Wikipedia

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Indonesia

tanda pengenal kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia
Revisi sejak 15 Oktober 2024 10.54 oleh Muhamad Dhauvir Arkan 8348 (bicara | kontrib) (→Kode nomor polisi: Ada beberapa daerah yang belum memiliki Polres sendiri tetapi memiliki Kantor Samsat sendiri, ada juga yang belum memiliki Polres sendiri dan juga belum memiliki Kantor Samsat sendiri)
Halaman ini berisi artikel tentang pelat nomor di Indonesia. Untuk pelat nomor secara umum, lihat pelat nomor.

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau juga sering disebut pelat nomor atau nopol (singkatan dari nomor polisi) adalah pelat aluminium tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat. Di bawah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, TNKB beserta STNK dan juga BPKB, merupakan bagian dari registrasi dan identifikasi kendaraan (Regident), serta bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah.

Contoh pelat nomor suatu kendaraan bermotor dari wilayah Sukabumi
Pelat nomor AB (Daerah Istimewa Yogyakarta) yang memiliki rupa huruf yang agak berbeda dibandingkan pelat nomor daerah lainnya. Namun per Januari 2015, rupa huruf dalam pelat AB mulai disamakan mengikuti rupa huruf pelat nomor daerah lainnya.

Pelat nomor Indonesia dikeluarkan oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas Polri), memiliki lambang dan juga tulisan "Korlantas Polri" sebagai tanda pengaman. Pelat nomor yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri dianggap tidak sah dan penggunanya dapat dikenakan tilang.

Setiap jenis kendaraan memiliki warna pelat nomor yang disesuaikan dengan fungsinya. Kendaraan pribadi, menggunakan pelat nomor warna hitam dengan tulisan putih. Kendaraan dinas menggunakan warna merah dengan tulisan putih, sedangkan kendaraan umum menggunakan warna kuning dengan tulisan putih. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021, kendaraan pribadi secara bertahap menggunakan pelat warna putih dengan tulisan hitam.

Penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia, terutama di Jawa, merupakan warisan sejak zaman Hindia Belanda, yang menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian wilayah keresidenan. Di luar Jawa, pembagian kode wilayah dilakukan baik menurut keresidenan, kewilayahan, maupun provinsi. Sebagai contoh, kode pelat nomor BL berlaku di seluruh Aceh, tetapi Sulawesi Selatan menggunakan tiga kode wilayah yang berbeda: DP, DD, dan DW.

Ada beberapa daerah yang mewajibkan Regident untuk kendaraan tidak bermotor. Sebagai contoh, Yogyakarta meregistrasi becak dengan kode wilayah YB. Regident ini dikelola oleh pemerintah daerah tetapi tidak dikelola oleh Korlantas.

Sejarah

 
Dua anak berfoto dengan mobil Plymouth berpelat AA 20 milik keluarga J.W. Bijleveld.

Pelat nomor mulai diperkenalkan pada tahun 1900, tetapi saat itu bentuknya masih sederhana; hanya mencantumkan kode daerah dan dan nomor registrasi kendaraan, tanpa adanya pembakuan resmi. Pelat juga tidak selalu dipasang di bagian depan dan belakang. Beberapa ada yang memasangnya di bagian samping kendaraan. Sebagai contoh, CH (Cirebon), kemudian SB (Surabaya), atau SOK (Pantai Timur Sumatra). Untuk keperluan internasional, Hindia Belanda memperkenalkan kode IN untuk kendaraan kenegaraan mereka. Pelat IN berbentuk elips, tetapi nomor registrasi di bawahnya berbentuk persegi panjang.[1]

Sistem yang lebih terstruktur kemudian diperkenalkan pada tahun 1917 dengan berlakunya Voorschriften omtrent den inhoud der aanvragen om nummer- en rijbewijzen, het opgeven nummers en letters, de modellen van nummer- en rijbewijzen, het aanleggen van registers van houders der bewijzen en het bekend maken van den inhoud der registers (Undang-undang tentang registrasi pelat nomor dan SIM, spesifikasi angka dan huruf, model pelat nomor dan SIM, penetapan daftar pemegang SIM, dan penerbitannya). Undang-undang ini menjadi yang pertama kalinya mewajibkan registrasi kendaraan secara nasional. Sistem berbasis keresidenan ini pertama kali mulai berlaku di Jawa dan kemudian disebar ke luar Jawa. Pada saat itu huruf-huruf yang digunakan sebagai kode wilayah adalah:[2]

Hingga dekade 1920-an, kode kewilayahan pelat nomor bertambah seiring pemekaran wilayah keresidenan. Contohnya, Bogor menggunakan kode pelat F, Bojonegoro menggunakan kode pelat S, dan wilayah Papua bagian barat menggunakan kode pelat DS.[1][3]

 
Desain pelat nomor semasa Orde Baru

Pada mulanya, desain pelat nomor Hindia Belanda dan Indonesia hanya berupa kode kewilayahan dan nomor registrasi. Memasuki dekade 1980-an, masa berlaku pelat nomor dihadirkan dengan format bulan dan tahun, dipisahkan dengan tanda pisah atau titik tengah. Desain ini kemudian ditingkatkan, dengan memberi warna berbeda pada bagian masa berlaku, hingga dekade 1990-an. Huruf-huruf yang digunakan adalah huruf-huruf embos. Dua variasi dari pelat nomor era Orde Baru adalah, masa berlaku dapat ditempatkan di atas maupun di bawah nomor polisi.[3][4]

Abad ke-21

 
Pelat nomor khusus mobil, truk, dan bus (berasal dari Jakarta) sebelum April 2011.

Seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan, desain dan spesifikasi teknis Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mulai diatur dimensinya oleh Direktorat Lalu Lintas Polri (Ditlantas Polri). Ukuran TNKB pada dekade 2000-an adalah 395 × 135 mm (roda empat atau lebih) atau 250 × 105 mm (roda dua atau tiga), dengan huruf lebar dan antara nomor registrasi dan masa berlaku dipisahkan dengan garis.[5] Pada sudut kiri bawah dan kanan atas terdapat lambang Polisi Lalu Lintas; sedangkan sisi kanan bawah dan kiri atas terdapat tulisan "Ditlantas Polri" (ditulis dengan huruf kapital semua). Simbol ini menjadi tanda pengaman dan juga difungsikan untuk membuktikan keaslian TNKB.

 
Pelat nomor khusus mobil, truk, dan bus (berasal dari Jakarta) setelah April 2011.
 
Format plat nomor kendaraan pribadi khusus untuk plat dengan nomor registrasi pilihan (plat nomor cantik sejak Agustus 2019 hingga Juni 2022 dengan masa berlaku dari tahun 2024–2027. Rupa huruf yang digunakan adalah rupa huruf untuk TNKB pilihan (plat nomor cantik), dengan bahan yang lebih kuat, tulisan jenis FE-Schrift, dan lambang Korlantas yang lebih detail.[6] (Saat ini hanya digunakan untuk kendaraan listrik)

Pada April 2011, desain TNKB diubah total. Ukurannya sedikit lebih panjang 5 cm untuk mengakomodasi jumlah huruf yang lebih banyak. Huruf-huruf yang digunakan juga langsing. Selain ukurannya yang sedikit lebih panjang ini, Korlantas Polri juga memperkenalkan lambang mereka yang lebih lengkap. Frasa "Ditlantas" digantikan dengan "Korlantas". Bahan baku TNKB adalah alumnium dengan tebal 1 mm, dengan garis tepi yang warnanya sama dengan warna tulisan. Ukuran TNKB untuk kendaraan roda dua atau tiga sekarang menjadi 275 mm dengan lebar 110 mm, sedangkan untuk kendaraan roda empat atau lebih adalah panjang 430 mm dengan lebar 135 mm.[7][8]

 
Format plat nomor kendaraan pribadi khusus mobil, bus, dan truk sejak Juni 2022.[9]

Pada Juni 2022, Korlantas POLRI mengubah skema warna TNKB untuk kendaraan pribadi dan persewaan yang sebelumnya menggunakan warna dasar hitam dengan tulisan putih, menjadi warna dasar putih dengan tulisan hitam. Penggunaan skema warna baru tersebut diberlakukan untuk memudahkan deteksi pelanggaran lalu lintas dengan kamera tilang elektronik.[9] Perubahan ini dianggap sebagai perubahan signfikan pada TNKB di Indonesia sejak era kolonial Belanda.[4]

Spesifikasi teknis

Desain

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berbentuk pelat aluminium dengan cetakan tulisan dua baris.

  • Baris pertama menunjukkan: kode wilayah (huruf), nomor polisi (angka), dan kode/huruf seri wilayah (huruf), dikenal dengan istilah nomor registrasi kendaraan bermotor (NRKB).
  • Baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku, masing-masing dua digit (misalnya 08•29 berarti berlaku hingga Agustus 2029)
  • Pelat TNKB dicetak menggunakan mesin pres otomatis,[10] dan menggunakan rupa huruf yang sama untuk seluruh Samsat.
  • Lambang Korlantas Polri dicetak satu di pojok kiri bawah, dan dua tulisan "Korlantas Polri" di pojok kiri atas dan kanan bawah.

Warna

 
Format plat nomor kendaraan pribadi sejak Juni hingga akhir November 2022. Warna dasar diubah dari hitam dengan tulisan putih menjadi warna dasar putih dengan tulisan hitam.[9] (Saat ini masih digunakan untuk sepeda motor)
 
Format plat nomor kendaraan pribadi khusus untuk plat dengan nomor registrasi pilihan (plat nomor cantik) sejak Juni 2022 dan untuk kendaraan beroda empat non-truk dengan nomor registrasi biasa sejak akhir November 2022 untuk masa berlaku dari tahun 2028–2031. Warna dasar diubah dari hitam dengan tulisan putih menjadi warna dasar putih dengan tulisan hitam serta penggunaan tulisan jenis FE-Schrift.
 
Format plat nomor kendaraan komersial atau angkutan umum.
 
Format plat nomor kendaraan dinas milik pemerintah.

Warna TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor) ditetapkan sebagai berikut:

  • Kendaraan bermotor perseorangan dan sewa: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih.
    • Terkait dengan pemberlakuan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021, kendaraan bermotor perorangan dan sewa menggunakan warna putih dengan tulisan hitam. Tujuan dari penggunaan warna tersebut adalah untuk memudahkan deteksi perilaku pengguna jalan menggunakan Kamera tilang elektronik.[9]
  • Kendaraan bermotor angkutan umum: warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam.
  • Kendaraan bermotor sebagai kendaraan dinas pemerintah: warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
  • Kendaraan bermotor korps diplomatik negara asing: warna dasar putih dengan tulisan berwarna biru.
  • Kendaraan bermotor staf operasional korps diplomatik negara asing: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih serta terdiri dari lima angka dan kode angka negara yang dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian.
  • Kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, kendaraan bermotor ini tidak boleh dioperasionalkan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya): warna dasar hijau dengan tulisan hitam.

Berikut tabel ringkasan, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021ː

Jenis kendaraan bermotor Warna dasar Warna tulisan
Perseorangan, badan hukum, PNS dan badan internasional putih hitam
Angkutan barang dan angkutan umum kuning hitam
Instansi pemerintah merah putih
Korps Diplomatik Luar Negeri putih biru
Kendaraan khusus kawasan perdagangan bebas hijau hitam

Warna TNKB khusus kendaraan bermotor listrik

 
Ilustrasi TNKB khusus kendaraan listrik dengan standar baru (warna dasar putih) dan nomor registasi pilihan (plat nomor cantik) yang terdaftar di Samsat Kota Bogor. Penempatan lis biru di bagian samping kanan TNKB dan penggunaan tulisan jenis FE-Schrift hanya untuk plat nomor dengan nomor registrasi pilihan (Plat Nomor Cantik)
 
Pelat nomor kendaraan bermotor listrik perseorangan.

Sesuai perkembangan zaman, maka POLRI menetapkan TNKB khusus Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) dengan tambahan lis biru di baris bulan dan tahun berakhirnya TNKB sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor 5 Tahun 2020.[11][12]

  • Kendaraan bermotor listrik perseorangan dan sewa: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih lis warna biru.
  • Kendaraan bermotor listrik angkutan umum: warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam lis warna biru.
  • Kendaraan bermotor listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah: warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih lis warna biru.
  • Kendaraan bermotor listrik korps diplomatik negara asing: warna dasar putih dengan tulisan berwarna biru lis warna biru.
  • Kendaraan bermotor listrik di kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, kendaraan bermotor ini tidak boleh dioperasionalkan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya): warna dasar hijau dengan tulisan hitam lis warna biru.[13]

Nomor polisi

Nomor polisi diberikan sesuai dengan urutan pendaftaran kendaraan bermotor. Nomor urut tersebut terdiri dari satu hingga empat angka, dan ditempatkan setelah kode wilayah pendaftaran. Apabila nomor urut pendaftaran yang telah dialokasikan habis digunakan, maka nomor urut pendaftaran berikutnya kembali ke nomor awal yang telah dialokasikan dengan diberi tanda pengenal huruf seri A-Z di belakang angka pendaftaran.

Penentuan nomor urut registrasi dialokasikan sesuai jenis kendaraan bermotor sesuai Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 yaitu:

No. Nomor Urut Registrasi Jenis Kendaraan Bermotor
1 1000 s.d. 1999 Mobil penumpang
2 2000 s.d. 6999 Sepeda motor
3 7000 s.d. 7999 Bus
4 8000 s.d. 8999 Truk barang
5 9000 s.d. 9999 Kendaraan khusus

Khusus untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya, nomor urut registrasi dialokasikan sebagai berikut:

No. Nomor Urut Registrasi Jenis Kendaraan Bermotor
1 1000 s.d. 2999 Mobil penumpang (kode tiga huruf)
8000 s.d. 8999 Mobil penumpang (kode dua huruf)
2 3000 s.d. 6999 Sepeda motor
3 7000 s.d. 7999 Bus
4 9000 s.d. 9999 Truk dan kendaraan khusus

Pelat nomor terkait

TCKB (Tanda Coba Kendaraan Bermotor)

 
 
Ada dua format TCKB atau TNKB sementara: warna dasar putih dengan tulisan berwarna merah (atas), dan warna dasar putih dengan tulisan berwarna hitam ditambah kode akhiran "BC" (bawah)

Tanda Coba Kendaraan Bermotor digunakan pada kendaraan bermotor untuk transportasi dealer (pengiriman dari perakitan ke diler, diler ke diler, uji coba, riset otomotif, dan pengiriman ke konsumen) dan hanya berlaku selama 30 hari. Ada dua format yang digunakan, yakni:[14]

  • Warna dasar putih dengan tulisan berwarna merah. Format ini tidak memliki angka masa berlaku TNKB di bagian bawah plat nomor.
  • Format yang sama dengan format plat nomor kendaraan pribadi permanen, yakni warna dasar putih dengan tulisan berwarna hitam, ditambah kode akhiran "SS" (Sifat Sementara). Huruf "SS" merupakan kesingkatan dari "sifat sementara" dan huruf "L" adalah huruf acak. Pada format ini terdapat angka masa berlaku TNKB di bagian bawah plat nomor, seperti TNKB yang sudah bersifat permanen; namun mulai dari bulan Januari 2024, Polda Metro Jaya resmi mengganti akhiran plat sementara menjadi berakhiran masing-masing, yaitu LK, AZ, PC, PD, dan BC yang sebelumnya berakhiran SS.

TNRP (Tanda Nomor Registrasi Pengoperasian)

Tanda Nomor Registrasi Pengoperasian digunakan pada kendaraan asing non-diplomat, terutama untuk angkutan antarnegara dan kegiatan internasional: warna dasar putih dengan tulisan biru.

TNKB Bantuan

TNKB Bantuan digunakan untuk kendaraan bermotor yang belum memiliki BPKB dan STNK selama satu bulan pelat nomornya belum turun dari UPT dan Samsat sebagai tanda bahwa surat-surat sedang dalam proses pengurusan.

Kendaraan tidak bermotor

Kendaraan tidak bermotor di Surabaya: warna dasar biru dengan tulisan putih.

Kode nomor polisi

Kewilayahan

 
Peta letak pelat nomor

Berikut kode wilayah pendaftaran kendaraan bermotor ditetapkan sebagai Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021.

Huruf Wilayah Gambar
Pulau Sumatra
BA Sumatera Barat:
Polresta Padang (BA xxxx A**/B*/O*/Q**)
Polres Lima Puluh Kota (BA xxxx C*/X*)
Polres Pasaman (BA xxxx D*)
Polres Tanah Datar (BA xxxx E**)
Polres Padang Pariaman (BA xxxx F*)
Polres Pesisir Selatan (BA xxxx G**/I*)
Polres Solok (BA xxxx H*)
Polres Sawahlunto (BA xxxx J*)
Polres Sijunjung (BA xxxx K*)
Polresta Bukittinggi[a] (BA xxxx L*)
Polres Payakumbuh[b] (BA xxxx M*)
Polres Padang Panjang[c] (BA xxxx N*)
Polres Solok Kota[d] (BA xxxx P*)
Polres Pasaman Barat (BA xxxx S*)
Polres Agam (BA xxxx T*/Z*)
Polres Kepulauan Mentawai (BA xxxx U*)
Polres Dharmasraya (BA xxxx V**)
Polres Pariaman[e] (BA xxxx W**)
Polres Solok Selatan (BA xxxx Y**)
 
BB Sumatera Utara bagian Barat (Tapanuli):
Polres Sibolga (BB xxxx A*/N*)
Polres Tapanuli Utara (BB xxxx B*)
Polres Samosir (BB xxxx C*)
Polres Humbang Hasundutan (BB xxxx D*)
Polres Toba (BB xxxx E*)
Polres Padang Sidimpuan (BB xxxx F*/H*)
Polres Tapanuli Selatan di wilayah hukum Samsat Sipirok{efn|Hanya mencakup wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan}} (BB xxxx G*)
Polres Tapanuli Selatan di wilayah hukum Samsat Gunung Tua{efn|Hanya mencakup wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara}} (BB xxxx J*)
Polres Padang Lawas (BB xxxx K*)
Polres Tapanuli Tengah (BB xxxx M*)
Polres Nias[f] (BB xxxx Q*/T*/U*/V*)
Polres Mandailing Natal (BB xxxx R*)
Polres Nias Selatan (BB xxxx W*)
Polres Dairi (BB xxxx Y*)
Polres Pakpak Bharat (BB xxxx Z*)
 
BD Bengkulu:
Polresta Bengkulu (BD xxxx A*/C*/E*/I*/U*/V*)
Polres Bengkulu Selatan (BD xxxx B*/M*)
Polres Bengkulu Utara (BD xxxx D*/S*/Q*)
Polres Rejang Lebong (BD xxxx F*/K*)
Polres Kepahiang (BD xxxx G*)
Polres Lebong (BD xxxx H*)
Polres Muko Muko (BD xxxx N*/T*)
Polres Seluma (BD xxxx P*/R*)
Polres Kaur (BD xxxx W*)
Polres Bengkulu Tengah (BD xxxx Y*)
 
BE Lampung:
Polresta Bandar Lampung (BE xxxx A**/B*/C*)
Polres Lampung Selatan (BE xxxx D**/E*/O*)
Polres Metro (BE xxxx F**)
Polres Lampung Tengah (BE xxxx G**/H*/I*)
Polres Lampung Utara (BE xxxx J**/K*)
Polres Mesuji (BE xxxx L**)
Polres Lampung Barat (BE xxxx M**)
Polres Lampung Timur (BE xxxx N**/P*)
Polres Tulang Bawang Barat (BE xxxx Q**)
Polres Pesawaran (BE xxxx R**)
Polres Tulang Bawang (BE xxxx S**/T*)
Polres Pringsewu (BE xxxx U**)
Polres Tanggamus (BE xxxx V**/Z*)
Polres Way Kanan (BE xxxx W**)
Polres Pesisir Barat (BE xxxx X**)
 
BG Sumatera Selatan:
Polrestabes Palembang (BG xxxx A**/I*/M*/N*/O*/U*/X*/Z*)
Polres Musi Banyuasin (BG xxxx B**)
Polres Prabumulih (BG xxxx C*)
Polres Muara Enim (BG xxxx D**)
Polres Lahat (BG xxxx E**)
Polres Ogan Komering Ulu (BG xxxx F**)
Polres Musi Rawas (BG xxxx G**)
Polres Lubuk Linggau (BG xxxx H**)
Polres Banyuasin (BG xxxx J**/R*)
Polres Ogan Komering Ilir (BG xxxx K**)
Polres Penukal Abab Lematang Ilir (BG xxxx P**)
Polres Musi Rawas Utara (BG xxxx Q**)
Polres Empat Lawang (BG xxxx S*)
Polres Ogan Ilir (BG xxxx T**)
Polres Ogan Komering Ulu Selatan (BG xxxx V*)
Polres Pagaralam (BG xxxx W**)
Polres Ogan Komering Ulu Timur (BG xxxx Y**)
 
BH Jambi:
Polresta Jambi (BH xxxx A*/H*/M*/N*/Y*/Z*)
Polres Batanghari (BH xxxx B*/V*)
Polres Tebo (BH xxxx C*/W*)
Polres Kerinci[g] (BH xxxx D*/R*)
Polres Tanjung Jabung Barat (BH xxxx E*/O*)
Polres Merangin (BH xxxx F*/P*/X*)
Polres Muaro Jambi (BH xxxx G*/I*)
Polres Tanjung Jabung Timur (BH xxxx J*/T*)
Polres Bungo (BH xxxx K*/U*)
Polres Sarolangun (BH xxxx Q*/S*)
 
BK Sumatera Utara bagian Timur (pesisir Timur):
Polrestabes Medan[h] (BK xxxx A**/B*/C*/D*/E*/F*/G*/H*/I*/K**)
Polres Labuhanbatu di wilayah hukum Samsat Aek Kanopan[i] (BK xxxx J**)
Polresta Deli Serdang (BK xxxx M**)
Polres Tebing Tinggi[j] (BK xxxx N**)
Polres Batubara (BK xxxx O**)
Polres Langkat (BK xxxx P**)
Polres Tanjung Balai (BK xxxx Q**)
Polres Binjai[k] (BK xxxx R**)
Polres Tanah Karo (BK xxxx S**)
Polres Simalungun (BK xxxx T**/U*)
Polres Asahan (BK xxxx V**)
Polres Pematang Siantar (BK xxxx W**)
Polres Serdang Bedagai (BK xxxx X**)
Polres Labuhanbatu di wilayah hukum Samsat Rantauprapat[l] (BK xxxx Y**)
Polres Labuhanbatu Selatan (BK xxxx Z**)
 
BL Aceh:
Polresta Banda Aceh[m] (BL xxxx A**/J**)
Polres Gayo Lues (BL xxxx B**)
Polres Aceh Barat Daya (BL xxxx C**)
Polres Aceh Timur (BL xxxx D**)
Polres Aceh Barat (BL xxxx E**)
Polres Langsa[n] (BL xxxx F**)
Polres Aceh Tengah (BL xxxx G**)
Polres Aceh Tenggara (BL xxxx H**)
Polres Subulussalam (BL xxxx I**)
Polres Aceh Utara (BL xxxx K**/Q*)
Polres Aceh Besar (BL xxxx L**)
Polres Sabang (BL xxxx M**)
Polres Lhokseumawe[o] (BL xxxx N**)
Polres Pidie Jaya (BL xxxx O**)
Polres Pidie (BL xxxx P**)
Polres Aceh Singkil (BL xxxx R**)
Polres Simeulue (BL xxxx S**)
Polres Aceh Selatan (BL xxxx T**)
Polres Aceh Tamiang di wilayah hukum Polres Aceh Tamiang (BL xxxx U**)
Polres Nagan Raya (BL xxxx V**)
Polres Aceh Jaya (BL xxxx W**)
Polres Bener Meriah (BL xxxx Y**)
Polres Bireuen (BL xxxx Z**)
 
BM Riau:
Polresta Pekanbaru (BM xxxx A**/J*/N*/O*/Q*/T*/V*)
Polres Indragiri Hulu (BM xxxx B**)
Polres Pelalawan (BM xxxx C**/I**)
Polres Bengkalis (BM xxxx D**/E**)
Polres Kampar (BM xxxx F**/Z**)
Polres Indragiri Hilir (BM xxxx G**)
Polres Dumai (BM xxxx H**/R**)
Polres Kuantan Singingi (BM xxxx K**/XK-XZ)
Polres Rokan Hulu (BM xxxx M**/U**)
Polres Rokan Hilir (BM xxxx P**/W**)
Polres Siak (BM xxxx S**/Y**)
Polres Kepulauan Meranti (BM xxxx XA-XJ)
 
BN Kepulauan Bangka Belitung:
Polresta Pangkalpinang (BN xxxx A*/P*)
Polres Bangka (BN xxxx B*/Q*)
Polres Bangka Tengah (BN xxxx C*/T*)
Polres Bangka Barat (BN xxxx D*/R*)
Polres Bangka Selatan (BN xxxx E*/V*)
Polres Belitung (BN xxxx F*/W*)
Polres Belitung Timur (BN xxxx G*/X*)
 
BP Kepulauan Riau:
Polresta Tanjungpinang (BP xxxx A*/P*/*P/T*/*T/W*/*W)
Polres Bintan (BP xxxx B*/*B)
Polresta Barelang (BP xxxx C*/D*/E*/F*/G*/H*/I*/J*/M*/O*/Q*/R*/U*/V*/X*/*Z)
Polres Karimun (BP xxxx K*/*K)
Polres Lingga (BP xxxx L*)
Polres Natuna (BP xxxx N*)
Polres Kepulauan Anambas (BP xxxx S*)
 
Catatan:
  • Untuk Kabupaten Kepulauan Meranti, huruf belakang X dimulai dari X hingga XJ, sementara untuk Kabupaten Kuantan Singingi, huruf belakang X dimulai dari XK hingga XZ.
  • Kendaraan yang dimutasi
    • Ke wilayah hukum Polda Sumut, Polda Riau, Polda Jambi, Polda Sumsel, Polda Babel, dan Polda Bengkulu menggunakan kode registrasi L*.
    • Ke wilayah hukum Polda Sumatera Barat, menggunakan kode R*.
    • Ke wilayah hukum Polda Aceh, menggunakan kode X* (hampir sama seperti di Polda Jateng).
    • Dari wilayah hukum Polda Lampung dan Polda Kepri, menggunakan kode Y* atau *Y
  • Untuk Kepulauan Riau, mobil yang menggunakan kode registrasi V*, *V, Z*, dan *Z tidak dapat dibawa keluar dari wilayah Kota Batam, karena mobil tersebut mendapatkan fasilitas FTZ.
  • Angkutan Umum
    • Wilayah hukum Polda Riau menggunakan kode registrasi *U dan *O dan *Y (khusus di wilayah hukum Polres Dumai).
    • Wilayah hukum Polda Kepri menggunakan kode registrasi *U dan U*.
    • Wilayah hukum Polda Bengkulu, Polda Jambi, Polda Babel, Polda Lampung dan Polda Sumbar menggunakan kode registrasi *U.
    • Wilayah hukum Polda Sumsel menggunakan kode registrasi *O.
    • Wilayah hukum Polda Sumut menggunakan kode registrasi U*
  • Kendaraan Dinas
    • Wilayah hukum Polda Riau menggunakan kode Registrasi *P (sama seperti Polda Jatim)
    • Wilayah hukum Polda Sumsel, Polda Jambi dan Polda Babel menggunakan kode Registrasi *Z.
    • Pemprov Kepri menggunakan kode Registrasi A dan AA.
    • Wilayah hukum Polda Bengkulu menggunakan kode Registrasi *Y dan sebagian yang lama menggunakan kode Registrasi *Z (sama seperti di wilayah hukum Polda Sumsel dan Polda Babel).
Pulau Jawa
DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat
A

Banten (sebelumnya bernama Keresidenan Banten):
Polresta Serang Kota[p] (A xxxx A*/B*/C*/D*)
Polres Serang[q] (A xxxx E*/F*/G*/H*/I*)
Polres Pandeglang (A xxxx J*/K*/L*/M*)
Polres Lebak (A xxxx N*/O*/P*/Q*)
Polres Cilegon[r] (A xxxx R*/S*/T*/U*)
Polresta Tangerang[s] (A xxxx V**/W**/X**/Y**/Z**)

 
B Jakarta Raya:
 
D Bandung Raya (eks Keresidenan Priangan) bagian tengah:
Polrestabes Bandung (D xxxx A**/B*/C*/D*/E*/F*/G*/H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O*/P*/Q*/R*)
Polres Cimahi di wilayah hukum Samsat Cimahi[ab] (D xxxx S**/T*)
Polres Cimahi di wilayah hukum Samsat Kabupaten Bandung Barat[ac] (D xxxx U**/X**)
Polresta Bandung di wilayah hukum Samsat Soreang[ad] (D xxxx V**/W**)
Polresta Bandung di wilayah hukum Samsat Rancaekek[ae] (D xxxx Y**/Z**)
 
E Cirebon Raya (eks Keresidenan Cirebon):
Polres Cirebon Kota[af] (E xxxx A*/B**/C*/D*/E*/F*/G*)
Polresta Cirebon (E xxxx H**/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O*)
Polres Indramayu (E xxxx P**/Q*/R*/S*/T*)
Polres Majalengka (E xxxx U**/V*/W*/X)
Polres Kuningan (E xxxx Y**/Z*)
 
F Bogor Raya (eks Keresidenan Bogor) dan Keresidenan Priangan bagian barat (tidak termasuk Kota Depok serta dua kecamatan di Bogor, yakni Bojonggede dan Tajurhalang):
Polresta Bogor Kota (F xxxx A**/B*/C*/D*/E*)
Polres Bogor[ag] (F xxxx F**/G*/H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/P*/R*)
Polres Sukabumi Kota[ah] (F xxxx O*/S**/T**)
Polres Sukabumi (F xxxx Q*/U**/V*)
Polres Cianjur (F xxxx W**/Y*/Z*)
 
T eks Keresidenan Karawang:
Polres Purwakarta (T xxxx A*/B*/C*/I*/J*)
Polres Karawang (T xxxx D*/E*/F*/G*/H*/K*/L*/M*/N*/O*/P*/Q*/R*/S*)
Polres Subang (T xxxx T**/U*/V*/W*/X*/Y*/Z*)
 
Z eks Keresidenan Priangan bagian timur:
Polres Sumedang (Z xxxx A**/B*/C**)
Polres Garut (Z xxxx D**/E*/F*/G*)
Polres Tasikmalaya Kota[ai] (Z xxxx H**/I*/J*)
Polres Tasikmalaya (Z xxxx K*/L*/M*/N*/O*/P*/Q*/R*/S*)
Polres Ciamis (Z xxxx T**/U*/V*)
Polres Pangandaran (Z xxxx W*)
Polres Banjar Patroman (Z xxxx X*/Y*/Z*)
 
Catatan:
  • Kendaraan dinas
    • Wilayah hukum Polda Metro Jaya menggunakan kode registrasi sesuai dengan instansinya dengan menggunakan kode ZZS untuk kendaraan dinas sipil tingkat eselon I atau setingkat dengan direktur jenderal kementerian, ZZP hanya digunakan untuk pejabat kepolisian, ZZD, ZZL, dan ZZU hanya digunakan untuk pejabat militer, sedangkan ZZH hanya digunakan untuk kendaraan dinas sipil tingkat eselon II yang setingkat dengan direktur di sebuah kementerian. Seluruh kendaraan dinas menggunakan angka 1000–2999 untuk kendaraan beroda empat dengan kode *QA-*QZ, sedangkan 3000–6999 untuk kendaraan beroda dua dengan kode *AQ-*ZQ
    • Kendaraan darurat milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pemerintah kabupaten/kota penyangga di wilayah hukum Polda Metro Jaya menggunakan angka 1000–2999 atau 9000–9999 dengan kode *HA, *HX, *IX, dan *MA.
    • Wilayah hukum Polda Jabar dan Polda Banten menggunakan kode registrasi satu huruf (milik pemerintah kabupaten/kota) atau tidak menggunakan kode registrasi sama sekali (milik pemerintah provinsi) dengan menggunakan angka 1000–1999 untuk kendaraan beroda empat dan 2000–6999 untuk kendaraan beroda dua.
  • Angkutan umum mobil penumpang
    • Di wilayah hukum Polda Metro Jaya menggunakan angka 1000–2999 serta khusus yang huruf belakang dengan dua maupun tiga huruf menggunakan kode *K, *O, *V, *TX, dan *UX, namun khusus angkutan taksi resmi yang beroperasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya menggunakan kode *UA, *UB, *UC, dan *UD. Tanda * merupakan kode domisili dari Samsat yang terdaftar.
    • Di wilayah hukum Polda Jabar dan Polda Banten menggunakan angka 1900-1999.
  • Angkutan umum bus penumpang di wilayah hukum Polda Metro Jaya menggunakan angka 7000–7999 serta disesuaikan oleh tipenya, yakni *Ax untuk bus sedang, *Gx untuk bus besar, dan *RN untuk bus tingkat dengan kode x yang merupakan huruf acak.
  • Wilayah Kota Depok dan Bogor di wilayah hukum Samsat Kota Depok telah menggunakan kode baru Z** setelah ZOZ habis, namun langsung dimulai dari ZYA, bukan dari ZZA, dikarenakan kode ZZA-ZZZ sudah dipakai sebagai kode pelat dinas yang hanya berlaku 1 (satu) tahun sekali sejak dikeluarkan.
  • Untuk kepolisian wilayah Bandung Raya menerapkan plat nomor sementara untuk kendaraan roda empat dan roda dua yang berlaku hanya sebulan hingga pelat nomor tetap resmi diterbitkan. Wilayah Kota Bandung berakhiran QZZ/QZX/QXX/QXZ/QGK/JXX (kendaraan pribadi beroda empat) dan RZZ/RZX/RXX/RXZ (kendaraan pribadi beroda dua). Wilayah Bandung berakhiran YXX/YYX/ZXX (kendaraan pribadi). Wilayah Kota Cimahi serta Bandung Barat berakhiran TXX dan TXY (kendaraan pribadi).
  • Kecuali Polda Metro Jaya, pengguna kendaraan beroda dua di wilayah hukum Polda Banten dan Jawa Barat menggunakan empat angka dengan tiga huruf.
  • Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, kendaraan listrik pribadi beroda empat menggunakan angka 1000-2999 dengan kode *NO-*NZ, sedangkan kendaran listrik pribadi beroda dua menggunakan angka 3000-6999 dengan kode *WA-*WZ, *XA-*XW, dan *XY-*XZ
Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
G eks Keresidenan Pekalongan:
 
H Semarang Raya (eks Keresidenan Semarang):
 
K Muria Raya (eks Keresidenan Pati):
 
R eks Keresidenan Banyumas:
 
AA eks Keresidenan Kedu:
 
AB Daerah Istimewa Yogyakarta (sebelumnya bernama Keresidenan Yogyakarta):
 
AD Solo Raya (eks Keresidenan Surakarta):
 
Catatan:
  • Huruf paling belakang pada pelat nomor Jateng merupakan kode wilayah registrasi.
  • Kendaraan yang dimutasi ke
    • Wilayah hukum Polda DIY menggunakan kode XX, XY dan YY.
    • Wilayah hukum Polda Jateng menggunakan kode registrasi *X digunakan untuk kendaraan mutasi atau hanya digunakan untuk pelat sementara.
  • Angkutan umum dan angkutan barang berpelat kuning di wilayah hukum Polda Jateng menggunakan format O* (huruf O digayakan Ø).
  • Kendaraan dinasː
    • Di wilayah hukum Polda Jawa Tengah menggunakan format X* dengan tanda (*) menunjukkan kode wilayah registrasi dan khusus sepeda motor hanya menggunakan penomoran 6000-6999.
    • Di wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan format pelat AB diikuti dengan huruf belakang U*, diberi tanda (*) menunjukkan kode wilayah registrasi.
  • Mulai November 2020, kode registrasi belakang wilayah DI Yogyakarta yang semula terletak paling belakang resmi berpindah ke depan.
Jawa Timur
L Polrestabes Surabaya: L xxxx A**/B**/C**/D**/E*/F*/G*/H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O*/P**/Q*/R*/S*/T*/U**/V*/W*/X*/Y*/Z*
 
Plat nomor Surabaya
M eks Keresidenan Madura:
 
N eks Keresidenan Pasuruan-Malang:
 
P eks Keresidenan Besuki:
 
S eks Keresidenan Bojonegoro, Mojokerto, dan Jombang:
 
W
 
AE eks Keresidenan Madiun:
 
AG eks Keresidenan Kediri:
 
Catatan:
  • Pelat warna dasar kuning (angkutan umum dan angkutan barang berpelat kuning) menggunakan format huruf belakang U*, sedangkan penggunaan pelat warna dasar merah (kendaraan dinas) menggunakan format huruf belakang *P, dengan tanda (*) menunjukkan kode wilayah registrasi. Khusus kendaraan angkutan umum seperti angkot, hanya menggunakan angka 1000-1999 saja.
  • Kode nomor polisi L adalah satu-satunya kode wilayah yang hanya dimiliki secara ekslusif oleh satu kabupaten/kota.
  • Pelat L menerapkan pelat bantuan dengan format US*, UU*, atau PR* berlaku satu bulan sejak dikeluarkan sambil menunggu STNK baru selesai.
Bali dan Nusa Tenggara
DH NTT (Pulau Timor):
Kota Kupang (DH xxxx A*/H*/K*)
Kupang (DH xxxx B*/N*)
Timor Tengah Selatan (DH xxxx C*)
Timor Tengah Utara (DH xxxx D*/M*)
Belu (DH xxxx E*/T*)
Sabu Raijua (DH xxxx F*)
Rote Ndao (DH xxxx G*)
Malaka (DH xxxx J*)
 
DK Bali:
 
DR NTB (Pulau Lombok):
Kota Mataram (DR xxxx A*/B*/C*/D*/E*/F*/N*/O*/P*/R*/X*)
Lombok Utara (DR xxxx D*/G*/M*)
Lombok Barat (DR xxxx H*/J*/K*/T*/W*)
Lombok Timur (DR xxxx L*/Q*/Y*)
Lombok Tengah (DR xxxx S*/U*/V*/Z*)
 
EA NTB (Pulau Sumbawa):
Sumbawa (EA xxxx A*/C*/D*/E*/F*/P*)
Sumbawa Barat (EA xxxx H*/K*)
Kota Bima (EA xxxx L*/S*)
Dompu (EA xxxx M*/N*/Q*/R*/T*)
Bima (EA xxxx W*/X*/Y*/Z*)
 
EB NTT (Pulau Flores dan kepulauan):
Ende (EB xxxx A*)
Sikka (EB xxxx B*)
Flores Timur (EB xxxx C*)
Ngada (EB xxxx D*)
Manggarai (EB xxxx E*)
Lembata (EB xxxx F*)
Manggarai Barat (EB xxxx G*)
Nagekeo (EB xxxx H*)
Alor (EB xxxx J*/K*)
Manggarai Timur (EB xxxx P*)
 
ED NTT (Pulau Sumba):
Sumba Timur (ED xxxx A*)
Sumba Barat (ED xxxx B*)
Sumba Barat Daya (ED xxxx C*)
Sumba Tengah (ED xxxx D*)
 
Catatan:
  • Kendaraan yang dimutasi ke wilayah hukum Polda Bali menggunakan kode Y* dengan (*) sebagai kode registrasi.
  • Angkutan umum mobil penumpang di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat menggunakan angka 1900-1999.
Kalimantan
DA Kalimantan Selatan:
Kota Banjarmasin (DA xxxx A**/C**/I**/J**/N**/S**/V**/X*)
Banjar (DA xxxx B**/O**/Q**)
Hulu Sungai Selatan (DA xxxx D**)
Hulu Sungai Tengah (DA xxxx E**)
Hulu Sungai Utara (DA xxxx F**)
Kota Baru (DA xxxx G**)
Tabalong (DA xxxx H**/U**)
Tapin (DA xxxx K**)
Tanah Laut (DA xxxx L**)
Barito Kuala (DA xxxx M**)
Kota Banjarbaru (DA xxxx P**/R**/W**)
Balangan (DA xxxx Y**)
Tanah Bumbu (DA xxxx Z**)
 
KB Kalimantan Barat:
Kota Pontianak (KB xxxx A*/H*/O*/Q*/S**/W*)
Mempawah (KB xxxx B*)
Kota Singkawang (KB xxxx C*/Y*)
Sanggau (KB xxxx D*/U*)
Sintang (KB xxxx E*)
Kapuas Hulu (KB xxxx F*)
Ketapang (KB xxxx G*)
Melawi (KB xxxx J*)
Bengkayang (KB xxxx K*)
Landak (KB xxxx L*)
Kubu Raya (KB xxxx M**/N*)
Sambas (KB xxxx P**/T*)
Sekadau (KB xxxx V*)
Kayong Utara (KB xxxx Z*)
 
KH Kalimantan Tengah:
Kota Palangkaraya (KH xxxx A*/Q*/T*/Y*)
Kapuas (KH xxxx B*/C*/U*)
Barito Selatan (KH xxxx D*)
Barito Utara (KH xxxx E*)
Kotawaringin Timur (KH xxxx F*/L*/W*)
Kotawaringin Barat (KH xxxx G*/V*)
Gunung Mas (KH xxxx H*)
Pulang Pisau (KH xxxx J*)
Barito Timur (KH xxxx K*)
Murung Raya (KH xxxx M*)
Katingan (KH xxxx N*)
Seruyan (KH xxxx P*)
Lamandau (KH xxxx R*)
Sukamara (KH xxxx S*)
 
KT Kalimantan Timur:
Kota Balikpapan (KT xxxx A**/H*/K*/L*/Y*/Z*)
Kota Samarinda (KT xxxx B**/F*/I*/M*/N*/S*/W*)
Kutai Kartanegara (KT xxxx C**/J*/O*/S*/U*)
Kota Bontang (KT xxxx D**/Q*)
Paser (KT xxxx E**/J*/S*)
Berau (KT xxxx G**)
Kutai Timur (KT xxxx J*/R**/S*)
Kutai Barat (KT xxxx P**)
Mahakam Ulu (KT xxxx T*)
Penajam Paser Utara (KT xxxx VA-VZ)
 
KU Kalimantan Utara:
Bulungan (KU xxxx A*/B*)
Kota Tarakan (KU xxxx G*)
Tana Tidung (KU xxxx H*)
Nunukan (KU xxxx N*)
Malinau (KU xxxx S*)
 
Catatan:
  • Angkutan Umum di Wilayah hukum Polda Kaltim dan Polda Kaltara menggunakan kode registrasi *U
  • Kendaraan dinas:
    • Pemprov Kalbarː KB 1-88[15]
    • Di wilayah hukum Polda Kalteng, menggunakan kode *U dengan (*) sebagai kode wilayah registrasi.
  • Kendaraan yang mutasi keː
    • Wilayah hukum Polda Kaltim, kendaraan yang dimutasi menggunakan kode X* atau *X dengan (*) sebagai kode wilayah registrasi.
    • Wilayah hukum Polda Kalsel menggunakan kode T* dengan (*) sebagai kode wilayah registrasi.
  • Kalimantan Timur
    • Untuk Kutai Timur, huruf belakang J dimulai dari JG hingga JM, sementara untuk huruf belakang S dimulai dari SN hingga SR.
    • Untuk Kutai Kartanegara, huruf belakang J dimulai dari JN hingga JZ, sementara untuk huruf belakang S dimulai dari SI hingga SK.
    • Untuk Paser, huruf belakang J dimulai dari J hingga JD, sementara untuk huruf belakang S dimulai dari SS dan ST.
    • Kota Samarinda menggunakan huruf belakang S dari S hingga SD, lalu SY dan SZ.
  • DA dipakai di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah sebelum pembagian provinsi, sedangkan BR dipakai di Kalimantan Barat saja sebelum diganti menjadi KB[16].
  • Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan untuk semua jenis kendaraan bermotor menggunakan tiga kode registrasi belakang. Dua kode registrasi masih berlaku selama masih ada slot tersedia.
  • Pelat nomor Kalimantan Utara (KU) mulai berlaku sejak bulan April 2017.[17]
  • Pelat nomor Kalimantan Barat (KB) merupakan pelat nomor istimewa yang diperbolehkan masuk wilayah negara Malaysia dan Brunei Darussalam tanpa pengenaan surat lapor keluar daerah, karena Kalimantan Barat merupakan pintu masuk utama menuju ke Sarawak, Malaysia, dengan tiga pos lintas batas yang ada di wilayah ini, yaitu Aruk, Entikong, dan Nanga Badau.
Sulawesi
DB Sulawesi Utara (Daratan):
Kota Manado (DB xxxx A*/L*/M*/R*/T*/V*)
Minahasa (DB xxxx B*/Q*)
Kota Bitung (DB xxxx C*/O*)
Bolaang Mongondow (DB xxxx D*)
Minahasa Selatan (DB xxxx E*)
Minahasa Utara (DB xxxx F*/W*)
Kota Tomohon (DB xxxx G*)
Bolaang Mongondow Utara (DB xxxx H*)
Minahasa Tenggara (DB xxxx J*)
Kota Kotamobagu (DB xxxx K*)
Bolaang Mongondow Timur (DB xxxx N*)
Bolaang Mongondow Selatan (DB xxxx P*)
 
DC Sulawesi Barat:
Mamuju (DC xxxx A*/G*/L*/P*)
Majene (DC xxxx B*/Q*)
Polewali Mandar (DC xxxx C*/N*)
Mamasa (DC xxxx D*)
Pasangkayu (DC xxxx E*/X*)
Mamuju Tengah (DC xxxx F*)
 
DD Sulawesi Selatan (bagian selatan):
Kota Makassar (DD xxxx A**/I*/K*/M*/O*/Q*/R*/S**/U*/V*/X**)
Gowa (DD xxxx B*/L*/N*/Y*)
Takalar (DD xxxx C*/P*)
Maros (DD xxxx D*/T*)
Pangkajene dan Kepulauan (DD xxxx E*/W*)
Bantaeng (DD xxxx F*)
Jeneponto (DD xxxx G*)
Bulukumba (DD xxxx H*/Z*)
Selayar (DD xxxx J*)
 
DL Sulawesi Utara (Kepulauan):
Kepulauan Sangihe (DL xxxx A*)
Kepulauan Talaud (DL xxxx B*)
Kepulauan Sitaro (Siau Tagulandang Biaro) (DL xxxx C*)
 
DM Gorontalo:
Kota Gorontalo (DM xxxx A*/J*/X*)
Gorontalo (DM xxxx B*/H*)
Boalemo (DM xxxx C*)
Pohuwato (DM xxxx D*)
Bone Bolango (DM xxxx E*)
Gorontalo Utara (DM xxxx F*)
 
DN Sulawesi Tengah:
Kota Palu (DN xxxx A*/I*/N*/V*/Y*)
Donggala (DN xxxx B*/J*)
Banggai (DN xxxx C*/R*)
Toli-Toli (DN xxxx D*)
Poso (DN xxxx E*)
Buol (DN xxxx F*)
Morowali (DN xxxx G*)
Banggai Kepulauan (DN xxxx H*)
Parigi Moutong (DN xxxx K*/P*)
Tojo Una-Una (DN xxxx L*)
Sigi (DN xxxx M*)
Banggai Laut (DN xxxx Q*)
Morowali Utara (DN xxxx U*)
 
DP Sulawesi Selatan (bagian utara):
Kota Parepare (DP xxxx A*/L*/M*)
Barru (DP xxxx B*/N*/O*)
Sidenreng Rappang (DP xxxx C*/P*/Q*)
Pinrang (DP xxxx D*/R*/S*)
Kota Palopo (DP xxxx E*/T*)
Luwu (DP xxxx F*/U*)
Luwu Timur (DP xxxx G*/V*)
Luwu Utara (DP xxxx H*/W*)
Enrekang (DP xxxx I*/X*)
Tana Toraja (DP xxxx J*/Y*)
Toraja Utara (DP xxxx K*/Z*)
 
DT Sulawesi Tenggara:
Konawe (DT xxxx *A)
Kolaka (DT xxxx *B)
Buton (DT xxxx *C)
Muna (DT xxxx *D)
Kota Kendari (DT xxxx *E/*F/*I)
Kota Baubau (DT xxxx *G)
Konawe Selatan (DT xxxx *H)
Kolaka Utara (DT xxxx *J)
Bombana (DT xxxx *K)
Wakatobi (DT xxxx *L)
Konawe Utara (DT xxxx *M)
Buton Utara (DT xxxx *N)
Konawe Kepulauan (DT xxxx *O)
Muna Barat (DT xxxx *R)
Kolaka Timur (DT xxxx *T)
Buton Selatan (DT xxxx *W)
Buton Tengah (DT xxxx *Y)
 
DW Sulawesi Selatan (bagian tengah):
Bone (DW xxxx A*/E*/F*/G*/H*)
Wajo (DW xxxx B*/L*/M*/N*/O*/P*)
Soppeng (DW xxxx C*/Q*/Y*)
Sinjai (DW xxxx D*/V*/Z*)
 
Catatan:
  • Angkutan Umum
    • Wilayah hukum Polda Sultra menggunakan kode registrasi U* (seperti Polda Jatim) dengan tanda (*) menunjukkan kode wilayah registrasi.
    • Wilayah hukum Polda Sulteng menggunakan kode registrasi *U.
  • Huruf paling belakang pada pelat-pelat nomor Sultra merupakan kode wilayah registrasi (seperti Jateng).
Maluku dan Papua
DE Maluku:
Kota Ambon (DE xxxx A*/L*/N*)
Maluku Tengah (DE xxxx B*)
Maluku Tenggara (DE xxxx C*)
Buru (DE xxxx D*)
Kepulauan Tanimbar (DE xxxx E*)
Kepulauan Aru (DE xxxx F*)
Seram Bagian Barat (DE xxxx G*/O*)
Seram Bagian Timur (DE xxxx H*)
Kota Tual (DE xxxx I*)
Maluku Barat Daya (DE xxxx J*)
Buru Selatan (DE xxxx K*)
 
DG Maluku Utara:
Kota Ternate (DG xxxx A*/K*/Q*)
Kota Tidore Kepulauan (DG xxxx B*/L*)
Pulau Taliabu (DG xxxx H*)
Pulau Morotai (DG xxxx J*)
Halmahera Barat (DG xxxx M*)
Halmahera Utara (DG xxxx N*)
Halmahera Selatan (DG xxxx P*)
Kepulauan Sula (DG xxxx R*)
Halmahera Tengah (DG xxxx S*)
Halmahera Timur (DG xxxx T*)
 
PA Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan:
Kota Jayapura (PA xxxx A*/F*/R*)
Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Yalimo (PA xxxx B*/Y*)
Biak Numfor (PA xxxx C*)
Mimika (PA xxxx D*/H*/M*)
Paniai dan Deiyai (PA xxxx E*)
Merauke dan Asmat (PA xxxx G*)
Jayapura (PA xxxx J*)
Nabire, Dogiyai, dan Intan Jaya (PA xxxx K*)
Kepulauan Yapen (PA xxxx L*)
Waropen (PA xxxx N*)
Puncak Jaya dan Puncak (PA xxxx P*)
Keerom (PA xxxx Q*)
Sarmi (PA xxxx S*)
Mappi (PA xxxx T*)
Supiori (PA xxxx U*)
Boven Digoel (PA xxxx V*)
Mamberamo Raya (PA xxxx X*)
Tolikara dan Lanny Jaya (PA xxxx Z*)
 
PB Papua Barat dan Papua Barat Daya:
Sorong (PB xxxx A*)
Teluk Bintuni (PB xxxx B*)
Pegunungan Arfak (PB xxxx D*)
Fakfak (PB xxxx F*)
Manokwari (PB xxxx G*/H*/M*)
Kaimana (PB xxxx K*)
Manokwari Selatan (PB xxxx L*)
Tambrauw (PB xxxx P*)
Kota Sorong (PB xxxx Q*/S*)
Raja Ampat (PB xxxx R*)
Sorong Selatan (PB xxxx T*)
Maybrat (PB xxxx V*)
Teluk Wondama (PB xxxx W*)
 
PS Papua Selatan: [18][19][20]
Merauke (PS xxxx A*)
Asmat (PS xxxx -*)
Mappi (PS xxxx -*)

Boven Digoel (PS xxxx -*)
PT Papua Tengah: [21][22]
Nabire (PT xxxx A*)
Dogiyai (PT xxxx E*)
Deiyai (PT xxxx H*)
Mimika (PT xxxx L*/M*/N*)
Paniai (PT xxxx P*)
Puncak Jaya (PT xxxx S*)
Intan Jaya (PT xxxx V*)
Puncak (PT xxxx Y*)
PY Papua Barat Daya: [23][24][25]
Kota Sorong (PY xxxx A*)
Sorong (PY xxxx E*)
Sorong Selatan (PY xxxx -*)
Raja Ampat (PY xxxx K*)
Maybrat (PY xxxx -*)
Tambrauw (PY xxxx -*)
Catatan:
  • Angkutan Umum
    • Wilayah hukum Polda Maluku menggunakan kode registrasi *U.
  • Kendaraan Dinas
    • Wilayah hukum Polda Maluku menggunakan kode Registrasi *M.
    • Wilayah hukum Polda Maluku Utara menggunakan kode Registrasi *# dengan tanda (*) dan (#) menunjukkan inisial kabupaten/kota (kecuali Ternate).
    • Wilayah hukum Polda Papua menggunakan kode Registrasi *Z.
    • Wilayah hukum Polda Papua Barat menggunakan nomor 5000-5999.
  • Kabupaten/kota yang dicetak miring di Provinsi Papua (pada waktu itu, DS) mulai beralih ke kode baru PB (Papua Barat) setelah Mei 2013.
  • Mulai Juli 2016, kode Provinsi Papua (DS) berubah jadi PA.

[26]

  • Yang diberi tanda miring pada kode plat PA menandakan bahwa telah beralih ke kode plat PS dan PT, begitu pula pada kode plat PB menandakan bahwa telah beralih ke kode plat PY.
  • Yang diberi tanda (-) pada kode plat PS dan PY menandakan bahwa belum diketahui kode daerah untuk Kota/Kabupaten tersebut selain Ibukota dari PS & PY.
Tidak digunakan
BR Kalimantan Barat (telah berganti menjadi KB) [27]
DF Timor Timur (telah menjadi negara sendiri)
 
DS Papua (sebelum Juli 2016) dan Papua Barat (sebelum Mei 2013)
 
Lainnya (tidak bermotor)
BS Kota Banjarmasin: Becak (kode ini hanya dimasukkan di akhiran saja, contoh: DA 100 BS)
SB Kota Surabaya: Becak (warna dasar biru dengan tulisan putih), contoh: SB 4728 AA
YB DI Yogyakarta: Becak, contoh: YB 0886 KTB
 
YK DI Yogyakarta: Kusir, contoh: YK 0255 KTB
 
KS Kota Surakarta: Becak, Contoh: KS 001
Catatan
  1. ^ Termasuk Kecamatan IV Koto, Ampek Angkek, Banuhampu, Baso, Candung, Kamang Magek, Malalak, Palupuh, Sungai Pua, dan Tilatang Kamang di Kabupaten Agam
  2. ^ Termasuk Kecamatan Akabiluru, Lareh Sago Halaban, Luak, Payakumbuh, dan Situjuah Limo Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota
  3. ^ Termasuk Kecamatan X Koto, Batipuh, dan Batipuh Selatan di Kabupaten Tanah Datar
  4. ^ Termasuk Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, X Koto Diatas, X Koto Singkarak, Bukit Sundi, dan Junjung Sirih di Kabupaten Solok
  5. ^ Termasuk Kecamatan IV Koto Aur Malintang, V Koto Kampung Dalam, V Koto Timur, Batang Gasan, Sungai Geringging, dan Sungai Limau di Kabupaten Padang Pariaman
  6. ^ Termasuk Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunungsitoli karena Kantor Samsat masih bergabung dengan Kabupaten Nias
  7. ^ Termasuk Kota Sungai Penuh karena Kantor Samsat masih bergabung dengan Kabupaten Kerinci
  8. ^ Termasuk Kecamatan Deli Tua, Kutalimbaru, Pancur Batu, Percut Sei Tuan, Sibolangit, dan Sunggal di Kabupaten Deli Serdang
  9. ^ Hanya mencakup wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara
  10. ^ Termasuk Kecamatan Bandar Khalipah, Dolok Merawan, Sipispis, Tebing Syahbandar, dan Tebing Tinggi di Kabupaten Serdang Bedagai
  11. ^ Termasuk Kecamatan Hamparan Perak di Kabupaten Deli Serdang serta Kecamatan Binjai dan Sei Bingai di Kabupaten Langkat
  12. ^ Hanya mencakup wilayah Kabupaten Labuhanbatu
  13. ^ Termasuk Kecamatan Baitussalam, Blang Bintang, Darul Imarah, Darul Kamal, Darussalam, Ingin Jaya, Krueng Barona Jaya, Kuta Baro, Mesjid Raya, dan Peukan Bada di Kabupaten Aceh Besar
  14. ^ Termasuk Kecamatan Manyak Payed di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kecamatan Birem Bayeun, Rantau Selamat, serta Sungai Raya di Kabupaten Aceh Timur
  15. ^ Termasuk Kecamatan Dewantara, Kuta Makmur, Meurah Mulia, Nisam, Samudera, Sawang, Simpang Keramat, dan Syamtalira Bayu di Kabupaten Aceh Utara
  16. ^ Termasuk Kecamatan Baros, Ciomas, Kramatwatu, Pabuaran, Padarincang, dan Waringinkurung di Kabupaten Serang
  17. ^ Kecuali kecamatan di wilayah hukum Polresta Serang Kota dan Polres Cilegon
  18. ^ Termasuk Kecamatan Anyar, Bojonegara, Cinangka, Mancak, dan Puloampel di Kabupaten Serang
  19. ^ Kecuali 10 kecamatan di Kabupaten Tangerang bagian timur yang masih dibawah wilayah hukum Polda Metro Jaya
  20. ^ Hanya mencakup Kecamatan Batuceper, Benda, Cibodas, Jatiuwung, Karawaci, Neglasari, Periuk, Pinang, dan Tangerang Kota
  21. ^ Hanya mencakup Kecamatan Ciledug, Cipondoh, Karang Tengah, dan Larangan
  22. ^ Hanya mencakup Kecamatan Kosambi, Pakuhaji, Sepatan, Sepatan Timur, dan Teluknaga di Kabupaten Tangerang
  23. ^ Hanya mencakup Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, dan Pondok Aren
  24. ^ Hanya mencakup Kecamatan Serpong, Serpong Utara, dan Setu
  25. ^ Hanya mencakup Kecamatan Cisauk, Curug, Kelapa Dua, Legok, dan Pagedangan di Kabupaten Tangerang
  26. ^ Hanya mencakup Kecamatan Bojongsari, Cinere, Limo, Pancoran Mas, dan Sawangan
  27. ^ Hanya mencakup Kecamatan Beji, Cimanggis, Cipayung, Sukmajaya, Tapos di Kota Depok serta Kecamatan Bojonggede dan Tajurhalang di Kabupaten Bogor
  28. ^ Termasuk Kecamatan Margaasih di Kabupaten Bandung dan Kecamatan Cisarua, Lembang, serta Parongpong di Kabupaten Bandung Barat
  29. ^ Kecuali tiga kecamatan di Kabupaten Bandung Barat bagian timur yang masuk wilayah hukum Samsat Kota Cimahi
  30. ^ Sebagian barat dan selatan Kabupaten Bandung kecuali Kecamatan Margaasih
  31. ^ Sebagian utara dan timur Kabupaten Bandung
  32. ^ Termasuk Kecamatan Gunungjati, Kapetakan, Kedawung, Mundu, Suranenggala, dan Tengahtani di Kabupaten Cirebon
  33. ^ Kecuali Kecamatan Bojonggede dan Tajurhalang yang masih dibawah wilayah hukum Polda Metro Jaya
  34. ^ Termasuk Kecamatan Cireunghas, Cisaat, Gunungguruh, Kadudampit, Kebonpedes, Sukabumi, Sukalarang, dan Sukaraja di Kabupaten Sukabumi
  35. ^ Termasuk Kecamatan Ciawi, Cineam, Cisayong, Gunungtanjung, Jamanis, Kadipaten, Karangjaya, Manonjaya, Pagerageung, Rajapolah, Sukahening, Sukaratu, dan Sukaresik di Kabupaten Tasikmalaya
  36. ^ Termasuk Kecamatan Buaran dan Tirto di Kabupaten Pekalongan
  37. ^ Kecuali Kecamatan Buaran dan Tirto
  38. ^ Termasuk Kecamatan Bandongan di Kabupaten Magelang
  39. ^ Kecuali Kecamatan Blandongan
  40. ^ Kecuali Kecamatan Kasembon, Ngantang, dan Pujon
  41. ^ Termasuk Kecamatan Kasembon, Ngantang, dan Pujon di Malang
  42. ^ Kecuali Kecamatan Sumberasih, Tongas, dan Wonomerto
  43. ^ Termasuk Kecamatan Sumberasih, Tongas, dan Wonomerto di Kabupaten Probolinggo
  44. ^ Kecuali Kecamatan Gondang Wetan, Grati, Kraton, Lekok, Nguling, Pohjentrek, dan Rejoso
  45. ^ Hanya mencakup Kecamatan Gondang Wetan, Grati, Kraton, Lekok, Nguling, Pohjentrek, dan Rejoso di Pasuruan
  46. ^ Kecuali Kecamatan Dawarblandong, Gedeg, Jetis, dan Kemlagi
  47. ^ Termasuk Kecamatan Dawarblandong, Gedeg, Jetis, dan Kemlagi di Mojokerto
  48. ^ Termasuk Kecamatan Banyakan, Grogol, Mojo, Semen, dan Tarokan di Kabupaten Kediri
  49. ^ Termasuk Kecamatan Nglegok, Ponggok, Sanankulon, Srengat, Udanawu, dan Wonodadi di Kabupaten Blitar
  50. ^ Termasuk Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan di Kabupaten Badung
  51. ^ Kecuali Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan

Pelat nomor khusus

Presiden dan pejabat pemerintahan pusat

 
Dalam acara khusus, plat nomor kendaraan dinas Presiden Indonesia tidak menggunakan format "RI 1", melainkan "INDONESIA 1". Mobil ini pernah digunakan sebagai kendaraan dinas mantan presiden Soeharto, B. J. Habibie, dan K.H. Abdurrahman Wahid.

Mobil dinas pejabat negara memiliki pelat nomor khusus. Jika pada saat pejabat tersebut bertugas ke wilayah di luar ibu kota RI atau kunjungan dinas ke luar negeri, maka pelat nomor tersebut akan dipasangkan pada mobil yang dinaiki oleh pejabat bersangkutan.

Terdapat dua jenis TNKB pejabat pemerintahan pusat, yaitu TNKB "RI" dan TNKB "INDONESIA". TNKB "RI" selalu berwarna hitam (seperti kendaraan pribadi), sedangkan TNKB "INDONESIA" selalu berwarna merah (seperti kendaraan dinas).[28][29]

Berikut ini adalah daftar nomor polisi untuk kendaraan pejabat penting di Indonesia:

Catatan: Nomor kendaraan Pejabat Negara / Menteri sering berganti, hal ini disesuaikan dengan jumlah anggota Kabinet. Misalnya pada Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) jabatan Sekretaris Kabinet bukan setingkat menteri, sehingga Nomor Kendaraan untuk beberapa menteri berubah. Sebagai contoh saat ini Kepala BIN menggunakan RI 49.

Dewan Perwakilan Rakyat

Pada Mei 2021, DPR meluncurkan pelat nomor khusus, yang dilengkapi dengan lencana DPR. Maksud dan tujuan dari pembuatan pelat nomor tersebut adalah untuk memudahkan dalam memantau perilaku anggota DPR saat berkendara. Per 2021, format angka pelat nomor untuk pimpinan dan anggota DPR adalah sebagai berikut:[40]

  • 1-00: Ketua
  • 2-00 – 5-00: Wakil Ketua
  • 6-xx: Ketua Fraksi
  • 7-xx: Sekretaris Fraksi
  • 8-xx: Bendahara Fraksi
  • xx-01: Fraksi PDIP
  • xx-02: Fraksi Partai Golkar
  • xx-03: Fraksi Partai Gerindra
  • xx-04: Fraksi Partai NasDem
  • xx-05: Fraksi PKB
  • xx-06: Fraksi Partai Demokrat
  • xx-07: Fraksi PKS
  • xx-08: Fraksi PAN
  • xx-09: Fraksi PPP
  • 6-I – 6-XI: Ketua Komisi I–XI
  • (7-10)–(I-XI): Wakil Ketua Komisi I–XI
  • xx-XII: Mahkamah Kehormatan Dewan
  • xx-XIII: Badan Legislasi
  • xx-XIV: Badan Kerja Sama Antarparlemen
  • xx-XV: Badan Urusan Rumah Tangga
  • xx-XVI: Badan Anggaran
  • xx-XVII: Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
  • xx-XVIII: Sekretariat Jenderal
    • 6-XVIII: Sekjen
    • 7-XVIII: Kepala Badan Keahlian
    • 8-XVIII: Deputi Persidangan
    • 9-XVIII: Deputi Administrasi
    • 10-XVIII: Inspektur Utama
    • 11-XVIII: Kepala Biro Umum
  • (nomor anggota)-(nomor fraksi): Anggota DPR

Begitu pelat nomor ini diluncurkan, pelat nomor ini dikritik oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) karena dianggap sebagai bentuk "kemunduran". Seorang peneliti Formappi bernama Lucius Karus menganggap bahwa anggota DPR yang menggunakan pelat nomor DPR merasa "ingin lebih dikenal publik."[41]

Penggunaan pelat nomor tersebut juga menuai kontroversi, karena ada seorang polisi yang mencoba menangkap kendaraan yang dipasangi pelat nomor DPR. Menurut petugas tersebut, penggunaan pelat nomor DPR tersebut belum disosialisasikan sampai kepada petugas yang bersangkutan.[42]

Angkatan bersenjata

 
Plat nomor khusus Detasemen Markas Besar TNI
 
Plat Nomor khusus Kopasgat TNI Angkatan Udara
 
Daihatsu Xenia dengan Plat nomor khusus TNI Angkatan Laut
 
Plat nomor khusus Kopassus TNI Angkatan Darat
 
Toyota Vios dengan Plat nomor khusus Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Berikut ini adalah daftar kode registrasi TNI dan POLRI di Indonesia:

  TNI

  • -00 :Markas Besar TNI
    -01 :Sekolah Staf dan Komando TNI
    -02 :Akademi TNI
    -09 :Badan Pembinaan Hukum TNI
    -10 :Badan Perbekalan TNI
    -14 :Pasukan Pengamanan Presiden


  TNI AD

  • -00 :Markas Besar TNI AD
    -01 :Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat
    -02 :Komando Pasukan Khusus
    -03 :Komando Daerah Militer Jayakarta
    -04 :Komando Pendidikan Dan Latihan Angkatan Darat
    -05 :Komando Daerah Militer Iskandar Muda
    -10 :Akademi Militer
    -20 :Sekolah Staf Dan Komando Angkatan Darat
    -30 :Pusat Teritorial
    -31 :Pusat Kesenjataan Infanteri
    -32 :Pusat Kesenjataan Kavaleri
    -33 :Pusat Kesenjataan Artileri
    -34 :Pusat Polisi Militer
    -41 :Pusat Zeni
    -42 :Pusat Perhubungan
    -43 :Pusat Peralatan
    -44 :Pusat Perbekalan dan Angkutan
    -45 :Pusat Kesehatan
    -46 :Direktorat Ajudan Jenderal
    -47 :Direktorat Topografi
    -48 :Direktorat Keuangan
    -49 :Direktorat Hukum
    -51 :Dinas Penerangan
    -52 :Dinas Pembinaan Mental
    -53 :Dinas Psikologi
    -54 :Dinas Penelitian Dan Pengembangan
    -55 :Dinas Informasi Dan Pengolahan Data
    -56 :Pusat Penerbangan
    -57 :Dinas Pengadaan
    -58 :Dinas Jasmani Militer
    -I~VI dan -XII~XVIII :Milik Kodam se-Indonesia

  TNI AL

  • -00 :Markas Besar TNI AL/Koarmada RI
    -01 :Komando Armada I
    -02 :Komando Armada II
    -03 :Komando Armada III
    -04 :Komando Lintas Laut Militer
    -05 :Korps Marinir Republik Indonesia
    -08 :Sekolah Staf dan Komando
    -I~XIV :Milik Lantamal se-Indonesia


  TNI AU

  • -00 :Markas Besar TNI AU/Koopsudnas
    -01 :Komando Operasi Udara I
    -02 :Komando Operasi Udara II
    -03 :Komando Operasi Udara III
    -04 :Komando Pemelihara dan Materiil
    -05 :Komando Pendidikan dan Latihan
    -10 :Komando Pasukan Gerak Cepat

  Kementerian Pertahanan RI

  • -00 :Kementerian Pertahanan
    -02 :Lembaga Ketahanan Nasional
    -05 :Direktorat Jenderal Material, Fasilitas dan Jasa


  POLRI

  • -00 :Markas Besar POLRI
    -I :Polda Aceh
    -II :Polda Sumatera Utara
    -III :Polda Sumatera Barat
    -IV :Polda Riau
    -V :Polda Sumatera Selatan
    -VI :Polda Kalimantan Barat
    -VII :Polda Metro Jaya
    -VIII :Polda Jawa Barat
    -IX :Polda Jawa Tengah
    -X :Polda Jawa Timur
    -XI :Polda Bali
    -XII :Polda Kalimantan Timur
    -XIII :Polda Kalimantan Selatan
    -XIV :Polda Sulawesi Selatan
    -XV :Polda Sulawesi Utara
    -XVI :Polda Maluku
    -XVII :Polda Papua
    -XVIII :Polda Kalimantan Tengah
    -XIX :Polda Sulawesi Tengah
    -XX :Polda Sulawesi Tenggara
    -XXI :Polda NTB
    -XXII :Polda NTT
    -XXIII :Polda Banten
    -XXIV :Polda DIY
    -XXV :Polda Lampung
    -XXVI :Polda Jambi
    -XXVII :Polda Bengkulu
    -XXVIII :Polda Bangka Belitung
    -XXIX :Polda Gorontalo
    -XXX :Polda Maluku Utara
    -XXXI :Polda Kepulauan Riau
    -XXXII :Polda Papua Barat
    -XXXIII :Polda Sulawesi Barat
    -XXXIV :Polda Kalimantan Utara

Korps diplomatik dan konsuler

 
Pelat nomor milik korps diplomatik menggunakan kode "CD". Kode 76 menandakan bahwa kendaraan ini dimiliki oleh Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB).

Mobil milik korps diplomatik (perwakilan negara asing maupun organisasi internasional) memiliki kode registrasi CD untuk Korps Diplomatik, CC untuk Korps Konsulat, dan CH untuk Konsul Kehormatan, diikuti dengan kode negara dan nomor urut. Untuk mendapatkan BPKB dan STNK, haruslah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Berikut ini adalah tabel nomor polisi untuk korps diplomatik di Indonesia:

Kode Negara atau Organisasi Kode Negara atau Organisasi Kode Negara atau Organisasi
12   Amerika Serikat 57   Suriah 102   Kuwait
13   India 58   Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) 103   Laos
14   Prancis 59   Selandia Baru 104   Palestina
15   Britania Raya 60   Belanda 105   Kuba
16   Filipina 61   Yaman 106   Organisasi Antar-Parlemen ASEAN (AIPO)
17   Vatikan 62   Kesatuan Pos Sedunia (UPU) 107   Libya
18   Australia 63   Portugal 108   Peru
19   Norwegia 64   Aljazair 109   Slowakia
20   Irak 65   Korea Utara 110   Sudan
21   Pakistan 66   Vietnam 111   Yayasan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara
22   Belgia 67   Singapura 112   Utusan Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa
23   Myanmar 68   Spanyol 113 Center for International Forestry Research (CIFOR)
24   Uni Emirat Arab 69   Bangladesh 114   Bosnia-Herzegovina
25   Tiongkok 70   Panama 115   Lebanon
26   Swedia 71   Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) 116   Afrika Selatan
27   Arab Saudi 72   Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) 117   Kroasia
28   Thailand 73 Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) 118   Ukraina
29   Mesir 74   Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 120   Uzbekistan
30   Italia 75   Korea Selatan 121   Qatar
31   Swiss 76 Bank Pembangunan Asia (ADB) 122   Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA)
32   Jerman 77 Bank Dunia 123   Mozambik
33   Sri Lanka 78 Dana Moneter Internasional (IMF) 125   Timor Leste
34   Denmark 79   Organisasi Buruh Internasional (ILO) 126   Suriname
35   Kanada 80   Papua Nugini 127   Ekuador
36   Brasil 81   Nigeria 128   Zimbabwe
37   Rusia 82   Chili 129 Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM)
38   Afganistan 83   Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) 130   Azerbaijan
39   Serbia 84 Program Pangan Dunia (WFP) 131   Somalia
40   Republik Ceko 85   Venezuela 132   Georgia
41   Finlandia 86   Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP) 133   Paraguay
42   Meksiko 87   Kolombia 134   Oman
43   Hungaria 88   Brunei 135   Armenia
44   Polandia 89   UNIC 136   Bahrain
45   Iran 90 International Finance Corporation (IFC) 137   Mongolia
47   Malaysia 92   Perutusan Tetap Indonesia untuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara 138    San Marino
48   Turki 93   Fiji 139   Irlandia
49   Jepang 94   Belarus 140   Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia (UNORCID)
50   Bulgaria 95   Kazakhstan 141 Bank Pembangunan Islam (IDB)
51   Kamboja 96   Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO) 142   Guinea Bissau
52   Argentina 97   Palang Merah 143   Ethiopia
53   Rumania 98   Maroko 144   Kepulauan Solomon
54   Yunani 99   Uni Eropa 145 Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian (IFAD)
55   Yordania 100   Sekretariat Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara
56   Austria 101   Tunisia

Mobil operasional staf korps diplomatik memiliki nomor polisi serupa dengan kendaraan pribadi (dasar putih dengan tulisan hitam) namun dengan format khusus yakni memiliki lima angka dan kode angka negara dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian.

Contoh: "B 23380 29" berarti mobil ini adalah kendaraan operasional staff korps diplomatik Republik Arab Mesir.

Pelat nomor cantik

 
Contoh TNKB Pilihan (plat nomor cantik) sesudah menggunakan format baru dengan tulisan jenis FE-Schrift en pada Agustus 2019.[6]

Bagi seseorang pemilik kendaraan yang berpelat nomor cantik biasanya berani membayar pajak kendaraan bermotor yang mahal. Pelat-pelat nomor cantik tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan sifat-sifat pribadi seseorang, bisa berupa inisial, singkatan nama, kesenangan/hobi, atau jenis mobil yang digunakan. Pelat nomor cantik pada umumnya mempergunakan kombinasi huruf dan angka untuk membentuk suatu kata. Contohnya sepertiː B 121 LLO, D 24 JAM, F 1 PUL, KH 412 IF, P 15 TA, dan T 35 SA.

Pemilik kendaraan juga dapat memesan pelat nomor tanpa disertai kode wilayah registrasi baik untuk kendaraan umum ataupun pribadi. Contohnya seperti BK 9000, BM 2200, B 8977, D 6609, W 576, PA 8888, ED 9777, BG 1900.

Tokoh-tokoh yang pernah menggunakan pelat nomor cantik seperti Idris Sardi, yang menggunakan pelat B 10 LA yang dibaca sebagai biola sebagai alat musik yang dicintainya.[43] Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang menggunakan pelat M 3 GA, dibaca sebagai "Mega", nama panggilannya semasa menjabat sebagai wapres pada tahun 2001. (M merupakan pelat nomor daerah Madura)[44] Syahrini menggunakan pelat nomor cantik B 1 SYR yang dibaca sebagai inisial Syahrini sendiri.[45] Prilly Latuconsina juga menggunakan pelat B 15 PRL yang dibaca sebagai namanya sendiri.[46]

Galeri

  •  
    Plat nomor pada angkutan umum penumpang maupun barang, seperti Angkutan Kota, Bus, dan Truk menggunakan plat berwarna dasar uning dengan tulisan hitam. Namun ada pula Angkutan Barang Bukan Umum dengan Plat Nomor warna dasar hitam dengan tulisan putih.
  •  
    Untuk kendaraan roda dua maupun roda empat pribadi menggunakan plat berwarna dasar hitam dengan tulisan putih yang berlaku hingga Juni 2022
  •  
    Format plat nomor kendaraan pribadi khusus sepeda motor sejak Juni 2022 yang terdaftar di Samsat Jakarta Timur.
  •  
    Contoh TNKB Pilihan (plat nomor cantik) sebelum menggunakan format baru dengan tulisan jenis FE-Schrift (en) pada Agustus 2019

Lihat juga

Referensi

  1. ^ a b "Kentekens in Nederlands-Indië". www.conam.info. Diakses tanggal 2021-10-28. 
  2. ^ Handboek automobilisten en motorwielrijders (PDF). Java Motor Club. 1925. 
  3. ^ a b "License Plates of Indonesia". www.worldlicenseplates.com. Diakses tanggal 2021-10-28. 
  4. ^ a b Sudjatmiko, Suryo. "Plat Nomor Putih, Perubahan Paling Signifikan Sejak Jaman Kolonial". Oto Driver. Diakses tanggal 2021-10-28. 
  5. ^ Billy. "Bracket Plat Nomor Polisi, Maaf Masih Terbatas! - GridOto.com". otomotifnet.gridoto.com. Diakses tanggal 2021-10-28. 
  6. ^ a b Maulana, Aditya, ed. (2019-09-01). "Polri Ubah Jenis Huruf dan Angka pada Plat Nomor Cantik". Kompas.com. Diakses tanggal 2021-11-05. 
  7. ^ "Pelat Nomor Baru Kendaraan Lebih Panjang 5 Cm". 2011-05-09. Diakses tanggal 2011-06-04. 
  8. ^ "Ini Dia, Desain Baru Pelat Nomor Kendaraan". detikcom. Diakses tanggal 2021-10-28. 
  9. ^ a b c d Nanda, Aprida Mega (2022-02-03). Ferdian, Azwar, ed. "Perubahan Pelat Nomor Warna Putih Mempermudah Sistem ETLE". Kompas.com. Diakses tanggal 2022-08-15. 
  10. ^ Agusta, Hendra. "Mesin untuk mencetak plat nomor polisi ditambah SAMSAT Palembang". ANTARA News. Diakses tanggal 2021-10-28. 
  11. ^ https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200128155325-384-469454/pelat-nomor-biru-berlaku-buat-mobil-dan-motor-listrik
  12. ^ https://otomotif.kompas.com/read/2020/01/29/074200915/resmi-pelat-nomor-kendaraan-listrik-berwarna-biru
  13. ^ https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200127182035-384-469168/detail-warna-biru-desain-pelat-nomor-kendaraan-listrik?
  14. ^ "Bedanya Plat Nomor Sementara Warna Hitam dan Plat Putih". SEVA. 2022-09-22. Diakses tanggal 2022-12-03. 
  15. ^ "Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 587/UM/2020" (PDF) (Siaran pers). Pontianak: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. 
  16. ^ . 2018-04-04 https://jejakrekam.com/2018/04/04/mengapa-plat-kendaraan-bermotor-kalsel-harus-da-inilah-catatan-sejarahnya/. Diakses tanggal 2018-04-04.  Tidak memiliki atau tanpa |title= (bantuan)
  17. ^ http://kaltara.prokal.co/read/news/10885-banjir-selfie-ini-penampakan-mobil-pertama-di-kaltara-yang-pakai-pelat-ku.html
  18. ^ Keo, Getrudis Saga (2024-06-06). "Pemprov Papua Selatan Segera Launching NRKB dari PA Menjadi PS". Teropongnews.com. Diakses tanggal 2024-07-06. 
  19. ^ "Pemprov Papua Selatan Segera Launching NRKB dari PA menjadi PS". suara.merauke.go.id. Diakses tanggal 2024-07-06. 
  20. ^ author, Nasri (2024-05-14). "Bapak Samijan Jadi Pemilik Pertama Plat Nomor Wilayah Papua Selatan dengan Kode PS". RMOLPAPUA. Diakses tanggal 2024-07-09. 
  21. ^ Pratiwi, Qadri (2024-08-20). "Pemprov Papua Tengah Hadirkan Plat Nomor Kendaraan dengan Kode PT". Antaranews.com. Diakses tanggal 2024-08-21. 
  22. ^ author, Faisal (2024-08-19). "Pemprov Papua Tengah Launching Nomor Registrasi PT". Radio Republik Indonesia. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  23. ^ Wahyudi (2023-10-03). "PY Menjadi Kode Huruf Nomor Kendaraan Papua Barat Daya". Radio Republik Indonesia. Sorong. Diakses tanggal 2024-07-06. 
  24. ^ Bolly, Petrus. "Kode Pelat Nomor Kendaraan Papua Barat Daya Jadi PY Mulai Berlaku Hari Ini, 27 Mei 2024". Tribun Sorong. Sorong: KG Media. Diakses tanggal 2024-07-06. 
  25. ^ Trisnah (2024-05-27). "Mulai Hari Ini, Plat Nomor Kendaraan di Papua Barat Daya "PY" – Sorongraya.co". Diakses tanggal 2024-07-06. 
  26. ^ "TNKB Papua Berubah Jadi PA Mulai Awal Juli". 2016-06-25. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-06-26. Diakses tanggal 2016-06-27. 
  27. ^ . 2018-04-04 https://jejakrekam.com/2018/04/04/mengapa-plat-kendaraan-bermotor-kalsel-harus-da-inilah-catatan-sejarahnya/. Diakses tanggal 2018-04-04.  Tidak memiliki atau tanpa |title= (bantuan)
  28. ^ Mutiara, Dian Anditya. "Ini Arti Nomor Plat Kendaraan Pejabat Negara Termasuk Presiden, Menteri dan Polisi". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2020-06-27. 
  29. ^ Romadoni, Ahmad (2017-03-22). Hatta, Raden Trimutia; Rinaldo; Nurdiarsih, Fadjriah, ed. "Jokowi dan Mobil Tua Presiden". Liputan6.com. Diakses tanggal 2020-06-27. 
  30. ^ a b "Jelang Pengumuman Menteri, RI 6 Merapat ke Istana". 26 Oktober 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-11-29. Diakses tanggal 24 November 2014. 
  31. ^ "Datangi KPK, Menko Perekonomian Laporkan Harta Kekayaannya". 6 November 2014. Diakses tanggal 24 November 2014. 
  32. ^ "Hari Pertama Kerja, Laoly Gelar Rapat Konsolidasi Internal". 28 Oktober 2014. Diakses tanggal 24 November 2014. 
  33. ^ "Senyum Prabowo Saat Hadiri Pelantikan Jokowi-JK". 20-10-2014. Diakses tanggal 24-11-2014. 
  34. ^ "Susi Pudjiastuti Hadiri Rapat Koordinasi di Menko Perekonomian". 28 Oktober 2014. Diakses tanggal 24 November 2014. 
  35. ^ "Menteri Susi Nyekar ke Makam Orang Tua Pakai Heli". 1 November 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-12-10. Diakses tanggal 24 November 2014. 
  36. ^ "Pimpin Bappenas, Andrinof Merasa Happy Dikelilingi Ahli". 27 Oktober 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-05. Diakses tanggal 24 November 2014. 
  37. ^ "Menteri Puspayoga Biasa Pakai Innova". 31 Oktober 2014. Diakses tanggal 24 November 2014. 
  38. ^ "Menteri Ini Enggan Pakai Kendaraan Dinas". 28 Oktober 2014. Diakses tanggal 24 November 2014. 
  39. ^ "Wakil Ketua DPR Fadli Zon Dengarkan Curhat Ibu Penghina Jokowi". 31 Oktober 2014. Diakses tanggal 24 November 2014. 
  40. ^ "Arti dan Cara Membaca Pelat Nomor Mobil Anggota DPR". CNN Indonesia. Diakses tanggal 2023-05-31. 
  41. ^ Aszhari, A. (2021-05-26). "Melihat Lebih Dekat Plat Nomor Khusus Anggota DPR RI". liputan6.com. Diakses tanggal 2023-05-31. 
  42. ^ Andika, M. Luthfi. "Nah Lho, Mobil Pakai Pelat Nomor Khusus Kendaraan DPR Diamankan Polisi". detikoto. Diakses tanggal 2023-05-31. 
  43. ^ Tribun: B 10 LA, Nomor Cantik Plat Mobil Almarhum Idris Sardi
  44. ^ Tribun: Fenomena Kalangan Elite Ibu kota Mengendarai Mobil Mewah (2)
  45. ^ Liputan6.com: Plat Nomor B 1 SYR Lamborghini Syahrini Hanya Tempelan
  46. ^ Putih hitam Mobil kapel B 626 ALI.B 15 PRL

Pranala luar

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Tanda_Nomor_Kendaraan_Bermotor_Indonesia&oldid=26423431"