Lembaga Nonstruktural

Di Indonesia, lembaga nonstruktural (disingkat LNS) adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara. LNS tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tetapi dalam dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan terdapat tugas dan fungsi lain yang dinilai harus diselenggarakan, sehingga perlu dibentuk lembaga independen. Dinamika dimaksud melahirkan bermacam varian LNS dengan tugas dan fungsi masing-masing, seperti mempercepat proses terwujudnya penegakan dan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan juga pengembangan kehidupan sosial budaya di Indonesia.

Klasifikasi

Lembaga Nonstruktural diklasifikasikan berdasarkan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pembentukannya
   • LNS yang Dibentuk Berdasarkan Undang-Undang
   • LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah
   • LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Presiden
   • LNS yang Dibentuk Berdasarkan Keputusan Presiden
2. Urusan pemerintahan yang berkaitan
3. Pendanaan
   • Klasifikasi LNS Berdasarkan Pendanaan DIPA Sendiri
   • Klasifikasi LNS Berdasarkan Pendanaan DIPA Menempel pada Kementerian/Lembaga
   • Klasifikasi LNS di Daerah dengan Pembebanan Anggaran APBD
   • Klasifikasi LNS Berdasarkan Sumber Pendanaan Lain
4. Perwakilan di daerah

Daftar

Berikut adalah daftar LNS yang ada di Indonesia.

Lembaga Nonstruktural

Logo Lembaga	Nama Lembaga	Dasar Pembentukan	Ketua/Kepala
	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia	Undang-Undang No. 8 Tahun 1990	Daniel Murdiyarso
	Badan Amil Zakat Nasional	Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 PP No. 14 Tahun 2014	Noor Achmad
	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu	Perpres No. 123 Tahun 2012	Kepala BIN (ex-officio)
	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Perpres No. 44 Tahun 2017	Menteri Dalam Negeri
	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 PP No. 10 Tahun 2018	Syamsi Hari
	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	PP No 67 Tahun 2002 PP No. 49 Tahun 2012 Keppres No. 86 Tahun 2002 Perpres No. 45 Tahun 2012	Erika Retnowati
	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Undang-Undang No. 15 Tahun 2011	Rahmat Bagja
	Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia	Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 PP No. 49 Tahun 2013	Slamet Riyadi Yuwono
	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	Perpres No. 49 Tahun 2016	Jimmy Bernando Panjaitan
	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur	Perpres No. 46 Tahun 2017	Agustin Peranginangin
	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	Perpres No. 32 Tahun 2018	Shana Fatina
	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	PP No. 46 Tahun 2007 PP No. 5 Tahun 2011 PP No. 62 Tahun 2019 PP Nomor 68 Tahun 2021	Walikota Batam (ex-officio)
	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan	PP No. 47 Tahun 2007 PP No. 41 Tahun 2017	Farid Irfan Siddik
	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	PP No. 48 Tahun 2007 PP No. 40 Tahun 2017	Faisal Rizal (Pelaksana Tugas)
	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	UU No. 37 Tahun 2000 UU No.  6 Tahun 2023	Marthunis (Pelaksana Tugas)
	Badan Perlindungan Konsumen Nasional	PP No. 4 Tahun 2019	Rizal E. Halim
	Badan Pertimbangan Kepegawaian	PP No. 79 Tahun 2021 UU No. 20 Tahun 2023	Menteri PAN RB
	Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional	Keppres No. 12 Tahun 1994
	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	Perpres No. 120 Tahun 2020	Hartono Prawiraatmadja
	Dewan Energi Nasional	UU No. 30 Tahun 2007 Perpres No. 26 Tahun 2008	Presiden Republik Indonesia
	Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	UU No. 20 Tahun 2009 PP No. 1 Tahun 2010	Moh. Mahfud MD
	Dewan Jaminan Sosial Nasional	UU Nomor 40 Tahun 2004 UU No. 6 Tahun 2023	Agus Suprapto
	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Keppres No. 8 Tahun 2016	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan	Keppres No. 19 Tahun 2013	Gubernur Kepulauan Riau
	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	Keppres No. 20 Tahun 2013	Gubernur Kepulauan Riau
	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	PP Nomor 83 Tahun 2010	Gubernur Aceh
	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	UU No. 7 Tahun 2017 UU No. 7 Tahun 2023	Heddy Lugito
	Dewan Ketahanan Nasional	Keppres No. 101 Tahun 1999	Presiden Republik Indonesia
	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	UU No. 39 Tahun 2009 UU No. 6 Tahun 2023 Keppres No. 10 Tahun 2022	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
	Dewan Nasional Keuangan Inklusif	Perpres Nomor 114 Tahun 2020	Presiden Republik Indonesia
	Dewan Pengupahan Nasional	Keppres No.107 Tahun 2004	Indah Anggoro Putri
	Dewan Pers	UU No. 40 Tahun 1999	Ninik Rahayu
	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	UU No. 23 Tahun 2014 Perpres No. 91 Tahun 2015	Wakil Presiden Republik Indonesia
	Dewan Pertimbangan Presiden	UU No. 19 Tahun 2006	Wiranto
	Dewan Sumber Daya Air Nasional	Perpres No. 53 Tahun 2022	Luhut Binsar Pandjaitan
	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional	Keppres No. 01 Tahun 2014	Presiden Republik Indonesia
	Kantor Staf Presiden	Perpres No. 83 Tahun 2019	Moeldoko
	Komisi Aparatur Sipil Negara	UU No. 5 Tahun 2014 UU No. 20 Tahun 2023	Agus Pramusinto
	Komisi Banding Merek	UU Nomor 20 Tahun 2016 PP No. 90 Tahun 2019 UU No. 6 Tahun 2023	Teddy Anggoro
	Komisi Banding Paten	UU Nomor 13 Tahun 2016 Permenkumham No.3 Tahun 2019 UU No. 6 Tahun 2023	Razilu
	Komisi Informasi Pusat	UU Nomor 14 Tahun 2008	Donny Yoesgiantoro
	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik	Perpres No. 39 Tahun 2010 Perpres No. 53 Tahun 2014	Bambang Prasetya
	Komisi Kejaksaan	UU No. 16 Tahun 2004	Barita Simajuntak
	Komisi Kepolisian Nasional	Perpres No. 17 Tahun 2011	Moh. Mahfud MD
	Komisi Nasional Disabilitas	Perpres No. 68 Tahun 2020	Dante Rigmalia
	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	Perpres No. 65 Tahun 2005	Andy Yentriyani
	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Keppres No. 50 Tahun 1993	Atnike Nova Sigiro

3. Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal
4. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
5. Badan Pengelola Keuangan Haji
6. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
8. Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
9. Badan Perfilman Indonesia
10. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
11. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
12. Badan Promosi Pariwisata Indonesia
13. Badan Wakaf Indonesia
14. Dewan Insinyur Indonesia
15. Dewan Koperasi Indonesia
16. Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
17. Komisi Pemberantasan Korupsi
18. Komisi Pemilihan Umum
19. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
20. Komisi Penyiaran Indonesia
21. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
22. Komite Akreditasi Nasional
23. Komite Anti Dumping Indonesia
24. Komite Industri Nasional
25. Komite Kebijakan Industri Pertahanan
26. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
27. Komite Tabungan Perumahan Rakyat
28. Komite Nasional Keamanan Penerbangan
29. Komite Nasional Keselamatan Transportasi
30. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
31. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
32. Komite Profesi Akuntan Publik
33. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
34. Komite Olahraga Nasional Indonesia
35. Komite Olimpiade Indonesia
36. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
37. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
38. Konsil Kedokteran Indonesia
39. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
40. Lembaga Kerja Sama Tripartit
41. Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
42. Lembaga Penjamin Simpanan
43. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
44. Lembaga Produktivitas Nasional
45. Lembaga Sensor Film
46. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
47. Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir
48. Ombudsman Republik Indonesia
49. Otorita Ibu Kota Nusantara
50. Otoritas Jasa Keuangan
51. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
52. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
53. Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian
54. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Pembubaran

Berikut ini adalah daftar LNS yang telah dibubarkan.

Nama	Dasar hukum pembubaran	Lembaga pengganti/penyelenggara tugas
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik	Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003
Badan Penyehatan Perbankan Nasional	Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004	Departemen Keuangan
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009	Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh Badan Kesinambungan Rekonstruksi Nias
Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009	Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Badan Pengelola Dana Abadi Umat	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014	Badan Pengelola Keuangan Haji
Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur	Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014	Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
Komite Ekonomi Nasional	Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2014
Komite Inovasi Nasional	Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2014
Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional	Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
Badan Pengembangan Kawasan Pengembagan Ekonomi Terpadu	Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
Dewan Buku Nasional	Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
Dewan Gula Indonesia	Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia	Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia	Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan	Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak	Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
Komisi Hukum Nasional	Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat	Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
Badan Koordinasi Keamanan Laut	Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014	Badan Keamanan Laut
Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015
Dewan Nasional Perubahan Iklim	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan	Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015	Unit Staf Kepresidenan
Unit Staf Kepresidenan		Kantor Staf Presiden
Badan Benih Nasional	Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional	Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
Badan Pengendalian Bimbingan Massal	Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
Dewan Kelautan Indonesia	Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan	Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis	Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun	Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi	Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
Komisi Penanggulangan AIDS	Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016	Kementerian Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017	Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)	Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
Tim Transparansi Industri Ekstraktif	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik Tahun 2017-2019	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020	Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020	Kementerian Keuangan
Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020	Kementerian Perdagangan Kementerian Luar Negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
Komite Kebijakan Sektor Keuangan	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020	Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020	Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Dewan Riset Nasional	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020	Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
Dewan Ketahanan Pangan	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020	Kementerian Pertanian
Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020	Kementerian Pemuda dan Olahraga
Komisi Pengawas Haji Indonesia	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020	Kementerian Agama
Komite Ekonomi dan Industri Nasional	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Badan Pertimbangan Telekomunikasi	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Komisi Nasional Lanjut Usia	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020	Kementerian Sosial
Badan Olahraga Profesional Indonesia	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020	Kementerian Pemuda dan Olahraga
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Badan Restorasi Gambut	Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional	Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023

Lihat pula

• Lembaga pemerintah nonkementerian
• Daftar lembaga pemerintahan Indonesia

Pranala luar

• Daftar Lembaga Non Struktural dan Independen yang menerima Dana APBN melalui Kementerian Negara dan Lembaga