Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Indonesia

Halaman ini berisi artikel tentang pelat nomor di Indonesia. Untuk pelat nomor secara umum, lihat pelat nomor.

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau juga sering disebut pelat nomor atau nopol (singkatan dari nomor polisi) adalah pelat aluminium tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat. Di bawah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, TNKB beserta STNK dan juga BPKB, merupakan bagian dari registrasi dan identifikasi kendaraan (Regident), serta bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah.

Contoh pelat nomor suatu kendaraan bermotor dari wilayah Jadetabek yang meliputi kota-kota sebagai berikut: Jakarta, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi

Pelat nomor AB (Daerah Istimewa Yogyakarta) yang memiliki rupa huruf yang agak berbeda dibandingkan pelat nomor daerah lainnya. Namun per Januari 2015, rupa huruf dalam pelat AB mulai disamakan mengikuti rupa huruf pelat nomor daerah lainnya.

Pelat nomor Indonesia dikeluarkan oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas Polri), memiliki lambang dan juga tulisan "Korlantas Polri" sebagai tanda pengaman. Pelat nomor yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri dianggap tidak sah dan penggunanya dapat dikenakan tilang.

Setiap jenis kendaraan memiliki warna pelat nomor yang disesuaikan dengan fungsinya. Kendaraan pribadi, menggunakan pelat nomor warna hitam dengan tulisan putih. Kendaraan dinas menggunakan warna merah dengan tulisan putih, sedangkan kendaraan umum menggunakan warna kuning dengan tulisan putih. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021, kendaraan pribadi secara bertahap menggunakan pelat warna putih dengan tulisan hitam.

Penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia, terutama di Jawa, merupakan warisan sejak zaman Hindia Belanda, yang menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian wilayah keresidenan. Di luar Jawa, pembagian kode wilayah dilakukan baik menurut keresidenan, kewilayahan, maupun provinsi. Sebagai contoh, kode pelat nomor BL berlaku di seluruh Aceh, tetapi Sulawesi Selatan menggunakan tiga kode wilayah yang berbeda: DP, DD, dan DW.

Ada beberapa daerah yang mewajibkan Regident untuk kendaraan tidak bermotor. Sebagai contoh, Yogyakarta meregistrasi becak dengan kode wilayah YB. Regident ini dikelola oleh pemerintah daerah tetapi tidak dikelola oleh Korlantas.

Sejarah

Dua anak berfoto dengan mobil Plymouth berpelat AA 20 milik keluarga J.W. Bijleveld.

Pelat nomor mulai diperkenalkan pada tahun 1900, tetapi saat itu bentuknya masih sederhana; hanya mencantumkan kode daerah dan dan nomor registrasi kendaraan, tanpa adanya pembakuan resmi. Pelat juga tidak selalu dipasang di bagian depan dan belakang. Beberapa ada yang memasangnya di bagian samping kendaraan. Sebagai contoh, CH (Cirebon), kemudian SB (Surabaya), atau SOK (Pantai Timur Sumatra). Untuk keperluan internasional, Hindia Belanda memperkenalkan kode IN untuk kendaraan kenegaraan mereka. Pelat IN berbentuk elips, tetapi nomor registrasi di bawahnya berbentuk persegi panjang.

Sistem yang lebih terstruktur kemudian diperkenalkan pada tahun 1917 dengan berlakunya Voorschriften omtrent den inhoud der aanvragen om nummer- en rijbewijzen, het opgeven nummers en letters, de modellen van nummer- en rijbewijzen, het aanleggen van registers van houders der bewijzen en het bekend maken van den inhoud der registers (Undang-undang tentang registrasi pelat nomor dan SIM, spesifikasi angka dan huruf, model pelat nomor dan SIM, penetapan daftar pemegang SIM, dan penerbitannya). Undang-undang ini menjadi yang pertama kalinya mewajibkan registrasi kendaraan secara nasional. Sistem berbasis keresidenan ini pertama kali mulai berlaku di Jawa dan kemudian disebar ke luar Jawa. Pada saat itu huruf-huruf yang digunakan sebagai kode wilayah adalah:

• A: Banten
• B: Batavia
• D: Priangan
• E: Cirebon
• G: Pekalongan
• H: Semarang
• K: Rembang
• L: Surabaya
• M: Madura
• N: Pasuruan
• P: Besuki
• R: Banyumas
• T: Karawang
• AA: Kedu
• AB: Yogyakarta
• AD: Surakarta
• AE: Madiun
• AG: Kediri
• BA: Pantai Barat Sumatra
• BB: Tapanuli
• BD: Bengkulu
• BE: Lampung
• BG: Palembang
• BH: Jambi
• BK: Sumatra Timur
• BL: Aceh
• BM: Riau
• BN: Bangka
• BP: Belitung
• BR: Kalimantan Barat
• DA: Kalimantan Selatan dan Timur
• DB: Manado
• DD: Sulawesi
• DE: Ambon
• DG: Ternate
• DH: Timor
• DK: Bali dan Lombok

Hingga dekade 1920-an, kode kewilayahan pelat nomor bertambah seiring pemekaran wilayah keresidenan. Contohnya, Bogor menggunakan kode pelat F, Bojonegoro menggunakan kode pelat S, dan wilayah Papua bagian barat menggunakan kode pelat DS.

Desain pelat nomor semasa Orde Baru

Pada mulanya, desain pelat nomor Hindia Belanda dan Indonesia hanya berupa kode kewilayahan dan nomor registrasi. Memasuki dekade 1980-an, masa berlaku pelat nomor dihadirkan dengan format bulan dan tahun, dipisahkan dengan tanda pisah atau titik tengah. Desain ini kemudian ditingkatkan, dengan memberi warna berbeda pada bagian masa berlaku, hingga dekade 1990-an. Huruf-huruf yang digunakan adalah huruf-huruf embos. Dua variasi dari pelat nomor era Orde Baru adalah, masa berlaku dapat ditempatkan di atas maupun di bawah nomor polisi.

Abad ke-21

Pelat nomor khusus mobil, truk, dan bus (berasal dari Jakarta) sebelum April 2011.

Seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan, desain dan spesifikasi teknis Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mulai diatur dimensinya oleh Direktorat Lalu Lintas Polri (Ditlantas Polri). Ukuran TNKB pada dekade 2000-an adalah 395 × 135 mm (roda empat atau lebih) atau 250 × 105 mm (roda dua atau tiga), dengan huruf lebar dan antara nomor registrasi dan masa berlaku dipisahkan dengan garis. Pada sudut kiri bawah dan kanan atas terdapat lambang Polisi Lalu Lintas; sedangkan sisi kanan bawah dan kiri atas terdapat tulisan "Ditlantas Polri" (ditulis dengan huruf kapital semua). Simbol ini menjadi tanda pengaman dan juga difungsikan untuk membuktikan keaslian TNKB.

Pelat nomor khusus mobil, truk, dan bus (berasal dari Jakarta) setelah April 2011.

Format plat nomor kendaraan pribadi khusus untuk plat dengan nomor registrasi pilihan (plat nomor cantik) sejak Agustus 2019 hingga Juni 2022. Rupa huruf yang digunakan adalah rupa huruf untuk TNKB pilihan (plat nomor cantik), dengan bahan yang lebih kuat, tulisan jenis FE-Schrift (en), dan lambang Korlantas yang lebih detail.

Pada April 2011, desain TNKB diubah total. Ukurannya sedikit lebih panjang 5 cm untuk mengakomodasi jumlah huruf yang lebih banyak. Huruf-huruf yang digunakan juga langsing. Selain ukurannya yang sedikit lebih panjang ini, Korlantas Polri juga memperkenalkan lambang mereka yang lebih lengkap. Frasa "Ditlantas" digantikan dengan "Korlantas". Bahan baku TNKB adalah alumnium dengan tebal 1 mm, dengan garis tepi yang warnanya sama dengan warna tulisan. Ukuran TNKB untuk kendaraan roda dua atau tiga sekarang menjadi 275 mm dengan lebar 110 mm, sedangkan untuk kendaraan roda empat atau lebih adalah panjang 430 mm dengan lebar 135 mm.

Format plat nomor kendaraan pribadi khusus mobil, bus, dan truk sejak Juni 2022.

Pada Juni 2022, Korlantas POLRI mengubah skema warna TNKB untuk kendaraan pribadi dan persewaan yang sebelumnya menggunakan warna dasar hitam dengan tulisan putih, menjadi warna dasar putih dengan tulisan hitam. Penggunaan skema warna baru tersebut diberlakukan untuk memudahkan deteksi pelanggaran lalu lintas dengan kamera tilang elektronik. Perubahan ini dianggap sebagai perubahan signfikan pada TNKB di Indonesia sejak era kolonial Belanda.

Spesifikasi teknis

Desain

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berbentuk pelat aluminium dengan cetakan tulisan dua baris.

• Baris pertama menunjukkan: kode wilayah (huruf), nomor polisi (angka), dan kode/huruf seri wilayah (huruf), dikenal dengan istilah nomor registrasi kendaraan bermotor (NRKB).
• Baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku, masing-masing dua digit (misalnya 08•29 berarti berlaku hingga Agustus 2029)
• Pelat TNKB dicetak menggunakan mesin pres otomatis, dan menggunakan rupa huruf yang sama untuk seluruh Samsat.
• Lambang Korlantas Polri dicetak satu di pojok kiri bawah, dan dua tulisan "Korlantas Polri" di pojok kiri atas dan kanan bawah.

Warna

Format plat nomor kendaraan pribadi sejak Juni hingga akhir November 2022. Warna dasar diubah dari hitam dengan tulisan putih menjadi warna dasar putih dengan tulisan hitam. (Saat ini masih digunakan untuk sepeda motor)

Format plat nomor kendaraan pribadi khusus untuk plat dengan nomor registrasi pilihan (plat nomor cantik) sejak Juni 2022 dan untuk kendaraan dengan nomor registrasi biasa (plat nomor biasa) sejak akhir November 2022. Warna dasar diubah dari hitam dengan tulisan putih menjadi warna dasar putih dengan tulisan hitam serta penggunaan tulisan jenis FE-Schrift (en).

Format plat nomor kendaraan komersial atau angkutan umum.

Format plat nomor kendaraan dinas milik pemerintah.

Warna TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor) ditetapkan sebagai berikut:

• Kendaraan bermotor perseorangan dan sewa: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih.
  • Terkait dengan pemberlakuan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021, kendaraan bermotor perorangan dan sewa menggunakan warna putih dengan tulisan hitam. Tujuan dari penggunaan warna tersebut adalah untuk memudahkan deteksi perilaku pengguna jalan menggunakan Kamera tilang elektronik.
• Kendaraan bermotor angkutan umum: warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam.
• Kendaraan bermotor sebagai kendaraan dinas pemerintah: warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
• Kendaraan bermotor korps diplomatik negara asing: warna dasar putih dengan tulisan berwarna biru.
• Kendaraan bermotor staf operasional korps diplomatik negara asing: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih serta terdiri dari lima angka dan kode angka negara yang dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian.
• Kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, kendaraan bermotor ini tidak boleh dioperasionalkan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya): warna dasar hijau dengan tulisan hitam.

Berikut tabel ringkasan, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021ː

Jenis kendaraan bermotor	Warna dasar	Warna tulisan
perseorangan, badan hukum, PNS dan Badan internasional	putih	hitam
angkutan umum	kuning	hitam
instansi pemerintah	merah	putih
korps diplomatik negara asing	putih	biru
di kawasan perdagangan bebas	hijau	hitam

Warna TNKB khusus kendaraan bermotor listrik

Ilustrasi TNKB khusus kendaraan listrik dengan standar baru (warna dasar putih) dan Nomor Registrasi Pilihan (Plat nomor cantik). Penempatan lis biru di bagian samping kanan TNKB dan penggunaan tulisan jenis FE-Schrift en hanya untuk plat nomor dengan Nomor registrasi pilihan (Plat Nomor Cantik)

Pelat nomor kendaraan bermotor listrik perseorangan.

Sesuai perkembangan zaman, maka POLRI menetapkan TNKB khusus Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) dengan tambahan lis biru di baris bulan dan tahun berakhirnya TNKB sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor 5 Tahun 2020.

• Kendaraan bermotor listrik perseorangan dan sewa: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih lis warna biru.
• Kendaraan bermotor listrik angkutan umum: warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam lis warna biru.
• Kendaraan bermotor listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah: warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih lis warna biru.
• Kendaraan bermotor listrik korps diplomatik negara asing: warna dasar putih dengan tulisan berwarna biru lis warna biru.
• Kendaraan bermotor listrik di kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, kendaraan bermotor ini tidak boleh dioperasionalkan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya): warna dasar hijau dengan tulisan hitam lis warna biru.

Nomor polisi

Nomor polisi diberikan sesuai dengan urutan pendaftaran kendaraan bermotor. Nomor urut tersebut terdiri dari satu hingga empat angka, dan ditempatkan setelah kode wilayah pendaftaran. Apabila nomor urut pendaftaran yang telah dialokasikan habis digunakan, maka nomor urut pendaftaran berikutnya kembali ke nomor awal yang telah dialokasikan dengan diberi tanda pengenal huruf seri A-Z di belakang angka pendaftaran.

Penentuan nomor urut registrasi dialokasikan sesuai jenis kendaraan bermotor sesuai Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 yaitu:

No.	Nomor Urut Registrasi	Jenis Kendaraan Bermotor
1	1 s.d. 1999	Mobil penumpang
2	2000 s.d. 6999	Sepeda motor
3	7000 s.d. 7999	Bus
4	8000 s.d. 8999	Truk barang
5	9000 s.d. 9999	Kendaraan khusus

Khusus untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya, nomor urut registrasi dialokasikan sebagai berikut:

No.	Nomor Urut Registrasi	Jenis Kendaraan Bermotor
1	1 s.d. 2999 dan 8000 s.d. 8999	Mobil penumpang
2	3000 s.d. 6999	Sepeda motor
3	7000 s.d. 7999	Bus
4	9000 s.d. 9999	Truk dan kendaraan khusus

Pelat nomor terkait

TCKB (Tanda Coba Kendaraan Bermotor)

Ada dua format TCKB atau TNKB sementara: warna dasar putih dengan tulisan berwarna merah (atas), dan warna dasar putih dengan tulisan berwarna hitam ditambah kode akhiran "BC" (bawah)

Tanda Coba Kendaraan Bermotor digunakan pada kendaraan bermotor untuk transportasi dealer (pengiriman dari perakitan ke diler, diler ke diler, uji coba, riset otomotif, dan pengiriman ke konsumen) dan hanya berlaku selama 30 hari. Ada dua format yang digunakan, yakni:

• Warna dasar putih dengan tulisan berwarna merah. Format ini tidak memliki angka masa berlaku TNKB di bagian bawah plat nomor.
• Format yang sama dengan format plat nomor kendaraan pribadi permanen, yakni warna dasar putih dengan tulisan berwarna hitam, ditambah kode akhiran "SS" (Sifat Sementara). Contohnya adalah: B 1409 SSL, huruf "SS" merupakan kesingkatan dari "sifat sementara" dan huruf "L" adalah huruf acak. Pada format ini terdapat angka masa berlaku TNKB di bagian bawah plat nomor, seperti TNKB yang sudah bersifat permanen; namun mulai dari bulan Januari 2024, Polda Metro Jaya resmi mengganti akhiran plat sementara menjadi berakhiran masing-masing, yaitu LK, AZ, PC, PD, dan BC yang sebelumnya berakhiran SS, contoh: B 1634 LKD, B 1981 AZW, B 1580 PDW, B 1256 PCV, B 1123 BCF.

TNRP (Tanda Nomor Registrasi Pengoperasian)

Tanda Nomor Registrasi Pengoperasian digunakan pada kendaraan asing non-diplomat, terutama untuk angkutan antarnegara dan kegiatan internasional: warna dasar putih dengan tulisan biru.

TNKB Bantuan

TNKB Bantuan digunakan untuk kendaraan bermotor yang belum memiliki BPKB dan STNK selama satu bulan pelat nomornya belum turun dari UPT dan Samsat sebagai tanda bahwa surat-surat sedang dalam proses pengurusan.

Kendaraan tidak bermotor

Kendaraan tidak bermotor di Surabaya: warna dasar biru dengan tulisan putih.

Kode nomor polisi

Kewilayahan

Peta letak pelat nomor

Berikut kode wilayah pendaftaran kendaraan bermotor ditetapkan sebagai Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021.

Huruf	Wilayah	Gambar
Pulau Sumatra
BA	Sumatera Barat: Kota Padang (BA xxxx A**/B*/O*/Q**) Lima Puluh Kota (BA xxxx C*/X*) Pasaman (BA xxxx D*) Tanah Datar di wilayah hukum Polres Tanah Datar (BA xxxx E**) Padang Pariaman di wilayah hukum Polres Padang Pariaman (BA xxxx F*) Pesisir Selatan (BA xxxx G**/I*) Solok di wilayah hukum Polres Solok (BA xxxx H*) Sawahlunto (BA xxxx J*) Sijunjung (BA xxxx K*) Kota Bukittinggi dan Agam di wilayah hukum Polresta Bukittinggi (BA xxxx L*) Kota Payakumbuh (BA xxxx M*) Kota Padang Panjang dan Tanah Datar di wilayah hukum Polres Padang Panjang (BA xxxx N*) Kota Solok dan Solok di wilayah hukum Polres Solok Kota (BA xxxx P*) Pasaman Barat (BA xxxx S*) Agam di wilayah hukum Polres Agam (BA xxxx T*/Z*) Kepulauan Mentawai (BA xxxx U*) Dharmasraya (BA xxxx V**) Kota Pariaman dan Padang Pariaman di wilayah hukum Polres Pariaman (BA xxxx W**) Solok Selatan (BA xxxx Y**)
BB	Sumatera Utara bagian Barat (Tapanuli): Kota Sibolga (BB xxxx A*/N*) Tapanuli Utara (BB xxxx B*) Samosir (BB xxxx C*) Humbang Hasundutan (BB xxxx D*) Toba (BB xxxx E*) Kota Padang Sidempuan (BB xxxx F*/H*) Tapanuli Selatan (BB xxxx G*) Padang Lawas Utara (BB xxxx J*) Padang Lawas (BB xxxx K*) Tapanuli Tengah (BB xxxx M*) Nias Utara (BB xxxx Q*) Mandailing Natal (BB xxxx R*) Kota Gunungsitoli (BB xxxx T*) Nias Barat (BB xxxx U*) Nias (BB xxxx V*) Nias Selatan (BB xxxx W*) Dairi (BB xxxx Y*) Pakpak Bharat (BB xxxx Z*)
BD	Bengkulu: Kota Bengkulu (BD xxxx A*/C*/E*/I*/U*/V*) Bengkulu Selatan (BD xxxx B*/M*) Bengkulu Utara (BD xxxx D*/S*/Q*) Rejang Lebong (BD xxxx F*/K*) Kepahiang (BD xxxx G*) Lebong (BD xxxx H*) Muko Muko (BD xxxx N*/T*) Seluma (BD xxxx P*/R*) Kaur (BD xxxx W*) Bengkulu Tengah (BD xxxx Y*)
BE	Lampung: Kota Bandar Lampung (BE xxxx A**/B*/C*) Lampung Selatan (BE xxxx D**/E*/O*) Kota Metro (BE xxxx F**) Lampung Tengah (BE xxxx G**/H*/I*) Lampung Utara (BE xxxx J**/K*) Mesuji (BE xxxx L**) Lampung Barat (BE xxxx M**) Lampung Timur (BE xxxx N**/P*) Tulang Bawang Barat (BE xxxx Q**) Pesawaran (BE xxxx R**) Tulang Bawang (BE xxxx S**/T*) Pringsewu (BE xxxx U**) Tanggamus (BE xxxx V**/Z*) Way Kanan (BE xxxx W**) Pesisir Barat (BE xxxx X**)
BG	Sumatera Selatan: Kota Palembang (BG xxxx A**/I*/M*/N*/O*/U*/X*/Z*) Musi Banyuasin (BG xxxx B**) Kota Prabumulih (BG xxxx C*) Muara Enim (BG xxxx D**) Lahat (BG xxxx E**) Ogan Komering Ulu (BG xxxx F**) Musi Rawas (BG xxxx G**) Kota Lubuk Linggau (BG xxxx H**) Banyuasin (BG xxxx J**/R*) Ogan Komering Ilir (BG xxxx K**) Penukal Abab Lematang Ilir (BG xxxx P**) Musi Rawas Utara (BG xxxx Q**) Empat Lawang (BG xxxx S*) Ogan Ilir (BG xxxx T**) Ogan Komering Ulu Selatan (BG xxxx V*) Kota Pagaralam (BG xxxx W**) Ogan Komering Ulu Timur (BG xxxx Y**)
BH	Jambi: Kota Jambi (BH xxxx A*/H*/M*/N*/Y*/Z*) Batanghari (BH xxxx B*/V*) Tebo (BH xxxx C*/W*) Kerinci (BH xxxx D*) Tanjung Jabung Barat (BH xxxx E*/O*) Merangin (BH xxxx F*/P*/X*) Muaro Jambi (BH xxxx G*/I*) Tanjung Jabung Timur (BH xxxx J*/T*) Bungo (BH xxxx K*/U*) Sarolangun (BH xxxx Q*/S*) Kota Sungai Penuh (BH xxxx R*)
BK	Sumatera Utara bagian Timur (pesisir Timur): Kota Medan dan Deli Serdang di wilayah hukum Polrestabes Medan (BK xxxx A**–I*/K**) Labuhanbatu Utara (BK xxxx J**) Deli Serdang di wilayah hukum Polresta Deli Serdang (BK xxxx M**) Kota Tebing Tinggi dan Serdang Bedagai di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi (BK xxxx N**) Batubara (BK xxxx O**) Langkat di wilayah hukum Polres Langkat (BK xxxx P**) Kota Tanjung Balai (BK xxxx Q**) Kota Binjai dan Langkat di wilayah hukum Polres Binjai (BK xxxx R**) Karo (BK xxxx S**) Simalungun (BK xxxx T**/U*) Asahan (BK xxxx V**) Kota Pematang Siantar (BK xxxx W**) Serdang Bedagai di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai (BK xxxx X**) Labuhanbatu (BK xxxx Y**) Labuhanbatu Selatan (BK xxxx Z**)
BL	Aceh: Kota Banda Aceh dan Aceh Besar di wilayah hukum Polresta Banda Aceh (BL xxxx A**/J*) Gayo Lues (BL xxxx B**) Aceh Barat Daya (BL xxxx C**) Aceh Timur di wilayah hukum Polres Aceh Timur (BL xxxx D**) Aceh Barat (BL xxxx E**) Kota Langsa, Aceh Timur dan Aceh Tamiang di wilayah hukum Polres Langsa (BL xxxx F**) Aceh Tengah (BL xxxx G**) Aceh Tenggara (BL xxxx H**) Kota Subulussalam (BL xxxx I**) Aceh Utara di wilayah hukum Polres Aceh Utara (BL xxxx K**/Q*) Aceh Besar di wilayah hukum Polres Aceh Besar (BL xxxx L**) Kota Sabang (BL xxxx M**) Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara di wilayah hukum Polres Lhokseumawe (BL xxxx N**) Pidie Jaya (BL xxxx O**) Pidie (BL xxxx P**) Aceh Singkil (BL xxxx R**) Simeulue (BL xxxx S**) Aceh Selatan (BL xxxx T**) Aceh Tamiang di wilayah hukum Polres Aceh Tamiang (BL xxxx U**) Nagan Raya (BL xxxx V**) Aceh Jaya (BL xxxx W**) Bener Meriah (BL xxxx Y**) Bireuen (BL xxxx Z**)
BM	Riau: Kota Pekanbaru (BM xxxx A**/J*/N*/O*/Q*/T*/V*) Indragiri Hulu (BM xxxx B**) Pelalawan (BM xxxx C**/I**) Bengkalis (BM xxxx D**/E**) Kampar (BM xxxx F**/Z**) Indragiri Hilir (BM xxxx G**) Kota Dumai (BM xxxx H**/R**) Kuantan Singingi (BM xxxx K**/XK-XZ) Rokan Hulu (BM xxxx M**/U**) Rokan Hilir (BM xxxx P**/W**) Siak (BM xxxx S**/Y**) Kepulauan Meranti (BM xxxx XA-XJ)
BN	Kepulauan Bangka Belitung: Kota Pangkal Pinang (BN xxxx A*/P*) Bangka (BN xxxx B*/Q*) Bangka Tengah (BN xxxx C*/T*) Bangka Barat (BN xxxx D*/R*) Bangka Selatan (BN xxxx E*/V*) Belitung (BN xxxx F*/W*) Belitung Timur (BN xxxx G*/X*)
BP	Kepulauan Riau: Kota Tanjung Pinang (BP xxxx A*/P*/T*/*T/W*/*W) Bintan (BP xxxx B*/*B) Kota Batam (BP xxxx C*–J*/M*/O*/Q*/R*/U*/V*/X*/*Z) Karimun (BP xxxx K*/*K) Lingga (BP xxxx L*) Natuna (BP xxxx N*) Kepulauan Anambas (BP xxxx S*)
Catatan: Untuk Kabupaten Kepulauan Meranti, huruf belakang X dimulai dari X hingga XJ, sementara untuk Kabupaten Kuantan Singingi, huruf belakang X dimulai dari XK hingga XZ. Kendaraan yang dimutasi Ke wilayah hukum Polda Sumut, Polda Riau, Polda Jambi, Polda Sumsel, Polda Babel, dan Polda Bengkulu menggunakan kode registrasi L*. Ke wilayah hukum Polda Sumatera Barat, menggunakan kode R*. Ke wilayah hukum Polda Aceh, menggunakan kode X* (hampir sama seperti di Polda Jateng). Dari wilayah hukum Polda Lampung dan Polda Kepri, menggunakan kode Y* atau *Y Untuk Kepulauan Riau, mobil yang menggunakan kode registrasi V*, *V, Z*, dan *Z tidak dapat dibawa keluar dari wilayah Kota Batam, karena mobil tersebut mendapatkan fasilitas FTZ. Angkutan Umum Wilayah hukum Polda Riau menggunakan kode registrasi *U dan *O dan *Y (khusus di wilayah hukum Polres Dumai). Wilayah hukum Polda Kepri menggunakan kode registrasi *U dan U*. Wilayah hukum Polda Bengkulu, Polda Jambi, Polda Babel, Polda Lampung dan Polda Sumbar menggunakan kode registrasi *U. Wilayah hukum Polda Sumsel menggunakan kode registrasi *O. Wilayah hukum Polda Sumut menggunakan kode registrasi U* Kendaraan Dinas Wilayah hukum Polda Riau menggunakan kode Registrasi *P (sama seperti Polda Jatim) Wilayah hukum Polda Sumsel, Polda Jambi dan Polda Babel menggunakan kode Registrasi *Z. Pemprov Kepri menggunakan kode Registrasi A dan AA. Wilayah hukum Polda Bengkulu menggunakan kode Registrasi *Y dan sebagian yang lama menggunakan kode Registrasi *Z (sama seperti di wilayah hukum Polda Sumsel dan Polda Babel).
Pulau Jawa
DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat
A	Banten (sebelumnya bernama Keresidenan Banten): Kota Serang dan Serang di wilayah hukum Polresta Serang Kota (A xxxx A*–D*) Serang di wilayah hukum Polres Serang (A xxxx E*–I*) Pandeglang (A xxxx J*–M*) Lebak (A xxxx N*–Q*) Kota Cilegon dan Serang di wilayah hukum Polres Cilegon (A xxxx R*–U*) Tangerang di wilayah hukum Polresta Tangerang (A xxxx V**–Z*)
B	Jakarta Raya: Jakarta Barat (B xxxx B**/H**) Jakarta Pusat (B xxxx P**) Jakarta Selatan (B xxxx D**/S**) Jakarta Timur (B xxxx R**/T**) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu (B xxxx U**) Kota Tangerang di wilayah hukum Samsat Kota Tangerang (B xxxx C**) Kota Tangerang di wilayah hukum Samsat Ciledug (B xxxx V**) Kota Tangerang Selatan di wilayah hukum Samsat Serpong (B xxxx N**) Kota Tangerang Selatan di wilayah hukum Samsat Ciputat (B xxxx W**) Tangerang di wilayah hukum Samsat Kelapa Dua (B xxxx J**) Kota Bekasi (B xxxx K**) Kota Depok di wilayah hukum Samsat Cinere (B xxxx E**) Kota Depok dan Bogor di wilayah hukum Samsat Kota Depok (B xxxx Z**) Bekasi (B xxxx F**)
D	Bandung Raya (eks Keresidenan Priangan) bagian tengah: Kota Bandung (D xxxx A**–R*) Kota Cimahi, Bandung, dan Bandung Barat di wilayah hukum Samsat Cimahi (D xxxx S**/T*) Bandung Barat di wilayah hukum Samsat Cimareme (D xxxx U**/X*) Bandung di wilayah hukum Samsat Soreang dan Samsat Rancaekek (D xxxx V**–Z**)
E	Cirebon Raya (eks Keresidenan Cirebon): Kota Cirebon dan Cirebon di wilayah hukum Polres Cirebon Kota (E xxxx A*–G*) Cirebon di wilayah hukum Polresta Cirebon (E xxxx H**–O*) Indramayu (E xxxx P*–T*) Majalengka (E xxxx U**–X*) Kuningan (E xxxx Y**/Z*)
F	Bogor Raya (eks Keresidenan Bogor) dan Keresidenan Priangan bagian barat (tidak termasuk Depok): Kota Bogor (F xxxx A**–E*) Bogor di wilayah hukum Polres Bogor (F xxxx F**–N*/P*/R*) Kota Sukabumi (F xxxx O*/S**/T**) Sukabumi (F xxxx Q*/U**/V*) Cianjur (F xxxx W**–Z*)
T	eks Keresidenan Karawang: Purwakarta (T xxxx A*–C*) Karawang (T xxxx D*–H*/K*-S*) Subang (T xxxx T**–Z*)
Z	eks Keresidenan Priangan bagian timur: Sumedang (Z xxxx A**–C**) Garut (Z xxxx D**–G**) Kota Tasikmalaya dan Tasikmalaya di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota (Z xxxx H**–J*) Tasikmalaya di wilayah hukum Polres Tasikmalaya (Z xxxx K*–S*) Ciamis (Z xxxx T**/U**/V**) Pangandaran (Z xxxx W**) Kota Banjar (Z xxxx X**–Z**)
Catatan: Kendaraan dinas Wilayah hukum Polda Metro Jaya menggunakan kode registrasi sesuai dengan instansinya dengan menggunakan kode ZZS untuk kendaraan dinas sipil tingkat eselon I atau setingkat dengan direktur jenderal kementerian, ZZP hanya digunakan untuk pejabat kepolisian, ZZD, ZZL,dan ZZU hanya digunakan untuk pejabat militer, sedangkan ZZH hanya digunakan untuk kendaraan dinas sipil tingkat eselon II yang setingkat dengan direktur di sebuah kementerian yang menggantikan kode RF. Wilayah hukum Polda Jabar dan Polda Banten menggunakan kode registrasi satu huruf (milik pemerintah kabupaten/kota) atau tidak menggunakan kode registrasi sama sekali (milik pemerintah provinsi). Angkutan umum mobil penumpang Di wilayah hukum Polda Metro Jaya menggunakan angka 1000–2999 serta khusus yang huruf belakang tiga huruf menggunakan kode *TX dan *IX, namun khusus angkutan taksi resmi yang beroperasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya menggunakan kode *UA, *UB, *UC, dan *UD. Di wilayah hukum Polda Jabar dan Polda Banten menggunakan angka 1900-1999. Angkutan umum bus penumpang di wilayah hukum Polda Metro Jaya menggunakan angka 7000–7999 serta disesuaikan oleh tipenya, yakni *AX untuk bus sedang, *GX untuk bus besar, dan *RN untuk bus tingkat dengan kode x yang merupakan huruf acak. Wilayah Kota Depok dan Bogor di wilayah hukum Samsat Kota Depok telah menggunakan kode baru Z** setelah ZOZ habis, namun langsung dimulai dari ZYA, bukan dari ZZA, dikarenakan kode ZZA-ZZZ sudah dipakai sebagai kode pelat dinas yang hanya berlaku 1 (satu) tahun sekali sejak dikeluarkan. Untuk kepolisian wilayah Bandung Raya menerapkan plat nomor sementara untuk kendaraan roda empat dan roda dua yang berlaku hanya sebulan hingga pelat nomor tetap resmi diterbitkan. Wilayah Kota Bandung berakhiran QZZ/QZX/QXX/QXZ/QGK/JXX (kendaraan pribadi beroda empat) dan RZZ/ RZX/ RXX/ RXZ (kendaraan pribadi beroda dua). Wilayah Bandung berakhiran YXX/YYX/ZXX (kendaraan pribadi). Wilayah Kota Cimahi serta Bandung Barat berakhiran TXX dan TXY (kendaraan pribadi).
Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
G	eks Keresidenan Pekalongan: Kota Pekalongan dan Pekalongan di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota (G xxxx *A/*H/*S/*X) Pekalongan di wilayah hukum Polres Pekalongan (G xxxx **B/*K/*O/*T) Batang (G xxxx **C/*L/*V) Pemalang (G xxxx **D/*I/*M/*W) Kota Tegal (G xxxx **E/*N/*Y) Tegal (G xxxx **F/*P/*Q/*Z) Brebes (G xxxx **G/*J/*R/*U)
H	Semarang Raya (eks Keresidenan Semarang): Kota Semarang (H xxxx *A/*F-*H/*P-*S/**W/*Y/*Z) Kota Salatiga (H xxxx **B/*K/*O/*T) Semarang (H xxxx **C/*I/*L/*V) Kendal (H xxxx **D/*M/*U) Demak (H xxxx **E/*J/*N)
K	Muria Raya (eks Keresidenan Pati): Pati (K xxxx **A/*G/*H/*S/*U) Kudus (K xxxx **B/*K/*O/*R/*T) Jepara (K xxxx **C/*L/*Q/*V) Rembang (K xxxx **D/*I/*M/*W) Blora (K xxxx **E/*N/*Y) Grobogan (K xxxx **F/*J/*P/*Z)
R	eks Keresidenan Banyumas: Banyumas (R xxxx *A/*E/*G/*H/*J/*R/*S) Cilacap (R xxxx **B/*F/*K/*N/*P/*T) Purbalingga (R xxxx **C/*L/*Q/*U/*V/*Z) Banjarnegara (R xxxx **D/*I/*M/*O/*W/*Y)
AA	eks Keresidenan Kedu: Kota Magelang dan Magelang di wilayah hukum Polres Magelang Kota (AA xxxx *A/*H/*S/*U) Magelang di wilayah hukum Polresta Magelang (AA xxxx **B/*G/*K/*O/*T) Purworejo (AA xxxx **C/*L/*Q/*V) Kebumen (AA xxxx **D/*J/**M/*W) Temanggung (AA xxxx **E/*N/*Y) Wonosobo (AA xxxx **F/*P/*Z)
AB	Daerah Istimewa Yogyakarta (sebelumnya bernama Keresidenan Yogyakarta): Kota Yogyakarta (AB xxxx A*/F*/H*/I*/S*) Bantul (AB xxxx B*/G*/J*/K*/T*) Kulon Progo (AB xxxx C*/L*/O*/P*/V*) Gunungkidul (AB xxxx D*/M*/R*/W*) Sleman (AB xxxx E*/N*/Q*/U*/X*/Y*/Z*)
AD	Solo Raya (eks Keresidenan Surakarta): Kota Surakarta (AD xxxx **A/*H/*S/*U) Sukoharjo (AD xxxx **B/*K/*O/*T) Klaten (AD xxxx **C/*J/*L/*Q/*V) Boyolali (AD xxxx **D/*M/*W) Sragen (AD xxxx **E/*N/*Y) Karanganyar (AD xxxx **F/*P/*Z) Wonogiri (AD xxxx **G/*I/*R)
Catatan: Huruf paling belakang pada pelat nomor Jateng merupakan kode wilayah registrasi. Kendaraan yang dimutasi ke Wilayah hukum Polda DIY menggunakan kode XX, XY dan YY. Wilayah hukum Polda Jateng menggunakan kode registrasi *X digunakan untuk kendaraan mutasi atau hanya digunakan untuk pelat sementara. Angkutan umum dan angkutan barang berpelat kuning di wilayah hukum Polda Jateng menggunakan format O* (huruf O digayakan Ø). Kendaraan dinasː Di wilayah hukum Polda Jawa Tengah menggunakan format X* dengan tanda (*) menunjukkan kode wilayah registrasi dan khusus sepeda motor hanya menggunakan penomoran 6000-6999. Di wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan format pelat AB diikuti dengan huruf belakang U*, diberia tanda (*) menunjukkan kode wilayah registrasi. Mulai November 2020, kode registrasi belakang wilayah DI Yogyakarta yang semula terletak paling belakang resmi berpindah ke depan.
Jawa Timur
L	Kota Surabaya (L xxxx A**–Z*)	Plat nomor Surabaya
M	eks Keresidenan Madura: Pamekasan (M xxxx A*–F*) Bangkalan (M xxxx G*–M*) Sampang (M xxxx N*–S*) Sumenep (M xxxx T*–Z*)
N	eks Keresidenan Pasuruan-Malang: Kota Malang (N xxxx A**–D**) Malang di wilayah hukum Polres Malang (N xxxx E**–I*) Kota Batu dan Malang di wilayah hukum Polres Batu (N xxxx J*–L*) Probolinggo di wilayah hukum Polres Probolinggo (N xxxx M*–O*) Pasuruan di wilayah hukum Polres Pasuruan (N xxxx S*/T**) Probolinggo dan Kota Probolinggo di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota (N xxxx P**–R*) Lumajang (N xxxx U*/Y**/Z*) Pasuruan dan Kota Pasuruan di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota (N xxxx V**–X*)
P	eks Keresidenan Besuki: Bondowoso (P xxxx A*–C*) Situbondo (P xxxx D*–F*) Jember (P xxxx G*-P*) Banyuwangi (P xxxx Q**–Z*)
S	eks Keresidenan Bojonegoro, Mojokerto, dan Jombang: Bojonegoro (S xxxx A**–D*) Tuban (S xxxx E**–I*) Lamongan (S xxxx J**–M*) Mojokerto di wilayah hukum Polres Mojokerto (S xxxx N**/P*–R*) Jombang (S xxxx O**/W**–Z*) Mojokerto dan Kota Mojokerto di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota (S xxxx S*–V*)
W	Gresik (W xxxx A*–M*) Sidoarjo (W xxxx N**–Z*)
AE	eks Keresidenan Madiun: Kota Madiun dan Madiun di wilayah hukum Polres Madiun Kota (AE xxxx A*–D*) Madiun di wilayah hukum Polres Madiun (AE xxxx E*–I*) Ngawi (AE xxxx J**–M*) Magetan (AE xxxx N*–R*) Ponorogo (AE xxxx S**–W*) Pacitan (AE xxxx X*–Z*)
AG	eks Keresidenan Kediri: Kediri dan Kota Kediri di wilayah hukum Polres Kediri Kota (AG xxxx A**–C*) Kediri di wilayah hukum Polres Kediri (AG xxxx D*–J*/O**) Blitar di wilayah hukum Polres Blitar (AG xxxx K**–N*) Kota Blitar dan Blitar di wilayah hukum Polres Blitar Kota (AG xxxx P**/Q*) Tulungagung (AG xxxx R**–T*) Nganjuk (AG xxxx U*–X*) Trenggalek (AG xxxx Y**/Z*)
Catatan: Pelat warna dasar kuning (angkutan umum dan angkutan barang berpelat kuning) menggunakan format huruf belakang U*, sedangkan penggunaan pelat warna dasar merah (kendaraan dinas) menggunakan format huruf belakang *P, dengan tanda (*) menunjukkan kode wilayah registrasi. Khusus kendaraan angkutan umum seperti angkot, hanya menggunakan angka 1000-1999 saja. Kode nomor polisi L adalah satu-satunya kode wilayah yang hanya dimiliki secara ekslusif oleh satu kabupaten/kota. Pelat L menerapkan pelat bantuan dengan format US*, UU*, atau PR* berlaku satu bulan sejak dikeluarkan sambil menunggu STNK baru selesai.
Bali dan Nusa Tenggara
DH	NTT (Pulau Timor): Kota Kupang (DH xxxx A*/H*/K*) Kupang (DH xxxx B*/N*) Timor Tengah Selatan (DH xxxx C*) Timor Tengah Utara (DH xxxx D*/M*) Belu (DH xxxx E*/T*) Sabu Raijua (DH xxxx F*) Rote Ndao (DH xxxx G*) Malaka (DH xxxx J*)
DK	Bali: Kota Denpasar dan Badung di wilayah hukum Polresta Denpasar (DK xxxx A**–E*/I*/X*) Badung di wilayah hukum Polres Badung (DK xxxx F**/J*/O*/Q*) Tabanan (DK xxxx G**/H*) Gianyar (DK xxxx K*/L*) Klungkung (DK xxxx M*/N*) Bangli (DK xxxx P*/R*) Karangasem (DK xxxx S*/T*) Buleleng (DK xxxx U*/V*) Jembrana (DK xxxx W*/Z*)
DR	NTB (Pulau Lombok): Kota Mataram (DR xxxx A*–F*/N*-P*/R*/X*) Lombok Utara (DR xxxx D*/G*/M*) Lombok Barat (DR xxxx H*/J*/K*/T*/W*) Lombok Timur (DR xxxx L*/Q*/Y*) Lombok Tengah (DR xxxx S*/U*/V*/Z*)
EA	NTB (Pulau Sumbawa): Sumbawa (EA xxxx A*/C*-F*/P*) Sumbawa Barat (EA xxxx H*/K*) Kota Bima (EA xxxx L*/S*) Dompu (EA xxxx M*/N*/Q*/R*/T*) Bima (EA xxxx W*-Z*)
EB	NTT (Pulau Flores dan kepulauan): Ende (EB xxxx A*) Sikka (EB xxxx B*) Flores Timur (EB xxxx C*) Ngada (EB xxxx D*) Manggarai (EB xxxx E*) Lembata (EB xxxx F*) Manggarai Barat (EB xxxx G*) Nagekeo (EB xxxx H*) Alor (EB xxxx J*/K*) Manggarai Timur (EB xxxx P*)
ED	NTT (Pulau Sumba): Sumba Timur (ED xxxx A*) Sumba Barat (ED xxxx B*) Sumba Barat Daya (ED xxxx C*) Sumba Tengah (ED xxxx D*)
Catatan: Kendaraan yang dimutasi ke wilayah hukum Polda Bali menggunakan kode Y* dengan (*) sebagai kode registrasi. Angkutan umum mobil penumpang di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat menggunakan angka 1900-1999.
Kalimantan
DA	Kalimantan Selatan: Kota Banjarmasin (DA xxxx A**/C**/I**/J**/N**/S**/V**/X*) Banjar (DA xxxx B**/O**/Q**) Hulu Sungai Selatan (DA xxxx D**) Hulu Sungai Tengah (DA xxxx E**) Hulu Sungai Utara (DA xxxx F**) Kota Baru (DA xxxx G**) Tabalong (DA xxxx H**/U**) Tapin (DA xxxx K**) Tanah Laut (DA xxxx L**) Barito Kuala (DA xxxx M**) Kota Banjarbaru (DA xxxx P**/R**/W**) Balangan (DA xxxx Y**) Tanah Bumbu (DA xxxx Z**)
KB	Kalimantan Barat: Kota Pontianak (KB xxxx A*/H*/O*/Q*/S**/W*) Mempawah (KB xxxx B*) Kota Singkawang (KB xxxx C*/Y*) Sanggau (KB xxxx D*/U*) Sintang (KB xxxx E*) Kapuas Hulu (KB xxxx F*) Ketapang (KB xxxx G*) Melawi (KB xxxx J*) Bengkayang (KB xxxx K*) Landak (KB xxxx L*) Kubu Raya (KB xxxx M**/N*) Sambas (KB xxxx P**/T*) Sekadau (KB xxxx V*) Kayong Utara (KB xxxx Z*)
KH	Kalimantan Tengah: Kota Palangkaraya (KH xxxx A*/Q*/T*/Y*) Kapuas (KH xxxx B*/C*/U*) Barito Selatan (KH xxxx D*) Barito Utara (KH xxxx E*) Kotawaringin Timur (KH xxxx F*/L*/W*) Kotawaringin Barat (KH xxxx G*/V*) Gunung Mas (KH xxxx H*) Pulang Pisau (KH xxxx J*) Barito Timur (KH xxxx K*) Murung Raya (KH xxxx M*) Katingan (KH xxxx N*) Seruyan (KH xxxx P*) Lamandau (KH xxxx R*) Sukamara (KH xxxx S*)
KT	Kalimantan Timur: Kota Balikpapan (KT xxxx A**/H*/K*/L*/Y*/Z*) Kota Samarinda (KT xxxx B**/F*/I*/M*/N*/S*/W*) Kutai Kartanegara (KT xxxx C**/J*/O*/S*/U*) Kota Bontang (KT xxxx D**/Q*) Paser (KT xxxx E**/J*/S*) Berau (KT xxxx G**) Kutai Timur (KT xxxx J*/R**/S*) Kutai Barat (KT xxxx P**) Mahakam Ulu (KT xxxx T*) Penajam Paser Utara (KT xxxx V*)
KU	Kalimantan Utara: Bulungan (KU xxxx A*/B*) Kota Tarakan (KU xxxx G*) Tana Tidung (KU xxxx H*) Nunukan (KU xxxx N*) Malinau (KU xxxx S*)
Catatan: Angkutan Umum di Wilayah hukum Polda Kaltim dan Polda Kaltara menggunakan kode registrasi *U Kendaraan dinas: Pemprov Kalbarː KB 1-88 Di wilayah hukum Polda Kalteng, menggunakan kode *U dengan (*) sebagai kode wilayah registrasi. Kendaraan yang mutasi keː Wilayah hukum Polda Kaltim, kendaraan yang dimutasi menggunakan kode X* atau *X dengan (*) sebagai kode wilayah registrasi. Wilayah hukum Polda Kalsel menggunakan kode T* dengan (*) sebagai kode wilayah registrasi. Kalimantan Timur Untuk Kutai Timur, huruf belakang J dimulai dari JG hingga JM, sementara untuk huruf belakang S dimulai dari SN hingga SR. Untuk Kutai Kartanegara, huruf belakang J dimulai dari JN hingga JZ, sementara untuk huruf belakang S dimulai dari SI hingga SK. Untuk Paser, huruf belakang J dimulai dari J hingga JD, sementara untuk huruf belakang S dimulai dari SS dan ST. Kota Samarinda menggunakan huruf belakang S dari S hingga SD, lalu SY dan SZ. DA dipakai di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah sebelum pembagian provinsi, sedangkan BR dipakai di Kalimantan Barat saja sebelum diganti menjadi KB. Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan untuk semua jenis kendaraan bermotor menggunakan tiga kode registrasi belakang. Dua kode registrasi masih berlaku selama masih ada slot tersedia. Pelat nomor Kalimantan Utara (KU) mulai berlaku sejak bulan April 2017. Pelat nomor Kalimantan Barat (KB) merupakan pelat nomor istimewa yang diperbolehkan masuk wilayah negara Malaysia dan Brunei Darussalam tanpa pengenaan surat lapor keluar daerah, karena Kalimantan Barat merupakan pintu masuk utama menuju ke Sarawak, Malaysia, dengan tiga pos lintas batas yang ada di wilayah ini, yaitu Aruk, Entikong, dan Nanga Badau.
Sulawesi
DB	Sulawesi Utara (Daratan): Kota Manado (DB xxxx A*/L*/M*/R*/T*/V*) Minahasa (DB xxxx B*/Q*) Kota Bitung (DB xxxx C*/O*) Bolaang Mongondow (DB xxxx D*) Minahasa Selatan (DB xxxx E*) Minahasa Utara (DB xxxx F*/W*) Kota Tomohon (DB xxxx G*) Bolaang Mongondow Utara (DB xxxx H*) Minahasa Tenggara (DB xxxx J*) Kota Kotamobagu (DB xxxx K*) Bolaang Mongondow Timur (DB xxxx N*) Bolaang Mongondow Selatan (DB xxxx P*)
DC	Sulawesi Barat: Mamuju (DC xxxx A*/G*/L*/P*) Majene (DC xxxx B*/Q*) Polewali Mandar (DC xxxx C*/N*) Mamasa (DC xxxx D*) Pasangkayu (DC xxxx E*/X*) Mamuju Tengah (DC xxxx F*)
DD	Sulawesi Selatan (bagian selatan): Kota Makassar (DD xxxx A**/I*/K*/M*/O*/Q*-S**/U*/V*/X**) Gowa (DD xxxx B*/L*/N*/Y*) Takalar (DD xxxx C*/P*) Maros (DD xxxx D*/T*) Pangkajene dan Kepulauan (DD xxxx E*/W*) Bantaeng (DD xxxx F*) Jeneponto (DD xxxx G*) Bulukumba (DD xxxx H*/Z*) Selayar (DD xxxx J*)
DL	Sulawesi Utara (Kepulauan): Kepulauan Sangihe (DL xxxx A*) Kepulauan Talaud (DL xxxx B*) Kepulauan Sitaro (Siau Tagulandang Biaro) (DL xxxx C*)
DM	Gorontalo: Kota Gorontalo (DM xxxx A*/J*/X*) Gorontalo (DM xxxx B*/H*) Boalemo (DM xxxx C*) Pohuwato (DM xxxx D*) Bone Bolango (DM xxxx E*) Gorontalo Utara (DM xxxx F*)
DN	Sulawesi Tengah: Kota Palu (DN xxxx A*/I*/N*/V*/Y*) Donggala (DN xxxx B*/J*) Banggai (DN xxxx C*/R*) Toli-Toli (DN xxxx D*) Poso (DN xxxx E*) Buol (DN xxxx F*) Morowali (DN xxxx G*) Banggai Kepulauan (DN xxxx H*) Parigi Moutong (DN xxxx K*/P*) Tojo Una-Una (DN xxxx L*) Sigi (DN xxxx M*) Banggai Laut (DN xxxx Q*) Morowali Utara (DN xxxx U*)
DP	Sulawesi Selatan (bagian utara): Kota Parepare (DP xxxx A*/L*/M*) Barru (DP xxxx B*/N*/O*) Sidenreng Rappang (DP xxxx C*/P*/Q*) Pinrang (DP xxxx D*/R*/S*) Kota Palopo (DP xxxx E*/T*) Luwu (DP xxxx F*/U*) Luwu Timur (DP xxxx G*/V*) Luwu Utara (DP xxxx H*/W*) Enrekang (DP xxxx I*/X*) Tana Toraja (DP xxxx J*/Y*) Toraja Utara (DP xxxx K*/Z*)
DT	Sulawesi Tenggara: Konawe (DT xxxx *A) Kolaka (DT xxxx *B) Buton (DT xxxx *C) Muna (DT xxxx *D) Kota Kendari (DT xxxx *E/*F/*I) Kota Baubau (DT xxxx *G) Konawe Selatan (DT xxxx *H) Kolaka Utara (DT xxxx *J) Bombana (DT xxxx *K) Wakatobi (DT xxxx *L) Konawe Utara (DT xxxx *M) Buton Utara (DT xxxx *N) Konawe Kepulauan (DT xxxx *O) Muna Barat (DT xxxx *R) Kolaka Timur (DT xxxx *T) Buton Selatan (DT xxxx *W) Buton Tengah (DT xxxx *Y)
DW	Sulawesi Selatan (bagian tengah): Bone (DW xxxx A*/E*-H*) Wajo (DW xxxx B*/L*-P*) Soppeng (DW xxxx C*/Q*/Y*) Sinjai (DW xxxx D*/V*/Z*)
Catatan: Angkutan Umum Wilayah hukum Polda Sultra menggunakan kode registrasi U* (seperti Polda Jatim) dengan tanda (*) menunjukkan kode wilayah registrasi. Wilayah hukum Polda Sulteng menggunakan kode registrasi *U. Huruf paling belakang pada pelat-pelat nomor Sultra merupakan kode wilayah registrasi (seperti Jateng).
Maluku dan Papua
DE	Maluku: Kota Ambon (DE xxxx A*/L*/N*) Maluku Tengah (DE xxxx B*) Maluku Tenggara (DE xxxx C*) Buru (DE xxxx D*) Kepulauan Tanimbar (DE xxxx E*) Kepulauan Aru (DE xxxx F*) Seram Bagian Barat (DE xxxx G*/O*) Seram Bagian Timur (DE xxxx H*) Kota Tual (DE xxxx I*) Maluku Barat Daya (DE xxxx J*) Buru Selatan (DE xxxx K*)
DG	Maluku Utara: Kota Ternate (DG xxxx A*/K*/Q*) Kota Tidore Kepulauan (DG xxxx B*/L*) Pulau Taliabu (DG xxxx H*) Pulau Morotai (DG xxxx J*) Halmahera Barat (DG xxxx M*) Halmahera Utara (DG xxxx N*) Halmahera Selatan (DG xxxx P*) Kepulauan Sula (DG xxxx R*) Halmahera Tengah (DG xxxx S*) Halmahera Timur (DG xxxx T*)
PA	Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan: Kota Jayapura (PA xxxx A*/F*/R*) Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Yalimo (PA xxxx B*/Y*) Biak Numfor (PA xxxx C*) Mimika (PA xxxx D*/H*/M*) Paniai dan Deiyai (PA xxxx E*) Merauke dan Asmat (PA xxxx G*) Jayapura (PA xxxx J*) Nabire, Dogiyai, dan Intan Jaya (PA xxxx K*) Kepulauan Yapen (PA xxxx L*) Waropen (PA xxxx N*) Puncak Jaya dan Puncak (PA xxxx P*) Keerom (PA xxxx Q*) Sarmi (PA xxxx S*) Mappi (PA xxxx T*) Supiori (PA xxxx U*) Boven Digoel (PA xxxx V*) Mamberamo Raya (PA xxxx X*) Tolikara dan Lanny Jaya (PA xxxx Z*)
PB	Papua Barat dan Papua Barat Daya: Sorong (PB xxxx A*) Teluk Bintuni (PB xxxx B*) Pegunungan Arfak (PB xxxx D*) Fakfak (PB xxxx F*) Manokwari (PB xxxx G*/H*/M*) Kaimana (PB xxxx K*) Manokwari Selatan (PB xxxx L*) Tambrauw (PB xxxx P*) Kota Sorong (PB xxxx Q*/S*) Raja Ampat (PB xxxx R*) Sorong Selatan (PB xxxx T*) Maybrat (PB xxxx V*) Teluk Wondama (PB xxxx W*)
PS	Papua Selatan
PY	Papua Barat Daya
Catatan: Angkutan Umum Wilayah hukum Polda Maluku menggunakan kode registrasi *U. Kendaraan Dinas Wilayah hukum Polda Maluku menggunakan kode Registrasi *M. Wilayah hukum Polda Maluku Utara menggunakan kode Registrasi *# dengan tanda (*) dan (#) menunjukkan inisial kabupaten/kota (kecuali Ternate). Wilayah hukum Polda Papua menggunakan kode Registrasi *Z. Wilayah hukum Polda Papua Barat menggunakan nomor 5000-5999. Kabupaten/kota yang dicetak miring di Provinsi Papua (pada waktu itu, DS) mulai beralih ke kode baru PB (Papua Barat) setelah Mei 2013. Mulai Juli 2016, kode Provinsi Papua (DS) berubah jadi PA. Yang diberi tanda miring pada kode plat PA menandakan bahwa telah beralih ke kode plat PS, begitu pula pada kode plat PB menandakan bahwa telah beralih ke kode plat PY.
Tidak digunakan
BR	Kalimantan Barat (telah berganti menjadi KB)
DF	Timor Timur (telah menjadi negara sendiri)
DS	Papua (sebelum Juli 2016) dan Papua Barat (sebelum Mei 2013)
Lainnya (tidak bermotor)
BS	Kota Banjarmasin: Becak (kode ini hanya dimasukkan di akhiran saja, contoh: DA 100 BS)
SB	Kota Surabaya: Becak (warna dasar biru dengan tulisan putih), contoh: SB 4728 AA
YB	DI Yogyakarta: Becak, contoh: YB 0886 KTB
YK	DI Yogyakarta: Kusir, contoh: YK 0255 KTB
KS	Kota Surakarta: Becak, Contoh: KS 001

Catatan

Pelat nomor khusus

Presiden dan pejabat pemerintahan pusat

Dalam acara khusus, plat nomor kendaraan dinas Presiden Indonesia tidak menggunakan format "RI 1", melainkan "INDONESIA 1". Mobil ini pernah digunakan sebagai kendaraan dinas mantan presiden Soeharto, B. J. Habibie, dan K.H. Abdurrahman Wahid.

Mobil dinas pejabat negara memiliki pelat nomor khusus. Jika pada saat pejabat tersebut bertugas ke wilayah di luar ibu kota RI atau kunjungan dinas ke luar negeri, maka pelat nomor tersebut akan dipasangkan pada mobil yang dinaiki oleh pejabat bersangkutan.

Terdapat dua jenis TNKB pejabat pemerintahan pusat, yaitu TNKB "RI" dan TNKB "INDONESIA". TNKB "RI" selalu berwarna hitam (seperti kendaraan pribadi), sedangkan TNKB "INDONESIA" selalu berwarna merah (seperti kendaraan dinas).

Berikut ini adalah daftar nomor polisi untuk kendaraan pejabat penting di Indonesia:

• RI 1/INDONESIA 1: Presiden Indonesia
• RI 2/INDONESIA 2: Wakil Presiden Indonesia
• RI 3: Ibu Negara Indonesia (Istri Presiden)
• RI 4: Istri Wakil Presiden Indonesia
• RI 5: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
• RI 6: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
• RI 7: Ketua Dewan Perwakilan Daerah
• RI 8: Ketua Mahkamah Agung
• RI 9: Ketua Mahkamah Konstitusi
• RI 10: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
• RI 11: Ketua Komisi Yudisial
• RI 12: Gubernur Bank Indonesia
• RI 13: Ketua Otoritas Jasa Keuangan
• RI 14: Menteri Sekretaris Negara
• RI 15: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
• RI 16: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
• RI 17: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
• RI 18: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya
• RI 19: Menteri Dalam Negeri
• RI 20:
• RI 21: Menteri Luar Negeri
• RI 22: Menteri Pertahanan
• RI 23: Menteri Agama
• RI 24: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
• RI 25: Menteri Keuangan
• RI 26: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
• RI 27: Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
• RI 28: Menteri Agama
• RI 29: Menteri Sosial
• RI 30: Menteri Ketenagakerjaan
• RI 31: Menteri Perindustrian
• RI 32: Menteri Perdagangan
• RI 33: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
• RI 34: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• RI 35: Menteri Kelautan dan Perikanan
• RI 36: Menteri Komunikasi dan Informatika
• RI 37: Menteri Pertanian
• RI 38: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
• RI 39: Menteri Kelautan dan Perikanan
• RI 40: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
• RI 41: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
• RI 42: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
• RI 43: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
• RI 44: Menteri Badan Usaha Milik Negara
• RI 45: Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
• RI 46:
• RI 47:
• RI 48: Menteri Pemuda dan Olahraga
• RI 49:
• RI 50:
• RI 51:
• RI 52:
• RI 53: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Catatan: Nomor kendaraan Pejabat Negara / Menteri sering berganti, hal ini disesuaikan dengan jumlah anggota Kabinet. Misalnya pada Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) jabatan Sekretaris Kabinet bukan setingkat menteri, sehingga Nomor Kendaraan untuk beberapa menteri berubah. Sebagai contoh saat ini Kepala BIN menggunakan RI 49.

Dewan Perwakilan Rakyat

Pada Mei 2021, DPR meluncurkan pelat nomor khusus, yang dilengkapi dengan lencana DPR. Maksud dan tujuan dari pembuatan pelat nomor tersebut adalah untuk memudahkan dalam memantau perilaku anggota DPR saat berkendara. Per 2021, format angka pelat nomor untuk pimpinan dan anggota DPR adalah sebagai berikut:

• 1-00: Ketua
• 2-00 – 5-00: Wakil Ketua
• 6-xx: Ketua Fraksi
• 7-xx: Sekretaris Fraksi
• 8-xx: Bendahara Fraksi
• xx-01: Fraksi PDIP
• xx-02: Fraksi Partai Golkar
• xx-03: Fraksi Partai Gerindra
• xx-04: Fraksi Partai NasDem
• xx-05: Fraksi PKB
• xx-06: Fraksi Partai Demokrat
• xx-07: Fraksi PKS
• xx-08: Fraksi PAN
• xx-09: Fraksi PPP
• 6-I – 6-XI: Ketua Komisi I–XI
• (7-10)–(I-XI): Wakil Ketua Komisi I–XI
• xx-XII: Mahkamah Kehormatan Dewan
• xx-XIII: Badan Legislasi
• xx-XIV: Badan Kerja Sama Antarparlemen
• xx-XV: Badan Urusan Rumah Tangga
• xx-XVI: Badan Anggaran
• xx-XVII: Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
• xx-XVIII: Sekretariat Jenderal
  • 6-XVIII: Sekjen
  • 7-XVIII: Kepala Badan Keahlian
  • 8-XVIII: Deputi Persidangan
  • 9-XVIII: Deputi Administrasi
  • 10-XVIII: Inspektur Utama
  • 11-XVIII: Kepala Biro Umum
• (nomor anggota)-(nomor fraksi): Anggota DPR

Begitu pelat nomor ini diluncurkan, pelat nomor ini dikritik oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) karena dianggap sebagai bentuk "kemunduran". Seorang peneliti Formappi bernama Lucius Karus menganggap bahwa anggota DPR yang menggunakan pelat nomor DPR merasa "ingin lebih dikenal publik."

Penggunaan pelat nomor tersebut juga menuai kontroversi, karena ada seorang polisi yang mencoba menangkap kendaraan yang dipasangi pelat nomor DPR. Menurut petugas tersebut, penggunaan pelat nomor DPR tersebut belum disosialisasikan sampai kepada petugas yang bersangkutan.

Angkatan bersenjata

Plat nomor khusus Detasemen Markas Besar TNI

Plat Nomor khusus Kopasgat TNI Angkatan Udara

Daihatsu Xenia dengan Plat nomor khusus TNI Angkatan Laut

Plat nomor khusus Kopassus TNI Angkatan Darat

Toyota Vios dengan Plat nomor khusus Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Berikut ini adalah daftar kode registrasi TNI dan POLRI di Indonesia:

TNI

• -00 :Markas Besar TNI

  -01 :Sekolah Staf dan Komando TNI

  -02 :Akademi TNI

  -09 :Badan Pembinaan Hukum TNI

  -10 :Badan Perbekalan TNI

  -14 :Pasukan Pengamanan Presiden

TNI AD

• -00 :Markas Besar TNI AD

  -01 :Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat

  -02 :Komando Pasukan Khusus

  -03 :Komando Daerah Militer Jayakarta

  -04 :Komando Pendidikan Dan Latihan Angkatan Darat

  -05 :Komando Daerah Militer Iskandar Muda

  -10 :Akademi Militer

  -20 :Sekolah Staf Dan Komando Angkatan Darat

  -30 :Pusat Teritorial

  -31 :Pusat Kesenjataan Infanteri

  -32 :Pusat Kesenjataan Kavaleri

  -33 :Pusat Kesenjataan Artileri

  -34 :Pusat Polisi Militer

  -41 :Pusat Zeni

  -42 :Pusat Perhubungan

  -43 :Pusat Peralatan

  -44 :Pusat Perbekalan dan Angkutan

  -45 :Pusat Kesehatan

  -46 :Direktorat Ajudan Jenderal

  -47 :Direktorat Topografi

  -48 :Direktorat Keuangan

  -49 :Direktorat Hukum

  -51 :Dinas Penerangan

  -52 :Dinas Pembinaan Mental

  -53 :Dinas Psikologi

  -54 :Dinas Penelitian Dan Pengembangan

  -55 :Dinas Informasi Dan Pengolahan Data

  -56 :Pusat Penerbangan

  -57 :Dinas Pengadaan

  -58 :Dinas Jasmani Militer

  -I~VI dan -XII~XVIII :Milik Kodam se-Indonesia

TNI AL

• -00 :Markas Besar TNI AL/Koarmada RI

  -01 :Komando Armada I

  -02 :Komando Armada II

  -03 :Komando Armada III

  -04 :Komando Lintas Laut Militer

  -05 :Korps Marinir Republik Indonesia

  -08 :Sekolah Staf dan Komando

  -I~XIV :Milik Lantamal se-Indonesia

TNI AU

• -00 :Markas Besar TNI AU/Koopsudnas

  -01 :Komando Operasi Udara I

  -02 :Komando Operasi Udara II

  -03 :Komando Operasi Udara III

  -04 :Komando Pemelihara dan Materiil

  -05 :Komando Pendidikan dan Latihan

  -10 :Komando Pasukan Gerak Cepat

Kementerian Pertahanan RI

• -00 :Kementerian Pertahanan

  -02 :Lembaga Ketahanan Nasional

  -05 :Direktorat Jenderal Material, Fasilitas dan Jasa

POLRI

• -00 :Markas Besar POLRI

  -I :Polda Aceh

  -II :Polda Sumatera Utara

  -III :Polda Sumatera Barat

  -IV :Polda Riau

  -V :Polda Sumatera Selatan

  -VI :Polda Kalimantan Barat

  -VII :Polda Metro Jaya

  -VIII :Polda Jawa Barat

  -IX :Polda Jawa Tengah

  -X :Polda Jawa Timur

  -XI :Polda Bali

  -XII :Polda Kalimantan Timur

  -XIII :Polda Kalimantan Selatan

  -XIV :Polda Sulawesi Selatan

  -XV :Polda Sulawesi Utara

  -XVI :Polda Maluku

  -XVII :Polda Papua

  -XVIII :Polda Kalimantan Tengah

  -XIX :Polda Sulawesi Tengah

  -XX :Polda Sulawesi Tenggara

  -XXI :Polda NTB

  -XXII :Polda NTT

  -XXIII :Polda Banten

  -XXIV :Polda DIY

  -XXV :Polda Lampung

  -XXVI :Polda Jambi

  -XXVII :Polda Bengkulu

  -XXVIII :Polda Bangka Belitung

  -XXIX :Polda Gorontalo

  -XXX :Polda Maluku Utara

  -XXXI :Polda Kepulauan Riau

  -XXXII :Polda Papua Barat

  -XXXIII :Polda Sulawesi Barat

  -XXXIV :Polda Kalimantan Utara

Korps diplomatik dan konsuler

Pelat nomor milik korps diplomatik menggunakan kode "CD". Kode 76 menandakan bahwa kendaraan ini dimiliki oleh Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB).

Mobil milik korps diplomatik (perwakilan negara asing maupun organisasi internasional) memiliki kode registrasi CD untuk Korps Diplomatik, CC untuk Korps Konsulat, dan CH untuk Konsul Kehormatan, diikuti dengan kode negara dan nomor urut. Untuk mendapatkan BPKB dan STNK, haruslah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Berikut ini adalah tabel nomor polisi untuk korps diplomatik di Indonesia:

Kode	Negara atau Organisasi	Kode	Negara atau Organisasi	Kode	Negara atau Organisasi
12	Amerika Serikat	57	Suriah	102	Kuwait
13	India	58	Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP)	103	Laos
14	Prancis	59	Selandia Baru	104	Palestina
15	Britania Raya	60	Belanda	105	Kuba
16	Filipina	61	Yaman	106	Organisasi Antar-Parlemen ASEAN (AIPO)
17	Vatikan	62	Kesatuan Pos Sedunia (UPU)	107	Libya
18	Australia	63	Portugal	108	Peru
19	Norwegia	64	Aljazair	109	Slowakia
20	Irak	65	Korea Utara	110	Sudan
21	Pakistan	66	Vietnam	111	Yayasan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara
22	Belgia	67	Singapura	112	Utusan Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa
23	Myanmar	68	Spanyol	113	Center for International Forestry Research (CIFOR)
24	Uni Emirat Arab	69	Bangladesh	114	Bosnia-Herzegovina
25	Tiongkok	70	Panama	115	Lebanon
26	Swedia	71	Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF)	116	Afrika Selatan
27	Arab Saudi	72	Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO)	117	Kroasia
28	Thailand	73	Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO)	118	Ukraina
29	Mesir	74	Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)	120	Uzbekistan
30	Italia	75	Korea Selatan	121	Qatar
31	Swiss	76	Bank Pembangunan Asia (ADB)	122	Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA)
32	Jerman	77	Bank Dunia	123	Mozambik
33	Sri Lanka	78	Dana Moneter Internasional (IMF)	125	Timor Leste
34	Denmark	79	Organisasi Buruh Internasional (ILO)	126	Suriname
35	Kanada	80	Papua Nugini	127	Ekuador
36	Brasil	81	Nigeria	128	Zimbabwe
37	Rusia	82	Chili	129	Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM)
38	Afganistan	83	Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR)	130	Azerbaijan
39	Serbia	84	Program Pangan Dunia (WFP)	131	Somalia
40	Republik Ceko	85	Venezuela	132	Georgia
41	Finlandia	86	Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP)	133	Paraguay
42	Meksiko	87	Kolombia	134	Oman
43	Hungaria	88	Brunei	135	Armenia
44	Polandia	89	UNIC	136	Bahrain
45	Iran	90	International Finance Corporation (IFC)	137	Mongolia
47	Malaysia	92	Perutusan Tetap Indonesia untuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara	138	San Marino
48	Turki	93	Fiji	139	Irlandia
49	Jepang	94	Belarus	140	Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia (UNORCID)
50	Bulgaria	95	Kazakhstan	141	Bank Pembangunan Islam (IDB)
51	Kamboja	96	Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO)	142	Guinea Bissau
52	Argentina	97	Palang Merah	143	Ethiopia
53	Rumania	98	Maroko	144	Kepulauan Solomon
54	Yunani	99	Uni Eropa	145	Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian (IFAD)
55	Yordania	100	Sekretariat Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara
56	Austria	101	Tunisia

Mobil operasional staf korps diplomatik memiliki nomor polisi serupa dengan kendaraan pribadi (dasar putih dengan tulisan hitam) namun dengan format khusus yakni memiliki lima angka dan kode angka negara dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian.

Contoh: "B 23380 ²⁹" berarti mobil ini adalah kendaraan operasional staff korps diplomatik Republik Arab Mesir.

Pelat nomor cantik

Contoh TNKB Pilihan (plat nomor cantik) sesudah menggunakan format baru dengan tulisan jenis FE-Schrift en pada Agustus 2019.

Bagi seseorang pemilik kendaraan yang berpelat nomor cantik biasanya berani membayar pajak kendaraan bermotor yang mahal. Pelat-pelat nomor cantik tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan sifat-sifat pribadi seseorang, bisa berupa inisial, singkatan nama, kesenangan/hobi, atau jenis mobil yang digunakan. Pelat nomor cantik pada umumnya mempergunakan kombinasi huruf dan angka untuk membentuk suatu kata. Contohnya sepertiː B 121 LLO, D 24 JAM, F 1 PUL, KH 412 IF, dan T 35 SA.

Pemilik kendaraan juga dapat memesan pelat nomor tanpa disertai kode wilayah registrasi baik untuk kendaraan umum ataupun pribadi. Contohnya seperti BK 9000, BM 2200, B 8977, D 6609, W 576, PA 8888, ED 9777, BG 1900.

Tokoh-tokoh yang pernah menggunakan pelat nomor cantik seperti Idris Sardi, yang menggunakan pelat B 10 LA yang dibaca sebagai biola sebagai alat musik yang dicintainya. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang menggunakan pelat M 3 GA, dibaca sebagai "Mega", nama panggilannya semasa menjabat sebagai wapres pada tahun 2001. (M merupakan pelat nomor daerah Madura) Syahrini menggunakan pelat nomor cantik B 1 SYR yang dibaca sebagai inisial Syahrini sendiri. Prilly Latuconsina juga menggunakan pelat B 15 PRL yang dibaca sebagai namanya sendiri.

Galeri

• 
  Plat nomor pada angkutan umum penumpang maupun barang, seperti Angkutan Kota, Bus, dan Truk menggunakan plat berwarna dasar uning dengan tulisan hitam. Namun ada pula Angkutan Barang Bukan Umum dengan Plat Nomor warna dasar hitam dengan tulisan putih.
• 
  Untuk kendaraan roda dua maupun roda empat pribadi menggunakan plat berwarna dasar hitam dengan tulisan putih yang berlaku hingga Juni 2022
• 
  Format plat nomor kendaraan pribadi khusus sepeda motor sejak Juni 2022.
• 
  Contoh TNKB Pilihan (plat nomor cantik) sebelum menggunakan format baru dengan tulisan jenis FE-Schrift (en) pada Agustus 2019

Lihat juga

• Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
• Kantor Bersama Samsat
• Pelat nomor
• Surat Tanda Nomor Kendaraan

Pranala luar

• (Indonesia) Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Regident Kendaraan Bermotor.pdf
• (Indonesia) Perubahan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan.
• (Indonesia) Penggantian Plat Nomor DS Menjadi PB di Papua Barat
• (Indonesia) Plat N Sudah Mulai Menggunakan 3 Huruf Sejak 2013
• (Indonesia) Nomor plat motor tiga huruf berlaku di Kutai Timur Diarsipkan 2014-12-17 di Wayback Machine.
• (Indonesia) Cara Membawa Mobil Bekas Batam Bisa Keluar Batam