Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Indonesia

Halaman ini berisi artikel tentang pelat nomor di Indonesia. Untuk pelat nomor secara umum, lihat pelat nomor.

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau juga sering disebut pelat nomor atau nopol (singkatan dari nomor polisi) adalah pelat aluminium tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat. Di bawah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, TNKB beserta STNK dan juga BPKB, merupakan bagian dari registrasi dan identifikasi kendaraan (Regident), serta bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah.

Contoh pelat nomor suatu kendaraan bermotor dari kota Jadetabek yang meliputi kota-kota sebagai berikut: Jakarta, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi.

Pelat nomor AB (Daerah Istimewa Yogyakarta) yang memiliki rupa huruf yang agak berbeda dibandingkan pelat nomor daerah lainnya. Namun per Januari 2015, rupa huruf dalam pelat AB mulai disamakan mengikuti rupa huruf pelat nomor daerah lainnya.

Pelat nomor Indonesia dikeluarkan oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas Polri), memiliki lambang dan juga tulisan "Korlantas Polri" sebagai tanda pengaman. Pelat nomor yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri dianggap tidak sah dan penggunanya dapat dikenakan tilang.

Setiap jenis kendaraan memiliki warna pelat nomor yang disesuaikan dengan fungsinya. Kendaraan pribadi, menggunakan pelat nomor warna hitam dengan tulisan putih. Kendaraan dinas menggunakan warna merah dengan tulisan putih, sedangkan kendaraan umum menggunakan warna kuning dengan tulisan putih. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021, kendaraan pribadi secara bertahap menggunakan pelat warna putih dengan tulisan hitam.

Penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia, terutama di Jawa, merupakan warisan sejak zaman Hindia Belanda, yang menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian wilayah keresidenan. Di luar Jawa, pembagian kode wilayah dilakukan baik menurut keresidenan, kewilayahan, maupun provinsi. Sebagai contoh, kode pelat nomor BL berlaku di seluruh Aceh, tetapi Sulawesi Selatan menggunakan tiga kode wilayah yang berbeda: DP, DD, dan DW.

Ada beberapa daerah yang mewajibkan Regident untuk kendaraan tidak bermotor. Sebagai contoh, Yogyakarta meregistrasi becak dengan kode wilayah YB. Regident ini dikelola oleh pemerintah daerah tetapi tidak dikelola oleh Korlantas.

Sejarah

Dua anak berfoto dengan mobil berpelat AA 20 milik keluarga J.W. Bijleveld.

Jawa mulai memperkenalkan pelat nomor pada tahun 1900, tetapi saat itu bentuknya masih sederhana; hanya mencantumkan kode daerah dan dan nomor registrasi kendaraan, tanpa adanya pembakuan resmi. Pelat juga tidak selalu dipasang di bagian depan dan belakang. Beberapa ada yang memasangnya di bagian samping kendaraan. Sebagai contoh, CH (Cirebon), kemudian SB (Surabaya), atau SOK (Pantai Timur Sumatra). Untuk keperluan internasional, Hindia Belanda memperkenalkan kode IN untuk kendaraan kenegaraan mereka. Pelat IN berbentuk elips, tetapi nomor registrasi di bawahnya berbentuk persegi panjang.

Sistem yang lebih terstruktur kemudian diperkenalkan pada tahun 1917 dengan berlakunya Voorschriften omtrent den inhoud der aanvragen om nummer- en rijbewijzen, het opgeven nummers en letters, de modellen van nummer- en rijbewijzen, het aanleggen van registers van houders der bewijzen en het bekend maken van den inhoud der registers (Undang-undang tentang registrasi pelat nomor dan SIM, spesifikasi angka dan huruf, model pelat nomor dan SIM, penetapan daftar pemegang SIM, dan penerbitannya). Undang-undang ini menjadi yang pertama kalinya mewajibkan registrasi kendaraan secara nasional. Sistem berbasis keresidenan ini pertama kali mulai berlaku di Jawa dan kemudian disebar ke luar Jawa. Pada saat itu huruf-huruf yang digunakan sebagai kode wilayah adalah:

• A: Banten
• B: Batavia
• D: Priangan
• E: Cirebon
• G: Pekalongan
• H: Semarang
• K: Rembang
• L: Surabaya
• M: Madura
• N: Pasuruan
• P: Besuki
• R: Banyumas
• AA: Kedu
• AB: Yogyakarta
• AD: Surakarta
• AE: Madiun
• AG: Kediri
• BA: Pantai Barat Sumatra
• BB: Tapanuli
• BD: Bengkulu
• BE: Lampung
• BG: Palembang
• BH: Jambi
• BK: Sumatra Timur
• BL: Aceh
• BM: Riau
• BN: Bangka
• BP: Belitung
• BR: Kalimantan Barat
• DA: Kalimantan Selatan dan Timur
• DB: Manado
• DD: Sulawesi
• DE: Ambon
• DG: Ternate
• DH: Timor
• DK: Bali dan Lombok

Hingga dekade 1920-an, kode kewilayahan pelat nomor bertambah seiring pemekaran wilayah keresidenan. Contohnya, Bogor menggunakan kode pelat F, Bojonegoro menggunakan kode pelat S, dan wilayah Papua bagian barat menggunakan kode pelat DS.

Desain pelat nomor semasa Orde Baru

Pada mulanya, desain pelat nomor Hindia Belanda dan Indonesia hanya berupa kode kewilayahan dan nomor registrasi. Memasuki dekade 1980-an, masa berlaku pelat nomor dihadirkan dengan format bulan dan tahun, dipisahkan dengan tanda pisah atau titik tengah. Desain ini kemudian ditingkatkan, dengan memberi warna berbeda pada bagian masa berlaku, hingga dekade 1990-an. Huruf-huruf yang digunakan adalah huruf-huruf embos. Dua variasi dari pelat nomor era Orde Baru adalah, masa berlaku dapat ditempatkan di atas maupun di bawah nomor polisi.

Abad ke-21

Pelat mobil (berasal dari Jakarta) sebelum April 2011.

Seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan, desain dan spesifikasi teknis Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mulai diatur dimensinya oleh Direktorat Lalu Lintas Polri (Ditlantas Polri). Ukuran TNKB pada dekade 2000-an adalah 395 × 135 mm (roda empat atau lebih) atau 250 × 105 mm (roda dua atau tiga), dengan huruf lebar dan antara nomor registrasi dan masa berlaku dipisahkan dengan garis. Pada sudut kiri bawah dan kanan atas terdapat lambang Polisi Lalu Lintas; sedangkan sisi kanan bawah dan kiri atas terdapat tulisan "Ditlantas Polri" (ditulis dengan huruf kapital semua). Simbol ini menjadi tanda pengaman dan juga difungsikan untuk membuktikan keaslian TNKB.

Pada April 2011, desain TNKB diubah total. Ukurannya sedikit lebih panjang 5 cm untuk mengakomodasi jumlah huruf yang lebih banyak. Huruf-huruf yang digunakan juga langsing Selain ukurannya yang sedikit lebih panjang ini, Korlantas Polri juga memperkenalkan lambang mereka yang lebih lengkap (dengan perisai, dan pita "Dharmakerta Marga Raksyaka"). Frasa "Ditlantas" digantikan dengan "Korlantas". Bahan baku TNKB adalah alumnium dengan tebal 1 mm, dengan garis tepi yang warnanya sama dengan warna tulisan. Ukuran TNKB untuk kendaraan roda dua atau tiga sekarang menjadi 275 mm dengan lebar 110 mm, sedangkan untuk kendaraan roda empat atau lebih adalah panjang 430 mm dengan lebar 135 mm.

Spesifikasi teknis

Desain

Format plat nomor kendaraan pribadi saat ini sejak 1 Agustus 2019. Khusus untuk pelat nomor cantik, dengan bahan yang lebih kuat dan lambang Korlantas yang lebih detail.

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berbentuk pelat aluminium dengan cetakan tulisan dua baris.

• Baris pertama menunjukkan: kode wilayah (huruf), nomor polisi (angka), dan kode/huruf seri wilayah (huruf), dikenal dengan istilah nomor registrasi kendaraan bermotor (NRKB).
• Baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku, masing-masing dua digit (misalnya 11•26 berarti berlaku hingga November 2026)
• Pelat TNKB dicetak menggunakan mesin pres otomatis, dan menggunakan rupa huruf yang sama untuk seluruh Samsat.
• Lambang lengkap Korlantas Polri dicetak satu di pojok kiri bawah, dan dua tulisan "Korlantas Polri" di pojok kiri atas dan kanan bawah.

Warna

Format plat nomor kendaraan komersial atau angkutan umum.

Format plat nomor kendaraan dinas milik pemerintah.

Warna TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor) ditetapkan sebagai berikut:

• Kendaraan bermotor perseorangan dan sewa: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih.
• Kendaraan bermotor angkutan umum: warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam.
• Kendaraan bermotor sebagai kendaraan dinas pemerintah: warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
• Kendaraan bermotor korps diplomatik negara asing: warna dasar putih dengan tulisan berwarna biru.
• Kendaraan bermotor staf operasional korps diplomatik negara asing: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih serta terdiri dari lima angka dan kode angka negara yang dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian.
• Kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, kendaraan bermotor ini tidak boleh dioperasionalkan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya): warna dasar hijau dengan tulisan hitam.

Warna TNKB khusus kendaraan bermotor listrik

Sesuai perkembangan zaman, maka Polri menetapkan TNKB khusus Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) dengan tambahan lis biru di baris bulan dan tahun berakhirnya TNKB sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor 5 Tahun 2020.

• Kendaraan bermotor listrik perseorangan dan sewa: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih lis warna biru.
• Kendaraan bermotor listrik angkutan umum: warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam lis warna biru.
• Kendaraan bermotor listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah: warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih lis warna biru.
• Kendaraan bermotor listrik korps diplomatik negara asing: warna dasar putih dengan tulisan berwarna biru lis warna biru.
• Kendaraan bermotor listrik di kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, kendaraan bermotor ini tidak boleh dioperasionalkan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya): warna dasar hijau dengan tulisan hitam lis warna biru.

Pelat nomor terkait

• TCKB (Tanda Coba Kendaraan Bermotor) digunakan pada kendaraan bermotor untuk transportasi dealer (pengiriman dari perakitan ke dealer, dealer ke dealer, test drive, riset otomotif, dan pengiriman ke konsumen): warna dasar putih dengan tulisan berwarna merah.
• TNRP (Tanda Nomor Registrasi Pengoperasian) digunakan pada kendaraan asing non-diplomat, terutama untuk angkutan antarnegara dan kegiatan internasional: warna dasar putih dengan tulisan biru.
• TNKB Bantuan yang digunakan untuk kendaraan bermotor yang belum memiliki BPKB dan STNK selama satu bulan pelat nomornya belum turun dari UPT dan Samsat sebagai tanda bahwa surat-surat sedang dalam proses pengurusan.
• Kendaraan tidak bermotor di Surabaya: warna dasar biru dengan tulisan putih.

Nomor polisi

Nomor polisi diberikan sesuai dengan urutan pendaftaran kendaraan bermotor. Nomor urut tersebut terdiri dari satu hingga empat angka, dan ditempatkan setelah kode wilayah pendaftaran. Apabila nomor urut pendaftaran yang telah dialokasikan habis digunakan, maka nomor urut pendaftaran berikutnya kembali ke nomor awal yang telah dialokasikan dengan diberi tanda pengenal huruf seri A-Z di belakang angka pendaftaran. Apabila tiga huruf seri di belakang angka sebagai tanda pengenal kelipatan telah sampai pada memiliki huruf pembeda dari huruf awal A hingga huruf akhir Z, maka penomoran dapat menggunakan dua huruf seri di belakang angka pendaftaran.

Kode nomor polisi

Kewilayahan

Peta letak pelat nomor

Kode wilayah pendaftaran kendaraan bermotor ditetapkan sebagai Peraturan Kapolri.

Huruf	Wilayah	Gambar
Pulau Sumatra
BA	Sumatra Barat: Kota Padang (BA - A*/B*/O*/Q*/R*), Kabupaten Lima Puluh Kota (BA - C*), Kabupaten Pasaman (BA - D*), Kabupaten Tanah Datar (BA - E*), Kabupaten Padang Pariaman (BA - F*), Kabupaten Pesisir Selatan (BA - G*/Z*), Kabupaten Solok (BA - H*), Kota Sawahlunto (BA - J*), Kabupaten Sijunjung (BA - K*), Kota Bukittinggi (BA - L*), Kota Payakumbuh (BA - M*), Kota Padang Panjang (BA - N*), Kota Solok (BA - P*), Kabupaten Pasaman Barat (BA - S*), Kabupaten Agam (BA - T*), Kabupaten Kepulauan Mentawai (BA - U*), Kabupaten Dharmasraya (BA - V*), Kota Pariaman (BA - W*), Kabupaten Solok Selatan (BA - Y*)
BB	Sumatra Utara bagian Barat (Tapanuli): Kota Sibolga (BB - A*/L*/N*), Kabupaten Tapanuli Utara (BB - B*), Kabupaten Samosir (BB - C*), Kabupaten Humbang Hasundutan (BB - D*), Kabupaten Toba (BB - E*), Kota Padang Sidempuan (BB - F*/H*), Kabupaten Tapanuli Selatan (BB - G*), Kabupaten Padang Lawas Utara (BB - J*), Kabupaten Padang Lawas (BB - K*), Kabupaten Tapanuli Tengah (BB - M*), Kabupaten Nias Utara (BB - Q*), Kabupaten Mandailing Natal (BB - R*), Kota Gunungsitoli (BB - T*), Kabupaten Nias Barat (BB - U*), Kabupaten Nias (BB - V*), Kabupaten Nias Selatan (BB - W*), Kabupaten Dairi (BB - Y*), Kabupaten Pakpak Bharat (BB - Z*)
BD	Bengkulu: Kota Bengkulu (BD - A*/C*/E*/L*/R*/U*/V*), Kabupaten Bengkulu Selatan (BD - B*/M*), Kabupaten Bengkulu Utara (BD - D*/S*), Kabupaten Rejang Lebong (BD - F*/I*/K*), Kabupaten Kepahiang (BD - G*), Kabupaten Lebong (BD - H*), Kabupaten Muko Muko (BD - N*), Kabupaten Seluma (BD - P*), Kabupaten Kaur (BD - W*), Kabupaten Bengkulu Tengah (BD - Y*)
BE	Lampung: Kota Bandar Lampung (BE - A**/B**/C**/Y**), Kabupaten Lampung Selatan (BE - D**/E**/O**), Kota Metro (BE - F*), Kabupaten Lampung Tengah (BE - G**/H**/I**), Kabupaten Lampung Utara (BE - J**/K**), Kabupaten Mesuji (BE - L**), Kabupaten Lampung Barat (BE - M**), Kabupaten Lampung Timur (BE - N**/P**), Kabupaten Tulang Bawang Barat (BE - Q**), Kabupaten Pesawaran (BE - R**), Kabupaten Tulang Bawang (BE - S**/T**), Kabupaten Pringsewu (BE - U**), Kabupaten Tanggamus (BE - V**/Z**), Kabupaten Way Kanan (BE - W**), Kabupaten Pesisir Barat (BE - X**)
BG	Sumatra Selatan: Kota Palembang (BG - A**/I*/L**/M*/N*/U*/V*/X*/Z*), Kabupaten Musi Banyuasin (BG - B**), Kota Prabumulih (BG - C*), Kabupaten Muara Enim (BG - D**), Kabupaten Lahat (BG - E**), Kabupaten Ogan Komering Ulu (BG - F**), Kabupaten Musi Rawas (BG - G**), Kota Lubuk Linggau (BG - H**), Kabupaten Banyuasin (BG - J**/R*), Kabupaten Ogan Komering Ilir (BG - K**), Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (BG - P**), Kabupaten Musi Rawas Utara (BG - Q**), Kabupaten Empat Lawang (BG - S*), Kabupaten Ogan Ilir (BG - T*), Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (BG - O*), Kota Pagaralam (BG - W*), Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (BG - Y**)
BH	Jambi: Kota Jambi (BH - A**/H*/L*/M*/N*/Y*/Z*), Kabupaten Batanghari (BH - B*/V*), Kabupaten Tebo (BH - C*/W*), Kabupaten Kerinci (BH - D*), Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BH - E*/O*), Kabupaten Merangin (BH - F*/P*/X*), Kabupaten Muaro Jambi (BH - G*/I*), Kabupaten Tanjung Jabung Timur (BH - J*/T*), Kabupaten Bungo (BH - K*/U*), Kabupaten Sarolangun (BH - Q*/S*), Kota Sungai Penuh (BH - R*)
BK	Sumatra Utara bagian Timur (pesisir Timur): Kota Medan (BK - A**/B*/C*/D*/E*/F*/G*/H*/I*/K**/L**), Kabupaten Labuhanbatu Utara (BK - J**), Kabupaten Deli Serdang (BK - M**), Kota Tebing Tinggi (BK - N**), Kabupaten Batubara (BK - O**), Kabupaten Langkat (BK - P**), Kota Tanjung Balai (BK - Q**), Kota Binjai (BK - R**), Kabupaten Karo (BK - S**), Kabupaten Simalungun (BK - T**/U*), Kabupaten Asahan (BK - V**), Kota Pematang Siantar (BK - W**), Kabupaten Serdang Bedagai (BK - X**), Kabupaten Labuhanbatu (BK - Y**), Kabupaten Labuhanbatu Selatan (BK - Z**)
BL	Aceh: Kota Banda Aceh (BL - A**/J**), Kabupaten Aceh Besar (BL - B**/L**), Kabupaten Aceh Barat Daya (BL - C**), Kabupaten Aceh Timur (BL - D**), Kabupaten Aceh Barat (BL - E**), Kota Langsa (BL - F**), Kabupaten Aceh Tengah (BL - G**), Kabupaten Gayo Lues (BL - H**), Kota Subulussalam (BL - I**), Kabupaten Aceh Utara (BL - K**/Q**), Kota Sabang (BL - M**), Kota Lhokseumawe (BL - N**), Kabupaten Pidie Jaya (BL - O**), Kabupaten Pidie (BL - P**), Kabupaten Aceh Singkil (BL - R**), Kabupaten Simeulue (BL - S**), Kabupaten Aceh Selatan (BL - T**), Kabupaten Aceh Tamiang (BL - U**), Kabupaten Nagan Raya (BL - V**), Kabupaten Aceh Jaya (BL - W**), Kabupaten Aceh Tenggara (BL - X**), Kabupaten Bener Meriah (BL - Y**), Kabupaten Bireuen (BL - Z**)
BM	Riau: Kota Pekanbaru (BM - A**/J**/L**/N**/O**/Q**/T**/V**), Kabupaten Indragiri Hulu (BM - B**), Kabupaten Pelalawan (BM - C**/I**), Kabupaten Bengkalis (BM - D**/E**), Kabupaten Kampar (BM - F**/Z**), Kabupaten Indragiri Hilir (BM - G**), Kota Dumai (BM - H**/R**), Kabupaten Kuantan Singingi (BM - K**/XK-XZ), Kabupaten Rokan Hulu (BM - M**/U**), Kabupaten Rokan Hilir (BM - P**/W**), Kabupaten Siak (BM - S**/Y**), Kabupaten Kepulauan Meranti (BM - XA-XJ)
BN	Kepulauan Bangka Belitung: Kota Pangkal Pinang (BN - A*/P*), Kabupaten Bangka (BN - B*/Q*), Kabupaten Bangka Tengah (BN - C*/T*), Kabupaten Bangka Barat (BN - D*/R*), Kabupaten Bangka Selatan (BN - E*/V*), Kabupaten Belitung (BN - F*/W*), Kabupaten Belitung Timur (BN - G*/X*)
BP	Kepulauan Riau: Kota Tanjung Pinang (BP - A*/P*/T*/*T/W*/*W), Kabupaten Bintan (BP - B*), Kota Batam (BP - C*/D*/E*/F*/G*/H*/I*/J*/M*/O*/Q*/R*/U*/V*/X*/Y*/Z*), Kabupaten Karimun (BP - K*), Kabupaten Lingga (BP - L*), Kabupaten Natuna (BP - N*), Kabupaten Kepulauan Anambas (BP - S*)
Catatan: Untuk pelat nomor Lampung, angka 1-2999 digunakan untuk angkutan penumpang, sementara untuk sepeda motor 2000-6999 dan 8000-8999, sementara untuk bus 7000-7999 dan untuk angkutan barang 9000-9999. Untuk pelat nomor Sumatra, angka 1-1999 digunakan untuk angkutan penumpang, sementara untuk sepeda motor 2000-6999, sementara untuk bus 7000-7999 dan untuk angkutan barang 8000-9999. Untuk Kabupaten Kepulauan Meranti, huruf belakang X dimulai dari XA hingga XJ, sementara untuk Kabupaten Kuantan Singingi, huruf belakang X dimulai dari XK hingga XZ. Angkutan Umum Provinsi Riau menggunakan kode registrasi *U dan *O. Angkutan Umum Provinsi Kepulauan Riau menggunakan kode registrasi *U. Angkutan Umum Kota Dumai menggunakan kode registrasi *U, *O dan *Y. Mobil Dinas Sumatra Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung menggunakan kode Registrasi *Z. Mobil Dinas milik Pemprov Kepulauan Riau menggunakan kode Registrasi A dan AA. Contoh: BE 1097 AMR adalah pelat nomor mobil mutasi asal Kota Bandar Lampung. BM 5432 BBA adalah pelat nomor motor baru asal Kabupaten Indragiri Hulu. BL 7998 AA adalah pelat nomor bus baru asal Kota Banda Aceh. BB 8330 KA adalah pelat nomor pickup bak terbuka baru asal Kabupaten Padang Lawas. BK 1927 ACL adalah pelat nomor mobil baru asal Kota Medan. BN 7256 TZ adalah pelat nomor bus dinas asal Kabupaten Bangka Tengah. BD 7714 FU adalah pelat nomor bus baru asal Kabupaten Rejang Lebong. BH 3228 AAZ adalah pelat nomor motor baru asal Kota Jambi.
Pulau Jawa
DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat
A	Banten (sebelumnya bernama Keresidenan Banten): Kota Serang (A - A*/B*/C*/D*), Kabupaten Serang (A - E*/F*/G*/H*/I*), Kabupaten Pandeglang (A - J*/K*/L*/M*), Kabupaten Lebak (A - N*/O*/P*/Q*), Kota Cilegon (A - R*/S*/T*/U*), Kabupaten Tangerang (A - V**/W**/X**/Y**/Z**)
B	Jadetabek: Kota Administrasi Jakarta Barat (B - B**/H**), Kota Tangerang (B - C**/V**), Kota Administrasi Jakarta Selatan (B - D**/S**), Kota Depok (B - E**/Z**), Kabupaten Bekasi (B - F**), Kabupaten Tangerang (B - G**/J**), Kota Bekasi (B - K**), Kota Tangerang Selatan (B - N**/W**), Kota Administrasi Jakarta Pusat (B - P**), Kota Administrasi Jakarta Timur (B - T**), Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (B - U**)
D	eks Keresidenan Priangan bagian barat: Kota Bandung (D - A**/B**/C**/D**/E**/F**/G**/H**/I**/J**/K**/L**/M**/N**/O**/P**/Q**/R**), Kota Cimahi (D - S**/T**), Kabupaten Bandung Barat (D - U**/X**), Kabupaten Bandung (D - V**/W*/Y**/Z**)
E	eks Keresidenan Cirebon: Kota Cirebon (E - A*/B*/C*/D*/E*/F*/G*), Kabupaten Cirebon (E - H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O*), Kabupaten Indramayu (E - P**/Q**/R*/S*/T*), Kabupaten Majalengka (E - U*/V*/W*/X*), Kabupaten Kuningan (E - Y**/Z**)
F	eks Keresidenan Bogor (tidak termasuk Depok): Kota Bogor (F - A**/B*/C*/D*/E*), Kabupaten Bogor (F - F**/G*/H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/P*/R*), Kota Sukabumi (F - O*/S**/T**), Kabupaten Sukabumi (F - Q*/U**/V*), Kabupaten Cianjur (F - W**/X*/Y*/Z*)
T	eks Keresidenan Karawang: Kabupaten Purwakarta (T - A*/B*/C*/I*/J*/O*/Q*), Kabupaten Karawang (T - D*/E*/F*/G*/H*/K*/L*/M*/N*/P*/R*/S*), Kabupaten Subang (T - T*/U*/V*/W*/X*/Y*/Z*)
Z	eks Keresidenan Priangan bagian timur: Kabupaten Sumedang (Z - A**/B**/C*), Kabupaten Garut (Z - D**/E*/F*/G*), Kota Tasikmalaya (Z - H*/I*/J*/K*/L*/M*), Kabupaten Tasikmalaya (Z - N*/O*/P*/Q*/R*/S*), Kabupaten Ciamis (Z - T**/V*/W*), Kabupaten Pangandaran (Z - U*), Kota Banjar (Z - X*/Y*/Z*)
Catatan: Untuk wilayah Polda Metro Jaya, angka 1-2999 selalu digunakan untuk angkutan penumpang (dengan perincian angka 1-2999 untuk angkutan penumpang dan angka 1000-2999 dan 7000-8999 untuk angkutan umum (angkot) khusus wilayah hukum Polda Metro Jaya). Untuk sepeda motor selalu menggunakan angka 3000-6999. Untuk bajaj dan gerobak motor kendaraan roda tiga dengan huruf kategori Z selalu menggunakan angka 4000-4999. Untuk bus selalu menggunakan angka 7000-7999, serta angkutan barang selalu menggunakan angka 9000-9999. Untuk wilayah Polda Banten dan Polda Jawa Barat, angka 1-1999 selalu digunakan untuk angkutan penumpang (dengan perincian angka 1-1899 untuk angkutan penumpang dan angka 1900-1999 untuk angkutan umum (angkot) khusus wilayah hukum Polda Banten dan Polda Jawa Barat). Untuk sepeda motor selalu menggunakan angka 2000-6999. Untuk bus selalu menggunakan angka 7000-7999, serta angkutan barang selalu menggunakan angka 8000-9999. Mulai Februari 2004, Jadetabek menggunakan tiga huruf di belakang untuk semua jenis kendaraan bermotor. Mulai Februari 2015, Kabupaten Kuningan menggunakan tiga huruf di belakang untuk semua jenis kendaraan bermotor. Mulai Mei 2015, Kabupaten Sukabumi menggunakan tiga huruf di belakang untuk semua jenis kendaraan bermotor. Mulai Februari 2016, Kabupaten Indramayu menggunakan tiga huruf di belakang untuk semua jenis kendaraan bermotor. Mulai Maret 2016, Kabupaten Bogor menggunakan tiga huruf di belakang untuk semua jenis kendaraan bermotor. Mulai Mei 2016, Kabupaten Tangerang resmi menggunakan pelat A (sebelumnya berkode G**) sehubungan dengan bergabungnya wilayah hukum Polresta Tangerang ke Polda Banten. Polda Banten dan Polda Metro Jaya menggunakan tiga huruf di belakang untuk semua jenis kendaraan bermotor yang seperti di Jadetabek dan sekitarnya. Mulai Februari 2018, Kabupaten Garut menggunakan tiga huruf di belakang untuk semua jenis kendaraan bermotor. Mulai Juni 2018, Kabupaten Ciamis menggunakan tiga huruf di belakang untuk semua jenis kendaraan bermotor. Mulai Februari 2019, Kabupaten Sumedang menggunakan tiga huruf di belakang untuk semua jenis kendaraan bermotor. Mulai Agustus 2019, Kabupaten Cianjur menggunakan tiga huruf di belakang untuk semua jenis kendaraan bermotor. Mulai September 2019, Kota Bogor menggunakan tiga huruf di belakang untuk semua jenis kendaraan bermotor. Mulai November 2019, Kabupaten Tangerang menggunakan tiga huruf di belakang untuk semua jenis kendaraan bermotor. Mulai Januari 2020, Kota Sukabumi menggunakan tiga huruf di belakang untuk semua jenis kendaraan bermotor. Per Mei 2020, sebagian wilayah Kabupaten Tangerang yang terdiri dari 10 kecamatan kembali menggunakan pelat B dengan kode wilayah baru J**, setelah sebelumnya sempat beralih ke kode C**, G** dan N**, mulai Maret 2016 hingga Mei 2020. Contoh: D 3748 VEY adalah pelat nomor motor baru asal Kabupaten Bandung. E 2187 YBF adalah pelat nomor motor baru asal Kabupaten Kuningan. F 1712 FAE adalah pelat nomor mobil baru asal Kabupaten Bogor. Z 6143 DAY adalah pelat nomor motor baru asal Kabupaten Garut. A 3781 VAY adalah pelat nomor motor baru asal Kabupaten Tangerang. F 1815 AAK adalah pelat nomor mobil baru asal Kota Bogor. F 5965 WAM adalah pelat nomor motor baru asal Kabupaten Cianjur. Z 3397 AAO adalah pelat nomor motor baru asal Kabupaten Sumedang.
Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
G	eks Keresidenan Pekalongan: Kota Pekalongan (G - *A/*H/*S), Kabupaten Pekalongan (G - **B/*K/*O/*T), Kabupaten Batang (G - **C/*L/*V), Kabupaten Pemalang (G - *D/*I/*M/*W), Kota Tegal (G - *E/*N/*Y), Kabupaten Tegal (G - **F/*P/*Q/*Z), Kabupaten Brebes (G - **G/*J/*R/*U)
H	eks Keresidenan Semarang: Kota Semarang (H - *A/*F/**G/*H/*P/*Q/*R/*S/**W/*Y/*Z), Kota Salatiga (H - *B/*K/*O/*T), Kabupaten Semarang (H - **C/*I/*L/*V), Kabupaten Kendal (H - **D/*M/*U), Kabupaten Demak (H - **E/*J/*N)
K	eks Keresidenan Pati: Kabupaten Pati (K - *A/*G/*H/*S/*U), Kabupaten Kudus (K - **B/*K/*O/*R/*T), Kabupaten Jepara (K - **C/*L/*Q/*V), Kabupaten Rembang (K - *D/*I/*M/*W), Kabupaten Blora (K - *E/*N/*X/*Y), Kabupaten Grobogan (K - **F/*J/*P/*Z)
R	eks Keresidenan Banyumas: Kabupaten Banyumas (R - *A/*E/*G/*H/*J/*S), Kabupaten Cilacap (R - **B/*F/*K/*N/*P/*R/*T), Kabupaten Purbalingga (R - *C/*L/*Q/*U/*V/*Z), Kabupaten Banjarnegara (R - *D/*I/*M/*O/*W/*Y)
AA	eks Keresidenan Kedu: Kota Magelang (AA - *A/*H/*S/*U), Kabupaten Magelang (AA - *B/*G/*K/*O/*T), Kabupaten Purworejo (AA - *C/*L/*Q/*V), Kabupaten Kebumen (AA - *D/*J/*M/*W), Kabupaten Temanggung (AA - *E/*N/*Y), Kabupaten Wonosobo (AA - *F/*P/*Z)
AB	DI Yogyakarta (sebelumnya bernama Keresidenan Yogyakarta): Kota Yogyakarta (AB - A*/F*/H*/I*/S*), Kabupaten Bantul (AB - B*/G*/J*/K*/T*), Kabupaten Kulon Progo (AB - C*/L*/P*/V*), Kabupaten Gunungkidul (AB - D*/M*/W*), Kabupaten Sleman (AB - E*/N*/Q*/U*/X*/Y*/Z*)
AD	eks Keresidenan Surakarta: Kota Surakarta (AD - **A/*H/*S/*U), Kabupaten Sukoharjo (AD - **B/*K/*O/*T), Kabupaten Klaten (AD - **C/*J/*L/*Q/*V), Kabupaten Boyolali (AD - **D/*M/*W), Kabupaten Sragen (AD - **E/*N/*Y), Kabupaten Karanganyar (AD - **F/*P/*Z), Kabupaten Wonogiri (AD - **G/*I/*R)
Catatan: Untuk wilayah Polda Jawa Tengah dan Polda DI Yogyakarta, konfigurasi angka 1-1999 selalu digunakan untuk angkutan penumpang, angkutan umum (angkot) dan taksi. Untuk sepeda motor selalu menggunakan angka 2000-6999. Untuk bus selalu menggunakan angka 7000-7999, serta untuk angkutan barang selalu menggunakan angka 8000-9999. Huruf paling belakang pada pelat nomor Jawa Tengah merupakan kode wilayah registrasi. Khusus wilayah Jawa Tengah menggunakan kode registrasi X digunakan untuk kendaraan mutasi atau hanya digunakan untuk pelat sementara, contoh: AA 8220 CX. Kendaraan mutasi khusus wilayah DI Yogyakarta menggunakan kode XX, XY dan YY. Penomoran baru khusus Polda Jawa Tengah (registrasi ulang) meliputi 1-1999 untuk angkutan penumpang, 7000-7999 untuk bus, dan 8000-9999 untuk angkutan barang. Bagi pengguna kendaraan baru otomatis mengikuti penomoran baru, sedangkan kendaraan lama menunggu hingga pergantian penomoran registrasi baru. Khusus penomoran wilayah Jawa Tengah baru, untuk kendaraan pelat kuning menggunakan kode Ø* sedangkan pelat merah menggunakan kode X*, dan sepeda motor pelat merah menggunakan penomoran 6000-6999. Sedangkan huruf Ø dan X tidak diperuntukan untuk kendaraan pribadi/pelat hitam karena sudah dipakai untuk pelat kuning dan pelat merah. jadi Setelah N maka langsung ke P, dan W langsung ke Y. Mulai Februari 2020, Polda Jawa Tengah telah resmi mengubah penomoran kendaraan khusus sepeda motor, bus, angkutan barang, angkutan penumpang dan angkutan umum (registrasi ulang/registrasi nopol baru). Silahkan baca selengkapnya di Ditlantas Polda Jawa Tengah. Mulai November 2020, kode registrasi belakang wilayah DI Yogyakarta yang semula terletak paling belakang resmi berpindah ke depan. Contoh: AD 7112 ØF adalah pelat nomor angkutan umum baru asal Kabupaten Karanganyar. AA 1572 WE adalah pelat nomor mobil baru asal Kabupaten Temanggung. K 9558 XE adalah pelat nomor mobil dinas baru asal Kabupaten Blora. H 9899 ØJ adalah pelat nomor angkutan barang berpelat kuning baru asal Kabupaten Demak. AB 1872 MT adalah pelat nomor mobil baru asal Kabupaten Gunungkidul. G 6899 XS adalah pelat nomor motor dinas asal Kota Pekalongan. R 4956 BCB adalah pelat nomor motor baru asal Kabupaten Cilacap. AD 9099 ØK adalah pelat nomor angkutan barang berpelat kuning baru asal Kabupaten Sukoharjo.
Jawa Timur
L	Kota Surabaya
M	eks Keresidenan Madura: Kabupaten Pamekasan (M – A*/B*/C*/D*/E*/F*), Kabupaten Bangkalan (M – G*/H*/I*/J*/K*/L*/M*), Kabupaten Sampang (M – N*/O*/P*/Q*/R*/S*), Kabupaten Sumenep (M – T*/U*/V*/W*/X*/Y*/Z*)
N	eks Keresidenan Malang: Kota Malang (N – A**/B**/C**/D**), Kabupaten Malang (N – E**/F*/G**/H**/I*), Kota Batu (N – J*/K*/L*), Kabupaten Probolinggo (N – M*/N**), Kabupaten Pasuruan (N – O*/T**), Kota Probolinggo (N – P**/Q*/R*/S*), Kabupaten Lumajang (N – U*/Y**/Z*), Kota Pasuruan (N – V*/W*/X*)
P	eks Keresidenan Besuki: Kabupaten Bondowoso (P – A*/B*/C*), Kabupaten Situbondo (P – D*/E*/F*), Kabupaten Jember (P – G*/H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O*/P*), Kabupaten Banyuwangi (P – Q**/R*/S*/T*/U*/V**/W*/X*/Y*/Z*)
S	eks Keresidenan Bojonegoro, Mojokerto, dan Jombang: Kabupaten Bojonegoro (S – A**/B*/C*/D*), Kabupaten Tuban (S – E*/F*/G*/H*/I*), Kabupaten Lamongan (S – J**/K*/L*/M*), Kabupaten Mojokerto (S – N**/O*/P*/Q*/R*), Kota Mojokerto, (S – S*/T*/U*/V*), Kabupaten Jombang (S – O**/W**/X*/Y*/Z*)
W	Kabupaten Gresik (W – A*/B*/C*/D*/E*/F*/G*/H*/I*/J*/K*/L*/M*), Kabupaten Sidoarjo (W – N**/O*/P*/Q*/R*/S*/T*/U*/V*/W*/X*/Y*/Z*)
AE	eks Keresidenan Madiun: Kota Madiun (AE – A*/B*/C*/D*), Kabupaten Madiun (AE – E*/F*/G*/H*/I*), Kabupaten Ngawi (AE – J**/K*/L*/M*), Kabupaten Magetan (AE – N*/O*/P*/Q*/R*), Kabupaten Ponorogo (AE – S*/T*/U*/V*/W*), Kabupaten Pacitan (AE – X*/Y*/Z*)
AG	eks Keresidenan Kediri: Kota Kediri (AG – A**/B*/C*), Kabupaten Kediri (AG – D*/E**/F*/G*/H*/I*/J*/O*), Kabupaten Blitar (AG – K**/L*/M*/N*/O**), Kota Blitar (AG – P*/Q*), Kabupaten Tulungagung (AG – R**/S*/T*), Kabupaten Nganjuk (AG – U*/V**/W*/X*), Kabupaten Trenggalek (AG – Y**/Z*)
Catatan: Dalam pelat nomor wilayah Jawa Timur, angka 1–1999 digunakan untuk angkutan penumpang. Sementara itu, sepeda motor menggunakan angka 2000–6999, bus menggunakan angka 7000–7999 (ada juga beberapa bus yang menggunakan angka 9000–9999), serta angkutan barang menggunakan angka 8000–9999. Pelat warna dasar kuning (angkutan umum dan angkutan barang berpelat kuning) menggunakan format huruf belakang U*, sedangkan penggunaan pelat warna dasar merah (kendaraan dinas) menggunakan format huruf belakang *P, dengan tanda * menunjukkan kode wilayah registrasi. Kode nomor polisi L adalah satu-satunya kode wilayah yang hanya dimiliki oleh satu daerah setingkat kabupaten/kota. Wilayah Mojokerto dan Jombang direncanakan menggunakan kode wilayah W berdasarkan peraturan Polri tahun 2021. Per Oktober 2021, Kota Surabaya diberlakukan penomoran tiga huruf di belakang angka untuk semua jenis kendaraan bermotor. Contoh: L 4068 AAB adalah pelat nomor sepeda motor pribadi asal wilayah Kota Surabaya. M 1423 VP adalah pelat nomor mobil dinas asal wilayah Kabupaten Sumenep. AE 8203 GB adalah pelat nomor angkutan barang pribadi asal wilayah Kabupaten Madiun. N 1639 AAO adalah pelat nomor mobil pribadi asal wilayah Kota Malang. S 1965 KP adalah pelat nomor mobil dinas asal wilayah Kabupaten Lamongan. AG 7288 US adalah pelat nomor bus umum asal wilayah Kabupaten Tulungagung. W 4771 NCB adalah pelat nomor sepeda motor pribadi asal wilayah Kabupaten Sidoarjo. P 6253 QAJ adalah pelat nomor sepeda motor pribadi asal wilayah Kabupaten Banyuwangi.
Bali dan Nusa Tenggara
DH	NTT (Pulau Timor): Kota Kupang (DH - A*/H*/K*), Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sabu Raijua (DH - B*/N*), Kabupaten Timor Tengah Selatan (DH - C*/E*), Kabupaten Timor Tengah Utara (DH - D*/M*), Kabupaten Belu (DH - F*/T*), Kabupaten Rote Ndao (DH - G*/V*), Kabupaten Malaka (DH - J*)
DK	Bali: Kota Denpasar (DK - A**/B**/C**/D**/E**/I**/X**), Kabupaten Badung (DK - F**/J**/O**/Q**), Kabupaten Tabanan (DK - G**/H**), Kabupaten Gianyar (DK - K**/L**), Kabupaten Klungkung (DK - M**/N**), Kabupaten Bangli (DK - P**/R**), Kabupaten Karangasem (DK - S**/T**), Kabupaten Buleleng (DK - U**/V**), Kabupaten Jembrana (DK - W**/Z**)
DR	NTB (Pulau Lombok): Kota Mataram (DR - A*/B*/C*/E*/F*/N*/O*/P*/R*/X*), Kabupaten Lombok Utara (DR - D*/G*/M*), Kabupaten Lombok Barat (DR - H*/J*/K*/T*/W*), Kabupaten Lombok Timur (DR - L*/Q*/Y*), Kabupaten Lombok Tengah (DR - S*/U*/V*/Z*)
EA	NTB (Pulau Sumbawa): Kabupaten Sumbawa (EA - A*/C*/D*/E*/F*/P*), Kabupaten Sumbawa Barat (EA - H*/K*), Kota Bima (EA - L*/S*), Kabupaten Dompu (EA - M*/Q*/R*/T*), Kabupaten Bima (EA - X*/Y*)
EB	NTT (Pulau Flores dan kepulauan): Kabupaten Ende (EB - A*), Kabupaten Sikka (EB - B*), Kabupaten Flores Timur (EB - C*), Kabupaten Ngada (EB - D*), Kabupaten Manggarai (EB - E*), Kabupaten Lembata (EB - F*), Kabupaten Manggarai Barat (EB - G*), Kabupaten Nagekeo (EB - H*/Y*), Kabupaten Alor (EB - J*/K*), Kabupaten Manggarai Timur (EB - P*)
ED	NTT (Pulau Sumba): Kabupaten Sumba Timur (ED - A*), Kabupaten Sumba Barat (ED - B*), Kabupaten Sumba Barat Daya (ED - C*), Kabupaten Sumba Tengah (ED - D*)
Catatan: Untuk pelat nomor Bali, NTB dan NTT angka 2000-6999 digunakan untuk sepeda motor. Untuk bus selalu menggunakan angka 7000-7999 dan 9000-9999. Untuk angkutan penumpang selalu menggunakan angka 1000-1999 dan untuk angkutan barang selalu menggunakan angka 8000-9999. Mulai Februari 2017, Provinsi Bali menggunakan tiga huruf di belakang untuk semua jenis kendaraan bermotor. Contoh: DK 2026 ADM adalah pelat nomor motor baru asal Kota Denpasar. DK 1112 FAV adalah pelat nomor mobil baru asal Kabupaten Badung. DK 6792 KBZ adalah pelat nomor motor baru asal Kabupaten Gianyar. DR 1994 TU adalah pelat nomor mobil baru asal Kabupaten Lombok Barat. DH 8712 H adalah pelat nomor pickup bak terbuka baru asal Kota Kupang. EB 7212 PA adalah pelat nomor bus baru asal Kabupaten Manggarai Timur. ED 8044 C adalah pelat nomor angkutan barang baru asal Kabupaten Sumba Barat Daya. EA 5383 SG adalah pelat nomor motor baru asal Kota Bima.
Kalimantan
DA	Kalimantan Selatan: Kota Banjarmasin (DA - A**/C*/I*/J*/N*/S*/T**/V*/X*), Kabupaten Banjar (DA - B**/O*/Q*), Kabupaten Hulu Sungai Selatan (DA - D**), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (DA - E**), Kabupaten Hulu Sungai Utara (DA - F**), Kabupaten Kota Baru (DA - G**), Kabupaten Tabalong (DA - H**/U*), Kabupaten Tapin (DA - K**), Kabupaten Tanah Laut (DA - L**), Kabupaten Barito Kuala (DA - M**), Kota Banjarbaru (DA - P**/R*/W*), Kabupaten Balangan (DA - Y**), Kabupaten Tanah Bumbu (DA - Z**)
KB	Kalimantan Barat: Kota Pontianak (KB - A*/H*/N*/O*/Q*/S*/W*), Kabupaten Mempawah (KB - B*), Kota Singkawang (KB - C*/Y*), Kabupaten Sanggau (KB - D*/U*), Kabupaten Sintang (KB - E*), Kabupaten Kapuas Hulu (KB - F*), Kabupaten Ketapang (KB - G*), Kabupaten Melawi (KB - J*), Kabupaten Bengkayang (KB - K*), Kabupaten Landak (KB - L*), Kabupaten Kubu Raya (KB - M*), Kabupaten Sambas (KB - P*/T*), Kabupaten Sekadau (KB - V*), Kabupaten Kayong Utara (KB - Z*)
KH	Kalimantan Tengah: Kota Palangkaraya (KH - A*/T*/Y*), Kabupaten Kapuas (KH - B*/C*/U*), Kabupaten Barito Selatan (KH - D*), Kabupaten Barito Utara (KH - E*), Kabupaten Kotawaringin Timur (KH - F*/L*/W*), Kabupaten Kotawaringin Barat (KH - G*/V*), Kabupaten Gunung Mas (KH - H*), Kabupaten Pulang Pisau (KH - J*), Kabupaten Barito Timur (KH - K*), Kabupaten Murung Raya (KH - M*), Kabupaten Katingan (KH - N*), Kabupaten Seruyan (KH - P*), Kabupaten Lamandau (KH - R*), Kabupaten Sukamara (KH - S*)
KT	Kalimantan Timur: Kota Balikpapan (KT - A*/H*/K*/L*/Y*/Z*), Kota Samarinda (KT - B**/F*/I*/M*/N*/S*/W*), Kabupaten Kutai Kartanegara (KT - C*/J*/O*/S*/U*), Kota Bontang (KT - D*/Q*), Kabupaten Paser (KT - E**/J*/S*), Kabupaten Berau (KT - G*/J*/S*), Kabupaten Kutai Barat (KT - P*), Kabupaten Kutai Timur (KT - J*/R**/S*), Kabupaten Mahakam Ulu (KT - T*), Kabupaten Penajam Paser Utara (KT - V*)
KU	Kalimantan Utara: Kabupaten Bulungan (KU - A*/B*), Kota Tarakan (KU - G*), Kabupaten Tana Tidung (KU - H*), Kabupaten Nunukan (KU - N*), Kabupaten Malinau (KU - S*)
Catatan: Untuk pelat nomor Kalimantan Selatan, angka 1000-2999 dan 9000-9999 digunakan untuk bus dan angkutan barang. Untuk sepeda motor selalu menggunakan angka 3000-6999. Untuk angkutan penumpang selalu menggunakan angka 1-999 dan 7000-8999, contoh: DA 8236 CP (asal Kota Banjarmasin). Untuk pelat nomor Kalimantan Timur, angka 7000-7999 dan 9000-9999 digunakan untuk mobil bus. Untuk Kabupaten Kutai Timur, huruf belakang J dimulai dari JG hingga JM, sementara untuk huruf belakang S dimulai dari SN. Untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, huruf belakang J dimulai dari JN hingga JR, lalu JV dan JY, sementara untuk huruf belakang S dimulai dari SI, SJ dan SK. Untuk Kabupaten Paser, huruf belakang J dimulai dari JA hingga JD, sementara untuk huruf belakang S dimulai dari SS dan ST. Untuk Kabupaten Berau, huruf belakang J dimulai dari JS dan JT, sementara untuk huruf belakang S dimulai dari SY. Kota Samarinda menggunakan kode KT-S sampai dengan KT-SD DA dipakai di seluruh Kalimantan sebelum pembagian provinsi. Untuk Kalimantan Selatan, kendaraan yang dimutasi menggunakan kode T* dengan (*) sebagai kode wilayah registrasi. Contoh: DA 8564 TJB adalah pelat nomor mobil mutasi dari Kota Banjarmasin. Seluruh Provinsi Kalimantan Selatan untuk semua jenis kendaraan bermotor menggunakan tiga kode registrasi belakang. Dua kode registrasi masih berlaku selama masih ada tersedia. Pelat nomor Kalimantan Utara (KU) mulai berlaku sejak bulan April 2017. Pelat nomor Kalimantan Barat (KB) merupakan pelat nomor istimewa yang diperbolehkan masuk wilayah negara Malaysia dan Brunei Darussalam tanpa pengenaan surat lapor keluar daerah, karena Kalimantan Barat merupakan pintu masuk utama menuju ke Sarawak, Malaysia, dengan tiga pos lintas batas yang ada di wilayah ini, yaitu Aruk, Entikong, dan Nanga Badau, contoh: KB 1878 ZR (asal Kabupaten Kayong Utara). Selain kendaraan berpelat KB maka diwajibkan membuat surat lapor keluar daerah jika ingin memasuki negara Malaysia di negara bagian Sarawak sampai negara bagian Sabah dengan melintasi Kesultanan Brunei Darussalam. Contoh: KT 3558 BEB adalah pelat nomor asal Kota Samarinda. KT 5516 JG adalah pelat nomor asal Kabupaten Kutai Timur. KH 2948 JA adalah pelat nomor asal Kabupaten Pulang Pisau. KB 1187 GR adalah pelat nomor mobil baru asal Kabupaten Ketapang. DA 7118 THK adalah pelat nomor mobil mutasi asal Kabupaten Tabalong. DA 3060 FDT adalah pelat nomor motor baru asal Kabupaten Hulu Sungai Utara. KU 8564 S adalah pelat nomor pickup kabin ganda baru asal Kabupaten Malinau. KU 1649 HV adalah pelat nomor mobil baru asal Kabupaten Tana Tidung.
Gorontalo dan Sulawesi
DB	Sulawesi Utara (Daratan): Kota Manado (DB - A*/L*/M*/R*), Kabupaten Minahasa (DB - B*/Q*), Kota Bitung (DB - C*), Kabupaten Bolaang Mongondow (DB - D*), Kabupaten Minahasa Selatan (DB - E*), Kabupaten Minahasa Utara (DB - F*), Kota Tomohon (DB - G*), Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (DB - H*), Kabupaten Minahasa Tenggara (DB - J*), Kota Kotamobagu (DB - K*), Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (DB - N*), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (DB - P*)
DC	Sulawesi Barat: Kabupaten Mamuju (DC - A*/G*/L*/P*), Kabupaten Majene (DC - B*/Q*), Kabupaten Polewali Mandar (DC - C*/N*), Kabupaten Mamasa (DC - D*), Kabupaten Pasangkayu (DC - E*/X*), Kabupaten Mamuju Tengah (DC - F*)
DD	Sulawesi Selatan (bagian selatan): Kota Makassar (DD - A*/I*/K*/M*/O*/Q*/R*/S*/U*/V*/X*), Kabupaten Gowa (DD - B*/L*/N*/Y*), Kabupaten Takalar (DD - C*/P*), Kabupaten Maros (DD - D*/T*), Kabupaten Pangkajene Kepulauan (DD - E*/W*), Kabupaten Bantaeng (DD - F*), Kabupaten Jeneponto (DD - G*), Kabupaten Bulukumba (DD - H*/Z*), Kabupaten Selayar (DD - J*)
DL	Sulawesi Utara (Kepulauan): Kabupaten Kepulauan Sangihe (DL - A*), Kabupaten Kepulauan Talaud (DL - B*), Kabupaten Kepulauan Sitaro (DL - C*)
DM	Gorontalo: Kota Gorontalo (DM - A*/J*/X*), Kabupaten Gorontalo (DM - B*/H*), Kabupaten Boalemo (DM - C*), Kabupaten Pohuwato (DM - D*), Kabupaten Bone Bolango (DM - E*), Kabupaten Gorontalo Utara (DM - F*)
DN	Sulawesi Tengah: Kota Palu (DN - A*/I*/N*/V*/Y*), Kabupaten Donggala (DN - B*/J*), Kabupaten Banggai (DN - C*/R*), Kabupaten Toli-Toli (DN - D*), Kabupaten Poso (DN - E*), Kabupaten Buol (DN - F*), Kabupaten Morowali (DN - G*), Kabupaten Banggai Kepulauan (DN - H*), Kabupaten Parigi Moutong (DN - K*/P*), Kabupaten Tojo Una-Una (DN - L*), Kabupaten Sigi (DN - M*), Kabupaten Banggai Laut (DN - Q*), Kabupaten Morowali Utara (DN - U*)
DP	Sulawesi Selatan (bagian utara): Kota Parepare (DP - A*/L*/M*), Kabupaten Barru (DP - B*), Kabupaten Sidenreng Rappang (DP - C*/P*/Q*), Kabupaten Pinrang (DP - D*/R*/S*), Kota Palopo (DP - E*/T*), Kabupaten Luwu (DP - F*/U*), Kabupaten Luwu Timur (DP - G*/V*), Kabupaten Luwu Utara (DP - H*), Kabupaten Enrekang (DP - I*/X*), Kabupaten Tana Toraja (DP - J*/Y*), Kabupaten Toraja Utara (DP - K*/Z*)
DT	Sulawesi Tenggara: Kabupaten Konawe (DT - *A), Kabupaten Kolaka (DT - *B), Kabupaten Buton (DT - *C), Kabupaten Muna (DT - *D), Kota Kendari (DT - *E/*F), Kota Baubau (DT - *G), Kabupaten Konawe Selatan (DT - *H), Kabupaten Kolaka Utara (DT - *J), Kabupaten Bombana (DT - *K), Kabupaten Wakatobi (DT - *L), Kabupaten Konawe Utara (DT - *M), Kabupaten Buton Utara (DT - *N), Kabupaten Konawe Kepulauan (DT - *O), Kabupaten Muna Barat (DT - *R), Kabupaten Kolaka Timur (DT - *T), Kabupaten Buton Selatan (DT - *W), Kabupaten Buton Tengah (DT - *Y)
DW	Sulawesi Selatan (bagian tengah): Kabupaten Bone (DW - A*/E*/F*/G*/H*), Kabupaten Wajo (DW - B*/L*/M*/N*/O*/P*), Kabupaten Soppeng (DW - C*/Q*/Y*), Kabupaten Sinjai (DW - D*/V*/Z*)
Catatan: Untuk pelat nomor Gorontalo dan Sulawesi, angka 1-1999 digunakan untuk angkutan penumpang. Untuk sepeda motor selalu menggunakan angka 2000-6999, serta untuk bus dan angkutan barang selalu menggunakan angka 7000-9999. Untuk pelat nomor Sulawesi Tenggara, kendaraan angkutan umum menggunakan tanda U* (seperti Jawa Timur) dengan tanda (*) menunjukkan kode wilayah registrasi. Huruf paling belakang pada pelat-pelat nomor Sulawesi Tenggara merupakan kode wilayah registrasi (seperti Jawa Tengah). Contoh: DD 1448 RA adalah pelat nomor mobil asal Kota Makassar. DP 7879 VA adalah pelat nomor bus asal Kabupaten Luwu Timur. DC 1339 XG adalah pelat nomor mobil asal Kabupaten Pasangkayu. DT 1411 GD adalah pelat nomor mobil baru asal Kabupaten Muna. DW 1811 QU adalah pelat nomor mobil baru asal Kabupaten Soppeng. DB 9422 HK adalah pelat nomor angkutan barang baru asal Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. DL 6166 AT adalah pelat nomor motor baru asal Kabupaten Kepulauan Sangihe. DN 4855 K adalah pelat nomor motor baru asal Kabupaten Parigi Moutong.
Maluku dan Papua
DE	Maluku: Kota Ambon (DE - A*/L*/N*), Kabupaten Maluku Tengah (DE - B*), Kabupaten Maluku Tenggara (DE - C*), Kabupaten Buru (DE - D*), Kabupaten Kepulauan Tanimbar (DE - E*), Kabupaten Kepulauan Aru (DE - F*), Kabupaten Seram Bagian Barat (DE - G*), Kabupaten Seram Bagian Timur (DE - H*), Kota Tual (DE - I*), Kabupaten Maluku Barat Daya (DE - J*), Kabupaten Buru Selatan (DE - K*)
DG	Maluku Utara: Kota Ternate (DG - A*/K*/Q*), Kota Tidore Kepulauan (DG - B*/L*), Kabupaten Pulau Taliabu (DG - H*), Kabupaten Pulau Morotai (DG - J*), Kabupaten Halmahera Barat (DG - M*), Kabupaten Halmahera Utara (DG - N*), Kabupaten Halmahera Selatan (DG - P*), Kabupaten Kepulauan Sula (DG - R*), Kabupaten Halmahera Tengah (DG - S*), Kabupaten Halmahera Timur (DG - T*)
PA	Papua: Kota Jayapura (PA - A*/F*/R*), Kabupaten Jayawijaya (PA - B*/Y*), Kabupaten Biak Numfor (PA - C*), Kabupaten Mimika (PA - D*/H*/M*), Kabupaten Paniai (PA - E*), Kabupaten Merauke (PA - G*), Kabupaten Jayapura (PA - J*), Kabupaten Nabire (PA - K*), Kabupaten Kepulauan Yapen (PA - L*), Kabupaten Waropen (PA - N*), Kabupaten Puncak Jaya (PA - P*), Kabupaten Keerom (PA - Q*), Kabupaten Sarmi (PA - S*), Kabupaten Mappi (PA - T*), Kabupaten Boven Digoel (PA - V*), Kabupaten Tolikara (PA - Z*)
PB	Papua Barat: Kabupaten Sorong (PB - A*), Kabupaten Teluk Bintuni (PB - B*), Kabupaten Pegunungan Arfak (PB - D*), Kabupaten Fakfak (PB - F*), Kabupaten Manokwari (PB - G*/H*/M*), Kabupaten Kaimana (PB - K*), Kabupaten Manokwari Selatan (PB - L*), Kabupaten Tambrauw (PB - P*), Kabupaten Raja Ampat (PB - R*), Kota Sorong (PB - S*), Kabupaten Sorong Selatan (PB - T*), Kabupaten Maybrat (PB - V*), Kabupaten Teluk Wondama (PB - W*)
Catatan: Untuk pelat nomor Maluku, kendaraan dinas menggunakan tanda *M dengan tanda (*) menunjukkan kode wilayah registrasi. Contoh: DE 1755 FM (asal Kepulauan Aru). Untuk pelat nomor Maluku Utara, kendaraan dinas menggunakan inisial dari kabupaten/kota (kecuali Ternate). Contoh: DG 1073 KT (asal Ternate), DG 5332 KS (asal Ternate), DG 1332 TK (asal Tidore Kepulauan), DG 8001 HU (asal Halmahera Utara), DG 2972 HG (asal Halmahera Tengah), DG 3206 HT (asal Halmahera Timur), DG 3272 PM (asal Pulau Morotai). Kabupaten/kota yang dicetak miring di Provinsi Papua (pada waktu itu, DS) mulai beralih ke kode baru PB (Papua Barat) setelah Mei 2013, contoh: PB 2918 KJ (Kabupaten Kaimana). Mulai Juli 2016, kode Provinsi Papua (DS) berubah jadi PA, contoh: PA 1946 FF (Kota Jayapura). Khusus Kendaraan Dinas Provinsi Papua dan Papua Barat menggunakan Angka 5000-5999, contoh: PB 5481 P (Kabupaten Tambrauw) dan PA 5904 QH (Kabupaten Keerom). Contoh: DE 1808 F adalah pelat nomor mobil baru asal Kabupaten Kepulauan Aru. DE 4229 IX adalah pelat nomor motor baru asal Kota Tual. DG 8418 KT adalah pelat nomor pickup kabin ganda dinas baru asal Kota Ternate. DG 2700 LU adalah pelat nomor motor baru asal Kota Tidore Kepulauan. PB 9013 BQ adalah pelat nomor truk baru asal Kabupaten Teluk Bintuni. PB 7605 SC adalah pelat nomor bus baru asal Kota Sorong. PA 7713 AM adalah pelat nomor bus baru asal Kota Jayapura. PA 5395 Z adalah pelat nomor mobil dinas baru asal Kabupaten Tolikara.
Tidak digunakan
BR	Kalimantan Barat (telah berganti menjadi KB)
DF	Timor Timur (telah menjadi negara sendiri)
DS	Papua (sebelum Juli 2016) dan Papua Barat (sebelum Mei 2013)
Lainnya (tidak bermotor)
BS	Kota Banjarmasin: Becak (kode ini hanya dimasukkan di akhiran saja, contoh: DA 100 BS)
SB	Kota Surabaya: Becak (warna dasar biru dengan tulisan putih), contoh: SB 4728 AA
YB	DI Yogyakarta: Becak, contoh: YB 0886 KTB
YK	DI Yogyakarta: Kusir, contoh: YK 0255 KTB
KS	Kota Surakarta: Becak, Contoh: KS 001

Presiden dan pejabat pemerintahan pusat

Mobil dinas pejabat negara memiliki pelat nomor khusus. Jika pada saat pejabat tersebut bertugas ke wilayah di luar ibu kota RI atau kunjungan dinas ke luar negeri, maka pelat nomor tersebut akan dipasangkan pada mobil yang dinaiki oleh pejabat bersangkutan.

Terdapat dua jenis TNKB pejabat pemerintahan pusat, yaitu TNKB RI dan TNKB Indonesia. TNKB RI selalu berwarna hitam (seperti kendaraan pribadi), sedangkan TNKB Indonesia selalu berwarna merah (seperti kendaraan dinas).

Berikut ini adalah daftar nomor polisi untuk kendaraan pejabat penting di Indonesia:

• RI 1/Indonesia 1: Presiden Indonesia
• RI 2/Indonesia 2: Wakil Presiden Indonesia
• RI 3: Ibu Negara Indonesia (Istri Presiden)
• RI 4: Ibu Wakil Negara Indonesia (Istri Wakil Presiden)
• RI 5: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
• RI 6: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
• RI 7: Ketua Dewan Perwakilan Daerah
• RI 8: Ketua Mahkamah Agung
• RI 9: Ketua Mahkamah Konstitusi
• RI 10: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
• RI 11: Ketua Komisi Yudisial
• RI 12: Gubernur Bank Indonesia
• RI 13: Ketua Otoritas Jasa Keuangan
• RI 14: Menteri Sekretaris Negara
• RI 15: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
• RI 16: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
• RI 17: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
• RI 18: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya
• RI 19: Menteri Dalam Negeri
• RI 20:
• RI 21: Menteri Luar Negeri
• RI 22: Menteri Pertahanan
• RI 23: Menteri Agama
• RI 24: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
• RI 25: Menteri Keuangan
• RI 26: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
• RI 27: Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
• RI 28: Menteri Agama
• RI 29: Menteri Sosial
• RI 30: Menteri Ketenagakerjaan
• RI 31: Menteri Perindustrian
• RI 32: Menteri Perdagangan
• RI 33: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
• RI 34: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• RI 35: Menteri Kelautan dan Perikanan
• RI 36: Menteri Komunikasi dan Informatika
• RI 37: Menteri Pertanian
• RI 38: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
• RI 39: Menteri Kelautan dan Perikanan
• RI 40: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
• RI 41: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
• RI 42: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
• RI 43: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
• RI 44: Menteri Badan Usaha Milik Negara
• RI 45: Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
• RI 46:
• RI 47:
• RI 48: Menteri Pemuda dan Olahraga
• RI 49:
• RI 50:
• RI 51:
• RI 52:
• RI 53: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Catatan: Nomor kendaraan Pejabat Negara / Menteri sering berganti, hal ini disesuaikan dengan jumlah anggota Kabinet. Misalnya pada Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) jabatan Sekretaris Kabinet bukan setingkat menteri, sehingga Nomor Kendaraan untuk beberapa menteri berubah. Sebagai contoh saat ini Kepala BIN menggunakan RI 49.

Atasan Pertahanan

Berikut ini adalah daftar kode registrasi TNI dan POLRI di Indonesia:

• TNI

  -00 :Markas Besar TNI

  -01 :Sekolah Staff dan Komando TNI

  -02 :Akademi TNI

  -09 :Badan Pembinaan Hukum TNI

  -10 :Badan Perbekalan TNI

  -14 :Pasukan Pengamanan Presiden

• TNI AD

  -00 :Markas Besar TNI AD

  -01 :Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat

  -02 :Komando Pasukan Khusus

  -03 :Komando Daerah Militer Jayakarta

  -04 :Komando Pendidikan Dan Latihan Angkatan Darat

  -05 :Komando Daerah Militer Iskandar Muda

  -10 :Akademi Militer

  -20 :Sekolah Staf Dan Komando Angkatan Darat

  -30 :Pusat Teritorial

  -31 :Pusat Kesenjataan Infanteri

  -32 :Pusat Kesenjataan Kavaleri

  -33 :Pusat Kesenjataan Artileri

  -34 :Pusat Polisi Militer

  -41 :Pusat Zeni

  -42 :Pusat Perhubungan

  -43 :Pusat Peralatan

  -44 :Pusat Perbekalan dan Angkutan

  -45 :Pusat Kesehatan

  -46 :Direktorat Ajudan Jenderal

  -47 :Direktorat Topografi

  -48 :Direktorat Keuangan

  -49 :Direktorat Hukum

  -51 :Dinas Penerangan

  -52 :Dinas Pembinaan Mental

  -53 :Dinas Psikologi

  -54 :Dinas Penelitian Dan Pengembangan

  -55 :Dinas Informasi Dan Pengolahan Data

  -56 :Pusat Penerbangan

  -57 :Dinas Pengadaan

  -58 :Dinas Jasmani Militer

  -I~VI dan -XII~XVIII :Milik Kodam se-Indonesia

• TNI AL

  -00 :Markas Besar TNI AL

  -01 :Komando Armada I

  -02 :Komando Armada II

  -03 :Komando Armada III

  -04 :Komando Lintas Laut Militer

  -05 :Korps Marinir Republik Indonesia

  -08 :Sekolah Staf dan Komando

  -I~XIV :Milik Lantamal se-Indonesia

• TNI AU

  -00 :Markas Besar TNI AU

  -01 :Komando Operasi I

  -02 :Komando Operasi II

  -03 :Komando Operasi III

  -04 :Komando Pemelihara dan Materiil

  -05 :Komando Pendidikan dan Latihan

  -10 :Korps Pasukan Khas

• Kementerian Pertahanan RI

  -00 :Kementerian Pertahanan

  -02 :Lembaga Ketahanan Nasional

  -05 :Direktorat Jenderal Material, Fasilitas dan Jasa

Korps diplomatik dan konsuler

Pelat nomor CD

Mobil milik korps diplomatik (Kedutaan besar maupun organisasi internasional) memiliki kode khusus, yakni CD (singkatan dari Corps Diplomatique) atau CC (singkatan dari Corps Consulaire), diikuti dengan angka. Untuk mendapatkan BPKB dan STNK, haruslah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Berikut ini adalah tabel nomor polisi untuk korps diplomatik di Indonesia:

Kode	Negara atau Organisasi	Kode	Negara atau Organisasi	Kode	Negara atau Organisasi
CD 12	Amerika Serikat CD	CD 51	Kamboja	CD 89	UNIC
CD 13	India	CD 52	Argentina	CD 90	Pusat Keuangan Internasional (IPC)
CD 14	Prancis	CD 53	Rumania	CD 91	Administrasi Sementara PBB di Timor Timur (UNTAET)
CD 15	Vatikan	CD 54	Yunani	CD 94	Belarus
CD 16	Norwegia	CD 55	Yordania	CD 96	Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO)
CD 17	Pakistan	CD 56	Austria	CD 97	Palang Merah
CD 18	Myanmar	CD 57	Suriah	CD 98	Maroko
CD 19	Republik Rakyat Tiongkok	CD 58	Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP)	CD 99	Uni Eropa
CD 20	Swedia	CD 59	Selandia Baru	CD 100	(Sekretariat) Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara
CD 21	Arab Saudi	CD 60	Belanda	CD 101	Tunisia
CD 22	Belgia	CD 61	Yaman	CD 102	Kuwait
CD 23	Mesir	CD 62	Kesatuan Pos Sedunia (UPO)	CD 103	Laos
CD 24	Prancis	CD 63	Portugal	CD 104	Palestina
CD 25	Filipina	CD 64	Aljazair	CD 105	Kuba
CD 26	Australia	CD 65	Korea Utara	CD 106	Organisasi Antar-Parlemen ASEAN (AIPO)
CD 27	Irak	CD 66	Vietnam	CD 107	Libya
CD 28	Thailand	CD 67	Singapura	CD 108	Peru
CD 29	Uni Emirat Arab	CD 68	Spanyol	CD 109	Slowakia
CD 30	Italia	CD 69	Bangladesh	CD 110	Sudan
CD 31	Swiss	CD 70	Panama	CD 111	Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Yayasan)
CD 32	Jerman	CD 71	Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF)	CD 112	(Utusan)
CD 33	Sri Lanka	CD 72	Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO)	CD 113	Center for International Forestry Research (CIFOR)
CD 34	Denmark	CD 73	Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO)	CD 114	Bosnia-Herzegovina
CD 35	Kanada	CD 74	Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)	CD 115	Lebanon
CD 36	Brasil	CD 75	Korea Selatan	CD 116	Afrika Selatan
CD 37	Rusia	CD 76	Bank Pembangunan Asia (ADB)	CD 117	Kroasia
CD 38	Afganistan	CD 77	Bank Dunia	CD 118	Ukraina
CD 39	Serbia	CD 78	Dana Moneter Internasional (IMF)	CD 119	Mali
CD 40	Republik Ceko	CD 79	Organisasi Buruh Internasional (ILO)	CD 120	Uzbekistan
CD 41	Finlandia	CD 80	Papua Nugini	CD 121	Qatar
CD 42	Meksiko	CD 81	Nigeria	CD 122	Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA)
CD 43	Hongaria	CD 82	Chili	CD 123	Mozambik
CD 44	Polandia	CD 83	Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR)	CD 125	Timor Leste
CD 45	Iran	CD 84	Program Pangan Dunia (WFP)	CD 126	Suriname
CD 47	Malaysia	CD 85	Venezuela	CD 130	Azerbaijan
CD 48	Turki	CD 86	United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)
CD 49	Jepang	CD 87	Kolombia
CD 50	Bulgaria	CD 88	Brunei

Mobil operasional staf korps diplomatik memiliki nomor polisi serupa dengan kendaraan pribadi (dasar hitam dengan tulisan putih) namun dengan format khusus yakni memiliki lima angka dan kode angka negara dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian.

Contoh: "B 12345 ¹⁵" berarti mobil ini adalah kendaraan operasional staff korps diplomatik Vatikan.

Sedangkan mobil operasional staf korps konsuler memiliki nomor polisi dengan dasar putih dan tulisan hitam dengan angka diawali dengan nol (untuk pelat nomor dengan satu angka), dua angka terakhir mewakili kode korps konsuler (seperti pada kode korps diplomatik), dan diakhiri dengan kode CC.

Contoh: "BM 0947 CC" berarti mobil ini adalah kendaraan operasional staff korps konsuler Malaysia.

Pada KTT Asia-Afrika 2005, kendaraan para pesertanya dipasang pelat nomor dengan kode KAA.

Pelat nomor cantik

Bagi seseorang pemilik kendaraan yang berpelat nomor cantik biasanya berani membayar pajak kendaraan bermotor yang mahal. Pelat-pelat nomor cantik tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan sifat-sifat pribadi seseorang, bisa berupa inisial, singkatan nama, kesenangan/hobi, atau jenis mobil yang digunakan. Pelat nomor cantik pada umumnya mempergunakan kombinasi huruf dan angka untuk membentuk suatu kata. Contohnya seperti B 911 FTS, B 228 NNC, B 246 MHN, B 773 YTI, B 50 PUL, B 77 RSL, D 1 OSA, D 777 DDG, D 24 JAM, D 457 RO, B 745 AHS, B 100 UTI, B 660 HND, D 64 TRA, B 335 MUH, B 108 FIT, B 121 LLO, B 783 RIA, B 29 WEN, B 373 UT, B 223 ADE, S 44 HJ, AG 2 R, L 181 V, N 965 TZ, AE 7 JJ, AA 434 S, E 6 RA, DR 1 SD, EA 72 B, DG 888 KH, H 1 YA, PA 63 C, KH 412 IF, PB 838 SG, PA 80 SS, B 99 JRG, N 99 JRG, L 12 TTA, dsb.

Pemilik kendaraan juga dapat memesan pelat nomor tanpa disertai kode wilayah registrasi baik untuk kendaraan umum ataupun pribadi. Contohnya seperti BK 9000, BM 2200, B 8977, D 6609, W 576, B 1971, PA 8888, ED 9777, BG 1900, dsb.

Tokoh-tokoh yang pernah menggunakan pelat nomor cantik seperti (alm) Idris Sardi, yang menggunakan pelat B 10 LA yang dieja sebagai biola sebagai alat musik yang dicintainya. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang menggunakan pelat M 3 GA, yang berarti "Mega", nama panggilan dia, semasa menjabat sebagai Wapres tahun 2001. (Dicatat bahwa M merupakan pelat nomor daerah Madura!) Syahrini juga pernah memiliki pelat nomor cantik B 1 SYR yang berarti inisial Syahrini sendiri, dan dipasang pada mobil Lamborghini-nya.

Lihat pula

• Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
• Kantor Bersama Samsat
• Pelat nomor
• Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Pranala luar

• (Indonesia) Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Regident Kendaraan Bermotor.pdf
• (Indonesia) Perubahan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan.
• (Indonesia) Penggantian Plat Nomor DS Menjadi PB di Papua Barat
• (Indonesia) Plat N Sudah Mulai Menggunakan 3 Huruf Sejak 2013
• (Indonesia) Nomor plat motor tiga huruf berlaku di Kutai Timur Diarsipkan 2014-12-17 di Wayback Machine.
• (Indonesia) Cara Membawa Mobil Bekas Batam Bisa Keluar Batam