Lanjut Usia	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020	Kementerian Sosial
Badan Olahraga Profesional Indonesia	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020	Kementerian Pemuda dan Olahraga
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Badan Restorasi Gambut	Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional	Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023

Lihat pula

• Lembaga pemerintah nonkementerian
• Daftar lembaga pemerintahan Indonesia

Pranala luar

• Daftar Lembaga Non Struktural dan Independen yang menerima Dana APBN melalui Kementerian Negara dan Lembaga